Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Final Pasal 23/26
28 Mei 2021 | View: 236
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-010525.35/2018/PP/M.IA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
 PPh Final Pasal 23/26
 
TAHUN/MASA PAJAK
Desember 2015
 
POKOK SENGKETA
bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,-
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 010525.35/2018/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Step Oiltools, NPWP: 02.875.201.2-014.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.12, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Grant Stewart Kinghorn, Jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Step Oiltools Nomor 14 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-00799/PP/BR/2019 tanggal 16 Mei 2019;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-787/WPJ.04/2019 tanggal 15 Maret 2019;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor: 024/PTSO/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
  • Telah membaca Pendapat Akhir Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 24 Januari 2020;
  • Telah membaca Pendapat Akhir Terbanding tanpa nomor tanggal 27 Januari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
(Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak
 
46.989.655.343
2.
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
 
8.559.864.944
3.
Kredit pajak:
 
 
 
a.
PPh yang Ditanggung Pemerintah
0
 
 
b.
Setoran Masa
0
 
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
0
 
 
d.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
0
 
 
e.
Lain-lain
0
 
 
f.
Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ....
0
 
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)
 
0
4.
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)
 
8.559.864.944
5.
Sanksi administrasi:
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
3.252.748.679
 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
0
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
0
 
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)
 
3.252.748.679
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)
 
11.812.613.623
7.
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Pemeriksaan
 
0
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 permohonan Pemohon Banding tersebut dikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
46.989.655.343
(737.458.089)
46.252.197.254
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
8.559.864.944
(147.491.618)
8.412.373.326
Kredit Pajak
-
-
-
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya
-
-
-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar
8.559.864.944
(147.491.618)
8.412.373.326
Sanksi Administrasi
3.252.748.679
(56.046.815)
3.196.701.864
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
11.812.613.623
(203.538.433)
11.609.075.190
 
namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan surat Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018 mengajukan Banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 100/PTSO/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING (dalam Surat Banding)
 
 
1.
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:
"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."
 
Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU PP") menyatakan sebagai berikut:
"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak."
 
bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap 1 Keputusan Keberatan yaitu Surat Keputusan DJP No. KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 07 September 2018 kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) UU PP.
 
 
2.
Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut."
 
Pasal 32 ayat (1) dan (4) UU KUP menyatakan sebagai berikut:
"(1)
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus"
"(4)
Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Pasal 35 ayat (2) UU PP menyatakan sebagai berikut:
"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."
 
bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya kami lampirkan dalam Surat Banding ini. Adapun Keputusan Keberatan yang dikirim kepada kami melalui pas, telah kami terima pada tanggal 13 September 2018, sedangkan Surat Banding ini kami ajukan pada tanggal 05 Desember 2018. Surat Banding ini ditandatangani oleh Grant Stewart Kinghorn yang bertindak selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 06 Maret 2017 (Lampiran C). Dengan demikian, Surat Banding kami telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 UU KUP, serta Pasal 35 ayat (2) UU PP;
 
 
3.
Pasal 36 ayat (4) UU PP menyatakan sebagai berikut:
"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."
 
Pasal 27 ayat (5b) meyatakan sebagai berikut:
"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
 
bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp11.609.075.190,00 Namun sebagaimana telah disebutkan pada UU PP Pasal 27 ayat (5b), jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut tidak termasuk dalam hutang pajak, sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU PP;
 
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU PP. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;
 
 
LATAR BELAKANG DAN URAIAN ATAS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK No. KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 07 September 2018 (dalam Surat Banding)
 
Berikut Pemohon Banding sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan banding:
 
 
1.
bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan ("KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan") telah melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23/26 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2015. Sebagai hasil dari Pemeriksaan tersebut, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang salah satunya adalah SKPKB PPh Pasal 23/26 No. 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Desember 2015 adalah sebesar Rp11.812.613.623,00 Adapun rincian SKPKB PPh Pasal 23/26 tersebut adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Wajib Pajak
Fiskus
Koreksi
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak
-
46.989.655.343
 
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
-
8.559.864.944
8.559.864.944
3
Kredit pajak:
 
 
 
 
a.
PPh yang Ditanggung Pemerintah
-
-
 
 
b.
Setoran Masa
-
-
 
`
c.
STP (pokok kurang bayar)
-
-
 
 
d.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
-
-
 
 
e.
Lain-lain
-
-
 
 
f.
Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ....
-
-
 
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)
-
-
 
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)
-
8.559.864.944
 
5
Sanksi administrasi:
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
3.252.748.679
 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
-
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
-
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
-
 
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)
-
3.252.748.679
 
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)
-
11.812.613.623
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan ringkasan SKPKB PPh Pasal 23/26 di atas, koreksi yang dilakukan Pemeriksa secara umum terdiri dari 1 (satu) objek dengan rincian sebagai berikut:
 
No
OBJEK KOREKSI
JUMLAH KOREKSI
(Rp)
KETERANGAN KOREKSI
1
PPh Pasal 23/26 Final yang terhutang
8.559.864.944
Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 dengan nomor laporan ST-3633/WPJ.04/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, didapatkan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan objek pajak PPh Pasal 26 berupa Bunga sebesar Rp3.842.443.737,- dan Royalti sebesar Rp1.185.437.760,­- dengan total Rp5.152.322.865,- Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Pajak 2015, diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Akan tetapi Pemohon Banding berpendapat bahwa saat terhutangnya PPh Pasal 26 bukan pada saat biaya tersebut diakui.
 
 
3.
bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 No. 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 melalui Surat No. 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 kepada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp507.501.590,- dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Pos yang dikoreksi
Koreksi berdasar SKPKB PPh 23/26
(Rp)
WP SETUJU dan tidak mengajukan keberatan
(Rp)
WP TIDAK SETUJU dan mengajukan keberatan
(Rp)
1
PPh Pasal 23/26 Final yang terhutang
11.812.613.623
507.501.590
11.305.112.033
 
 
4.
bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon Banding menerima Surat No. S-2110/WPJ.04/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I ("Kanwil DJP Jakarta Selatan I"). Berdasarkan Daftar Hasil Penelitian yang dilampirkan pada surat tersebut, Peneliti Keberatan mengabulkan sebagian permohonan Keberatan Pemohon Banding;
 
 
5.
bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan tertulis atas Hasil Penelitian Keberatan tersebut melalui Surat tertanggal 05 September 2018. Dalam surat tersebut, Pemohon Banding mengungkapkan bahwa pada intinya Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Peneliti Keberatan dalam mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;
 
 
6.
bahwa pihak Terbanding kemudian menerbitkan Keputusan Keberatan No. KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 07 September 2018 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 September 2018 pada intinya memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak
46.989.655.343
(737.458.089)
46.252.197.254
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
8.559.864.944
(147.491.618)
8.412.373.326
Kredit Pajak
-
-
-
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya
-
-
-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar
8.559.864.944
(147.491.618)
8.412.373.326
Sanksi Administrasi
3.252.748.679
(56.046.815)
3.196.701.864
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
11.812.613.623
(203.538.433)
11.609.075.190
 
POKOK SENGKETA DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING (dalam Surat Banding)
 
Berdasarkan SPUH:
 
1.
Sengketa: Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar IDR23.237.241.854,­-
 
bahwa atas sengketa ini, dasar dilakukannya koreksi menurut Terbanding, dan Alasan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
 
 
Menurut Terbanding
 
 
 
a.
Dasar hukum:
 
 
i.
Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) UU KUP
 
 
ii.
Pasal 26 ayat (1) UU PPh
 
 
iii.
Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010
 
 
iv.
Surat Edaran Nomor SE-16/PJ.22/1987
 
 
 
 
 
b.
Bahwa berdasarkan pencatatan General Ledger terdapat Objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:
 
-
Akun (2120141) Commision exp rental
Rp
958.237.055
-
Akun (2130131) Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
-
Akun (4295241) Management Fees lnterco Ex
Rp
9.062.160.980
-
Akun (4310241) Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
-
Akun (7610201) Payable: lnterco T/NT
Rp
35.581.946.014
Total Objek PPh Pasal 26
Rp
52.141.978.208
 
 
 
 
c.
bahwa berdasarkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2015 diketahui Pemohon Banding telah melaporkan objek PPh pasal 26 sebagai berikut:
 
 
-
Bunga sebesar Rp3.842.443.737,- (Masa Pajak Maret 2015)
 
 
-
Royalti sebesar Rp1.185.437.760,- (Masa Pajak Maret 2015 dan Oktober 2015)
 
 
Sehingga total Objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp5.152.322.865,-
 
 
 
 
d.
bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis".
 
 
 
 
e.
Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding mengenai saat terutangnya PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding adalah bukan saat biaya diakui. Sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (4) PP 94 Tahun 2010 bahwa " ... saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur."
 
Hal tersebut juga dipertegas dengan Surat Edaran Nomor SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang menyatakan ... dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah menggunakan metode "cash basis" atau "accrual basis";
 
 
 
 
f.
bahwa berdasarkan data dan dokumen yang telah diberikan oleh Pemohon Banding, bahwa untuk akun Consumable Prov of Services (2130131) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian spare part langsung pakai, tidak terdapat jasa atas pembelian spare part tersebut. Dokumen invoice, pembayaran dan rincian spare part yang dibeli oleh Pemohon Banding menunjukkan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian barang (spare part) langsung pakai. Atas koreksi terhadap transaksi Consumable Prov Services sebesar Rp737.458.089,00 Terbanding berpendapat bahwa transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26;
 
 
 
 
g.
Sehingga dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa terdapat kesalahan atas koreksi objek Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017. Sehingga penghitungan objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding menjadi sebesar Rp46.252.197.254,00;
 
 
 
 
h.
bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Terbanding mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dan mengurangkan koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 menjadi sebesar Rp46.252.197.254,00;
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding mengenai koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp46.252.197.254,00 tersebut. Adapun alasan banding kami adalah sebagai berikut:
 
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh), menyatakan sebagai berikut:
"(1)
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
a.
dividen;
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
c.
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
e.
hadiah dan penghargaan;
 
f.
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 
g.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 
h.
keuntungan karena pembebasan utang."
 
 
 
Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, menyatakan sebagai berikut:
"(4)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
a.
dibayarkannya penghasilan;
 
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
 
d.
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu."
 
