Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
9 Desember 2019 | View: 33
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-113385.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
PPN
 
TAHUN PAJAK
2013
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp182.184.005,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
Dasar Hukum
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:
 
Pasal 9 ayat (2b):
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);
 
Penjelasan:
Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);
 
Pasal 9 ayat (8) huruf f:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
(f)
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
Pasal 13 ayat (5):
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
Penjelasan Pasal 13 ayat (5):
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
Pasal 13 ayat (8):
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
Pasal 13 ayat (9):
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;
 
Penjelasan:
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
bahwa dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
 
Pasal 8 ayat (1):
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 8 ayat (4):
Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
Pasal 9 ayat (1):
Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar;
 
Pasal 9 ayat (2):
Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 
Pasal 13:
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  1. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;
  2. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
  3. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
  4. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan
  5. tata cara pembatalan Faktur Pajak,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
Pasal 1 angka 8:
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 
Pasal 1 angka 9:
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 5:
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 6 ayat (1):
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya;
 
Pasal 6 ayat (2):
Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
Pasal 7 ayat (1):
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 9 ayat (1):
PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
 
Pasal 9 ayat (2):
Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
 
Pasal 9 ayat (3):
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
  2. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak;
Pasal 12:
Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
Pasal 17 ayat (3):
PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Pasal 19 ayat (1) huruf a:
Terhitung mulai tanggal 1 April 2013, Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
 
Pembahasan Sengketa
bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pajak dan dokumen pendukungnya diketahui:
  • Koreksi pajak masukan Rp93.369.144,- adalah karena tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak;
  • Koreksi pajak masukan Rp88.814.861,- adalah karena Faktur Pajak tidak sesuai jatah;
Koreksi pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN, Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. PMK No.84/PMK.03/2012 jo.Per-24/PJ/2012;
 
bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding Nomor 045/DIRKEU-KHI/IV/2016 tanggal 07 April 2016 diketahui bahwa alasan Pemohon Banding pada intinya menyatakan bahwa Kredit Pajak Masukan tersebut seharusnya tetap dapat dikreditkan karena Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada rekanan;
 
bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait tatacara pembuatan, pembetulan/penggantian faktur pajak disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.d PER-08/PJ/2013 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 
Pasal 9:
(1)
PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
(2)
Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
(3)
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 
a.
telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
 
b.
telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak;
(4)
PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak;
(5)
Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masingmasing sebagai berikut;
 
a.
Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP;
 
b.
Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak;
(6)
Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak;
bahwa dengan memperhatikan alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana tersebut pada butir "1.", maka Nomor Seri Faktur Pajak seharusnya merupakan Nomor Seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) melalui prosedur sebagaimana tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN antara lain diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 ditegaskan bahwa:
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN memberikan penjelasan antara lain bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN menegaskan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Penjelasan dalam pasal ini memberikan penjelasan yang lebih detail bahwa untuk syarat suatu PPN Masukan dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan adalah apabila persyaratan formal dan material terpenuhi secara kumulatif. Hal itu disebutkan secara eksplisit dalam penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;
 
bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, karena Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Pemeriksa adalah Kode dan Nomor Seri yang tidak sebenarnya/tidak sesungguhnya, maka Faktur Pajak dimaksud termasuk ke dalam kategori Faktur Pajak tidak lengkap;
 
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. PER-08/PJ/2013, PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 
bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak antara lain dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 
  1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
     
  2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut;

    Contoh:
  • PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001;
  • Dengan demikian, PKP A hanya dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak tanggal 10 November 2014 atau tanggal setelahnya dalam tahun 2014;
  • PKP A dilarang menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut untuk membuat Faktur Pajak sebelum tanggal 10 November 2014;
  1. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

    Contoh:
  • PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001;
  • PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2014;
 
bahwa ketentuan terkait contoh di atas adalah;
 
Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal;
 
Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2014. Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2014 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 
bahwa dengan memperhatikan data dan ketentuan perpajakan yang terkait sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 
Faktur Pajak yang PPN Masukkannya dikoreksi oleh Pemeriksa, mencantumkan Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. PER-08/PJ/2013, sehingga Nomor Seri Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak (yang dikoreksi) adalah infromasi/keterangan/data yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya;
 
bahwa Faktur Pajak yang tidak mencantumkan data yang benar, tidak memenuhi persyaratan material Faktur Pajak dan dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya ditegaskan antara lain bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
bahwa isi Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana tersebut di atas dipertegas lagi dalam peraturan pelaksanaan UU PPN yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.d. PER-08/PJ/2013;
 
bahwa faktur pajak yang digunakan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan NSFP merupakan faktur pajak tidak lengkap sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 13 (5) UU PPN jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;
 
bahwa dengan memperhatikan ketentuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang ada dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Kedua persyaratan dimaksud harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya/yang sesungguhnya (yang dalam hal ini dapat dikateporikan ke dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap), maka PPN Masukan yang terdapat di dalam Faktur Pajak dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kesimpulan penelitian di atas, maka Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa terkait PPN Masukan sebesar Rp93.369.144,00 dan Rp88.814.861,00 yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sudah tepat;
 
Tanggapan Terbanding atas Banding Pemohon Banding:
  1. Terbanding dalam memutuskan keberatan Pemohon banding telah sesuai dengan data dan fakta-fakta dalam proses keberatan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
  2. Materi surat permohonan banding pemohon banding yang menjadi pokok sengketa pada dasarnya hanya mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon banding;
bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2017, Terbanding menyampaikan Penjelasan Akhir Nomor S-7933/PJ.07/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa pokok sengketa banding berupa koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp182.184.005,- dengan penjelasan sebagai berikut:
 
Proses Pemeriksaan:
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00006/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 halaman 12 dan 13 diketahui bahwa:
  • Pajak Masukan yang dikreditkan berupa Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012 (Tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak);
  • Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Pemeriksa mempertahankan koreksi atas faktur pajak tidak lengkap (tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemerian Nomor Seri Faktur Pajak) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012;
bahwa secara Material Pemenuhan kewajiban PPN oleh Wajib Pajak sudah sesuai, namun secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Syarat Formal yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012 tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak;
 
Proses Penelitian Keberatan:
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-633/WPJ.19/2017 tanggal 06 Maret 2017 halaman 13 diketahui:
  1. bahwa faktur pajak yang yang digunakan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak merupakan faktur pajak tidak lengkap sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;
  2. bahwa dengan memperhatikan ketentuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang ada dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Kedua persyaratan dimaksud harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya (yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap), maka PPN Masukan yang terdapat di dalam Faktur Pajak dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
bahwa penghitungan PPN untuk masa pajak Agustus 2013 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Sengketa
Banding
PKP
Pemohon Banding
SKP/Terbanding
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
7.480.085.983
7.484.700.745
7.484.700.745
-
Dikurangi
 
 
 
 
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
7.054.163.410
6.923.852.538
6.741.668.533
182.184.005
Lain-Lain
32.625.134.815
32.625.134.815
32.625.134.815
-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
39.679.298.225
39.548.987.353
39.366.803.348
182.184.005
Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar
(32.199.212.242)
(32.064.286.608)
(31.882.102.603)
182.184.005
Kelebihan yang sudah dikompensasikan
32.199.212.242
32.199.212.242
32.199.212.242
-
PPNyang kurang dibayar
-
134.925.634
317.109.639
182.184.005
Sanksi Administrasi
 
 
 
