Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
7 Oktober 2019 | View: 71
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-116784.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
 PPN
 
TAHUN PAJAK
2011
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp397.788.493,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; 
 
Menurut Terbanding 
:
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-16/PJ.0401/2016 tanggal 12 Mei 2016, Koreksi Pemeriksa atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp474.570.678,- dengan rincian sebanyak 125 Faktur Pajak senilai Rp474.118.014,- karena Pajak Masukan berasal dari Non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan "Tidak Ada", dan 1 faktur Pajak senilai Rp452.664,- karena dikreditkan lebih dari satu kali (PM double). Sesuai KEP-754/PJ./2001, atas koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 6 (enam) Faktur Pajak senilai Rp76.782.185,00 dengan jawaban kiarifikasi yang menyatakan "Ada/Sudah di SKPKB" dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sedangkan atas koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 119 Faktur Pajak senilai Rp397.335.829,00 dengan jawaban kiarifikasi yang menyatakan "Tidak Ada", "Beda Tanggal", "Beda Nomor" dan "Beda Jumlah" tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp397.788.493,00;

Ketentuan perpajakan terkait:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (8)
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 
 
a.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
 
b.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; 
 
 
c.
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
 
 
e.
dihapus;
 
 
f.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
 
 
g.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); 
 
 
h.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; 
 
 
i.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a); 
 
 
j.
perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
 
 
 
 
 
 
Pasal 9 ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Pasal 13 ayat (5)
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 
 
a.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 
 
b.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
 
 
c.
Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 
 
 
d.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
 
 
e.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 
 
f.
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 
 
g.
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagal sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, yang antara lain menyebutkan "tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa: 
 
 
a.
Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
 
b.
Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; 
 
 
c.
Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;"
 
 
 
 
 
 
Lampiran I butir 1.4.1.3.
1.4.1.3 
Apabila jawaban klarifikasi menyatakan: 
 
i.
"ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa: 
 
 
Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
 
 
Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;
 
 
maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
ii.
"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; 
 
iii.
"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena: 
 
 
Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
 
 
PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; 
 
 
maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
Romawi V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi dalam rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan "Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, balk untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya balk secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut”;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 s.t.d.t.d. SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, ditegaskan mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah. Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar pada lampiran surat edaran tersebut, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar;
 
Data dan Fakta
bahwa terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp474.570.678,- dengan rincian sebanyak 125 Faktur Pajak senilai Rp474.118.014,- karena Pajak Masukan berasal dari Non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan "Tidak Ada", dan 1 faktur Pajak senilai Rp452.664,- karena dikreditkan lebih dari satu kali (PM double);

bahwa atas Faktur Pajak yang telah dimintakan kiarifikasi tetapi belum dijawab, pemeriksa telah melakukan penelitian atas dokumen dan pembayaran PPN Masukan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pemeriksa dapat meyakini bahwa pajak masukan yang dikreditkan telah dibayar sehingga dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Pemeriksa, nilai keberatan yang diajukan adalah sebesar Rp474.570.678, dengan rincian tersebut di atas, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas pajak masukan tersebut;

bahwa atas koreksi 125 Faktur Pajak senilai Rp474.118.014,00 karena Pajak Masukan berasal dari Non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”, Terbanding telah melakukan Permintaan Keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan perincian permintaan keterangan tentang tindak lanjut kiarifikasi data pajak keluaran dan jawaban kiarifikasi sebagai berikut:
 
 
Jumlah Koreksi Menurut Pemeriksa
125 
474.118.014
1
Jawaban “Ada / Sudah di SKPKB”
6
76.782.185
2
Jawaban Beda Nomor/Tanggal/Faktur
2
1.849.534
3
Jawaban “Tidak Ada/Belum Dijawab”
117
395.485.295
 
 
 
 
 
