Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN
30 Oktober 2019 | View: 4242
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-108430.16/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
 PPN
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah mengenai kredit pajak sebesar Rp36.983.997,00 yang merupakan Pajak Masukan yang tidak disetujui Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut: 
 
1.
Koreksi Pajak Masukan – konfirmasi jawaban tidak ada
Rp1.107.312,00
2.
Koreksi Pajak Masukan – FP mendahului pemberitahuan
Rp1.061.410,00
3.
Koreksi Pajak Masukan – FP di luar jatah faktur
Rp34.815.276,00
 
Total Koreksi
Rp36.983.998,00
 
 
 
 
 
1. Koreksi Pajak Masukan – konfirmasi jawaban tidak ada sebesar Rp1.107.312,00
Menimbang
:
bahwa koreksi Pajak Masukan untuk Masa Pajak September 2013 sebesar Rp1.107.312,00 berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan "tidak ada" sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001, dengan perincian sebagai berikut: 
 
Nama PKP Penjual
NPWP
No Faktur Pajak 
PPN
CV PT
XX
010.901-13.10033327
1.107.312
Total
1.107.312
bahwa koreksi positif Pajak Masukan berdasarkan konfirmasi “Tidak Ada” sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 dimana Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang kepada KPP lawan transaksi;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa Terbanding pada saat keberatan telah melakukan permintaan klasifikasi data Pajak Keluaran kepada KPP lawan transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

Surat Nomor S-5576/WPJ.07/BD.05/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran a.n. CV PT ditujukan kepada KPP Pratama Purwakarta dan telah dijawab melalui surat Nomor S-360/WPJ.09/KP.1003/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menjelaskan bahwa: 
  1. KPP Pratama Purwakarta telah melakukan permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban Faktur Pajak kepada Direktur CV PT melalui surat Nomor S-1251/WPJ.09/KP.1003/2014 tanggal 22 Desember 2014 
  2. KPP Pratama Purwakarta telah melakukan permintaan penjelasan atas data/keterangan Faktur Pajak Tahun Pajak 2013 kepada Direktur CV PT melalui surat Nomor S-1983/WPJ.09/KP.10/2016tanggal 15 Februari 2016 
  3. Sampai dengan surat tersebut dibuat, CV PT belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait FP yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji sebagai berikut:

bahwa koreksi Pajak Masukan untuk Masa Pajak September 2013 sebesar Rp1.107.312,00 berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan “tidak ada” sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001;

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon Banding dan Terbanding diminta untuk melakukan uji bukti terkait koreksi tersebut; 
 
bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan dalam proses uji bukti, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  • Berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan dalam proses uji bukti, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti SPT Masa PPN lawan transaksi sehingga Pemohon Banding tidak dapat membuktikan apakah atas pembayaran PPN tersebut telah dilaporkan sehingga hak Negara berupa PPN atas jual/beli barang/jasa terkait sengketa belum dipenuhi.
  • Dengan demikian Terbanding berpendapat atas koreksi sebesar Rp1.107.312,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan fakta persidangan dan mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi sebesar Rp1.107.312,00 tersebut.
bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat atas koreksi sebesar Rp1.107.312,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan fakta persidangan dan mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi sebesar Rp1.107.312,00 tersebut; 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding 
:
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran materi dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai berikut: 
Bukti P-1 
Bukti Pemotongan Pasal 23
Bukti P-2
Invoice
Bukti P-3
Faktur Pajak 
Bukti P-4
Bukti Pengeluaran
Bukti P-5
Surat Jalan 
Bukti P-6
Rekening Koran
bahwa hasil uji bukti dituangkan dalam berita acara uji dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Atas koreksi dapat dibuktikan denga Pengujian Arus Uang sebagai berikut:
 
Nama Perusahaan
:
CV PT
No Faktur
:
010.901-13.10033327
Tanggal Faktur Pajak
:
30/09/2013
DPP
:
Rp11.073.120,00
PPN
:
Rp1.107.312,00 
PPh 23 
:
Rp221.462,00
Tanggal Pembayaran
:
31/10/2013 
No. Voucher Pembayaran 
:
BOT/IDR/X/161 
Nama Bank 
:
Bank Of Tokyo Mitsubishi
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan pajaknya dan hasil klarifikasi ke KPP terkait tidak dapat dijadikan dasar koreksi pajak masukan karena faktur pajak masukan tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN No. 42 tahun 2009 yang menyebutkan:
 
