Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
6 Juli 2021 | View: 289
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-005463.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPN & PPnBM
 
TAHUN/MASA PAJAK
Januari 2015
 
POKOK SENGKETA
bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa atas pengkreditan PPN JLN sebesar Rp966.145.818,00 atas perolehan jasa manajemen dari pihak afiliasi Lazada South East Asia, Pte. Ltd;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 005463.16/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Ecart Webportal Indonesia, NPWP 03.329.107.1-015.000, beralamat di Gedung Capital Place Office Tower Lantai 20 & 21, JI. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Li Chun, jabatan: Direktur berdasarkan Akta Nomor: 08 Tanggal 11 April 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-1558/PP/BR/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-2514/WPJ.04/2019 tanggal 18 September 2019;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor: 162/DDTC-LIT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut
Pembahasan Akhir
(Disetujui)
Pemohon Banding
Terbanding
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
 
 
 
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
-
-
-
 
c.
Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)
-
-
-
 
d.
Atas Impor BKP/BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean/pemungut pajak/membangun sendiri/penyerahan aktiva tetap yang mnrt tujuan semula tdk diperjualbelikan:
 
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
-
-
-
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
-
-
-
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
-
-
-
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
-
-
-
 
 
d.6.
Jumlah (d.1 s.d. d.5)
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
2
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
 
 
a.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi
 
 
-
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 s.d. b.5)
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan
 
 
 
 
 
c.1.
SKPPKP
-
-
-
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)
-
-
-
3
Kelebihan Pajak yang sudah
 
 
 
 
a.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
-
-
-
 
b.
Dikompensasikan ke Masa Pajak... (pembetulan)
-
-
-
 
c.
Jumlah (a-b)
-
-
-
4
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
-
-
-
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, dengan perhitungan sebagai berikut;
 
No
Uraian
Semula
(dalam Rp)
Dikurangi/ Ditambah
(dalam Rp)
Menjadi
(dalam Rp)
a
PPN Kurang (lebih) bayar
0
0
0
b
Sanksi Sunga
0
0
0
c
Sanksi Kenaikan
0
0
0
d
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar
0
0
0
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas Surat Keputusan Terbanding a quo, Pemohon Banding dengan surat Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Pemohon Banding mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:
 
bahwa mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, yang "menolak" permohonan keberatan atas SKP Nihil PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean No. 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I atas nama Direktur Jenderal Pajak. Adapun perincian perhitungan SKP Nihil PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 tersebut adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut (Dalam Rupiah)
Pemohon Banding
SKPN
Pembahasan Akhir (Disetujui)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN
0
0
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
0
0
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
0
0
0
 
d.
Atas:
 
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
0
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
0
 
 
d.6.
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
0
0
0
 
 
d.7.
Jumlah
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
0
0
 
 
b.2.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
 
b.3.
Lain-lain
0
0
0
 
 
b.4.
Jumlah
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
 
 
c.1.
SKPPKP
0
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
e.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar
0
0
0
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
0
0
0
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan)
0
0
0
 
c.
Jumlah (a+ b)
0
0
0
4.
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (2.e + 3.c)
0
NIHIL
0
 
bahwa sementara, Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
a.
PPN Kurang/(Lebih) Bayar
0
0
0
b.
Sanksi Bunga
0
0
0
c.
Sanksi Kenaikan
0
0
0
d.
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
0
0
0
 
bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan Banding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
 
1.
ASPEK FORMAL PENGAJUAN BANDING (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut 'UU KUP'), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan. Adapun aspek formal pengajuan banding diatur dalam ketentuan Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut 'UU PP'). Berikut adalah pengujian pemenuhan aspek formal pengajuan banding a quo:
 
1.1.
bahwa permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU PP;
 
Surat ini diajukan oleh Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Gedung A Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat. Kemudian, surat permohonan banding ini pun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU PP;
 
 
1.2.
bahwa permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU PP;
 
Permohonan banding ini diajukan atas Keputusan Terbanding No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019. Untuk itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU PP;
 
 
1.3.
bahwa permohonan dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU PP;
 
Surat yang Pemohon Banding ajukan adalah terhadap 1 Keputusan Terbanding yaitu No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) UU PP;
 
 
1.4.
bahwa permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU PP;
 
Surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, yaitu 13 Maret 2019. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) UU PP;
 
 
1.5.
bahwa permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU PP;
 
Pemohon Banding telah melampiri salinan keputusan yang dibanding yaitu salinan Keputusan Terbanding No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU PP;
 
 
1.6.
bahwa permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP;
 
Majelis Hakim yang terhormat, permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah untuk Masa Pajak Januari 2015, di mana telah diberlakukan UU KUP Tahun 2007 pada tanggal 1 Januari 2008. Dalam Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) UU KUP tersebut menyebutkan bahwa:
 
"(5a)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
 
(5b)
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a);
 
(5c)
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan."
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP menyebutkan bahwa:
"Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan."
 
bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, di mana dalam proses pengajuan keberatan terdapat kewajiban melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka untuk mendapatkan sinkronisasi terhadap pengertian "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5c) UU KUP, seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP. Dengan demikian, "jumlah pajak yang masih belum dibayar pada saat pengajuan banding" adalah sebesar pajak terutang dikurangi "pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir". Dengan demikian, "pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir" menjadi acuan bagi Pemohon dalam mengajukan banding;
 
bahwa terhadap sengketa yang Pemohon Banding ajukan Banding, jumlah pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir ialah sebesar Nihil (Rp0). Oleh karena itu, tidak ada jumlah pajak yang harus dibayar saat pengajuan permohonan banding ini. Dengan demikian, persyaratan formal pembayaran 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, telah dipenuhi oleh Pemohon Banding;
 
 
1.7.
bahwa permohonan banding diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU PP;
 
Surat permohonan banding ini ditandatangani dan diajukan oleh David Hamzah Damian, S.Sos., BKP, ADIT (CIOT-UK), dengan jabatan selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Banding yang dibuktikan dengan Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 123/05/EWI/TAX/2019 Tanggal 13 Mei 2019 beserta Salinan kelengkapannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU PP:
 
 
bahwa dengan demikian pengajuan Surat Permohonan Banding ini telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) s.d. (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
2.
ASPEK MATERIAL PENGAJUAN BANDING (dalam Surat Banding)
 
 
 
No.
POS-POS YANG DIKOREKSI
Menurut
Pemohon Banding
(Rp)
Pemeriksa
(Rp)
Tim Peneliti
(Rp)
1.
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
10.737.224.295
2.
Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
1.073.722.430
 
 
 
bahwa mengacu pada rincian pos koreksi yang dilakukan penelitian keberatan oleh Terbanding sebagaimana diberitahukan dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan pada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-518/WPJ.04/2019 tanggal 21 Februari 2019, maka yang menjadi pokok sengketa pada saat keberatan adalah sebagai berikut:
 
bahwa pokok-pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan keberatan sebagaimana yang tercantum di dalam surat keberatan, yakni sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut: (Dalam Rupiah)
Pembahasan Akhir
[A]
SKP NIHIL
[B]
Nilai Koreksi yang Diajukan Keberatan
[C] = [A] - [B]
1.
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
9.661.458.207
2.
Pajak Masukan Dibayar denqan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
966.145.818
 
 
 
bahwa berdasarkan hasil perhitungan penelitian keberatan atas pokok sengketa keberatan di atas, maka argumentasi Pemohon Banding terhadap pos koreksi yang menjadi sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut:
 
2.1.
Sengketa Atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 
 
 
2.1.1.
Menurut Terbanding
 
Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asian Pte. Ltd benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak seharusnya dipungut PPN, maka Pajak Masuk Masukan yang diperhitungkan dikoreksi oleh Pemeriksa dan tidak diakui sebagai Pajak Masukan;
 
Berdasarkan Risalah Pembahasan
bahwa kemudian di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa berpendapat bahwa:
 
 
Pemohon Banding tidak sepenuhnya memberikan pembukuan, pencatatan dan bukti serta informasi yang terkait pembukuan secara lengkap;
 
 
Pemeriksa telah menerbitkan Surat Peringatan I nomor S-93/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 tanggal 28 November 2017 dan Surat Peringatan II nomor: S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 tanggal 05 Oesember 2017 dan telah dibuatkan Serita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dokumen pada tanggal 07 Desember 2017;
 
 
Pemeriksa melakukan koreksi pada DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan kredit pajak PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean;
 
 
 
 
 
Berdasarkan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan
bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan. Pada prinsipnya Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Terbanding (Pemeriksa Pajak) atas koreksi DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Pendapat Pemohon Banding pada saat pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan pada prinsipnya adalah bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding benar-benar terjadi dan atas jasa yang diberikan LSEA telah diterima oleh Pemohon Banding. Bahwa kemudian Tim Quality Assurance Pemeriksaan menyimpulkan dan memutuskan:
 
bahwa sepanjang Pemeriksa Pajak meyakini fakta-fakta dan data-data yang ada bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pasal 1 angka 24 UU PPN, Pasal 3A ayat (3) UU PPN dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, maka Tim Quality Assurance Pemeriksaan mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak;
 
Berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan
bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding (dalam hal ini Tim Peneliti Keberatan) berpendapat untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:
 
 
-
Berdasarkan Laporan pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 merupakan ekualisasi dari koreksi positif Biaya Usaha Lainnya yaitu Biaya Jasa Managemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi;
 
 
-
Dalam surat keberatan Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran jasa intra-group kepada pihak afiliasi adalah terdiri dari:
 
 
 
a.
Management and technical consulting;
 
 
 
b.
Accounting and Financial Management Services;
 
 
 
c.
Reporting;
 
 
 
d.
Marketing;
 
 
 
e.
Customer Care;
 
 
 
f.
IT-Service; AND
 
 
 
g.
Other Service;
 
 
-
Berdasarkan hasil penelitian atas data/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat disampaikan bahwa:
 
 
 
a.
Dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
 
 
b.
Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 diatur bahwa transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
c.
Dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 diatur bahwa penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
 
 
 
d.
Dalam lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 disebutkan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-group akan diakui, apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial perusahaan penerimaan jasa (meningkatkan keuntungan atau efisiensi operasi);
 
 
 
e.
Berdasarkan pengujian terhadap data laporan keuangan Pemohon Banding dalam 2 tahun terakhir, Tim Peneliti berkesimpulan bahwa atas pembebanan Biaya Jasa Managemen yang dilakukan Pemohon Banding tidak memberikan manfaat ekonomis yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud sehingga tidak dapat diakui eksitensinya, dan tidak diperlukan pengujian kewajaran;
 
 
 
f.
Tidak dapat dibuktikan atas Biaya Jasa Managemen berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan tidak dapat dibuktikan bahwa biaya Jasa Managemen tersebut merupakan objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Dearah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN;
 
 
 
 
2.1.2.
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh koreksi positif atas pos Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 yang diajukan oleh Terbanding di dalam hasil pemeriksaan pajak dan dipertahankan di dalam hasil penelitian keberatannya. Seharusnya koreksi tersebut adalah Rp0. Adapun uraian alasan-alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi positif a quo ialah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
2.1.2.1
TERKAIT DENGAN KEABSAHAN PERJANJIAN 'MASTER SERVICES AGREEMENT' ANTARA PEMOHON BANDING DENGAN LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. LTD., BAHWA PERJANJIAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PEMOHON BANDING (PT ECART WEBPORTAL INDONESIA) DENGAN LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. MERUPAKAN KESEPAKATAN YANG SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA, SEHINGGA TIDAK TEPAT JIKA TERBANDING TIDAK DAPAT MEYAKINI KEBENARAN DARI PERJANJIAN TERSEBUT;
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan halaman 2 Risalah Pembahasan Akhir diketahui bahwa Terbanding menyatakan bahwa:
 
Gambar 1;
Halaman 2 Risalah Pembahasan Akhir
 
  • Wajib Pajak memberikan Kontrak perjanjian Master Service Agreement antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte.Ltd namun dokumen tersebut tldak menggunakan nama PT Ecart Webportal Indonesia tetapi merupakan dokumen PT Ecart Services Indonesia, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran kontrak tersebut.
 
 
 
 
 
 
 
tidak menggunakan nama Pemohon Banding melainkan nama PT Ecart Services Indonesia, semata-mata disebabkan oleh kop surat yang digunakan Pemohon Banding pada saat mencetak Perjanjian dimaksud adalah Kop Surat PT Ecart Services Indonesia, sebagai berikut:
 
Gambar 2;
Kop Surat Perjanjian PT EWI dengan LSEA. Pte. Ltd
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa terkait hal ini, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atau keberatan karena faktanya Perjanjian 'Master Services Agreement' antara Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah didukung oleh opini dari Penasihat Hukum Independen di Indonesia berikut ini:
 
Gambar 3;
Opini Penasihat Hukum Independen - Harvady, Mariet & Mauren
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut adalah pokok-pokok yang dapat diuraikan terkait dengan Opini Hukum tersebut:
 
bahwa Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:
 
 
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 
 
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 
 
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu;
 
 
 
4.
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang;
 
 
 
 
 
 
 
bahwa merujuk pada ketentuan di atas, berikut uraian secara lebih terinci untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Perjanjian Master Service Agreement yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. (selanjutnya disebut LSEA) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
 
 
 
 
 
 
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan secara bebas antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Kesepakatan dimaksud dapat dapat dinyatakan secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis maupun diam-diam. Adapun para pihak yang dimaksud disini adalah Pemohon Banding sebagai Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ecart Webportal Indonesia dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. yang diasumsikan merupakan Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di negara kedudukannya. Terkait hal tersebut, merujuk pada Pasal 1654 KUH Perdata, yang berbunyi:
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah memenuhi ketentuan para pihak yang dapat melakukan suatu perikatan;
 
Kesepakatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa kedua belah pihak telah memberikan persetujuan atas suatu perjanjian pemberian jasa dari Lazada South East Asia Pte Ltd. kepada PT Ecart Webportal Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tabel di bawah ini:
 
Tabel 1;
Para Pihak dalam Perjanjian Pemohon Banding dengan LSEA Pte, Ltd
 
No
PerihaI Perjanjian
Pihak-pihak yang melakukan perikatan (perjanjian)
Pihak-pihak yang menandatangani perikatan (perjanjian)
Kutipan dalam Perjanjian
1.
Master Services Agreement
1.
Ecart Webportal Indonesia (Pemohon Banding)
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. (LSEA)
 
1.
Carl Magnus Valdemar Ekbom (Wakil dari Pemohon Banding)
2.
Stein Jakob Oeie (Wakil dari Lazada South East Asia Pte. Ltd.)
Hal. 13 Perjanjian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Lazada South East Asia Pte Ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia tidak diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan salah satu pihak terhadap pihak lainnya;
 
bahwa merujuk uraian dan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur 'Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri';
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Adapun yang dinyatakan 'tidak cakap untuk membuat perjanjian' diatur lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa:
"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
1.
anak yang belum dewasa;
2.
orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3.
perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pasal 1654 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu"
 
bahwa lebih lanjut, bahwa Pasal 1655 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut bahwa:
"Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya,......"
 
bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menekankan pada kriteria orang (natuurlijk persoon) yang dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan atau kesepakatan. Namun, dari rumusan Pasal 1654 KUH Perdata sangat jelas diketahui bahwa suatu badan hukum yang berdiri dengan sah berkuasa (cakap) untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata termasuk mengadakan suatu persetujuan atau kesepakatan;
 
bahwa PT Ecart Webportal Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-66342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013;
 
bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1654 KUHPer maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang telah menandatangani Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian);
 
bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata, bahwa Pengurus PT Ecart Webportal Indonesia berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama PT Ecart Webportal Indonesia. Kekuasaan pengurus tersebut juga diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap anggota Dewan Direksi dari suatu perseroan memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 
bahwa berdasarkan Akta Perusahaan Pemohon Banding No. 45 tanggal 28 April 2014, diketahui bahwa Tuan Carl Magnus Valdemar Ekborn adalah Direktur Utama Pemohon Banding pada saat perjanjian Master Service Agreement tersebut ditandatangani;
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan dan dalam pelaksanaannya telah diwakilkan oleh pihak yang berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur 'Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian)';
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa perjanjian yang sah harus memiliki hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Berdasarkan Pasal 1.1. dan 1.2. Master Service Agreement, hal yang disetujui adalah ketetuan mengenai jasa yang akan diberikan sehubungan dengan hal-hal berikut:
 
 
 
 
a.
Konsultasi Managemen dan Teknis;
 
 
 
 
b.
Layanan Managemen Akuntansi dan Keuangan;
 
 
 
 
c.
Laporan;
 
 
 
 
d.
Pemasaran;
 
 
 
 
e.
Layanan Pelanggan;
 
 
 
 
f.
Layanan IT; dan
 
 
 
 
g.
Layanan Lainnya;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Master Service Agreement tersebut telah memenuhi syarat sah telah memuat suatu persoalan tertentu;
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Sebab yang halal/suatu sebab yang tidak dilarang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;
 
bahwa Perjanjian Master Service Agreement dibuat dengan tujuan memberikan layanan bersama untuk menyediakan bisnis-bisnis terkait yang layanannya tidak mampu disediakan oleh Pemohon Banding sendiri. Dalam hal lain, Pemohon Banding membutuhkan layanan yang disediakan oleh LSEA yang dituangkan dalam suatu perjanjian;
 
bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Perjanjian Master Service Agreement tidak dilarang oleh Undang-Undang maupun bertentangan dengan kesusilaan sehingga memenuhi syarat sah sebab yang hal/suatu sebab yang tidak dilarang;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement antara Pemohon Banding dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagai berikut:
 
Syarat Sah Perjanjian
Keterangan
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Memenuhi
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Memenuhi
Memuat suatu persoalan tertentu
Memenuhi
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang
Memenuhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, tidak tepat jika Terbanding masih tidak dapat meyakini kebenaran dari Perjanjian tersebut;
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2
ARGUMENTASI DAN PEMBUKTIAN EKSISTENSI DARI PEMBAYARAN JASA:
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui nilai koreksi atas pos Pajak Masukan atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp966.145.818. Adapun argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
1.
LATAR BELAKANG DAN STRUKTUR JASA MANAJEMEN DI DALAM GRUP LAZADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut, perlu Pemohon Banding sampaikan mengenai latar belakang dan struktur pemberian Jasa grup usaha Lazada;
 
bahwa Grup usaha Lazada merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e-commerce, yaitu khususnya pada online listing dan penjualan berbagai jenis produk melalui platform digital. Adapun grup usaha Lazada baru memulai usahanya sejak Februari 2012, sehingga dapat disebut masih berada dalam tahapan start-up atau tahap pertama pengembangan usaha. Pemohon Banding sebagai anggota grup usaha Lazada didirikan pada tahun 2013 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Maret 2014, sehingga sampai dengan tahun pajak 2015 Pemohon Banding baru melakukan kegiatan operasional selam 1 tahun dan 9 bulan. Bahwa pengembangan usaha khususnya dalam industri padat teknologi memerlukan biaya yang tinggi dan tidak dapat secara langsung memberikan keuntungan disebutkan dalam literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 sebagai berikut:
"The table below illustrates the path that a company will likely take as it goes from seed or early-stage to a more mature stage of development in terms of company profile:
 
Early Stage
Angel/seed
Expansion/Later Stage
Startup
First Stage
Second Stage
Third Stage
Bridge
Prove a concept: Business plan stage
No sales, but operating: product development and initial marketing
Revenues, no profit focus on sales and manufacturing
Revenues, no profit: initial expansion
Break-even profits: major growth
Usually the final round of financing before going public (within 6-12 months)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
 
Tahap Awal
Perencanaan
Tahap Ekspansi
Permulaan
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Tahap Ketiga
Tahap Akhir
Menciptakan konsep: Tahap perencanaan bisnis
Tidak terdapat penjualan, namun hanya kegiatan operasional: Pengembangan produk dan tahap pemasaran awal
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: fokus pada penjualan dan produksi
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: Ekspansi tahap awal
Breakeven: terdapat pertumbuhan signifikan
Pada umumnya terdapat tahap pembiayaan akhir sebelum perusahaan go public.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa kerugian yang dapat dialami perusahaan pada tahap awal pengembangan usaha tu rut disebutkan dalam Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Ofcourse, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or toher legitimate business reasons"
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
Tentu saja, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana halnya juga dapat terjadi pada perusahaan independen, dapat mengalami kerugian yang sungguh-sungguh, yaitu apabila terdapat biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ketidakefisienan atau alasan-alasan absah bisnis lainnya;
 
bahwa selain itu, disebutkan dalam Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 bahwa:
"Net profit indicators may be directly affected by such forces operating in the industry as follows: threat of new entrants, competitive position, management efficiency and individual strategies, threat of substitute products, varying cost structures (as reflected, for example, in the age of plant and equipment), differences in the cost of capital (e.g. self financing versus borrowing), and the degree of business experience (e.g. whether the business is in a start-up phase or is mature);
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
lndikator tingkat laba bisa secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam industri seperti kemungkinan adanya pendatang baru, posisi kompetitif, manajemen efisiensi dan strategi bisnis, kemungkinan adanya barang substitusi, beragam struktur biaya (yang tergambar misalnya pada umur pabrik dan peralatannya), perbedaan pada biaya modal (misal pendanaan internal atau meminjam dana), derajat pengalaman sebuah bisnis (apakah bisnis tersebut berada pada tahap awal atau tahap stabil);
 
bahwa dengan demikian, terdapatnya biaya jasa manajemen yang cukup besar tersebut, tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan upaya penghindaran pajak dengan transfer pricing, namun perlu diteliti terlebih dahulu dari sudut kondisi perkembangan usaha Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding masih berada dalam tahapan awal/pertama pengembangan usaha, sehingga merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar, dalam hal ini salah satunya biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
bahwa adapun latar belakang dibutuhkannya jasa manajemen tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri industri B2C e-commerce dimana faktor-faktor penentu keberhasilannya (critical success factor) adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
Konten situs web yang menarik serta kemudahan akses;
 
 
 
 
Keunikan produk (brand);
 
 
 
 
Harga yang kompetitif; dan
 
 
 
 
Proses bisnis yang efisien;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa untuk memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan praktik yang umum dalam industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja-sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi manfaat serta biaya dalam pengembangan platform situs web maupun pengembangan proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:
 
 
 
 
Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan
 
 
 
 
Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa tujuan ikut sertanya Pemohon Banding dalam kerja sama tersebut adalah agar Pemohon Banding dapat mengelola usahanya dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan jaringan keahlian grup usaha Lazada yang telah terus berinovasi dalam industri B2C e-commerce tersebut. Adapun, kerangka kerja sama Pemohon Banding dengan grup usaha Lazada diatur dalam perjanjian sebagai berikut:
 
 
 
 
Master Services Agreement, tertanggal 1 Juli 2014, antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dan Pemohon Banding, dimana dalam perjanjian ini Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerangka kerja sama tersebut memungkinkan anggota grup usaha Lazada untuk saling bekerja sama sebagaimana dapat dijelaskan dalam struktur pemberian jasa sebagai berikut:
 
 
 
 
1.
Anggota grup usaha Lazada, seperti Pemohon Banding, Lazada Vietnam, Lazada Thailand dan lain-lainnya, melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Atas jasa-jasa yang diberikan anggota grup usaha kepada Lazada grup, anggota grup usaha mendapatkan pembayaran dari Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
 
 
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. selain telah menanggung biaya atas jasa-jasa yang telah dilakukan anggota grup usaha lainnya, juga melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Biaya-biaya tersebut (biaya dari pembayaran jasa kepada anggota grup usaha dan biaya atas jasa yang dilakukan Lazada South East Asia Pte Ltd sendiri) dikumpulkan dalam berbagai cost center Lazada South East Asia Pte Ltd. dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya kepada masing-masing anggota grup usaha Lazada;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan struktur pemberian jasa tersebut, grup usaha Lazada mampu mengumpulkan sumber daya yang besar untuk melakukan berbagai fungsi yang dibutuhkan anggota grup usaha Lazada di setiap Negara sehingga dapat menjalankan fungsi komersialnya secara efektif dan efisien, termasuk Pemohon Banding. Sebagai contoh, sebagian besar biaya jasa manajemen berkaitan dengan biaya pengembangan teknologi, khususnya untuk platform digital situs web Lazada dan berbagai sistem yang digunakan di dalam Grup Lazada dan peningkatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk grup Lazada, termasuk Pemohon Banding. Oleh karena itu kegiatankegiatan dalam kerangka kerja sama jasa manajemen sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding sehingga mampu memberikan Pemohon Banding daya saing dalam pasar online yang merupakan bisnis utama Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
PEMOHON BANDING TELAH MEMBUKTIKAN EKSISTENSI DAN MANFAAT EKONOMI JASA MANAJEMEN SEDANGKAN TERBANDING TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN RINCI TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN PEMOHON BANDING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi biaya manajemen yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun terkait dengan jasa manajemen Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017;
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan kewajaran transaksi jasa manajemen yang dituangkan melalui Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Memiliki Hubungan lstimewa, dimana pada Pasal 14 PER-32/PJ/2011 tersebut dinyatakan:
"(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 
a)
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
b)
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding beserta dengan bukti pendukungnya:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa berdasarkan 'Master Service Agreement' yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte Ltd (LSEA) dan PT Ecart Webportal Indonesia (selanjutnya 'EWI') menyatakan bahwa jenis jasa yang akan diberikan dan/atau yang dibutuhkan EWI termasuk:
 
 
 
 
 
a.
Jasa manajemen dan konsultasi teknis (management and technical consulting);
 
 
 
 
 
b.
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan (accounting and financial management services);
 
 
 
 
 
c.
Pelaporan (reporting);
 
 
 
 
 
d.
Pemasaran (marketing);
 
 
 
 
 
e.
Layanan pelanggan (customer care);
 
 
 
 
 
f.
Jasa teknologi informasi (IT service);
 
 
 
 
 
g.
Jasa lainnya;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa jasa yang diterima oleh Pemohon Banding memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 
Tabel 2
Pembuktian bahwa Perolehan Jasa Benar-benar Terjadi dan memberikan Manfaat Ekonomis bagi Kegiatan Usaha Pemohon Banding
 