Jumlah Koreksi Menurut Pemeriksa
125
474.118.014
 
Koreksi yang Diterima
6
76.782.185
 
Jumlah Koreksi Menurut Tim Peneliti
119
397.335.829
bahwa Pemohon Banding telah memberikan sebagian data/bukti terkait arus uang/barang tetapi atas Permintaan Keterangan Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran masih dijawab tidak ada;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan senilai Rp452.664,00 karena Faktur Pajak dikreditkan lebih dari satu kali (PM double), Pemohon Banding pada saat keberatan tidak menyampaikan sanggahan maupun bukti pendukung atas koreksi tersebut sehingga Terbandingberpendapat tetap mempertahankan koreksi pemeriksa;

Simpulan Surat Uraian Banding
bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 6 (enam) Faktur Pajak senilai Rp76.782.185,- dengan jawaban kiarifikasi yang menyatakan "Ada/Sudah di SKPKB" dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai KEP754/PJ./2001;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang menjadi sengketa terdiri dari 119 Faktur Pajak senilai Rp397.335.829,- dengan jawaban klarifikasi ulang yang menyatakan "Tidak Ada", “Beda Tanggal”, “Beda Nomor” dan “Beda Jumlah” tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai KEP-754/PJ./2001;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan senilai Rp452.664,00 karena Faktur Pajak dikreditkan lebih dari satu kali, Pemohon Banding tidak menyampaikan sanggahan maupun bukti pendukung atas koreksi tersebut sehingga Terbandingberpendapat tetap mempertahankan koreksi pemeriksa;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp397.788.493;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti dengan bukti-bukti sebagai berikut: 
 
 
1.
Daftar rincian koreksi; 
 
 
2.
Invoice
 
 
3.
Faktur pajak;
 
 
4.
Delivery order
 
 
5.
Purchase Order
 
 
6.
Bukti pembayaran (Rekening Koran);
 
 
7.
Rincian invoice atas gabungan 1 pembayaran; 
 
 
8.
SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier;
 
 
9.
Laporan Kepolisian Resort Jakarta Timur atas musibah kebakaran pada tahun 2012; 
 
 
10.
Voucher jurnal pencatatan atas pengakuan PPN dari Supplier (dari system SAP); 
 
 
11.
Voucher jurnal pencatatan atas pembayaran PPN kepada Supplier (dari system SAP);
 
 
 
 
 
 
bahwa Terbanding memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, alasan koreksi Pemeriksa adalah mengacu ketentuan KEP-754/PJ./2001, atas Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual dilakukan klarifikasi ke KPP terkait dan atas jawaban klarifikasi yang dijawab “Tidak Ada” tersebut maka Pajak Masukan nya tidak dapat dikreditkan;

bahwa pada saat proses keberatan, dilakukan klarifikasi ulang atas Faktur Pajak yang dikoreksi Pemeriksa tersebut di atas. Dari hasil klarifikasi ulang saat proses keberatan, terdapat beberapa Faktur Pajak yang dijawab “Ada/Sudah di-SKPKB” sehingga koreksi Pemeriksa dibatalkan dan sisa koreksi yang menjadi sengketa banding adalah sebesar Rp 397.788.493-;

bahwa di surat banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas Pajak Masukan yang dikoreksi Pemeriksa, telah dibayar PPN-nya sehingga dalam proses Uji Bukti adalah menguji kebenaran argumentasi Pemohon Banding ini;
bahwa dalam proses Uji Bukti telah disampaikan/ditunjukkan beberapa dokumen sebagaimana tercantum dalam kolom “Bukti yang disampaikan” yang tercantum di Berita Acara Uji Bukti ini;