“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
  2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib yang pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Pengganti, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang Dipungut; 
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  7. Nama, jabatan, dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak; 
Menurut Majelis 
:
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak September 2013 sebesar Rp1.107.312,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding adalah hanya berdasarkan jawaban klarifikasi yang menyatakan "tidak ada" dan tidak ada penjelasan tentang PKP Penjual (penerbit Faktur Pajak), serta Terbanding tidak melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
 
Menimbang, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, Lampiran I antara lain menyatakan:
 
bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:
  1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
  2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; 
  3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN. 
    1. Konfirmasi Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) 
      1.1.
      Sistem "Konfirmasi PK-PM" dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak.
      1.2.
      Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa;
       
      1.2.1.
      Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual. 
       
      1.2.2.
      Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual. 
       
      1.2.3.
      Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.
       
      1.2.4.
      PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya. 
      1.3.
      Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., melalui sistem dibuatkan "print out" komputer sebagai berikut:
       
      1.3.1.
      dst.
       
      1.3.3.
      Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp500.000,- atau lebih; 
       
      1.3.4.
      dst. 
      1.4.
      Tindak lanjut yang harus dilakukan:
       
      1.4.1.
      Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi (sesuai butir 1.3.3. di atas);
       
       
      1.4.1.1.
      dst. 
       
       
      1.4.1.3.
      Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :
       
       
       
      1.4.1.3.1.
      dst. 
       
       
       
      1.4.1.3.2.
      tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
       
       
       
      1.4.1.3.3.
      "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena: 
       
       
       
       
      • Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
      • PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; 
      maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
       
       
       
      a.
      Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang; Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan. 
       
       
       
      b.
      Daftar PK-PM sebagaimana tersebut pada butir 1.3.2 dan 1.3.4 tidak perlu dimintakan klarifikasi.
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan uji kebenaran materi dengan hasil uji bukti yang dituangkan dalam berita acara uji bukti, dimana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran PPN atas BKP/JKP yang dibeli, dengan demikian Pajak Masukan dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, PKP Penjual yang tidak/belum melaporkan Pajak Keluarannya tidak serta dapat dibebankan hal ini kepada Pemohon Banding, seharusnya Terbanding melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berkalu kepada PKP Penjual, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Koreksi Pajak Masukan – FP mendahului pemberitahuan sebesar Rp1.061.410,00 
Menurut Terbanding
:
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian pada menu Pengawasan PPN pada aplikasi Portal DJP, diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan sehingga nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual mendahului tanggal nomor seri Faktur Pajak serta nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual berbeda dengan nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan;

bahwa hal ini berarti Faktur Pajak tersebut diterbitkan sebelum terdapat Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP terkait sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Faktur Pajak menjadi tidak benar karena nomor seri Faktur Pajak seharusnya belum diterbitkan pada tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak;

bahwa Faktur Pajak tersebut dikategorikan sebagai Faktur Pajak tidak lengkap yaitu Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keteranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN beserta penjelasannya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 stdd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sehingga terhadap PKP Pembeli (Pemohon Banding) tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 stdd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian pada menu Pengawasan PPN Portal DJP, diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual terdaftar sehingga atas Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut: 
 
Nama PKP Penjual 
NPWP
No Faktur Pajak 
PPN
 
 
010.901-13.92372021
105,455
 
 
010.902-13.27034271
142,500
 
 
010.902-13.27034272
180,200
 
 
010.902-13.27034273
218,045
 
 
010.902-13.27034274
231,240
 
 
010.902-13.27034275
183,970
Total
1.061.410
bahwa alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, TataCara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
bahwa dengan memperhatikan alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka tanggal Nomor Seri Faktur Pajak seharusnya tidak mendahului tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP;
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data pada Aplikasi Portal DJP - Menu Pengawasan PPN sebagaimana tersebut pada butir c, diketahui bahwa Faktur Pajak yang PPN Masukkannya dikoreksi oleh Pemeriksa senilai Rp1.061.410,00 memang diberikan penanggalan yang mendahului tanggal penerbitan surat pemberitahuan mengenai Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan;
 
bahwa hal ini berarti Faktur Pajak tersebut diterbitkan sebelum terdapat Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP terkait sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Faktur Pajak menjadi tidak benar karena nomor seri Faktur Pajak seharusnya belum diterbitkan pada tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak;
 
