Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan dari perencanaan hingga pelaksanaan yang mencakup banyak bidang seperti bidang arsitektural, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan elektrikal dalam rangka mendirikan sebuah rancangan bangunan. Jasa konstruksi sendiri memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa yaitu dalam pembangunan fasilitas umum dan pemerataan pembangunan ke wilayah terpencil.
 
Di Indonesia sendiri, kategori jasa konstruksi dibedakan menjadi tiga yaitu perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Tiap kategori jasa konstruksi memiliki peran yang berbeda. Adapun tugas dari perencana konstruksi adalah merancang konstruksi bangunan yang meliputi kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan. Selanjutnya, proses pengerjaan pekerjaan konstruksi akan dilakukan oleh pelaksana konstruksi. Dan terakhir, pengawasan konstruksi akan berperan dalam  memberikan layanan pengawasan dari proses pengerjaan konstruksi tersebut.
 
Adapun usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh. Dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 juga dijelaskan pembagian kategori jasa konstruksi yang didasarkan pada ketiga perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi. Dengan demikian, jasa konstruksi dalam ruang lingkup pajak dilihat dari tahap awal hingga tahap bangunan selesai didirikan.
 
Lantas apa saja payung hukum pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi? Apa saja ketentuan pajak penghasilan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi? Mari simak selengkapnya pada rekap aturan berikut ini!
 
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File