Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Filantropi

Kegiatan filantropi pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Adanya inisiatif pribadi yang bersifat sukarela dalam mewujudkan suatu tujuan bersama merupakan ciri dari kegiatan filantropi.
 
Adapun kegiatan filantropi di Indonesia sangat terasa dalam mendukung pembangunan di Indonesia, terutama terkait pemulihan pasca suatu bencana nasional terjadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk saling membantu dan mengupayakan kesejahteraan sosial bagi sesama manusia.
 
Lebih jauh lagi, kegiatan filantropi pada dasarnya tidak terbatas pada perseorangan saja. Terdapat kegiatan filantropi yang dilakukan oleh suatu badan, perusahaan, bahkan yayasan dan lembaga sosial. Selain itu, dalam survei Charities Aid Foundation (CAF) yang diukur dengan World Giving Index menunjukkan Indonesia menduduki urutan pertama negara Asia yang paling dermawan.
 
Survei tersebut juga menyatakan bahwa dalam satu dekade, Indonesia merupakan satu-satunya negara di daftar 10 besar negara dermawan yang skornya terus meningkat. Ini merupakan sebuah kabar baik untuk Indonesia, sebab survei ini menunjukkan bahwa masih terdapat rasa kepedulian yang besar dari masyarakat Indonesia terhadap kondisi sosial di sekitarnya.
 
Kenyataan bahwa kegiatan filantropi merupakan pendongkrak perbaikan keadaan sosial perlu disikapi dan didukung dengan baik oleh Pemerintah, salah satunya melalui instrumen perpajakan. Sejauh ini  pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan insentif di bidang pajak penghasilan untuk kegiatan filantropi.
 
Adapun insentif pajak tersebut berupa pengurang penghasilan (tax deduction) untuk biaya kegiatan filantropi dan pengecualian dari objek pajak (tax exemption). Lantas, bagaimana selengkapnya mengenai insentif pajak atas kegiatan filantropi? Apa saja peraturan yang mengatur hal tersebut? Mari simak selengkapnya pada rekap aturan berikut ini.
 
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File