Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Final Pasal 23/26
28 Mei 2021 | View: 89
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-094202.36/2011/PP/M.IVA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
 Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26
 
TAHUN/MASA PAJAK
Januari-Desember 2011
 
POKOK SENGKETA 
bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp71.372.324.349,00
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 094202.36/2011/PP (d/h 36-094202-2011) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9-123.001, beralamat di Jalan Ujung Baru Belawan, Belawan II, Medan 20412, dalam hal ini diwakili oleh Michel Nayah, jabatan: Direktur berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lafarge Cement Indonesia Nomor 02 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memberikan kuasa kepada:
1.
Nama
:
Hanna Magdalena Nggelan
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
 
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-077/PP/IKH/2016 tanggal 26 April 2016,
 
Surat Kuasa Khusus
:
MN-AA/132/LCI-TAX/V/2016, tanggal 17 Mei 2016,
 
 
 
 
2.
Nama
:
Drs. Parluhutan Simbolon,
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
 
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-219/PP/IKH/2014 tanggal 08 Oktober 2014,
 
Surat Kuasa Khusus
:
MN-YK/14/LCI-TAX/I/2016,
 
 
 
tanggal 12 Januari 2016,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:
1.
Nama/NIP
:
Riswan Taufik/196802271995031001,
 
Jabatan
:
Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Theresia Jeny Ari Putri/197401271994032002,
 
Jabatan
:
Penelah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Gir Sunarto/197811112001121001,
 
Jabatan
:
Penelah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-9277/PJ.07/2016 tanggal 08 September 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding.
 
Pengadilan Pajak Tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00671/PP/PM/2015 tanggal 24 November 2015 jo. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-003/PP/2016 tanggal 16 Maret 2016;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-3060/WPJ.01/2015 tanggal 29 September 2015;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor MN/YK/11/LCI-TAX/1/2016 tanggal 11 Januari 2016;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/WPJ.01/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu Nomor: LAP-160/WPJ.07/KP.0200/2014 tanggal 25 Februari 2014 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Rp
119.011.227.705,00
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
Rp
23.802.245.541,00
Kredit Pajak:
 
 
b.
Setoran masa
Rp
4.917.917.496,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar
 
18.884.328.045,00
Sanksi Administrasi:
 
 
a.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
Rp
9.064.477.462,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
27.948.805.507,00
Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan-Akhir hasil pemeriksaan
Rp
0,00
 
Menimbang, bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015, keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding sehingga dengan Surat Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Pemohon Banding mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
DASAR HUKUM
 
bahwa pengajuan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 ("UU PP");
 
LATAR BELAKANG KEPUTUSAN TERBANDING
 
bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 No. 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 ("SKPKB 00001") sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/WPJ.01/KP.0703/2014 tertanggal 24 Maret 2014 ("KEP-00010") Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut SPT (Rp)
Menurut 
Keputusan 
Terbanding (Rp)
Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
47,638,903,356
119,011,227,705
71,372,324,349
PPh Pasal 26 yang terutang
4,917,917,496
23,802,245,541
18,884,328,045
Kredit Pajak
4,917,917,496
4,917,917,496
 
Pajak yang tidak/kurang dibayar
 
18,884,328,045
18,884,328,045
Sanksi Administrasi:
 
 
 
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
 
9,064,477,462
9,064,477,462
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar
 
27,948,805,507
27,948,805,50
 
bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar sejumlah Rp27.948.805.507,00 (termasuk sanksi administrasi) telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 21 Mei 2014;
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas SKPKB 00001 dengan Surat No. VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014, yang diterima oleh KPP Madya Medan pada tanggal 4 Juni 2014;
 
bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ("SPUH") No. S-635/WPJ.01/2015 tertanggal 12 Maret 2015 dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tertanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ("Kanwil") DJP Sumatera Utara I;
 
bahwa Pemohon Banding menyampaikan surat tanggapan tertulis atas SPUH dengan Surat Nomor HS/YK/13/LCI-FIN/TAX/III/2015 melalui Fax tertanggal 25 Maret 2015;
 
bahwa Terbanding menerbitkan Kep-516 tertanggal 31 Maret 2015 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB 00001;
 
bahwa Penghitungan PPh 23/26 kurang bayar berdasarkan Keputusan Terbanding adalah sebagai berikut:
 
Uraian
 
Semula (Rp)
Ditambah / (Dikurangi) (Rp)
Menjadi (Rp)
a.
Dasar Pengenaan Pajak
119.011.227.705
 
119.011.227.705
b.
PPh Terutang
23.802.245.541
-
23.802.245.541
c.
Kredit Pajak
4.917.917.496
-
4.917.917.496
d.
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya
-
 
-
e.
PPh Kurang Bayar
18.884.328.045
 
18.884.328.045
f.
Sanksi Administrasi
9.064.477.462
-
9.064.477.462
g.
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
27.948.805.507
-
27.948.805.507
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp18.884.328.045,00 dan sanksi kenaikan sebesar Rp9.064.477.462,00 yang tetap dipertahankan Terbanding dalam proses keberatan, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Terbanding;
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan atas dasar koreksi Terbanding:
 
Dasar Koreksi Terbanding (dalam Surat Banding)
 
Dasar Penerbitan KEP-516
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPH Pasal 23/26 untuk mengetahui apakah PPh Pasal 26 yang dipotong sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan Perjanjian Pajak Berganda (P3B);
 
bahwa berdasarkan penelitian tersebut diketahui:
a.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Jumewah Shipping Sdn. Bhd. atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan tidak dilampirkan Form DGT-1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
b.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Certificate of Residence pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
c.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Form DGT-1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011;
 
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Certificate of Residence atas nama Sabelfi yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Certificate of Residence ("COR') tersebut dibuat tanggal 19 Juli 2010 untuk Tahun Pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT-1 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang ditentukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Form DGT-1 atas nama Sabelfi yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Form DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding tertanggal 25 Juli 2011 dan berlaku selama 1 tahun, sehingga untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 form DGT-1 tersebut yang digunakan oleh Pemohon Banding menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa akan tetapi Form DGT-1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian form DGT-1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010;
 
bahwa yang tidak diisi adalah angka (5), (6), dan (7) halaman 1 (satu) Form DGT-1. Berdasarkan lampiran PER-61/PJ/2009, angka (5), (6), dan (7) tersebut seharusnya diisi dengan:
(5)
Diisi dengan NPWP Pemotong pajak di Indonesia;
(6)
Diisi dengan Nama Pemotong Pajak di Indonesia;
(7)
Diisi dengan Alamat Pemotong Pajak di Indonesia;
 
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp119.011.227.705,00 Pemohon Banding tidak berhak menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam PER-61/PJ/2009 tentang Tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, sehingga dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yaitu sebesar Rp119.011.227.705,00 dengan jumlah PPh Pasal 26 sebesar Rp23.802.245.541,00;
 
Alasan Pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp18.884.328.045,00 karena Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menggunakan ketentuan penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Belgia;
 
bahwa dasar penolakan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:
 
bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam hal terdapat suatu transaksi yang melibatkan Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh salah satu dari Wajib Pajak tersebut harus mengacu kepada P3B antara kedua Negara;
 
bahwa P3B Indonesia-Belgia merupakan perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama oleh kedua negara. Di dalam mekanisme perundang-undangan yang ada, substansi dari P3B mempunyai kedudukan yang tidak dapat diubah oleh Undang-Undang Pajak setempat (Indonesia) beserta turunannya yang dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE) atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP);
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan perpajakan berkaitan dengan pembayaran bunga yang Pemohon Banding lakukan kepada Sabelfi SNC harus mengacu pada P3B yang berlaku, dalam hal ini adalah P3B Indonesia-Belgia. Pasal 11 ayat (2) atas P3B tersebut telah menetapkan bahwa pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 10%, yaitu sebagai berikut:
 
"However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed io% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation"
 
bahwa untuk menerapkan P3B tersebut diperlukan ketentuan pelaksanaan (administrasi dan prosedural) dimana dalam hal m1 OECD Commentaries memberikan penegasan sebagai berikut (melalui paragraph 26.2 atas pasal 1 P3B):
a.
OECD tidak mengatur masalah prosedur. Masing-masing negara dapat menentukan prosedur berdasarkan hukum lokal yang berlaku di negara masing-masing.
b.
Prosedur yang dapat diatur oleh masing-masing negara berdasarkan hukum lokal adalah terbatas untuk menerapkan pembatasan pajak yang terdapat dalam konvensi (P3B).
 
 
bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas, perlu digarisbawahi bahwa prosedur apapun yang ditetapkan oleh suatu negara adalah untuk mendukung atau mengatur pembatasan yang telah ditetapkan dalam P3B dan tidak dapat mengubah substansi pembatasan pajak di dalam P3B yang berlaku;
 
bahwa dengan demikian peraturan yang diterbitkan oleh Terbanding seharusnya merupakan aturan pelaksanaan dimana hanya mengatur masalah administratif saja dan tidak dapat mengubah substansi/validasi dari aturan yang disepakati bersama di dalam P3B;
 
bahwa Terbanding secara sepihak telah menetapkan PER-61 yang mengatur COR secara khusus, yaitu DGT-1. PER-61 kemudian disempurnakan melalui PER-24/PJ/2010 (PER-24) dimana melalui Pasal 4 ayat (4) PER-24 menerima COR yang diterbitkan oleh negara-negara dalam perjanjian P3B sebagai pengganti pernyataan dalam DGT-1 halaman 1 bagian III (part III);
 
bahwa dalam hal ini Pemerintah Belgia telah menerbitkan COR sebagai dokumen pendukung status kependudukan Sabelfi SNC di Belgia di tahun 2010. Dengan demikian Sabelfi berhak atas pemajakan sebesar 10% atas penghasilan bunga yang diterima dari Pemohon Banding;
 
bahwa dengan mempertimbangkan P3B Indonesia-Belgia dan Pasal 4 ayat (4) PER-24 maka Terbanding seharusnya tidak dapat dengan serta merta menolak penggunaan pembatasan pemajakan yang telah disetujui dalam P3B Indonesia-Belgia dengan alasan tidak lengkapnya pengisian DGT-1 (yaitu karena Sabelfi tidak menandatangani DGT-1 sesuai dengan peraturan). Oleh sebab itu pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 20% tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon kepada Terbanding untuk membatalkan koreksi pengenaan PPh pasal 26 sebesar 20% atas seluruh pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC;
 
bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan dalam PER-61/PJ./2009 ataupun PER-24/PJ./2010, yaitu:
a.
Pemohon Banding telah mengisi DGT-1 sesuai dengan ketentuan:
 
-
Mengisi dan menandatangani Lembar pertama Form DGT-1 dan meminta Pejabat yang berwenang/Otoritas Pajak di Negara berwenang di negara mitra P3B. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Pajak Belgia telah memberikan konfirmasi bahwa Sabelfi SNC adalah wajib pajak di Belgia,
 
-
Mengisi dan menandatangani lembar kedua dengan lengkap;
b.
bahwa meskipun Pemohon Banding belum mengisi lembar I form DGT-1 nomor 5 s/d 7, namun informasi tersebut sehubungan dengan data Pemohon Banding sebagai pemotong pajak. Data ini dapat diketahui Terbanding melalui tagihan-tagihan yang telah diterima dari Sabelfi SNC;
c.
Form DGT-1 telah dilaporkan tepat pada waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-61/PJ./20009 (dan SE-114/PJ./2009), yaitu di masa terutangnya pajak. Dalam hal pembayaran bunga, pajak penghasilan terutang pada saat pembayaran bunga jatuh tempo. Dan untuk menggunakan penurunan tarif pajak sesuai dengan Tax Treaty, DGT-1 harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 di bulan berikutnya, yaitu bersamaan dengan pelaporan surat pemberitahuan masa;
 
 
bahwa dengan pengesahan Otoritas Pajak Belgia dalam halaman 1 DGT-1, Sabelfi SNC telah memenuhi persyaratan utama untuk penggunaan tarif rendah yang diberikan melalui Tax Treaty Indonesia-Belgia, yaitu sebagai Sabelfi SNC merupakan perusahaan yang berdomisili di Belgia dan melaporkan pajak penghasilan di Belgia;
 
bahwa untuk pembayaran bunga masa Januari-Juni 2011, keterangan kependudukan Sabelfi SNC di Belgia telah disahkan melalui surat "Certificate of Residence" yang disahkan dan dikeluarkan oleh Otoritas Pajak Belgia pada Juli 2010;
 
bahwa ingin Pemohon Banding tegaskan bahwa surat "Certificate of Residence" ini berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal disahkan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ./2010. Dengan demikian penggunaan tarif pajak 10% sesuai dengan Tax Treaty tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan dalam PER-24/PJ./2010;
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa penerapan tarif pajak sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Belgia yang diterapkan oleh Pemohon Banding atas pembayaran bunga kepada Sabelfi sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 
KESIMPULAN PEMOHON BANDING (dalam Surat Banding)
 
bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki alasan memadai untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp18.884.328.045,00;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 26 yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penghitungan PPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Rp
47,638,903,356
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
Rp
4,9 1 7,917,496
3
Kredit Pajak:
 
