Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak atas Penyerahan Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. Jenis kendaraan bermotor ini beragam dari kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan penumpang, dan kendaraan berat. Dari jenis kendaraan bermotor tersebut memiliki fungsi yang berbeda yakni sebagai kendaraan pribadi, kendaraan angkutan dengan kapasitas penumpang tertentu, kendaraan umum, maupun kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang. Di Indonesia, kendaraan bermotor ini dikenakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak daerah dan retribusi daerah. Selengkapnya mengenai definisi kendaraan bermotor dapat disimak pada artikel Apa itu Pajak Kendaraan Bermotor.
 
Sementara itu, atas penyerahan kendaraan bermotor dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam hal pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor, pemerintah merilis kebijakan terkait insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk penyerahan kendaraan bermotor tertentu pada tahun anggaran 2021. Adapun pertimbangan pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan sektor industri kendaraan bermotor di tengah Pandemi Covid-19.
 
Lantas bagaimana perlakuan pajak atas kendaraan bermotor? Apa saja landasan hukum pajak atas kendaraan bermotor? Mari simak selengkapnya pada rekap aturan di bawah ini.
 
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Keputusan Menteri Perindustrian
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File