Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PBB
5 Desember 2019 | View: 219
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-111068.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
PBB
 
TAHUN PAJAK
2014
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak PBB Tahun Pajak 2014 sebesar Rp3.725.304.000.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa perhitungan NJOP-PBB Tahun Pajak 2014 yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp3.725.304.000.000,00;
 
bahwa koreksi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp3.725.304.000.000,00 adalah akibat dari koreksi pada ‘Biaya Produksi Galian Tambang’, yaitu:
 
1.
Biaya Produksi Galian Tambang cfm Terbanding
Rp
1.225.223.902.373,00
2.
Biaya Produksi Galian Tambang cfm Pemohon Banding
Rp
1.527.359.036.635,00
Koreksi
Rp
302.135.134.262,00
 
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ./2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara (PER-32), koreksi yang disengketakan oleh Pemohon Banding adalah ‘Biaya Produksi Galian Tambang’ yang merupakan unsur pembentuk dari Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP-PBB), dengan demikian yang menjadi pokok sengketa PBB Tahun Pajak 2014 adalah Koreksi atas Biaya Produksi Galian tambang sebesar Rp302.135.134.262,00
 
Koreksi Biaya Produksi Galian Tambang sebesar Rp302.135.134.262,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding menyatakan terdapat sengketa dalam penetapan Biaya Contractor Mining menurut Pemohon Banding sebesar USD75.021.383,85 dan menurut Terbanding sebesar USD50.306.853,44;
 
bahwa Terbanding menggunakan nilai biaya pengupasan lahan yang terdapat dalam laporan L/R pada Laporan Keuangan rekonsiliasi Pemohon Banding, dan menurut Terbanding atas biaya yang tidak terdapat dalam Laporan L/R tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan PBB;
 
bahwa Terbanding menggunakan nilai dalam Laporan Keuangan karena tidak terdapat perbedaan penyajian biaya antara Laporan Keuangan dengan PER-32, dan Terbanding telah sepakat bahwa biaya OB masuk dalam perhitungan biaya produksi galian tambang namun Terbanding tidak sepakat dengan Pemohon Banding tentang besarnya biaya;
 
bahwa Terbanding menjelaskan angka memang tidak menjadi masalah, karena bukan hal tersebut yang menjadi sengketa;
 
bahwa Terbanding menjelaskan maksud Terbanding DSC tidak ada pada dalam Laporan Keuangan adalah tidak ada dalam Laporan L/R, memang untuk biaya aktual penyajian dalam laporan terbagi menjadi 2 yaitu di Laporan L/R dan Neraca dan bahwa penyajian DSC ada di Neraca, sementara biaya yang Terbanding akui hanya yang terdapat pada Laporan L/R;
 
bahwa untuk perhitungan NJOP Terbanding juga menggunakan PER-32 sebagai dasar perhitungan seperti Pemohon Banding;
 
bahwa atas permintaan Majelis Terbanding melakukan konfirmasi atas Surat Konfirmasi S-1039, dan dinyatakan bahwa penerbitan skp Pemohon Banding untuk tahun 2014 hanya satu yaitu mengenai tubuh bumi;
 
bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 
bahwa pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim menanyakan kepada Terbanding mengenai kapan biaya pengupasan kulit yang tertangguh tidak dapat dikurangkan dari pendapatan kotor pada tahun ini, maka tersebut akan dikurangkan;
 
bahwa Terbanding menjelaskan sengketa yang terjadi adalah atas nilai Biaya Contractor Mining dimana menurut Terbanding adalah senilai USD50.306.853,44 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah senilai USD75.021.383,85 sehingga terjadi sengketa senilai USD24.714.530,41 (Rp302.135.134.262,00 dengan kurs Rp12.225);
 
bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding berpendapat sama bahwa atas Biaya Contractor Mining tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan kotor sebagai dasar penghitungan NJOP sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2012, sehingga sengketa yang terjadi hanya sebatas nilai biaya tersebut;
 
bahwa Terbanding menghitung Biaya Contractor Mining sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Rugi Laba Pemohon Banding sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa masih terdapat Biaya Contractor Mining yang belum masuk kedalam Laporan Rugi Laba karena masih ditangguhkan pembebanannya;
 
bahwa terkait pertanyaan Majelis Hakim mengenai kapan biaya yang tertangguh dapat dikurangkan dari pendapatan kotor maka dapat dijelaskan bahwa dengan tidak terdapatnya pembebanan biaya tersebut dalam Laporan Rugi Laba maka mengakibatkan tidak dapat dikurangkan biaya tersebut dari pendapatan kotor sebagai dasar penghitungan NJOP dan hal tersebut konsisten dilakukan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding untuk tahun pajak lainnya;
 
bahwa terdapat dua kepentingan Pemohon Banding terhadap Biaya Contractor Mining tersebut, yaitu sebagai dasar perhitungan PPh terutang dan sebagai dasar perhitungan PBB terutang;
 
bahwa biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut yang menjadi sengketa dipersidangan banding hanya terkait penghitungan untuk mendapatkan NJOP sebagai dasar penghitungan PBB terutang, sedangkan biaya yang sesungguhnya dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh Badan apabila sesuai ketentuan UU PPh dapat dibiayakan, sehingga Pemohon Banding sesungguhnya tidak mengalami kerugian apapun terkait adanya pembayaran atas Biaya Contractor Mining yang dikeluarkan tersebut;
 
bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 
bahwa sengketa yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut:
 