 
 
a.
PPh Ditanggung Pemerintah
Rp
-
 
b.
Setoran Masa
Rp
4,917,917,496
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
Rp
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak
Rp
-
 
e.
Lain-lain
Rp
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak
Rp
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
Rp
4,917,917,496
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
-
 
 
bahwa demikianlah surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Mahon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini;
 
bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 46 UU Pengadilan Pajak, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pemohon Banding bersedia menghadiri keseluruhan proses persidangan untuk memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan. Untuk itu, Pemohon Banding mohon agar Pemohon Banding dapat diundang untuk menghadiri persidangan;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: 
P-1
Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Amplop pengiriman;
P-2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/WPJ.01/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 Tentang Pembetulan Atas SKPKB Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
P-3
SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014;
P-4
Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp27.948.805.507,00;
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-3060/WPJ.01/2015 tanggal 29 September 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
KETENTUAN FORMAL MENURUT TERBANDING (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni Q015 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 30 Juni 2015, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 
bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
 
bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas tetapi tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015;
 
bahwa Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015;
 
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Michel Nayah selaku Direktur pemohon banding;
 
URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Satu Nomor LAP-160/WPJ.07/KP.0200/2014 tanggal 25 Februari 2014, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Rp. Menurut
Pemohon Banding
Terbanding
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
47.638.903.356
119.011.227.705
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
4.917.917.496
23.802.245.541
3
Kredit Pajak:
 
 
 
a.
PPh Ditanggung Pemerintah
4.917.917.496
4.917.917.496
 
b.
Setoran Masa
 
 
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
 
 
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak
 
 
 
e.
Lain-lain
 
 
 
f.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak
 
 
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
4.917.917.496
4.917.917.496
5
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)
-
18.884.328.045
6
Sanksi Administrasi:
 
 
 
a.
Sunga Pasal 13 ayat (2) KUP
 
9.064.477.462 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
-
-
 
c.
Sunga Pasal 13 ayat (5) KUP
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
-
9.064.477.462
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
-
27.948.805.507
 
 
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang diterima KPP Madya Medan berdasarkan LPAD Nomor PEM: 01003332\123\jun\2014 tanggal 4 Juni 2014, dengan menyampaikan alasan sebagai berikut:
 
Latar Belakang Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2011, yang kemudian dilakukan pembetulan melalui Surat KEP-0010/WPJ.01/KP.0703/2014 dengan perincian sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut SPT (Rp)
Menurut SKPKB (Rp)
Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
47,638,903,356
119,011,227,705
71,372,324,349
PPh Pasal 26 yang terutang
4,917,917,496
23,802,245,541
18,884,328,045
Kredit Pajak
4,917,917,496
4,917,917,496
 
Pajak yang tidak/kurang dibayar
 
18,884,328,045
18,884,328,045
Sanksi Administrasi:
 
 
 
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
 
9,064,477,462
9,064,477,462
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar
 
27,948,805,507
27,948,805,507
   
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 yang kemudian dibetulkan melalui KEP-0010/WPJ.0l/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 di atas;
 
Uraian Keberatan Pemohon Banding (dalam Surat Uraian Banding)
 
Menurut Terbanding:
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 26 sebesar Rp18.884.328.045,00 karena dokumen SKD (sertifikat keterangan domisili) dan Formulir DGT-1 yang tidak memenuhi ketentuan:
  • PER-61/PJ./2009 tanggal 05 Nopember 2009;
  • PER-24/PJ./2010 tanggal 2010;
bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, dokumen SKD dan DGT-1 yang tidak memenuhi ketentuan tidak mendapat fasilitas P3B. Sesuai keterangan tersebut di atas tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan adalah sebesar 20% dari DPP;
 
bahwa dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1.
Copy COR (Certificate of Residence) atas nama SABELFI SNC untuk Tahun Pajak 2010;
2.
Copy DGT-1 atas nama SABELFI SNC tanggal 25 Juli 2011; dan
3.
Copy SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2011 yang dilaporkan di KPP Madya Medan dan KPP Pratama Banda Aceh;
 
 
bahwa dari dokumen tersebut di atas copy COR tidak dapat dimanfaatkan karena sesuai tahun pajaknya adalah tahun 2010, sedangkan copy DGT-1 tidak dapat memenuhi ketentuan PER-61/PJ./2009 tanggal 5 Nopember 2009, sebagaimana diatur dalam ketentuan SE-114/PJ/2009 adalah sebagai berikut:
 
bahwa Nomor 3 dari Surat tersebut:
 
bahwa untuk menghindari perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan dalam kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
a.
Pemotong/Pemungut Pajak harus menerapkan ketentuan dalam P3B apabila penerima penghasilan:
 
1.
bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
 
2.
memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan dalam P3B; dan
 
3.
tidak melakukan penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009;
 
 
 
 
Dalam hal salah satu persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan dalam P3B;
 
 
 
b.
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi seluruhnya oleh WPLN apabila hendak memperoleh manfaat P3B pada saat Pemotong/Pemungut Pajak melaksanakan kewajibannya adalah:
 
1.
WPLN menggunakan formulir yang tepat (Form DGT-1 atau Form DGT-2), dan
 
2.
WPLN mengisi formulir tersebut dengan lengkap dan menandatanganinya, dan
 
3.
formulir telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara tempat WPLN terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri, dan 4 formulir disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa terutangnya pajak;
 
 
 
bahwa Ketentuan PER-61/PJ./2009:
 
bahwa pada lampiran mengenai petunjuk pengisian DGT 1 adalah sebagai berikut:
 
Part I Information of Income Recipient:
Number 2:
Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the claimant is registered as a resident taxpayer.
Number 3:
Please fill in the income recipient's name.
Number 4:
Please fill in the income recipient's address.
Number 5:
Please fill in the Indonesia withholding agent's taxpayer identification number.
Number 6:
Please fill in the Indonesia withholding agent's name.
Number 7:
Please fill in the Indonesia withholding agent's address;
 
bahwa pada dokumen Pemohon Banding berupa copy DGT-1 part I nomor 5 s.d. 7 tidak diisi oleh Pemohon Banding, sehingga atas dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif;
 
bahwa dengan demikian sesuai ketentuan berikutnya bahwa dalam hal salah satu persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan dalam P3B, sehingga tarif yang diperkenankan adalah sebesar 20%;
 
ANALISA POKOK SENGKETA MENURUT TERBANDING (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa setelah membaca Surat Banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:
 
Pokok Sengketa:
 
Koreksi PPh Pasal 26 sebesar Rp18.884.328.045,00
 
Menurut Terbanding:
 
Dasar Hukum Koreksi (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:
 
Pasal 3 ayat (3) huruf a:
"Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
a.
untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak"
 
 
Pasal 13 ayat (1) huruf a:
"Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar"
 
 
Pasal 13 ayat (2):
"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar''
 
 
Pasal 36 ayat (1) huruf b:
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
b.
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar''
 
 
bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
 
 
Pasal 26 ayat (1) huruf b:
"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang"
 
 
bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010:
 
 
Pasal 3 ayat (1) huruf b:
"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
b.
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi"
 
 
Pasal 4 ayat (3):
"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
a.
menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini;
b.
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
c.
telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
d.
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
e.
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak"
 
 
Pasal 4 ayat (4):
"Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a,b, c, dan e dipenuhi dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
menggunakan bahasa Inggris;
b.
diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
c.
berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
d.
sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
e.
mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenan di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud"
 
 
Pasal 5 ayat (1):
"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa Pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B"
 
 
Pasal 9 ayat (1):
"Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa"
 
 
Tanggapan Terbanding (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:
 
-
Koreksi atas Objek PPh Pasal 26 (Rp)
 
 
 
Objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding
 
121.520.550.062
 
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh Pasal 26
 
 
 
-
KPP Madya Medan
47.638.903.356
 
 
-
KPP Pratama Banda Aceh
 
 
Jumlah Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh Pasal 26
 
50.148.225.713
Koreksi Objek PPh Pasal 26
 
71.372.324.349
   
bahwa dalam Surat Keberatan Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan (tidak menjadikan koreksi objek PPh Pasal 26 menjadi objek sengketa), sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa atas koreksi objek PPh Pasal 26 tersebut disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa hal tersebut juga dipertegas pada Surat Pemohon Banding Nomor VP/YK/03/LCI-FIN/W/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, perihal tambahan penjelasan sehubungan dengan dasar perhitungan Objek PPh Pasal 26;
 
bahwa dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Banding setuju dengan besarnya jumlah Objek PPh Pasal 26 yang ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp121.520.550.062,00;
 
bahwa dalam Surat Nomor: VP/YK/03/LCI-FIN/TAX/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 tersebut juga Pemohon Banding menyampaikan bahwa sengketa atas PPh Pasal 26 yang diajukan keberatan adalah karena dalam proses pemeriksaan, Terbanding berpendapat bahwa dokumen SKD dan Formulir DGT-1 tidak memenuhi ketentuan PER-61/PJ./2009 dan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa dengan demikian diketahui bahwa Pemohon Banding mengakui jumlah objek PPh Pasal 26 untuk cabang yang terdaftar di KPP Madya Medan adalah sebesar Rp119.011.227.705,00;
 
Koreksi atas PPh Pasal 26
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap certificate of domicile of non resident for Indonesia tax withholding (form-DGT 1) yang dilampirkan Pemohon Banding-pada surat keberatannya dan mengetahui bahwa Part I angka (5), angka (6) dan angka (7) pada formulir tersebut tidak diisi;
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT PPh Pasal 23/26 dan lampirannya, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan lampirannya diketahui bahwa pemotongan PPh Pasal 26 atas objek PPh Pasal 26 antara Pemohon Banding dengan Terbanding selama Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut:
 
Menurut Pemohon Banding:
 
Masa Pajak
Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif (%)
PPh Yang Dipotong (Rp)
Januari
 
 
 
 
Pebruari
 
 
 
 
Maret
Sabelfi
5.808. 977.624
10
580.897.762
 
Jumewah Shipping Sdn, Bhd
226.485.395
10
22.648.539
 
Acnielsen Marg Private Ltd
69.608.996
20
13.921.799
April
Sabelfi
4.190.496.515
10
419.049.651
Mei
TNS India Private Limited
10.884.512
20
2.176.902
Juni
Sabelfi
5.803.861.591
10
580.386.159
 
Agarwal Placements
82.588.800
20
16.517.760
 
Cel Asia Ltd
188.190.625
20
37.638.125
Juli
Sabelfi
8.779.869.583
10
877.986.958
Agustus
TNS India Private Limited
15.123.472
20
3.024.694
September
Sabelfi
5.948.005.460
10
594.800.546
Oktober
Sabelfi
9.069.315.500
10
906.931.550
 
Aspen Technology Services Corp
181.240.220
20
36.248.044
 
Cel Asia Ltd
992.635.000
20
198.527.000
Nopember
-
-
 
-
Desember
Sabelfi
6.271.620.063
10
627.162.006
 
Jumlah
47.638.903.356
 
4.917.917.496
 
 
bahwa dari seluruh transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 26 di atas, pembayaran kepada Sabelfi merupakan pembayaran atas bunga sementara yang lainnya merupakan pembayaran atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
 
Menurut Terbanding:
 
Masa Pajak
Penerima Penghasilan
Jumlah
Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif (%)
PPh Yang Dipotong (Rp)
Januari
 
 
 
 
Pebruari
 
 
 