 
 
 
 
Berkaitan dengan saat terutang PPh Pasal 26 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam ayat (1) bahwa PPh Pasal 26 terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo. Sehingga saat terutangnya PPh Pasal 26 bukan berdasarkan saat biaya diakui, namun terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 
bahwa perlu diketahui bahwa Terbanding menetapkan objek pajak PPh Pasal 26 dari akun laba rugi dan neraca dimana hal tersebut merugikan Pemohon Banding karena mengakibatkan adanya kelebihan penetapan objek pajak;
 
Selain itu, menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena dalam akun Payable lnterco T/NT terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 26;
 
Lebih lanjut, Pemohon Banding juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda Pasal 7 Ayat (1) mengungkapkan bahwa:
"Laba perusahaan dari salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya."
 
Selain itu, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pasal 7 Ayat (1) juga mengungkapkan bahwa:
"Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali Jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut."
 
bahwa berdasarkan peraturan di atas, atas nilai Rp23.014.955.400,- terkait Payable lnterco T/NT adalah jelas pendapatan bagi Step Oiltools B.V dan Step Oiltools Pte Ltd yang merupakan wajib pajak Luar Negeri, dimana hak pemajakkan atas pendapatan tersebut tidak berada di Indonesia, dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk usaha tetap sebagaimana disebutkan di atas;
 
Lebih lanjut, untuk biaya lainnya yang terutang PPh Pasal 26 telah Pemohon Banding lakukan Pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh dan telah disetorkan ke kas negara;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp46.252.197.254,- seharusnya dibatalkan;
 
 
KESIMPULAN (dalam Surat Banding)
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:
1.
bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;
 
 
Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
 
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
 
 
2.
Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang yang sebagai berikut:
 
No
Uraian
Wajib Pajak
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak
23.014.955.400
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
610.234.241
3
Kredit pajak:
 
 
a.
PPh yang Ditanggung Pemerintah
-
 
b.
Setoran Masa
242.479.466
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
-
 
d.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
-
 
e.
Lain-lain
-
 
f.
Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ....
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)
242.479.466
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)
367.754.775
5
Sanksi administrasi:
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)
139.746.815
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)
507.501.590
 
 
Demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan harapan mendapat pertimbangan dengan penuh keadilan dari Majelis.
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Fotokopi SKPKB Nomor: 00001/245/15/014/17 Tanggal 18 Juli 2017;
Bukti P-2.
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018;
Bukti P-3.
Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
Bukti P-4.
Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Step Oiltools Nomor 14 tanggal 6 Maret 2017;
Bukti P-5.
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-107/WPJ.04/KP.07.05/2017 tanggal 20 Juni 2017;
Bukti P-6.
Bukti Penerimaan Negara senilai Rp507.501.590,00 NTPN F5EAC51TVOV4FSHF;
Bukti P-7.
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-2110/WPJ.04/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (dilampiri Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan);
Bukti P-8.
Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tanggal 5 September 2018;
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-787/WPJ.04/2019 tanggal 15 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Uraian Banding)
1.
bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang diterima Pengadilan Pajak tanggal 6 Desember 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
a.
bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
b.
bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Keputusan yang disbanding;
 
c.
bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
 
d.
bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, berdasarkan penelitian Pemohon Banding mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Keberatan yaitu tanggal 13 September 2018;
 
e.
bahwa surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/201 8 tanggal 7 September 2018;
 
f.
bahwa surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, karena jumlah pajak yang disetujui dalam pembahasan akhir Rp0,00;
 
g.
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding yaitu Grant Stewart Kinghorn selaku Direktur PT Step Oiltools;
2.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka berikut ini Terbanding sampaikan uraian banding untuk memenuhi surat Pengadilan Pajak;
 
 
URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001 /245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 masa pajak Desember 2015 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Nomor: LAP-222/WPJ.04/KP.0705/2017 tanggal 17 Juli 2017;
 
 
2.
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 Tahun Pajak Desember 2015 yang diterima KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan tanggal 13 Oktober 2017;
 
 
3.
bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar
8.559.864.944
(147.491.618)
8.412.373.326
Sanksi Administrasi
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
3.252.748.679
(56.046.815)
3.196.701.864
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
0
0
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
11.812.613.623
(203.538.433)
11.609.075.190
 
 
ANALISA POKOK SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Pokok Sengketa
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut
Koreksi Yang Diajukan Banding
(Rp)
Keputusan Keberatan
(Rp)
Pemohon Banding
(Rp)
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
46.252.197.254
23.014.955.400
23.237.241.854
2
PPh Pasal 26 yang terutang
8.412.373.326
610.234.241
7.802.139.085
3
Kredit Pajak:
 
 
 
 
a
PPh Ditanggung Pemerintah
0
0
0
 
b
Setoran masa
0
242.479.466
242.479.466
 
c
STP (pokok kurang bayar)
 
 
0
 
d
Kompensasi kelebihan dari masa Pajak
0
0
0
 
e
Lain-lain
0
0
242.479.466
 
f
Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak
0
0
0
 
g
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
0
242.479.466
242.479.466
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g)
8.412.373.326
367.754.775
8.044.618.551
5
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
a
Bunga Pasal 13 (2) KUP
3.196.701.864
139.746.815
3.056.955.049
 
b
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
0
0
 
c
Bunga Pasal 13 (5) KUP
0
0
 
 
d
Kenaikan Pasal 13A KUP
0
0
 
 
e
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
3.196.701.864
139.746.815
3.056.955.049
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5e)
11.609.075.190
507.501.590
11.101.573.600
 
Dasar Hukum (dalam Surat Uraian Banding)
Ketentuan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa yang diajukan keberatan, antara lain:
 
 
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. mengatur antara lain:
 
Pasal 28 ayat (5)
"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas."
 
Pasal 28 ayat (7)
"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";
 
 
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur antara lain:
 
Pasal 26 ayat (1)
"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
a.
dividen;
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
c.
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
e.
hadiah dan penghargaan;
 
f.
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 
g.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang"
 
 
 
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun berjalan mengatur antara lain:
 
Pasal 15 ayat (4)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
a.
dibayarkannya penghasilan
 
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
 
 
 
 
Penjelasan:
"Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya) ....
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.;
 
 
 
4.
Surat Edaran Nomor SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23/26-16) yang menyatakan hal berikut:
". .. dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis". Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan don yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan. Untuk jelasnya dst.
 
 
Tanggapan Terbanding (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas.
 
 
2.
bahwa berdasarkan perjanjian Pemohon Banding dengan perusahaan induk yaitu Step Oiltools B.V (Management Services Agreement) diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
-
Sebagaimana yang diatur selama perjanjian ini, Step Oiltools BV harus menyediakan jasa perusahaan pada setiap negara dan tiap negara regional sebagai pemberi jasa/penyedia servis harus memberikan jasa/servis kepada perusahaan-perusahaan yang relevan yang masih dalam satu group BV. Dalam hal ini BV dan negara afiliasi penyedia jasa melakukan pemeliharaan atas staf personel yang memadai dan efisien dan menjaga peralatan serta material yang baik kepada perusahaan penerima. Perusahaan penerima jasa harus menyediakan semua informasi, dokumentasi dan bahan-bahan yang diminta secara tepat waktu kepada BV atau perusahaan penyedia jasa regional yang relevan dalam proses pemberian jasa (servis). ("During the term of this Agreement, BV shall provide or procure the provision of Corporate Services to each Company, and each Regional Service Provider shall provide or shall procure the provision of Regional Services to the relevant Companies within its BV group region. BV, or the relevant Regional Service Provider, as the case may be, shall or shall cause its Affiliates to, at all times maintain a staff of adequate and efficient personnel, and will maintain appropriate equipment and materials, to provide the Services to the Company, and the Company shall provide, on a timely basis, all information, documentation, and materials required or requested by BV or the relevant Regional Service Provider to allow it to provide the Services.')
 
-
bahwa dalam hal pembayaran (Schedule 3), Setiap negara berjanji dan menyetujui untuk membayar biaya kepada BV atas jasa-jasa yang disediakan atau diberikan dan pembayaran dalam US Dollar. ("Each Company undertakes and agrees to pay to BV a Corporate Fee for the Corporate Services to be provided or performed hereunder denominated and payable in United States Dollars equal to the aggregate of.")
 
-
bahwa dalam penghitungan total biaya yang timbul dari BV atau perusahaan regional terkait penyedia layanan, BV atau penyedia jasa terkait harus termasuk keseluruhan biaya atas pemberi jasa atau kelompok regional terkait dan termasuk semua afiliasi yang ikut serta dan terkait dalam memberikan jasa tetapi tidak terbatas pada seluruh administrasi, personel, overhead dan biaya operasional (termasuk depresiasi) personel , dihitung tanpa duplikasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; ("In calculating the Total Costs incurred by BV or the relevant Regional Service Provider in providing services, BV or the relevant Service Provider shall include all its costs of providing Services of the group or the relevant regional group, as the case may be, and those of any relevant Affiliate engaged by it to provide the Services, including, but not limited to all administrative, personnel, overhead and operating (including depreciation) costs of such personnel, calculated without duplication in accordance with generally accepted accounting principles.")
 