Uraian
Terbanding
Pemohon Banding
Sengketa
Perhitungan Bumi Produktif
 
 
 
Hasil Kotor Galian Tambang
1.882.372.287.443
1.882.372.287.443
 
Biaya Langsung
1.225.223.902.373
1.527.359.036.635
302.135.134.262
Hasil Bersih Galian Tambang
657.148.385.070
355.013.250.808
-
Angka Kapitalisasi
10,25
10,25
 
NJOP Bumi Produktif
6.735.770.946.968
3.638.885.820.782
-
Luas Bumi
180.840.000
180.840.000
-
Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi per M2
37.247
20.122
 
NJOP per M2
37.800
17.200
 
Kelas Bumi
120
136
-
 
 
 
 
Perhitungan PBB
 
 
 
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
6.835.752.000.000
3.110.448.000.000
-
NJOPTKP
12.000.000
12.000.000
 
NJOP sebagai dasar perhitungan PBB
6.835.740.000.000
3.110.436.000.000
-
NJOP = 40% x NJOP
2.734.296.000.000
1.244.174.400.000
-
PBB Yang Masih Harus Dibayar
13.671.480.000
6.220.872.000
-
PBB Telah Dibayar
2.857.272.000
2.857.272.000
 
PBB Yang Masih Harus Dibayar
10.814.208.000
3.363.600.000
-
Sanksi Administrasi (25%)
2.703.552.000
840.900.000
-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar
13.517.760.000
4.204.500.000
-
bahwa sengketa yang terjadi adalah atas perbedaan penghitungan biaya langsung galian tambang antara Terbanding dan Pemohon Banding sebesar Rp302.135.134.262,00;
 
bahwa Pemohon Banding dalam pengajuan keberatannya menyatakan bahwa total Biaya Produksi Galian Tambang selama tahun 2013 adalah sebesar USD124.937.344,51 dengan Biaya Contractor Mining sebesar USD75.021.383,85;
 
bahwa Terbanding menetapkan Biaya Produksi Galian Tambang yang digunakan dalam penghitungan ketetapan PBB tahun 2014 sebesar USD100.222.814,10 dengan Biaya Contractor Mining sebesar USD50.306.853,44 sehingga terdapat sengketa Biaya Contractor Mining sebesar USD24.714.530,41 (senilai Rp302.135.134.262, dengan kurs Rp12.250,- per USD);
 
bahwa Terbanding melakukan penghitungan berdasarkan biaya yang dibebankan dalam Laporan Rugi Laba tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Audit Report yang diberikan Pemohon Banding selama proses penyelesaian keberatan;
 
bahwa perhitungan sebagaimana dimaksud diatas konsisten Terbanding lakukan untuk menghitung Pendapatan Bersih sebagai dasar penghitungan PBB terutang untuk setiap tahunnya;
 
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan hanya tidak menyetujui perhitungan pendapatan bersih untuk tahun pajak 2014 sedangkan untuk tahun pajak lainnya setuju dengan perhitungan Terbanding hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya upaya hukum keberatan yang diajukan Pemohon Banding untuk tahun pajak lainnya;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan Terbanding untuk tahun pajak 2014 karena menurut Pemohon Banding masih terdapat biaya Contractor Mining yang belum dikurangkan akibat perubahan standar akuntansi keuangan dari PSAK33 menjadi ISAK 29;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa atas biaya pengupasan kulit tanah yang semula menurut PSAK 33 ditangguhkan maka menurut ISAK 29 biaya tersebut harus dihapuskan, perubahan PSAK 33 menjadi ISAK 29 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014;
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut diketahui bahwa dalam Audit Report periode 1 April - 31 Maret 2014 yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan bersih, Pemohon Banding belum menerapkan ISAK 29 sebagaimana dimaksud diatas;
 
bahwa hal ini terlihat dengan masih terdapatnya biaya yang ditangguhkan (Deferred Stripping Cost) dalam Audit Report tersebut, padahal perubahan tersebut telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014;
 
bahwa Pemohon Banding tidak pernah membuktikan adanya penghapusan biaya pengupasan yang ditangguhkan sebagaimana dijelaskan Pemohon Banding diatas sehingga mengakibatkan biaya tersebut harus dikurangkan dari pendapatan kotor;
 
bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa:
  • bahwa Pemohon Banding setuju dengan penghitungan Terbanding bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor adalah biaya yang dibebankan dalam Laporan Rugi/Laba sebagaimana terdapat dalam Audit Report.
  • bahwa tidak terdapat bukti Pemohon Banding telah beralih menggunakan ISAK 29 untuk periode 1 April - 31 Maret 2014.
  • berdasarkan uraian diatas maka seharusnya perhitungan biaya Contractor Mining adalah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Laba/Rugi sebagaimana yang Terbanding lakukan.
bahwa berdasarkan penelitian atas perhitungan PBB terutang yang tertuang dalam surat banding yang disampaikan Pemohon Banding, terdapat kesalahan Pemohon Banding dalam menghitung PBB terutang, hal ini terjadi karena Pemohon Banding melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan NJOP berdasarkan PMK-139/PMK.03/2014;
 
bahwa berdasarkan Surat Banding perhitungan Pemohon Banding adalah:
 
  1. Perhitungan Bumi Produktif
     
    1.
    Hasil Kotor Galian Tambang
    1.882.372.287.443
    2.
    Biaya Langsung
    1.527.359.036.635
    3.
    Hasil Bersih Galian Tambang
    355.013.250.808
    4.
    Angka Kapitalisasi
    10,25
    5.
    NJOP Bumi Produktif
    3.638.885.820.782
    6.
    Luas Bumi
    180.840.000
    7.
    Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi per M2
    20.122
    8.
    NJOP per M2
    17.200
    9.
    Kelas Bumi
    136
  2. Perhitungan PBB
     
    1.
    NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
    3.110.448.000.000
    (a.6 x a.8)
    2.
    NJOPTKP
    12.000.000
     
    3.
    NJOP sebagai dasar perhitungan PBB
    3.110.436.000.000
     
    4.
    NJOP = 40% x NJOP
    1.244.174.400.000
     
    5.
    PBB Yang Masih Harus Dibayar
    6.220.872.000
     
    6.
    PBB Telah Dibayar
    2.857.272.000
     
    7.
    PBB Yang Masih Harus Dibayar
    3.363.600.000
     
    8.
    Sanksi Administrasi (25%)
    840.900.000
     
    9.
    Jumlah Yang Masih Harus Dibayar
    4.204.500.000
     
bahwa dalam perhitungan diatas untuk nilai tubuh bumi operasi produksi per m2 sebesar Rp20.122.00 Pemohon Banding mengelompokkan nilai bumi tersebut dalam kelas 136 dengan NJOP/msebesar Rp17.200,00;
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa atas nilai tubuh bumi operasi produksi per m2 sebesar Rp20.122.00 berdasarkan PMK-139/PMK.03/2014 nilai tersebut masuk dalam kelas 133 dengan NJOP/m2 sebesar Rp20.000,00, sehingga perhitungan Pemohon Banding yang seharusnya adalah: (PMK-139/PMK.03/2014);
 
  1. Perhitungan Bumi Produktif
     
    1.
    Hasil Kotor Galian Tambang
    1.882.372.287.443
    2.
    Biaya Langsung
    1.527.359.036.635
    3.
    Hasil Bersih Galian Tambang
    355.013.250.808
    4.
    Angka Kapitalisasi
    10,25
    5.
    NJOP Bumi Produktif
    3.638.885.820.782
    6.
    Luas Bumi
    180.840.000
    7.
    Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi per M2
    20.122
    8.
    NJOP per M2
    20.000,
    9.
    Kelas Bumi
    133
  2. Perhitungan PBB
     
    1.
    NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
    3.616.800.000.000
    (a.6 x a.8)
    2.
    NJOPTKP
    12.000.000
     
    3.
    NJOP sebagai dasar perhitungan PBB
    3.616.788.000.000
     
    4.
    NJOP = 40% x NJOP
    1.446.715.200.000
     
    5.
    PBB Yang Masih Harus Dibayar
    7.233.576.000
     
    6.
    PBB Telah Dibayar
    2.857.272.000
     
    7.
    PBB Yang Masih Harus Dibayar
    4.376.304.000
     
    8.
    Sanksi Administrasi (25%)
    1.094.076.000
     
    9.
    Jumlah Yang Masih Harus Dibayar
    5.470.380.000
     
bahwa Biaya Langsung Galian Tambang yang dapat dikurangkan dari Pendapatan Kotor sebagai dasar penghitungan PBB Terutang adalah sebagaimana terdapat dalam Laporan Rugi/Laba Pemohon Banding sehingga Terbanding telah melakukan penghitungan PBB terutang sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa adanya sengketa yuridis atas jumlah biaya produksi yang dapat dijadikan pengurang terhadap pendapatan kotor dalam menghitung nilai bumi Nilai Jual Obyek Pajak ("NJOP") PBB yang berdampak pada perbedaan jumlah PBB yang terutang untuk Tahun Pajak 2014;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2012 ("PER-32 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa biaya produksi galian tambang (termasuk biaya pengupasan lapisan tambang - "Overburden Produksi"/OB Produksi") dalam setahun sebelum tahun pajak adalah biaya yang dapat dijadikan pengurang pendapatan kotor;
 
bahwa menurut Terbanding, OB Produksi yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor hanya terbatas pada biaya produksi dengan jumlah yang tertuang di dalam laporan keuangan Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan sengketa lebih mengarah ke yuridis, dimana untuk keperluan PBB terdapat biaya ditangguhkan yang ditambahkan ke biaya produksi karena terdapat perubahan standar akuntansi yang digunakan oleh Pemohon Banding;
 
bahwa atas perubahan standar akuntasi yang sebelumnya menggunakan PSAK 33 menjadi ISAC 29 mengharuskan Pemohon Banding untuk merubah biaya yang sbelumnya ditangguhkan menjadi pengurang laba ditahan;
 
bahwa Pemohon Banding memberikan ilustrasi dengan PSAK 33 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Tahun
Rasio Aktual
Biaya Aktual
Biaya OB Komersial - PSAK 33
Saldo DSC PSAK 33
Pertama
18
180,000
100,000
80,000
Kedua
10
100,000
100,000
80,000
Ketiga
9
90,000
100,000
70,000
Total
370,000
300,000
 
bahwa dalam ISAK 29, Pemohon Banding menyatakan apabila DSC dapat dialokasikan kepada Pit tertentu dan mempunyai masa manfaat di masa yang akan datang biaya dikapitalisasi, jika tidak maka biaya akan dihapuskan dan dicatat sebagai pengurang laba ditahan;
 
bahwa dalam persidangan Majelis menanyakan apakah perubahan standar akuntansi diatur didalam PER-32, dan Pemohon Banding menjawab bahwa perubahan standar akuntansi tidak diatur dalam PER-32 namun biaya pengupasan dapat dibiayakan;
 
bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden - OB) dimulai dari Tahap Pengembangan hingga Tahap Produksi sebagai berikut:
 
  1. Pembersihan Lahan (Land Clearing)
    kegiatan membersihkan daerah yang akan ditambang, mulai dari semak belukar hingga pepohonan yang berukuran besar.
     
  2. Pengupasan Tanah Pucuk
    kegiatan menyelamatkan unsur tanah yang masih asli pada bagian atas agar tidak rusak, sehingga dapat digunakan dan ditanami kembali yang akan digunakan pada saat reklamasi di akhir masa tambang, Tanah pucuk yang dikupas tersebut akan dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara atau langsung di pindahkan ke tempat penimbunan.
     
  3. Pengupasan Tanah Penutup (OB pre-produksi)
    kegiatan penggalian material tanah penutup sebelum masa produksi.
     
  4. Pengambilan Batubara (coal getting/hauling)
    kegiatan penambangan batubara (Coal Getting/Coal Hauling).
     
  5. Pengupasan Tanah Penutup (OB produksi)
    kegiatan penggalian material tanah penutup pada masa produksi.
     
bahwa dalam persidangan Majelis menanyakan tentang rasio yang digunakan untuk menghitung biaya yang ditangguhkan, Pemohon Banding menyatakan tim teknis yang melakukan penghitungan rasio, yang terdapat di RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang disetujui oleh ESDM dimana tiap tahun nilai rasio dapat berubah;
 
bahwa untuk menghitung biaya pengupasan lahan sesuai ISAK 29 Pemohon Banding menggunakan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan untuk tahun sebelumnya Terbanding menggunakan biaya pada laporan keuangan karena hanya berbeda temporer, namun pada tahun 2014 terdapat perubahan standar biaya dimana DSC menjadi pengurang R/E sehingga biaya ini tidak mungkin dibiayakan;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan standar akuntansi ISAK 29 sejak 1 Januari 2014;
 
bahwa atas permintaan Majelis, Pemohon Banding memberikan penjelasan atas perhitungan Invoice Biaya OB Produksi (dalam USD) untuk Januari dan Desember 2013 sebagai berikut:
 
Periode
Waste Mining/Overburden
Ref
Rise and Fall
 
 
Retention
Coal
Losses
Total
(sebelum PPN)
Total
(setelah PPN)
Januari
2013
3,981,679
a) Invoice
3,981,679
X 258,726
= 227,386
-
-
4,209,065
4,629,971
4,530,467
Desember
2013
4,514,597
a) Invoice
4,514,597
X 278,621
= 215,768
167,868
941
4,897,292
5,387,021
5,829,709
bahwa Pemohon Banding menjelaskan angka dalam laporan keuangan secara komersial sudah sama-sama disetujui oleh Terbanding dan Pemohon Banding dan Stripping Ratio tidak menjadi sengketa;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan biaya yang ditangguhkan hanya secara akuntansi sedangkan menurut PER-32 seharusnya menggunakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;
 
bahwa atas pertanyaan Majelis terkait biaya Rise and Fall Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:
 
bahwa rise and fall adalah penyesuaian harga yang akan dibagi rata kedalam 3 komponen, yaitu Waste Mining/Overburden, Coal Hauling dan Equipment day work rates;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan lebih lanjut perhitungan Biaya Overburden sesuai dengan slide 7 dan 8 yang diserahkan dalam persidangan sebagai berikut:
 
