Rekap Aturan

Aturan mengenai Pajak Penghasilan atas Perbankan dan Pembiayaan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah yang cukup signifikan menyebabkan produk bank syariah harus mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional. Kini, masyarakat mulai mengenal istilah-istilah dalam perbankan syariah seperti ijarah (kegiatan sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), murabahah (kegiatan jual-beli), dan qardh (kegiatan pinjam-meminjam).

Terlebih lagi pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan dengan munculnya beragam bentuk produk pembiayaan keuangan syariah. Salah satunya adalah munculnya efek beragun aset syariah (EBAS) pada tahun 2015. Terdapat 2 (dua) bentuk EBAS yang tersedia yaitu kontrak investasi kolektif (KIK) dan surat partisipasi. Selengkapnya mengenai implikasi pajak atas KIK dapat disimak pada artikel Mencermati Isu PPh atas KIK EBA Syariah.

Lantas bagaimana penerapan pajak atas perbankan dan pembiayaan syariah? Simak aturan lengkap mengenai pajak atas bisnis syariah berikut ini!

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

Peraturan Menteri Keuangan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan