Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak atas Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi

Sektor pertambangan migas dan panas bumi merupakan sektor pertambangan yang kegiatannya melakukan eksplorasi dalam rangka mencari sumber energi berupa minyak, gas bumi, dan panas bumi. Berbeda dengan migas, eksplorasi panas bumi masih perlu diolah menjadi bentuk listrik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya, dengan adanya sumber energi terbarukan berupa panas bumi dapat menekan harga listrik menjadi jauh lebih terjangkau dan ramah lingkungan.

Adanya kegiatan eksplorasi migas dan panas bumi tersebut menimbulkan beberapa perlakuan pajak yang khusus. Misalnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) atas sektor pertambangan. Dalam hal menentukan NJOP PBB sektor pertambangan untuk migas dan panas bumi nyatanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Adapun penentuan NJOP PBB atas pertambangan migas didapatkan dari hasil perkalian pendapatan minyak dan gas bumi dengan angka kapitalisasi. Sementara itu, penentuan NJOP PBB atas panas bumi didapatkan dari hasil perkalian pendapatan uap dan listrik dengan angka kapitalisasi.

Tidak hanya PBB saja, kegiatan eksplorasi migas dan panas bumi sebagai kegiatan industri juga dikenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Lantas bagaimana aturan lengkapnya? Simak selengkapnya rekap aturan pajak atas sektor pertambangan migas dan panas bumi di bawah ini!

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Surat Edaran Jenderal Pajak

  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan  dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang  Kewajiban  Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan Yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama  Pengusahaan  Pertambangan.
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File