Periode
Waste
Mining/Overburden
Ref
Rise and
Fall
 
 
Ref
Retention
Ref
Coal
Losses
Ref
Total
(sebelum
PPN)
Ref
Total
(setelah
PPN)
Ref
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari
2013
3,981,679
a)
Invoice
3,981,679
X 258,726
= 227,386
b) Invoice
-
 
-
 
4,209,065
e)
Slide 9
4,629,971
f)
Slide 10
4,530,467
Desember
2013
4,514,597
a) Invoice
4,514,597
X 278,621
= 215,768
b) Invoice
167,868
c) Invoice
941
d) Invoice
4,897,292
e)
Slide 9
5,387,021
f)
Slide 10
5,829,709
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan dasar perhitungan Rise and Fall adalah dari Mining Service Contract No 015/PJ/MGM-LCI/VI/2012 Pasal 11.3 (hal 24), Definisi Rise and Fall (hal 8), dan Schedule 13 (hal 68) seperti pada slide 8;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan tujuan adanya perhitungan Rise and Fall untuk menaikan/menurunkan harga jika terdapat kenaikan atau penurunan yang signifikan pada harga dasar;
 
bahwa sepanjang tahun 2014 Pemohon Banding mengalami “Rise”;
 
bahwa Pemohon Banding melanjutkan penjelasan mengapa terdapat biaya retention sebagai berikut:
 
 
bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan biaya retention baru mulai di berlakukan mulai Juni 2013, berdasarkan Surat MGM No. 335/MGM/KD/VII/2013;
 
bahwa Pemohon Banding melanjutkan penjelasan mengenai DSC sebagai berikut:
 
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan pada shipping cost terdapat shipping cost aktual dan yang telah disetujui, dan dalam perhitungan SR akan selalu dilakukan penarikan dari awal produksi karena menggambarkan cadangan DSC dengan perhitungan year to date SR aktual dan SR yang ditetapkan untuk masing-masing mulut tambang;
 
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 
bahwa sesuai dengan butir 3 dari Penjelasan Tertulis oleh Terbanding yang disampaikan kepada Majelis Hakim di dalam Sidang Banding pada tanggal 17 Januari 2018, Terbanding menyampaikan bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding berpendapat sama bahwa atas Biaya Mining Contractor tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan kotor sebagai dasar penghitungan NJOP sebagaimana dalam PER-32;
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai biaya produksi yang dijadikan pengurang adalah jumlah biaya produksi yang sesungguhnya dan bukan berdasarkan biaya produksi yang tercantum di dalam laporan keuangan;
 
bahwa hal ini karena untuk keperluan laporan keuangan akuntansi, Pemohon Banding secara konsisten mengacu kepada Biaya OB Produksi yang dihitung berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi No 33 ("PSAK 33") di mana biaya OB Produksi dihitung berdasarkan Stripping Ratio (bukan berdasarkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan);
 
bahwa atas selisih biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dihitung berdasarkan Stripping Ratio, biaya tersebut ditangguhkan kepada akun Biaya Penangguhan Pengupasan Lapisan Tanah (Deferred Stripping Costs - 13SC);
 
bahwa fakta persidangan dirangkum oleh Pemohon Banding sebagai berikut:
  1. Pemohon Banding telah membuktikan bahwa seluruh biaya produksi sebesar US$75.1321.384 memang benar-benar biaya yang terjadi untuk tahun takwim 2013.
  2. Adanya perubahan standar akuntansi dari PSAK 33 ke ISAK 29 yang menyebabkan DSC yang sudah terbentuk harus dihapuskan. Penghapusan dari DSC tersebut tidak lagi melalui pembebanan di laporan laba/rugi melainkan dicatat langsung sebagai pengurang laba ditahan.
  3. Terbanding secara tersirat mengakui di dalam Penjelasan Tertulisnya yang disampaikan di dalam Sidang Banding tanggal 17 Januari 2018 bahwa atas "penghapusan" DSC tersebut belum diakui sebagai biaya yang dijadikan pengurang pendapatan kotor dalam menghitung NJOP PBB dan Pemohon Banding tidak akan pernah menggunakan biaya tersebut sebagai pengurang karena penghapusan DSC tersebut tidak pernah lagi diakui di dalam laporan laba/rugi.
bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon Banding berkeyakinan bahwa penghitungan PBB tahun 2014 telah sesuai dengan PER-32 dan Pemohon Banding dapat mengakui seluruh biaya OB Produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2013 sebagai pengurang pendapatan kotor;
 