bahwa hasil Uji Bukti sebagaimana tercantum di tanggapan Pemohon Banding, atas Pajak Masukan sebesar Rp 41.195.139,- Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen asli Faktur Pajak maupun copynya karena alasan adanya kebakaran yang terjadi di tempat Pemohon Banding dengan menyampaikan bukti laporan polisi terkait kebakaran dimaksud. Yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding adalah dokumen lain berupa voucher jurnal pencatatan pengakuan PPN dari Vendor (dari system SAP), voucher jurnal pembayaran PPN (dari system SAP) dan Bukti Pembayaran (rekening koran) sebagaimana disebutkan dalam tanggapan Pemohon Banding. Dan dari dokumen yang diklaim terbakar sebesar Rp 41.195.139,- tersebut, Pemohon Banding hanya menunjukkan dokumen lain sebagai pendukung sebesar Rp 26.961.453,sedangkan sisanya sebesar Rp 14.233.686,- Pemohon Banding tidak menunjukan dokumen pendukung;

bahwa sedangkan atas Pajak Masukan sebesar Rp 356.593.354,- Pemohon Banding dapat menunjukkan dokumen asli Faktur Pajak atau copy Faktur Pajak beserta bukti pembayarannya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbandingberpendapat sebagai berikut:
 
 
1.
Atas Pajak Masukan sebesar Rp 41.195.139,
 
 
 
bahwa Pemohon Banding mengutip Surat Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. S135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999. Dalam surat Dirjen Pajak tersebut sangat jelas terkait pembuktian atas konfirmasi negatif adalah antara lain asli Faktur Pajak. Dan dalam posisi ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen asli Faktur Pajak ini;

bahwa mengenai alasan bahwa dokumen dimaksud terbakar, Terbanding berpendapat bahwa argumentasi Pemohon Banding ini masih bersifat sumir karena faktanya ternyata hanya beberapa dokumen Faktur Pajak yang terbakar dalam suatu masa pajak sedangkan mayoritas dokumen Faktur Pajak ternyata masih ada dokumen fisiknya sehingga apakah benar atas Faktur Pajak senilai Rp 41.195.139,- benar-benar terbakar tidak dapat diketahui dengan pasti;

bahwa selain itu dalam proses uji bukti terdapat Pajak Masukan sebesar Rp 14.233.686,- Pemohon Banding tidak menunjukan dokumen pendukung;

bahwa selanjutnya mengacu dasar hukum koreksi yaitu KEP-754/PJ./2001, bahwa yang dapat membatalkan koreksi Pemeriksa hanyalah apabila jawaban klarifikasi dijawab “Ada” atau “sudah diterbitkan SKPKB” dan dalam hal ini Terbanding saat proses keberatan telah bertindak sesuai ketentuan yang ada dengan bukti terdapat sebagian koreksi Pemeriksa yang tidak dipertahankan karena hasil jawaban klarifikasi ulang menyatakan “Ada/sudah di-SKPKB”. Sehingga ketika saat proses keberatan sampai terbitnya Keputusan Keberatan belum ada ralat atau telah terbit SKPKB maka Pajak Masukan dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
 
 
2.
Atas Pajak Masukan sebesar Rp 356.593.354,
 
 
 
bahwa dasar hukum koreksi yaitu KEP-754/PJ./2001, bahwa yang dapat membatalkan koreksi Pemeriksa hanyalah apabila jawaban klarifikasi dijawab “Ada” atau “sudah diterbitkan SKPKB” dan dalam hal ini Terbandingsaat proses keberatan telah bertindak sesuai ketentuan yang ada dengan bukti terdapat sebagian koreksi Pemeriksa yang tidak dipertahankan karena hasil jawaban klarifikasi ulang menyatakan “Ada/sudah diSKPKB”. Sehingga ketika saat proses keberatan sampai terbitnya Keputusan Keberatan belum ada ralat atau telah terbit SKPKB maka Pajak Masukan dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan; 
 
bahwa berdasarkan seluruh uraian, di atas maka Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnya menolak banding Pemohon Banding dengan alasan baik secara yuridis maupun materiil yang telah Terbanding ungkapkan di atas; 
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding 
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp397.788.493,00 karena Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank tansfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut dan SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier Pemohon Banding untuk menunjukkan PPN yang telah mereka bayar dan laporkan;