 
Maret
Sabelfi
5.808.977.624
20
1.161.795.525
 
Jumewah Shipping Sdn, Bhd
226.485.395
20
45.297.078
 
Ac nielsen Marg Private Ltd
69.608.996
20
13.921.799
April
Sabelfi
4.190.496.515
20
838.099.302
Mei
TNS India Private Limited
10.884.512
20
2.176.902
Juni
Sabelfi
5.803.861.591
20
1.160.772.318
 
Agarwal Placements
82.588.800
20
16.517.760
 
Cel Asia Ltd
188.190.625
20
37.638.125
Juli
Sabelfi
8.779.869.583
20
1.755.973.917
Agustus
TNS India Private Limited
15.123.472
20
3.024.694
September
Sabelfi
5.948.005.460
20
1.189.601.092
Oktober
Sabelfi
9.069.315.500
20
1.813.863.100
 
Aspen Technology Services Corp
181.240.220
20
36.248.044
 
Cel Asia Ltd
992.635.000
20
198.527.000
Nopember
-
-
 
-
Desember
Sabelfi
6.271.620.063
20
1.254.324.013
 
Selisih Equalisasi
71.372.324.349
20
14.274.464.870
 
Jumlah
119.011.227.705
 
23.802.245.541
 
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap PPh Pasal 26 yang dipotong apakah penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belgia;
 
bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa:
a.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Jumewah Shipping Sdn, Bhd atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan tidak dilampirkan Form DGT 1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
b.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Certificate of Residence pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
c.
Terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Form DGT 1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011;
 
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Certificate of Residence atas nama Sabelfi yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Certificate of Residence tersebut dibuat tanggal 19 Juli 2010 untuk tahun pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT 1 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang ditentukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Form DGT 1 atas nama Sabelfi yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Form DGT 1 yang dilampirkan Pemohon Banding tertanggal 25 Juli 2011 dan berlaku selama 1 tahun, sehingga untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 form DGT 1 tersebut yang digunakan oleh Pemohon Banding menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa akan tetapi Form DGT 1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian Form DGT 1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010;
 
bahwa yang tidak diisi adalah angka (5), (6), dan (7) halaman 1 (satu) Form-DGT 1;
 
bahwa berdasarkan lampiran Per-61/PJ/2009, angka (5), (6) dan (7) tersebut seharusnya diisi dengan:
(5)
Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak di Indonesia
(6)
Diisi dengan Nama Pemotong Pajak di Indonesia
(7)
Diisi dengan Alamat Pemotong Pajak di Indonesia;
 
 
Pendapat Terbanding (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa Objek PPh Pasal 26 untuk cabang yang terdaftar di KPP Madya Medan adalah sebesar Rp119.011.227.705,00 dan yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp47.638.903.356,00. Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa masih ada Objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong dan disetor sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa pada Certificate of Residence yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret, April dan Juni 2011 dicantumkan Tax Year/Tahun Pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT 1, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Maret, April dan Juni 2011, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010;
 
bahwa Formulir DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli, September, Oktober dan Desember 2011 tidak diisi dengan lengkap, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Formulir DGT-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Juli, September, Oktober dan Desember 2011 karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010;
 
bahwa berdasarkan uraian pada poin di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp119.011.227.705,00 dan Pemohon Banding tidak berhak menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, sehingga dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yaitu sebesar Rp23.802.245.541,00;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/WPJ.0l/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 sudah tepat. Dengan demikian diusulkan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 menjadi sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut Surat Keberatan (Rp)
Menurut SKPKB (Rp)
Menurut Hasil Penelitian Keberatan (Rp)
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 
47.638.903.356
119.011.227.705
119.011.227.705
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
4.917.917.496
23.802.245.541
23.802.245.541
3
Kredit Pajak:
 
 
 
 
b.
Setoran Masa
4.917.917.496
4.917.917.496
4.917.917.496
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
-
-
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak
-
-
-
 
e.
Lain-lain
-
-
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak
-
-
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
-
4.917.917.496
4.917.917.496
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)
4.917.917.496
18.884.328.045
18.884.328.045
5
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
9.064.477.462
9.064.477.462
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
-
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
-
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
-
9.064.477.462
9.064.477.462
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
4.917.917.496
27.948.805.507
27.948.805.507
   
KESIMPULAN DAN USUL MENURUT TERBANDING (dalam Surat Uraian Banding)
 
Kesimpulan
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
Usul
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.660.9-123.001;
 
bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
T-1
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014;
T-2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/WPJ.01/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pembetulan Atas SKPKB Nomor 00001/245/11/123/14 tanggal 7 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
T-3
Surat Keberatan Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01003332\123\jun\2014 tanggal 4 Juni 2014;
T-4
Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: 68/PZI/FIN/VII/13 tanggal 4 Juli 2013;
T-5
Surat Nomor VP/YK/03/LCI-FIN/TAX/11/2015 tanggal 6 Februari 2015 perihal Tambahan Penjelasan sehubungan dengan dasar perhitungan Objek PPh Pasal 26;
T-6
Keputusan Terbanding Nomor KEP-5 16/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan bukti Pengiriman melalui PT. Pos Indonesia;
   
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
   
Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor MN/YK/11/LCI-TAX/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL MENURUT PEMOHON BANDING (dalam Surat Bantahan)
 
bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana disebutkan dalam poin a sampai dengan poin f angka I.1 dari SUB. Namun, meskipun Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal diterima KEP-516, surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat Keputusan Terbanding;
 
bahwa oleh karena itu, sekiranya tanggal terima keputusan yang diajukan banding dianggap sama dengan tanggal keputusan itu sendiri, surat banding tersebut memenuhi ketentuan formal permohonan banding, sehingga surat banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
 
ANALISA POKOK SENGKETA MENURUT PEMOHON BANDING (dalam Surat Bantahan)
 
bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding di atas, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 yang telah menyebabkan adanya PPh kurang bayar sebesar Rp18.884.328.045,00 dan sanksi administrasi bunga sebesar Rp9.064.477.462,00;
 
bahwa perhitungan koreksi tersebut adalah sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Uraian
Cfm. Pemohon Banding
Cfm. KEP-516
Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak
47.638.903.356
119.011.227.705
71.372.324.349
PPh Pasal 26 yang terutang
4.917.917.496
23.802.245.541
18.884.328.045
Kredit Pajak
4.917.917.496
4.917.917.496
-
Pajak yang tidak/kurang-dibayar
-
18.884.328.045
18.884.328.045
Sanksi Administrasi:
 
 
 
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
9.064.477.462
9.064.477.462
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar
-
27.948.805.507
27.948.805.507
   
bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding, perhitungan KEP-516 seharusnya adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Dasar Pengenaan Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang / (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
KEP-516/WPJ.01/2015
119.011.227.705
23.802.245.541
4.917.917.496
18.884.328.045
9.064.477.462
SPTWP
47.638.903.356
4.917.917.496
4.917.917.496
-
-
Koreksi
71.372.324.349
18.884.328.045
-
18.884.328.045
9.064.477.462
WP Setuju
-
-
-
-
-
WP Tidak Setuju
71.372.324.349
18.884.328.045
-
18.884.328.045
9.064.477.462
Menurut WP
47.638.903.356
4.917.917.496
4.917.917.496
-
-
 
 
bahwa berikut Pemohon Banding paparkan argumen dan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 dengan PPh kurang bayar sebesar Rp18.884.328.045,00 dan sanksi kenaikan sebesar Rp9.064.477.462,00;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang diungkapkan di dalam SUB-nya terkait koreksi atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 yang menyebabkan pajak kurang bayar sebesar Rp18.884.328.045,00 dan sanksi administrasi bunga sebesar Rp9.064.477.462,00
 
bahwa Pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
1.
Sengketa Banding
 
 
 
bahwa sengketa banding atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 merupakan hasil dari perhitungan ekualisasi Terbanding sebagaimana tertera dalam risalah pembahasan pemeriksaan pajak tahun 2011 sebagai berikut:
 
No
Keterangan
Jumlah
1
Objek PPh Pasal 26 Menurut Pemeriksa
 
 
-
Pada HPP
 
 
 
Technical Fee-Business Unit
46,909,650,225
 
-
Pada Biaya Usaha Lainnya
 
 
 
Technical Fee
5,977,609,113
 
-
Pada Biaya Luar Usaha
 
 
 
Interest Expenses
68,633,290,724
 
 
Total Objek PPh 26
121,520,550,062
 
 
 
 
2
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh 26
 
 
-
KPP Madya Medan
(47,638,903,356)
 
-
KPP Pratama Banda Aceh
(2,509,322,357)
 
 
Total Objek menurut SPT PPh 26
(50,148,225,713)
 
 
 
 
 
 
Koreksi Objek PPH Pasal 26
71,372,324,349
   
 
bahwa atas koreksi sebesar Rp71.372.324.349,00 Terbanding tidak memberikan rincian dan penjelasan lebih lanjut, melainkan hanya keterangan "hasil ekualisasi" sebagaimana disebutkan dalam SUB ini;
 
bahwa Pemohon Banding berharap dalam persidangan Tim Terbanding dapat memaparkan isi dari koreksi tersebut secara rinci;
   
2.
Pendapat Pemohon Banding atas sengketa PPh Pasal 26
 
 
 
bahwa dengan mengikuti perhitungan Terbanding dalam tabel di atas, sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan dalam Surat Banding Pemohon Banding, Pendapat Pemohon Banding atas perhitungan Terbanding adalah sebagai berikut:
 
a.
Sengketa atas Beban Bunga Pinjaman
 
Keterangan
Menurut SPT Masa PPh Pasal 26
Menurut Terbanding
DPP Biaya Bunga
45,872,146,336
45,872,146,336
PPh
4,587,214,634
9,174,429,267
-
Tarif SPT Masa 26,10%
 
 
-
Tarif Menurut Terbanding, 20%
 
 
       
    bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di dalam SUB-nya, karena Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menggunakan ketentuan penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Belgia. Dasar penolakan kami atas pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam hal terdapat suatu transaksi yang melibatkan Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh salah satu dari Wajib Pajak tersebut harus mengacu kepada P3B antara kedua Negara;
 
 
2)
bahwa P3B Indonesia-Belgia merupakan perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama oleh kedua Negara sejak tanggal 13 November 1973. Di dalam mekanisme perundang-undangan yang ada, substansi dari P3B mempunyai kedudukan yang tidak dapat diubah oleh Undang-Undang Pajak setempat (Indonesia) beserta turunannya yang dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE) atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP);
 
 
3)
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan perpajakan berkaitan dengan pembayaran bunga yang Pemohon Banding lakukan kepada Sabelfi SNC harus mengacu pada P3B yang berlaku, dalam hal ini adalah P3B Indonesia-Belgia. Pasal 11 ayat (2) atas P3B tersebut telah menetapkan bahwa pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC seharusnya dikenakan PPh pasal 26 sebesar 10%, yaitu sebagai berikut:
 
 
 
a.
"However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation."
 
 
(4)
bahwa untuk menerapkan P3B tersebut diperlukan ketentuan pelaksanaan (administrasi dan prosedural) sebagaimana telah diatur dalam OECD Commentaries paragraf 26.2 atas pasal 1 P3B yang berbunyi:
"A number of Articles of the Convention limit the right of a State to tax income derived from its territory. As noted in paragraph 19 of the Commentary on Article 10 as concerns the taxation of dividends, the Convention does not settle procedural questions and each State is free to use the procedure provided in its domestic law in order to apply the limits provided by the Convention ...."
 