Jenis Jasa
Manfaat Ekonomis atas Jasa
Pemberi Jasa
Pembuktian
Jasa manajemen dan konsultasi teknis
Peningkatan kinerja keuangan dan proses bisnis internal yang lebih efisien melalui layanan regional yang diberikan oleh tim manajemen senior grup;
Memanfaatkan pengalaman tim manajemen senior grup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam perusahaan Pemohon Banding
Senior Manajemen dari LSEA (CEO, COO, CFO, CMO, CCO, CIO, CPO, dan CTO)
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Ops 002_Sept02, tanggal 2 September 2015
-
template mengenai operational planning session
-
Rgnl Ops 003_Aug13, tanggal 13 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 004_Aug20, tanggal 20 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 005_Jul30, tanggal 30 Juli 2015
-
Rgnl Ops 006_Jun12, tanggal 12 Juni 2015
-
Rgnl Ops 007_Jun22, tanggal 22 Juni 2015
-
Slide presentasi: 4th generation WH choice
-
Rgnl Tech 002_Aug17, tanggal 17 Agustus 2015
-
Kuesioner: Physical Security Questionnaire
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan
Peningkatan strategi keuangan dan perencanaan keuangan Pemohon Banding serta melakukan tinjauan atas performa keuangan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan oleh Pemohon Banding;
Membantu Pemohon Banding untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terkait dengan peraturan keuangan yang berlaku;
Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan adanya panduan dan saran yang diberikan oleh LSEA mengenai permasalahan dalam perpajakan maupun penetapan harga transfer. Selain itu Pemohon Banding juga memperoleh keuntungan melalui panduan yang diberikan oleh LSEA sehubungan dengan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga dapat dilakukan dalam tepat waktu;
LSEA memberikan evaluasi atas efisiensi dan pengendalian proses operasional Pemohon Banding serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan;
Dengan adanya pengembangan dan pengawasan atas kebijakan dan pedoman akuntansi maka dapat bermanfaat bagi Pemohon Banding karena dapat melakukan mitigasi risiko atas pengendalian keuangan internal
Regional Finance and Accounting
Lazada MY dan Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Fin 001_0ct14, tanggal 14 Oktober 2015
-
Rgnl Fin 002_May25, tanggal 25 Mei 2015
-
Template dalam bentuk excel: AuditPlan2015 FINAL
-
Rgnl Fin 003_Dec15, tanggal 15 Desember 2015
Pemasaran
Membantu Pemohon Banding untuk mempromosikan merek Lazada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan traffic penggunaan platform Lazada;
Membantu Pemohon Banding untuk memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah konsisten dengan strategi dan rencana yang ditentukan oleh grup usaha Lazada.
Regional Brand Management and Communication
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
mktg0002.pdf
-
mktg0003.pdf
-
mktg0005.pdf
-
mktg0006. pdf
Pelaporan
Fungsi pelaporan yang dilakukan oleh tim Bl di Lazada TH memberikan masukan kepada keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen LSEA, yang secara tidak langsung menguntungkan Pemohon Banding. Ada pun tren/data produk yang disediakan oleh tim Bl dapat memberikan wawasan tentang permintaan pelanggan, yang memungkinkan tim memberikan saran untuk memodifikasi strategi pemasaran grup usaha Lazada agar dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan melalui strategi peningkatan operasional bisnis, seperti penawaran atas produk baru, penargetan segmen, dan memberikan hasil/solusi terkait dengan umpan balik dari pelanggan.
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Reporting0001.pdf
Customer care
Melalui bantuan penanganan yang dilakukan oleh Lazada PH, Pemohon Banding dapat melakukan penghematan biaya karena hal tersebut ditangani secara efektif oleh Lazada PH
Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
CS0001.pdf
-
CS0002.pdf
-
CS0003.pdf
-
CS0004.pdf
Penyedia Teknologi lnformasi
Perbaikan sistem e-commerce karena perbaikan yang dilakukan pada 'Alice' (front end system) akan memberikan pengalaman yang berharga dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada. Lebih lanjut perbaikan yang dilakukan pada 'Bob' (back end/order management system) akan meningkatkan efisiensi proses manajemen dan pemenuhan pesanan internal yang dapat menurunkan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan pelanggan. Karena kinerja/performa e-commerce ini sangat bergantung pada platform web, maka kelancaran sistem teknologi informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada system yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bisnis terganggu
VN Techub dan RU Techhub
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Tech 001_Sep16, tanggal 16 September 2015
Jasa Human Resources
Mengurangi biaya atau terdapat penghematan biaya dengan adanya pembagian sumber daya;
Peningkatan efisiensi karena Pemohon Banding dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan utama Pemohon Banding;
Penyelarasan proses manajemen sumber daya dan kebijakan atas hal tersebut;
Memastikan bahwa personel termotivasi dan diberikan kompensasi yang memadai dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan karir yang meningkat.
Regional HR
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl HR 001_0ct09, tanggal 9 Oktober 2015
-
Rgnl Ops 001_Nov24, tanggal 24 November 2015
Risk Management
Pengembangan kebijakan atas risiko kecurangan dan risiko pengendalian serta pedoman bagi Pemohon Banding melalui mitigasi risiko kecurangan. Selain itu adanya pengawasan dari LSEA untuk memastikan bahwa kebijakan dan pedoman dilaksanakan secara konsisten
Regional Payment and Risk Management
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
RiskIA_CountryVisitTo Indonesia.pdf
-
RisklA_Grouplnsurance Program.pdf
-
RisklA_FraudPolicy and Questionnaire.pdf
-
RisklA DataCenter lnsurance.pdf
-
RisklA lncidentEscalation Policy_Email to CEOs and Regional.pdf
-
RisklA Guidance on fraud.pdf
Jasa legal
Membantu Pemohon Banding untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan dapat mendukung Pemohon Banding saat terjadi sengketa hukum.
Regional Legal
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Communication on crossborder framework, tanggal 17 Oktober 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Jan 2015, tanggal 5 Januari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Mar 2015, tanggal 23 Februari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call (ID)­-Apr 2015, tanggal 9 April 2015
-
Regional legal review on Adobe (ID), tanggal 2 Maret 2015
-
Rgnl Legal 001_De14, tanggal 14 Desember 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding ingin menekankan pada manfaat ekonomi atas jasa manajemen yang diberikan oleh LSEA di mana jasa tersebut memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan operasi bisnis Pemohon Banding:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
LSEA mengelola kegiatan pengumpulan dana dan investasi;
 
 
 
 
 
 
Pada tahun 2014 grup Lazada mendapatkan suntikan dana sebesar EUR200 juta dari Temasek dan investor lainnya sedangkan pada tahun 2016, Alibaba melakukan investasi kepada LSEA dengan nilai investasi sebesar USD1 miliar. Adapun suntikan dana dan investasi yang diberikan kepada LSEA tersebut turut digunakan sebagai investasi CAPEX (capital expenditure) untuk mendukung operasi bisnis Pemohon Banding di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2014 sampai 2017, dapat dilihat bahwa peningkatan yang signifikan pada modal mengindikasikan bahwa Pemohon Banding telah menerima manfaat yang terukur atas dukungan dari LSEA yang bersifat strategis tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Pengembangan teknologi
 
 
 
 
 
 
Pada tahun 2014 grup Lazada meluncurkan aplikasi Lazada di iOS Mobile Apps dan pada tahun 2015 meluncurkan aplikasi Seller Center Android Apps. Aplikasi Seller Center Android Apps merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh LSEA untuk membuat penjualan di aplikasi Lazada menjadi lebih mudah dilakukan bagi masing-masing merchant, sedangkan iOS Mobile Apps adalah software milik Lazada yang bersifat universal bagi para pengguna telepon seluler Apple. Bahwa seluruh pengembangan perangkat lunak tersebut dilakukan oleh LSEA dan masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada (termasuk PT EWI) memiliki manfaat ekonomis yaitu dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan performa bisnis usahanya;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
LSEA meluncurkan Cross Border (CB) Solutions dan pengadaan merek baru untuk ditampilkan pada platform PT EWI
 
 
 
 
 
 
LSEA (melalui Anaconda yang merupakan entitas pengadaan Lazada Hong Kong) akan menyediakan jasa pengadaan (yaitu dengan melakukan pencarian penjual lintas negara) untuk masing-masing entitas di dalam grup Lazada (termasuk PT EWI). Hal ini akan meningkatkan jumlah produk yang akan dijual di dalam platform Lazada. Dengan adanya lebih banyak variasi produk yang dijual dalam berbagai merek maka akan menarik lebih banyak pembeli di platform Lazada Indonesia dan meningkatkan pendapatan PT EWI secara keseluruhan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Kegiatan pemasaran dikelola oleh LSEA
 
 
 
 
 
 
LSEA akan melakukan perencanaan dan mendorong pemasaran secara luas (misalnya kampanye ulang tahun dan Online Revolution yang diselenggarakan dari 11.11; ke 12.12) yang diluncurkan di seluruh negara (termasuk Indonesia). Dengan adanya pemasaran tersebut maka masing-masing negara dapat meningkatkan daily active users/DAU yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masing-masing entitas, termasuk PT EWI;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Proses operasional, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan
 
 
 
 
 
 
LSEA akan memberikan nasihat kepada PT EWI mengenai masalah-masalah operasional (termasuk di dalamnya proses operasional) yang dihadapi oleh PT EWI sehingga PT EWI dapat mencapai efisiensi operasional secara keseluruhan (misalnya operasi logistik). Selain itu LSEA akan memberikan bantuan berupa pemberian nasihat kepada PT EWI seperti pelaksanaan proses keuangan/pelatihan, pengendalian internal, dan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa PT EWI mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan bahwa biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding benar-benar telah diberikan oleh LSEA dan memberikan manfaat ekonomis yang terukur untuk kepentingan Pemohon Banding. Selanjutnya, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menyatakan bahwa jasa yang diberikan oleh LSEA tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding tidak didasarkan pada fakta dan kondisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti dan Transfer Pricing Analysis Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa terkait dengan keberadaan atau eksistensi jasa intra-grup, SE-50 menyatakan sebagai berikut:
"Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, Pemeriksa Pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:
-
Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen terkait;
-
Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);
-
Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;
-
Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;
-
Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;
-
Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga)."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa kata-kata "perlu melakukan" berarti bahwa Terbanding seharusnya aktif meneliti bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan (bukti-bukti eksistensi, manfaat maupun analysis transfer pricing). Dalam hal ini Terbanding tidak pernah melakukan pengumpulan fakta lebih lanjut dan meminta dokumentasi pendukung tambahan kepada Pemohon Banding yang dianggap perlu bagi Terbanding untuk melakukan analisis keberadaan dan eksistensi jasa; Sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Namun karena Terbanding tidak melakukan analisis yang diperlukan menurut SE-50, Terbanding tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan Terbanding juga adalah berdasarkan data yang tidak lengkap;
 
bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, atas dokumen dan bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan tersebut nyata-nyata tidak disanggah, ditanggapi, dan dijawab oleh Terbanding. Sehingga menurut hukum acara, sikap tidak menyangkal atau membantah dipersamakan dengan mengakui. Mengacu pada Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82 yang menyatakan:
"2.
Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan
 
Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan tidak mengajukan sanggahan terhadap bukti-bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding dianggap telah mengakui fakta bahwa jasa manajemen benar-benar telah dilakukan oleh LSEA dan telah diyakini eksistensi atas jasa manajemen tersebut;
 
bahwa pemahaman fakta dan kondisi juga perlu dilakukan dalam pemeriksaan transfer pricing dipertegas dalam Bab I (Pendahuluan) Paragraf 7 SE-50 yang menyatakan sebagai berikut:
"Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan FAKTA dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak HARUS menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan FAKTA dan kondisi yang terdapat PADA SETIAP KASUS."
 
bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta dan kondisi dalam analisis transfer pricing juga tertuang dalam paragraf 4.7 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information. Consequently, a number of tax administrations have examiners who specialise in transfer pricing, and transfer pricing examinations themselves may take longer than other examinations and follow separate procedures."
 
bahwa Terjemahannya:
"Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara telah mempunyai pemeriksapemeriksa yang sudah mengkhususkan keahliannya dalam transfer pricing. Walaupun demikian pemeriksa-pemeriksa tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksa-pemeriksa pada umumnya, dan mereka juga sering menerapkan prosedur pemeriksaan yang khusus."
 
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berupaya untuk memberikan bukti-bukti pendukung yang berupa fakta untuk membuktikan kondisi Pemohon Banding, agar Majelis Hakim dapat menyusun analisis yang tepat untuk Pemohon Banding. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Bahwa Pemohon Banding memiliki sertifikat Agreed Upon Procedure (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen untuk membuktikan eksistensi jasa dan alokasi biaya yang dibebankan kepada Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa United Nations Transfer Pricing (UN TP) Manual paragraf B.2.8 menyatakan sebagai berikut:
" .. a certificate from an independent accountant of the service providing entity may be obtained certifying the method of allocation of costs and authenticity of the cost apportioned to each entity"
 
Terjemahan:
" ... suatu sertifikat dari akuntan independen entitas pemberi jasa dapat diperoleh. Sertifikasi tersebut dapat menerangkan dengan sebenarnya mengenai metode alokasi biaya dan otentisitas pembagian biaya-biaya tersebut kepada masing-masing entitas";
 
bahwa literatur lainnya juga memberikan dukungan dan bukti bahwa praktik umum di berbagai Negara juga mengakui keandalan dan otentisitas prosedur Auditor Independen untuk memverifikasi temuan faktual. Literatur pendukung yang disebutkan di atas, dapat diringkas sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narayan Mehta, "Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective", International Transfer Pricing Journal: September/October 2005, halaman. 269:
"At a minimum, it is generally advisable that the following documentation be maintained on file with respect to all intra-group management service arrangements .... A certificate from a CPA, if possible, certifying (i) the viability of the method for allocation and apportionment of costs among subsidiaries and (ii) the authenticity of the cost apportioned to each entity."
 
Terjemahan:
"Paling sedikit, secara umumnya disarankan bahwa susunan suatu dokumentasi setidaknya meliputi berkas-berkas sebagai berikut: Sertifikat dari CPA, jika mungkin, yang menyatakan dengan sebenarnya mengenai (i) kesesuaian metode alokasi pembagian biaya antara Anak Perusahaan dan (ii) otentisitas biaya-biaya yang dikenakan kepada masing-masing entitas."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Linnebaum and Stefan Stillhart, "Practical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups", International Transfer Pricing Journal: July/August 2012, halaman 266:
"It would be pragmatic to apply the same principles for both sides of the transaction and to mutually agree on an audit procedure verifying the cost per department at the level of the service provider as the charging basis, and stating that the cost a/location scheme applied as follows the principles defined in the OECD guidelines. This audit certificate should then be accepted by the Tax Authorities in jurisdictions of the service-providing and - receiving entities."
 
Terjemahan:
"Penerapan prinsip yang sama untuk kedua sisi transaksi menjadi pragmatis jika para pihak transaksi menyepakati prosedur audit untuk memverifikasi biaya per departemen di tingkat penyedia jasa sebagai dasar pengenaan biaya, serta jika terdapat pernyataan bahwa skema alokasi biaya yang digunakan the mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam OECD Guidelines. Sertifikat Audit ini kemudian harus diterima oleh otoritas pajak baik di yurisdiksi entitas penyedia jasa maupun penerima jasa."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding telah meminta Auditor Independen untuk melakukan audit serta menerbitkan Sertifikat Agreed-Upon Procedures (AUP) untuk mengonfirmasikan temuan faktual mengenai LSEA sebagai Penyedia Jasa dalam konteks biaya atas jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding;
 
bahwa laporan Temuan Faktual dari Prosedur Yang Oisepakati (AUP) kepada Manajemen LSEA atas biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding menjelaskan mengenai rekonsiliasi jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA untuk seluruh afiliasinya (tercakup dalam Perjanjian Jasa Manajemen antara LSEA dan Pemohon Banding) dan jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada masing-masing pihak penerima jasa manajemen;
 
bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, UN TP Manual mengakui penggunaan Auditor Independen untuk memverifikasi bahwa otentisitas temuan faktual merupakan praktik terbaik, khususnya dalam konteks transaksi jasa intra-group. Oengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan upaya terbaik dan wajar untuk memberikan bukti otentisitas transaksi biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada Pemohon Banding, sedangkan dalam hal ini, Terbanding di sisi lain belum menunjukkan upayanya untuk melakukan analisis atas fakta aktual dan kondisi transaksi jasa manajemen ini. Oengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
2.2.
Sengketa Atas Pajak Masukan yang Dibayar dengan NPWP Sendiri
 
 
 
 
2.2.1.
Menurut Terbanding
 
 
 
 
 
Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan
bahwa Koreksi Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp27.698.633.389,00 berkaitan dengan koreksi DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak;
 
Berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan
Tim Peneliti mempertahankan koreksi pemeriksa atas pos koreksi Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut:
 
 
a.
Koreksi Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp966.145.818 yang terkait dengan koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut;
 
 
b.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 
 
c.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
 
 
 
 
2.2.2.
Menurut Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui nilai koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818. Adapun alasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan tersebut adalah sebagai berikut:
 
bahwa mengingat bahwa koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri adalah berkaitan dengan koreksi DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, maka argumentasi ketidaksetujuan Pemohon Banding terkait koreksi ini adalah sejalan dengan argumentasi yang telah Pemohon Banding uraikan untuk pos koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean pada butir 2.1.2. Oleh karena Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.1.2, maka menurut Pemohon Banding koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil, maka dengan begitu, koreksi atas Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil;
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Mejelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi atas Pajak Masukan Yang Dibayar Dengan NPWP Sendiri tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
bahwa selain penjelasan atas Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak terhadap SKPN PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 dimaksud, melalui Surat Permohonan Banding ini, Pemohon Banding juga menyampaikan:
 
 
 
 
 
 
1)
Atas adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 antara Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut:
 
Tabel 3
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 
No.
Uraian
Menurut: (Dalam Rupiah)
Pemohon Banding
[A]
Terbanding
[B]
Nilai Sengketa yang Diajukan Banding
[C] = [A] - [B]
1.
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
9.661.458.207
2.
Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
966.145.818
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 adalah sesuai dengan uraian nilai yang tercantum dalam Tabel 3 tersebut yakni pada kolom Pemohon Banding (Lihat Kolom [A]);
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Nilai yang tercantum pada Kolom [C] merupakan nilai yang Pemohon Banding ajukan Banding melalui Surat Permohonan Banding ini dan dengan argumentasi yang telah diuraikan pada butir 2.1.2.1. dan 2.1.2.2;
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa Nilai yang tercantum pada kolom [B] ditetapkan oleh Terbanding sebagai koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, yang kemudian diterbitkan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Surat Keputusan Keberatan untuk Masa Pajak Januari 2015 untuk koreksi tersebut (pada pas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri);
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud pada butir 3), telah diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding melalui Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari 2015;
 
 
 
 
 
3.
KESIMPULAN (dalam Surat Banding)
 
bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
3.1.
bahwa secara formal, pengajuan Surat Permohonan Banding ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) s.d. 4, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3.2.
bahwa secara material, pengajuan Surat Permohonan Banding ini telah memuat alasan-alasan yang jelas sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan aspek material pengajuan banding. Berdasarkan alasan-alasan banding atas pos koreksi yang diajukan banding, serta dengan telah didukung tinjauan yuridis maupun tinjauan fakta atas dokumen-dokumen pembuktian sebagaimana menjadi lampiran tidak terpisahkan surat permohonan banding ini, maka sudah sepatutnya seluruh koreksi Terbanding dibatalkan dan tidak dipertahankan, sehingga permohonan banding ini seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan dengan dalil dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah Menurut Pemohon Banding
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
 
 
a.6.
Jumlah
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
0
 
d.
d.1
Impor BKP
0
 
 
d.2
Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
 
 
d.3
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean
20.398.682.502
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
0
 
 
d.5
Kegiatan Membangun Sendiri
0
 
 
d.6
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
0
 
 
d.7
Total
20.398.682.502
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
a.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 ataua 1.a.7)
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
 
 
b.2.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
 
 
b.3.
Lain-lain
0
 
 
b.4.
Jumlah
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
c.1.
SKPPKP
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
2.039.868.248
 
e.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar
0
 
4.
PETITUM (dalam Surat Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum (fundamentum petendi) sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono) dengan:
 
1.
Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 
2.
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;
 
 
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
Bukti P-1
Asli Surat Kuasa Khusus Atas Nama David Hamzah Damian Beserta Kelengkapannya yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-2
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-3
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 26 Tanggal 16 Oktober 2013 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-4
Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Nomor 08 T anggal 11 April 2019 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-5
Fotokopi Kartu ldentitas Li Chun selaku Pengurus PT Ecart Webportal Indonesia, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-6
Fotokopi SKPN PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean No. 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 atas Masa Pajak Januari 2015, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-7
Fotokopi Risalah Pembahasan Akhir dengan Tim Quality Assurance, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-8
Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan No. 182/DDTC-LIT/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 beserta Bukti Penerimaan Suratnya, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-9
Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir No. S-518/WPJ.04/2019 Tanggal 21 Februari 2019 beserta Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-10
Fotokopi Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan No. 184/DDTC-LIT/111/2019 tanggal 5 Maret 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-11
Fotokopi Perjanjian PT Ecart Webportal Indonesia dengan LSEA, Pte. Ltd. yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-12
Fotokopi Opini Penasihat Hukum Independen - Harvady, Mariet & Mauren yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-13
Fotokopi literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-14
Fotokopi Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-15
Fotokopi Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-16
Fotokopi Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-17
Softcopy Pembuktian Benefit Test atas Pemberian Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-18
Fotokopi Akta Pendirian PT Ecart Webportal Indonesia Nomor No. 45 tanggal 28 April 2014 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-19
Fotokopi Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-20
Fotokopi Sertifikat Agreed-Upon Procedures (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen, yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-21
Fotokopi Buku Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82, yang telah dimateraikan kemudian.
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-2514/WPJ.04/2019 tanggal 18 September 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan surat Wakil Panitera Nomor U.3922/PAN.Wk/2019 tanggal 20 Juni 2019 berkenaan dengan surat banding dari PT Ecart Webportal Indonesia Nomor 396/DDTC-LITN/2019 tanggal 23 Mei 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:
 
 
 
I.
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding nomor 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
bahwa Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
 
b.
bahwa Banding diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditrerima surat keputusan yang dibanding (surat keputusan yang diajukan banding diterbitkan tanggal 12 Maret 2019, surat banding Pemohon Banding diterima Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2019);
 
 
c.
bahwa Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
 
 
d.
bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas namun tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 
 
e.
bahwa surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 
 
f.
bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sehingga tidak ada kewajiban melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar;
 
 
g.
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh David Hamzah Damian selaku Kuasa Hukum PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sepanjang sesuai ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berikut ini Terbanding sampaikan uraian banding untuk memenuhi surat Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
II.
URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
1.
bahwa SKPN PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet Nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018 dengan penghitungan sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut
Pembahasan Akhir (Disetujui)
Pemohon Banding
Terbanding
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
 
 
 
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
-
-
-
 
c.
Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)
-
-
-
 
d.
Atas Impor BKP/BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean/pemungut pajak/membangun sendiri/penyerahan aktiva tetap yang mnrt tujuan semula tdk diperjualbelikan:
 
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
-
-
-
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
-
-
-
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
-
-
-
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
-
-
-
 
 
d.6.
Jumlah (d.1 s.d. d.5)
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
2
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
 
 
a.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi
 
 
-
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 s.d. b.5)
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan
 
 
 
 
 
c.1.
SKPPKP
-
-
-
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)
-
-
-
3
Kelebihan Pajak yang sudah
 
 
 
 
a.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
-
-
-
 
b.
Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (pembetulan)
-
-
-
 
c.
Jumlah (a-b)
-
-
-
4
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
-
-
-
 
 
 
 
 
2.
bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018, hal keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015, yang diterima KPP Pratama Jakarta Tebet tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01003247\015\apr\2018 tanggal 13 April 2018;
 
 
 
 
 
3.
bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Semula
(dalam Rp)
Dikurangi/ Ditambah
(dalam Rp)
Menjadi
(dalam Rp)
a
PPN Kurang (lebih) bayar
0
0
0
b
Sanksi Bunga
0
0
0
c
Sanksi Kenaikan
0
0
0
d
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar
0
0
0
 
 
 
 
III.
ANALISA POKOK SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Kebertan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa berdasarkan hasil perhitungan penelitian keberatan atas pokok sengketa keberatan di atas, maka argumentasi Pemohon Banding terhadap pos koreksi yang menjadi sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut:
 
Sengketa Atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 
Menurut Terbanding
 
Berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asian Pte. Ltd benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak seharusnya dipungut PPN, maka Pajak Masuk Masukan yang diperhitungkan dikoreksi oleh Pemeriksa dan tidak diakui sebagai Pajak Masukan;
 
Berdasarkan Risalah Pembahasan
bahwa kemudian di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa berpendapat bahwa:
 
Pemohon Banding tidak sepenuhnya memberikan pembukuan, pencatatan dan bukti serta informasi yang terkait pembukuan secara lengkap;
 
Pemeriksa telah menerbitkan Surat Peringatan I nomor S-93/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 tanggal 28 November 2017 dan Surat Peringatan II nomor: S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 tanggal 05 Oesember 2017 dan telah dibuatkan Serita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dokumen pada tanggal 07 Desember 2017;
 
Pemeriksa melakukan koreksi pada DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan kredit pajak PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean;
 
 
 
 
Berdasarkan Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan
bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan. Pada prinsipnya Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat Terbanding (Pemeriksa Pajak) atas koreksi DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Pendapat Pemohon Banding pada saat pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan pada prinsipnya adalah bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding benar-benar terjadi dan atas jasa yang diberikan LSEA telah diterima oleh Pemohon Banding. Bahwa kemudian Tim Quality Assurance Pemeriksaan menyimpulkan dan memutuskan:
 
bahwa sepanjang Pemeriksa Pajak meyakini fakta-fakta dan data-data yang ada bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pasal 1 angka 24 UU PPN, Pasal 3A ayat (3) UU PPN dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, maka Tim Quality Assurance Pemeriksaan mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak;
 
Berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan
bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding (dalam hal ini Tim Peneliti Keberatan) berpendapat untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:
 
Berdasarkan Laporan pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 merupakan ekualisasi dari koreksi positif Biaya Usaha Lainnya yaitu Biaya Jasa Managemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi;
 
Dalam surat keberatan Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran jasa intra-group kepada pihak afiliasi adalah terdiri dari:
 
a.
Management and technical consulting;
 
b.
Accounting and Financial Managemenr Services;
 
c.
Reporting;
 
d.
Marketing;
 
e.
Customer Care;
 
f.
IT-Service; AND
 
g.
Other Service;
 
 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian atas data/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat disampaikan bahwa:
 
a.
Dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
b.
Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 diatur bahwa transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
c.
Dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 diatur bahwa penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
 
d.
Dalam lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 disebutkan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-group akan diakui, apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial perusahaan penerimaan jasa (meningkatkan keuntungan atau efisiensi operasi);
 
e.
Berdasarkan pengujian terhadap data laporan keuangan Pemohon Banding dalam 2 tahun terakhir, Tim Peneliti berkesimpulan bahwa atas pembebaban Biaya Jasa Managemen yang dilakukan Pemohon Banding tidak memberikan manfaat ekonomis yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud sehingga tidak dapat diakui eksitensinya, dan tidak diperlukan pengujian kewajaran;
 
f.
Tidak dapat dibuktikan atas Biaya Jasa Managemen berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan tidak dapat dibuktikan bahwa biaya Jasa Managemen tersebut merupakan objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Dearah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN;
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh koreksi positif atas pos Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 yang diajukan oleh Terbanding di dalam hasil pemeriksaan pajak dan dipertahankan di dalam hasil penelitian keberatannya. Seharusnya koreksi tersebut adalah Rp0. Adapun uraian alasan-alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi positif a quo ialah sebagai berikut:
 
TERKAIT DENGAN KEABSAHAN PERJANJIAN 'MASTER SERVICES AGREEMENT' ANTARA PEMOHON BANDING DENGAN LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. LTD., BAHWA PERJANJIAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PEMOHON BANDING (PT ECART WEBPORTAL INDONESIA) DENGAN LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. MERUPAKAN KESEPAKATAN YANG SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA, SEHINGGA TIDAK TEPAT JIKA TERBANDING TIDAK DAPAT MEYAKINI KEBENARAN DARI PERJANJIAN TERSEBUT;
 
bahwa berdasarkan halaman 2 Risalah Pembahasan Akhir diketahui bahwa Terbanding menyatakan bahwa:
 
Gambar 1;
Halaman 2 Risalah Pembahasan Akhir
 
  • Wajib Pajak memberikan Kontrak perjanjian Master Service Agreement antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte.Lld namun dokumen tersebut tldak menggunakan nama PT Ecart Webportal Indonesia tetapi merupakan dokumen PT Ecart Services Indonesia, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran kontrak tersebut.
 