Dasar Koreksi Terbanding:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang atas seluruh faktur pajak masukan kepada KPP terkait melalui Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran sebesar Rp 474.570.678, dengan rincian sebagai berikut:
No
Keterangan
Faktur
Nilai PPN (Rp)
1
Koreksi dibatalkan oleh Terbanding
6
76,782,185
2
Koreksi tidak diterima oleh Terbanding
119
 397,788,493
 
(dijaw ab beda nomor, tanggal, Tidak Ada, Belum Dijaw ab, Wajib Pajak NE)
 
 
 
Total
125
474,570,678
bahwa berdasarkan hasil konfirmasi ulang, Terbanding menerima atas koreksi sebesar Rp76.782.185 dan tetap mempertahankan sisanya sebesar Rp397.788.493 berdasarkan hasil jawaban konfirmasi di atas;
Alasan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PPN Pajak masukan sebesar Rp 397.788.493 tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut;

Pasal 16F UU PPN No.42 tahun 2009 menyatakan bahwa:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”;

bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 16F UU PPN No.42 tahun 2009 juga menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab renteng hanya jika tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

bahwa kemudian, Surat Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 menyatakan sebagai berikut:
”Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada Penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan Delivery Order (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994;”
 
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Banding hanya bertanggung jawab secara renteng jika tidak bisa memberikan bukti kalau PPN sudah dibayar. Namun pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran tersebut seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank tansfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut;

bahwa kemudian Pemohon Banding juga menyampaikan daftar rincian koreksi, invoice, faktur pajak, delivery order, purchase order, bukti pembayaran, dan SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier Pemohon Banding untuk menunjukkan PPN yang telah mereka bayar dan laporkan;

bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Pemohon banding mohon agar koreksi atas Kredit Pajak Masukan tersebut diatas dapat dibatalkan karena Pemohon banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
 
Kesimpulan Surat banding
bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon banding di atas, Pemohon Banding berharap bahwa Terbanding dapat mempertimbangkan penjelasan dan dokumen bukti pendukung Pemohon Banding, sehingga seharusnya koreksi atas pengkreditan PPN Dalam Negeri di atas sebesar Rp 397.788.493 seharusnya dibatalkan, sesuai dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Jumlah Menurut Pemohon Banding 
Dasar Pengenaan Pajak:
 
Penyerahan Ekspor
817.051.793.280
Penyerahan PPN dipungut sendiri
1.426.818
Penyerahan PPN dipungut oleh Pemungut
2.989.371.726
Penyerahan PPN tidak dipungut
820.042.591.824
Jumlah
 
Pajak Keluaran:
 
PPN Keluaran
81.705.179.328
 
 
Dikurangi: 
 
PPN Masukan
57.926.338.551
Dibayar dengan NPWP sendiri
23.546.132.682
Lain-lain
-
Jumlah pajak  yang dapat diperhitungkan
81.472.471.233
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
232.708.095
Total kompensasi
-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar (a) 
232.708.095
Sanksi administrasi:
 
- Bunga Ps. 13 ( 2) KUP
111.699.886
Jumlah sanksi administrasi (b)
111.699.886
Jumlah yang masih harus dibayar (a)+(b)
344.407.981
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji bukti dengan bukti-bukti sebagai berikut: 
 