 
 
 
 
 
 
bahwa penjelasan di atas dapat diartikan dan disimpulkan (secara bebas) sebagai berikut:
 
 
i.
OECD tidak mengatur masalah prosedur. Masing-masing negara dapat menentukan prosedur berdasarkan hukum lokal yang berlaku di negara masing-masing;
 
 
ii.
Prosedur yang dapat diatur oleh masing-masing negara berdasarkan hukum lokal adalah terbatas untuk menerapkan pembatasan pajak yang terdapat dalam konvensi (P3B);
 
 
 
 
 
 
bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas, perlu digarisbawahi bahwa prosedur apapun yang ditetapkan oleh suatu negara adalah untuk mendukung atau mengatur pembatasan yang telah ditetapkan dalam P3B dan tidak dapat mengubah substansi pembatasan pajak di dalam P3B yang berlaku;
 
bahwa P3B antara Indonesia dan Belgia telah disepakati oleh kedua Negara sejak 13 November 1973. Sementara, dasar aturan yang digunakan oleh Terbanding dalam sengketa ini yakni PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 (PER-61) dan PER-24/PJ/2010 tahun 2010 (PER-24) ditetapkan setelah dari P3B kedua Negara tersebut disepakati;
 
bahwa dengan demikian peraturan yang diterbitkan oleh Terbanding seharusnya merupakan aturan pelaksanaan dimana hanya mengatur masalah administratif saja dan tidak dapat mengubah substansi/validasi dari aturan yang disepakati bersama di dalam P3B;
 
bahwa Terbanding secara sepihak telah menetapkan PER-61 yang mengatur COR secara khusus, yaitu DGT-1. PER-61 kemudian disempurnakan melalui PER-24/PJ/2010 (PER-24) dimana melalui Pasal 4 ayat (4) PER-24 menerima COR yang diterbitkan oleh negara-negara dalam perjanjian P3B sebagai pengganti pernyataan dalam DGT-1 halaman 1 bagian III (part III);
 
bahwa PER-61 yang disempurnakan melalui PER-24/PJ/2010 yang mengatur COR secara khusus ditetapkan setelah P3B antara Indonesia-Belgia ditandatangani;
 
bahwa oleh karena itu, Terbanding seharusnya menggunakan peraturan yang berlaku di dalam P3B Indonesia-Belgia untuk menetapkan kewajiban perpajakan, sehingga COR yang diterbitkan oleh Pemerintah Belgia untuk Sabelfi SNC dapat dijadikan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Sabelfi SNC merupakan Wajib Pajak di Belgia dan berhak menikmati fasilitas perpajakan yang tertuang di dalam P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa dalam hal ini Pemerintah Belgia telah menerbitkan COR sebagai dokumen pendukung status kependudukan Sabelfi SNC di Belgia di tahun 2010. Dengan demikian Sabelfi berhak atas pemajakan sebesar 10% atas penghasilan bunga yang diterima dari Pemohon Banding;
 
bahwa dengan mempertimbangkan P3B Indonesia-Belgia dan Pasal 4 ayat (4) PER-24 maka Terbanding seharusnya tidak dapat dengan serta merta menolak penggunaan pembatasan pemajakan yang telah disetujui dalam P3B Indonesia-Belgia dengan alasan tidak lengkapnya pengisian DGT-1 (yaitu karena Sabelfi tidak menandatangani DGT-1 sesuai dengan peraturan);
 
bahwa oleh sebab itu, pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 20% tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi pengenaan PPh pasal 26 sebesar 20% atas seluruh pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC;
 
bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan dalam PER-61/PJ./2009 ataupun PER-24/PJ./2010, yaitu:
 
bahwa Pemohon Banding telah mengisi DGT-1 sesuai dengan ketentuan
 
 
-
Mengisi dan menandatangani Lembar pertama Form DGT-1 dan meminta Pejabat yang berwenang/Otoritas Pajak di Negara berwenang di negara mitra P3B. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Pajak Belgia telah memberikan konfirmasi bahwa Sabelfi SNC adalah wajib pajak di Belgia;
 
 
-
Mengisi dan menandatangani lembar kedua dengan lengkap;
 
 
 
 
 
 
bahwa meskipun Pemohon Banding belum mengisi lembar I form DGT-1 nomor 5 s/d 7, namun informasi tersebut sehubungan dengan data Pemohon Banding sebagai pemotong pajak yang mana telah diketahui oleh Kantor Pajak melalui data NPWP yang disahkan oleh KPP PMA 1;
 
bahwa Form DGT-1 telah dilaporkan tepat pada waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-61/PJ./2009 (dan SE-114/PJ./2009), yaitu di masa terutangnya pajak;
 
bahwa dalam hal pembayaran bunga, pajak penghasilan terutang pada saat pembayaran bunga jatuh tempo. Dan untuk menggunakan penurunan tarif pajak sesuai dengan Tax Treaty, DGT-1 harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 di bulan berikutnya, yaitu bersamaan dengan pelaporan surat pemberitahuan masa;
 
bahwa dengan pengesahan Otoritas Pajak Belgia dalam halaman 1 DGT-1 membuktikan bahwa Sabelfi SNC merupakan perusahaan yang berdomisili di Belgia dan melaporkan pajak penghasilan di Belgia;
 
bahwa oleh karena itu, Sabelfi SNC telah memenuhi persyaratan utama untuk penggunaan tarif rendah yang diberikan melalui Tax Treaty Indonesia-Belgia;
 
bahwa untuk pembayaran bunga masa Januari-Juni 2011, keterangan kependudukan Sabelfi SNC di Belgia telah disahkan melalui surat "Certificate of Residence" yang disahkan dan dikeluarkan oleh Otoritas Pajak Belgia pada Juli 2010;
 
bahwa ingin Pemohon Banding tegaskan bahwa surat "Certificate of Residence" ini berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal disahkan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ./2010, yaitu untuk periode 19 Juli 2011-19 Juni 2011;
 
bahwa dengan demikian, periode pembayaran bunga Januari-Juni 2011 masih dapat menggunakan COR tersebut (yaitu dengan menerapkan PPh Pasal 26 dengan tarif 10%);
 
bahwa dengan demikian penggunaan tarif pajak 10% sesuai dengan Tax Treaty tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan dalam PER-24/PJ./2010;
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa penerapan tarif pajak sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Belgia yang diterapkan oleh Pemohon Banding atas pembayaran bunga kepada Sabelfi sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 
 
 
 
b.
Penjelasan atas Biaya Technical Fees
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding, penetapan objek PPh Pasal 26 termasuk biaya Technical Fees sebesar Rp52.887.259.338,00 berdasarkan pencatatan kami biaya Technical Fees tersebut terdiri dari:
 
Keterangan
Jumlah
Objek PPh Pasal 26 Menurut Pemeriksa
 
-
Pada HPP
 
 
Technical Fee-Business Unit
46,909,650,225
-
Pada Biaya Usaha Lainnya
 
 
Technical Fee
5,977,609,113
 
Total Biaya Technical Fee
52,887,259,338
       
    bahwa berikut penjelasan Pemohon Banding atas tabel di atas:
 
 
1)
Penjelasan atas pemotongan PPh pasal 26 atas Biaya Technical Fees (Royalty) sebesar Rp46.909.650.225,00
 
 
 
 
 
 
 
bahwa ingin Pemohon Banding tegaskan bahwa PPh Pasal 26 yang terhutang atas biaya Royalty tersebut di atas telah dipotong dan dibayarkan ke Kas Negara serta dilaporkan di dalam SPT PPh Pasal 26 periode January 2012;
 
bahwa PPh Pasal 26 tersebut dibayarkan pada tanggal 6 Agustus 2012 Dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 26 Pembetulan 1 periode Januari 2012 pada tanggal 13 Juni 2014;
 
bahwa apabila diperlukan di dalam persidangan nanti, Pemohon Banding akan memberikan dokumen pendukung sehubungan dengan pembayaran dan bukti pemotongan atas biaya Royalty yang dilakukan di tahun 2012;
 
 
 
 
 
 
2)
Penjelasan atas Biaya Technical Fees
 
 
 
 
 
 
 
bahwa atas biaya sehubungan dengan Technical Fee menurut pendapat Pemohon Banding terhutang PPh Pasal 26 dengan tarif 0%;
 
bahwa karena Biaya tersebut merupakan masuk kedalam kriteria active income, dimana yang memperoleh pendapatan dari jasa teknis tersebut merupakan wajib pajak luar negeri (yakni Lafarge SA domisili di Prancis) dan tidak mempunyai PE di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa pendapat Pemohon Banding ini telah sesuai dengan ketentuan P3B Indonesia-Perancis di mana biaya Technical Fee tersebut termasuk ke dalam kategori Bisnis Profit (Pasal 7 P3B Indonesia-Prancis);
       
bahwa dalam hal ini Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Lafarge SA merupakan wajib pajak Perancis sesuai dengan COR yang terlampir bersama surat ini. Dengan demikian, Lafarge SA dapat menggunakan ketentuan P3B Indonesia-Prancis pada Pasal 7;
 
bahwa ingin Pemohon Banding tegaskan bahwa biaya technical fees tersebut sudah diterima oleh Tim Pemeriksa sebagai pengurang penghasilan bruto (biaya telah diakui sebagai biaya pajak);
 
bahwa lebih lanjut, Terbanding tidak mempunyai dasar untuk mempersengketakan pembayaran technical fee yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding telah memenuhi 3 tes pengujian terkait pembayaran transaksi jasa intra-grup sebagaimana tertera dalam PER-22 yang menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi jasa intra-grup;
 
bahwa penjelasan secara rinci diuraikan sebagai berikut:
 
Jasa telah benar-benar diberikan
bahwa Pemohon Banding telah menerima bantuan dan dukungan terkait bidang-bidang di bawah ini:
Pemasaran;
Sourcing dan procurement;
Transformasi komersial;
Manajemen kesehatan & keamanan dan sumber daya manusia;
Sustainable development; dan
Hal-hal terkait finansial dan hukum;
 
 
bahwa berdasarkan analisis dan penjelasan diatas, Pemohon Banding telah memenuhi tiga pengujian yang diterapkan dalam menguji transaksi pembayaran jasa intra-grup sebagaimana tertera dalam PER-22;
 
bahwa apabila diminta di dalam persidangan nanti Pemohon Banding juga mampu memberikan bukti dalam bentuk dokumen-dokumen pendukung seperti perjanjian relevan antara Pemohon Banding dan Lafarge SA, faktur-faktur untuk layanan yang disediakan Lafarge SA, juga TPD yang mendokumentasikan kewajaran dari biaya pembayaran jasa yang berkaitan dengan transaksi jasa intra-grup;
 
I.
Kesimpulan
 
bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki cukup alasan untuk mempertahankan koreksi atas tarif PPh Pasal 26 yang menyebabkan PPh Pasal 26 kurang dibayar sebesar Rp 18.884.328.045,00 dan sanksi administrasi bunga sebesar Rp9.064.477.462,00;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 26 yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penghitungan PPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Rp
47,638,903,356
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
Rp
4,917,917,496
3
Kredit Pajak:
 
 
 
a.
PPh Ditanggung Pemerintah
Rp
-
 
b.
Setoran Masa
Rp
4,917,917,496
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
Rp
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak
Rp
-
 
e.
Lain-lain
Rp
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak
Rp
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
Rp
4,917,917,496
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
-
 
bahwa demikianlah Bantahan atas SUB sehubungan dengan permohonan banding ini kami sampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
 