bahwa Faktur Pajak yang tidak mencantumkan data yang benar tidak memenuhi persyaratan material Faktur Pajak dan dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya ditegaskan antara lain bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
bahwa isi Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana tersebut pada butir b dipertegas lag' dalam peraturan pelaksanaan UU PPN yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. PER-17/PJ/2014;
 
bahwa dengan memperhatikan ketentuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang ada dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Kedua persyaratan dimaksud harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya (yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap) maka PPN Masukan yang terdapat di dalam Faktur Pajak dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa dengan memperhatikan alur dan mekanisme pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-17/PJ/2014 dan ketentuan mengenai Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana tersebut pada butir 7, maka penegasan yang dimuat dalam SE-26/PJ/2015 yang antara lain menyatakan bahwa:
"Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenamya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap",
 
pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam hal ini SE-26/PJ/2015 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana seharusnya PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-17/PJ/2014 dilaksanakan;

bahwa penegasan secara khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.12015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan TataCara Pembuatan Faktur Pajak, yaitu: huruf E angka 1 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

huruf E angka 3
Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
 
bahwa Terbanding berpendapat koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
Menurut Pemohon Banding 
:
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, atas koreksi tersebut sudah Pemohon Banding bayarkan dan laporkan dalam SPT Masa PPN, Selain itu, Lawan Transaksi menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan tanggal penerbitan Invoice. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 UU PPN No. 42 Tahun 2009. Dan atas koreksi tersebut dapat dibuktikan dengan Pengujian Arus Uang, sebagai berikut:
 
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sama dengan penjelasan tertulis dan berita acara uji bukti yang telah diserahkan sebelumnya;
 
 
 
Menurut Majelis
:
Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah koreksi Faktur Pajak Masukan berupa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebesar Rp1.061.410,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi mulai dari pemeriksaan, keberatan hingga proses persidangan, karena Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dikategorikan sebagai “Fajak Pajak Tidak Lengkap” dengan dasar hukum: 
  • Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang PPN; 
  • Pasal 1, Pasal 5, 6, 7, 12, 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 perubahan kedua PER-24/PJ/2012; 
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015;
bahwa menurut Terbanding, Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, sedangkan bagi PKP Pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp1.061.410,00 dengan alasan NSFP yang diterbitkan oleh PKP Penjual digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP;
 
Menimbang, Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang PPN, menyatakan: 
 
Pasal 1 angka 24
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak
 
Pasal 9 ayat (8) huruf f
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: 
  1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak 
Pasal 13 ayat (5)
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
  4. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 
  5. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  6. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f; 
 
Pasal 13 ayat (9) 
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. 
 
Penjelasan Pasal 13 ayat (9)
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 
Pasal 16F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;
 
Penjelasan Pasal 16F
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.
 
Menimbang, Pasal 1, Pasal 5, 6, 7, 12, 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan TataCara Pembatalan Faktur Pajak, menyatakan: 
 
Pasal 1
  1. Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;.
  2. Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 5 
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 6
 
 
(1)
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
 
 
(2)
Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap
 
 
 
 
 
 
Pasal 7 
 
 
(1)
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
 
 
(2)
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:
  1. 2 (dua) digit Kode Transaksi; 
  2. 1 (satu) digit Kode Status; dan 
  3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
 
 
 
 
 
 
Pasal 12
Dalam hal PKP metakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. 
 
Pasal 17
 
 
(1)
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 
 
(3)
PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
 
 
 
 
MENIMBANG
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 
 
1.
bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 
2.
bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut; 
3.
bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap; 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: 
 
Pasal 7
“(1) 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
  4. Peraturan Pemerintah; 
  5. Peraturan Presiden; 
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
(2)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Penjelasan ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 
Pasal 8
(2)
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
bahwa menurut Majelis, bahwa kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang pembuatanntanya tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;

bahwa Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PKP Penjual dengan pembuatan NSFP diluar jatah dan mendahului tanggal pemberian NSFP, adalah merupakan kondisi di luar kekuasaan (pengendalian) dari Pemohon Banding, dan dalam persidangan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada tindak lanjut terhadap PKP Penjual sebagai penerbit Faktur Pajak (yang dikoreksi) yang dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Faktur Pajak Tidak Lengkap menurut Terbanding dengan menggunakan kriteria Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 perubahan kedua PER-24/PJ/2012, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26//PJ/2015, menurut Majelis adalah tidak tepat, karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak a quo bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta/bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan serta pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup bukti yang kuat dan meyakinkan Majelis untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehinga koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp1.061.410,00 tidak dapat dipertahankan. 
 