 
1.
Daftar rincian koreksi;
 
 
2.
Invoice
 
 
3.
Faktur pajak;
 
 
4.
Delivery order;
 
 
5.
Purchase Order;
 
 
6.
Bukti pembayaran (Rekening Koran); 
 
 
7.
Rincian invoice atas gabungan 1 pembayaran; 
 
 
8.
SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier;
 
 
9.
Laporan Kepolisian Resort Jakarta Timur atas musibah kebakaran pada tahun 2012; 
 
 
10.
Voucher jurnal pencatatan atas pengakuan PPN dari Supplier (dari system SAP);
 
 
11.
Voucher jurnal pencatatan atas pembayaran PPN kepada Supplier (dari system SAP);
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PPN Pajak Masukan berdasarkan hasil jawaban konfirmasi negatif dari Kantor Pajak atas lawan transaksi (Supplier) sebesar Rp 397.788.493, dengan alasan sebagai berikut;

bahwa Pasal 16F UU PPN No.42 tahun 2009 menyatakan:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”;

bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 16F UU PPN No.42 tahun 2009 juga menyatakan sebagai berikut:
“pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab renteng hanya jika tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;
 
bahwa kemudian, Surat Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 menyatakan sebagai berikut:
”Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada Penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan Delivery Order (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994”;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dokumen yang diberikan selama proses uji bukti, Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti/dokumen pendukung berupa arus kas dan arus barang dengan rincian sebagai berikut:
1
Dokumen arus kas diberikan 
Rp356.593.354
2
Dokumen arus kas hilang (terbakar) 
Rp41.195.139
Total
Rp397.788.493
Berikut rincian uraian penjelasan Pemohon Banding di bawah ini:
 
 
1.
Dokumen arus kas diberikan sebesar Rp 356.593.354
 
 
 
bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti dokumen pendukung arus kas sebesar Rp 356.593.354, yaitu berupa invoice, faktur pajak, Delivery Order, Purchase Order, Bukti Pembayaran (rekening koran), daftar rincian invoice atas gabungan satu pembayaran, dan SPT PPN yang dilaporkan lawan transaksi (Supplier);

bahwa atas dokumen pendukung yang telah diberikan tersebut di atas, hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah benar-benar membayarkan PPN tersebut kepada Supplier;
 
 
 
 
 
 
2.
Dokumen arus kas hilang (terbakar) sebesar Rp 41.195.139
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti dokumen pendukung arus kas sebesar Rp 41.195.139 karena dokumen yang Pemohon Banding simpan dalam gudang penyimpanan kantor Pemohon Banding mengalami musibah kebakaran pada tanggal 11 Maret 2012 sesuai dengan surat Laporan Kepolisian Resort Jakarta Timur No. LP/29/B/III/2012/PMJ/RES JAKTIM/SEK CK tanggal 11 Maret 2011 (fotokopi dokumen yang telah dimateraikan kemudian terlampir);

bahwa atas sebagian bukti dokumen arus kas yang hilang sebesar Rp 41.195.139, sebagai alternatifnya Pemohon Banding dapat memberikan bukti dokumen pendukung yang lain secara sample sebesar Rp26.961.453 untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding telah mencatat dan membayarkan PPN tersebut kepada Supplier, yaitu berupa voucher jurnal pencatatan pengakuan PPN dari Vendor (dari system SAP), voucher jurnal pembayaran PPN (dari system SAP) dan Bukti Pembayaran (rekening koran); 
 
bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi atas Kredit Pajak Masukan tersebut diatas dapat dibatalkan karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah dibayar kepada Supplier sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa banding adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp397.788.493,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

DASAR HUKUM:
 
 
1.
Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
 
2.
Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 
 
 
3.
Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
 
4.
Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
 
5.
Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
 
 
 
 
 
berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan bukti yang disampaikan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dengan alasan koreksi mengacu pada ketentuan KEP-754/PJ/2001 atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding. Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PKP Penjual dilakukan klarifikasi ke KPP terkait dan atas jawaban klarifikasi yang dijawab “Tidak Ada” tersebut maka Pajak Masukan nya tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Terbanding, terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp474.118.014,- karena Pajak Masukan berasal dari Non PKP dan jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada” yang terdiri dari 125 Faktur Pajak;
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Terbanding, terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp452.664,karena dikreditkan lebih dari satu kali (PM double) yang terdiri dari 1 Faktur Pajak;
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Terbanding, atas Faktur Pajak yang telah dimintakan klarifikasi tetapi belum dijawab, pemeriksa telah melakukan penelitian atas dokumen dan pembayaran PPN Masukan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pemeriksa dapat meyakini bahwa terdapat pajak masukan yang dikreditkan benarbenar telah dibayar sebesar Rp76.782.185,- sehingga dapat dikreditkan;
 
