Rekap Aturan

Aturan Lengkap Mengenai Perlakuan Pajak atas Bentuk Usaha Tetap

Penentuan BUT ini sangat penting karena berkaitan dengan hak pemajakan atas laba usaha yang diperoleh oleh BUT tersebut. Pada dasarnya secara konsep, laba usaha yang diperoleh oleh BUT hanya dapat dipajaki di negara domisili (resident country) tempat di mana perusahaan berasal. Akan tetapi, negara sumber (source country) juga memiliki hak pemajakan bila terbukti terdapat hubungan erat antara perusahaan dengan negara tempat laba tersebut diperoleh.
 
Selain itu, penentuan BUT ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Selengkapnya mengenai kriteria BUT ini dapat dilihat pada artikel berikut ini, Ini Kriteria Bentuk Usaha yang Dianggap Sebagai BUT.
 
Lantas apa saja peraturan mengenai perlakuan pajak atas BUT? Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya? Mari kita simak aturan lengkap berikut ini.
 
Undang-Undang:
Peraturan Pemerintah:
Peraturan Menteri Keuangan:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak:

 

Surat Direktur Jenderal Pajak:
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File