 
 
3.
bahwa berdasarkan General Ledger yang disajikan oleh Pemohon Banding terdapat biaya-biaya yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding yang merupakan objek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26 tahun pajak 2015. Akun-akun tersebut sebagai berikut:
 
-
Akun (2120141) Commision exp rental sebesar
Rp
958.237.055
-
Akun (2130131) Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
-
Akun (42173) Management Fees lnterco Exp
Rp
9.062.160.980
-
Akun (4310241) Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
-
Akun (7610201) Payable: lnterco T/NT
Rp
35.581.946.014
Total Objek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan
Rp
52.141.978.208
 
 
4.
bahwa atas Akun (2130131) Consumable - Prov of Services sebesar Rp737.458.089,00. Berdasarkan keterangan Pemohon Banding, diketahui bahwa akun tersebut merupakan pembelian spare part langsung pakai (consumable), dengan rincian koreksi sebagai berikut:
 
Account
G/L Account Name
Description
Amount
Currency Amount
2130131
Consumable - Prov of Services
Invoice PIV1500373
3.458,13
44.620.943
2130131
Consumable - Prov of Services
Invoice PIV1500374
53.377,88
688.745.461
2130131
Consumable - Prov of Services
Invoice PIV1500452
310,15
4.091.685
Total Commision Exp Rental
57.146,16
737.458.089
 
 
 
bahwa biaya Consumable-Prov of Services sebesar Rp737.458.089 merupakan biaya pembelian spare part langsung habis pakai yang digunakan untuk penggantian spare part yang rusak saat terjadi perbaikan alat atau biaya penggantian (reimbursement of expenses) spare part yang telah dibeli oleh Step Oiltools Pte Ltd Singapura. Atas koreksi akun ini, Terbanding telah melakukan penelitian terhadap dokumen terkait dan berkesimpulan bahwa biaya tersebut bukan termasuk obyek PPh Pasal 26. Atas Akun (2130131) Consumable - Prov of Services sebesar Rp737.458.089,00 dikurangkan dari obyek PPh Pasal 26;
 
 
5.
bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 sebagai berikut:
 
Uraian
DPP
PPh terutang
SPT PPh Pasal 23/26 Masa Maret 2015:
 
 
 
 
a
Bunga
Rp
3.842.443.737
Rp
384.244.374
b
Royalti
Rp
124.441.368
Rp
18.666.205
SPT PPh Pasal 23/26 Masa Oktober 2015:
 
 
 
 
-
Royalti
Rp
1.185.437.760
Rp
177.815.664
Total Objek PPh Pasal 23/26 cfm SPT
Rp
5.152.322.865
Rp
580.726.243
 
 
 
bahwa Total Objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 23/26 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp5.152.322.865,00. Atas pelaporan Objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan pada masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak pernah melampirkan Surat Keterangan Domisili atas objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan;
 
 
6.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Obyek PPh Pasal 26 yang menjadi sengketa menjadi:
 
Total Objek PPh Pasal 26 cfm Pemeriksa:
Rp
52.141.978.208
Objek PPh Pasal 26 cfm SPT
Rp
5.152.322.865
Consumable-Prov of Services
Rp
737.458.089
Obyek PPh Pasal 26 menurut Terbanding
Rp
46.252.197.254
 
 
7.
Sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 bahwa:
"... saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur."
 
Hal tersebut juga dipertegas pada Surat Edaran Nomor SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang menyatakan
"... dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis".
 
bahwa atas ketentuan tersebut, Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran;
 
 
8.
bahwa berdasarkan dokumen form DGT1 (Certificate Of Domicile Of Non Resident For Indonesia Withholding Tax) antara Pemohon Banding dengan negara Singapore, bahwa perjanjian tersebut baru ditandatangani 27 September 2017 sedangkan periode berlaku untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Form dokumen DGT1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Terbanding;
 
 
9.
bahwa berdasarkan dokumen form DGT1 (Certificate Of Domicile Of Non Resident For Indonesia Withholding Tax) antara Pemohon Banding dengan negara Belanda (Netherlands), bahwa perjanjian tersebut baru ditandatangani 02 Maret 2016 sedangkan periode berlaku untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Form dokumen DGT1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Terbanding;
 
 
10.
bahwa terkait pernyataan Pemohon Banding yang menyebutkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, Terbanding tidak dapat mempertimbangkan pernyataan Pemohon Banding tersebut dikarenakan tidak didukung oleh dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Domisili atau form DGT1 yang telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan;
 
 
11.
bahwa terkait pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan untuk biaya lainnya yang terutang PPh Pasal 26 telah Pemohon Banding lakukan Pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh dan telah disetorkan ke kas negara, Terbanding menyatakan bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan penyetoran PPh Pasal 26 selain yang telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 23/26 tidak diberikan kepada Terbanding saat keberatan. Pemohon Banding harus membuktikan bahwa objek PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,00 yang dipertahankan oleh Terbanding merupakan objek yang bukan terutang PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding;
 
 
Kesimpulan (dalam Surat Uraian Banding)
a.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal;
b.
bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
c.
bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan yang dapat mendukung permohonan banding Pemohon Banding;
d.
bahwa Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
 
Usul (dalam Surat Uraian Banding)
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:
a.
Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 Masa Pajak Desember 2015 atas nama Pemohon Banding;
b.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti T-1.
Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018;
Bukti T-2.
Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
Bukti T-3.
SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017;
 
 
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
 
 
Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya Nomor: 024/PTSO/IV/2019 tanggal 25 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa pada dasarnya Pemohon banding tidak setuju terhadap uraian yang diberikan oleh Terbanding atas koreksi atas Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar IDR23.237.241.854,- dan adapun alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding pada dasarnya telah Pemohon Banding uraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Permohonan Banding No. 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018;
 
Adapun ketidaksetujuan Pemohon Banding kembali Pemohon Banding uraikan dalam surat bantahan ini sebagai berikut:
 
 
1.
Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar IDR23.237.241.854,-
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding mengenai Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar IDR23.237.241.854,- tersebut. Adapun alasan banding kami adalah sebagai berikut:
 
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh), menyatakan sebagai berikut:
"(1)
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
a.
dividen;
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
c.
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
e.
hadiah dan penghargaan;
 
f.
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 
g.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 
h.
keuntungan karena pembebasan utang."
 
Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, menyatakan sebagai berikut:
"(4)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
a.
dibayarkannya penghasilan;
 
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu."
 
Berkaitan dengan saat terutang PPh Pasal 26 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam ayat (1) bahwa PPh Pasal 26 terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo. Sehingga saat terutangnya PPh Pasal 26 bukan berdasarkan saat biaya diakui, namun terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 
bahwa perlu diketahui bahwa Terbanding menetapkan objek pajak PPh Pasal 26 dari akun laba rugi dan neraca dimana hal tersebut merugikan Pemohon Banding karena mengakibatkan adanya kelebihan penetapan objek pajak;
 
Selain itu, menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena dalam akun Payable lnterco T/NT terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 26.
 
Lebih lanjut, Pemohon Banding juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda Pasal 7 Ayat (1) mengungkapkan bahwa:
"Laba perusahaan dari salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya."
 
Selain itu, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pasal 7 Ayat (1) juga mengungkapkan bahwa:
"Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut."
 
bahwa berdasarkan peraturan di atas, atas nilai Rp23.014.955.400,00 terkait Payable lnterco T/NT adalah jelas pendapatan bagi Step Oiltools B.V dan Step Oiltools Pte Ltd yang merupakan wajib pajak Luar Negeri, dimana hak pemajakkan atas pendapatan tersebut tidak berada di Indonesia, dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk usaha tetap sebagaimana disebutkan di atas;
 
Lebih lanjut, untuk biaya lainnya yang terutang PPh Pasal 26 telah Pemohon Banding lakukan Pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh dan telah disetorkan ke kas negara;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Banding;
 
 
KESIMPULAN (dalam Surat Bantahan)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Desember Tahun Pajak 2015 seharusnya adalah sebagai berikut:
 
No
Uraian
Wajib Pajak
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak
23.014.955.400
2
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
610.234.241
3
Kredit pajak:
 
 
a.
PPh yang Ditanggung Pemerintah
-
 
b.
Setoran Masa
242.479.466
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
-
 
d.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
-
 
e.
Lain-lain
-
 
f.
Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak ....
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)
242.479.466
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.g)
367.754.775
5
Sanksi administrasi:
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)
139.746.815
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)
507.501.590
 
bahwa demikian Surat Bantahan Pemohon Banding atas Surat Uraian Banding S-787/WPJ.04/2019 ini diajukan dengan harapan agar apa yang Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Banding maupun Surat Bantahan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya;
 
bahwa Pemohon Banding dalam bantahannya tidak melampirkan dokumen apapun;
 
Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan bandingnya, pada tanggal 27 Januari 2020 Pemohon Banding menyampaikan Pendapat Akhir Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 24 Januari 2020, yang isinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
1.
Koreksi atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp46.252.197.254,-
 
 
 
Menurut Terbanding
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 dengan mendasarkan pada akun-akun berikut ini:
 
Acc No.
Deskripsi
Menurut Terbanding
2120141
Commission exp. rental
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco-T/NT
35.581.946.014
Total Objek PPh Pasal 26
51.404.520.119
Total Objek PPh Pasal 26 Telah Dilaporkan pada SPT
5.152.322.865
Objek yang Belum Dilaporkan
46.252.197.254
 
Terbanding mendasarkan koreksi pada ekualisasi dengan akun-akun sebagaimana di atas. Adapun objek yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPh 26 adalah sebesar Rp5.152.322.865.
 
Dasar Hukum:
PPh Pasal 26 UU PPh
 
Penjelasan Pemohon Banding
 
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun persandingan objek PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
Tabel 1. Perbandingan sengketa Objek PPh 26
 
No. Akun
Deskripsi
Menurut
Terbanding
Menurut 
Pemohon Banding
Koreksi
Keterangan
2120141
Commission exp. rental
958.237.055
 
 
Akun Laba Rugi
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
 
 
Akun Laba Rugi
4310241
Interest - lnterco Advance
5.802.176.070
 
 
Akun Laba Rugi
7610201
Payable: lnterco-T/NT
35.581.946.014
28.167.278.265
 
Akun Neraca
Total Objek PPh Pasal 26
51.404.520.119
28.167.278.265
23.237.241.854
 
Total Objek PPh Pasal 26 Telah Dilaporkan pada SPT
5.152.322.865
5.152.322.865
 
 
Selisih
46.252.197.254
23.014.955.400
23.014.955.400
 
Total Koreksi Terbanding
 
46.252.197.254
 
 
Tabel 2. Detail Sengketa Objek PPh 26
 
lndeks
Akun
Deskripsi
Terbanding
Pemohon Banding
Koreksi
A
2120141
Commission exp. rental
958.237.055
-
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
-
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
5.802.176.070
-
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco- T/NT
35.581.946.014
28.167.278.265
7.414.667.749
Total Koreksi lndeks A
51.404.520.119
28.167.278.265
23.237.241.854
 
 
 
 
 
B
Objek PPh 26 Tahun 2015 (1)
 
28.167.278.265
 
Objek yang Telah Dilaporkan pada SPT (2)
 
5.152.322.865
 
Objek Management Fee Terutang PPh 26 - 0% (3 = 1 - 2)
 
23.014.955.400
 
Total Koreksi lndeks B
 
 
23.014.955.400
Total Koreksi Objek PPh 26 Menurut Terbanding (koreksi indeks A+ koreksi indeks B)
 
46.252.197.254
 
Sebelum membahas detail dari masing-masing koreksi sebagaimana ditunjukkan dalam kedua tabel di atas, Pemohon Banding ingin menjelaskan mengenai bidang usaha atau kegiatan usaha dari Pemohon Banding. Kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Banding bergerak pada bidang pengelolaan limbah sehubungan dengan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. Adapun substansi dari akun - akun yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
 
-
Commision Exp. Rental (2120141) merupakan biaya royalti atas persewaan mesin atau peralatan yang digunakan.
 