 
 
 
 
 
bahwa Terbanding telah melakukan Permintaan Keterangan tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan perincian permintaan keterangan tentang tindak lanjut klarifikasi data pajak keluaran dan jawaban klarifikasi sebagai berikut:
 
 
Jumlah Koreksi Menurut Pemeriksa
125 
474.118.014
1
Jawaban “Ada / Sudah di SKPKB”
6
76.782.185
2
Jawaban Beda Nomor/Tanggal/Faktur
2
1.849.534
3
Jawaban “Tidak Ada/Belum Dijawab”
117
395.485.295
 
 
 
 
 
Jumlah Koreksi Menurut Pemeriksa
125
474.118.014
 
Koreksi yang Diterima
6
76.782.185
 
Jumlah Koreksi Menurut Tim Peneliti
119
397.335.829
 
 
bahwa menurut Terbanding, atas koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 6 (enam) Faktur Pajak senilai Rp76.782.185,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan “Ada/Sudah di SKPKB” dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai KEP-754/PJ./2001;
 
 
 
 
 
 
bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) Faktur Pajak senilai Rp397.335.829,- dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan “Tidak Ada”, “Beda Tanggal”, “Beda Nomor”, dan “Beda Jumlah” tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai KEP754/PJ./2001;
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Terbanding, dari hasil Uji Bukti sebagaimana tercantum dalam tanggapan Pemohon Banding, atas Pajak Masukan sebesar Rp41.195.139,Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen asli Faktur Pajak maupun copynya karena alasan adanya kebakaran yang terjadi di tempat Pemohon Banding dengan menyampaikan bukti laporan polisi terkait kebakaran dimaksud. Yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding adalah dokumen lain berupa voucher jurnal pencatatan pengakuan PPN dari Vendor (dari sistem SAP), voucher jurnar pembayaran PPN (dari sistem SAP) dan Bukti Pembayaran (rekening koran) sebagaimana disebutkan dalam tanggapan Pemohon Banding. Dan dari dokumen yang diklaim terbakar sebesar Rp41.195.139,- tersebut, Pemohon Banding hanya menunjukkan dokumen lain sebagai pendukung sebesar Rp26.961.453,sedangkan sisanya sebesar Rp14.233.686,- Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen pendukung;
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Terbanding, atas Pajak Masukan sebesar Rp356.593.354,Pemohon Banding dapat menunjukkan dokumen asli Faktur Pajak atau copy Faktur Pajak beserta bukti pembayarannya;
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbandingatas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp397.335.829,- karena Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran seperti jurnal voucher, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran (bank transfer atas PPN) yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut dan SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier Pemohon Banding untuk menunjukkan PPN yang telah mereka bayar dan laporkan;
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menyatakan bahwa:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”;
 
 
 
 
 
 
bahwa selanjutnya, pada penjelasan Pasal 16F Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 juga menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa bertanggungjawab renteng hanya jika tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa; 
 
 
 
 
 
 
bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor S135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 menyatakan bahwa:
“Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada Penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan Delivery Order (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994;
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam hal ini Pemohon Banding telah membuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut telah benar-benar sudah dibayar dan disetor sebagai Pajak Masukan dan Pemohon Banding hanya bertanggungjawab secara renteng jika tidak bisa memberikan bukti kalau PPN sudah dibayar. Namun pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembayaran tersebut dan dalam pelaksanaan uji bukti telah memberikan bukti-bukti sebagai berikut: 
 
 
 
1.
Daftar rincian koreksi; 
 
 
 
2.
Invoice;
 
 
 