 
BungaPasal 13 (3) KUP
-
134.925.634
317.109.640
182.184.006
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
-
269.851.268
634.219.279
364.368.011
Pendapat/Alasan Pemohon Banding:
bahwa dalam surat bandingnya, pemohon banding menyatakan alasan banding yang diajukan adalah sebagai berikut:
  1. Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada rekanan sesuai Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan;
  2. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemeriksa mengacu kepada PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2013, namun penegasan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak baru diterbitkan tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015;
  3. Sosialisasi PER-24/PJ/2012 dilakukan diakhir tahu 2012 dan di awal tahun 2013 namun tidak pernah disinggung mengenai larangan yang disebutkan dalam SE-26/PJ/2015 ini beserta sanksinya;
  4. Surat Perintah pemeriksaan pajak nomor PRIN-00047/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015 keluar sebelum adanya SE-26/PJ/2015 yaitu tanggal 10 Februari 2015, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembetulan setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar;
  5. Menurut Pemohon Banding, Negara tidak dirugikan dengan kondisi ini mengingat Pemohon Banding sudah melakukan penyetoran atas Faktur Pajak tersebut kepada rekanan dan rekanan telah melakukan penyetoran ke kas Negara;
  6. Surat Pemberitahuan Jatah Nomor Seri Faktur Pajak bersifat rahasia, jadi Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan diluar control dari Pemohon Banding (dalam hal ini Jatah Nomor dan Tanggal surat);
  7. Tidak adanya proteksi di system e-SPT terhadap kesalahan tanggal ketika menerbitkan Faktur Pajak;
Bantahan Terbanding:
 
Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
Pasal 9 ayat (2):
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
 
Pasal 9 ayat (2b):
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);
 
Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (2b):
Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);
 
Pasal 9 ayat (8):
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
a.
…….dst
f.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
g.
Pasal 13 ayat (5):
Faktur Pajak paling sedikit memuat:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (5):
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
Pasal 13 ayat (8):
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
Pasal 13 ayat (9):
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak:
 
Pasal 8 ayat (1):
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 8 ayat (4):
Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
Pasal 13:
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  1. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;
  2. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
  3. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
  4. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan
  5. tata cara pembatalan Faktur Pajak,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
 
Pasal 9:
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 10:
(1)
Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap,jelas dan benar;
(2)
Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 
a.
bentuk dan ukuran Faktur Pajak
 
b.
prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak
 
c.
tata cara pembuatan dan pengisian keterangan Faktur Pajak
 
d.
tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak
 
e.
tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan
 
f.
tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
Pasal 21:
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
  1. Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013
 
Pasal 1 angka 8:
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 
Pasal 1 angka 9:
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 5:
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 5:
(1)
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya;
(2)
Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
Pasal 7 ayat (1):
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 7 ayat (2):
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:
  1. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
  2. 1 (satu) digit Kode Status; dan
  3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
Pasal 9:
(1)
PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
(2)
Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
(3)
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 
a.
telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
 
b.
telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak;
Pasal 10 ayat (1):
PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
Pasal 10 ayat (2):
Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 12:
Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
Pasal 16:
(1)
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
(2)
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak;
(3)
PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan;
Pasal 17 ayat (1):
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 
Pasal 17 ayat (3):
PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Pasal 19:
(1)
Terhitung mulai tanggal 1 April 2013:
 
a.
Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peratura Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012; dan
 
b.
………………….
(2)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak;
(3)
Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
(4)
Permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013;
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak ditegaskan:
  1. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
  2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
Tanggapan Terbanding:
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00006/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Januari 2016 halaman 12 dan 13 diketahui bahwa:
  1. Pajak Masukan yang dikreditkan berupa Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012 (Tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak);
  2. Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Pemeriksa mempertahankan koreksi atas faktur pajak tidak lengkap (tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemerian Nomor Seri Faktur Pajak) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012;
bahwa secara Material Pemenuhan kewajiban PPN oleh Wajib Pajak sudah sesuai, namun secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Syarat Formal yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ/2012 tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak;
 