bahwa dalam Surat Bantahannya Pemohon Banding melampirkan dokumen dan bukti-bukti sebagai berikut:
P-5
Fotokopi Surat Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3060/WPJ.01/2015 tertanggal 29 September 2015;
P-6
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26;
P-7
Fotokopi SKPKB PPh Pasal !26 Tahun Pajak 2011 No. 00001/245/11/123/14 tertanggal 7 Maret 2014 dan pembetulannya KEP-0010/WPJ.01/KP.0703/2014 tertanggal 24 Maret 2014;
P-8
Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Pasal 26 terutang sebagaimana keputusan SKPKB No. 00001/245/11/123/14 yang dibayarkan tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp27.948.805.507,00;
P-9
Fotokopi Certificate of Residence ("COR") Lafarge SA yang menyatakan residensinya di Perancis untuk tahun pajak 2011;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen dan bukti-bukti sebagai berikut:
P-10
Pakta Integritas yang telah dimeteraikan kemudian;
P-11
Surat Pemohon Banding tanggal 12 April 2016 tentang Pemberitahuan Perubahan Alamat untuk Korespondensi;
P-12
Surat Pemohon Banding tanggal 12 April 2016 tentang Tambahan Penjelasan Sehubungan Dengan Surat Banding;
P-13
Matriks Sengketa Terbanding dan Pemohon Banding;
P-14
Berita Acara Uji Bukti;
P-15
Fotokopi Akta Notaris No. 01 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lafarge Cement Indonesia;
P-16
Fotokopi Akta Notaris Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 09 Maret 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lafarge Cement Indonesia;
P-17
Fotokopi Surat Keberatan Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
P-18
Fotokopi Laporan Keuangan Audit Tahun 2010, 2011 dan 2012;
P-19
Fotokopi Perjanjian Hutang (Loan Agreement) antara Sabelfi SNC dan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 22 Maret 2010;
P-20
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 28 April 2010;
P-21
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 28 Juli 2010;
P-22
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanpa tanggal;
P-23
Fotokopi Certificate of Residence tanggal 19 Juli 2010;
P-24
Fotokopi Certificate of Domicile Non Resident For Indonesia Tax Withholding (Form-DGT 1);
P-25
Fotokopi Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Licence Agreement) antara Lafarge dengan PT. Lafarge Cement Indonesia;
P-26
Fotokopi Perjanjian Merk Induk (Master Brand Agreement) antara Lafarge dengan PT. Lafarge Cement Indonesia;
P-27
Fotokopi Lafarge Technical Fee sebesar Rp5.977.609.113,00;
P-28
Fotokopi Certificate of Domicile (COD) atas nama Lafarge SA, Perancis;
P-29
Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2012;
P-30
Fotokopi COD atas nama Lafarge SA dan DGT-1 Form dari Lafarge SA, Perancis;
P-31
Fotokopi Commercial Invoice dan Payment Details dalam rangka pembayaran royalti;
P-32
Fotokopi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Perancis;
P-33
Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2011 sebagai bukti pelaporan PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga;
P-34
Fotokopi Daftar Biaya Bunga Tahun 2011;
P-35
Fotokopi COD dan DGT-1 Form dari Sabelfi SNC, Belgia;
P-36
Fotokopi General Ledger Biaya Bunga 620030CUOO.820000.H;
P-37
Fotokopi Interest Expenses berikut dengan nomor referensi ke tiap-tiap dokumen pendukungnya;
P-38
Fotokopi Commercial Invoice, Rekening Koran, dan Payment Voucher Pembayaran Biaya Bunga kepada Sabelfi SNC;
P-39
Fotokopi Perjanjian Hutang (Loan Agreement) antara Sabelfi SNC dan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 22 Maret 2010 dengan nilai hutang sebesar USD75,000,000.00;
P-40
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 28 April 2010 dengan nilai hutang sebesar Rp207.690.000,00;
P-41
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 28 Juli 2010 dengan nilai hutang sebesar Rp180.300.000,00;
P-42
Fotokopi Perjanjian antara Sabelfi SNC dengan PT. Lafarge Cement Indonesia tanggal 19 November 2010 dengan nilai hutang sebesar Rp196. 500.000,00;
P-43
Fotokopi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belgia;
P-44
Fotokopi SKPN PPh Pasal 26 yang dikeluarkan oleh KPP Banda Aceh;
P-45
Mapping Koreksi PPh Pasal 26 berikut dengan rincian pemotongan PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan di KPP Medan dan KPP Banda Aceh;
 
 ==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan koreksi fiskalnya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen dan bukti-bukti sebagai berikut:
T-7
Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu Nomor: LAP-160/WPJ.07/KP.0200/2014 tanggal 25 Februari 2014;
T-8
Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan;
T-9
Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-484/WPJ.01/BD.06/2015 tanggal 31 Maret 2015;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Banding a quo, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Pajak a quo;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, ditandatangani oleh Michel Nayah, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dengan cara diantar langsung, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2015, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan tidak mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, namun apabila dilihat dari tanggal diterbitkannya Keputusan Terbanding sampai dengan Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, Surat Banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding a quo, sedangkan jumlah yang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah nihil, sehingga tidak terdapat kewajiban Pemohon Banding untuk melunasi 50% dari pajak yang terutang yang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 
bahwa Pemohon Banding telah melunasi melalui Surat Setoran Pajak sebesar Rp27.948.805.507,00 untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
 
bahwa dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Michel Nayah, Jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lafarge Cement Indonesia Nomor 02 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berhak menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: MN/YK/82/LCI-FIN/TAX/VI/201 5 tanggal 29 Juni 2015 memenuhi ketentuan formal;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang permohonannya diterima di KPP Madya Medan pada tanggal 04 Juni 2014;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, ditandatangani oleh Valery Jean Michel Pitra, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, diterima oleh Terbanding pada tanggal 04 Juni 2014, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2014, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 diajukan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 dan berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar yang disetujui Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban melunasi pajak yang masih harus dibayar sehingga memenuhi Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Valery Jean Michel Pitra, Jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lafarge Cement Indonesia Nomor 01 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Devi Yunanda, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berwenang menandatangani Surat Keberatan a quo sehingga Surat Keberatan memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/201 4 tanggal 03 Juni 2014 memenuhi ketentuan formal;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang surat permohonannya diterima di KPP Madya Medan pada tanggal 04 Juni 2014;
 
bahwa Keputusan Terbanding a quo berupa menolak keberatan Pemohon Banding, sehingga penerbitan Keputusan Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi asas satu keputusan atau satu balasan;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 31 Maret 2015, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 04 Juni 2014, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-516/WPJ.01I2015 tanggal 31 Maret 2015 memenuhi ketentuan formal;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu Nomor: LAP-160/WPJ.07/KP.0200/2014 tanggal 25 Februari 2014;
 
bahwa Terbanding kemudian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/WPJ.01/KP.0703/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 karena adanya kesalahan hitung dalam Surat Ketetapan Pajak a quo;
 
bahwa pembetulan atas kesalahan hitung tersebut adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Menurut Terbanding
Tertulis
Seharusnya
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
119.011.227.705
119.011.227.705
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
23.802.245.541
23.802.245.541
3
Kredit Pajak:
 
 
 
a.
PPh Ditanggung Pemerintah
-
-
 
b.
Setoran Masa
4.917.917.496
4.917.917.496
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
-
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak
-
-
 
e.
Lain-lain
-
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak
-
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
4.917.917.496
4.917.917.496
5
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)
18.884.328.045
18.884.328.045
6
Sanksi Administrasi:
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
5.287.611.852
9.064.477.462
 
b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
-
-
 
c.
Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
5.287.611.852
9.064.477.462
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
24.171.939.897
27.948.805.507
 
bahwa menurut pendapat Majelis, kesalahan hitung tersebut bersifat manusiawi dan perlu dibetulkan sebagaimana mestinya, serta tidak mengandung persengketaan antara Terbanding dengan Pemohon Banding, sehingga pembetulan yang dilakukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo memenuhi asas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo merupakan ketetapan atas hasil pemeriksaan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang menyatakan kurang bayar;
 
bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo diterbitkan oleh Terbanding pada tanggal 07 Maret 2014, sementara berakhirnya Masa Pajak Desember 2011 adalah tanggal 31 Desember 2011 sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun;
 
bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 memenuhi ketentuan formal;
 
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat formal sehingga materi Banding dapat diperiksa lebih lanjut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak clan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum Banding ini;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp119.011.227.705,00 sebagai dasar menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp47.638.903.356,00 sehingga selisih jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebelum keberatan adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp119.011.227.705,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp47.638.903.356,00 sehingga nilai sengketa Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp47.638.903.356,00, Terbanding menggunakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp119.011.227.705,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa Dasar Pengenaan Pajak sebelum Banding adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp119.011.227.705,00, Pemohon Banding mengajukan Banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp47.638.903.356,00 sehingga nilai sengketa Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyatakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp47.638.903.356,00 Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp119.011.227.705,00 sehingga nilai Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut perhitungan Terbanding sebesar Rp119.011.227.705,00, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan berpendapat bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp47.638.903.356,00 sehingga nilai sengketa Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
Menimbang, bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
Menimbang, bahwa pembahasan mengenai pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
 
bahwa perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:
 
-
Koreksi atas Objek PPh Pasal 26 (Rp)
 
 
 
Objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding
 
121.520.550.062
 
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh Pasal 26
 
 
 
-
KPP Madya Medan
47.638.903.356
 
 
-
KPP Pratama Banda Aceh
2.509.322.357
 
Jumlah Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh Pasal 26
 
50.148.225.713
Koreksi Objek PPh Pasal 26
 
71.372.324.349
 
bahwa dalam Surat Keberatan Nomor VP/YK/22/LCI-FIN/TAX/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan (tidak menjadikan koreksi objek PPh Pasal 26 menjadi objek sengketa), sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa atas koreksi objek PPh Pasal 26 tersebut disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa hal tersebut juga dipertegas pada Surat Pemohon Banding Nomor VP/YK/03/LCI-FIN/W/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015, perihal tambahan penjelasan sehubungan dengan dasar perhitungan Objek PPh Pasal 26;
 
bahwa dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Banding setuju dengan besarnya jumlah Objek PPh Pasal 26 yang ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp121.520.550.062,00;
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa sengketa banding atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 merupakan hasil dari perhitungan ekualisasi Terbanding sebagaimana tertera dalam risalah pembahasan pemeriksaan pajak tahun 2011 sebagai berikut:
 
No
Keterangan
Jumlah
1
Objek PPh Pasal 26 Menurut Pemeriksa
 
 
-
Pada HPP
 
 
 
Technical Fee-Business Unit
46,909,650,225
 
-
Pada Biaya Usaha Lainnya
 
 
 
Technical Fee
5,977,609,113
 
-
Pada Biaya Luar Usaha
 
 
 
Interest Expenses
68,633,290,724
 
 
Total Objek PPh 26
121,520,550,062
 
 
 
 
2
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh 26
 
 
-
KPP Madya Medan
(47,638,903,356)
 
-
KPP Pratama Banda Aceh
(2,509,322,357)
 
 
Total Objek menurut SPT PPh 26
(50,148,225,713)
 
 
 
 
 
 
Koreksi Objek PPH Pasal 26
71,372,324,349
 
bahwa atas koreksi sebesar Rp71.372.324.349,00 Terbanding tidak memberikan rincian dan penjelasan lebih lanjut, melainkan hanya keterangan "hasil ekualisasi" sebagaimana disebutkan dalam SUB ini;
 
Pendapat Majelis
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00, karena berdasarkan hasil perhitungan atas ekualisasi dan objek yang terdapat pada akun Neraca dan Rugi/Laba yang dipersandingkan dengan objek yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, Pemohon Banding belum sepenuhnya melaporkan PPh Pasal 26;
 
bahwa hasil dari perhitungan ekualisasi Terbanding sebagaimana tertera dalam risalah pembahasan pemeriksaan pajak tahun 2011 sebagai berikut:
 
No
Keterangan
Jumlah
1
Objek PPh Pasal 26 Menurut Pemeriksa
 
 
-
Pada HPP
 
 
 
Technical Fee-Business Unit
46,909,650,225
 
-
Pada Biaya Usaha Lainnya
 
 
 
Technical Fee
5,977,609,113
 
-
Pada Biaya Luar Usaha
 
 
 
Interest Expenses
68,633,290,724
 
 
Total Objek PPh 26
121,520,550,062
 
 
 
 
2
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT PPh 26
 
 
-
KPP Madya Medan
(47,638,903,356)
 
-
KPP Pratama Banda Aceh
(2,509,322,357)
 
 
Total Objek menurut SPT PPh 26
(50,148,225,713)
 
 
 
 
 
 
Koreksi Objek PPH Pasal 26
71,372,324,349
 
bahwa sengketa DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp71.372.324.349,00 maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;
 
bahwa Terbanding tidak dapat merinci koreksi sebesar Rp71.372.324.349,00, sehingga Pemohon Banding tidak dapat memberikan sanggahan-sanggahan atas koreksi Terbanding sebesar Rp71.372.324.349,00;
 
bahwa Majelis menetapkan obyek yang dilakukan uji bukti adalah nilai transaksi sebesar Rp121.520.550.062,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
1.
Technical Fee
Rp
5.977.609.113,00
2.
Technical Fee-Business Unit
Rp
46.909.650.225,00
3.
Interest Expenses
Rp
68.633.290.724,00
 
 
Rp
121.520.550.062,00
   
1.
Lafarge Technical Fee sebesar Rp5.977.609.113,00
 
bahwa menurut Terbanding, dalam proses pemeriksaan uji bukti diketahui bahwa atas obyek PPh Pasal 26 Technical Fee sebesar Rp5.977.609.113,00 tidak dilakukan koreksi;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat transaksi Terbanding sebesar Rp5.977.609.113,00 bukan merupakan sengketa PPh Pasal 26 dalam banding ini;
 