 
 
 
bahwa adapun yang dimaksud oleh Terbanding bahwa dokumen tersebut tidak menggunakan nama Pemohon Banding melainkan nama PT Ecart Services Indonesia, semata-mata disebabkan oleh kop surat yang digunakan Pemohon Banding pada saat mencetak Perjanjian dimaksud adalah Kop Surat PT Ecart Services Indonesia, sebagai berikut:
 
Gambar 2;
Kop Surat Perjanjian PT EWI dengan LSEA. Pte. Ltd
 
 
 
 
 
bahwa terkait hal ini, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atau keberatan karena faktanya Perjanjian 'Master Services Agreement' antara Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah didukung oleh opini dari Penasihat Hukum Independen di Indonesia berikut ini:
 
Gambar 3;
Opini Penasihat Hukum Independen - Harvady, Mariet & Mauren
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut adalah pokok-pokok yang dapat diuraikan terkait dengan Opini Hukum tersebut:
 
bahwa Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu;
 
4.
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang;
 
 
 
 
 
bahwa merujuk pada ketentuan di atas, berikut uraian secara lebih terinci untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Perjanjian Master Service Agreement yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. (selanjutnya disebut LSEA) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
 
 
 
 
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan secara bebas antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Kesepakatan dimaksud dapat dapat dinyatakan secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis maupun diam-diam. Adapun para pihak yang dimaksud disini adalah Pemohon Banding sebagai Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ecart Webportal Indonesia dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. yang diasumsikan merupakan Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di negara kedudukannya. Terkait hal tersebut, merujuk pada Pasal 1654 KUH Perdata, yang berbunyi:
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah memenuhi ketentuan para pihak yang dapat melakukan suatu perikatan;
 
bahwa kesepakatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa kedua belah pihak telah memberikan persetujuan atas suatu perjanjian pemberian jasa dari Lazada South East Asia Pte Ltd. kepada PT Ecart Webportal Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tabel di bawah ini:
 
Tabel 1 - Para Pihak dalam Perjanjian Pemohon Banding dengan LSEA Pte, Ltd
 
No
Perihal Perjanjian
Pihak-pihak yang melakukan perikatan (perjanjian)
Pihak-pihak yang menandatangani perikatan (perjanjian)
Kutipan dalam Perjanjian
1.
Master Services Agreement
3.
Ecart Webportal Indonesia (Pemohon Banding)
4.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. (LSEA)
 
3.
Carl Magnus Valdemar Ekbom (Wakil dari Pemohon Banding)
4.
Stein Jakob Oeie (Wakil dari Lazada South East 'Asia Pte. Ltd.)
 
Hal. 13 Perjanjian (Lampiran B.1 Surat Banding)
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Lazada South East Asia Pte Ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia tidak diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan salah satu pihak terhadap pihak lainnya;
 
bahwa merujuk uraian dan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur 'Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri';
 
 
 
 
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian)
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Adapun yang dinyatakan 'tidak cakap untuk membuat perjanjian' diatur lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa:
"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;
1.
anak yang belum dewasa;
2.
orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3.
perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
 
 
 
 
 
 
bahwa Pasal 1654 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu"
 
bahwa lebih lanjut, bahwa Pasal 1655 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut bahwa:
"Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya,.........."
 
bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menekankan pada kriteria orang (natuurlijk persoon) yang dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan atau kesepakatan. Namun, dari rumusan Pasal 1654 KUH Perdata sangat jelas diketahui bahwa suatu badan hukum yang berdiri dengan sah berkuasa (cakap) untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata termasuk mengadakan suatu persetujuan atau kesepakatan;
 
bahwa PT Ecart Webportal Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-66342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013;
 
bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1654 KUHPer maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang telah menandatangani Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian);
 
bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata, bahwa Pengurus PT Ecart Webportal Indonesia berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama PT Ecart Webportal Indonesia. Kekuasaan pengurus tersebut juga diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap anggota Dewan Direksi dari suatu perseroan memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 
bahwa berdasarkan Akta Perusahaan Pemohon Banding No. 45 tanggal 28 April 2014, diketahui bahwa Tuan Carl Magnus Valdemar Ekborn adalah Direktur Utama Pemohon Banding pada saat perjanjian Master Service Agreement tersebut ditandatangani;
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan dan dalam pelaksanaannya telah diwakilkan oleh pihak yang berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur 'Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian)';
 
 
 
 
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu
 
 
 
 
 
 
bahwa perjanjian yang sah harus memiliki hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Berdasarkan Pasal 1.1. dan 1.2. Master Service Agreement, hal yang disetujui adalah ketetuan mengenai jasa yang akan diberikan sehubungan dengan hal-hal berikut:
 
 
a.
Konsultasi Managemen dan Teknis;
 
 
b.
Layanan Managemen Akuntansi dan Keuangan;
 
 
c.
Laporan;
 
 
d.
Pemasaran;
 
 
e.
Layanan Pelanggan;
 
 
f.
Layanan IT; dan
 
 
g.
Layanan Lainnya;
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Master Service Agreement tersebut telah memenuhi syarat sah telah memuat suatu persoalan tertentu;
 
 
 
 
 
4.
Sebab yang halal/suatu sebab yang tidak dilarang
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;
 
bahwa Perjanjian Master Service Agreement dibuat dengan tujuan memberikan layanan bersama untuk menyediakan bisnis-bisnis terkait yang layanannya tidak mampu disediakan oleh Pemohon Banding sendiri. Dalam hal lain, Pemohon Banding membutuhkan layanan yang disediakan oleh LSEA yang dituangkan dalam suatu perjanjian;
 
bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Perjanjian Master Service Agreement tidak dilarang oleh Undang-Undang maupun bertentangan dengan kesusilaan sehingga memenuhi syarat sah sebab yang hal/suatu sebab yang tidak dilarang;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement antara Pemohon Banding dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagai berikut:
 
Syarat Sah Perjanjian
Keterangan
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Memenuhi
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Memenuhi
Memuat suatu persoalan tertentu
Memenuhi
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang
Memenuhi
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, tidak tepat jika Terbanding masih tidak dapat meyakini kebenaran dari Perjanjian tersebut;
 
 
 
 
 
ARGUMENTASI DAN PEMBUKTIAN EKSISTENSI DARI PEMBAYARAN JASA:
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui nilai koreksi atas pos Pajak Masukan atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp966.145.818. Adapun argumentasi Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1.
LATAR BELAKANG DAN STRUKTUR JASA MANAJEMEN DI DALAM GRUP LAZADA
 
 
 
 
 
 
bahwa sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut, perlu Pemohon Banding sampaikan mengenai latar belakang dan struktur pemberian Jasa grup usaha Lazada;
 
bahwa Grup usaha Lazada merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e-commerce, yaitu khususnya pada online listing dan penjualan berbagai jenis produk melalui platform digital. Adapun grup usaha Lazada baru memulai usahanya sejak Februari 2012, sehingga dapat disebut masih berada dalam tahapan start-up atau tahap pertama pengembangan usaha. Pemohon Banding sebagai anggota grup usaha Lazada didirikan pada tahun 2013 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Maret 2014, sehingga sampai dengan tahun pajak 2015 Pemohon Banding baru melakukan kegiatan operasional selam 1 tahun dan 9 bulan. Bahwa pengembangan usaha khususnya dalam industri padat teknologi memerlukan biaya yang tinggi dan tidak dapat secara langsung memberikan keuntungan disebutkan dalam literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 sebagai berikut:
"The table below illustrates the path that a company will likely take as it goes from seed or early-stage to a more mature stage of development in terms of company profile:
 
Early Stage
Angel/seed
Expansion/Later Stage
Startup
First Stage
Second Stage
Third Stage
Bridge
Prove a concept: Business plan stage
No sales, but operating: product development and initial marketing
Revenues, no profit focus on sales and manufacturing
Revenues, no profit: initial expansion
Break-even profits: major growth
Usually the final round of financing before going public (within 6-12 months)
 
 
 
 
 
 
bahwa terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
 
Tahap Awal
Perencanaan
Tahap Ekspansi
Permulaan
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Tahap Ketiga
Tahap Akhir
Menciptakan konsep: Tahap perencanaan bisnis
Tidak terdapat penjualan, namun hanya kegiatan operasional: Pengembangan produk dan tahap pemasaran awal
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: fokus pada penjualan dan produksi
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: Ekspansi tahap awal
Breakeven: terdapat pertumbuhan signifikan
Pada umumnya terdapat tahap pembiayaan akhir sebelum perusahaan go public.
 
 
 
 
 
 
bahwa kerugian yang dapat dialami perusahaan pada tahap awal pengembangan usaha turut disebutkan dalam Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Ofcourse, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or toher legitimate business reasons"
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
Tentu saja, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana halnya juga dapat terjadi pada perusahaan independen, dapat mengalami kerugian yang sungguh-sungguh, yaitu apabila terdapat biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ketidakefisienan atau alasan-alasan absah bisnis lainnya;
 
bahwa selain itu, disebutkan dalam Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 bahwa:
"Net profit indicators may be directly affected by such forces operating in the industry as follows: threat of new entrants, competitive position, management efficiency and individual strategies, threat of substitute products, varying cost structures (as reflected, for example, in the age of plant and equipment), differences in the cost of capital (e.g. self financing versus borrowing), and the degree of business experience (e.g. whether the business is in a start-up phase or is mature);
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
lndikator tingkat laba bisa secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam industri seperti kemungkinan adanya pendatang baru, posisi kompetitif, manajemen efisiensi dan strategi bisnis, kemungkinan adanya barang substitusi, beragam struktur biaya (yang tergambar misalnya pada umur pabrik dan peralatannya), perbedaan pada biaya modal (misal pendanaan internal atau meminjam dana), derajat pengalaman sebuah bisnis (apakah bisnis tersebut berada pada tahap awal atau tahap stabil);
 
bahwa dengan demikian, terdapatnya biaya jasa manajemen yang cukup besar tersebut, tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan upaya penghindaran pajak dengan transfer pricing, namun perlu diteliti terlebih dahulu dari sudut kondisi perkembangan usaha Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding masih berada dalam tahapan awal/pertama pengembangan usaha, sehingga merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar, dalam hal ini salah satunya biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
bahwa adapun latar belakang dibutuhkannya jasa manajemen tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri industri B2C e-commerce dimana faktor-faktor penentu keberhasilannya (critical success factor) adalah sebagai berikut:
 
 
Konten situs web yang menarik serta kemudahan akses;
 
 
Keunikan produk (brand);
 
 
Harga yang kompetitif; dan
 
 
Proses bisnis yang efisien;
 
 
 
 
 
 
bahwa untuk memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan praktik yang umum dalam industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja-sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi manfaat serta biaya dalam pengembangan platform situs web maupun pengembangan proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:
 
 
Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan
 
 
Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut;
 
 
 
 
 
 
bahwa tujuan ikut sertanya Pemohon Banding dalam kerja sama tersebut adalah agar Pemohon Banding dapat mengelola usahanya dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan jaringan keahlian grup usaha Lazada yang telah terus berinovasi dalam industri B2C e-commerce tersebut. Adapun, kerangka kerja sama Pemohon Banding dengan grup usaha Lazada diatur dalam perjanjian sebagai berikut:
 
 
Master Services Agreement, tertanggal 1 Juli 2014, antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dan Pemohon Banding, dimana dalam perjanjian ini Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
 
 
 
 
 
 
Kerangka kerja sama tersebut memungkinkan anggota grup usaha Lazada untuk saling bekerja sama sebagaimana dapat dijelaskan dalam struktur pemberian jasa sebagai berikut:
 
 
1.
Anggota grup usaha Lazada, seperti Pemohon Banding, Lazada Vietnam, Lazada Thailand dan lain- lainnya, melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Atas jasa-jasa yang diberikan anggota grup usaha kepada Lazada grup, anggota grup usaha mendapatkan pembayaran dari Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. selain telah menanggung biaya atas jasa-jasa yang telah dilakukan anggota grup usaha lainnya, juga melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Biaya-biaya tersebut (biaya dari pembayaran jasa kepada anggota grup usaha dan biaya atas jasa yang dilakukan Lazada South East Asia Pte Ltd sendiri) dikumpulkan dalam berbagai cost center Lazada South East Asia Pte Ltd. dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya kepada masing-masing anggota grup usaha Lazada;
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan struktur pemberian jasa tersebut, grup usaha Lazada mampu mengumpulkan sumber daya yang besar untuk melakukan berbagai fungsi yang dibutuhkan anggota grup usaha Lazada di setiap Negara sehingga dapat menjalankan fungsi komersialnya secara efektif dan efisien, termasuk Pemohon Banding. Sebagai contoh, sebagian besar biaya jasa manajemen berkaitan dengan biaya pengembangan teknologi, khususnya untuk platform digital situs web Lazada dan berbagai sistem yang digunakan di dalam Grup Lazada dan peningkatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk grup Lazada, termasuk Pemohon Banding. Oleh karena itu kegiatankegiatan dalam kerangka kerja sama jasa manajemen sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding sehingga mampu memberikan Pemohon Banding daya saing dalam pasar online yang merupakan bisnis utama Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
2.
PEMOHON BANDING TELAH MEMBUKTIKAN EKSISTENSI DAN MANFAAT EKONOMI JASA MANAJEMEN SEDANGKAN TERBANDING TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN RINCI TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN PEMOHON BANDING
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi biaya manajemen yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun terkait dengan jasa manajemen Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017;
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan kewajaran transaksi jasa manajemen yang dituangkan melalui Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Memiliki Hubungan lstimewa, dimana pada Pasal 14 PER-32/PJ/2011 tersebut dinyatakan:
 
 
"(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
 
 
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 
 
 
a)
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
b)
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
 
 
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud."
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding beserta dengan bukti pendukungnya:
 
 
 
 
 
a)
bahwa berdasarkan 'Master Service Agreement' yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte Ltd (LSEA) dan PT Ecart Webportal Indonesia (selanjutnya 'EWI') menyatakan bahwa jenis jasa yang akan diberikan dan/atau yang dibutuhkan EWI termasuk:
 
 
 
a.
Jasa manajemen dan konsultasi teknis (management and technical consulting);
 
 
 
b.
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan (accounting and financial management services);
 
 
 
c.
Pelaporan (reporting);
 
 
 
d.
Pemasaran (marketing);
 
 
 
e.
Layanan pelanggan (customer care);
 
 
 
f.
Jasa teknologi informasi (IT service);
 
 
 
g.
Jasa lainnya;
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa jasa yang diterima oleh Pemohon Banding memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 
Tabel 2
Pembuktian bahwa Perolehan Jasa Benar-benar Terjadi dan memberikan Manfaat Ekonomis bagi Kegiatan Usaha Pemohon Banding
 
Jenis Jasa
Manfaat Ekonomis atas Jasa
Pemberi Jasa
Pembuktian
Jasa manajemen dan konsultasi teknis
Peningkatan kinerja keuangan dan proses bisnis internal yang lebih efisien melalui layanan regional yang diberikan oleh tim manajemen senior grup;
Memanfaatkan pengalaman tim manajemen senior grup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam perusahaan Pemohon Banding
Senior Manajemen dari LSEA (CEO, COO, CFO, CMO, CCO, CIO, CPO, dan CTO)
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Ops 002_Sept02, tanggal 2 September 2015
-
template mengenai operational planning session
-
Rgnl Ops 003_Aug13, tanggal 13 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 004_Aug20, tanggal 20 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 005_Jul30, tanggal 30 Juli 2015
-
Rgnl Ops 006_Jun12, tanggal 12 Juni 2015
-
Rgnl Ops 007 _Jun22, tanggal 22 Juni 2015
-
Slide presentasi: 4th generation WH choice
-
Rgnl Tech 002_Aug17, tanggal 17 Agustus 2015
-
Kuesioner: Physical Security Questionnaire
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan
Peningkatan strategi keuangan dan perencanaan keuangan Pemohon Banding serta melakukan tinjauan atas performa keuangan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan oleh Pemohon Banding;
Membantu Pemohon Banding untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terkait dengan peraturan keuangan yang berlaku;
Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan adanya panduan dan saran yang diberikan oleh LSEA mengenai permasalahan dalam perpajakan maupun penetapan harga transfer. Selain itu Pemohon Banding juga memperoleh keuntungan melalui panduan yang diberikan oleh LSEA sehubungan dengan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga dapat dilakukan dalam tepat waktu;
LSEA memberikan evaluasi atas efisiensi dan pengendalian proses operasional Pemohon Banding serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan;
Dengan adanya pengembangan dan pengawasan atas kebijakan dan pedoman akuntansi maka dapat bermanfaat bagi Pemohon Banding karena dapat melakukan mitigasi risiko atas pengendalian keuangan internal
Regional Finance and Accounting
Lazada MY dan Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Fin 001_Oct14, tanggal 14 Oktober 2015
-
Rgnl Fin 002_May25, tanggal 25 Mei 2015
-
Template dalam bentuk excel: AuditPlan2015 FINAL
-
Rgnl Fin 003_Dec15, tanggal 15 Desember 2015
Pemasaran
Membantu Pemohon Banding untuk mempromosikan merek Lazada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan traffic penggunaan platform Lazada;
Membantu Pemohon Banding untuk memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah konsisten dengan strategi dan rencana yang ditentukan oleh grup usaha Lazada.
Regional Brand Management and Communication
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
mktg0002.pdf
-
mktg0003.pdf
-
mktg0005.pdf
-
mktg0006.pdf
Pelaporan
Fungsi pelaporan yang dilakukan oleh tim Bl di Lazada TH memberikan masukan kepada keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen LSEA, yang secara tidak langsung menguntungkan Pemohon Banding. Adapun tren/data produk yang disediakan oleh tim Bl dapat memberikan wawasan tentang permintaan pelanggan, yang memungkinkan tim memberikan saran untuk memodifikasi strategi pemasaran grup usaha Lazada agar dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan melalui strategi peningkatan operasional bisnis, seperti penawaran atas produk baru, penargetan segmen, dan memberikan hasil/solusi terkait dengan umpan balik dari pelanggan.
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Reporting0001.pdf
Customer care
Melalui bantuan penanganan yang dilakukan oleh Lazada PH, Pemohon Banding dapat melakukan penghematan biaya karena hal tersebut ditangani secara efektif oleh Lazada PH
Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
CS0001.pdf
-
CS0002.pdf
-
CS0003.pdf
-
CS0004.pdf
Penyedia Teknologi lnformasi
Perbaikan sistem e-commerce karena perbaikan yang dilakukan pada 'Alice' (front end system) akan memberikan pengalaman yang berharga dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada. Lebih lanjut perbaikan yang dilakukan pada 'Bob' (back end/order management system) akan meningkatkan efisiensi proses manajemen dan pemenuhan pesanan internal yang dapat menurunkan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan pelanggan. Karena kinerja/performa e-commerce ini sangat bergantung pada platform web, maka kelancaran sistem teknologi informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada system yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bisnis terganggu
VN Techub dan RU Techhub
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Tech 001_Sep16, tanggal 16 September 2015
Jasa Human Resources
Mengurangi biaya atau terdapat penghematan biaya dengan adanya pembagian sumber daya;
Peningkatan efisiensi karena Pemohon Banding dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan utama Pemohon Banding;
Penyelarasan proses manajemen sumber daya dan kebijakan atas hal tersebut;
Memastikan bahwa personel termotivasi dan diberikan kompensasi yang memadai dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan karir yang meningkat.
Regional HR
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl HR 001_0ct09, tanggal 9 Oktober 2015
-
Rgnl Ops 001_Nov24, tanggal 24 November 2015
Risk Management
Pengembangan kebijakan atas risiko kecurangan dan risiko pengendalian serta pedoman bagi Pemohon Banding melalui mitigasi risiko kecurangan. Selain itu adanya pengawasan dari LSEA untuk memastikan bahwa kebijakan dan pedoman dilaksanakan secara konsisten
Regional Payment and Risk Management
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
RisklA_CountryVisitTo Indonesia.pdf
-
RisklA_Grouplnsurance Program.pdf
-
RisklA_FraudPolicy and Questionnaire.pdf
-
RisklA_DataCenter lnsurance.pdf
-
RisklA lncidentEscalation Policy_Email to CEOs and Regional.pdf
-
RisklA Guidance on fraud.pdf
Jasa legal
Membantu Pemohon Banding untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan dapat mendukung Pemohon Banding saat terjadi sengketa hukum.
Regional Legal
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Communication on crossborder framework, tanggal 17 Oktober 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Jan 2015, tanggal 5 Januari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Mar 2015, tanggal 23 Februari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call (ID)­-Apr 2015, tanggal 9 April 2015
-
Regional legal review on Adobe (ID), tanggal 2 Maret 2015
-
Rgnl Legal 001_De14, tanggal 14 Desember 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding ingin menekankan pada manfaat ekonomi atas jasa manajemen yang diberikan oleh LSEA di mana jasa tersebut memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan operasi bisnis Pemohon Banding:
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
LSEA mengelola kegiatan pengumpulan dana dan investasi;
 
 
 
 
Pada tahun 2014 grup Lazada mendapatkan suntikan dana sebesar EUR200 juta dari Temasek dan investor lainnya sedangkan pada tahun 2016, Alibaba melakukan investasi kepada LSEA dengan nilai investasi sebesar USD1 miliar. Adapun suntikan dana dan investasi yang diberikan kepada LSEA tersebut turut digunakan sebagai investasi CAPEX (capital expenditure) untuk mendukung operasi bisnis Pemohon Banding di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2014 sampai 2017, dapat dilihat bahwa peningkatan yang signifikan pada modal mengindikasikan bahwa Pemohon Banding telah menerima manfaat yang terukur atas dukungan dari LSEA yang bersifat strategis tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Pengembangan teknologi
 
 
 
 
Pada tahun 2014 grup Lazada meluncurkan aplikasi Lazada di iOS Mobile Apps dan pada tahun 2015 meluncurkan aplikasi Seller Center Android Apps. Aplikasi Seller Center Android Apps merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh LSEA untuk membuat penjualan di aplikasi Lazada menjadi lebih mudah dilakukan bagi masing-masing merchant, sedangkan iOS Mobile Apps adalah software milik Lazada yang bersifat universal bagi para pengguna telepon seluler Apple. Bahwa seluruh pengembangan perangkat lunak tersebut dilakukan oleh LSEA dan masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada (termasuk PT EWI) memiliki manfaat ekonomis yaitu dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan performa bisnis usahanya;
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
LSEA meluncurkan Cross Border (CB) Solutions dan pengadaan merek baru untuk ditampilkan pada platform PT EWI
 
 
 
 
LSEA (melalui Anaconda yang merupakan entitas pengadaan Lazada Hong Kong) akan menyediakan jasa pengadaan (yaitu dengan melakukan pencarian penjual lintas negara) untuk masing-masing entitas di dalam grup Lazada (termasuk PT EWI). Hal ini akan meningkatkan jumlah produk yang akan dijual di dalam platform Lazada. Dengan adanya lebih banyak variasi produk yang dijual dalam berbagai merek maka akan menarik lebih banyak pembeli di platform Lazada Indonesia dan meningkatkan pendapatan PT EWI secara keseluruhan;
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Kegiatan pemasaran dikelola oleh LSEA
 
 
 
 
LSEA akan melakukan perencanaan dan mendorong pemasaran secara luas (misalnya kampanye ulang tahun dan Online Revolution yang diselenggarakan dari 11.11; ke 12.12) yang diluncurkan di seluruh negara (termasuk Indonesia). Dengan adanya pemasaran tersebut maka masing-masing negara dapat meningkatkan daily active users/DAU yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masing-masing entitas, termasuk PT EWI;
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Proses operasional, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan
 
 
 
 
LSEA akan memberikan nasihat kepada PT EWI mengenai masalah-masalah operasional (termasuk di dalamnya proses operasional) yang dihadapi oleh PT EWI sehingga PT EWI dapat mencapai efisiensi operasional secara keseluruhan (misalnya operasi logistik). Selain itu LSEA akan memberikan bantuan berupa pemberian nasihat kepada PT EWI seperti pelaksanaan proses keuangan/pelatihan, pengendalian internal, dan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa PT EWI mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku;
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan bahwa biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding benarbenar telah diberikan oleh LSEA dan memberikan manfaat ekonomis yang terukur untuk kepentingan Pemohon Banding. Selanjutnya, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menyatakan bahwa jasa yang diberikan oleh LSEA tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding tidak didasarkan pada fakta dan kondisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;
 
 
 
 
3.
Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti dan Transfer Pricing Analysis Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
 
bahwa terkait dengan keberadaan atau eksistensi jasa intra-grup, SE-50 menyatakan sebagai berikut:
"Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, Pemeriksa Pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:
-
Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen terkait;
-
Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);
-
Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;
-
Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;
-
Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;
-
Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga)."
 
