Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak atas Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam hal ini, penyaluran bantuan diberikan dalam bentuk dana sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Adapun dana BOS sendiri dapat dimanfaatkan untuk penyediaan berbagai alat penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti penyediaan alat pengajaran, penyediaan buku perpusatakaan, dan penyediaan sarana lain.
 
Adapun dana BOS tersebut diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam hal ini, dana BOS akan ditransfer ke rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur. Kemudian, setiap pengeluaran dana sesuai dengan permintaan penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah.  Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban pada pihak bendahara sekolah.
 
Sehubungan dengan penggunaan dana BOS tersebut, terdapat beberapa perlakuan pajak yang perlu ditegaskan. Penegasan mengenai perlakuan pajak atas dana BOS terdapat dalam Surat Edaran No. SE-02/PJ./2006. Adapun perlakuan pajak atas dana BOS tersebut mencakup pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, terdapat kebijakan pembenahan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas NPWP sekolah penerima dana BOS sebagaimana diatur dalam SE-12/PJ/2020. Untuk informasi lebih lengkap mengenai perlakuan pajak atas dana BOS, telah kami rangkum rekap aturan pajaknya di bawah ini.
 
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Peraturan Menteri Keuangan
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File