 
2.
Biaya Usaha Lainnya (Royalti) sebesar Rp46.909.650.225,00
 
bahwa menurut Pemohon Banding, atas objek pajak sebesar Rp46.909.650.225,00 telah dilaporkan di Tahun Pajak 2012;
 
bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2012, diketahui Pemohon Banding telah melaporkan sebesar Rp46.031.369.930,00 dengan PPh Pasal 23/26 yang telah dipotong sebesar Rp4.603.136.993,00, sesuai bukti potong PPh Pasal 26 Nomor: 000035A/PPH26;
 
bahwa dengan demikian menurut Terbanding terdapat objek pajak sebesar Rp878.280.295,00 yang belum dipotong dan dilaporkan;
 
bahwa menurut Pemohon Banding:
 
-
biaya royalti ditagihkan dalam mata uang Euro sedangkan pembukuan dan pemotongan pajak PPh Pasal 26 dilakukan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan mata uang Rupiah;
 
-
konversi atas jumlah biaya royalti dari mata uang euro untuk tujuan pembukuan dan pemotongan pajak dilakukan dengan menggunakan kurs yang berbeda, sehingga sangatlah wajar apabila terdapat selisih antara biaya dalam pembukuan dan biaya royalty yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26;
 
-
selisih sebesar Rp878.280.295,00 tersebut disebabkan karena perbedaan kurs. Dengan demikian kurs tersebut bukan merupakan biaya royalti yang belum dikenakan PPh Pasal 26;
 
 
 
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas koreksi sebesar Rp46.031.369.930,00, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2012 dan telah dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp4.603.136.993,00, sesuai bukti potong PPh Pasal 26 Nomor: 000035A/PPH26;
 
bahwa atas transaksi sebesar Rp878.280.295,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan perbedaan kurs yang terjadi karena adanya pembayaran royalti;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa transaksi sebesar Rp878.280.295,00, merupakan obyek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26;
 
bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 26 berupa Biaya Usaha Lainnya (Royalti) sebesar Rp46.909.650.225,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp46.031.369.930,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp878.280.295,00;
 
 
3.
Interest Expense sebesar Rp68.633.290.724,00
 
bahwa menurut Pemohon Banding atas objek PPh Pasal 26 berupa Interest Expense sebesar Rp68.633.290.724,00, telah dilaporkan sebesar Rp45.872.146.336,00, sedangkan atas objek pajak sebesar Rp22.761.144.388,00 belum dilaporkan;
 
bahwa berdasarkan uji bukti atas data yang disampaikan pada saat pelaksanaan uji bukti, diketahui atas objek pajak sebesar Rp45.872.146.336,00 telah dilaporkan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Invoice
Tanggal GL
SPT
Nomor
Tanggal
Jumlah (Rp)
Masa Pajak
PPh Pasal 26
1.
To record interest Jan 11
 
 
8,238,790,920
 
 
 
2.
Inters Loan Q 75 M REF 512012
512012
27-12-2012
5,877,458,037
25-03-2011
Maret 2011
5,808,977,624
3.
Inters Loan 207 B REFF NO 774585
774585
28-01-2011
4,190,496,515
29-04-2011
April 2011
4,190,496,515
4.
Inters Loan 196 B REFF NO 717825
717825
28-01-2011
3,818,650,000
30-05-2011
 
 
5.
Inters Loan 18013 REEF NO 620994
620994
28-01-2011
4,671,773,333
30-05-2011
 
 
6.
Inters Loan Q 75 M REFF 512012 2N0
512012
01-04-2011
5,759,335,860
30-06-2011
Juni 2011
5,803,861,591
7.
Interest Quarterly IDR 180 B
620994
29-04-2011
4,831,038,333
29-07-2011
Juli 2011
8,779,869,583
8
Interest Quarterly IDR 196 B
717825
29-04-2011
3,948,831,250
29-07-2011
 
 
9.
Interest Q 75 M REEF 512012 3 RD
512012
30-06-2011
5,686,168,599
23-09-2011
September 2011
5,948,005,460
10.
To Record Interest Loan FR SCB
 
 
57,438,463
30-09-2011
 
 
11.
Interest Q 1 96 B REF 717325-31/10
717828
29-07-2011
4,079,012,500
31-10-2011
Oktober 2011
9,069,315,500
12.
Interest Q 1 80 B REF 620994-31/10
620994
29-07-2011
4,990,303,333
31-10-2011
 
 
13.
Interest refund from Sabelfi
 
 
(36,830,376)
31-10-2011
 
 
14.
Interest Q 75 M REEF 512012 4TH
512012
23-09-2011
6,341,466,091
26-12-2011
Desember 2011
6,271,620,063
15.
Accrual Interest Loan Dec 2011
 
 
6,179,357,865
30-12-2011
 
 
 
 
Jumlah
68,633,290,723
 
 
45,872,146,336
 
 
Jumlah pembulatan
68,633,290,724
 
 
 
   
  bahwa menurut Terbanding, dalam sidang pemeriksaan uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan dokumen dasar berupa invoice, bukti pembayaran/transfer, Rekening Koran, bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh 23/26 atas nilai obyek PPh Pasal 23/26 berupa interest sebesar Rp45.872.146.336,00;
   
bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan tagihan biaya bunga dari Sabelfi SNC untuk tahun 2011 dan bukti pembayaran atas biaya bunga tersebut;
 
bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding adalah:
i.
Perjanjian pinjaman (Loan Agreement) antara Pemohon Banding dan Sabelfi SNC (terdapat 4 perjanjian sebagaimana disebutkan dalam kolom "Bukti yang diperiksa" dalam Berita Acara ini);
ii.
tagihan (commercial invoice) dari Sabelfi SNC, rekening Koran sebagai bukti pelunasan tagihan biaya bunga tersebut;
 
 
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran biaya Bunga tersebut dengan menunjukkan bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan pelaporannya dalam SPT Masa PPh Pasal 26 selama tahun 2011;
 
bahwa atas selisih objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga sebesar Rp22.761.144.388,00 yang menurut Terbanding tidak dapat ditelusuri kebenaran materialnya, Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti dalam persidangan;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas transaksi sebesar Rp45.872.146.336,00 berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding merupakan obyek PPh Pasal 26 berupa biaya bunga yang dibayarkan kepada Sabelfi SNC dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Tahun 2011;
 
bahwa dengan demikian, transaksi pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC sebesar Rp45.872.146.336,00 bukan merupakan sengketa PPh Pasal 26 dalam banding ini;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas transaksi pembayaran bunga sebesar Rp22.761.144.388,00 tidak didukung dengan bukti-bukti tagihan dan pemotongan PPh Pasal 26 sehingga koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 berupa Interest Expense sebesar Rp22.761.144.388,00, tetap dipertahankan;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap sengketa OPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp71.372.324.349,00, Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa perincian koreksi sebesar Rp71.372.324.349,00 dan hasil pemeriksaan Majelis adalah sebagai berikut:
 
No
Koreksi yang menjadi sengketa
Jumlah Koreksi (Rp)
Koreksi tidak dapat dipertahankan (Rp)
Koreksi tetap dipertahankan
Keterangan
1
Technical Fee
1.701.529.736,00
1.701.529.736,00
0,00
Sengketa ini termasuk dalam koreksi Terbanding sebesar Rp5.977.609.113,00 yang terdiri dari:
-
Technical Fee sebesar Rp1.701.529.736,00
-
Telah dilaporkan di KPP Madya Medan sebesar Rp1.766.757.020,00
-
Telah dilaporkan di KPP Pratama Lhokseumawe sebesar Rp2.509.322.357,00
Terbanding telah setuju untuk membatalkan koreksi ini;
2
Technical Fee (Royalti)
46.031.369.930,00
46.031.369.930,00
0,00
Obyek ini telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2012 dan telah dipotong PPh Pasal 26;
3.
Technical Fee (Royalti)
878.280.295,00
0,00
878.280.295,00
Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti terkait dengan pencatatan dan perhitungan akibat perbedaan kurs;
4.
Interest Fee
22.761.144.388,00
0,00
22.761.144.388,00
Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pendukung serta tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa obyek sebesar Rp22.761.144.388,00 telah dipotong PPh Pasal 26;
 
Jumlah
71.372.324.349,00
47.732.899.666,00
23.639.424.683,00
 
     
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp71.372.324.349,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp47.732.899.666,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp23.639.424.683,00;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Tarif PPh Pasal 26;
 
bahwa pembahasan mengenai sengketa Tarif Pajak di atas adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
 
berdasarkan hasil uji kebenaran materi yang telah dilaksanakan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT PPh Pasal 23/26 dan lampirannya, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan lampirannya, diketahui bahwa pemotongan PPh Pasal 26 atas objek PPh Pasal 26 antara Pemohon Banding dengan Terbanding selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 
Masa Pajak
Penerima Penghasilan
Jumlah
Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif (%)
PPh Yang Dipotong (Rp)
Januari
-
-
-
-
Pebruari
-
-
-
-
Maret
Sabelfi
5.808. 977.624
10
580.897.762
 
Jumewah Shipping Sdn, Bhd
226.485.395
10
22.648.539
 
Acnielsen Marg Private Ltd
69.608.996
20
13.921.799
April
Sabelfi
4.190.496.515
10
419.049.651
Mei
TNS India Private Limited
10.884.512
20
2.176.902
Juni
Sabelfi
5.803.861.591
10
580.386.159
 
Agarwal Placements
82.588.800
20
16.517.760
 
Cel Asia Ltd
188.190.625
20
37.638.125
Juli
Sabelfi
8.779.869.583
10
877.986.958
Agustus
TNS India Private Limited
15.123.472
20
3.024.694
September
Sabelfi
5.948.005.460
10
594.800.546
Oktober
Sabelfi
9.069.315.500
10
906.931.550
 
Aspen Technology Services Corp
181.240.220
20
36.248.044
 
Cel Asia Ltd
992.635.000
20
198.527.000
Nopember
-
-
 
-
Desember
Sabelfi
6.271.620.063
10
627.162.006
 
Jumlah
47.638.903.356
 
4.917.917.496
     
bahwa dari seluruh transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 26 di atas, pembayaran kepada Sabelfi merupakan pembayaran atas bunga sementara yang lainnya merupakan pembayaran atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap PPh Pasal 26 yang dipotong apakah penerapan tarif PPh sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU PPh atau sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belgia;
 
bahwa dari hasil penelitian diketahui:
 
bahwa terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Jumewah Shipping Sdn, Bhd. Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan tidak dilampirkan Form DGT-1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
 
bahwa terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Certificate of Residence pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
 
bahwa terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Sabelfi atas pembayaran bunga dilampirkan Form DGT-1 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011;
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Certificate of Residence atas nama Sabelfi yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Certificate of Residence tersebut dibuat tanggal 19 Juli 2010 untuk tahun pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT-1 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2010;
 
bahwa Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang ditentukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
 
bahwa Terbanding melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Certificate of Residence atas nama Sabelfi yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011;
 
bahwa dari penelitian tersebut diketahui bahwa Form DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding tertanggal 25 Juli 2011 dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
 
bahwa Form DGT-1 tersebut yang digunakan oleh Pemohon Banding menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa akan tetapi Form DGT-1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian Form DGT-1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa yang tidak diisi adalah angka (5), (6), dan (7) halaman 1 (satu) Form DGT-1;
 
bahwa berdasarkan lampiran PER-61/PJ./2009, angka (5), (6), dan (7) tersebut seharusnya diisi dengan:
(5)
diisi dengan NPWP Pemotong Pajak di Indonesia,
(6)
diisi dengan Nama Pemotong Pajak di Indonesia,
(7)
diisi dengan Alamat Pemotong Pajak di Indonesia;
 
 
bahwa Pada Certificate of Residence yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011 dicantumkan Tahun Pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT-1, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa Formulir DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli, September, Oktober dan Desember 2011 tidak diisi dengan lengkap, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Formulir DGT-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Juli, September, Oktober, dan Desember 2011 karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa terdapat Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp119.011.227.705,00 dan Pemohon Banding tidak berhak menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ.2010, sehingga dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak dapat menggunakan ketentuan penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Belgia;
 
bahwa alasan Terbanding tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui Indonesia dan Belgia;
 
bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan utama yang telah disetujui oleh kedua negara yaitu pembuktian bahwa penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak di Belgia;
 
bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada saat pelaksanaan Uji Bukti, maka fakta uji bukti menurut Terbanding adalah sebagai berikut:
 