-
Management Fees Interco Exp (4295241) merupakan biaya sehubungan dengan jasa teknis penunjang kegiatan usaha banding yang disediakan oleh pihak luar negeri.
 
-
Interest - Interco Advance (4310241) merupakan biaya bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemohon Banding.
 
-
Payable: lnterco-T/NT (7610201) merupakan akun neraca yang mencatat utang Pemohon Banding atas transaksi dengan pihak luar negeri.
 
 
 
 
Lebih lanjut, Pemohon Banding sampaikan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
 
 
 
Koreksi yang Dilakukan oleh Terbanding Tidak Memperhatikan "Saat Terutang" untuk PPh Pasal 26 sesuai Ketentuan Perpajakan yang Berlaku
 
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dimana koreksi tersebut tidak mencerminkan saat terutang sesuai ketentuan perpajakan. Pemohon Banding telah secara konsisten dalam melakukan penyetoran PPh 26 mengikuti saat terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun saat terutang untuk PPh Pasal 26 diatur dalam ketentuan berikut:
 
Pasal 26 UU PPh:
''Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan."
 
Berdasarkan Pasal 26 UU PPh, saat terutang atas penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 26 dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu:
 
 
1.
saat dibayarkan atau
 
 
2.
saat disediakan untuk dibayarkan atau
 
 
3.
jatuh tempo pembayaran
 
 
 
 
 
 
Lebih lanjut, saat terutang atas PPh Pasal 26 sebagaimana disebutkan dalam UU PPh dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ("PP - 94") Pasal 15 ayat (4) PP - 94 bahwa:
"Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)."
 
Dalam hal ini, Pemohon Banding telah secara konsisten mengikuti "Saat Terutang" atas PPh Pasal 26 dengan merujuk pada saat pembayaran sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas. Secara tidak langsung, pendekatan yang digunakan Pemohon Banding adalah pendekatan neraca sehingga akun neracalah yang menjadi tolak ukur penentuan "Saat Terutang" dari PPh Pasal 26. Pemohon Banding pun sudah melakukan pembukuan sesuai dengan Prinsip Yang Berlaku Umum dan taat asas sehingga "Saat Terutang" atas PPh Pasal 26 yang Pemohon Banding gunakan pun sudah konsisten.
 
Sedangkan Terbanding menggunakan pendekatan laba rugi sekaligus pendekatan neraca dalam menentukan saat terutangnya PPh Pasal 26. Hal ini dapat dilihat dari akun-akun yang dikoreksi oleh Terbanding dimana akun laba rugi dan akun neraca dijadikan objek PPh Pasal 26 sekaligus. Pendekatan yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai "Saat Terutang" dari PPh Pasal 26. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi yang keliru karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berakibat pada ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding.
 
 
 
 
Koreksi yang Dilakukan oleh Terbanding merupakan Koreksi Obyek Pajak Ganda dan Tidak Mencerminkan Kondisi yang Sebenarnya
 
Sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada poin di atas, Terbanding tidak mengikuti atau memenuhi ketentuan perpajakan mengenai "Saat Terutang" PPh Pasal 26.
 
Sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2 di atas, Terbanding melakukan koreksi pada akun-akun yang tercantum pada laba rugi dan akun yang tercantum dalam neraca. Hal ini tentunya mengakibatkan objek pajak menurut Terbanding menjadi objek pajak ganda. Hal tersebut dapat terlihat pada mekanisme pencatatan atas biaya yang menjadi objek PPh Pasal 26 sebagai berikut.
 
Pemohon Banding melakukan pencatatan biaya baik atas biaya management fee, commission exp. rental maupun bunga atau interest dicatat berdasarkan invoice yang ditagihkan oleh pihak lawan transaksi. Dalam hal ini, Pemohon Banding memberikan contoh atas pencatatan yang dilakukan atas management fee yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV. Adapun tagihan atau invoice nomor SII521500049 yang Pemohon Banding jadikan contoh adalah invoice yang secara mutasi neraca diambil sebagai koreksi oleh Terbanding. Pencatatan biaya oleh Pemohon Banding bermula dari invoice yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV sebagai berikut:
 
 
Pemohon Banding ditagihkan atas management fee sebesar U5D136,592 dengan nomor invoice SII521500049 tertanggal 18 Juni 2015 dengan deskripsi yang tercantum dalam invoice adalah Corporate management service fee Q1 2015. Berdasarkan invoice tersebut, Pemohon Banding catat dalam pembukuan sebagai berikut:
 
Table Name
 
 
No. of Records
 
 
 
 
 
 
 
G/L Entry
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posting Date
Document No.
Description
 
G/L Account No.
Debit Amount
Credit Amount
VAT Amount
Quantity
Entry No.
External Doc. No.
18/06/15
PIN1500570
lnvoice PIV1500431
 
4295241
136,592.00
 
0.00
0
136191
SII511500049
18/06/15
PIN1500570
lnvoice PIV1500431
 
7610201
 
136.592.00
0.00
0
136192
SII511500049
 
Pemohon Banding mencatat invoice tersebut ke dalam akun 4295241 - Management Fees lnterco Exp yang merupakan akun laba rugi pada sisi debit sebesar USD136,592 dan sisi kreditnya adalah akun 7610201 - Payable: lnterco-T/NT yang merupakan akun neraca sebesar USD136,592. Pencatatan tersebut juga mencantumkan nomor invoice yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV dengan nomor SII521500049.
 
Atas invoice tersebut, Pemohon Banding bayarkan kepada Step Oiltools BV pada tahun 2015. Adapun pencatatan atas pembayaran tersebut, Pemohon Banding bukukan sebagai berikut:
 
Table Name
 
 
No. of Records
 
 
 
 
 
 
 
G/L Entry
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posting Date
Document No.
Description
 
G/L Account No.
Debit Amount
Credit Amount
VAT Amount
Quantity
Entry No.
External Doc. No.
09/07/15
PU1500149
SOBV: Royalty Payment to Romar period Feb '15
 
7610201
951.99
 
0.00
0
138982
 
09/07/15
PU1500149
SOBV . Interest Charge Q1 2015. Loan REF 20155601
 
7610201
96,890.31
 
0.00
0
138983
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Royalty Payment to Romar period Mar '15
 
7610201
1,053.98
 
0.00
0
138984
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Royalty Payment to Romar period Apr '15
 
7610201
1,019.99
 
0.00
0
138985
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Corporate Management Service Fee Q1 2015
 
7610201
136,592.00
 
0.00
0
138986
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Aker Rental Tools Insurance 1/4/15-31/3/16
 
7610201
6.790.00
 
0.00
0
138987
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Hyperpool & Vibrator Motor (SII561500004)
 
6620201
 
39,008.00
0.00
0
138988
 
09/07/15
PU1500149
SOBV: Offset AR-AP. PTSO-SOBV
 
6650201
 
204,290.27
0.00
0
138989
 
09/07/15
PU1500149
Residual caused Oy rounding or Additional-Currency
 
9180101
 
 
0.00
0
138990
 
 
Berdasarkan pencatatan tersebut, Pemohon Banding tidak hanya membayarkan atas tagihan dengan nomor invoice SII521500049 tetapi juga untuk invoice lainnya.
 
Pemohon Banding mencatat utang atas tagihan invoice SII521500049 yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV pada sisi debit akun 7610201 - Payable: lnterco-T/NT dan mencatat bank pada sisi kredit akun 6650201 - Bank USD. Atas pencatatan tersebut, Pemohon Banding mencantumkan deskripsi dalam pencatatan yang dilakukan dengan merujuk kepada deskripsi yang tercantum dalam invoice nomor SII521500049 yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV, yaitu: Corporate Management Service Fee Q1 2015.
 
Berdasarkan ilustrasi pencatatan yang Pemohon Banding sampaikan, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding menjadi koreksi yang ganda dikarenakan Terbanding menjadikan akun laba rugi dan akun neraca menjadi koreksi untuk satu objek atau satu invoice yang sama yang ditagihkan oleh Step Oiltools BV. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidaklah mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 
Koreksi ganda dan tidak memenuhi ketentuan mengenai "Saat Terutang" PPh Pasal 26 menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai rasa keadilan bagi Pemohon Banding.
 
 
 
 
Perbandingan Objek PPh Pasal 26 Menurut Pemohon Banding dengan Objek PPh Pasal 26 Menurut Terbanding
 
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksi objek PPh Pasal 26 yang disajikan dalam tabel berikut (objek PPh Pasal 26 sebelum dikurangkan dengan objek PPh Pasal 26 yang sudah dilaporkan pada SPT):
 
lndeks
Akun
Deskripsi
Terbanding
A
2120141
Commission exp. rental
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco-T/NT
35.581.946.014
Total Koreksi lndeks A
51.404.520.119
 
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang menjadikan akun 2120141 (Commission exp. Rental, 4295241 (Management Fees lnterco Exp) dan 431 0241 (Interest - lnterco Advance) sebagai objek PPh Pasal 26 untuk Tahun 2015. Akun laba rugi tersebut belum menjadi objek PPh Pasal 26 sebagaimana penjelasan Pemohon Banding pada poin di atas mengenai "Saat Terutang" PPh Pasal 26.
 
Merujuk pada "Saat Terutang" PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding seharusnya merujuk pada akun neraca, yaitu akun 7610201 (Payable: lnterco-T/NT). Akan tetapi, Pemohon Banding tidak setuju dengan nilai objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding sebesar Rp35.581.946.014 dikarenakan terdapat non objek PPh Pasal 26. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 
Akun
Deskripsi
Terbanding
Pemohon Banding
lndeks
Objek
Non Objek
7610201
Payable: lnterco-T/NT
35.581.946.014
5.152.322.865
-
1
23.014.955.400
-
2
-
7.414.667.749
3
Subtotal Objek dan Non Objek
35.581.946.014
28.167.278.265
7.414.667.749
 
Grand Total Objek PPh Pasal 26
35.581.946.014
 
 
Tabel di atas adalah persandingan objek PPh Pasal 26 selama Tahun 2015 menurut Terbanding dan Pemohon Banding.
 
