Rekap Aturan

Rekap Aturan dalam Rangka Advanced Pricing Agreement

Kesulitan dalam penyelesaian permasalahan dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak afiliasi kerap kali terjadi. Permasalahan ini umumnya terjadi akibat penentuan transfer pricing yang berbeda antara masing-masing negara. Terlebih bila terjadi koreksi sepihak dari suatu negara yang justru menimbulkan adanya pemajakan berganda secara ekonomis. Bila permasalahan ini terjadi maka akan sulit untuk diselesaikan dengan corresponding adjustment dan mutual agreement procedure (MAP). Satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan kesepakatan harga transfer atau Advanced Pricing Agreement (APA).
 
Adapun kesepakatan ini dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak di negara lain. Singkatnya, APA merupakan skema yang disusun atas suatu transaksi dengan pihak afiliasi dengan kriteria yang tepat. Hal yang patut digarisbawahi, kriteria yang tepat ini mencakup metode, pembanding, dan penyesuaian yang sesuai untuk menentukan harga transfer. Akan tetapi, perlu digarisbawahi APA tidak mengatur detail mengenai penentuan harga. APA hanya merupakan persetujuan penerapan metode harga transfer dengan kondisi tertentu.
 
Menurut OECD, kelebihan APA adalah mengurangi biaya dan waktu yang digunakan untuk pemeriksaan serta mengurangi adanya perpajakan berganda. Karena kelebihan tersebut, Pemerintah Indonesia mengadaptasi metode APA sebagai salah satu penyelesaian dalam kasus transfer pricing. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengajuan APA di Indonesia, mari simak lebih lanjut aturan terkait APA berikut ini!
 
Undang-Undang:
 
Peraturan Pemerintah:
 
Peraturan Menteri Keuangan:
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File