 
 
3. Koreksi Pajak Masukan – FP di luar jatah faktur sebesar Rp34.815.276,00 
Menurut Terbanding
:
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian pada menu Pengawasan PPN pada aplikasi Portal DJP, diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan sehingga nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual mendahului tanggal nomor seri Faktur Pajak serta nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual berbeda dengan nomor seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan;
 
bahwa hal ini berarti Faktur Pajak tersebut diterbitkan sebelum terdapat Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP terkait sehingga tanggal yang dicantumkan dalam Faktur Pajak menjadi tidak benar karena nomor seri Faktur Pajak seharusnya belum diterbitkan pada tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak;
 
bahwa Faktur Pajak tersebut dikategorikan sebagai Faktur Pajak tidak lengkap yaitu Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keteranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN beserta penjelasannya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 stdd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sehingga terhadap PKP Pembeli (Pemohon Banding) tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 stdd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
 
bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sebagai berikut: 
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian pada menu Pengawasan PPN Portal DJP, diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP Penjual terdaftar sehingga atas Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:
 
bahwa alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
bahwa dengan memperhatikan alur dan mekanisme penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka Nomor Seri Faktur Pajak seharusnya sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP;
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data pada Aplikasi Portal DJP - Menu Pengawasan PPN, diketahui bahwa Faktur Pajak yang PPN Masukkannya dikoreksi oleh Terbanding senilai Rp34.815.276,00 memang tidak sesuai dengan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan dari KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan;
 
bahwa hal ini berarti Faktur Pajak tersebut diterbitkan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP terkait sehingga Nomor Seri Faktur Pajak menjadi tidak benar;
 
bahwa Faktur Pajak yang tidak mencantumkan data yang benar tidak memenuhi persyaratan material Faktur Pajak dan dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya ditegaskan antara lain bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak dilsi sesuai dengan ketentuan mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
 
bahwa isi Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sebagaimana tersebut pada butir b dipertegas lagi dalam peraturan pelaksanaan UU PPN yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. PER-17/PJ/2014;
 
bahwa dengan memperhatikan ketentuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan yang ada dalam suatu Faktur Pajak dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Kedua persyaratan dimaksud harus secara kumulatif dipenuhi sehingga walaupun PPN Masukan sudah dibayar namun apabila Faktur Pajak yang bersangkutan tidak memuat keterangan yang sebenarnya (yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap) maka PPN Masukan yang terdapat di dalam Faktur Pajak dimaksud tetap tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 
     
Menurut Pemohon Banding  :
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 
bahwa hasil pengujian Pajak Masukan tersebut telah Pemohon Banding bayarkan dan laporkan dalam SPT Masa PPN. Atas NSFP yang diterbitkan oleh supplier nominalnya telah sesuai dengan invoice yang diterbitkan. Dan atas koreksi tersebut dapat dibuktikan dengan pengujian Arus Uang sebagai berikut: 
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kesimpulan akhir dengan pokok-pokok sama dengan penjelasan tertulis dan berita acara uji bukti yang telah diserahkan sebelumnya; 
     
Menurut Majelis  :
Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah koreksi Faktur Pajak Masukan berupa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak sesuai/diluar jatah NSFP yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebesar Rp34.815.276,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi mulai dari pemeriksaan, keberatan hingga proses persidangan, karena Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dikategorikan sebagai “Fajak Pajak Tidak Lengkap” dengan dasar hukum: 
  • Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang PPN; 
  • Pasal 1, Pasal 5, 6, 7, 12, 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 perubahan kedua PER-24/PJ/2012; 
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015;
bahwa menurut Terbanding, Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP , sedangkan bagi PKP Pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp34.815.276,00 dengan alasan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual diluar jatah yang ditentukan;
 
MENIMBANG
Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang PPN, menyatakan: 
 
Pasal 1 angka 24
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak 
 
Pasal 9 ayat (8) huruf f
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: 
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak 
Pasal 13 ayat (5) 
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;  
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak; 
Penjelasan Pasal 13 ayat (5)
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8)huruf f; Pasal 13 ayat (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
 
Penjelasan Pasal 13 ayat (9)
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 
Pasal 16F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;
 
Penjelasan Pasal 16F
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.
 