Berdasarkan objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding sebesar Rp35.581.946.014, Pemohon Banding memisahkan kembali antara objek dan non objek PPh Pasal 26. Pemohon Banding mengakui total objek PPh Pasal 26 selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp28.167.278.265 dan terdapat non objek sebesar Rp7.414.667.749. Berikut Pemohon Banding jabarkan secara rinci untuk masing-masing indeks.
 
lndeks 1 merupakan objek Pajak PPh Pasal 26 yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26 selama Tahun 2015. Adapun objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan adalah royalti dan bunga atas pinjaman.
 
Lebih lanjut, indeks 2 merupakan objek Pajak PPh Pasal 26 berupa Management Fee yang diserahkan oleh Step Oi ltools BV. Atas Management Fee tersebut terutang PPh 26 dengan tarif 0%. Sesuai dengan ketentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, Management Fee merupakan bagian dari penyerahan jasa yang diserahkan dari Step Oiltools BV kepada Pemohon Banding. Merujuk kepada Article 7 P3B Indonesia - Belanda tentang Business Profit menyebutkan bahwa:
"The profits of an enterprise of one of the two States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment or are derived within such other State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kind as those effected, through the permanent establishment".
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan yang diterima oleh Step Oiltools BV dapat juga dikenakan pajak di Indonesia apabila Step Oiltools BV memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dalam hal ini, Step Oiltools BV tidak memiliki BUT di Indonesia sehingga hak pemajakan tersebut berada di Belanda. Oleh karena itu, pembayaran Management Fee tidak terhutang PPh Pasal 26 di Indonesia. Untuk membuktikan bahwa Step Oiltools BV merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari fasilitas sebagaimana tercantum dalam P3B, Pemohon Banding lampirkan DGT-1 Form yang ditandatangani oleh pihak berwenang di Belanda.
 
Dengan mendasarkan pada DGT-1 Form menunjukkan bahwa Step Oiltools BV merupakan tax resident di Belanda sehingga tarif yang dikenakan atas pembayaran Management Fee adalah 0%.
 
Sehubungan dengan koreksi Management Fee, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung atas koreksi biaya Management Fee berupa: a. Perhitungan Biaya Jasa Manajemen dengan rincian personil yang terlibat, fungsi yang dijalankan dan komposisi tanggungan biaya, Perjanjian Jasa Manajemen antara PT Step Oiltools dengan Step Oiltools B.V. dan/atau afiliasinya, Ringkasan Analisis Manfaat (Benefit Analysis) atas Jasa Manajemen Tahun 2015; b. Jurnal pencatatan, Payment Voucher, Invoice, Purchase Order, Bukti Pembayaran Bank; c. Dokumen pendukung lain sebagai contoh penyerahan Jasa Manajemen oleh Pihak Afiliasi (Regional) berupa Email korespondensi, slide powerpoint, Perhitungan Proyek, Desain Mesin, dan Penilaian Kinerja Karyawan yang mendukung pembuktian atas eksistensi aktivitas penyerahan jasa manajemen terhutang PPh 26 dengan tarif 0%.
 
Adapun indeks 3 merupakan non objek PPh 26 pada akun 7610201 - Payable: lnterco-T/NT sebesar Rp7.414.667.749. Atas selisih tersebut merupakan pembelian aktiva tetap dan penggantian (reimbursement) yang dijadikan objek PPh Pasal 26 oleh Terbanding. Pemohon Banding sampaikan bukti yang mendukung pembelian aktiva.
 
 
 
 
Koreksi Terbanding Tidak Memenuhi Ketentuan Perpajakan Terkait Tata Cara Pemeriksaan.
 
Dalam persidangan terakhir, Terbanding memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Dalam KKP yang disampaikan oleh Terbanding, tidak terlihat dengan jelas terkait koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Selain itu, koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya.
 
Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa:
"Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak".
 
Seperti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding harus sesuai dengan keadaan atau kegiatan usaha dari Pemohon Banding. Hasil koreksi yang dihasilkan oleh Terbanding justru tidak sesuai dengan keadaan dari Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan pada pain sebelumnya.
 
Selain itu, Terbanding dalam Kertas Kerja Pemeriksaan juga tidak merinci koreksi yang dilakukan sehingga menyulitkan Pemohon Banding untuk dapat menanggapi atau menyanggah. Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 9 huruf (a) angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:
"Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 
 
 
1)
bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 
 
 
2)
bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
 
 
 
3)
dasar pembuatan LHP;
 
 
 
4)
sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 
 
 
5)
referensi untuk Pemeriksaan berikutnya".
 
 
 
 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, Terbanding seharusnya merinci dan mendokumentasikan semua temuan dalam KKP dimana dalam tahapan banding KKP tersebut dapat dijadikan sumber data atau informasi bagi penyelesaian sengketa. Terbanding menyerahkan KKP pada persidangan terakhir dimana Pemohon Banding tidak memiliki kesempatan lebih lanjut untuk menanggapi atau menyanggah, terlebih lagi KKP yang disampaikan tidak merinci koreksi yang dilakukan.
 
 
 
 
Koreksi yang Dilakukan oleh Terbanding Tidaklah Konsisten
 
Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 atas akun Management Fee dimana atas akun tersebut juga dilakukan koreksi atas eksistensi biaya pada sisi PPh Badan. Merujuk kepada PP-94, Terbanding seharusnya konsisten dalam melakukan koreksi. Apabila Terbanding tidak mengakui eksistensi dari biaya Management Fee, sudah seharusnya atas biaya tersebut tidak dijadikan objek PPh Pasal 26, begitu pula sebaliknya;
 
Lebih lanjut, koreksi atas objek PPh 26 tidak dilakukan oleh Terbanding pada pemeriksaan Tahun Pajak 2014. Hal ini ditunjukkan pada Risalah Pembahasan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2014. Kondisi Maka dari itu, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidaklah konsisten serta menciderai rasa keadilan;
 
Sampai dengan persidangan terakhir, Terbanding tidak memberikan tanggapan atas dokumen ataupun penjelasan beserta surat penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan selama proses persidangan. Adapun Terbanding dalam persidangan terakhir hanya sebatas memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) tanpa memberikan penjelasan ataupun tanggapan terkait koreksi yang dilakukan;
 
 
 
Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan penetapannya, pada tanggal 27 Januari 2020 Terbanding menyampaikan Pendapat Akhir Terbanding tanpa nomor tanggal 27 Januari 2020, yang isinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Pokok Sengketa
1.
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 Masa Pajak Desember 2015.
2.
Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,-
 
 
Pendapat Pemohon Banding
 
bahwa secara lengkap pendapat Pemohon Banding mengenai sengketa yang diajukan banding, tercantum di Surat Banding, dan di beberapa penjelasan tertulis di persidangan yang pada intinya adalah bahwa atas nilai koreksi sebesar Rp46.252.197.254,- berasal dari ekualisasi dengan obyek neraca dan rugi laba adalah tidak tepat karena saat terutang PPh Pasal 26 bukan berdasarkan saat biaya diakui, namun terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 
Tanggapan Terbanding
 
 
A.
Dasar Hukum
 
 
 
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
Pasal 28 ayat (5)
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
 
Pasal 28 ayat (7)
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
 
 
 
 
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur antara lain:
 
Pasal 26 ayat (1)
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan
 
 
a.
dividen;
 
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian
 
 
c.
utang;
 
 
d.
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
 
e.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
f.
hadiah dan penghargaan;
 
 
g.
pensiun dan pembayaran berkas lainnya;
 
 
h.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang
 
 
 
 
 
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
 
Pasal 15 ayat (4)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
 
a.
dibayarkannya penghasilan;
 
 
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
 
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
 
 
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu
 
Penjelasan Pasal 15 ayat (4)
Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
 
 
 
 
4.
Surat Edaran Nomor SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23/26 - 16) yang menyatakan hal berikut:
 
"dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang"
haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis" Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh " sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1 984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan dan yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan. Untuk Jelasnya dst.
 
 
 
B.
Data dan Fakta
 
 
 
 
1.
Objek PPh Pasal 26 menurut Pemeriksa:
 
2120141
Commision Exp. Rentall
Rp
958.237.055
2130131
Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
4295241
Management Fees interco Advance
Rp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco - T/NT
Rp
35.581.946.014
JumIah
Rp
52.141.978.208
Objek Pajak menurut SPT WP
Rp
5.152.322.865
Koreksi Objek PPh Pasal 26
Rp
46.989.655.343
 
 
 
 
2.
Pada proses keberatan, Terbanding mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No. Akun
Nama Akun
Objek menurut
Pemeriksa
Wajib Pajak
Peneliti
2120141
Commission exp.
958.237.055
-
958.237.055
2130131
Consumable - Prov
737.458.089
-
-
4295241
Management Fees
9.062.160.980
-
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco
5.802.176.070
-
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco -
35.581.946.014
28.167.278.265
35.581.946.014
Jumlah
52.141.978.208
28.167.278.265
51.404.520.119
Jumlah berdasarkan SPT yang
5.152.322.865
5.152.322.865
5.152.322.865
Selisih
46.989.655.343
23.014.955.400
46.252.197.254
 
 
 
 
3.
Berdasarkan surat banding, perhitungan PPh terutang menurut Pemohon Banding
 
Dari perhitungan di atas maka disimpulkan bahwa nilai obyek PPh 26 yang diakui oleh Pemohon Banding belum dilaporkan jumlah yang disetujui oleh Pemohon Banding) adalah Rp23.014.955.400,-. Sehingga nilai koreksi yang menjadi sengketa banding adalah sebesar Rp23.237.241.854,- (Rp46.252.197.254 - Rp23.014.955.400).
 