bahwa jika tidak dapat diakui maka Pemohon Banding tidak akan pernah dapat menggunakan biaya tersebut dikemudian hari karena saldo DSC telah dihapuskan dan tidak akan pernah diakui sebagai biaya di laporan laba/rugi Pemohon Banding di masa yang akan datang. Sehingga, jika biaya OB Produksi tersebut tidak diakui dalam menghitung PBB tahun 2014 akan terjadi ketidakadilan bagi Pemohon Banding dimana terdapat biaya OB Produksi sebesar US$24,714.530 yang tidak dapat dijadikan pengurang;
 
bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa hal ini tidak mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Banding karena biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan untuk penghitungan Pajak Penghasilan ("PPh") Badan adalah tidak tepat. Pemohon Banding mempunyai kewajiban PBB dan PPh Badan di mana masing-masing dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika penghapusan DSC sebesar US$24.714.530 tidak dapat dijadikan pengurang dalam menghitung NJOP PBB, hal ini menyebabkan PBB terutang menjadi lebih besar;
 
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding dan penjelasannya baik secara tertulis maupun secara lisan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 
  1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 pada tanggal 22 Oktober 2014 atas NOP 6- dengan PBB yang harus dibayar sebesar Rp2.857.272.000,00;
     
  2. Bahwa berdasarkan hasil penilaian ulang, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB Tahun 2014 Nomor 00013/274/14/714/15 tanggal 31 Agustus 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:
     
    PBB tahun 2014 yang terutang
    Rp
    13.671.480.000,00
    Pembayaran atas SPPT PBB tahun 2014
    Rp
    2.857.272.000,00
    Pokok PBB yang masih harus dibayar
    Rp
    10.814.208.000,00
    Denda administrasi Pasal 10 UU PBB
    Rp
    2.703.552.000,00
    PBB yang masih harus dibayar
    Rp
    13.517.760.000,00
  3. Bahwa atas pengajuan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP-00192/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan PBB atas SKP PBB Tahun Pajak 2014 NOP 6-, yang menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding, dan PBB yang masih harus dibayar tetap sejumlah Rp13.517.760.000,00.
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding dan penjelasannya baik secara tertulis maupun secara lisan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 
  1. Bahwa atas SPPT PBB tahun 2014 yang diterbitkan Terbanding atas NOP 6- tanggal 22 Oktober 2014 dengan PBB yang harus dibayar sebesar Rp2.857.272.000,00, Pemohon Banding telah melaksanakan pembayaran PBB sebesar Rp2.857.272.000,00 melalui Bank BCA pada tanggal 16-12-2014.
     
  2. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB Tahun 2014 Nomor 00013/274/14/714/15 tanggal 31 Agustus 2015 dan besarnya PBB masih harus dibayar sejumlah Rp13.517.760.000,00 Pemohon Banding mengajukan keberatan, dengan surat No 224/MGM/ID/XII/15 tanggal 2 Desember 2015.
     
  3. Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00192/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 28 November 2016, yang mempertahankan besarnya PBB yang terutang dalam SKP PBB Tahun 2014, Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan Surat No.063/MGM/ID/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
     
bahwa dalam surat bandingnya, besarnya PBB tahun 2014 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp4.204.500.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
PBB yang terhutang
Rp
6.220.872.000,00
PBB yang sudah ditetapkan dan dibayar
Rp
2.857.272.000,00
Jumlah PBB yang masih harus dibayar
Rp
3.363.600.000,00
Denda administrasi Pasal 10 UU PBB (25%)
Rp
840.900.000,00
PBB yang masih harus dibayar
Rp
4.204.500.000,00
bahwa permohonan banding (Petitum) Pemohon Banding adalah:
  1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00192/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SKP PBB Tahun Pajak 2014 Nomor Objek Pajak 6-.
  2. Menetapkan PBB Tahun 2014 atas Objek Pajak NOP 6- dengan PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp4.204.500.000,00.
bahwa berdasarkan Surat Banding dan Surat Uraian Banding, sengketa NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan PBB yang masih harus dibayar antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut Terbanding
Menurut Pemohon Banding
Selisih/ Sengketa
A
Perhitungan Bumi Produktif
 
 
 
1
Hasil Kotor Galian Tambang
1.882.372.287.443
1.882.372.287.443
 
2
Biaya langsung
1.225.223.902.373
1.527.359.036.635
302.135.134.262
3
Hasil Bersih Galian Tambang
657.148.385.070
355.013.250.808
 
4
Angka Kapitalisasi
10,25
10,25
 
5
NJOP Bumi Produktif
6.735.770.946.968
3.638.885.820.782
 
6
Luas Bumi
180.840.000
180.840.000
 
7
Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi per M2
37.247
20.122
 
8
NJOP per M2
37.800
17.200
 
9
Kelas Bumi
120
136
 
 
 
 
 
 
B
Perhltungan PBB
 
 
 
1
Luas Bumi
180.840.000
180.840.000
 
2
Luas Bangunan
-
 
 
3
NJOP Bumi
37.800
17.200
 
4
NJOP Bangunan
 
 
 
