Rekap Aturan

Aturan Lengkap Pajak Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Sejak awal Maret 2020 Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah menyerang Indonesia. Pandemi ini masih berlangsung dan nyatanya tidak hanya menyerang bidang kesehatan, tetapi juga berdampak secara langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran covid-19 yang sangat masif memaksa masyarakat untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ini yang kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan perekonomian masyarakat menjadi lesu.
 
Dalam menanggapi kasus Covid-19 yang meningkat sekaligus sebagai upaya tanggap pada kondisi perekonomian selama pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan. Tidak terkecuali di bidang ekonomi, khususnya perpajakan. Lantas apa saja kebijakan pemerintah di bidang pajak dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini? Simak aturan lengkapnya di sini:
 
Undang-Undang:
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
 
Peraturan Pemerintah:
 
Peraturan Menteri Keuangan:
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
​​​​​​​
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak:
​​​​​​​
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak:
​​​​​​​​​​​​​​
Formulir:
  • Format Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
  • Format Laporan Realisasi Pembebasan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  • Format Laporan Realisasi Pembebasan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
  • Format Laporan Realisasi Pembebasan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.
  • Format Laporan Realisasi Pembebasan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  • Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23.
  • Formulir Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
  • Format Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
  • Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). 
  • Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File