Rekap Aturan

Rekap Aturan Mengenai Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak supaya penanggung pajak dapat menyelesaikan utang pajak dan membayar biaya penagihan pajaknya. Adapun yang dimaksud dengan penanggung pajak di sini adalah orang pribadi maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak.
 
Terdapat beberapa langkah dalam penagihan pajak yang perlu kamu ketahui. Pertama, penagihan pajak melalui surat teguran. Adapun surat teguran ini dilayangkan apabila lewat dari 7 hari dari jatuh tempo yang ditetapkan, utang pajaknya belum juga dilunasi oleh penanggung pajak.
 
Kedua, penagihan pajak melalui surat paksa. Adapun surat paksa ini diserahkan bila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya dalam kurun waktu 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran. Bila telah ada di tahap ini, penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam kurun waktu 2 x 24 jam untuk menghindari adanya tindakan pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening, hingga tindakan penyanderaan paksa. Perlu digarisbawahi, tindakan penyanderaan, pemblokiran rekening, dan pencegahan penanggung pajak ke luar negeri dilaksanakan bila utang pajak yang dimiliki paling rendah Rp100.000.000.
 
Ketiga, penagihan pajak dengan surat sita. Surat sita ini diterbitkan bila dalam jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Penyitaan tidak hanya sekadar untuk menjual barang yang dimiliki oleh penanggung pajak, tetapi otoritas pajak juga menjadikan barang tersebut sebagai jaminan supaya penanggung pajak segera membayar utang pajaknya. Penanggung pajak diberikan waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan untuk membayar utang pajaknya.
 
Keempat, setelah lewat dari waktu 14 hari setelah waktu penyitaan penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka atas barang yang disita tersebut akan dilakukan pelelangan.
 
Tujuan adanya tahapan penagihan pajak adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak maupun penanggung pajak waktu untuk melunasi utang pajaknya. Lantas bagaimana aturan mengenai tahapan penagihan pajak? Apa landasan hukum penagihan paksa dengan surat paksa? Mari simak aturan lengkap mengenai penagihan pajak di sini!
 
Undang-Undang:
Peraturan Pemerintah:
Peraturan Menteri Keuangan:
 Keputusan Menteri Keuangan:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
Keputusan Direktur Jenderal Pajak:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak:
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File