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-633/WPJ.19/2017 tanggal 06 Maret 2017 halaman 13 diketahui:
  1. Bahwa faktur pajak yang yang digunakan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak merupakan faktur pajak tidak lengkap sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;
  2. Dengan memperhatikan ketentuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang ada dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Kedua persyaratan dimaksud harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya (yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap), maka PPN Masukan yang terdapat di dalam Faktur Pajak dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
bahwa Pemohon Banding melakukan banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terkait Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013
 
bahwa terkait alasan banding Pemohon Banding yang menyatakan tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp22.301.683,-, maka pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:
 
  1. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPN), Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan:
    1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
    2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
    3. Jenis barang atau jasa, Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
    4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
    5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
    6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
    7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
       
  2. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

    bahwa dalam memori penjelasannya, faktur pajak memenuhi ketentuan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar;
     
  3. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN, untuk dapat dikreditkan faktur pajak harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan 13 ayat (9) UU PPN;
     
  4. bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN memberikan penegasan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 13 (ayat) 9 UU PPN tersebut, menyebabkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan;
     
  5. bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN mengatur keterangan apa saja yang harus dicantumkan dalam faktur pajak;

    bahwa Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN;
     
  6. bahwa dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Benar, Jelas dan Lengkap. Pengertian benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
     
  7. bahwa Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013, yang mengatur:
     
    1. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
       
    2. Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
       
    3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
       
    4. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
       
    5. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013 diatur bahwa:
      (1)
      Terhitung mulai tanggal 1 April 2013:
       
      a.
      Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012; dan
       
      b.
      Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
      (2)
      Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak;
      (3)
      Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
  8. bahwa terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, yang menegaskan bahwa:
     
    1. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan nomor seri faktur yang tidak sesuai dengan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
       
    2. Sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013 diatur bahwa PKP yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

      Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
       
  9. bahwa penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) adalah sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-08/PJ/2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013;
     
  10. bahwa Pemohon Banding menggunakan Faktur Pajak dengan tanggal Nomor Seri Faktur Pajak mendahului tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, sehingga faktur pajak tersebut termasuk dalm pengertian faktur pajak tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PER-08/PJ/2013;
     
  11. bahwa karena faktur pajak yang digunakan Pemohon Banding merupakan faktur pajak tidak lengkap, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PER-08/PJ/2013 Pemohon Banding sebagai PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
     
  12. bahwa yang menjadi sengketa adalah pengreditan faktur pajak untuk masa pajak Agustus 2013, sehingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 telah berlaku dan dapat diterapkan kepada Pemohon Banding;
     
  13. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang dilakukan Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp182.184.005,- yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 06 Maret 2017 masa pajak Agustus 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
bahwa Terbanding mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 06 Maret 2017 masa pajak Agustus 2013;
 
Menurut Pemohon Banding
:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 Masa Pajak Agustus 2013;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas diterbitkan sehubungan dengan hasil Pemeriksaan atas tahun pajak 2013 yang menyatakan sebagai berikut:
 
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
7.484.700.745
b.
Dikurangi:
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
6.741.668.533
 
b.2.
STP (pokok kurang bayar)
0
 
b.3.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
 
b.4.
Lain-lain
32.625.134.815
 
b.5.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4)
39.366.803.348
c.
Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (a - b.5)
(31.882.102.603)
d.
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa September 2013
32.199.212.242
e.
PPN yang kurang bayar (c+d)
317.109.639
f.
Sanksi Administrasi
 317.109.640
g.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (e+f)
634.219.279
bahwa atas SKPKB diatas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 047/DIRKEU-KHI/IV/2016 tanggal 07 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 Masa Pajak Agustus 2013. Dalam surat keberatan tersebut, Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan atas jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp634.219.279 seharusnya hanya sebesar Rp269.387.184;
 
Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Maret 2017
 
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut Terbanding Menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding sehingga berakibat adanya pajak yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(IDR)
Ditambah/(Dikurangi) (IDR)
Menjadi
(IDR)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar
317.109.639
-
317.109.639
Sanksi Bunga
-
-
-
Sanksi Kenaikan
317.109.640
-
317.109.640
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) Dibayar
634.219.279
-
634.219.279
Permohonan Banding
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang menyatakan masih adanya koreksi positif atas Faktur Pajak Masukan Masa Agustus 2013 atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan Sebelum Tanggal Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp93.369.144,- dan Faktur Pajak diluar jatah sebesar Rp88.814.861,-;
 
bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam proses pengajuan banding Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:
  1. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada rekanan sesuai Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan;
  2. bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemeriksa mengacu kepada Per-24/PJ/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2013, namun Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak baru diterbitkan tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015;
  3. bahwa sosialisasi PER-24/PJ/2012 dilakukan di akhir tahun 2012 dan di awal tahun 2013 namun tidak pernah disinggung mengenai larangan yang disebutkan dalam SE-26/PJ/2015 ini beserta sanksinya;
  4. bahwa Surat Perintah pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00047/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015 keluar sebelum adanya SE-26/PJ/2015 yaitu tanggal 10 Februari 2015, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembetulan setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar;
  5. bahwa menurut Pemohon Banding, negara tidak dirugikan dengan kondisi ini mengingat Pemohon Banding sudah melakukan penyetoran atas Faktur Pajak tersebut kepada rekanan dan rekanan telah melakukan penyetoran ke kas Negara;
  6. bahwa Surat Peberitahuan Jatah Nomor Seri Faktur Pajak bersifat Rahasia, jadi Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan diluar kontrol Pemohon Banding (dalam hal ini Jatah Nomor dan Tanggal surat);
  7. bahwa tidak adanya proteksi di sistem e-SPT terhadap kesalahan tanggal ketika menerbitkan Faktur Pajak;
Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding
bahwa berdasarkan uraian dan data-data diatas, jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Agustus 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp177.100.164, dengan perincian sebagai berikut:
 
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
7.484.700.745
b.
Dikurangi:
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
6.923.852.538
 
b.2.
STP (pokok kurang bayar)
0
 
b.3.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
 
b.4.
Lain-lain
32.625.134.815
 
b.5.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4)
39.548.987.353
c.
Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (a - b.5)
(32.064.286.608)
d.
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa September 2013
32.199.212.242
e.
PPN yang kurang bayar (c+d)
134.925.634
f.
Sanksi Administrasi
134.925.634
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (e+f)
269.851.268
bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2017, Pemohon Banding menyampaikan Pernyataan Akhir/Closing Statement Nomor 139/DIRKEU-KHI/XI/2017 tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa koreksi dari terbanding tidak bisa Pemohon Banding terima dengan alasan sebagai berikut:
  1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5), PMK Nomor 84/PMK.03/2012 Pasal 8 ayat (1) dan Per Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Pasal 1 angka 8 Faktur Pajak yang dikreditkan pemohon banding sudah memenuhi syarat formal;
  2. bahwa sosialisasi PER-24/PJ/2012 dilakukan di akhir tahun 2012 dan di awal tahun 2013 namun tidak pernah disinggung mengenai larangan yang disebutkan dalam SE-26/PJ/2015 ini beserta sanksinya;
  3. bahwa penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak baru diterbitkan tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015, sedangkan Surat Perintah pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00046/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015 atas PPN Masa Desember 2013 dan Surat Perintah pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00047/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015 atas PPN Masa Januari s.d Nopember 2013 keluar sebelum adanya SE-26/PJ/2015 yaitu tanggal 10 Februari 2015, dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembetulan setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar;
  4. bahwa negara tidak dirugikan dengan kondisi ini mengingat Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sudah dibayarkan dan dilaporkan oleh lawan transaksi ( Penjual);
  5. bahwa surat pemberitahuan Jatah Nomor Seri Faktur Pajak bersifat Rahasia, jadi Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan diluar kontrol dari Pemohon Banding (dalam hal ini Jatah Nomor dan Tanggal surat);
  6. bahwa tidak adanya proteksi di sistem e-SPT terhadap kesalahan tanggal ketika menerbitkan Faktur Pajak;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Terbanding Pajak Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Keberatan atas SKPKB Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 Masa Pajak Agustus 2013 a.n. Pemohon Banding NPWP -, serta mengembalikan nilai sengketa beserta sanksinya kepada Pemohon Banding sebesar Rp364.368.010,- dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Nilai Sengketa atas Faktur Pajak Masukan
Rp
182.184.005
Sanksi administrasi
Rp
182.184.005
Nilai yang dikembalikan ke Pemohon Banding
Rp
364.368.010
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa banding adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp182.184.005,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
 