 
 
C.
Penjelasan Terbanding
 
 
 
 
1.
Berdasarkan General Ledger yang disajikan oleh Pemohon Banding, menurut Pemeriksa terdapat biaya-biaya yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding yang merupakan objek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26 tahun pajak 2015. Akun-akun tersebut sebagai berikut:
 
2120141
Commision Exp. Rentall
Rp
958.237.055
2130131
Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
4205241
Management Fees lnterco Advance
Rp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
7610201
Payable lnterco - T/NT
Rp
35.581.946.014
 
Jumlah
Rp
52.141.978.208
 
 
 
 
2.
Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:
 
No. Akun
Nama Akun
Objek menurut
Pemeriksa
Wajib Pajak
Peneliti
2120141
Commission exp.
958.237.055
-
958.237.055
2130131
Consumable - Prov
737.458.069
-
-
4295241
Management Fees
9.062.160.980
-
9.062.160.980
4310241
lnterest - lnterco
5.802.176.070
-
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco -
35.581.946.014
28.167.278.265
35.581.946.014
Jumlah
52.141.978.208
28.167.278.265
51.404.520.119
Jumlah berdasarkan SPT yang
5.152.322.865
5.152.322.865
5.152.322.865
Selisih
46.989.655.343
23.014.955.400
46.252.197.254
 
Dengan demikian, dalam proses banding ini, obyek PPh 26 yang masih menjadi sengketa adalah sebagai berikut:
 
No Akun
Nama Akun
Nilai koreksi
2120141
Commision exp rental
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
4310241
lnterest-lnterco Advance
5.802.176.070
7610201
Payable lnterco T/NT
7.414.667.749
 
 
23.237.241.854
 
 
 
 
3.
Dari dokumen surat banding, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan atas koreksi Pemeriksa terkait:
 
 
Saat terutangnya obyek PPh Pasal 26;
 
 
Ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai akun di laba rugi dan neraca yang menurut Pemeriksa terdapat obyek PPh 26 yang belum dilaporkan; dan
 
 
Menurut Pemohon Banding terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan obyek PPh 26
 
 
 
 
 
4.
Tanggapan Terbanding atas dalil Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
Saat terutangnya obyek PPh Pasal 26
 
Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas.
 
Sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 bahwa " ... saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, balk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur."
 
Hal tersebut juga dipertegas pada Surat Edaran Nomor SE-16/PJ,22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1 984 yang menyatakan .... dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis".
 
Atas ketentuan tersebut, Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran.
 
 
 
 
 
 
Ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai akun di laba rugi dan neraca yang menurut Pemeriksa terdapat obyek PPh 26 yang belum dilaporkan
 
Bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan maupun LPK halaman 13-15, Pemeriksa mendasarkan koreksi dari General Ledger yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pemohon Banding. Uraian mengenai masing-masing pas akun yang dikoreksi adalah sebagai berikut:
 
Akun (2120141) Commision exp rental sebesar Rp958.237.055,00 Berdasarkan keterangan Pemohon Banding, diketahui bahwa akun tersebut merupakan pencatatan atas pembayaran Royalty. Rincian yang dijadikan koreksi atas Commision exp. Rental sebagai berikut:
 
Account
G/L Account Name
Description
Amount
Currency Amount
2120141
Commission exp. rental
Invoice PIV1500239
951,99
12.363.494
2120141
Commission exp, rental
Invoice PIV1500295
1.053,98
13,599.715
2120141
Commission exp. rental
Invoice PIV1500408
1.019,99
13.456.320
2120141
Commission exp. rental
SOBV: WHT art 26, Inv. SII511500036
186,00
2.466.844
2120141
Commission exp. rental
SOBV: WHT art 26, Inv. Sll511500047
180,00
2.387.263
2120141
Commission exp. rental
Invoice PIV1500502
62.560,23
829.711.306
2120141
Commission exp. rental
Invoice PIV1500502
2.073,97
27.506.235
2120141
Commission exp. rental
Invoice PIV1500625
4.080,03
56.745.873
Total Commision Exp Rental
 
958.237.055
 
Akun (42173) Management Fees lnterco Exp sebesar RD9.062.160.980,00 Atas akun ini Wajib Pajak menyatakan bahwa pembayaran atas jasa service dari perusahaan induk Step Oiltools BV dan afiliasinya, dengan rincian koreksi sebagai berikut:
 
Account
G/L Account Name
Description
Amount
Currency Amount
4295241
Management Fees Memo Exp
Invoice PIV1503431
136.592,00
1.802,003.619
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500451
106.480,00
1.404.748.048
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500453
106.480,00
1.404.748.048
4295241
Management Fees lnterco Exp.
Credit Memo PCN 1500021
-
(1.404.748.048)
4295241
Management fees lnterco Exp
Invoice PIV1503501
124.183,00
1.646.989.456
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice OW1500503
81.247,00
1.077.546.462
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500701
76.648,00
1.112.453.742
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500704
82.246,00
1.193.701.995
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500841
33.707,00
454.272.610
4295241
Management Fees lnterco Exp
Invoice PIV1500842
27.487,03
370.445.048
Total Commision Exp Rental
 
9.062.160.980
 
Akun (4310241) Interest - lnterco Advance sebesar Rp5.802.176.070,00 Wajib Pajak menyatakan bahwa atas akun ini merupakan bunga pinjaman dari induk perusahaan (Step Oiltools BV), dengan rincian sebagai berikut:
 
Account
G/L Account Name
Description
Amount
Currency Amount
4310241
lnterest - lnterco Advance
Invoice PIV1500260
107.655,90
1.398.127.173
4310241
lnterest - lnterco Advance
Revise PIN 15-341 (wrong line
107.655,90
1.398.127.173
4310241
Interest - lnterco Advance
Revise PIN 15-341 (wrong line
-
(1,398.127.173)
4310241
Interest - lnterco Advance
Invoice PIV1500597
109.210,14
1.460.030.362
4310241
Interest - lnterco Advance
Invoice PIV1500703
110.717,31
1.606.928.894
4310241
Interest - lnterco Advance
Invoice PIV1500826
99.211.97
1.337.089.641
Total Commision Exp Rental
 
5.802.176.070
 
Akun (7610201) Payable lnterco T/NT Rp7.414.667.749,
 
Akun ini merupakan akun Hutang terhadap transaksi lnterco T/NT:
 
 
Terbanding berpendapat sebagaimana tercantum di LPK halaman 18, bahwa berdasarkan data dan dokumen yang (telah diberikan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak memberikan keterangan bahwa untuk akun Commision exp rental (2120141), Interest - lnterco Advance (4310241) dan Management Fees lnterco (4295241) merupakan Obyek PPh Pasal 26 yang belum terutang dikarenakan Wajib Pajak masih mencatat sebagai biaya dan belum terjadi pembayaran. Wajib Pajak tidak memberikan bukti pembayaran atas objek PPh Pasal 26 tersebut.
 
Bahwa sebagaimana telah Terbanding uraikan di atas, bahwa sebagaimana tercantum di LPK halaman 13-15, Pemeriksa mendasarkan koreksi dart General Ledger yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pemohon Banding saat proses pemeriksaan sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran.
 
Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis", sehingga sesuai ketentuan SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang menyatakan .... dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis".
 
Dan perlu ditegaskan kembali bahwa dalam persidangan, atas akun Commision exp rental (2120141), Interest - lnterco Advance (4310241) dan Management Fees lnterco (4295241), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut.
 
Sedangkan terkait akun Payable: lnterco - T/NT (7610201), Pemohon Banding selama proses keberatan hanya memberikan dokumen berupa invoice dan rekapitulasi GIL entries. Wajib Pajak tidak dapat mendeskripsikan jenis-jenis pekerjaan reimburse, barang-barang yang dibeli dan kegunaan dari barang yang dibeli atau bentuk pekerjaan reimburse yang dilakukan terkait koreksi tersebut di atas.
 
Dan perlu ditegaskan kembali bahwa dalam persidangan, atas akun Payable: lnterco - T/NT (7610201), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut.
 
 
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan obyek PPh 26
 
Pemohon Banding mendalilkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia - Belanda dan P3B Indonesia - Singapura.
 
Terbanding berpendapat bahwa dalil Pemohon Banding tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena selama proses persidangan, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti SKD atau form DGT1.
 
Bahwa sebagaimana terungkap di SUB halaman 7, dari dokumen SKD Singapura dan SKD Belanda diketahui bahwa SKD Singapura ditandatangani 27 September 2017 dan SKD Belanda ditandatangani 2 Maret 2016, sedangkan sengketa adalah untuk Januari - Desember 2015 sehingga hal itu tidak dipertimbangkan oleh Terbanding.
 
 
 
 
 
5.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Terbanding mohon agar Majelis Hakim untuk menolak banding Pemohon Banding;
 
 
 
Kesimpulan
 
Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,-
 
 
 
1)
Bahwa koreksi pemeriksaan pada mulanya adalah:
 
2120141
Commision Exp. Rentall
Rp
958.237.055
2130131
Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
4295241
Management Fees interco Advance
Rp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco - T/NT
Rp
35.581.946.014
JumIah
Rp
52.141.978.208
Objek Pajak menurut SPT WP
Rp
5.152.322.865
Koreksi Objek PPh Pasal 26
Rp
46.989.655.343
 
 
 
2)
Pada proses keberatan, Terbanding mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No. Akun
Nama Akun
Objek menurut
Pemeriksa
Wajib Pajak
Peneliti
2120141
Commission exp.
958.237.055
-
958.237.055
2130131
Consumable - Prov
737.458.089
-
-
4295241
Management Fees
9.062.160.980
-
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco
5.802.176.070
-
5.602.176.070
7610201
Payable: lnterco -
35.581.946.014
28.167.276.265
35.581.946.014
Jumlah
52.141.978.208
28.167.278.265
51.404.520.119
Jumlah berdasarkan SPT yang
5.152.322.865
5.152.322.865
5.152.322.865
Selislh
46.989.655.343
23.014.955.400
46.252.197.254
 
 
 
3)
Bahwa pada proses banding, mengacu pada surat banding, Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi terkait akun Payable: lnterco - T/NT (7610201) sebesar Rp23.014.955.400,- sehingga jumlah koreksi yang menjadi sengketa banding adalah sebesar Rp23.237.241.854,- dengan rincian sebagai berikut:
 
No Akun
Nama Akun
Nilai koreksi
2120141
Commision exp rental
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
4310241
lnterest-lnterco Advance
5.802.176.070
7610201
Payable lnterco T/NT
7.414.667.749
 
 
23.237.241.854
 
 
4)
Dalam persidangan, atas akun Commision exp rental (2120141), Interest - lnterco Advance (4310241) dan Management Fees lnterco (4295241), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut.
 