3.
Faktur Pajak; 
 
 
 
4.
Delivery Order (DO); 
 
 
 
5.
Purchase Order (PO); 
 
 
 
6.
Bukti Pembayaran (Rekening Koran);
 
 
 
7.
Rincian invoice atas gabungan 1 pembayaran
 
 
 
8.
SPT PPN yang dilaporkan oleh Supplier;
 
 
 
9.
Laporan Kepolisian Resort Jakarta Timur atas musibah kebakaran pada tahun 2012; 
 
 
 
10.
Voucher jurnal pencatatan atas pengakuan PPN dari Supplier (dari sistem SAP); 
 
 
 
11.
Voucher jurnal pencatatan atas pembayaran PPN kepada Supplier (dari sistem SAP);
 
 
 
 
 
 
bahwa selama proses uji bukti, Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti/dokumen pendukung berupa arus kas dan arus barang dengan rincian sebagai berikut:
1.
Dokumen arus kas diberikan
Rp356.593.354,
2.
Dokumen arus kas hilang (terbakar): 
Rp41.195.139
 
 
-
Dokumen tidak bisa ditunjukkan 
Rp14.233.686,
 
 
-
Dokumen yang bisa ditunjukkan
 
Rp26.961.453,
 
 
Rp383.554.807,
 
 
bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung arus kas sebesar Rp356.593.354,-, yaitu berupa invoice, faktur pajak, Delivery Order, Purchase Order, Bukti Pembayaran (rekening koran), daftar rincian invoice atas gabungan satu pembayaran, dan SPT PPN yang dilaporkan lawan transaksi (Supplier);
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti dokumen pendukung arus kas sebesar Rp41.195.139,- karena dokumen tersebut telah mengalami kebakaran saat disimpan di gudang penyimpanan saat musibah kebakaran tanggal 11 Maret 2012 sesuai dengan Surat Laporan Kepolisian Resort Jakarta Timur Nomor LP/29/B/III/2012/PMJ/RES JAKTIM/SEK CK tanggal 11 Maret 2012 (fotocopy dokumen yang telah dimateraikan kemudian terlampir);
 
 
 
 
 
 
bahwa menurut Majelis, dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah sudah cukup membuktikan bahwa Pemohon Banding telah benar-benar dan nyata telah membayar dan menyetor Pajak Masukan; 
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan demikian, alasan Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp397.788.493,- dapat dipertahankan sebagian. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan dan berketetapan bahwa permohonan banding Pemohon Banding dinyatakan dikabulkan sebagian; 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, bukti-bukti yang dilampirkan pada saat uji bukti serta data yang ada dalam berkas permohonan banding, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak Oktober 2011 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp397.788.493,- tidak dapat dipertahankan sebagian dan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp383.554.807,-; 
 
 
 
 
 
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
No.
 Uraian Sengketa
 Nilai Sengketa (Rp)
Dipertahankan Majelis
Tidak dapat Dipertahankan Majelis
1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
397.788.493
14.233.686
383.554.807
 
 
397.788.493
14.233.686
383.554.807
 
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Oktober 2011 dihitung kembali sebagai berikut:
 
Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding
Rp81.074.682.740
Koreksi yang tidak dipertahankan
Rp383.554.807
Pajak Masukan menurut Majelis 
Rp81.458.237.547
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00690/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00065/207/11/092/16 tanggal 25 Mei 2016, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
853.212.919.518
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
853.212.919.518
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
81.705.179.328
 
b.
Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 
81.458.237.547
 
c.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 
 246.941.781
3.
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
 
4.
PPN yang kurang dibayar
246.941.781
5.
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 
 118.532.055
6.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
365.473.836
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Majelis IIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A., sebagai Hakim Ketua,
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., C.A., sebagai Hakim Anggota,
Yohanes Silverius Winoto, S.E.,M.Si., sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Lukman Latif, S.E., Ak., M.M., sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding; 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File