DASAR HUKUM:
  1. Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  3. Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  4. Pasal 13 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  5. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan, atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;
berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan bukti yang disampaikan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
  • bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan dokumen pendukungnya diketahui koreksi Pajak Masukan sebesar Rp93.369.144,00 adalah karena tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp88.814.861,00 adalah karena Faktur Pajak tidak sesuai jatah;
     
  • bahwa menurut Terbanding, koreksi atas Pajak Masukan dilakukan karena terdapat Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Nomor seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan nomor jatah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak;
     
  • bahwa koreksi Terbanding berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan di mana Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak tidak lengkap (tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan nomor jatah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f, serta Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PE-24/PJ/2012;
     
  • bahwa sesuai Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, yaitu bahwa Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
     
  • bahwa menurut Terbanding, memang secara material pemenuhan kewajiban PPN oleh Pemohon Banding sudah sesuai, namun secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Dan menurut Terbanding, bahwa Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan nomor jatah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak merupakan faktur pajak tidak lengkap sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PE-24/PJ/2012 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;
     
  • bahwa menurut Terbanding, persyaratan formal dan material dalam suatu Faktur Pajak harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya, maka dikategorikan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
     
  • bahwa menurut Terbanding, penghitungan PPN untuk masa pajak Agustus 2013 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 adalah sebagai berikut:
     
    Uraian
    Jumlah Rupiah Menurut
    Sengketa
    Banding
    Pemohon Banding
    Terbanding
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
    7.484.700.745
    7.484.700.745
    -
    Dikurangi:
     
     
     
    Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
    6.923.852.538
    6.741.668.533
    182.184.005
    Lain-lain
    32.625.134.815
    32.625.134.815
    -
    Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan
    39.548.987.353
    39.366.803.348
    182.184.005
    Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar
    (32.064.286.608)
    (31.882.102.603)
    182.184.005
    Kelebihan yang sudah dikompensasikan
    32.199.212.242
    32.199.212.242
    -
    PPN yang Kurang Dibayar
    134.925.634
    317.109.639
    182.184.005
    Sanksi Administrasi:
     
     
     
    Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP
    134.925.634
    317.109.639
    182.184.005
    Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar
    269.851.268
    634.219.278
    364.368.010
  • bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan yang diterima dari penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut karena Faktur Pajak yang diterima oleh Pemohon Banding dari para penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi tersebut telah diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak;
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, terkait adanya Surat Pemberitahuan dari KPP mengenai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) milik lawan transaksi merupakan pemberitahuan yang bersifat “Rahasia” yang hanya diketahui oleh pihak penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi. Pemohon Banding selaku PKP Pembeli tidak mungkin mengetahui isi surat pemberitahuan tersebut dan hal tersebut merupakan informasi yang berada di luar kemampuan/kekuasaan Pemohon Banding untuk mengetahui satu-persatu tanggal NSFP dengan tanggal yang tercantum pada Faktur Pajak dari PKP Penjual/Lawan Transaksi Pemohon Banding;
     
  • bahwa Pemohon Banding telah membayar PPN Terutang ke Kas Negara melalui Penjual/Rekanan/Vendor/Lawan Transaksi Pemohon Banding sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian Negara atas transaksi ini dan oleh karena itu tidak relevan atau tidak adil jika Pemohon Banding dikenakan sanksi. Jumlah Faktur Pajak Masukan yang telah dibayar melalui Penjual/Rekanan/Vendor/Lawan Transaksi Pemohon Banding yang diajukan banding ini adalah sebesar Rp182.184.005,00, dengan perincian sebagai berikut:
     
