Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak dan Bea Cukai Untuk Alat Kesehatan

Hingga memasuki tahun 2021, pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) masih terus menyerang Indonesia. Jumlah pasien yang terpapar virus kian meningkat setiap harinya. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif di bidang kesehatan salah satunya adalah alat kesehatan. Insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah alat kesehatan yang dibutuhkan oleh dalam negeri dalam rangka menangani pandemi ini. Adapun insentif pajak yang diberikan untuk penyerahan alat kesehatan adalah insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) dan pembebasan pemotongan PPh Pasal 22 impor.
 
Pada dasarnya pemberian insentif pajak untuk penyerahan alat kesehatan telah dilakukan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Misalnya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan oleh distributor alat kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.03/2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan yakni dengan mendorong penyediaan alat kesehatan sesuai kebutuhan yang diperlukan.
 
Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai insentif apa saja yang diberikan untuk alat kesehatan mari simak selengkapnya pada rekap aturan di bawah ini!
 
Undang-Undang
 
Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
 
Peraturan Menteri Keuangan
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File