 
 
 
 
 
 
bahwa kata-kata "perlu melakukan" berarti bahwa Terbanding seharusnya aktif meneliti bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan (bukti-bukti eksistensi, manfaat maupun analysis transfer pricing). Dalam hal ini Terbanding tidak pernah melakukan pengumpulan fakta lebih lanjut dan meminta dokumentasi pendukung tambahan kepada Pemohon Banding yang dianggap perlu bagi Terbanding untuk melakukan analisis keberadaan dan eksistensi jasa;
 
Sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Namun karena Terbanding tidak melakukan analisis yang diperlukan menurut SE-50, Terbanding tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan Terbanding juga adalah berdasarkan data yang tidak lengkap;
 
bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, atas dokumen dan bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan tersebut nyata-nyata tidak disanggah, ditanggapi, dan dijawab oleh Terbanding. Sehingga menurut hukum acara, sikap tidak menyangkal atau membantah dipersamakan dengan mengakui. Mengacu pada Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82 yang menyatakan:
"2.
Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan
 
Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui."
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan tidak mengajukan sanggahan terhadap bukti-bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding dianggap telah mengakui fakta bahwa jasa manajemen benar-benar telah dilakukan oleh LSEA dan telah diyakini eksistensi atas jasa manajemen tersebut;
 
bahwa pemahaman fakta dan kondisi juga perlu dilakukan dalam pemeriksaan transfer pricing dipertegas dalam Bab I (Pendahuluan) Paragraf 7 SE-50 yang menyatakan sebagai berikut:
"Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan FAKTA dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak HARUS menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan FAKTA dan kondisi yang terdapat PADA SETIAP KASUS."
 
bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta dan kondisi dalam analisis transfer pricing juga tertuang dalam paragraf 4.7 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information. Consequently, a number of tax administrations have examiners who specialise in transfer pricing, and transfer pricing examinations themselves may take longer than other examinations and follow separate procedures."
 
bahwa Terjemahannya:
"Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara telah mempunyai pemeriksapemeriksa yang sudah mengkhususkan keahliannya dalam transfer pricing. Walaupun demikian pemeriksa-pemeriksa tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksa-pemeriksa pada umumnya, dan mereka juga sering menerapkan prosedur pemeriksaan yang khusus."
 
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berupaya untuk memberikan bukti-bukti pendukung yang berupa fakta untuk membuktikan kondisi Pemohon Banding, agar Majelis Hakim dapat menyusun analisis yang tepat untuk Pemohon Banding. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
 
 
4.
Bahwa Pemohon Banding memiliki sertifikat Agreed Upon Procedure (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen untuk membuktikan eksistensi jasa dan alokasi biaya yang dibebankan kepada Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
 
bahwa United Nations Transfer Pricing (UN TP) Manual paragraf B.2.8 menyatakan sebagai berikut:
" .. a certificate from an independent accountant of the service providing entity may be obtained certifying the method of allocation of costs and authenticity of the cost apportioned to each entity"
 
Terjemahan:
" ... suatu sertifikat dari akuntan independen entitas pemberi jasa dapat diperoleh. Sertifikasi tersebut dapat menerangkan dengan sebenarnya mengenai metode alokasi biaya dan otentisitas pembagian biaya-biaya tersebut kepada masing-masing entitas";
 
bahwa literatur lainnya juga memberikan dukungan dan bukti bahwa praktik umum di berbagai Negara juga mengakui keandalan dan otentisitas prosedur Auditor Independen untuk memverifikasi temuan faktual. Literatur pendukung yang disebutkan di atas, dapat diringkas sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
Narayan Mehta, "Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective", International Transfer Pricing Journal: September/October 2005, halaman. 269:
"At a minimum, it is generally advisable that the following documentation be maintained on file with respect to all intra-group management service arrangements . ... A certificate from a CPA, if possible, certifying (i) the viability of the method for allocation and apportionment of costs among subsidiaries and (ii) the authenticity of the cost apportioned to each entity."
 
Terjemahan:
"Paling sedikit, secara umumnya disarankan bahwa susunan suatu dokumentasi setidaknya meliputi berkas-berkas sebagai berikut: Sertifikat dari CPA, jika mungkin, yang menyatakan dengan sebenarnya mengenai (i) kesesuaian metode alokasi pembagian biaya antara Anak Perusahaan dan (ii) otentisitas biaya-biaya yang dikenakan kepada masing-masing entitas."
 
 
 
 
 
 
 
Marc Linnebaum and Stefan Stillhart, "Practical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups", International Transfer Pricing Journal: July/August 2012, halaman 266:
"It would be pragmatic to apply the same principles for both sides of the transaction and to mutually agree on an audit procedure verifying the cost per department at the level of the service provider as the charging basis, and stating that the cost allocation scheme applied as follows the principles defined in the OECD guidelines. This audit certificate should then be accepted by the Tax Authorities in jurisdictions of the service-providing and - receiving entities."
 
Terjemahan:
"Penerapan prinsip yang sama untuk kedua sisi transaksi menjadi pragmatis jika para pihak transaksi menyepakati prosedur audit untuk memverifikasi biaya per departemen di tingkat penyedia jasa sebagai dasar pengenaan biaya, serta jika terdapat pernyataan bahwa skema alokasi biaya yang digunakan the mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam OECD Guidelines. Sertifikat Audit ini kemudian harus diterima oleh otoritas pajak baik di yurisdiksi entitas penyedia jasa maupun penerima jasa."
 
 
 
 
 
 
 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding telah meminta Auditor Independen untuk melakukan audit serta menerbitkan Sertifikat Agreed-Upon Procedures (AUP) untuk mengonfirmasikan temuan faktual mengenai LSEA sebagai Penyedia Jasa dalam konteks biaya atas jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding;
 
bahwa laporan Temuan Faktual dari Prosedur Yang Disepakati (AUP) kepada Manajemen LSEA atas biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding menjelaskan mengenai rekonsiliasi jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA untuk seluruh afiliasinya (tercakup dalam Perjanjian Jasa Manajemen antara LSEA dan Pemohon Banding) dan jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada masing-masing pihak penerima jasa manajemen;
 
bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, UN TP Manual mengakui penggunaan Auditor Independen untuk memverifikasi bahwa otentisitas temuan faktual merupakan praktik terbaik, khususnya dalam konteks transaksi jasa intra-group. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan upaya terbaik dan wajar untuk memberikan bukti otentisitas transaksi biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada Pemohon Banding, sedangkan dalam hal ini, Terbanding di sisi lain belum menunjukkan upayanya untuk melakukan analisis atas fakta aktual dan kondisi transaksi jasa manajemen ini. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
 
 
Sengketa Atas Pajak Masukan yang Dibayar dengan NPWP Sendiri
 
 
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui nilai koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818. Adapun alasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan tersebut adalah sebagai berikut:
 
bahwa mengingat bahwa koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri adalah berkaitan dengan koreksi DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, maka argumentasi ketidaksetujuan Pemohon Banding terkait koreksi ini adalah sejalan dengan argumentasi yang telah Pemohon Banding uraikan untuk pos koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean pada butir 2.1.2. Oleh karena Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.1.2, maka menurut Pemohon Banding koreksi atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil, maka dengan begitu, koreksi atas Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil;
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Mejelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi atas Pajak Masukan Yang Dibayar Oengan NPWP Sendiri tersebut;
 
bahwa selain penjelasan atas Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak terhadap SKPN PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 dimaksud, melalui Surat Permohonan Banding ini, Pemohon Banding juga menyampaikan:
 
 
 
 
 
 
1)
Atas adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 antara Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut:
 
Tabel 3
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 
No.
Uraian
Menurut: (Dalam Rupiah)
Pemohon Banding
[A]
Terbanding
[B]
Nilai Sengketa yang Diajukan Banding
[C] = [A] - [B]
1.
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
9.661.458.207
2.
Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
966.145.818
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 adalah sesuai dengan uraian nilai yang tercantum dalam Tabel 3 tersebut yakni pada kolom Pemohon Banding (Lihat Kolom [A]);
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Nilai yang tercantum pada Kolom [C] merupakan nilai yang Pemohon Banding ajukan Banding melalui Surat Permohonan Banding ini dan dengan argumentasi yang telah diuraikan pada butir 2.1.2.1. dan 2.1.2.2;
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa Nilai yang tercantum pada kolom [B] ditetapkan oleh Terbanding sebagai koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, yang kemudian diterbitkan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Surat Keputusan Keberatan untuk Masa Pajak Januari 2015 untuk koreksi tersebut (pada pos DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri);
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud pada butir 3), telah diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding melalui Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari 2015;
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 
1.
bahwa secara formal, pengajuan Surat Permohonan Banding ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) s.d. 4, dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
2.
bahwa secara material, pengajuan Surat Permohonan Banding ini telah memuat alasan-alasan yang jelas sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan aspek material pengajuan banding. Berdasarkan alasanalasan banding atas pos koreksi yang diajukan banding, serta dengan telah didukung tinjauan yuridis maupun tinjauan fakta atas dokumen-dokumen pembuktian sebagaimana menjadi lampiran tidak terpisahkan surat permohonan banding ini, maka sudah sepatutnya seluruh koreksi Terbanding dibatalkan dan tidak dipertahankan, sehingga permohonan banding ini seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan dengan dalil dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah Menurut Pemohon Banding
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
 
 
a.6.
Jumlah
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
0
 
d.
d.1
Impor BKP
0
 
 
d.2
Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
 
 
d.3
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean
20.398.682.502
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
0
 
 
d.5
Kegiatan Membangun Sendiri
0
 
 
d.6
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
0
 
 
d.7
Total
20.398.682.502
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
a.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 ataua 1.a.7)
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
 
 
b.2.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
 
 
b.3.
Lain-lain
0
 
 
b.4.
Jumlah
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
c.1.
SKPPKP
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
2.039.868.248
 
e.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar
0
 
 
 
 
 
B.
Menurut Terbanding
 
 
 
 
 
bahwa selama proses keberatan, Terbanding dalam Keberatan telah melakukan penelitian terkait sengketa keberatan Pemohon Banding dan diperoleh hasH penelitian sebagai berikut:
1.
bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terbanding dalam Pemeriksaan melakukan koreksi positif untuk Masa Pajak Januari sebesar Rp9.661.458.207,00 dengan alasan sebagaimana dijelaskan pada romawi VII.D.a. di atas;
2.
bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Negatif sebesar Rp9.661.458.207,00 dan Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818,00 yang terkait dengan dengan alasan sebagaimana tersebut pada romawi VI di atas;
3.
bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen sebagaimana disebut.can pada butir VlI.B.B.3. di atas;
4.
bahwa ketentuan yang terkait dengan sengketa keberatan ini antara lain sebagai berikut:
 
● 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
Pasal 12 ayat (3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
Pasal 17A
Direktur Jenderal Pajak, setetah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak;
 
Pasal 25 ayat (1) huruf c
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 
Pasal 26A
 
 
(1)
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
(2)
Tata cars pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
 
 
(3)
Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;
 
 
 
 
 
 
Pasal 28
 
 
(1)
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
 
 
(2)
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 
 
(3)
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 
 
(4)
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
 
 
(5)
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
 
 
(6)
Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
 
 
(7)
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
 
 
(8)
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;
 
 
(9)
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;
 
 
(10)
Dihapus
 
 
(11)
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
 
 
(12)
Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK-197/PMK.03/2007);
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pasal 28 ayat (7)
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
 
Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;
 
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;
 
 
 
 
 
● 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur antara lain:
 
Pasal 9 ayat (1)
huruf Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 
Pasal 18 ayat (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
Pasal 18 ayat (4)
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 
 
a.
Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 
 
b.
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 
 
c.
terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
 
 
 
 
 
● 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa, mengatur antara lain:
 
Pasal 14
 
 
(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
 
 
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kevvajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 
 
 
a.
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
b.
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
 
 
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
 
 
(4)
Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
 
 
(5)
Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha;
 
 
(6)
Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan:
 
 
 
a.
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;
 
 
 
b.
kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak;
 
 
 
c.
perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak. Surat Direktur Pemeriksaan clan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi.
 
 
 
 
● 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertannbahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
Pasal 1 angka 8
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
Pasal 4 ayat (1)
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 
 
a.
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 
 
b.
impor Barang Kena Pajak;
 
 
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha:
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
 
e.
pennanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
 
f.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
 
g.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 
 
h.
ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
 
 
 
 
 
Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
 
Penjelasan Pasal 9 ayat (2)
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean wajib mennbayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak nnenerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeti Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;
 
Pasal 9 ayat (8)
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 
 
a.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
 
b.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
 
c.
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebe/um Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
 
e.
dihapus;
 
 
f.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeit Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 
 
g.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 
 
h.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 
 
i.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 
 
j.
perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
 
 
 
 
 
 
Penielasan Pasal 9 ayat (8) huruf b
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
 
 
 
 
● 
PER-221PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan lstimewa;
 
 
 
 
 
● 
Surat Edaran Nomor SE-50/PJ12013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan lstimewa;
 
 
 
 
1.
bahwa Terbanding dalam Keberatan telah mengundang Terbanding dalam Pemeriksaan untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan surat undangan nomor UND-232M/PJ.04/BD.06/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Hasil pembahasan dengan Terbanding dalam Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Serita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-279/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 
 
 
 
● 
bahwa jelaskan mengenai gambaran umum usaha Pemohon Banding di Tahun 2015?
 
 
 
 
 
 
-
bahwa berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam penyedia jasa layanan di internet, berupa penyimpanan data dalam server, sehubungan penggunaan platform oleh penjual di dalam situs (marketplace); fasilitas pencarian dan akses; jasa pembayaran elektronik atas transaksi di dalam situs;
 
 
-
bahwa PT Ecart Webportal Indonesia merupakan Market Place, pengelola pasar virtual, mempertemukan antara penjual dengan pembeli. PT Ecart Webportal Indonesia membangun platform, system, website, untuk seller menjual barang dagangannya ke buyer. PT Ecart Webportal Indonesia mendapatkan komisi dari tiap barang yang dijual selain itu Ecart Webportal Indonesia mendapatkan penghasilan dari iklan, promosi, partnership, management fee, dll;
 
 
-
bahwa dalam tahun 2015 Pemohon Banding mempekerjakan 650 pegawai
 
 
-
bahwa menurut Wajib Pajak, Perushaan akan profit setelah 7-10 tahun beroperasi mengacu kepada e-commerce luar negeri (Amazon, Alibaba, dll);
 
 
 
 
 
● 
bahwa dalam LHP disebutkan bahwa nilai transaksi jasa manajemen tidak dapat dinilai kewajarannya dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding untuk keperluannya. Terbanding juga tidak mendapatkan bukti bahwa jasa yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. tersebut merupakan kegiatan jasa manajemen yang sebenarnya;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya dalam akun tersebut merupakan baiya jasa manajemen kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd., dalam tahapan awal pengembangan usaha merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar;
 
bahwa berdasarkan perjanjian (Master Services Agreement dan Services Agreement) kerangka kerjasama berupa:
 
 
-
Pembayaran atas jasa pengembangan usaha dari anggota grup Lazada yang kemudia anggota grup usaha mendapatkan pembayaran melalui Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd. menanggung biaya atas jasajasa dari anggota grup usaha lainnya, dikumpulkan dalam berbagai cost center dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya ke masing-masing anggota grup usaha Lazada. Wajib Pajak menyatakan telah melakukan analisis transfer pricing;
 
 
 
 
 
● 
bahwa bagaimana tanggapan Pemeriksa terkait alasan dan bukti yang dikemukakan Wajib Pajak tersebut dan jelaskan alasan koreksi pemeriksaan secara detail serta apakah Pemeriksa telah melakukan pengujian terhadaa agreement Wajib Pajak tersebut ? Jelaskan!
 
 
 
 
 
 
Tim Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. karena berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa tersebut benar-benar terjadi;
 
Dan dengan demikian, nilai transaksi jasa manajemen tidak dapat dinilai kewajarannya dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya. Pemeriksa juga tidak mendapatkan bukti bahwa jasa yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. tersebut merupakan kegiatan jasa manajemen yang sebenarnya;
 
Wajib Pajak memberikan Kontrak perjanjian Master Service Agreement antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. namun dokumen tersebut tidak menggunakan nama PT Ecart Webportal Indonesia tetapi merupakan dokumen PT Ecart Webportal Indonesia, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran kontrak tersebut;
 
Dari segi eksistensi dan benefit atas biaya tersebut, Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenarannya jasa yang diberikan (time cart, orang yang ditunjuk memberikan jasa, jenis jasa, kapan pemberi jasa datang, akomodasi, transportasi, Wajib Pajak memiliki R&D, Marketing, IT, dll), jumlah biaya yang dibebankan (pembebanan share biaya dari seluruh anggota group lainnya, rincian dari biaya), dan atas adanya biaya tersebut justru menambah kerugian yang besar bagi Wajib Pajak;
 
 
 
 
2.
bahwa Terbanding juga telah mengundang Pemohon Banding untuk hadir dalam rangka rapat pembahasan sengketa perpajakan dengan surat undangan nomor Und-402/WPJ.04/2018 tanggal 20 Desember 2018. Pemohon Banding telah memenuhi undangan pembahasan tersebut dan atas kehadiran Pemohon Banding telah dibuatkan Serita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-012/WPJ.04/2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan pembahasan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1.
LATAR BELAKANG DAN STRUKTUR JASA MANAJEMEN DI DALAM GRUP LAZADA
 
 
 
 
 
bahwa sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut, perlu Pemohon Banding sampaikan mengenai latar belakang dan struktur pemberian Jasa grup usaha Lazada;
 
Grup usaha Lazada merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e-commerce, yaitu khususnya pada online listing dan penjualan berbagai jenis produk melalui platform digital. Adapun grup usaha Lazada baru memulai usahanya sejak Februari 2012, sehingga dapat disebut masih berada dalam tahapan start-up atau tahap pertama pengembangan usaha. Pemohon Banding sebagai anggota grup usaha Lazada didirikan pada tahun 2013 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Maret 2014, sehingga sampai dengan tahun pajak 2015 Pemohon Banding baru melakukan kegiatan operasional selam 1 tahun dan 9 bulan. Bahwa pengembangan usaha khususnya dalam industri padat teknologi memerlukan biaya yang tinggi dan tidak dapat secara langsung memberikan keuntungan disebutkan dalam literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 sebagai berikut:
"The table below illustrates the path that a company will likely take as it goes from seed or early-stage to a more mature stage of development in terms of company profile:
 
Early Stage Angel/seed
Expansion/Later Stage
Startup
First Stage
Second Stage
Third Stage
Bridge
Prove a concept: Business plan stage
No sales, but operating: product development and initial marketing
Revenues, no profit focus on sales and manufacturing
Revenues, no profit: initial expansion
Break-even profits: major growth
Usually the final round of financing before going public (within 6-12 months)
 
 
 
 
 
bahwa terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
 
Tahap Awal Perencanaan
Tahap Ekspansi
Permulaan
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Tahap Ketiga
Tahap Akhir
Menciptakan konsep: Tahap perencanaan bisnis
Tidak terdapat penjualan, namun hanya kegiatan operasional: Pengembangan produk dan tahap pemasaran awal
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: fokus pada penjualan dan produksi
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: Ekspansi tahap awal
Breakeven: terdapat pertumbuhan signifikan
Pada umumnya terdapat tahap pembiayaan akhir sebelum perusahaan go public.
 
 
 
bahwa kerugian yang dapat dialami perusahaan pada tahap awal pengembangan usaha turut disebutkan dalam Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Ofcourse, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or toher legitimate business reasons"
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
Tentu saja, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana halnya juga dapat terjadi pada perusahaan independen, dapat mengalami kerugian yang sungguh-sungguh, yaitu apabila terdapat biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ketidakefisienan atau alasan-alasan absah bisnis lainnya;
 
bahwa selain itu, disebutkan dalam Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 bahwa:
"Net profit indicators may be directly affected by such forces operating in the industry as follows: threat of new entrants, competitive position, management efficiency and individual strategies, threat of substitute products, varying cost structures (as reflected, for example, in the age of plant and equipment), differences in the cost of capital (e.g. self financing versus borrowing), and the degree of business experience (e.g. whether the business is in a start-up phase or is mature);
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
lndikator tingkat laba bisa secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam industri seperti kemungkinan adanya pendatang baru, posisi kompetitif, manajemen efisiensi dan strategi bisnis, kemungkinan adanya barang substitusi, beragam struktur biaya (yang tergambar misalnya pada umur pabrik dan peralatannya), perbedaan pada biaya modal (misal pendanaan internal atau meminjam dana), derajat pengalaman sebuah bisnis (apakah bisnis tersebut berada pada tahap awal atau tahap stabil);
 
bahwa dengan demikian, terdapatnya biaya jasa manajemen yang cukup besar tersebut, tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan upaya penghindaran pajak dengan transfer pricing, namun perlu diteliti terlebih dahulu dari sudut kondisi perkembangan usaha Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding masih berada dalam tahapan awal/pertama pengembangan usaha, sehingga merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar, dalam hal ini salah satunya biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
bahwa adapun latar belakang dibutuhkannya jasa manajemen tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri industri B2C e-commerce dimana faktor-faktor penentu keberhasilannya (critical success factor) adalah sebagai berikut:
 
Konten situs web yang menarik serta kemudahan akses;
 
Keunikan produk (brand);
 
Harga yang kompetitif; dan
 
Proses bisnis yang efisien;
 
 
 
 
 
bahwa untuk memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan praktik yang umum dalam industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja-sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi manfaat serta biaya dalam pengembangan platform situs web maupun pengembangan proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:
 
Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan
 
Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut;
 
 
 
 
 
bahwa tujuan ikut sertanya Pemohon Banding dalam kerja sama tersebut adalah agar Pemohon Banding dapat mengelola usahanya dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan jaringan keahlian grup usaha Lazada yang telah terus berinovasi dalam industri B2C e-commerce tersebut. Adapun, kerangka kerja sama Pemohon Banding dengan grup usaha Lazada diatur dalam perjanjian sebagai berikut:
 
Master Services Agreement, tertanggal 1 Juli 2014, antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dan Pemohon Banding, dimana dalam perjanjian ini Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
 
 
 
 
 
Kerangka kerja sama tersebut memungkinkan anggota grup usaha Lazada untuk saling bekerja sama sebagaimana dapat dijelaskan dalam struktur pemberian jasa sebagai berikut:
 
1.
Anggota grup usaha Lazada, seperti Pemohon Banding, Lazada Vietnam, Lazada Thailand dan lain-lainnya, melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Atas jasa-jasa yang diberikan anggota grup usaha kepada Lazada grup, anggota grup usaha mendapatkan pembayaran dari Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. selain telah menanggung biaya atas jasa-jasa yang telah dilakukan anggota grup usaha lainnya, juga melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Biaya-biaya tersebut (biaya dari pembayaran jasa kepada anggota grup usaha dan biaya atas jasa yang dilakukan Lazada South East Asia Pte Ltd sendiri) dikumpulkan dalam berbagai cost center Lazada South East Asia Pte Ltd. dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya kepada masing-masing anggota grup usaha Lazada;
 
 
 
 
 
bahwa dengan struktur pemberian jasa tersebut, grup usaha Lazada mampu mengumpulkan sumber daya yang besar untuk melakukan berbagai fungsi yang dibutuhkan anggota grup usaha Lazada di setiap Negara sehingga dapat menjalankan fungsi komersialnya secara efektif dan efisien, termasuk Pemohon Banding. Sebagai contoh, sebagian besar biaya jasa manajemen berkaitan dengan biaya pengembangan teknologi, khususnya untuk platform digital situs web Lazada dan berbagai sistem yang digunakan di dalam Grup Lazada dan peningkatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk grup Lazada, termasuk Pemohon Banding. Oleh karena itu kegiatankegiatan dalam kerangka kerja sama jasa manajemen sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding sehingga mampu memberikan Pemohon Banding daya saing dalam pasar online yang merupakan bisnis utama Pemohon Banding;
 
 
 
 
2.
PEMOHON BANDING TELAH MEMBUKTIKAN EKSISTENSI DAN MANFAAT EKONOMI JASA MANAJEMEN SEDANGKAN TERBANDING TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN RINCI TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN PEMOHON BANDING
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi biaya manajemen yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun terkait dengan jasa manajemen Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017;
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan kewajaran transaksi jasa manajemen yang dituangkan melalui Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Memiliki Hubungan lstimewa, dimana pada Pasal 14 PER-32/PJ/2011 tersebut dinyatakan:
"(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan: 
 
a)
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
b)
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud."
 