 
Interest Expense sebesar Rp68.633.290.724,00
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat atas objek pajak tersebut telah dilaporkan sebesar Rp45.872.176.336,00, sedangkan atas objek pajak sebesar Rp22.761.144.388,00 belum dilaporkan;
 
bahwa berdasarkan uji bukti atas data yang disampaikan pada saat pelaksanaan uji bukti, diketahui atas objek pajak sebesar Rp45.872.176.336,00 telah dilaporkan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Invoice
Tanggal GL
SPT
Nomor
Tanggal
Jumlah (Rp)
Masa Pajak
PPh Pasal 26
1.
To record interest Jan 11
 
 
8,238,790,920
 
 
 
2.
Inters Loan Q 75 M REF 512012
512012
27-12-2012
5,877,458,037
25-03-2011
Maret 2011
5,808,977,624
3.
Inters Loan 207 B REFF NO 774585
774585
28-01-2011
4,190,496,515
29-04-2011
April 2011
4,190,496,515
4.
Inters Loan 196 B REFF NO 717825
717825
28-01-2011
3,818,650,000
30-05-2011
 
 
5.
Inters Loan 18013 REEF NO 620994
620994
28-01-2011
4,671,773,333
30-05-2011
 
 
6.
Inters Loan Q 75 M REFF 512012 2N0
512012
01-04-2011
5,759,335,860
30-06-2011
Juni 2011
5,803,861,591
7.
Interest Quarterly IDR 180 B
620994
29-04-2011
4,831,038,333
29-07-2011
Juli 2011
8,779,869,583
8
Interest Quarterly IDR 196 B
717825
29-04-2011
3,948,831,250
29-07-2011
 
 
9.
Interest Q 75 M REEF 512012 3 RD
512012
30-06-2011
5,686,168,599
23-09-2011
September 2011
5,948,005,460
10.
To Record Interest Loan FR SCB
 
 
57,438,463
30-09-2011
 
 
11.
Interest Q 1 96 B REF 717325-31/10
717828
29-07-2011
4,079,012,500
31-10-2011
Oktober 2011
9,069,315,500
12.
Interest Q 1 80 B REF 620994-31/10
620994
29-07-2011
4,990,303,333
31-10-2011
 
 
13.
Interest refund from Sabelfi
 
 
(36,830,376)
31-10-2011
 
 
14.
Interest Q 75 M REEF 512012 4TH
512012
23-09-2011
6,341,466,091
26-12-2011
Desember 2011
6,271,620,063
15.
Accrual Interest Loan Dec 2011
 
 
6,179,357,865
30-12-2011
 
 
 
 
Jumlah
68,633,290,723
 
 
45,872,146,336
 
 
Jumlah pembulatan
68,633,290,724
 
 
 
   
bahwa atas objek pajak yang telah dilaporkan sebesar Rp45.872.176.336,00 telah dipotong PPh Pasal 26 sebesar 10%;
 
bahwa berdasarkan penelitian atas COD dan Form DGT-1 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011
 
bahwa pada Certificate of Residence yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011 dicantumkan Tahun Pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT-1, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
Masa Pajak Juli, September, Oktober, dan Desember 2011
 
bahwa Form DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding tertanggal 25 Juli 2011 dan berlaku selama 1 (satu) tahun, sehingga untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 Form DGT-1 tersebut yang digunakan oleh Pemohon Banding menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa akan tetapi, Form DGT-1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian Form DGT-1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa yang tidak diisi adalah angka (5), (6), dan (7) halaman 1 (satu) Form DGT-1;
 
bahwa berdasarkan Lampiran PER-61/PJ./2009, angka (5), (6), dan (7) tersebut seharusnya diisi dengan:
(5)
diisi dengan NPWP Pemotong Pajak di Indonesia
(6)
diisi dengan Nama Pemotong Pajak di Indonesia,
(7)
diisi dengan Alamat Pemotong Pajak di Indonesia;
 
 
bahwa dalam sidang pemeriksaan uji bukti, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan dokumen dasar berupa invoice, bukti pembayaran/transfer, Rekening Koran, bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh 23/26 atas nilai obyek PPh Pasal 23/26 berupa interest sebesar Rp45.872.176.336,00;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding tetap menghitung interest expense sebesar Rp68.633.290.724.00 dengan besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong adalah sebesar 20%;
 
Menurut Pemohon Banding
 
Sengketa atas pengenaan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp45.872.146.336,00
 
bahwa dalam proses Uji Bukti ini Pemohon Banding membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya Bunga Pinjaman kepada Sabelfi SNC dengan menggunakan tarif 10%, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa Sabelfi SNC merupakan WPLN yang berdomisili di Belgia;
 
bahwa dengan dokumen-dokumen tersebut Pemohon Banding membuktikan bahwa koreksi Terbanding yang menetapkan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa Penjelasan Pemohon Banding dalam proses uji bukti adalah sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding memperlihatkan tagihan biaya bunga dari Sabelfi SNC untuk tahun 2011 dan bukti pembayaran atas biaya bunga tersebut;
 
Dokumen yang disampaikan:
i.
Perjanjian pinjaman (Loan Agreement) antara Pemohon Banding dan Sabelfi SNC (terdapat 4 perjanjian sebagaimana disebutkan dalam kolom "Bukti yang diperiksa" dalam Berita Acara ini);
ii.
tagihan (commercial invoice) dari Sabelfi SNC, rekening Koran sebagai bukti pelunasan tagihan biaya bunga tersebut;
 
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran biaya Bunga tersebut;
 
Dokumen yang disampaikan:
i.
bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% dan pelaporannya dalam SPT Masa PPh Pasal 26 selama tahun 2011 (Lihat kolom "Bukti yang diperiksa" dalam Berita Acara ini untuk periode pelaporan SPT Masa yang bersangkutan);
 
 
 
bahwa penerapan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ./2009 (PER-24) bahwa untuk dapat menggunakan ketentuan dalam P3B Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) diminta untuk memperlihatkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form DGT-1 atau SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh Negara mitra P3B (Pasal 4 ayat 4 PER-24);
 
bahwa dalam proses uji bukti ini Pemohon Banding menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa Sabelfi SNC, selaku penerima penghasilan biaya bunga, merupakan WPLN yang berdomisili di Belgia;
 
 
Dokumen yang disampaikan:
i.
SKD atas nama Sabelfi SNC yang telah ditandatangani oleh pihak Kantor Pajak yang berwenang di Belgia yang menyatakan bahwa SKD mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan atau diterbitkan. Dengan demikian SKD yang disebutkan dalam butir (i) berlaku sampai dengan 18 Juni 2011;
ii.
Form DGT-1 yang telah ditandatangani oleh pihak Kantor Pajak yang berwenang di Belgia tertanggal 25 Juli 2011;
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan dokumen tersebut diatas, Sabelfi SNC merupakan perusahaan yang berdomisili di Belgia dan melaporkan pajak penghasilan di Belgia;
 
bahwa oleh sebab itu Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 11 P3B Indonesia-Belgia dapat diterapkan;
 
bahwa dengan pembuktian bahwa Sabelfi SNC merupakan WPLN yang berdomisili di Belgia, dasar koreksi Terbanding atas kelengkapan pengisian form DGT-1 tidak dapat dipertahankan;
 
bahwa dalam hal ini Pemohon Banding berpendapat bahwa bagian dari Form DGT-1 yang tidak diisi dengan lengkap tersebut tidak berhubungan dengan pembuktian Keterangan domisili Sabelfi SNC;
 
bahwa informasi yang belum dilengkapi tersebut adalah:
i.
NPWP Pemotong Pajak di Indonesia, yaitu NPWP Pemohon Banding,
ii.
Nama Pemotong Pajak di Indonesia, yaitu nama Pemohon Banding,
iii.
Alamat Pemotong Pajak di Indonesia, yaitu alamat Pemohon Banding;
 
 
bahwa informasi mengenai data identitas Pemohon Banding tersebut tidak menyebabkan bahwa pembuktian bahwa Sabelfi SNC merupakan WPLN yang berdomisili di Belgia menjadi tidak valid;
 
bahwa oleh sebab itu persyaratan kelengkapan Form DGT-1 adalah masalah administrasi, bukan merupakan suatu dasar yang menjadikan pembuktian domisili WPLN menjadi tidak sah;
 
bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam hal terdapat suatu transaksi yang melibatkan Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh salah satu dari Wajib Pajak tersebut harus mengacu kepada P3B antara kedua negara;
 
bahwa P3B Indonesia-Belgia merupakan perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama oleh kedua Negara sejak tanggal 13 November 1973;
 
bahwa di dalam mekanisme perundang-undangan yang ada, substansi dari P3B mempunyai kedudukan yang tidak dapat diubah oleh Undang-Undang Pajak setempat (Indonesia) beserta turunannya yang dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE) atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP);
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan perpajakan berkaitan dengan pembayaran bunga yang Pemohon Banding lakukan kepada Sabelfi SNC harus mengacu pada P3B yang berlaku, dalam hal ini adalah P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa Pasal 11 ayat (2) atas P3B tersebut telah menetapkan bahwa pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC seharusnya dikenakan PPh pasal 26 sebesar 10%, yaitu sebagai berikut:
a.
"However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation."
 
bahwa lebih lanjut, penetapan domisili diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 P3B Indonesia-Belgia sebagai berikut:
 
"For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. However this term does not include any person who is liable to tax in a Contracting State in respect only of income from sources in that State"
 
bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) dari P3B Indonesia-Belgia diatas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan menurut hukum di Belgia menjadi Wajib Pajak yang di Belgia (resident) dikarenakan:
1.
Berdomisili di Belgia,
2.
Merupakan penduduk Belgia,
3.
Mempunyai tempat kedudukan manajemen di Belgia;
 
 
bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Sabelfi SNC melalui surat keterangan domisili yang telah di konfirmasi secara resmi oleh Competent Authority atau Kantor Pajak di Belgia;
 
bahwa melalui Competent Authority Belgia telah mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan domisili di bulan Juli 2010 (yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2011) dan juga telah menandatangani DGT-1 Form pada tanggal 25 Juli 2011;
 
bahwa dengan demikian Sabelfi berhak menggunakan tarif pajak lebih rendah sebagaimana diatur dalam P3B;
 
bahwa dengan mempertimbangkan P3B Indonesia-Belgia dan Pasal 4 ayat (4) PER-24 maka Tim Pemeriksa dan Peneliti seharusnya tidak dapat dengan serta merta menolak penggunaan pembatasan pemajakan yang telah disetujui dalam P3B Indonesia-Belgia dengan alasan tidak lengkapnya pengisian DGT-1 (yaitu karena Sabelfi tidak mengisi dengan lengkap DGT-1 sesuai dengan peraturan);
 
bahwa oleh sebab itu, pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 20% tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa ingin Pemohon Banding sampaikan pula bahwa surat keterangan domisili dari pihak Competent Authority Belgia tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 32A UU PPh No. 36/2008 yang menyebutkan sebagai berikut:
 