Pasal 1, Pasal 5, 6, 7, 12, 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, menyatakan: 
 
Pasal 1
8.
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
9.
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini 
Pasal 5
Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
  1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut; 
  6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Pasal 6
(1)
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. 
(2) Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap 
   
Pasal 7 
(1)
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
(2)
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:
 
  1. 2 (dua) digit Kode Transaksi; 
  2. 1 (satu) digit Kode Status; dan 
  3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Pasal 12
Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. 
 
Pasal 17
(1)
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
(3) PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan TataCara Pembuatan Faktur Pajak, menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 
1.
bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 
2. bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut; 
3. bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap; 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: 
 
Pasal 7
“(1) 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
  4. Peraturan Pemerintah; 
  5. Peraturan Presiden; 
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
(2)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Penjelasan ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 
Pasal 8
(1)
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
bahwa menurut Majelis, bahwa kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang pembuatanntanya tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;

bahwa Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PKP Penjual dengan pembuatan NSFP diluar jatah dan mendahului tanggal pemberian NSFP, adalah merupakan kondisi di luar kekuasaan (pengendalian) dari Pemohon Banding, dan dalam persidangan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada tindak lanjut terhadap PKP Penjual sebagai penerbit Faktur Pajak (yang dikoreksi) yang dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Faktur Pajak Tidak Lengkap menurut Terbanding dengan menggunakan kriteria Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 perubahan kedua PER-24/PJ/2012, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26//PJ/2015, menurut Majelis adalah tidak tepat, karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak a quo bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
 
bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta/bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan serta pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup bukti yang kuat dan meyakinkan Majelis untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehinga koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp34.815.276,00 tidak dapat dipertahankan.
 
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi; 
 
Uraian Sengketa  Nilai Sengketa (Rp) Dipertahankan Majelis (Rp) Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (Rp)
Koreksi Pajak Masukan:      
- konfirmasi jawaban tidak ada 1.107.312,00 0,00 1.107.312,00
- FP mendahului pemberitahuan  1.061.410,00 0,00 1.061.410,00
- FP di luar jatah faktur 34.815.276,00 0,00 34.815.276,00
Jumlah 36.983.998,00 0,00 36.983.998,00
 
bahwa terdapat perbedaan Rp1,00 antara rincian koreksi yang disampaikan Pemohon Banding sebesar Rp36.983.998,00 dengan pokok sengketa sebesar Rp36.983.997,00.
 
Bahwa berdasarkan penelitian Majelis, angka sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam pokok sengketa dengan merujuk kepada keputusan keberatan dan Surat Banding yaitu sebesar Rp36.983.997,00; 
 
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Masa Pajak September 2013 dihitung kembali sebagai berikut: 
 
Pajak Masukan Menurut Terbanding 
Rp1.165.497.127,00
Koreksi dibatalkan Majelis 
Rp36.983.997,00
Pajak Masukan Menurut Majelis 
Rp1.202.481.124,00
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; 
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01332/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 September 2016 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00281/207/13/055/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak September 2013, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: 
 
No Uraian Rp
1 Dasar Pengenaan Pajak:   
  Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:  
  a. Ekspor 1.034.410.632
  b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 10.353.067.084
  c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN  
  d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut   8.491.912.535
  e. Jumlah 19.879.390.251
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:   
  a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri  1.035.306.710
  b. Dikurangi:  
    - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.202.481.124
    - Lain-lain  8.433.711.476
    Jumlah 9.636.192.600
  c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (8.600.885.890)
3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya  8.600.885.890
4 PPN yang kurang dibayar  0
5 Sanksi Administrasi  
  a. Bunga Pasal 13 (2) KUP   0
  b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP   0
  c. Jumlah   0
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar  0
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Diding Djamaludin, Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Anggota,
Dra Najmiyulis sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: PUT-108430.16/2013/PP/MXIV.B Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIVB pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Haposan Lumban Gaol. M.M. sebagai Hakim Ketua,
Diding Djamaludin, AK., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Anggota,
Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. sebagai Panitera Pengganti

dan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding; 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File