    No.
    PKP Penjual
    NPWP
    Faktur Pajak
    DPP
    PPN
    Nomor
    tanggal
    1.
    KOPERASI KARYAWAN PT KHIPI
    -
    010.901-13.74032781
    30/06/2013
    56.860.000
    5.686.000
    2.
    KOPERASI KARYAWAN PT KHIPI
    -
    010.901-13.74032783
    30/06/2013
    99.731.441
    9.973.144
    3.
    KOPERASI KARYAWAN PT KHIPI
    -
    010.901-13.74032780
    30/06/2013
    77.100.000
    7.710.000
    4.
    PT. AMI
    -
    010.902-13.02163919
    12/08/2013
    700.000.000
    70.000.000
    5.
    PT. KIT
    -
    010.900-13.79908428
    19/06/2013
    470.800.000
    47.080.000
    6.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570597
    01/08/2013
    167.354.880
    16.735.488
    7.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570596
    12/08/2013
    45.666.071
    4.566.607
    8.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570100
    12/08/2013
    42.602.742
    4.566.607
    9.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570599
    12/08/2013
    37.389.920
    3.738.992
    10.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570598
    12/08/2013
    43.446.260
    4.344.626
    11.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570594
    12/08/2013
    41.944.218
    4.194.421
    12.
    PT. CCP
    -
    010.900-13.97570595
    12/08/2013
    38.944.530
    3.894.453
     
    Jumlah
     
     
     
     
    182.184.005
    Catatan: Kesemuanya dikreditkan di masa Agustus 2013
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012, dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012, Faktur Pajak yang dikreditkan sudah memenuhi syarat formal;
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, sosialisasi PER-24/PJ/2012 dilakukan di akhir tahun 2012 dan di awal tahun 2013, namun tidak pernah disinggung mengenai larangan yang disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 ini beserta sanksinya;
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak baru diterbitkan tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, sedangkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak atas PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 keluar tanggal 10 Februari 2015 (sebelum adanya SE-26/PJ/2015). Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembetulan setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar;
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak bersifat Rahasia, yang diterbitkan oleh Penjual/Rekanan/Vendor/Lawan Transaksi di luar kontrol dari Pemohon Banding (dalam hal ini adalah Jatah NSFP dan Tanggal Surat);
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, dalam hal ini negara tidak dirugikan dengan kondisi ini mengingat Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sudah dibayarkan dan dilaporkan oleh lawan transaksi (Penjual);
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
 
  • bahwa koreksi Terbanding berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan di mana Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak tidak lengkap (tanggal Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan nomor jatah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f, serta Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PE-24/PJ/2012;
     
  • bahwa sesuai Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, yaitu bahwa Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
     
  • bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan yang diterima dari penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut karena Faktur Pajak yang diterima oleh Pemohon Banding dari para penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi tersebut telah diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak;
     
  • bahwa menurut Pemohon Banding, terkait adanya Surat Pemberitahuan dari KPP mengenai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) milik lawan transaksi merupakan pemberitahuan yang bersifat “Rahasia” yang hanya diketahui oleh pihak penjual/rekanan/vendor/lawan transaksi. Pemohon Banding selaku PKP Pembeli tidak mungkin mengetahui isi surat pemberitahuan tersebut dan hal tersebut merupakan informasi yang berada di luar kemampuan/kekuasaan Pemohon Banding untuk mengetahui satu-persatu tanggal NSFP dengan tanggal yang tercantum pada Faktur Pajak dari PKP Penjual/Lawan Transaksi Pemohon Banding;
     
  • bahwa sesuai Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang PPN, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
     
  • bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang dalam Pasal 13 diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir, tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
     
  • bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur terkait Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak adalah PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 yang mengatur bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. PKP pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN;
     
  • bahwa di samping hal tersebut, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak ditegaskan bahwa Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan nomor jatah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap dan oleh sebab itu tidak dapat dikreditkan;
     
  • bahwa faktanya, Pemohon Banding telah membayar PPN Terutang ke Kas Negara melalui Penjual/Rekanan/Vendor/Lawan Transaksi Pemohon Banding sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian Negara atas transaksi ini dan oleh karena itu tidak relevan atau tidak adil jika Pemohon Banding dikenakan sanksi;
     
  • bahwa tata cara penerbitan Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur pada Undang-undang PPN, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
    • bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
    • bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan telah sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2012;
    • bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan telah sesuai dengan PMK No. 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
    • bahwa aturan pelaksanaan mengenai Faktur Pajak diatur pada PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;
       
  • bahwa pada ketentuan tersebut tidak mengatur secara spesifik bahwa penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Penjual/vendor/lawan transaksi harus mendapatkan kode dan nomor seri dari Terbanding terlebih dahulu;
     
  • bahwa pada ketentuan tersebut hanya mengatur bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan antara lain:
  1. Menggunakan kode dan nomor seri yang diberikan oleh Terbanding.
  2. Kode dan nomor seri yang diberikan harus digunakan di tahun yang sama.
  3. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit
  4. Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit;
  5. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak;
  • bahwa dasar hukum yang digunakan dalam koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan, atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, sebagai dasar hukum Terbanding untuk mengkategorikan Faktur Pajak tersebut sebagai Faktur Pajak tidak lengkap;
     
  • bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual/vendor/lawan transaksi terjadi di tahun 2013 sedangkan SE-26/PJ/2015 terbit 2 (dua) tahun setelah Faktur Pajak diterbitkan sehingga menurut Majelis Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;
     
  • bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), menyatakan:
     
    Pasal 7:
    (1)
    Jenis dan hierarkie Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
     
    a.
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
     
    b.
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
     
    c.
    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
     
    d.
    Peraturan Pemerintah;
     
    e.
    Peraturan Presiden;
     
    f.
    Peraturan Daerah Provinsi; dan
     
    g.
    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    (2)
    Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkie sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
     
    Penjelasan ayat (2):
    Dalam ketentuan ini yang dimaksud “hierarkie” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • bahwa menurut Majelis, dasar hukum Terbanding dalam penentuan Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, sedangkan dasar hukum koreksi Pajak Masukan adalah Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan dengan demikian PER-24/PJ/2012 dan SE-26/PJ/2015 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya dan sekaligus tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
     
  • bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan dan berketetapan bahwa Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp182.184.005,00 tidak dapat dipertahankan;
 
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian Sengketa
Nilai Sengketa
(Rp)
Dipertahankan Majelis
(Rp)
Tidak dapat Dipertahankan Majelis
(Rp)
1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
182.184.005,00
0,00
182.184.005,00
 
Jumlah
182.184.005,00
0,00
182.184.005,00
 
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Agustus 2013 dihitung kembali sebagai berikut:
 
Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding
Rp
6.741.668.533
Koreksi yang tidak dipertahankan
Rp
182.184.005
Pajak Masukan menurut Majelis
Rp
6.923.852.538
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
84.751.687.479
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
84.751.687.479
2
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
7.484.700.745
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
39.548.987.353
 
c.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar
(32.064.286.608)
3
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
32.199.212.242
4
PPN yang kurang dibayar
134.925.634
5
Sanksi Administrasi:
Bunga Pasal 13 (3) KUP
134.925.634
6
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
269.851.268
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Majelis IIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A., sebagai Hakim Ketua,
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., C.A., sebagai Hakim Anggota,
Yohanes Silverius Winoto, S.E.,M.Si., sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Lukman Latif, S.E., Ak., M.M., sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File