 
 
 
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding beserta dengan bukti pendukungnya:
 
c)
bahwa berdasarkan 'Master Service Agreement' yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte Ltd (LSEA) dan PT Ecart Webportal Indonesia (selanjutnya 'EWI') menyatakan bahwa jenis jasa yang akan diberikan dan/atau yang dibutuhkan EWI termasuk:
 
 
a.
Jasa manajemen dan konsultasi teknis (management and technical consulting);
 
 
b.
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan (accounting and financial management services);
 
 
c.
Pelaporan (reporting);
 
 
d.
Pemasaran (marketing);
 
 
e.
Layanan pelanggan (customer care);
 
 
f.
Jasa teknologi informasi (IT service);
 
 
g.
Jasa lainnya;
 
d)
bahwa jasa yang diterima oleh Pemohon Banding memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 
Tabel 2
Pembuktian bahwa Perolehan Jasa Benar-benar Terjadi dan memberikan Manfaat Ekonomis bagi Kegiatan Usaha Pemohon Banding
 
Jenis Jasa
Manfaat Ekonomis atas Jasa
Pemberi Jasa
Pembuktian
Jasa manajemen dan konsultasi teknis
Peningkatan kinerja keuangan dan proses bisnis internal yang lebih efisien melalui layanan regional yang diberikan oleh tim manajemen senior grup;
Memanfaatkan pengalaman tim manajemen senior grup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam perusahaan Pemohon Banding
Senior Manajemen dari LSEA (CEO, COO, CFO, CMO, CCO, CIO, CPO, dan CTO)
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Ops 002_Sept02, tanggal 2 September 2015
-
template mengenai operational planning session
-
Rgnl Ops 003_Aug13, tanggal 13 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 004_Aug20, tanggal 20 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 005_Jul30, tanggal 30 Juli 2015
-
Rgnl Ops 006_Jun12, tanggal 12 Juni 2015
-
Rgnl Ops 007_Jun22, tanggal 22 Juni 2015
-
Slide presentasi: 4th generation WH choice
-
Rgnl Tech 002_Aug17, tanggal 17 Agustus 2015
-
Kuesioner: Physical Security Questionnaire
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan
Peningkatan strategi keuangan dan perencanaan keuangan Pemohon Banding serta melakukan tinjauan atas performa keuangan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan oleh Pemohon Banding;
Membantu Pemohon Banding untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terkait dengan peraturan keuangan yang berlaku;
Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan adanya panduan dan saran yang diberikan oleh LSEA mengenai permasalahan dalam perpajakan maupun penetapan harga transfer. Selain itu Pemohon Banding juga memperoleh keuntungan melalui panduan yang diberikan oleh LSEA sehubungan dengan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga dapat dilakukan dalam tepat waktu;
LSEA memberikan evaluasi atas efisiensi dan pengendalian proses operasional Pemohon Banding serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan;
Dengan adanya pengembangan dan pengawasan atas kebijakan dan pedoman akuntansi maka dapat bermanfaat bagi Pemohon Banding karena dapat melakukan mitigasi risiko atas pengendalian keuangan internal
Regional Finance and Accounting
Lazada MY dan Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Fin 001_0ct14, tanggal 14 Oktober 2015
-
Rgnl Fin 002_May25, tanggal 25 Mei 2015
-
Template dalam bentuk excel: AuditPlan2015 FINAL
-
Rgnl Fin 003_Dec15, tanggal 15 Desember 2015
Pemasaran
Membantu Pemohon Banding untuk mempromosikan merek Lazada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan traffic penggunaan platform Lazada;
Membantu Pemohon Banding untuk memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah konsisten dengan strategi dan rencana yang ditentukan oleh grup usaha Lazada.
Regional Brand Management and Communication
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
mktg0002.pdf
-
mktg0003.pdf
-
mktg0005.pdf
-
mktg0006. pdf
Pelaporan
Fungsi pelaporan yang dilakukan oleh tim Bl di Lazada TH memberikan masukan kepada keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen LSEA, yang secara tidak langsung menguntungkan Pemohon Banding. Ada pun tren/data produk yang disediakan oleh tim Bl dapat memberikan wawasan tentang permintaan pelanggan, yang memungkinkan tim memberikan saran untuk memodifikasi strategi pemasaran grup usaha Lazada agar dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan melalui strategi peningkatan operasional bisnis, seperti penawaran atas produk baru, penargetan segmen, dan memberikan hasil/solusi terkait dengan umpan balik dari pelanggan.
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Reporting0001.pdf
Customer care
Melalui bantuan penanganan yang dilakukan oleh Lazada PH, Pemohon Banding dapat melakukan penghematan biaya karena hal tersebut ditangani secara efektif oleh Lazada PH
Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
CS0001.pdf
-
CS0002.pdf
-
CS0003.pdf
-
CS0004.pdf
Penyedia Teknologi lnformasi
Perbaikan sistem e-commerce karena perbaikan yang dilakukan pada 'Alice' (front end system) akan memberikan pengalaman yang berharga dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada. Lebih lanjut perbaikan yang dilakukan pada 'Bob' (back end/order management system) akan meningkatkan efisiensi proses manajemen dan pemenuhan pesanan internal yang dapat menurunkan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan pelanggan. Karena kinerja/performa e-commerce ini sangat bergantung pada platform web, maka kelancaran sistem teknologi informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada system yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bisnis terganggu
VN Techub dan RU Techhub
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Tech 001_Sep16, tanggal 16 September 2015
Jasa Human Resources
Mengurangi biaya atau terdapat penghematan biaya dengan adanya pembagian sumber daya;
Peningkatan efisiensi karena Pemohon Banding dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan utama Pemohon Banding;
Penyelarasan proses manajemen sumber daya dan kebijakan atas hal tersebut;
Memastikan bahwa personel termotivasi dan diberikan kompensasi yang memadai dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan karir yang meningkat.
Regional HR
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl HR 001_0ct09, tanggal 9 Oktober 2015
-
Rgnl Ops 001_Nov24, tanggal 24 November 2015
Risk Management
Pengembangan kebijakan atas risiko kecurangan dan risiko pengendalian serta pedoman bagi Pemohon Banding melalui mitigasi risiko kecurangan. Selain itu adanya pengawasan dari LSEA untuk memastikan bahwa kebijakan dan pedoman dilaksanakan secara konsisten
Regional Payment and Risk Management
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
RisklA_CountryVisitTo Indonesia.pdf
-
RisklA_Grouplnsurance Program.pdf
-
RisklA_FraudPolicy and Questionnaire.pdf
-
RisklA DataCenter lnsurance.pdf
-
RisklA lncidentEscalation Policy_Email to CEOs and Regional.pdf
-
RisklA Guidance on fraud.pdf
Jasa legal
Membantu Pemohon Banding untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan dapat mendukung Pemohon Banding saat terjadi sengketa hukum.
Regional Legal
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Communication on crossborder framework, tanggal 17 Oktober 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Jan 2015, tanggal 5 Januari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Mar 2015, tanggal 23 Februari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call (ID)­-Apr 2015, tanggal 9 April 2015
-
Regional legal review on Adobe (ID), tanggal 2 Maret 2015
-
Rgnl Legal 001_De14, tanggal 14 Desember 2015
Sourcing Services
Permintaan atas suatu produk yang baru dilakukan oleh entitas operasional Lazada. Hal ini memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat menyesuaikan berbagai produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan atas produk tersebut;
Mengurangi ketidakkonsistenan antara konten yang ditawarkan oleh entitas operasional Lazada dalam situs web mereka. Secara tidak langsung hal ini akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk membakukan konten yang ditawarkan dalam situs web grup usaha Lazada;
Membantu Pemohon Banding dalam mengelola hubungan antara pemasok/pedagang sejak awal (mencari, mendekati pemasok/pedagang potensial dan melakukan diskusi) sampai akhir (misalnya memberikan umpan balik kepada para pedagang). Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengadaan;
Membantu Pemohon Banding untuk mendapatkan potongan harga yang lebih banyak dan menegosiasikan harga karena adanya pembelian produk dalam jumlah besar yang dilakukan oleh tim Lazada HK.
Lazada HK
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Logistics 001_May13.pdf
-
Rgnl Logistics 004_Aug05.pdf
 
 
 
 
Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti dan Transfer Pricing Analysis Pemohon Banding
 
 
 
 
 
bahwa terkait dengan keberadaan atau eksistensi jasa intra-grup, SE50 menyatakan sebagai berikut:
 
 
"Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, Pemeriksa Pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:
 
 
-
Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen terkait;
 
 
-
Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);
 
 
-
Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;
 
 
-
Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;
 
 
-
Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;
 
 
-
Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga)."
 
 
 
 
 
bahwa kata-kata "perlu melakukan" berarti bahwa Terbanding seharusnya aktif meneliti bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan (bukti-bukti eksistensi, manfaat maupun analysis transfer pricing). Dalam hal ini Terbanding tidak pernah melakukan pengumpulan fakta lebih lanjut dan meminta dokumentasi pendukung tambahan kepada Pemohon Banding yang dianggap perlu bagi Terbanding untuk melakukan analisis keberadaan dan eksistensi jasa;
 
bahwa sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Namun karena Terbanding tidak melakukan analisis yang diperlukan menurut SE-50, Terbanding tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan Terbanding juga adalah berdasarkan data yang tidak lengkap;
 
bahwa pemahaman fakta dan kondisi juga perlu dilakukan dalam pemeriksaan transfer pricing dipertegas dalam Bab I (Pendahuluan) Paragraf 7 SE-50 yang menyatakan sebagai berikut:
"Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan FAKTA dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak HARUS menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan FAKTA dan kondisi yang terdapat PADA SETIAP KASUS."
 
bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta dan kondisi dalam analisis transfer pricing juga tertuang dalam paragraf 4.7 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information. Consequently, a number of tax administrations have examiners who specialise in transfer pricing, and transfer pricing examinations themselves may take longer than other examinations and follow separate procedures."
 
bahwa Terjemahannya:
"Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara telah mempunyai pemeriksapemeriksa yang sudah mengkhususkan keahliannya dalam transfer pricing. Walaupun demikian pemeriksa-pemeriksa tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksa-pemeriksa pada umumnya, dan mereka juga sering menerapkan prosedur pemeriksaan yang khusus."
 
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berupaya untuk memberikan bukti-bukti pendukung yang berupa fakta membuktikan kondisi Pemohon Banding, agar Majelis Hakim menyusun analisis yang tepat untuk Pemohon Banding. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
 
3.
bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen Terbanding diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
 
a)
bahwa berdasarkan data pada SIDJP diketahui Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet pada tanggal 25 Oktober 2013;
 
 
 
 
b)
bahwa data pada Sistem lnformasi Diretorat Jenderal Pajak (SIDJP) menunjukkan bahwa Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang termasuk dalam kode KLU;
 
 
 
 
c)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pemegang saham PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
BAGAN A: DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pengurus PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
BAGAN B: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui transaksi PT Ecart Webportal Indonesia dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
I.
DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
 
 
 
 
 
 
 
II.
RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa penelitian pada SIDJP diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Objek Pajak PPN Jasa Luar Negeri pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 dengan DPP sebesar Rp2.039.968.248,00 perinciannya sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018 diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding dalam Pemeriksaan tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asia Pte.Ltd benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak seharusnya dipungut PPN, maka Pajak Masukan yang telah diperhitungkan dikoreksi dan tidak diakui lagi sebagai Pajak Masukan;
 
 
 
 
h)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Master Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
-
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
-
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd adalah afiliasi pemberi jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd memberikan jasa ke PT Ecart Webportal Indonesia berupa jasa yaitu:
 
 
 
Management and Technical Consulting
 
 
 
Accounting and Financial Management Services
 
 
 
Reporting
 
 
 
Marketing
 
 
 
Customer Care
 
 
 
IT-Services; and
 
 
 
Other Services
 
 
-
Harus membayar kepada setiap afiliasi pemberi jasa sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 8% dan 0,5% jika jasa yang diberikan di luar dari jasa yang ada di perjanjian;
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia harus membayar jasa ke rekening Lazada South East Asia Pte.Ltd sebagaimana ditagih Lazada South East Asia Pte. Ltd dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice;
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
i)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
-
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
-
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd adalah afiliasi penerima jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia memberikan jasa ke Lazada South East Asia Pte. Ltd berupa jasa yaitu:
 
 
 
Management and Technical Consulting
 
 
 
Accounting and Financial Management Services
 
 
 
Reporting
 
 
 
Marketing
 
 
 
Customer Care
 
 
 
IT-Services; and
 
 
 
Other Services
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd harus membayar kepada PT Ecart Webportal Indonesia sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 6% dan 0,5% jika jasa yang diberikan di luar dari jasa yang ada di perjanjian;
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd harus membayar jasa ke rekening PT Ecart Webportal Indonesia sebagaimana ditagih oleh PT Ecart Webportal Indonesia dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice;
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
j)
bahwa berdasarkan penelitian pada kedua perjanjian di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa PT Ecart Webportal Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi yaitu:
 
 
Management and Technical Consulting
 
 
Accounting and Financial Management Services
 
 
Reporting
 
 
Marketing
 
 
Customer Care
 
 
IT-Services; and
 
 
Other Services
 
 
bahwa sehingga jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd tidak memiliki manfaat ekonomi untuk Wajib Pajak karena Wajib Pajak mempunyai divisi dengan fungsi yang sama dengan jasa manajemen yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
 
 
k)
bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh diatur bahwa Hubungan lstimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 
 
a.
Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 
 
b.
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 
 
c.
Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
 
 
 
 
l)
bahwa berdasarkan PSAK 07, dinyatakan:
 
 
Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional;
 
Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan;
 
Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 
 
 
 
 
m)
bahwa meskipun pihak afiliasi (Lazada South East Asia Pte. Ltd) tidak melakukan penyertaan modal secara langsung pada Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak dan para afiliasinya berada di bawah penguasaan langsung yang sama yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH), dimana transaksi intra group tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dari pemegang usaha yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH);
 
 
 
 
n)
bahwa berikut adalah data laporan keuangan (audited) Wajib Pajak dalam 2 tahun terakhir:
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan data laporan keuangan Pemohon Banding (audited) dalam 2 tahun terakhir dapat diketahui bahwa:
 
 
Tingkat pendapatan Pemohon Banding Tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan hingga 265,76%;
 
 
Rugi sebelum pajak meningkat drastis sebesar 448,78% (di tahun 2015 rugi sebesar Rp654.393.665.000);
 
 
Pada tahun 2015, biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte.Ltd. sebesar Rp151.345.122.107 mengalami kenaikan sebesar 247% dibandingkan biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte. Ltd. pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp43.615.571.697. Kenaikan biaya jasa manajemen sebesar 247% tidak sebanding dengan kerugian/keuntungan sebelum pajak (Loss/Income before tax) karena rugi sebelum pajak pada tahun 2015 meningkat drastis sebesar 449,59% dari sebelumnya (tahun 2014) rugi sebesar Rp119.245.211 menjadi rugi sebesar Rp654.393.665.000 di tahun 2015;
 
 
Dibandingkan dengan jumlah Peredaran Usaha pada tahun 2015, Biaya Jasa Manajemen di tahun 2015 adalah Rp151.345.122.107 sebesar 97% dari peredaran usaha tahun 2015;
 
 
bahwa Terbanding dalam keberatan berkesimpulan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya (Lazada South East Asia Pte.Ltd.) tidak memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial Wajib Pajak
 
 
 
 
4.
bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
 
 
 
5.
bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2011 diatur bahwa transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
 
6.
bahwa dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2011 diatur bahwa Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benarbenar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
 
 
 
 
7.
bahwa dalam lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 disebutkan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup akan diakui, apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (meningkatkan keuntungan atau efisiensi operasi);
 
 
 
 
8.
bahwa berdasarkan pengujian atas data laporan keuangan Pemohon Banding (audited) dalam 2 tahun terakhir, Terbanding berkesimpulan bahwa atas pembebanan Biaya Jasa Manajemen di tahun 2015 sebesar Rp151.345.122.107 kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. yang dilakukan Wajib Pajak tidak memberikan manfaat ekonomis yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud sehingga tidak dapat diakui eksistensinya, dan tidak diperlukan pengujian kewajaran;
 
 
 
 
9.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan atas Biaya Jasa dan Support berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
 
 
 
10.
bahwa berdasarkan uraian penelitian di atas, Terbanding dalam Keberatan berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp10.737.224.295,00 adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan;
 
 
 
 
11.
bahwa sehubungan dengan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku makan Terbanding dalam Keberatan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan koreksi dan, sehingga jumlah dan menurut Pemohon Banding, Terbanding dalam Pemeriksaan, dan Terbanding dalam Keberatan adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut
 
 
Koreksi Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
 
Wajib Pajak
(Rp)
Pemeriksa 
(Rp)
Tim Peneliti
(Rp)
1
2
3
4=3-2
Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
10.737.224.295
0
Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
1.073.722.430
 0
 
 
 
 
IV.
KESIMPULAN DAN USUL
 
A.
Kesimpulan
 
 
1.
bahwa Surat Banding nomor 396/DDTC-LIT/V/2019 ianggal 23 Mei 2019 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (3), dan (4), serta Pasaf 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi Pasal 36 ayat (2) Uncang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
2.
bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimarra telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
 
3.
bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan yang dapat mendukung permohonan banding Pemohon Banding;
 
 
4.
bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
 
 
b.
Usul
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim untuk:
 
 
1.
Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015 atas nama PT Ecart Webportal Indonesia NPWP 03.329.107.1-015.000;
 
 
2.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
 
 
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti T-1
Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan No. 182/DDTC-LIT/IV/2018 Tanggal 13 April 2018;
Bukti T-2
Fotokopi SKPN PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean No. 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 atas Masa Pajak Januari 2015;
Bukti T-3
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 
 
 
 
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 162/DDTC-LIT/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 
 
1.
ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Bantahan)
 
 
 
1.1
SURAT PERMOHONAN BANDING TELAH MEMENUHI KETENTUAN FORMAL MENURUT UU KUP DAN UU PENGADILAN PAJAK
 
 
 
 
1.1.1. 
Tanggapan Terbanding
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
 
b.
Banding diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditrerima surat keputusan yang dibanding (surat keputusan yang diajukan banding diterbitkan tanggal 12 Maret 2019, surat banding Pemohon Banding diterima Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2019);
 
 
c.
Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
 
 
d.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 diterima pada tanggal 13 Maret 2019;
 
 
e.
Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 
 
f.
Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sehingga tidak ada kewajiban melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar;
 
 
g.
Surat banding ditandatangani oleh David Hamzah Damian selaku Kuasa Hukum PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sepanjang sesuai ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
 
1.1.2
Menurut Pemohon Banding
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding dalam pengujian pemenuhan ketentuan formal surat permohonan banding dan kesimpulannya. Bahwa tidak ada ketentuan formal permohonan banding menurut UU KUP dan UU Pengadilan Pajak yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding di dalam surat permohonan banding;
 
1.1.2.1
SEBALIKNYA, SURAT URAIAN BANDING DARI TERBANDING TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL MENURUT UU PENGADILAN PAJAK
 
 
 
bahwa Surat Uraian Banding (SUB) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut:
"Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi Jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding"
 
bahwa di dalam SUB, Terbanding tidak menjawab sama sekali alasanalasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. Bahwa tanggapan Terbanding sama sekali tidak menjawab seluruh alasan banding Pemohon Banding;
 
bahwa oleh karena tidak menjawab alasan banding pemohon banding, maka tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Direktorat Jenderal Pajak No. S-2514/WPJ.04/2019 tanggal 18 September 2019 a quo tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UU Pengadilan Pajak bahwa SUB adalah jawaban atas alasan banding yang diajukan, sehingga sepatutnya diabaikan;
 
bahwa apabila membaca dan meneliti uraian Terbanding di dalam SUB atas pendapatnya terkait materi sengketa, diketahui bahwa Terbanding hanya menyalin Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan sama sekali tidak menanggapi argumentasi Pemohon Banding sebagaimana tertuang di dalam surat banding atas materi dan pokok sengketa. Oleh karena itu, Pemohon Banding di dalam surat bantahan ini hanya akan menanggapi uraian Terbanding yang memang menjadi pokok sengketa pada perkara a quo sebagai berikut;
 
 
 
 
 
2.
BANTAHAN ATAS POKOK SENGKETA MATERIAL (dalam Surat Bantahan)
 
 
 
2.1
SENGKETA ATAS KOREKSI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBESAR Rp9.661.458.207,00 DAN PAJAK MASUKAN DIBAYAR DENGAN NPWP SENDIRI SEBESAR Rp966.145.818,00
 
 
 
 
2.1.1
Tanggapan Terbanding
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian pada halaman 29 s.d. 47 SUB Terbanding, Terbanding menguraikan pendapat dan argumentasinya sebagai berikut:
 
 
1.
bahwa Terbanding dalam Keberatan telah mengundang Terbanding dalam Pemeriksaan untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sesuai dengan surat undangan nomor UND-232/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Hasil pembahasan dengan Terbanding dalam Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-279/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelaskan mengenai gambaran umum usaha Pemohon Banding di Tahun 2015?
 
 
 
 
-
Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam penyedia jasa layanan di internet, berupa penyimpanan data dalam server, sehubungan penggunaan platform oleh penjual di dalam situs (marketplace); fasilitas pencarian dan akses; jasa pembayaran elektronik atas transaksi di dalam situs;
 
 
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia merupakan Market Place, pengelola pasar virtual, mempertemukan antara penjual dengan pembeli. PT Ecart Webportal Indonesia membangun platform, system, website, untuk seller menjual barang dagangannya ke buyer. PT Ecart Webportal Indonesia mendapatkan komisi dari tiap barang yang dijual selain itu Ecart Webportal Indonesia mendapatkan penghasilan dari iklan, promosi, partnership, management fee, dll;
 
 
 
 
-
Dalam tahun 2015 Pemohon Banding mempekerjakan 650 pegawai;
 
 
 
 
-
Menurut Wajib Pajak, Perushaan akan profit setelah 7-10 tahun beroperasi mengacu kepada e-commerce luar negeri (Amazon, Alibaba, dll);
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
bahwa dalam LHP Pemeriksa menyatakan bahwa nilai transaksi jasa manajemen tidak dapat dinilai kewajarannya dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding untuk keperluannya. Terbanding juga tidak mendapatkan bukti bahwa jasa yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. tersebut merupakan kegiatan jasa manajemen yang sebenarnya;
 
Jawaban:
Wajib Pajak menyatakan biaya dalam akun tersebut merupakan biaya jasa manajemen kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd., dalam tahapan awal pengembangan usaha merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar;
 
Berdasarkan perjanjian (Master Services Agreement dan Services Agreement) kerangka kerjasama berupa:
 
 
 
 
-
Pembayaran atas jasa pengembangan usaha dari anggota grup Lazada yang kemudia anggota grup usaha mendapatkan pembayaran melalui Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte. Ltd. menanggung biaya atas jasajasa dari anggota grup usaha lainnya, dikumpulkan dalam berbagai cost center dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya ke masing-masing anggota grup usaha Lazada. Wajib Pajak menyatakan telah melakukan analisis transfer pricing;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa bagaimana tanggapan Pemeriksa terkait alasan dan bukti yang dikemukakan Wajib Pajak tersebut dan jelaskan alasan koreksi pemeriksaan secara detail serta apakah Pemeriksa telah melakukan pengujian terhadap agreement Wajib Pajak tersebut? Jelaskan!
 