5
NJOP Bumi
6.835.752.000.000
3.110.448.000.000
3.725.304.000.000
6
NJOP Bangunan
-
-
 
7
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
6.835.752.000.000
3.110.448.000.000
3.725.304.000.000
8
NJOPTKP
12.000.000
12.000.000
 
9
NJOP Untuk penghitungan PBB
6.835.740.000.000
3.110.436.000.000
3.725.304.000.000
10
NJKP 40 %
2.734.296.000.000
1.244.174.400.000
1.490.121.600.000
11
PBB yang Terutang (5%)
13.671.480.000
6.220.872.000
7.450.608.000
12
PBB yang sudah di tetapkan & dibayar (SPPT PBB)
2.857.272.000
2.857.272.000
 
13
Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar
10.814.208.000
3.363.600.000
7.450.608.000
14
Denda Adminisirasi Pasal 10 UU PBB
2.703.552.000
840.900.000
1.862.652.000
15
PBB yang masih harus dibayar
13.517.760.000
4.204.500.000
9.313.260.000
bahwa NJOP sebagai dasar pengenaan PBB tahun 2014 menurut Terbanding sebesar Rp6.835.752.000.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp3.110.448.000.000,00;
 
bahwa PBB yang masih harus dibayar menurut Terbanding sebesar Rp13.517.760.000, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp4.204.500.000,00;
 
bahwa pokok sengketa adalah Biaya Contractor Mining yang menurut Terbanding sebesar USD50,306,853.00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar USD75,021,383.00, sehingga sengketa Biaya Contractor Mining adalah sebesar USD24,714,530.00;
 
bahwa Pemohon Banding melakukan pembukuan dengan tahun buku periode April 2013-Maret 2014 yang berbeda dengan periode tahun takwim (Januari 2013-Desember 2013);
 
bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding periode tahun buku (April 2013 - Maret 2014) diketahui besarnya Biaya Contractor Mining adalah sebesar USD53,426,704.00, dan setelah dilakukan rekonsiliasi menjadi periode Januari 2013 - Desember 2013, maka Biaya Contractor Mining tahun 2013 menjadi sebesar USD50,306,853.00;
 
bahwa perhitungan rekonsiliasi yang dibuat Pemohon Banding terhadap Biaya Contractor Mining dari periode April 2013 - Maret 2014 menjadi periode Januari - Desember 2013 tersebut di atas tidak ada koreksi lebih lanjut dari Terbanding;
 
bahwa dalam Laporan Keuangan tahun takwim 2013 tertera Biaya Contractor Mining sebesar USD50,306,853.44, namun Pemohon Banding berkeyakinan bahwa ada Biaya Contractor Mining sebesar USD24,714,530.00 yang belum diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan kotor;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Contractor Mining yang belum diperhitungkan sebesar USD24,714,530.00, disebabkan karena penghapusan saldo Biaya Penangguhan Pengupasan Tanah (Deferred Stripping Cost-DSC) terkait adanya perubahan standar akuntansi;
 
bahwa menurut Pemohon Banding penghapusan saldo DSC ke Saldo Laba Ditahan menyebabkan biaya produksi galian tambang tersebut tidak akan pernah menjadi biaya pada Laporan Laba Rugi Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding agar DSC tersebut dapat diakui sebagai biaya produksi galian tambang tahun 2013, untuk perhitungan PBB tahun 2014;
 
Pasal 95 butir b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:
" Pemegang IUP dan IUPK wajib:
  1. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
  2. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  3. s.d. e....."
Pasal 9 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:
"Hasil bersih produksi galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek dimaksud"
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 (Revisi 2011):
Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum, menyatakan sebagai berikut:
 
Paragraph 06:
"Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai aset, sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai beban. Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup, yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas".
 
Bahwa Paragraph 07 menyatakan sebagai berikut:
"Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup. Dalam keadaan rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, jika rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, maka kelebihan biaya pengupasan diakui sebagai aset. Selanjutnya, aset tersebut akan dibebankan pada periode dimana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya".
 
Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK 12) menyatakan sebagai berikut:
 
Paragraph 01:
"Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum".
 
Paragraph 08:
"Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014".
 
Paragraph 09:
Jika entitas memilih untuk menerapkan dini ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka, maka Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal penerapan pertama kali ISAK 29 tersebut".
 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 29:
Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka, menyatakan sebagai berikut:
 