 
5)
Dalam persidangan, atas akun Payable: lnterco - T/NT (7610201), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut.
 
 
6)
Terkait dalil Saat terutangnya obyek PPh Pasal 26, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran. Hal demikian telah diatur di Pasal 26 ayat (1) UU PPh, Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 dan SE-16/PJ.22/1987.
 
 
7)
Terkait dalil Ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai akun di laba rugi dan neraca yang menurut Pemeriksa terdapat obyek PPh 26 yang belum dilaporkan, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran. Hal demikian telah diatur di Pasal 26 ayat (1) UU PPh, Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 dan SE-16/PJ.22/1987 sehingga ketika terdapat pencatatan biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 26 yang tercatat dalam pembukuan maka sudah merupakan saat terutangnya PPh Pasal 26.
 
 
8)
Terkait dalil Pemohon Banding terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan obyek PPh 26 karena terkait P3B Indonesia - Singapura dan P3B Indonesia - Belanda, Terbanding berpendapat bahwa dalil Pemohon Banding tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena selama proses persidangan, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti SKD atau form DGT1;
 
 
Usul
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 Masa Pajak Desember 2015. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terbanding mengusulkan agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan banding Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:
 
1.
Nama/NIP
:
Guirino Tirta Adiguna Wijaya/NIP 197307031995121001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
2.
Nama
:
Susetyowati/NIP.197607222002122001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Rusli/NIP.198004192001121002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas terakhir Nomor: ST-713/PJ.07/2020 tanggal 24 Januari 2020;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:
 
1
Nama
:
David Setiyawan,
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum
 
Surat Kuasa Khusus
:
53/PTSONll/2019 tanggal 5 Juli 2019
 
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-319/PP/IKH/2019 tanggal 2 April 2019
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001 /245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017;
 
bahwa berdasarkan Pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/201 8 tanggal 6 Desember 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 6 Desember 201 8 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 7 September 2018, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 201 8 menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018 memuat alasan-alasan Banding yang jelas, dengan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, pada tanggal 13 September 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak terutang sebesar Rp8.412.373.326,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp4.206.186.663,00, namun jumlah tersebut belum menjadi hutang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/201 8 tanggal 6 Desember 2018, ditandatangani oleh Grant Stewart Kinghorn Jabatan Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Step Oiltools Nomor 14 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M., berhak menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Surat Banding Nomor: 100/PTSO/Xll/2018 tanggal 6 Desember 2018, memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, diterima oleh Terbanding tanggal 13 Oktober 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai a quo diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017, dan jumlah yang disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00 sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Grant Stewart Kinghorn Jabatan Direktur selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Step Oiltools Nomor 14 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M., berhak menandatangani Surat Keberatan memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding;
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 7 September 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 13 Oktober 2017 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
 
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 072/PTSO/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Desember 2015, memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai objek pajak;
 
Menimbang, bahwa Pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.989.655.343,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp0,00, sehingga selisih Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 sebelum keberatan adalah sebesar Rp46.989. 655.343,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.989.655.343,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp23.014.955.400,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp23.974.699.943,00;
 
bahwa terdapat penurunan nilai sengketa dari Rp46.989.655.343,00 menjadi Rp23.974.699.943,00 atau setara dengan Rp23.014.955.400,00 dikarenakan Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp23.014.955.400,00, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.252.197.254,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp23. 237.241.854,00;
 
bahwa terdapat penurunan nilai sengketa dari Rp23.974.699.943,00 menjadi Rp23.237.241.854,00 atau setara dengan Rp737.458.089,00 dikarenakan Terbanding membatalkan sebagian koreksinya;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.252.197.254,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp23.014.955.400,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sampai dengan surat banding adalah sebesar Rp23.237.241.854,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp23.014.955.400,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.252.197.254,00, sehingga nilai sengketa sampai Surat Uraian banding adalah sebesar Rp23.237.241.854,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp46.252.197.254,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara implisit nilai Penghasilan Kena Pajak/DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp23.014.955.400,00, sehingga nilai sengketa sampai Surat Bantahan adalah sebesar Rp23.237.241.854,00;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp23.237.241.854,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017 Masa Pajak Desember 2015;
 
bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,-
 
bahwa koreksi pemeriksaan pada mulanya adalah:
 
2120141
Commision Exp. Rentall
Rp
958.237.055
2130131
Consumable - Prov of Services
Rp
737.458.089
4295241
Management Fees interco Advance
Rp
9.062.160.980
4310241
Interest - lnterco Advance
Rp
5.802.176.070
7610201
Payable: lnterco - T/NT
Rp
35.581.946.014
JumIah
Rp
52.141.978.208
Objek Pajak menurut SPT WP
Rp
5.152.322.865
Koreksi Objek PPh Pasal 26
Rp
46.989.655.343
 
bahwa pada proses keberatan, Terbanding mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No. Akun
Nama Akun
Objek menurut
Pemeriksa
Wajib Pajak
Peneliti
2120141
Commission exp.
958.237.055
-
958.237.055
2130131
Consumable - Prov
737.458.089
-
-
4295241
Management Fees
9.062.160.980
-
9.062.160.980
4310241
lnterest - lnterco
5.802.176.070
-
5.602.176.070
7610201
Payable: lnterco -
35.581.946.014
28.167.278.265
35.581.946.014
Jumlah
52.141.978.208
28.167.278.265
51.404.520.119
Jumlah berdasarkan SPT yang
5.152.322.865
5.152.322.865
5.152.322.865
Selisih
46.989.655.343
23.014.955.400
46.252.197.254
 
bahwa pada proses banding, mengacu pada surat banding, Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi terkait akun Payable: lnterco - T/NT (7610201) sebesar Rp23.014.955.400,- sehingga jumlah koreksi yang menjadi sengketa banding adalah sebesar Rp23.237.241.854,- dengan rincian sebagai berikut:
 
No Akun
Nama Akun
Nilai koreksi
2120141
Commision exp rental
958.237.055
4295241
Management Fees lnterco Exp
9.062.160.980
4310241
lnterest-lnterco Advance
5.802.176.070
7610201
Payable lnterco T/NT
7.414.667.749
 
 
23.237.241.854
 
bahwa dalam persidangan, atas akun Commision exp rental (2120141), Interest - lnterco Advance (4310241) dan Management Fees lnterco (4295241), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut;
 
bahwa dalam persidangan, atas akun Payable: lnterco - T/NT (7610201), Pemohon Banding tidak pernah memberikan pembuktian terkait dalil yang menjadi dasar permohonan bandingnya. Pemohon Banding tidak memberikan pembuktian substansi biaya yang dicatat di akun-akun tersebut;
 
bahwa terkait dalil Saat terutangnya obyek PPh Pasal 26, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran. Hal demikian telah diatur di Pasal 26 ayat (1) UU PPh, Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 dan SE-16/PJ.22/1987;
 
bahwa terkait dalil Ketidaksetujuan Pemohon Banding mengenai akun di laba rugi dan neraca yang menurut Pemeriksa terdapat obyek PPh 26 yang belum dilaporkan, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Financial Statements (Ended 31 December 2015), diketahui bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemohon Banding menggunakan "accrual basis". Dalam hal ini Pemohon Banding mencatat transaksi pada saat terjadi, meskipun belum menerima maupun mengeluarkan kas. Pemohon Banding menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatannya sehingga saat terutang PPh Pasal 26 adalah saat biaya tersebut diakui atau saat kewajiban untuk melakukan pembayaran. Hal demikian telah diatur di Pasal 26 ayat (1) UU PPh, Pasal 15 ayat (4) PP 94 tahun 2010 dan SE-16/PJ.22/1987 sehingga ketika terdapat pencatatan biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 26 yang tercatat dalam pembukuan maka sudah merupakan saat terutangnya PPh Pasal 26;
 
bahwa terkait dalil Pemohon Banding terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan obyek PPh 26 karena terkait P3B Indonesia - Singapura dan P3B Indonesia - Belanda, Terbanding berpendapat bahwa dalil Pemohon Banding tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena selama proses persidangan, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti SKD atau form DGT1;
 
Menurut Pemohon Banding
 
Sengketa: Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar IDR23.237.241.854,-
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding mengenai koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,00 tersebut. Adapun alasan banding kami adalah sebagai berikut:
 
bahwa berkaitan dengan saat terutang PPh Pasal 26 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam ayat (1) bahwa PPh Pasal 26 terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo. Sehingga saat terutangnya PPh Pasal 26 bukan berdasarkan saat biaya diakui, namun terutang pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar dan telah jatuh tempo sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 
bahwa perlu diketahui bahwa Terbanding menetapkan objek pajak PPh Pasal 26 dari akun laba rugi dan neraca dimana hal tersebut merugikan Pemohon Banding karena mengakibatkan adanya kelebihan penetapan objek pajak;
 
bahwa selain itu, menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena dalam akun Payable lnterco T/NT terdapat pembayaran yang nyata-nyata bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 26;
 
Lebih lanjut, Pemohon Banding juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda Pasal 7 Ayat (1) mengungkapkan bahwa:
"Laba perusahaan dari salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya."
 