Jawaban Pemeriksa Tim
Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. karena berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa tersebut benar-benar terjadi;
 
Dan dengan demikian, nilai transaksi jasa manajemen tidak dapat dinilai kewajarannya dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya. Pemeriksa juga tidak mendapatkan bukti bahwa jasa yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd. tersebut merupakan kegiatan jasa manajemen yang sebenarnya;
 
Wajib Pajak memberikan Kontrak perjanjian Master Service Agreement antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. namun dokumen tersebut tidak menggunakan nama PT Ecart Webportal Indonesia tetapi merupakan dokumen PT Ecart Webportal Indonesia, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran kontrak tersebut;
 
Dari segi eksistensi dan benefit atas biaya tersebut, Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenarannya jasa yang diberikan (time cart, orang yang ditunjuk memberikan jasa, jenis jasa, kapan pemberi jasa datang, akomodasi, transportasi, Wajib Pajak memiliki R&D, Marketing, IT, dll), jumlah biaya yang dibebankan (pembebanan share biaya dari seluruh anggota group lainnya, rincian dari biaya), dan atas adanya biaya tersebut justru menambah kerugian yang besar bagi Wajib Pajak;
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
bahwa Terbanding dalam Keberatan juga telah mengundang Pemohon Banding untuk hadir dalam rangka rapat pembahasan sengketa perpajakan dengan surat undangan nomor Und-402/WPJ.04/2018 tanggal 20 Desember 2018. Pemohon Banding telah memenuhi undangan pembahasan tersebut dan atas kehadiran Pemohon Banding telah dibuatkan Serita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan nomor BA-012/WPJ.04/2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan pembahasan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
LATAR BELAKANG DAN STRUKTUR JASA MANAJEMEN DI DALAM GRUP LAZADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa sebelum Pemohon Banding menjelaskan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut, perlu Pemohon Banding sampaikan mengenai latar belakang dan struktur pemberian Jasa grup usaha Lazada;
 
Grup usaha Lazada merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e-commerce, yaitu khususnya pada online listing dan penjualan berbagai jenis produk melalui platform digital. Adapun grup usaha Lazada baru memulai usahanya sejak Februari 2012, sehingga dapat disebut masih berada dalam tahapan start-up atau tahap pertama pengembangan usaha. Pemohon Banding sebagai anggota grup usaha Lazada didirikan pada tahun 2013 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Maret 2014, sehingga sampai dengan tahun pajak 2015 Pemohon Banding baru melakukan kegiatan operasional selam 1 tahun dan 9 bulan. Bahwa pengembangan usaha khususnya dalam industri padat teknologi memerlukan biaya yang tinggi dan tidak dapat secara langsung memberikan keuntungan disebutkan dalam literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 sebagai berikut:
 
"The table below illustrates the path that a company will likely take as it goes from seed or early-stage to a more mature stage of development in terms of company profile:
 
Early Stage Angel/seed
Expansion/Later Stage
Startup
First Stage
Second Stage
Third Stage
Bridge
Prove a concept: Business plan stage
No sales, but operating: product development and initial marketing
Revenues, no profit focus on sales and manufacturing
Revenues, no profit: initial expansion
Break-even profits: major growth
Usually the final round of financing before going public (within 6-12 months)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
 
Tahap Awal Perencanaan
Tahap Ekspansi
Permulaan
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Tahap Ketiga
Tahap Akhir
Menciptakan konsep: Tahap perencanaan bisnis
Tidak terdapat penjualan, namun hanya kegiatan operasional: Pengembangan produk dan tahap pemasaran awal
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: fokus pada penjualan dan produksi
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: Ekspansi tahap awal
Breakeven: terdapat pertumbuhan signifikan
Pada umumnya terdapat tahap pembiayaan akhir sebelum perusahaan go public.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa kerugian yang dapat dialami perusahaan pada tahap awal pengembangan usaha turut disebutkan dalam Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Ofcourse, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or toher legitimate business reasons"
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
Tentu saja, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana halnya juga dapat terjadi pada perusahaan independen, dapat mengalami kerugian yang sungguh-sungguh, yaitu apabila terdapat biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ketidakefisienan atau alasan-alasan absah bisnis lainnya;
 
bahwa selain itu, disebutkan dalam Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 bahwa:
"Net profit indicators may be directly affected by such forces operating in the industry as follows: threat of new entrants, competitive position, management efficiency and individual strategies, threat of substitute products, varying cost structures (as reflected, for example, in the age of plant and equipment), differences in the cost of capital (e.g. self financing versus borrowing), and the degree of business experience (e.g. whether the business is in a start-up phase or is mature);
 
bahwa terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
lndikator tingkat laba bisa secara langsung dipengaruhi oleh faktorfaktor yang ada dalam industri seperti kemungkinan adanya pendatang baru, posisi kompetitif, manajemen efisiensi dan strategi bisnis, kemungkinan adanya barang substitusi, beragam struktur biaya (yang tergambar misalnya pada umur pabrik dan peralatannya), perbedaan pada biaya modal (misal pendanaan internal atau meminjam dana), derajat pengalaman sebuah bisnis (apakah bisnis tersebut berada pada tahap awal atau tahap stabil);
 
bahwa dengan demikian, terdapatnya biaya jasa manajemen yang cukup besar tersebut, tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan upaya penghindaran pajak dengan transfer pricing, namun perlu diteliti terlebih dahulu dari sudut kondisi perkembangan usaha Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding masih berada dalam tahapan awal/pertama pengembangan usaha, sehingga merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar, dalam hal ini salah satunya biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
bahwa adapun latar belakang dibutuhkannya jasa manajemen tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri industri B2C e-commerce dimana faktor-faktor penentu keberhasilannya (critical success factor) adalah sebagai berikut:
 
 
 
Konten situs web yang menarik serta kemudahan akses;
 
 
 
Keunikan produk (brand);
 
 
 
Harga yang kompetitif; dan
 
 
 
Proses bisnis yang efisien;
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa untuk memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan praktik yang umum dalam industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja-sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi manfaat serta biaya dalam pengembangan platform situs web maupun pengembangan proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:
 
 
 
Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan
 
 
 
Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa tujuan ikut sertanya Pemohon Banding dalam kerja sama tersebut adalah agar Pemohon Banding dapat mengelola usahanya dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan jaringan keahlian grup usaha Lazada yang telah terus berinovasi dalam industri B2C e-commerce tersebut. Adapun, kerangka kerja sama Pemohon Banding dengan grup usaha Lazada diatur dalam perjanjian sebagai berikut:
 
 
 
Master Services Agreement, tertanggal 1 Juli 2014, antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dan Pemohon Banding, dimana dalam perjanjian ini Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerangka kerja sama tersebut memungkinkan anggota grup usaha Lazada untuk saling bekerja sama sebagaimana dapat dijelaskan dalam struktur pemberian jasa sebagai berikut:
 
 
 
3.
Anggota grup usaha Lazada, seperti Pemohon Banding, Lazada Vietnam, Lazada Thailand dan lain-lainnya, melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Atas jasa-jasa yang diberikan anggota grup usaha kepada Lazada grup, anggota grup usaha mendapatkan pembayaran dari Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
 
4.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. selain telah menanggung biaya atas jasa-jasa yang telah dilakukan anggota grup usaha lainnya, juga melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Biayabiaya tersebut (biaya dari pembayaran jasa kepada anggota grup usaha dan biaya atas jasa yang dilakukan Lazada South East Asia Pte Ltd sendiri) dikumpulkan dalam berbagai cost center Lazada South East Asia Pte Ltd. dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya kepada masing-masing anggota grup usaha Lazada;
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan struktur pemberian jasa tersebut, grup usaha Lazada mampu mengumpulkan sumber daya yang besar untuk melakukan berbagai fungsi yang dibutuhkan anggota grup usaha Lazada di setiap Negara sehingga dapat menjalankan fungsi komersialnya secara efektif dan efisien, termasuk Pemohon Banding. Sebagai contoh, sebagian besar biaya jasa manajemen berkaitan dengan biaya pengembangan teknologi, khususnya untuk platform digital situs web Lazada dan berbagai sistem yang digunakan di dalam Grup Lazada dan peningkatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk grup Lazada, termasuk Pemohon Banding. Oleh karena itu kegiatankegiatan dalam kerangka kerja sama jasa manajemen sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding sehingga mampu memberikan Pemohon Banding daya saing dalam pasar online yang merupakan bisnis utama Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
 
4.
PEMOHON BANDING TELAH MEMBUKTIKAN EKSISTENSI DAN MANFAAT EKONOMI JASA MANAJEMEN SEDANGKAN TERBANDING TERHADAP BANDING
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi biaya manajemen yang dilakukan oleh Terbanding. Adapun terkait dengan jasa manajemen Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017;
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan kewajaran transaksi jasa manajemen yang dituangkan melalui Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Memiliki Hubungan lstimewa, dimana pada Pasal 14 PER-32/PJ/2011 tersebut dinyatakan:
"(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 
c)
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
d)
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud."
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding beserta dengan bukti pendukungnya: 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan 'Master Service Agreement' yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte Ltd (LSEA) dan PT Ecart Webportal Indonesia (selanjutnya 'EWI') menyatakan bahwa jenis jasa yang akan diberikan dan/atau yang dibutuhkan EWI termasuk:
 
 
 
 
h.
Jasa manajemen dan konsultasi teknis (management and technical consulting);
 
 
 
 
i.
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan (accounting and financial management services);
 
 
 
 
j.
Pelaporan (reporting);
 
 
 
 
k.
Pemasaran (marketing);
 
 
 
 
l.
Layanan pelanggan (customer care);
 
 
 
 
m.
Jasa teknologi informasi (IT service);
 
 
 
 
n.
Jasa lainnya;
 
 
 
f)
bahwa jasa yang diterima oleh Pemohon Banding memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 
Tabel 2
Pembuktian bahwa Perolehan Jasa Benar-benar Terjadi dan memberikan Manfaat Ekonomis bagi Kegiatan Usaha Pemohon Banding
 
Jenis Jasa
Manfaat Ekonomis atas Jasa
Pemberi Jasa
Pembuktian
Jasa manajemen dan konsultasi teknis
Peningkatan kinerja keuangan dan proses bisnis internal yang lebih efisien melalui layanan regional yang diberikan oleh tim manajemen senior grup;
Memanfaatkan pengalaman tim manajemen senior grup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam perusahaan Pemohon Banding
Senior Manajemen dari LSEA (CEO, COO, CFO, CMO, CCO, CIO, CPO, dan CTO)
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Ops 002_Sept02, tanggal 2 September 2015
-
template mengenai operational planning session
-
Rgnl Ops 003_Aug13, tanggal 13 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 004_Aug20, tanggal 20 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 005_Jul30, tanggal 30 Juli 2015
-
Rgnl Ops 006_Jun12, tanggal 12 Juni 2015
-
Rgnl Ops 007 _Jun22, tanggal 22 Juni 2015
-
Slide presentasi: 4th generation WH choice
-
Rgnl Tech 002_Aug17, tanggal 17 Agustus 2015
-
Kuesioner: Physical Security Questionnaire
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan
Peningkatan strategi keuangan dan perencanaan keuangan Pemohon Banding serta melakukan tinjauan atas performa keuangan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan oleh Pemohon Banding;
Membantu Pemohon Banding untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terkait dengan peraturan keuangan yang berlaku;
Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan adanya panduan dan saran yang diberikan oleh LSEA mengenai permasalahan dalam perpajakan maupun penetapan harga transfer. Selain itu Pemohon Banding juga memperoleh keuntungan melalui panduan yang diberikan oleh LSEA sehubungan dengan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga dapat dilakukan dalam tepat waktu;
LSEA memberikan evaluasi atas efisiensi dan pengendalian proses operasional Pemohon Banding serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan;
Dengan adanya pengembangan dan pengawasan atas kebijakan dan pedoman akuntansi maka dapat bermanfaat bagi Pemohon Banding karena dapat melakukan mitigasi risiko atas pengendalian keuangan internal
Regional Finance and Accounting
Lazada MY dan Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Fin 001_Oct14, tanggal 14 Oktober 2015
-
Rgnl Fin 002_May25, tanggal 25 Mei 2015
-
Template dalam bentuk excel: AuditPlan2015 FINAL
-
Rgnl Fin 003_Dec15, tanggal 15 Desember 2015
Pemasaran
Membantu Pemohon Banding untuk mempromosikan merek Lazada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan traffic penggunaan platform Lazada;
Membantu Pemohon Banding untuk memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah konsisten dengan strategi dan rencana yang ditentukan oleh grup usaha Lazada.
Regional Brand Management and Communication
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
mktg0002.pdf
-
mktg0003.pdf
-
mktg0005.pdf
-
mktg0006.pdf
Pelaporan
Fungsi pelaporan yang dilakukan oleh tim Bl di Lazada TH memberikan masukan kepada keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen LSEA, yang secara tidak langsung menguntungkan Pemohon Banding. Adapun tren/data produk yang disediakan oleh tim Bl dapat memberikan wawasan tentang permintaan pelanggan, yang memungkinkan tim memberikan saran untuk memodifikasi strategi pemasaran grup usaha Lazada agar dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan melalui strategi peningkatan operasional bisnis, seperti penawaran atas produk baru, penargetan segmen, dan memberikan hasil/solusi terkait dengan umpan balik dari pelanggan.
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Reporting0001.pdf
Customer care
Melalui bantuan penanganan yang dilakukan oleh Lazada PH, Pemohon Banding dapat melakukan penghematan biaya karena hal tersebut ditangani secara efektif oleh Lazada PH
Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
CS0001.pdf
-
CS0002.pdf
-
CS0003.pdf
-
CS0004.pdf
Penyedia Teknologi lnformasi
Perbaikan sistem e-commerce karena perbaikan yang dilakukan pada 'Alice' (front end system) akan memberikan pengalaman yang berharga dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada. Lebih lanjut perbaikan yang dilakukan pada 'Bob' (back end/order management system) akan meningkatkan efisiensi proses manajemen dan pemenuhan pesanan internal yang dapat menurunkan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan pelanggan. Karena kinerja/performa e-commerce ini sangat bergantung pada platform web, maka kelancaran sistem teknologi informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada system yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bisnis terganggu
VN Techub dan RU Techhub
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Tech 001_Sep16, tanggal 16 September 2015
Jasa Human Resources
Mengurangi biaya atau terdapat penghematan biaya dengan adanya pembagian sumber daya;
Peningkatan efisiensi karena Pemohon Banding dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan utama Pemohon Banding;
Penyelarasan proses manajemen sumber daya dan kebijakan atas hal tersebut;
Memastikan bahwa personel termotivasi dan diberikan kompensasi yang memadai dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan karir yang meningkat.
Regional HR
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl HR 001_0ct09, tanggal 9 Oktober 2015
-
Rgnl Ops 001_Nov24, tanggal 24 November 2015
Risk Management
Pengembangan kebijakan atas risiko kecurangan dan risiko pengendalian serta pedoman bagi Pemohon Banding melalui mitigasi risiko kecurangan. Selain itu adanya pengawasan dari LSEA untuk memastikan bahwa kebijakan dan pedoman dilaksanakan secara konsisten
Regional Payment and Risk Management
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
RisklA_CountryVisitTo Indonesia.pdf
-
RisklA_Grouplnsurance Program.pdf
-
RisklA_FraudPolicy and Questionnaire.pdf
-
RisklA_DataCenter lnsurance.pdf
-
RisklA lncidentEscalation Policy_Email to CEOs and Regional.pdf
-
RisklA Guidance on fraud.pdf
Jasa legal
Membantu Pemohon Banding untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan dapat mendukung Pemohon Banding saat terjadi sengketa hukum.
Regional Legal
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Communication on crossborder framework, tanggal 17 Oktober 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Jan 2015, tanggal 5 Januari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Mar 2015, tanggal 23 Februari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call (ID)­-Apr 2015, tanggal 9 April 2015
-
Regional legal review on Adobe (ID), tanggal 2 Maret 2015
-
Rgnl Legal 001_De14, tanggal 14 Desember 2015
Sourcing Services
Permintaan atas suatu produk yang baru dilakukan oleh entitas operasional Lazada. Hal ini memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat menyesuaikan berbagai produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan atas produk tersebut;
Mengurangi ketidakkonsistenan antara konten yang ditawarkan oleh entitas operasional Lazada dalam situs web mereka. Secara tidak langsung hal ini akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk membakukan konten yang ditawarkan dalam situs web grup usaha Lazada;
Membantu Pemohon Banding dalam mengelola hubungan antara pemasok/pedagang sejak awal (mencari, mendekati pemasok/pedagang potensial dan melakukan diskusi) sampai akhir (misalnya memberikan umpan balik kepada para pedagang). Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengadaan;
Membantu Pemohon Banding untuk mendapatkan potongan harga yang lebih banyak dan menegosiasikan harga karena adanya pembelian produk dalam jumlah besar yang dilakukan oleh tim Lazada HK.
Lazada HK
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Logistics 001_May13.pdf
-
Rgnl Logistics 004_Aug05.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti dan Transfer Pricing Analysis Pemohon Banding
 
 
 
 
bahwa terkait dengan keberadaan atau eksistensi jasa intra-grup, SE-50 menyatakan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
"Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, Pemeriksa Pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:
 
 
 
 
 
-
Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen terkait;
 
 
 
 
 
-
Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);
 
 
 
 
 
-
Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;
 
 
 
 
 
-
Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;
 
 
 
 
 
-
Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;
 
 
 
 
 
-
Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga)."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa kata-kata "perlu melakukan" berarti bahwa Terbanding seharusnya aktif meneliti bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan (bukti-bukti eksistensi, manfaat maupun analysis transfer pricing). Dalam hal ini Terbanding tidak pernah melakukan pengumpulan fakta lebih lanjut dan meminta dokumentasi pendukung tambahan kepada Pemohon Banding yang dianggap perlu bagi Terbanding untuk melakukan analisis keberadaan dan eksistensi jasa;
 
bahwa sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Namun karena Terbanding tidak melakukan analisis yang diperlukan menurut SE-50, Terbanding tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan Terbanding juga adalah berdasarkan data yang tidak lengkap;
 
bahwa pemahaman fakta dan kondisi juga perlu dilakukan dalam pemeriksaan transfer pricing dipertegas dalam Bab I (Pendahuluan) Paragraf 7 SE-50 yang menyatakan sebagai berikut:
"Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan FAKTA dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak HARUS menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan FAKTA dan kondisi yang terdapat PADA SETIAP KASUS."
 
bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta dan kondisi dalam analisis transfer pricing juga tertuang dalam paragraf 4.7 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information. Consequently, a number of tax administrations have examiners who specialise in transfer pricing, and transfer pricing examinations themselves may take longer than other examinations and follow separate procedures."
 
bahwa Terjemahannya:
"Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara telah mempunyai pemeriksa-pemeriksa yang sudah mengkhususkan keahliannya dalam transfer pricing. Walaupun demikian pemeriksa-pemeriksa tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksa-pemeriksa pada umumnya, dan mereka juga sering menerapkan prosedur pemeriksaan yang khusus."
 
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berupaya untuk memberikan bukti-bukti pendukung yang berupa fakta membuktikan kondisi Pemohon Banding, agar Majelis Hakim menyusun analisis yang tepat untuk Pemohon Banding. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen Terbanding diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
 
a)
bahwa berdasarkan data pada SIDJP diketahui Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet pada tanggal 25 Oktober 2013;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa data pada Sistem lnformasi Diretorat Jenderal Pajak (SIDJP) menunjukkan bahwa Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang termasuk dalam kode KLU;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pemegang saham PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
BAGAN A: DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pengurus PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
BAGAN B: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui transaksi PT Ecart Webportal Indonesia dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
I.
DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa berdasarkan penelitian pada SIDJP diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Objek Pajak PPN Jasa Luar Negeri pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 dengan DPP sebesar Rp2.039.968.248,00 perinciannya sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018 diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding dalam Pemeriksaan tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asia Pte.Ltd benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak seharusnya dipungut PPN, maka Pajak Masukan yang telah diperhitungkan dikoreksi dan tidak diakui lagi sebagai Pajak Masukan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Master Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
 
 
 
-
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte.Ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
 
 
-
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd adalah afiliasi pemberi jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd memberikan jasa ke PT Ecart Webportal Indonesia berupa jasa yaitu:
Management and Technical Consulting
Accounting and Financial Management Services
Reporting
Marketing
Customer Care
IT-Services; and
Other Services
 
 
 
 
 
-
Harus membayar kepada setiap afiliasi pemberi jasa sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 8% dan 0,5% jika jasa yang diberikan di luar dari jasa yang ada di perjanjian;
 
 
 
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia harus membayar jasa ke rekening Lazada South East Asia Pte.Ltd sebagaimana ditagih Lazada South East Asia Pte.Ltd dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice;
 
 
 
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
 
 
 
-
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
 
 
 
 
-
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd adalah afiliasi penerima jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia memberikan jasa ke Lazada South East Asia Pte.Ltd berupa jasa yaitu:
Management and Technical Consulting
Accounting and Financial Management Services
Reporting
Marketing
Customer Care
IT-Services; and
Other Services
 
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd harus membayar kepada PT Ecart Webportal Indonesia sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 6% dan 0,5% jika jasa yang diberikan di luar dari jasa yang ada di perjanjian;
 
 
 
 
 
-
Lazada South East Asia Pte.Ltd harus membayar jasa ke rekening PT Ecart Webportal Indonesia sebagaimana ditagih oleh PT Ecart Webportal Indonesia dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice;
 
 
 
 
 
-
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)
bahwa berdasarkan penelitian pada kedua perjanjian di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa PT Ecart Webportal Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi yaitu:
Management and Technical Consulting
Accounting and Financial Management Services
Reporting
Marketing
Customer Care
IT-Services; and
Other Services
 
 
 
 
 
bahwa sehingga jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd tidak memiliki manfaat ekonomi untuk Wajib Pajak karena Wajib Pajak mempunyai divisi dengan fungsi yang sama dengan jasa manajemen yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k)
bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh diatur bahwa Hubungan lstimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 
 
 
 
 
a.
Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 
 
 
 
 
b.
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 
 
 
 
 
c.
Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l)
bahwa berdasarkan PSAK 07, dinyatakan:
Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa adalah pihakpihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional;
 
Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan;
 
Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m)
bahwa meskipun pihak afiliasi (Lazada South East Asia Pte.Ltd) tidak melakukan penyertaan modal secara langsung pada Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak dan para afiliasinya berada di bawah penguasaan langsung yang sama yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH), dimana transaksi intra group tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dari pemegang saha yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n)
bahwa berikut adalah data laporan keuangan (audited) Wajib Pajak dalam 2 tahun terakhir:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan data laporan keuangan Pemohon Banding (audited) dalam 2 tahun terakhir dapat diketahui bahwa:
 
 
 
 
 
Tingkat pendapatan Pemohon Banding Tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan hingga 265, 76%
 
 
 
 
 
Rugi sebelum pajak meningkat drastis sebesar 448,78% (di tahun 2015 rugi sebesar Rp654.393.665.000);
 
 
 
 
 
Pada tahun 2015, biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte.Ltd. sebesar Rp151.345.122.107 mengalami kenaikan sebesar 247% dibandingkan biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte.Ltd. pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp43.615.571.697. Kenaikan biaya jasa manajemen sebesar 247% tidak sebanding dengan kerugian/keuntungan sebelum pajak (Loss/Income before tax) karena rugi sebelum pajak pada tahun 2015 meningkat drastis sebesar 449,59% dari sebelumnya (tahun 2014) rugi sebesar Rp119.245.211 menjadi rugi sebesar Rp654.393.665.000 di tahun 2015;
 
 
 
 
 
Dibandingkan dengan jumlah Peredaran Usaha pada tahun 2015, Biaya Jasa Manajemen di tahun 2015 adalah Rp151.345.122.107 sebesar 97% dari peredaran usaha tahun 2015;
 
 
 
 
 
bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya (Lazada South East Asia Pte.Ltd.) tidak memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2011 diatur bahwa transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
bahwa dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2011 diatur bahwa Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benarbenar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
bahwa dalam lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 disebutkan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup akan diakui, apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posts: komersial perusahaan penerima jasa (meningkatkan keuntungan atau efisiensi operasi);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan atas Biaya Jasa dan Support berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
bahwa berdasarkan uraian penelitian di atas, Terbanding dalam Keberatan berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp10.737.224.295,00 adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
bahwa sehubungan dengan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku makan Terbanding dalam Keberatan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan koreksi dan, sehingga jumlah dan menurut Pemohon Banding, Terbanding dalam Pemeriksaan, dan Terbanding dalam Keberatan adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Menurut
 
 
Koreksi Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
 
Wajib Pajak
(Rp)
Pemeriksa 
(Rp)
Tim Peneliti
(Rp)
1
2
3
4=3-2
Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
10.737.224.295
0
Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
1.073.722.430
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2
Bantahan Pemohon Banding
bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan pendapat Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207,00 dan Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp966.145.818,00. Berikut ini adalah bantahan Pemohon Banding atas argumentasi tersebut:
2.1.2.1
Terkait dengan Keabsahan Perjanjian 'Master Services Agreement' antara Pemohon Banding dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd., Bahwa Perjanjian yang Telah Ditandatangani oleh Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. Merupakan Kesepakatan yang Sah dan Telah Sesuai dengan Ketentuan Hukum di Indonesia, sehingga Tidak Tepat Jika Terbanding Tidak Dapat Meyakini Kebenaran dari Perjanjian Tersebut;
 
bahwa yang dimaksud oleh Terbanding mengenai dokumen perjanjian tersebut tidak menggunakan nama Pemohon Banding melainkan nama PT Ecart Services Indonesia, semata-mata disebabkan oleh kop surat yang digunakan Pemohon Banding pada saat mencetak Perjanjian dimaksud adalah Kop Surat PT Ecart Services Indonesia, sebagai berikut:
 
Gambar 1 - Kop Surat Perjanjian PT EWI dengan LSEA. Pte. Ltd
 
 
 
 
bahwa Terkait hal ini, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atau keberatan karena faktanya Perjanjian 'Master Services Agreement' antara Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah didukung oleh opini dari Penasihat Hukum Independen di Indonesia berikut ini:
 
Gambar 2 - Opini Penasihat Hukum Independen (Harvady, Marieta & Mauren)
 
 
 
 
bahwa berikut adalah pokok-pokok yang dapat diuraikan terkait dengan Opini Hukum tersebut:
 
bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu;
 
4.
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang;
 
 
 
 
bahwa merujuk pada ketentuan di atas, berikut uraian secara lebih terinci untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Perjanjian Master Service Agreement yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. (selanjutnya disebut LSEA) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
 
1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 
 
bahwa dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan secara bebas antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Kesepakatan dimaksud dapat dapat dinyatakan secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis maupun diam-diam. Adapun para pihak yang dimaksud disini adalah Pemohon Banding sebagai Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ecart Webportal Indonesia dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. yang diasumsikan merupakan Sadan Hukum yang berdiri dengan sah di negara kedudukannya. Terkait hal tersebut, merujuk pada Pasal 1654 KUH Perdata, yang berbunyi:
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding dan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah memenuhi ketentuan para pihak yang dapat melakukan suatu perikatan;
 
bahwa kesepakatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa kedua belah pihak telah memberikan persetujuan atas suatu perjanjian pemberian jasa dari Lazada South East Asia Pte Ltd. kepada PT Ecart Webportal Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tabel di bawah ini:
 
Tabel 1 - Para Pihak dalam Perjanjian Pemohon Banding dengan LSEA Pte, Ltd
 
No
Perihal Perjanjian
Pihak-pihak yang melakukan perikatan (perjanjian)
Pihak-pihak yang menandatangani perikatan (perjanjian)
Kutipan dalam Perjanjian
1.
Master Services Agreement
1.
Ecart Webportal Indonesia (Pemohon Banding)
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. (LSEA)
 
1.
Carl Magnus Valdemar Ekbom (Wakil dari Pemohon Banding)
2.
Stein Jakob Oeie (Wakil dari Lazada South East 'Asia Pte. Ltd.)
 