Lampiran A:
Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi
"Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ISAK 29 dan memiliki kekuatan yang sama dengan bagian lain dari ISAK 29".
A01.
Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan dini Interpretasi ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
A02.
Entitas menerapkan Interpretasi ini kepada biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi yang terjadi pada atau setelah permulaan dari periode sajian terawal.
03.
Pada permulaan periode sajian terawal, setiap saldo aset yang sebelumnya telah diakul yang dihasilkan dari aktivitas pengupasan lapisan tanah yang dilakukan selama tahap produksi ("aset pengupasan lapisan tanah terdahulu") diklasifikasikan kembali sebagai bagian dari aset yang telah ada yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah, sejauh aset pengupasan lapisan tanah terdahulu tersebut dapat dikaitkan dengan biji besi (ore body) yang dapat dikaitkan dengan aset pengupasan lapisan tanah terdahulu. Saldo tersebut disusutkan atau diamortisasi selama umur manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang terkait dengan setiap saldo aset pengupasan lapisan tanah terdahulu".
bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka telah terjadi perubahan dalam Standar Akuntansi Indonesia dari PSAK 33 (revisi 2011) yang dicabut dengan PPSAK 12, dan selanjutnya digunakan ISAK 29, yang berlaku efektif 1 Januari 2014, serta dimungkinkan suatu entitas menerapkan lebih awal (dini) ISAK 29 dan entitas diwajibkan mengungkapkan fakta tersebut;
 
bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Periode 1 April 2013 - 31 Maret 2014 dengan Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja menyatakan dan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Pemohon Banding telah menerapkan PPSAK 12 dan ISAK 29 efektif 1 Januari 2014 (Paragraph 2.p halaman 19);
  2. Deferred Stripping Costs per 31 Maret 2014 sebesar USD51,130,103.- (Paragraph 12 halaman 28);
  3. Direct cost - Contractor Billings and Related Expenses sebesar USD58.838.707,- (Paragraph 24.c halaman 38)
bahwa Terbanding dalam Kesimpulan Akhir melalui Surat Nomor S-703/PJ.07/2018 tanggal 2 Februari 2018 pada butir 6 menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan hanya tidak menyetujui perhitungan pendapatan bersih untuk tahun pajak 2014 sedangkan untuk tahun pajak Iainnya setuju dengan perhitungan Terbanding hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya upaya hukum keberatan yang diajukan Pemohon Banding untuk tahun pajak lainnya".
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan atas Penetapan PBB tahun 2014 dengan data pendukung Laporan Keuangan periode April 2013 - Maret 2014 yang telah di-audit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja;
 
bahwa memperhatikan ketentuan perpajakan, PPSAK 12, ISAK 29 serta Laporan Keuangan (audited) Pemohon Banding, Majelis meyakini bahwa Biaya Pengupasan Lapisan Tanah yang ditangguhkan (Deferred Stripping Cost) sebesar USD24,714,530.00 atau Rp302.135.134.262,00 merupakan biaya produksi penggalian tambang tahun 2013;
 
bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-00192/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SKP PBB Tahun Pajak 2014 Nomor Objek Pajak 6-, yang menolak atas pengajuan keberatan oleh Pemohon Banding, tidak dapat dipertahankan;
 
bahwa atas Perhitungan Bumi Produktif dan Perhitungan PBB tahun 2014 dalam Surat Banding Pemohon Banding, menurut penelitian Majelis terdapat kesalahan dalam menerapkan Klasifikasi NJOP berdasarkan PMK-139/PMK.03/2014;
 
bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat bandingnya Kelas Bumi adalah 136 sedangkan menurut Majelis Kelas Bumi adalah 133;
 
MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan PBB tahun 2014 menurut perhitungan Majelis adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut Majelis
A
Perhitungan Bumi Produktif
 
1
Hasil Kotor Galian Tambang
1.882.372.287.443
2
Biaya Langsung
1.527.359.036.635
3
Hasil Bersih Galian Tambang
355.013.250.808
4
Angka Kapitalisasi
10,25
5
Nilai Bumi Produktif
3.638.885.820.782
6
Luas Bumi (M2)
180.840.000
7
Nilai Tubuh Bumi per M2 [A5: A6]
20.122
8
Kelas Bumi (PMK-139/PMK.03/2014)
133
9
NJOP Bumi per M2
20.000
10
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB [A.6 x A.9]
3.616.800.000.000
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00192/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangungan Tahun Pajak 2014, Nomor Objek Pajak 6-, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
 
Perhitungan PBB
 
1
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB [A.6 x A.9]
3.616.800.000.000
2
NJOPTKP
12.000.000
3
NJOP untuk perhitungan PBB
3.616.788.000.000
4
NJKP (40% x NJOP)
1.446.715.200.000
5
PBB yang Terhutang (0,5% x NJKP)
7.233.576.000
6
SPPT PBB yang telah dibayar
2.857.272.000
7
Pokok PBB yang masih harus dibayar [B.5 - B.6]
4.376.304.000
8
Denda Administrasi Ps 10 UU PBB (25%)
1.094.076.000
9
PBB yang masih harus dibayar
5.470.380.000
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Haposan Lumban Gaol. M.M. sebagai Hakim Ketua,
Diding Djamaludin, Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Dra Najmiyulis sebagai Panitera Pengganti
 
Putusan Nomor PUT-111068.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIVB pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Haposan Lumban Gaol. M.M. sebagai Hakim Ketua,
Diding Djamaludin, Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. sebagai Panitera Pengganti
 
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File