"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara"
 
bahwa dari penjelasan di atas, perlu digarisbawahi bahwa prosedur apapun yang ditetapkan oleh suatu negara adalah untuk mendukung atau mengatur pembatasan (termasuk pembatasan tarif PPh) yang telah ditetapkan dalam P3B dan tidak dapat mengubah substansi pembatasan pajak yang telah disetujui dalam P3B yang berlaku;
 
bahwa P3B antara Indonesia dan Belgia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari dasar aturan yang digunakan oleh Terbanding dalam sengketa ini yakni PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 (PER-61) dan PER-24/PJ/2010 tahun 2010 (PER-24);
 
bahwa kedudukan hierarki kekuatan hukum tersebut didukung dengan Penjelasan Pasal 32A UU PPh No. 36/2008 dan Pasal 7 ayat 2 UU No 12/2011 tentang kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan;
 
bahwa dengan demikian peraturan PER-61/PJ./2009 tertanggal 5 November 2009 (PER-61) dan PER-24/PJ./2010 tahun 2010 (PER-24) merupakan aturan pelaksanaan yang mengatur masalah administratif saja dan tidak dapat mengubah substansi/validasi dari aturan yang disepakati bersama di dalam P3B;
 
bahwa PER-61 yang disempurnakan melalui PER-24/PJ/2010 yang mengatur SKD secara khusus ditetapkan setelah P3B antara Indonesia-Belgia ditandatangani;
 
bahwa oleh karena itu, Terbanding seharusnya menggunakan peraturan yang berlaku di dalam P3B Indonesia-Belgia untuk menetapkan kewajiban perpajakan, sehingga SKD yang diterbitkan oleh Pemerintah Belgia untuk Sabelfi SNC dapat dijadikan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Sabelfi SNC merupakan Wajib Pajak di Belgia dan berhak menikmati fasilitas perpajakan yang tertuang di dalam P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa dalam hal ini Pemerintah Belgia telah menerbitkan SKD sebagai dokumen pendukung status kependudukan Sabelfi SNC di Belgia di tahun 2010;
 
bahwa dengan demikian Sabelfi berhak atas pemajakan sebesar 10% atas penghasilan bunga yang diterima dari Pemohon Banding;
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas seluruh pembayaran bunga kepada Sabelfi SNC;
 
bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan dalam PER-61/PJ./2009 ataupun PER-24/PJ/2010, yaitu:
 
bahwa Pemohon Banding telah mengisi DGT-1 sesuai dengan ketentuan:
-
Mengisi dan menandatangani Lembar pertama Form DGT-1 dan meminta Pejabat yang berwenang/Otoritas Pajak di Negara berwenang di negara mitra P3B. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Pajak Belgia telah memberikan konfirmasi bahwa Sabelfi SNC adalah wajib pajak di Belgia;
-
Mengisi dan menandatangani lembar kedua dengan lengkap;
 
 
bahwa meskipun Pemohon Banding belum mengisi lembar I form DGT-1 nomor 5 s/d 7, namun informasi tersebut sehubungan dengan data Pemohon Banding sebagai pemotong pajak yang mana telah diketahui oleh Kantor Pajak melalui data NPWP yang disahkan oleh KPP PMA 1;
 
bahwa Form DGT-1 telah dilaporkan tepat pada waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 (dan SE-114/PJ./2009), yaitu di masa terutangnya pajak;
 
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi sengketa adalah pengenaan tarif PPh Pasal 26, yaitu menurut Terbanding tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sementara Pemohon Banding menggunakan tarif sebesar 10% berdasarkan Pasal 11 ayat (2) P3B antara Indonesia dengan Belgia;
 
1.
Transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd. sebesar Rp226.485.395,00
 
bahwa atas transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd. sebesar Rp226.485.395,00, Pemohon Banding telah melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2011 dan Pemohon Banding telah memotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 10%;
 
bahwa menurut Terbanding, atas transaksi tersebut seharusnya dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang terkait transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd. sebesar Rp226.485.395,00;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa tarif yang dikenakan atas transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd. adalah tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo yaitu sebesar 20%;
 
bahwa dengan demikian PPh Pasal 26 atas transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd. adalah sebesar Rp226.485.395,00 x 20% = Rp45.297.079,00;
 
 
2.
Technical Fee (Royalty) sebesar Rp878.280.295,00
 
bahwa menurut Terbanding, transaksi Technical Fee (Royalty) sebesar Rp878.280.295,00 merupakan obyek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26;
 
bahwa menurut Pemohon Banding:
 
-
biaya royalti ditagihkan dalam mata uang Euro sedangkan pembukuan dan pemotongan pajak PPh Pasal 26 dilakukan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan mata uang Rupiah;
 
-
konversi atas jumlah biaya royalti dari mata uang euro untuk tujuan pembukuan dan pemotongan pajak dilakukan dengan menggunakan kurs yang berbeda, sehingga sangatlah wajar apabila terdapat selisih antara biaya dalam pembukuan dan biaya royalty yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26;
 
-
selisih sebesar Rp878.280.295,00 tersebut disebabkan karena perbedaan kurs. Dengan demikian kurs tersebut bukan merupakan biaya royalti yang belum dikenakan PPh Pasal 26;
 
 
 
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait transaksi tersebut terutama terkait dengan pencatatan dan perhitungan perbedaan kurs;
 
bahwa oleh karena tidak terdapat bukti-bukti atas perbedaan nilai kurs a quo, maka Majelis tidak dapat meyakini dalil Pemohon Banding;
 
bahwa Majelis berpendapat transaksi Technical Fee (Royalty) sebesar Rp878.280.295,00 merupakan obyek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26 sehingga tarif yang dikenakan atas transaksi tersebut adalah tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo yaitu sebesar 20%;
 
bahwa dengan demikian PPh Pasal 26 atas Technical Fee (Royalty) adalah sebesar Rp878.280.295,00 x 20% = Rpl 75.656.059,00;
 
 
3.
Interest Fee sebesar Rp22.761.144.388,00
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti terkait dengan transaksi Interest Fee sebesar Rp22.761.144.388,00;
 
bahwa menurut Terbanding, transaksi Interest Fee sebesar Rp22.761.144.388,00 merupakan obyek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait dengan transaksi Interest Fee sebesar Rp22.761.144.388,00;
 
bahwa Majelis berpendapat transaksi Interest Fee sebesar Rp22.761.144.388,00 merupakan obyek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26 sehingga tarif yang dikenakan atas transaksi tersebut adalah tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo yaitu sebesar 20%;
 
bahwa dengan demikian PPh Pasal 26 atas Interest Fee adalah sebesar Rp22.761.144.388,00 x 20% = Rp4.552.228.878,00;
 
 
4.
Interest Fee kepada Sabelfi SNC sebesar Rp45.872.146.336,00
 
bahwa atas transaksi Interest Fee kepada Sabelfi SNC sebesar Rp45.872.146.336,00, Pemohon Banding telah melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember 2011 dan Pemohon Banding telah memotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 10% yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian atas COD dan Form DGT-1 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011
 
bahwa pada Certificate of Residence yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011 dicantumkan Tahun Pajak 2010 dan tidak dilampiri dengan Form DGT-1, sehingga Terbanding berpendapat bahwa Certificate of Residence tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B untuk Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
Masa Pajak Juli, September, Oktober, dan Desember 2011
 
bahwa Form DGT-1 yang dilampirkan Pemohon Banding tertanggal 25 Juli 2011 dan berlaku selama 1 (satu) tahun, sehingga untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 Form DGT-1 tersebut yang digunakan oleh Pemohon Banding menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26;
 
bahwa akan tetapi, Form DGT-1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian Form DGT-1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010;
 
bahwa menurut Terbanding, oleh karena Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010, maka tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan adalah tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo yaitu sebesar 20%;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam mekanisme perundang-undangan yang ada, substansi dari P3B mempunyai kedudukan yang tidak dapat diubah oleh Undang-Undang Pajak setempat (Indonesia) beserta turunannya yang dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE) atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP);
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan perpajakan berkaitan dengan pembayaran bunga yang Pemohon Banding lakukan kepada Sabelfi SNC harus mengacu pada P3B yang berlaku, dalam hal ini adalah P3B Indonesia-Belgia;
 
bahwa Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan:
 
"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak"
 
bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, antara lain diatur mengenai hak pemajakan pemerintah Indonesia atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Pasal 32A Undang-Undang a quo tidak mengatur pedoman dan tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur hal tersebut;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 merupakan pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 menyebutkan:
 
Pasal 3:
"(1)
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
 
a.
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
 
b.
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
 
c.
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.
(2)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008"
 
Pasal 4:
"(1)
Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
 
a.
menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
b.
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 
c.
telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
 
d.
telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
 
e.
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;"
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form-DGT 1) pada dasarnya adalah surat keterangan domisili yang harus diisi dengan lengkap oleh pihak Wajib Pajak Luar Negeri dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara tempat dimana Wajib Pajak Luar Negeri tersebut berdomisili;
 
bahwa dengan demikian, Form-DGT 1 ini merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pemenuhan Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia dengan Belgia;
 
bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa Certificate of Residence yang dilampirkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret, April, dan Juni 2011 tidak dilampiri dengan Form DGT-1;
 
bahwa untuk Masa Pajak Juli, September, Oktober, dan Desember 2011, Form DGT-1 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak diisi lengkap sesuai dengan tata cara pengisian Form DGT-1 yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 a quo;
 
bahwa Form DGT-1 yang tidak diisi adalah angka (5), (6), dan (7) halaman 1 (satu) Form DGT-1;
 
bahwa angka (5), (6), dan (7) tersebut seharusnya diisi dengan:
(5)
diisi dengan NPWP Pemotong Pajak di Indonesia,
(6)
diisi dengan Nama Pemotong Pajak di Indonesia,
(7)
diisi dengan Alamat Pemotong Pajak di Indonesia;
 
 
bahwa oleh karena sebagian Form DGT-1 tidak dilampirkan oleh Pemohon Banding dan sebagian lagi tidak diisi oleh WPLN dengan langkap, maka menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 a quo;
 
bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 a quo, tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan adalah tarif yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 20%;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, PPh Pasal 26 atas Interest Fee kepada Sabelfi SNC adalah sebesar Rp45.872.146.336,00 x 20% = Rp9.174.429.267,00;
 
Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas sengketa tarif, maka Majelis berkesimpulan bahwa tarif yang dikenakan adalah tarif yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 20%;
 
bahwa obyek yang dikenakan tarif sebesar 20% sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 
No
DPP PPh Pasal 26
Nilai Obyek (Rp)
Tarif PPh
Pasal 26
PPh Pasal 26 terutang (Rp)
1.
transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd.
226.485.395,00
20%
45.297.079,00
2.
Technical Fee (Royalty)
878.280.295,00
20%
175.656.059,00
3.
Interest Fee
22.761.144.388,00
20%
4.552.228.878,00
4.
Interest Fee kepada Sabelfi SNC
45.872.146.336,00
20%
9.174.429.267,00
 
Jumlah
69.738.056.414,00
 
13.947.611.283,00
   
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding m1 tidak terdapat sengketa mengenai jumlah kredit pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
 
Memperhatikan, penjelasan dan fakta persidangan serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berketetapan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 dan PPh Pasal 26 terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding
Rp
119.011.227.705,00
 
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Rp
47.732.899.666,00
(-)
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis
Rp
71.278.328.039,00
 
   
bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 26 terutang menurut Majelis dapat dirinci sebagai berikut:
 
No
DPP PPh Pasal 26
Nilai Obyek (Rp)
Tarif PPh
Pasal 26
PPh Pasal 26 terutang (Rp)
1.
transaksi dengan Jumewah Shipping Sdn. Bhd.
226.485.395,00
20%
45.297.079,00
2.
Technical Fee (Royalty)
878.280.295,00
20%
175.656.059,00
3.
Interest Fee
22.761.144.388,00
20%
4.552.228.878,00
4.
Interest Fee kepada Sabelfi SNC
45.872.146.336,00
20%
9.174.429.267,00
5.
transaksi dengan AC Nielsen Marg Private Ltd.
69.608.996,00
20%
13.921.799,00
6.
transaksi dengan TNS India Private Limited
26.007.984,00
20%
5.201.597,00
7.
transaksi dengan Agarwal Placement
82.588.800,00
20%
16.517.760,00
8.
transaksi dengan Cell Asia Limited
1.180.825.625,00
20%
236.165.125,00
9.
Transaksi dengan Aspen Technology Service Corp.
181.240.220,00
20%
36.248.044,00
 
Jumlah
71.278.328.039,00
 
14.255.665.608,00
   
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
   
MENGADILI
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-516/WPJ.01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/11/123/14 tanggal 07 Maret 2014 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 atas nama PT. Lafarge Cement Indonesia, NPWP:01.000.660.9-123.001, beralamat di Jalan Ujung Baru Belawan, Belawan II, Medan 20412, sehingga Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak
Rp
71.278.328.039,00
 
PPh Pasal 26 yang terutang dengan tarif 20%
Rp
14.255.665.608,00
 
Kredit Pajak
Rp
4.917.917.496,00
(-)
Pajak yang kurang dibayar
Rp
9.337.748.112,00
 
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Rp
4.482.119.094,00
(+)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
13.819.867.206,00
 
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP., M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Rahmaida, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti,
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
Naseri, S.E., M.Si.
ttd
R. Aryo Hatmoko, S.IP., M.M.
 
HAKIM KETUA
ttd
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Rahmaida, S.H., M.Kn.
 
Putusan Namor PUT-094202.36/2011/PP/M.IVA Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Sena S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
R. Arya Hatmoko, S.IP., M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
 
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
Naseri, S.E., M.Si.
ttd
R. Arya Hatmoko, S.IP., M.M.
 
HAKIM KETUA
ttd
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M.
 
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Pajak,
Dendi Agung Wibawa, S.H., M.H
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File