Hal. 13 Perjanjian
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Lazada South East Asia Pte Ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia tidak diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan salah satu pihak terhadap pihak lainnya;
 
bahwa merujuk uraian dan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur 'Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri';
 
 
 
 
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian)
 
 
bahwa dalam Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Adapun yang dinyatakan 'tidak cakap untuk membuat perjanjian' diatur lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan:
 
 
 
 
"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;
 
 
 
 
1.
anak yang belum dewasa;
 
 
 
 
2.
orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 
 
 
 
3.
perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pasal 1654 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
 
 
 
 
"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu"
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, bahwa Pasal 1655 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut bahwa:
 
 
 
 
"Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, ............ "
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menekankan pada kriteria orang (natuurlijk persoon) yang dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan atau kesepakatan. Namun, dari rumusan Pasal 1654 KUH Perdata sangat jelas diketahui bahwa suatu badan hukum yang berdiri dengan sah berkuasa (cakap) untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata termasuk mengadakan suatu persetujuan atau kesepakatan;
 
bahwa PT Ecart Webportal Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-66342.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013;
 
bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1654 KUHPer maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang telah menandatangani Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian);
 
bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata, bahwa Pengurus PT Ecart Webportal Indonesia berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama PT Ecart Webportal Indonesia. Kekuasaan pengurus tersebut juga diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap anggota Dewan Direksi dari suatu perseroan memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 
bahwa berdasarkan Akta Perusahaan Pemohon Banding No. 45 tanggal 28 April 2014, diketahui bahwa Tuan Carl Magnus Valdemar Ekborn adalah Direktur Utama Pemohon Banding pada saat perjanjian Master Service Agreement tersebut ditandatangani;
 
bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan dan dalam pelaksanaannya telah diwakilkan oleh pihak yang berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian);
 
 
 
 
 
 
 
3.
Memuat suatu persoalan tertentu
 
 
bahwa perjanjian yang sah harus memiliki hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Berdasarkan Pasal 1.1. dan 1.2. Master Service Agreement, hal yang disetujui adalah ketetuan mengenai jasa yang akan diberikan sehubungan dengan hal-hal berikut:
 
 
a.
Konsultasi Managemen dan Teknis;
 
 
b.
Layanan Managemen Akuntansi dan Keuangan;
 
 
c.
Laporan;
 
 
d.
Pemasaran;
 
 
e.
Layanan Pelanggan;
 
 
f.
Layanan IT; dan
 
 
g.
Layanan Lainnya;
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Master Service Agreement tersebut telah memenuhi syarat sah telah memuat suatu persoalan tertentu;
 
 
 
 
 
4.
Sebab yang halal/suatu sebab yang tidak dilarang
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;
 
bahwa Perjanjian Master Service Agreement dibuat dengan tujuan memberikan layanan bersama untuk menyediakan bisnis-bisnis terkait yang layanannya tidak mampu disediakan oleh Pemohon Banding sendiri. Dalam hal lain, Pemohon Banding membutuhkan layanan yang disediakan oleh LSEA yang dituangkan dalam suatu perjanjian;
 
bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Perjanjian Master Service Agreement tidak dilarang oleh Undang-Undang maupun bertentangan dengan kesusilaan sehingga memenuhi syarat sah sebab yang hal/suatu sebab yang tidak dilarang;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement antara Pemohon Banding dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagai berikut:
 
Syarat Sah Perjanjian
Keterangan
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Memenuhi
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Memenuhi
Memuat suatu persoalan tertentu
Memenuhi
Sebab yang halal/Sebab yang tidak dilarang
Memenuhi
 
 
 
 
 
bahwa lebih lanjut, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Master Service Agreement yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding (PT Ecart Webportal Indonesia) dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd. merupakan kesepakatan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, tidak tepat jika Terbanding masih tidak dapat meyakini kebenaran dari Perjanjian tersebut;
 
 
 
 
2.1.2.2
Pemohon Banding dapat Membuktikan Eksistensi Jasa Manajemen yang Diperoleh dari Lazada South East Asia Pte Ltd
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd. tidak diyakini keberadaannya benar-benar terjadi. Berikut ini adalah bantahan Pemohon Banding:
 
1.
Latar Belakang dan Struktur Jasa Manajemen di Dalam Grup Lazada
 
 
 
 
 
 
bahwa Grup usaha Lazada merupakan usaha yang bergerak dalam bidang B2C e-commerce, yaitu khususnya pada online listing dan penjualan berbagai jenis produk melalui platform digital. Adapun grup usaha Lazada baru memulai usahanya sejak Februari 2012, sehingga dapat disebut masih berada dalam tahapan start-up atau tahap pertama pengembangan usaha. Pemohon Banding sebagai anggota grup usaha Lazada didirikan pada tahun 2013 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Maret 2014, sehingga sampai dengan tahun pajak 2015 Pemohon Banding baru melakukan kegiatan operasional selam 1 tahun dan 9 bulan. Bahwa pengembangan usaha khususnya dalam industri padat teknologi memerlukan biaya yang tinggi dan tidak dapat secara langsung memberikan keuntungan disebutkan dalam literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 sebagai berikut:
"The table below illustrates the path that a company will likely take as it goes from seed or early-stage to a more mature stage of development in terms of company profile:
Early Stage
Angel/seed
Expansion/Later Stage
Startup
First Stage
Second Stage
Third Stage
Bridge
Prove a concept: Business plan stage
No sales, but operating: product development and initial marketing
Revenues, no profit focus on sales and manufacturing
Revenues, no profit: initial expansion
Break-even profits: major growth
Usually the final round of financing before going public (within 6-12 months)
 
 
 
 
 
 
bahwa Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:
 
Tahap Awal
Perencanaan
Tahap Ekspansi
Permulaan
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Tahap Ketiga
Tahap Akhir
Menciptakan konsep: Tahap perencanaan bisnis
Tidak terdapat penjualan, namun hanya kegiatan operasional: Pengembangan produk dan tahap pemasaran awal
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: fokus pada penjualan dan produksi
Terdapat penjualan namun tidak ada laba: Ekspansi tahap awal
Breakeven: terdapat pertumbuhan signifikan
Pada umumnya terdapat tahap pembiayaan akhir sebelum perusahaan go public.
 
 
 
 
 
 
bahwa kerugian yang dapat dialami perusahaan pada tahap awal pengembangan usaha tu rut disebutkan dalam Paragraf 1. 70 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
 
"Of course, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or toher legitimate business reasons"
 
bahwa Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
 
bahwa tentu saja, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana halnya juga dapat terjadi pada perusahaan independen, dapat mengalami kerugian yang sungguh-sungguh, yaitu apabila terdapat biaya awal yang besar, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ketidakefisienan atau alasan-alasan absah bisnis lainnya;
 
bahwa selain itu, disebutkan dalam Paragraf 2. 71 OECD Guidelines 2010 bahwa:
 
"Net profit indicators may be directly affected by such forces operating in the industry as follows: threat of new entrants, competitive position, management efficiency and individual strategies, threat of substitute products, varying cost structures (as reflected, for example, in the age of plant and equipment), differences in the cost of capital (e.g. self financing versus borrowing), and the degree of business experience (e.g. whether the business is in a start-up phase or is mature);
 
Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
 
lndikator tingkat laba bisa secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam industri seperti kemungkinan adanya pendatang baru, posisi kompetitif, manajemen efisiensi dan strategi bisnis, kemungkinan adanya barang substitusi, beragam struktur biaya (yang tergambar misalnya pada umur pabrik dan peralatannya), perbedaan pada biaya modal (misal pendanaan internal atau meminjam dana), derajat pengalaman sebuah bisnis (apakah bisnis tersebut berada pada tahap awal atau tahap stabil);
 
bahwa dengan demikian, terdapatnya biaya jasa manajemen yang cukup besar tersebut, tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan upaya penghindaran pajak dengan transfer pricing, namun perlu diteliti terlebih dahulu dari sudut kondisi perkembangan usaha Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding masih berada dalam tahapan awal/pertama pengembangan usaha, sehingga merupakan hal yang wajar bagi Pemohon Banding untuk mempunyai biaya awal yang cukup besar, dalam hal ini salah satunya biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
bahwa adapun latar belakang dibutuhkannya jasa manajemen tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri industri B2C e-commerce dimana faktor-faktor penentu keberhasilannya (critical success factor) adalah sebagai berikut:
 
 
Konten situs web yang menarik serta kemudahan akses;
 
 
Keunikan produk (brand);
 
 
Harga yang kompetitif; dan
 
 
Proses bisnis yang efisien;
 
 
 
 
 
 
bahwa untuk memenuhi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan praktik yang umum dalam industri B2C e-commerce untuk membentuk kerja-sama antara anggota grup usahanya di berbagai Negara guna membagi manfaat serta biaya dalam pengembangan platform situs web maupun pengembangan proses bisnis. Keuntungan kerja sama ini antara lain:
 
 
Membagi risiko yang melekat pada industri B2C e-commerce; dan
 
 
Penghematan biaya, karena dengan kerja sama maka biaya untuk mengembangkan usaha bagi masing-masing anggota grup usaha jauh lebih rendah dibandingkan apabila setiap anggota grup usaha harus menanggung sendiri biaya pengembangan tersebut;
 
 
 
 
 
 
bahwa tujuan ikut sertanya Pemohon Banding dalam kerja sama tersebut adalah agar Pemohon Banding dapat mengelola usahanya dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan jaringan keahlian grup usaha Lazada yang telah terus berinovasi dalam industri B2C e-commerce tersebut. Adapun, kerangka kerja sama Pemohon Banding dengan grup usaha Lazada diatur dalam perjanjian sebagai berikut:
 
 
Master Services Agreement, tertanggal 1 Juli 2014, antara Lazada South East Asia Pte. Ltd dan Pemohon Banding, dimana dalam perjanjian ini Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi jasa dan Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
 
 
 
 
 
 
bahwa kerangka kerja sama tersebut memungkinkan anggota grup usaha Lazada untuk saling bekerja sama sebagaimana dapat dijelaskan dalam struktur pemberian jasa sebagai berikut:
 
 
1.
Anggota grup usaha Lazada, seperti Pemohon Banding, Lazada Vietnam, Lazada Thailand dan lain- lainnya, melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Atas jasa-jasa yang diberikan anggota grup usaha kepada Lazada grup, anggota grup usaha mendapatkan pembayaran dari Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
2.
Lazada South East Asia Pte. Ltd. selain telah menanggung biaya atas jasa-jasa yang telah dilakukan anggota grup usaha lainnya, juga melakukan jasa untuk pengembangan usaha bersama. Biaya-biaya tersebut (biaya dari pembayaran jasa kepada anggota grup usaha dan biaya atas jasa yang dilakukan Lazada South East Asia Pte Ltd sendiri) dikumpulkan dalam berbagai cost center Lazada South East Asia Pte Ltd. dan kemudian dialokasikan berdasarkan derajat pemanfaatannya kepada masing-masing anggota grup usaha Lazada;
 
 
 
 
 
 
bahwa dengan struktur pemberian jasa tersebut, grup usaha Lazada mampu mengumpulkan sumber daya yang besar untuk melakukan berbagai fungsi yang dibutuhkan anggota grup usaha Lazada di setiap Negara sehingga dapat menjalankan fungsi komersialnya secara efektif dan efisien, termasuk Pemohon Banding. Sebagai contoh, sebagian besar biaya jasa manajemen berkaitan dengan biaya pengembangan teknologi, khususnya untuk platform digital situs web Lazada dan berbagai sistem yang digunakan di dalam Grup Lazada dan peningkatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk grup Lazada, termasuk Pemohon Banding. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerja sama jasa manajemen sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding sehingga mampu memberikan Pemohon Banding daya saing dalam pasar online yang merupakan bisnis utama Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
2.
Pemohon Banding Telah Membuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomi Jasa Manajemen Sedangkan Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan Rinci Terhadap Bukti-Bukti yang Disampaikan Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa jasa tersebut telah diberikan dan diterima oleh Pemohon Banding sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017;
 
bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan kewajaran transaksi jasa manajemen yang dituangkan melalui Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015. Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Memiliki Hubungan lstimewa, dimana pada Pasal 14 PER-32/PJ/2011 tersebut dinyatakan bahwa:
"(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa;
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan: 
 
a)
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
b)
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan lstimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud."
 
 
 
 
 
 
bahwa berikut ini adalah penjelasan Pemohon Banding terkait dengan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding beserta dengan bukti pendukungnya:
 
 
a)
bahwa berdasarkan 'Master Service Agreement' yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte Ltd (LSEA) dan PT Ecart Webportal Indonesia (selanjutnya 'EWI') menyatakan bahwa jenis jasa yang akan diberikan dan/atau yang dibutuhkan EWI termasuk:
 
 
 
a.
Jasa manajemen dan konsultasi teknis (management and technical consulting); 
 
 
 
b.
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan (accounting and financial management services);
 
 
 
c.
Pelaporan (reporting);
 
 
 
d.
Pemasaran (marketing);
 
 
 
e.
Layanan pelanggan (customer care);
 
 
 
f.
Jasa teknologi informasi (IT service);
 
 
 
g.
Jasa lainnya;
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa jasa yang diterima oleh Pemohon Banding memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha Pemohon Banding dan dapat dibuktikan sebagai berikut:
 
Tabel 2
Pembuktian bahwa Perolehan Jasa Benar-benar Terjadi dan memberikan Manfaat Ekonomis bagi Kegiatan Usaha Pemohon Banding
 
Jenis Jasa
Manfaat Ekonomis atas Jasa
Pemberi Jasa
Pembuktian
Jasa manajemen dan konsultasi teknis
Peningkatan kinerja keuangan dan proses bisnis internal yang lebih efisien melalui layanan regional yang diberikan oleh tim manajemen senior grup;
Memanfaatkan pengalaman tim manajemen senior grup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam perusahaan Pemohon Banding
Senior Manajemen dari LSEA (CEO, COO, CFO, CMO, CCO, CIO, CPO, dan CTO)
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Ops 002_Sept02, tanggal 2 September 2015
-
template mengenai operational planning session
-
Rgnl Ops 003_Aug13, tanggal 13 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 004_Aug20, tanggal 20 Agustus 2015
-
Rgnl Ops 005_Jul30, tanggal 30 Juli 2015
-
Rgnl Ops 006_Jun12, tanggal 12 Juni 2015
-
Rgnl Ops 007_Jun22, tanggal 22 Juni 2015
-
Slide presentasi: 4th generation WH choice
-
Rgnl Tech 002_Aug17, tanggal 17 Agustus 2015
-
Kuesioner: Physical Security Questionnaire
Jasa akuntansi dan manajemen keuangan
Peningkatan strategi keuangan dan perencanaan keuangan Pemohon Banding serta melakukan tinjauan atas performa keuangan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan oleh Pemohon Banding;
Membantu Pemohon Banding untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terkait dengan peraturan keuangan yang berlaku;
Pemohon Banding memperoleh keuntungan dengan adanya panduan dan saran yang diberikan oleh LSEA mengenai permasalahan dalam perpajakan maupun penetapan harga transfer. Selain itu Pemohon Banding juga memperoleh keuntungan melalui panduan yang diberikan oleh LSEA sehubungan dengan pelaporan keuangan maupun pelaporan pajak sehingga dapat dilakukan dalam tepat waktu;
LSEA memberikan evaluasi atas efisiensi dan pengendalian proses operasional Pemohon Banding serta mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan;
Dengan adanya pengembangan dan pengawasan atas kebijakan dan pedoman akuntansi maka dapat bermanfaat bagi Pemohon Banding karena dapat melakukan mitigasi risiko atas pengendalian keuangan internal
Regional Finance and Accounting
Lazada MY dan Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Fin 001_0ct14, tanggal 14 Oktober 2015
-
Rgnl Fin 002_May25, tanggal 25 Mei 2015
-
Template dalam bentuk excel: AuditPlan2015 FINAL
-
Rgnl Fin 003_Dec15, tanggal 15 Desember 2015
Pemasaran
Membantu Pemohon Banding untuk mempromosikan merek Lazada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan traffic penggunaan platform Lazada;
Membantu Pemohon Banding untuk memastikan bahwa upaya pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah konsisten dengan strategi dan rencana yang ditentukan oleh grup usaha Lazada.
Regional Brand Management and Communication
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
mktg0002.pdf
-
mktg0003.pdf
-
mktg0005.pdf
-
mktg0006. pdf
Pelaporan
Fungsi pelaporan yang dilakukan oleh tim Bl di Lazada TH memberikan masukan kepada keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen LSEA, yang secara tidak langsung menguntungkan Pemohon Banding. Ada pun tren/data produk yang disediakan oleh tim Bl dapat memberikan wawasan tentang permintaan pelanggan, yang memungkinkan tim memberikan saran untuk memodifikasi strategi pemasaran grup usaha Lazada agar dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan melalui strategi peningkatan operasional bisnis, seperti penawaran atas produk baru, penargetan segmen, dan memberikan hasil/solusi terkait dengan umpan balik dari pelanggan.
Lazada TH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Reporting0001.pdf
Customer care
Melalui bantuan penanganan yang dilakukan oleh Lazada PH, Pemohon Banding dapat melakukan penghematan biaya karena hal tersebut ditangani secara efektif oleh Lazada PH
Lazada PH
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
CS0001.pdf
-
CS0002.pdf
-
CS0003.pdf
-
CS0004.pdf
Penyedia Teknologi lnformasi
Perbaikan sistem e-commerce karena perbaikan yang dilakukan pada 'Alice' (front end system) akan memberikan pengalaman yang berharga dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada. Lebih lanjut perbaikan yang dilakukan pada 'Bob' (back end/order management system) akan meningkatkan efisiensi proses manajemen dan pemenuhan pesanan internal yang dapat menurunkan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan pelanggan. Karena kinerja/performa e-commerce ini sangat bergantung pada platform web, maka kelancaran sistem teknologi informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pada system yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bisnis terganggu
VN Techub dan RU Techhub
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Tech 001_Sep16, tanggal 16 September 2015
Jasa Human Resources
Mengurangi biaya atau terdapat penghematan biaya dengan adanya pembagian sumber daya;
Peningkatan efisiensi karena Pemohon Banding dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan utama Pemohon Banding;
Penyelarasan proses manajemen sumber daya dan kebijakan atas hal tersebut;
Memastikan bahwa personel termotivasi dan diberikan kompensasi yang memadai dengan pengembangan yang berkelanjutan melalui pelatihan dengan tujuan untuk mendapatkan karir yang meningkat.
Regional HR
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl HR 001_0ct09, tanggal 9 Oktober 2015
-
Rgnl Ops 001_Nov24, tanggal 24 November 2015
Risk Management
Pengembangan kebijakan atas risiko kecurangan dan risiko pengendalian serta pedoman bagi Pemohon Banding melalui mitigasi risiko kecurangan. Selain itu adanya pengawasan dari LSEA untuk memastikan bahwa kebijakan dan pedoman dilaksanakan secara konsisten
Regional Payment and Risk Management
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
RisklA_CountryVisitTo Indonesia.pdf
-
RisklA_Grouplnsurance Program.pdf
-
RisklA_FraudPolicy and Questionnaire.pdf
-
RisklA DataCenter lnsurance.pdf
-
RisklA lncidentEscalation Policy_Email to CEOs and Regional.pdf
-
RisklA Guidance on fraud.pdf
Jasa legal
Membantu Pemohon Banding untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum dan dapat mendukung Pemohon Banding saat terjadi sengketa hukum.
Regional Legal
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Communication on crossborder framework, tanggal 17 Oktober 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Jan 2015, tanggal 5 Januari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call-Mar 2015, tanggal 23 Februari 2015;
-
Communication on Monthly Legal Call (ID)­-Apr 2015, tanggal 9 April 2015
-
Regional legal review on Adobe (ID), tanggal 2 Maret 2015
-
Rgnl Legal 001_De14, tanggal 14 Desember 2015
Sourcing Services
Permintaan atas suatu produk yang baru dilakukan oleh entitas operasional Lazada. Hal ini memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat menyesuaikan berbagai produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan atas produk tersebut;
Mengurangi ketidakkonsistenan antara konten yang ditawarkan oleh entitas operasional Lazada dalam situs web mereka. Secara tidak langsung hal ini akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk membakukan konten yang ditawarkan dalam situs web grup usaha Lazada;
Membantu Pemohon Banding dalam mengelola hubungan antara pemasok/pedagang sejak awal (mencari, mendekati pemasok/pedagang potensial dan melakukan diskusi) sampai akhir (misalnya memberikan umpan balik kepada para pedagang). Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengadaan;
Membantu Pemohon Banding untuk mendapatkan potongan harga yang lebih banyak dan menegosiasikan harga karena adanya pembelian produk dalam jumlah besar yang dilakukan oleh tim Lazada HK.
Lazada HK
Korespondensi email, dapat dilihat pada file:
-
Rgnl Logistics 001_May13.pdf
-
Rgnl Logistics 004_Aug05.pdf
 
 
 
 
 
bahwa argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan manfaat ekonomis atas jasa yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte Lte adalah tidak tepat. Berikut ini Pemohon Banding akan menekankan kembali pada manfaat ekonomi atas jasa manajemen yang diberikan oleh LSEA di mana jasa tersebut memberikan manfaat langsung bagi kegiatan operasional bisnis Pemohon Banding:
 
 
 
 
 
 
1.
LSEA mengelola kegiatan pengumpulan dana dan investasi;
 
 
 
bahwa pada tahun 2014 grup Lazada mendapatkan suntikan dana sebesar EUR 200 juta dari Temasek dan investor lainnya sedangkan pada tahun 2016, Alibaba melakukan investasi kepada LSEA dengan nilai investasi sebesar USO 1 miliar. Adapun suntikan dana dan investasi yang diberikan kepada LSEA tersebut turut digunakan sebagai investasi CAPEX (capital expenditure) untuk mendukung operasi bisnis Pemohon Banding di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2014 sampai 2017, dapat dilihat bahwa peningkatan yang signifikan pada modal mengindikasikan bahwa Pemohon Banding telah menerima manfaat yang terukur atas dukungan dari LSEA yang bersifat strategis tersebut;
 
 
 
 
 
 
2.
Pengembangan teknologi
 
 
 
bahwa pada tahun 2014 grup Lazada meluncurkan aplikasi Lazada di iOS Mobile Apps dan pada tahun 2015 meluncurkan aplikasi Seller Center Android Apps. Aplikasi Seller Center Android Apps merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh LSEA untuk membuat penjualan di aplikasi Lazada menjadi lebih mudah dilakukan bagi masing-masing merchant, sedangkan iOS Mobile Apps adalah software milik Lazada yang bersifat universal bagi para pengguna telepon seluler Apple. Bahwa seluruh pengembangan perangkat lunak tersebut dilakukan oleh LSEA dan masing-masing entitas dalam grup usaha Lazada (termasuk PT EWI) memiliki manfaat ekonomis yaitu dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan performa bisnis usahanya;
 
 
 
 
 
 
3.
SEA meluncurkan Cross Border (CB) Solutions dan pengadaan merek baru untuk ditampilkan pada platform PT EW
 
 
 
bahwa LSEA (melalui Anaconda yang merupakan entitas pengadaan Lazada Hong Kong) akan menyediakan jasa pengadaan (yaitu dengan melakukan pencarian penjual lintas negara) untuk masing-masing entitas di dalam grup Lazada (termasuk PT EWI). Hal ini akan meningkatkan jumlah produk yang akan dijual di dalam platform Lazada. Dengan adanya lebih banyak variasi produk yang dijual dalam berbagai merek maka akan menarik lebih banyak pembeli di platform Lazada Indonesia dan meningkatkan pendapatan PT EWI secara keseluruhan;
 
 
 
 
 
 
4.
Kegiatan pemasaran dikelola oleh LSEA
 
 
 
bahwa LSEA akan melakukan perencanaan dan mendorong pemasaran secara luas (misalnya kampanye ulang tahun dan Online Revolution yang diselenggarakan dari 11.11; ke 12.12) yang diluncurkan di seluruh negara (termasuk Indonesia). Dengan adanya pemasaran tersebut maka masing-masing negara dapat meningkatkan daily active users/DAU yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masing-masing entitas, termasuk PT EWI;
 
 
 
 
 
 
5.
Proses operasional, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan
 
 
 
bahwa LSEA akan memberikan nasihat kepada PT EWI mengenai masalah-masalah operasional (termasuk di dalamnya proses operasional) yang dihadapi oleh PT EWI sehingga PT EWI dapat mencapai efisiensi operasional secara keseluruhan (misalnya operasi logistik). Selain itu LSEA akan memberikan bantuan berupa pemberian nasihat kepada PT EWI seperti pelaksanaan proses keuangan/pelatihan, pengendalian internal, dan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa PT EWI mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku;
 
 
 
 
 
 
bahwa argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi atas jasa yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte Ltd, sehingga jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte Ltd tidak memiliki manfaat ekonomi untuk Pemohon Banding adalah tidak tepat. Bahwa sebagaimana yang terdapat pada sub bab 9.4.1 Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding Tahun 2015, telah dijelaskan mengenai fungsi yang dijalankan oleh Lazada South East Asia Pte Ltd sebagai pemberi jasa dan fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding. Bahwa terdapat perbedaan tingkat tanggung jawab dan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh LSEA dan Pemohon Banding;
 
bahwa selain itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kegiatan pengumpulan dan investasi sebesar EUR 200 juta dari Temasek dan USO 1 miliar dari Alibaba, serta pengembangan aplikasi loS Mobile Apps dan Seller Center Android Apps dan contoh-contoh jasa lainnya seharusnya sangat jelas menunjukkan bahwa kegiatan Lazada South East Asia Pte Ltd dan Pemohon Banding tidak bersifat duplikatif. Pada faktanya Pemohon Banding sama sekali tidak menjalankan fungsi pencarian dana investasi dari investorinvestor global dan Pemohon Banding tidak menjalankan fungsi pengembangan aplikasi tersebut;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan bahwa biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding benar-benar telah diberikan oleh LSEA dan memberikan manfaat ekonomis yang terukur untuk kepentingan Pemohon Banding serta tidak terdapat isu duplikasi atas pemberian jasa yang dilakukan oleh Lazada South East Asia Pte Ltd. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding tahun 2015, terdapat kenaikan sebesar 265,76% pada penjualan Pemohon Banding jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa jasa manajemen yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte Ltd benar-benar telah memberikan manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding. Selanjutnya, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menyatakan bahwa jasa yang diberikan oleh LSEA tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis bagi Pemohon Banding tidak didasarkan pada fakta dan kondisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;
 
 
 
 
3.
Bahwa Pemohon Banding memiliki sertifikat Agreed Upon Procedure (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen untuk membuktikan eksistensi jasa dan alokasi biaya yang dibebankan kepada Pemohon Banding
 
bahwa United Nations Transfer Pricing (UN TP) Manual paragraf B.2.8 menyatakan sebagai berikut:
.. a certificate from an independent accountant of the service providing entity may be obtained certifying the method of allocation of costs and authenticity of the cost apportioned to each entity"
 
Terjemahan:
" ... suatu sertifikat dari akuntan independen entitas pemberi jasa dapat diperoleh. Sertifikasi tersebut dapat menerangkan dengan sebenarnya mengenai metode alokasi biaya dan otentisitas pembagian biaya-biaya tersebut kepada masing-masing entitas";
 
bahwa literatur lainnya juga memberikan dukungan dan bukti bahwa praktik umum di berbagai Negara juga mengakui keandalan dan otentisitas prosedur Auditor Independen untuk memverifikasi temuan faktual. Literatur pendukung yang disebutkan di atas, dapat diringkas sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Narayan Mehta, "Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective", International Transfer Pricing Journal: September/October 2005, halaman. 269:
"At a minimum, it is generally advisable that the following documentation be maintained on file with respect to all intra-group management service arrangements .... A certificate from a CPA, if possible, certifying (i) the viability of the method for allocation and apportionment of costs among subsidiaries and (ii) the authenticity of the cost apportioned to each entity."
 