Selain itu, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Pasal 7 Ayat (1) juga mengungkapkan bahwa:
"Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut."
 
bahwa berdasarkan peraturan di atas, atas nilai Rp23.014.955.400,- terkait Payable lnterco T/NT adalah jelas pendapatan bagi Step Oiltools B.V dan Step Oiltools Pte Ltd yang merupakan wajib pajak Luar Negeri, dimana hak pemajakkan atas pendapatan tersebut tidak berada di Indonesia, dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk usaha tetap sebagaimana disebutkan di atas;
 
Lebih lanjut, untuk biaya lainnya yang terutang PPh Pasal 26 telah Pemohon Banding lakukan Pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh dan telah disetorkan ke kas negara;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp23.237.241.854,- seharusnya dibatalkan;
 
PENDAPAT MAJELIS
 
bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (OPP) PPh Pasal 23/26 Final Masa Desember 2015 sebesar Rp23.237.241.854,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
DPP PPh Pasal 23/26 Cfm. Terbanding
:
Rp
46.252.197.254,00
 
DPP PPh Pasal 23.26 Cfm. Pemohon Banding
:
Rp
23.014.955.400,00
(-)
Koreksi Terbanding
:
Rp
23.237.241.854,00
 
 
bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 sebesar Rp23.237.241.854,00 didasarkan pada hasil ekualisasi antara Biaya-biaya yang terdapat dalam Ledger dan saldo hutang yang menjadi Obyek PPh Pasal 23/26 dengan DPP PPh Pasl 23/26 yang dilaporkan dalam SPT Masa Januari sd Desember 2015;
 
bahwa berdasarkan hasil ekualisasi tersebut disimpulkan terdapat Obyek PPh Pasal 26 Masa Desember 2015 yang belum dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp23.237.241.854,00;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;
 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 12:
(1)
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
(2)
Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
 
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 26:
(1)
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
a.
dividen;
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
c.
royalti, sewa, dan penghasi/an lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
e.
hadiah dan penghargaan;
 
f.
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 
g.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 
h.
keuntungan karena pembebasan utang
 
 
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 7:
(1)
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 
a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 
b.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 
c.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 
d.
Peraturan Pemerintah;
 
e.
Peraturan Presiden;
 
f.
Peraturan Daerah Provinsi; dan
 
g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
 
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun berjalan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor: 94 Tahun 2010), antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 15:
(4)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
a.
dibayarkannya penghasilan
 
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
 
 
Penjelasan Pasal 15 ayat (4):
Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
 
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
 
 
a.
untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
 
 
 
Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
 
 
b.
untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date).
 
Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
 
 
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:
 
bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 sebesar Rp23.237.241.854,00, dengan perhitungan DPP PPh Pasal 23/26 menurut Terbanding dan Pemohon Banding sebagai berikut:
 
No
Obyek PPh Pasal 26
Terbanding
Rp
P. Banding
Rp
Sengketa
Rp
1
Commision Expense Rental
958.237.055
0
958.237.055
2
Management Fee lnterco
9.062.160.980
0
9.062.160.980
3
Interest lnterco Advance
5.802.176.070
0
5.802.176.070
4
Payable lnterco T/NT
35.581.946.014
28.167.278.265
7.414.667.749
 
 
51.404.520.119
28.167.278.265
23.237.241.854
5
DPP PPh Pasal 23/26 Cfm SPT Masa
5.152.322.865
5.152.322.865
0
6
Koreksi DPP
46.252.197.254
23.014.955.400
23.237.241.854
 
bahwa berdasarkan tabel tersebut, dapat diuraikan bahwa terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23/26 masa Desember 2015 sebesar Rp46.252.197.254,00 Pemohon Banding menyetujui sebesar Rp23.014.955.400,00 sehingga yang tetap menjadi sengketa DPP PPh Pasal 23/26 adalah sebesar Rp23.237.241.854,00 yang terdiri dari:
 
1)
Commision Expense Rental
:
Rp
958.237.055,00
2)
Management Fee lnterco
:
Rp
9.062.160.980,00
3)
Interest lnterco Advance
:
Rp
5.802.176.070,00
4)
Payable lnterco T/NT
:
Rp
7.414.667.749,00
 
Jumlah
:
Rp
23.237.241.854,00
 
bahwa Obyek PPh Pasal 23/26 menurut Terbanding sebesar Rp51.404.520.119,00 terdiri dari biaya-biaya yang dibebankan/dikurangkan dari Penghasilan Bruto tahun 2015 sebesar Rp15.822.574.105,00 serta saldo utang intercompany pada akhir tahun 2015 sebesar Rp35.581.946.014,00;
 
bahwa menurut Terbanding, saat terutangnya PPh Pasal 26 sejak diakuinya biaya-biaya dan utang secara akrual sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-16/PJ.22/1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23/26 - 16);
 
bahwa menurut Pemohon Banding, saat terutangnya PPh Pasal 23/26 adalah saat dibayarkan atau saat jatuh tempo pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh Jo. Pasal 15 ayat (4) PP Nomor: 94 tahun 2010;
 
bahwa DPP PPh Pasal 23/26 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp28.167.278.265,00 yang terdiri dari utang biaya-biaya sebagai Obyek PPh Pasal 23/26 yang seharusnya dibayar dan/atau telah jatuh tempo) pada tahun 2015;
 
bahwa pada akhir tahun 2015 terdapat saldo utang kepada Step Oiltools BV Belanda sebesar Rp35.581.946.014,00 yang terdiri dari utang Management Fee sebesar Rp28.167.278.265,00 dan utang pembelian spare part/suku cadang mesin dan penggantian biaya (cost Reimbursement) sebesar Rp7.414.667.749,00, sehingga dalam saldo utang tersebut terdapat Obyek PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp28.167.278.265,00 (Rp35.581.946.014,00 - Rp7.414.667.749,00);
 
bahwa berdasarkan system pembukuan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan basis akrual, diketahui bahwa pencatatan/pengakuan Biaya dan Utang terjadi pada saat bersamaan yakni Biaya dicatat pada sisi debet dan Utang dicatat pada sisi kredit dalam jumlah yang sama;
 
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPH Jo. Pasal 15 ayat (4) PP Nomor: 94 tahun 2010, Majelis berpendapat yang menjadi Obyek PPh Pasal 23/26 pada tahun 2015 adalah sejumlah biaya yang telah dibayar dan sejumlah utang biaya yang telah jatuh tempo pembayarannya pada akhir tahun 2015;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya-biaya yang dibebankan pada tahun 2015 belum dibayar kepada penyedia jasa yakni perusahaan afiliasi, sehingga masih tercatat dalam akun utang intercompany (Payable Interco T/NT) namun sudah jatuh tempo pada akhir tahun 2015, oleh karena itu merupakan Obyek PPh Pasal 26;
 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, DPP PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 menurut perhitungan Terbanding tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh Jo. Pasal 15 ayat (4) PP Nomor: 94 tahun 2010, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya PPh Pasal 26 terutang masa Desember 2015;
 
bahwa di samping hal tersebut, Surat Edaran Dirjen Pajak tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa ini;
 
bahwa DPP PPh Pasal 23/26 menurut Pemohon Banding telah sesuai dengan dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh Jo. Pasal 15 ayat (4) PP Nomor: 94 tahun 2010;
 
bahwa DPP PPH Pasal 23/26 menurut Pemohon Banding sebesar Rp28.167.278.265,00 tersebut, yang telah dipungut dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 sebesar Rp5.152.322.865,00 dengan rincian sebagai berikut:
-
Bunga sebesar Rp3.842.443.737,00 (Masa Pajak Maret 2015) Tarif Pajak 10%
-
Royalti sebesar Rp1.309.879.128,00 (Masa Pajak Maret 2015 dan Oktober 2015) Tarif Pajak 15%
 
 
bahwa oleh karena itu Obyek PPh Pasal 23/26 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp23.014.955.400,00 (Rp28.167.278.265,00 - Rp5.152.322.865,00);
 
bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23/26 masa Desember 2015 sebesar Rp23.237.241.854,00 harus dibatalkan seluruhnya;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPP PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 menurut Majelis adalah sebesar Rp23.014.955.400,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
DPP PPh Pasal 23/26 Cfm. Terbanding
:
Rp
46.252.197.254,00
 
Koreksi Terbanding Dibatalkan Majelis
:
Rp
23.237.241.854,00
(-)
DPP PPh Pasal 23.26 Cfm. Majelis
:
Rp
23.014.955.400,00
 
 
Tarif PPh Pasal 26
 
bahwa menurut Terbanding, seluruh Obyek PPh Pasal 26 harus dikenakan pajak dengan tarif 20% sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena Pemohon Banding tidak memenuhi syarat administrasi untuk melaksanakan P38 Indonesia dengan negara mitra;
 
bahwa menurut Pemohon Banding, yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding berupa Management Fee sebagai Obyek PPh Pasal 23/26 pada tahun tahun 2015 adalah Step Oiltools BV Belanda;
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) P3B Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, diatur sebagai berikut:
"Laba perusahaan dari salah salu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegialan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya."
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan DGT-1 Form yang ditandatangani oleh pihak berwenang di Belanda, yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 Step Oiltools BV merupakan tax resident di Belanda;
 
bahwa oleh karena penerima penghasilan yakni Step Oiltools BV merupakan penduduk Belanda, maka atas penerimaan penghasilan berupa Management Fee dari Indonesia hak pemajakannya berada di Belanda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat untuk "Mengabulkan Seluruhnya" banding Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Uraian Sengketa
Nilai Sengketa
Dipertahankan Majelis
Tidak Dapat Dipertahankan Majelis
DPP PPh Pasal 26
Rp23.237.241.854,00
-
Rp23.237.241.854,00
 
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar dihitung kembali sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
Rp
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak
23.014.955.400,00
2
PPh Pasal 23/26 Final Terutang
610.234.241,00
3
Kredit Pajak
242.479.466,00
4
Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar
367.754.775,00
5
Sanksi Administrasi
139.746.815,00
6
PPh pasal 26 Masih Harus Dibayar
507.501.590,00
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MENGADILI
Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00292/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 7 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor: 00001/245/15/014/17 tanggal 18 Juli 2017, atas nama: PT Step Oiltools, NPWP: 02.875.201.2-014.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.12, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak
Rp
23.014.955.400,00
Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final terutang
Rp
610.234.241,00
Kredit Pajak
Rp
242.479.466,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang/(lebih) Bayar
Rp
367.754.775,00
Sanksi Administrasi
Rp
139.746.815,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus/(lebih) dibayar
Rp
507.501.590,00
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh Hakim Majelis IA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Rasono, Ak., M.Si sebagai Hakim Ketua,
Rahmaida, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota,
Budi Haritjahjono, Ak., M.Ak. sebagai Hakim Anggota,
Dengan dibantu oleh
Asnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan Nomor: PUT-010525.35/2019/PP/M.IA Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd
Rahmaida, S.H., M.Kn.
Ttd
Budi Haritjahjono, Ak., M.Ak.
 
HAKIM KETUA
Ttd
Rasono, Ak., M.Si
 
 
PANITERA PENGGANTI
Ttd
Asnidar, S.H
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File