Terjemahan:
"Paling sedikit, secara umumnya disarankan bahwa susunan suatu dokumentasi setidaknya meliputi berkas-berkas sebagai berikut: Sertifikat dari CPA, jika mungkin, yang menyatakan dengan sebenarnya mengenai (i) kesesuaian metode alokasi pembagian biaya antara Anak Perusahaan dan (ii) otentisitas biaya-biaya yang dikenakan kepada masing-masing entitas."
 
 
 
 
 
 
Marc Linnebaum and Stefan Stillhart, "Practical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups", International Transfer Pricing Journal: July/August 2012, halaman 266:
"It would be pragmatic to apply the same principles for both sides of the transaction and to mutually agree on an audit procedure verifying the cost per department at the level of the service provider as the charging basis, and stating that the cost a/location scheme applied as follows the principles defined in the OECD guidelines. This audit certificate should then be accepted by the Tax Authorities in jurisdictions of the service-providing and - receiving entities."
 
Terjemahan:
"Penerapan prinsip yang sama untuk kedua sisi transaksi menjadi pragmatis jika para pihak transaksi menyepakati prosedur audit untuk memverifikasi biaya per departemen di tingkat penyedia jasa sebagai dasar pengenaan biaya, serta jika terdapat pernyataan bahwa skema alokasi biaya yang digunakan the mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam OECD Guidelines. Sertifikat Audit ini kemudian harus diterima oleh otoritas pajak baik di yurisdiksi entitas penyedia jasa maupun penerima jasa."
 
 
 
 
 
 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding telah meminta Auditor Independen untuk melakukan audit serta menerbitkan Sertifikat Agreed-Upon Procedures (AUP) untuk mengonfirmasikan temuan faktual mengenai LSEA sebagai Penyedia Jasa dalam konteks biaya atas jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding;
 
bahwa Laporan Temuan Faktual dari Prosedur Yang Disepakati (AUP) kepada Manajemen LSEA atas biaya jasa manajemen yang dibebankan kepada Pemohon Banding menjelaskan mengenai rekonsiliasi jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA untuk seluruh afiliasinya (tercakup dalam Perjanjian Jasa Manajemen antara LSEA dan Pemohon Banding) dan jumlah total biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada masing-masing pihak penerima jasa manajemen;
 
bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, UN TP Manual mengakui penggunaan Auditor Independen untuk memverifikasi bahwa otentisitas temuan faktual merupakan praktik terbaik, khususnya dalam konteks transaksi jasa intra-group. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan upaya terbaik dan wajar untuk memberikan bukti otentisitas transaksi biaya jasa manajemen yang dibebankan oleh LSEA kepada Pemohon Banding, sedangkan dalam hal ini, Terbanding di sisi lain belum menunjukkan upayanya untuk melakukan analisis atas fakta aktual dan kondisi transaksi jasa manajemen ini. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
4.
Terbanding Tidak Memberikan Tanggapan secara Rinci Terhadap Bukti-Bukti dan Transfer Pricing Analysis Pemohon Banding bahwa terkait dengan keberadaan atau eksistensi jasa intra-grup, SE-50 menyatakan sebagai berikut:
"Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, Pemeriksa Pajak perlu melakukan hal-hal antara lain:
-
Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen terkait;
-
Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukkan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);
-
Meneliti proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;
-
Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen/bukti terkait;
-
Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;
-
Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga)."
 
 
 
 
 
bahwa kata-kata "perlu melakukan" berarti bahwa Terbanding seharusnya aktif meneliti bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan (bukti-bukti eksistensi, manfaat maupun analysis transfer pricing). Dalam hal ini Terbanding tidak pernah melakukan pengumpulan fakta lebih lanjut dan meminta dokumentasi pendukung tambahan kepada Pemohon Banding yang dianggap perlu bagi Terbanding untuk melakukan analisis keberadaan dan eksistensi jasa;
 
bahwa sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa buktibukti tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding. Namun karena Terbanding tidak melakukan analisis yang diperlukan menurut SE-50, Terbanding tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan Terbanding juga adalah berdasarkan data yang tidak lengkap;
 
bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, atas dokumen dan bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan tersebut nyatanyata tidak disanggah, ditanggapi, dan dijawab oleh Terbanding. Sehingga menurut hukum acara, sikap tidak menyangkal atau membantah dipersamakan dengan mengakui. Mengacu pada Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82 yang menyatakan:
"2.
Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan
 
Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui."
 
 
 
 
 
bahwa dengan tidak mengajukan sanggahan secara rinci terhadap bukti-bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding dianggap telah mengakui fakta bahwa jasa manajemen benar-benar telah dilakukan oleh LSEA dan telah diyakini eksistensi atas jasa manajemen tersebut;
 
bahwa pemahaman fakta dan kondisi juga perlu dilakukan dalam pemeriksaan transfer pricing dipertegas dalam Bab I (Pendahuluan) Paragraf 7 SE-50 yang menyatakan sebagai berikut:
"Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan FAKTA dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak HARUS menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan FAKTA dan kondisi yang terdapat PADA SETIAP KASUS."
 
bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, pentingnya pemahaman fakta dan kondisi dalam analisis transfer pricing juga tertuang dalam paragraf 4.7 OECD Guidelines 2010 sebagai berikut:
"Transfer pricing cases are fact-intensive and may involve difficult evaluations of comparability, markets, and financial or other industry information. Consequently, a number of tax administrations have examiners who specialise in transfer pricing, and transfer pricing examinations themselves may take longer than other examinations and follow separate procedures."
 
Terjemahannya:
"Transfer Pricing merupakan sengketa yang memerlukan pemahaman fakta yang mendalam dan beberapa kesulitan dapat ditemui dalam mengevaluasi kesebandingan, pasar dan keuangan atau informasi industri lainnya. Oleh karena itu, otoritas pajak di berbagai negara telah mempunyai pemeriksapemeriksa yang sudah mengkhususkan keahliannya dalam transfer pricing. Walaupun demikian pemeriksa-pemeriksa tersebut dapat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemeriksa-pemeriksa pada umumnya, dan mereka juga sering menerapkan prosedur pemeriksaan yang khusus."
 
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berupaya untuk memberikan bukti-bukti pendukung yang berupa fakta untuk membuktikan kondisi Pemohon Banding, agar Majelis Hakim dapat menyusun analisis yang tepat untuk Pemohon Banding. Dengan adanya penyampaian berbagai fakta tersebut, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Banding uraikan sebelumnya, Pemohon Banding harapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud dan membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan Terbanding;
 
 
2.2
SENGKETA ATAS PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR OENGAN NPWP SENDIRI
 
 
 
 
2.2.1.1.
Tanggapan Terbanding
 
 
 
 
 
Berdasarkan Oaftar Temuan Pemeriksaan
 
bahwa Koreksi Pajak Masukan dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818,00 berkaitan dengan koreksi DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak;
 
Berdasarkan Pemberitahuan Oaftar Hasil Penelitian Keberatan bahwa Tim Peneliti mempertahankan koreksi pemeriksa atas pos koreksi Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut:
 
 
a.
Koreksi Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp966.145.818 yang terkait dengan koreksi negati Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tersebut; 
 
 
b.
Berdasarkan Psal 9 ayat (8) huruf b, Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 
 
c.
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
 
 
 
 
2.2.2
Bantahan Pemohon Banding
 
 
 
 
 
bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818. Adapun alasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan tersebut adalah sebagai berikut:
 
bahwa mengingat bahwa koreksi atas Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri adalah berkaitan dengan koreksi DPP atas Pemafaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, maka argumentasi ketidaksetujuan Pemohon Banding terkait koreksi ini adalah sejalan dengan argumentasi yang telah Pemohon Banding uraikan untuk pos koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean pada butir 2.1.2. Oleh karena Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi atas DPP atas Pemafaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.1.2, maka menurut Pemohon Banding koreksi atas Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil, maka dengan begitu, koreksi atas Pajak Masukan Oibayar dengan NPWP Sendiri adalah Nihil;
 
bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi atas Pajak Masukan yang Oibayar dengan NPWP Sendiri tersebut;
 
bahwa selain penjelasan atas Permohonan Banding atas Keputusan Oirektur Jenderal Pajak terhadap SKPN PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 dimaksud. Pemohon Banding juga menyampaikan bahwa:
 
 
 
 
 
i.
bahwa atas adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 antara Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut:
 
Tabel 3
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 
No.
Uraian
Menurut: (Dalam Rupiah)
Pembahasan Akhir
[A]
SKP NIHIL
[B]
Nilai Koreksi yang Diajukan Keberatan
[C] = [A] - [B]
1.
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
9.661.458.207
2.
Pajak Masukan Dibayar denqan NPWP Sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
966.145.818
 
 
 
 
 
 
 
Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 adalah sesuai dengan uraian nilai yang tercantum dalam label 3 tersebut yakni pada kolom Pemohon Banding (Lihat Kolom [A]);
 
 
 
 
 
 
ii.
bahwa nilai yang tercantum pada Kolom [CJ merupakan nilai yang Pemohon Banding ajukan Banding melalui surat ini dan dengan argumentasi yang telah diuraikan pada butur 2.1.2.1. dan 2.1.2.2;
 
 
 
 
 
 
iii.
bahwa nilai yang tercantum pada kolom [BJ ditetapkan oleh Terbanding sebagai koreksi atas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, yang kemudian diterbitkan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Surat Keputusan Keberatan untuk Masa Pajak Januari 2015 untuk koreksi tersebut (pada pas DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Masukan Olbayar dengan NPWP Sendiri);
 
 
 
 
 
 
iv.
bahwa terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud pada butir 3), telah diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding melalui Permohonan Banding atas Keputusan Oirektur Jenderal Pajak atas Keberatan Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari 2015;
 
 
3.
PENUTUP
 
bahwa demikian surat bantahan ini Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim. Harapan Pemohon Banding agar uraian yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
 
 
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-22
Fotokopi Surat Nomor B-005463.16.2019/PAN.Wk/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permintaan Surat Bantahan atas SUB;
Bukti P-23
Fotokopi Surat Uraian Banding Nomor S-2514/WPJ.04/2019 tanggal 18 September 2019 atas Permohonan Banding atas Keputusan Oirektur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015;
 
Menimbang, bahwa Terbanding yang hadir dalam persidangan yaitu:
 
1.
Nama
:
Retna Hari Sawitri/NIP.197811242002122001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
2.
Nama
:
Bravo Aldito/NIP.198812262009121003,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas: ST-9104/PJ.07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
3.
Nama
:
Fitrah Syardiansyah/NIP.198207082009011011,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas: ST-8092/PJ.07/2020 tanggal 14 Juli 2020;
4.
Nama
:
Maemun/NIP.197604241999031001,
 
Jabatan
:
Kepala Seksi Banding dan Gugatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas: ST-1544/PJ.07/2020 tanggal 4 Februari 2020;
5.
Nama
:
Muh.Yudi Wibowo/NIP.196810031989121001,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Pajak Madya,
6.
Nama
:
Andri Sufriyadi/NIP.198406252006021002,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Pajak Pertama,
 
Unit Organisas
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas: ST-230/WPJ.04/KP.03/2020 tanggal 4 Februari 2020;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan yaitu:
 
Nama
:
Yusuf Wangko Ngantung,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-746/PP/IKH/2018 tanggal 19 Desember 2018,
Surat Kuasa Khusus
:
0147/05/EWI/TAX/2019 tanggal 13 Mei 2019,
 
 
 
Nama
:
Veronica Kusumawardani,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-735/PP/IKH/2019 tanggal 24 Juli 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
0135/05/EWI/TAX/2019 tanggal 13 Mei 2019,
 
 
 
Nama
:
David Hamzah Damian,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-628/PP/IKH/2018 tanggal 16 November 2018,
Surat Kuasa Khusus
:
0123/05/EWI/TAX/2019 tanggal 13 Mei 2019,
 
 
 
Nama
:
Riyhan Juli Asyir,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-209/PP/IKH/2018 tanggal 3 Juli 2018,
Surat Kuasa Khusus
:
0025/11/EWI/TAX/2019 tanggal 7 November 2019,
 
 
 
Nama
:
Rinan Auvi Metally,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-382/PP/IKH/2019 tanggal 13 April 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
0013/11/EWI/T AX/2019 tanggal 7 November 2019,
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan Koreksi Fiskalnya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
Bukti T-1
Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan No. 182/DDTC-LIT/IV/2018 Tanggal 13 April 2018;
Bukti T-2
Fotokopi SKPN PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean No. 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 atas Masa Pajak Januari 2015;
Bukti T-3
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019;
Bukti T-4
Penjelasan Tertulis tanggal 10 Desember 2019;
Bukti T-5
Matriks Sengketa;
Bukti T-6
LPK;
Bukti T-7
Fotokopi Surat Perintah Nomor PRIN-97/PJ/2019 tanggal 28 Februari 2019;
Bukti T-8
Penjelasan Tertulis tanggal 21 Januari 2020;
Bukti T-9
Matriks Uji Sengketa tanggal 11 Februari 2020;
Bukti T-10
Penjelasan Tertulis tanggal 3 Maret 2020;
Bukti T-11
Penjelasan Tertulis tanggal 23 Juni 2020;
Bukti T-12
Penjelasan Tertulis tanggal 21 Juli 2020;
Bukti T-13
Kesimpulan Akhir tanggal 11 Agustus 2020;
Bukti T-14
Berita Acara Uji Bukti;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
Bukti P-1
Asli Surat Kuasa Khusus Atas Nama David Hamzah Damian Beserta Kelengkapannya yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-2
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-3
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 26 Tanggal 16 Oktober 2013 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-4
Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Nomor 08 T anggal 11 April 2019 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-5
Fotokopi Kartu ldentitas Li Chun selaku Pengurus PT Ecart Webportal Indonesia, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-6
Fotokopi SKPN PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean No. 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 atas Masa Pajak Januari 2015, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-7
Fotokopi Risalah Pembahasan Akhir dengan Tim Quality Assurance, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-8
Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan No. 182/DDTC-LIT/IV/2018 Tanggal 13 April 2018 beserta Bukti Penerimaan Suratnya, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-9
Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir No. S-518/WPJ.04/2019 Tanggal 21 Februari 2019 beserta Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-10
Fotokopi Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan No. 184/DDTC-LIT/111/2019 tanggal 5 Maret 2019, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-11
Fotokopi Perjanjian PT Ecart Webportal Indonesia dengan LSEA, Pte. Ltd. yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-12
Fotokopi Opini Penasihat Hukum Independen - Harvady, Mariet & Mauren yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-13
Fotokopi literatur James L.Horvath & David W.Chodikoff (Eds.), Taxation & Valuation of Technology: Theory, Practice, and The Law (Toronto: Irwin Law, 2008) halaman 779 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-14
Fotokopi Paragraf 1.70 OECD Guidelines 2010 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-15
Fotokopi Paragraf 2.71 OECD Guidelines 2010 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-16
Fotokopi Transfer Pricing Documentation Pemohon Banding tahun 2015 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-17
Softcopy Pembuktian Benefit Test atas Pemberian Jasa Manajemen dari Pihak Afiliasi yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-18
Fotokopi Akta Pendirian PT Ecart Webportal Indonesia Nomor No. 45 tanggal 28 April 2014 beserta lembar pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-19
Fotokopi Surat Tanggapan atas Penerbitan Surat Pemberitahuan No. S-96/WPJ.04/KP.0305/11.3/2017 sehubungan dengan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Tahun Pajak 2015 tanggal 6 Desember 2017 yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-20
Fotokopi Sertifikat Agreed-Upon Procedures (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen, yang telah dimateraikan kemudian;
Bukti P-21
Fotokopi Buku Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82, yang telah dimateraikan kemudian.
Bukti P-22
Fotokopi Surat Nomor B-005463.16.2019/PAN.Wk/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permintaan Surat Bantahan atas SUB;
Bukti P-23
Fotokopi Surat Uraian Banding Nomor S-2514/WPJ.04/2019 tanggal 18 September 2019 atas Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015;
Bukti P-24
Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 0135/05/EWI/TAX/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Veronica Kusumawardani;
Bukti P-25
Asli Pakta lntegritas yang ditandatangani Veronica Kusumawardani;
Bukti P-26
Asli dan fotokopi lzin Kuasa Hukum atas nama Veronica Kusumawardani;
Bukti P-27
Asli dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas Veronica Kusumawardani;
Bukti P-28
Asli Pakta lntegritas yang ditandatangani oleh Direktur;
Bukti P-29
Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-30
Asli dan fotokopi Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Galuh Pramesti Daishiaputri, S.H., M.Kn. di Tangerang Selatan yang telah dimeteraikan kemudian; 
Bukti P-31
Asli dan fotokopi Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn di Tangerang yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-32
Asli dan fotokopi Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn di Tangerang yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-33
Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 0123/05/EWI/TAX/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama David Hamzah Damian;
Bukti P-34
Asli Pakta lntegritas yang ditandatangani David Hamzah Damian;
Bukti P-35
Asli dan fotokopi lzin Kuasa Hukum atas nama David Hamzah Damian;
Bukti P-36
Asli dan fotokopi ldentitas atas nama David Hamzah Damian;
Bukti P-37
Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2093/IP.C/PJ/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang lzin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C;
Bukti P-38
Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 0025/11/EWI/TAX/2019 tanggal 7 November 2019 atas nama Riyhan Juli Asyir;
Bukti P-39
Asli Pakta lntegritas yang ditandatangani Riyhan Juli Asyir;
Bukti P-40
Asli dan fotokopi lzin Kuasa Hukum atas nama Riyhan Juli Asyir;
Bukti P-41
Asli dan fotokopi ldentitas atas nama Riyhan Juli Asyir;
Bukti P-42
Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 0013/11/EWI/TAX/2019 tanggal 7 November 2019 atas nama Rinan Auvi Metally;
Bukti P-43
Asli Pakta lntegritas yang ditandatangani Rinan Auvi Metally;
Bukti P-44
Asli dan fotokopi lzin Kuasa Hukum atas nama Rinan Auvi Metally;
Bukti P-45
Asli dan fotokopi ldentitas atas nama Rinan Auvi Metally;
Bukti P-46
Fotokopi Bukti Peneriman Negara Nomor NTPN: 495478L49LKUCCCU sebesar Rp811.852,00 yang dimeteraikan kemudian;
Bukti P-47
SSP dan SPT;
Bukti P-48
Matriks Sengketa;
Bukti P-49
Fotokopi Master Service Agreement;
Bukti P-50
Fotokopi Korespondensi Email;
Bukti P-51
Fotokopi Slide Presentasi;
Bukti P-52
Fotokopi Bukti Laporan mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;
Bukti P-53
Fotokopi Bukti Jadwal due diligence dari tanggal 7 Desember 2015 samai dengan 18 Desember 2015;
Bukti P-54
Fotokopi artikel Shotheast Asian Amazon Clone Lazada Raises;
Bukti P-55
Fotokopi artikel Temasek Holdings invests in online shopping mall operator Lazada;
Bukti P-56
Fotokopi Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015;
Bukti P-57
Fotokopi artikel Lazada Online Revolution 2015, Pecahkan Rekor Transaksi 600 juta rupiah per menit;
Bukti P-58
Fotokopi artikel Lazada Online Shopping Google Play Timeline dan Lazada Online Shopping iOS Store Timeline;
Bukti P-59
Fotokopi jadwal acara Agenda of the Meeting of the Corporate Responsibility Committee of Lazada Group S.A;
Bukti P-60
Fotokopi dokumen excel Rencana Audit tahun 2015;
Bukti P-61
Fotokopi bukti berupa laporan teknologi mingguan yang merangkum status proyek teknologi terkini di seluruh grup Lazada;
Bukti P-62
Fotokopi bukti laporan;
Bukti P-63
Fotokopi bukti artikel Lazada Launches Seller Center in South East Asia;
Bukti P-64
Fotokopi bukti dokumen Sertifikat Agreed-Upon Procedures AUP;
Bukti P-65
Penjelasan Tertulis Nomor 097/DDTC-LIT/Vl/2020 tanggal 23 Juni 2020;
Bukti P-66
Penjelasan Tertulis Nomor 060/DDTC-LIT/Vll/2020 tanggal 21 Juli 2020;
Bukti P-67
Fotokopi Dokumentasi Penentuan Harga Transfer PT Ecart Webportal Indonesia tahun 2015 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-68
Detail rincian perbedaan nilai sengketa atas biaya jasa manajemen pada PPh Sadan, DPP PPh Final Pasal 26, dan DPP PPN JLN tahun 2015, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-69
Detail rincian bukti potong PPh Final Pasal 26 dan SSP LN untuk masa Januari sampai Desember tahun 2015, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-70
Fotokopi United Nations Transfer Pricing (UN TP) Manual paragraf B.2.8, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-71
Fotokopi Narayan Mehta, "Formulating an Intra-Group Management Fee Policy: An Analysis from a Transfer Pricing and International Tax Perspective", International Transfer Pricing Journal: September/October 2005, halaman. 269, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-72
Fotokopi Marc Linnebaum and Stefan Stillhart, "Practical Aspects of Management Service Fees in Multinational Groups", International Transfer Pricing Journal: July/August 2012, halaman 266, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-73
Fotokopi memorandum yang diterbitkan oleh PT Ekasurya Yasa Consult (Ernst and Young Indonesia) mengenai verifikasi eksistensi jasa manajemen yang diberikan oleh LSEA, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-74
Fotokopi perjanjian jasa manajemen antara LSEA dengan Pemohon Banding (Master Service Agreement) dalam bahasa Inggris, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-75
Fotokopi dokumentasi transfer pricing tahun 2015 dalam bahasa Inggris, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-76
Fotokopi sertifikat Agreed Upon Procedure (AUP) yang diterbitkan oleh Auditor Independen (KPMG LLP) dalam bahasa Inggris, yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P-77
Kesimpulan Akhir Nomor 028/DDTC-LIT/Vlll/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, ditandatangani oleh Sdr. David Hamzah Damian, jabatan: Kuasa Hukum;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LITN/2019 tanggal 23 Mei 2019 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LITN/2019 tanggal 23 Mei 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 (Diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2019 sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 13 Maret 2019 sehingga pengajuan banding masih memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar NIHIL namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 396/DDTC-LIT/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, ditandatangani oleh Sdr. David Hamzah Damian, jabatan: Kuasa Hukum berdasarkan fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 atas nama David Hamzah Damian yang ditandatangani Li Chun, Jabatan Direktur, berwenang untuk menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 396/00TC-LITN/2019 tanggal 23 Mei 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018, diterima oleh Terbanding pada tanggal 13 April 2018, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018, diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018, dan jumlah yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00 sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 ditandatangani oleh Sdr. David Hamzah Damian, jabatan: Kuasa Hukum berdasarkan fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 atas nama David Hamzah Damian yang ditandatangani Li Chun, Jabatan Direktur, berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 12 Maret 2019, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 13 April 2018 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00276/KEBIWPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
 
 
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihi l Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 merupakan ketetapan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 yang diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
Menimbang, bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp10.737.224.295,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp20.398.682.502,00, sehingga selisih Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebelum keberatan sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp10.737.224.295,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp20.398.682.502,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp20.398.682.502,00, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp10.737.224.295,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum Banding adalah sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp10.737.224.295,00, Pemohon Banding mengajukan Banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp20.398.682.502,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp20.398.682.502,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 adalah sebesar Rp10.737.224.295,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa adalah sebesar Rp10.737.224.295,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 yaitu sebesar Rp20.398.682.502,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp9.661.458.207,00;
 
Menimbang, bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari 2015 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding terdiri dari:
 
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Cfm Pemohon Banding
Rp
20.398.682.502,00
DPP atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Cfm Terbanding
Rp
10.737.224.295,00
Koreksi
Rp
9.661.458.207,00
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan beberapa kali penjelasan tertulis yang pada pokoknya terangkum juga di Kesimpulan Akhir tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan sidang banding atas nama PT Ecart Webportal Indonesia (NPWP 03.329.107. 1-015.000) atas Keputusan Oirektur Jenderal Pajak nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 dengan ini disampaikan kronologis terkait sengketa banding untuk dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Majelis XX A Pengadilan Pajak sebagai berikut:
 
 
I.
Pokok Sengketa
 
Pokok Sengketa Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207,00 dan Pajak Masukan Dibayar dengan NPWP Sendiri sebesar Rp966.145.818,00
 
 
II.
Kronologis Sengketa
 
1.
bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tebet Nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut
Pembahasan Akhir
(Disetujui)
Pemohon Banding
Terbanding
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
0
0
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
0
0
 
c.
Jumlah seluruh penyerahan
0
0
0
 
d.
Atas Impor BKP/BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean/pemungut pajak/membangun sendiri/penyerahan aktiva tetap yang mnrt tujuan semula tdk diperjualbelikan:
 
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
0
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
0
 
 
d.6.
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperiualbelikan
0
0
0
 
 
d.7.
Jumlah 
20.398.682.502
10.737.224.295
20.398.682.502
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
 
 
a.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
b.
Dikurangi
 
 
-
 
 
b.1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
0
0
 
 
b.2.
Dibayar dengan NPWP sendiri
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
 
b.3.
Lain-lain
0
0
0
 
 
b.4.
Jumlah
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
c.
Diperhitungkan
 
 
 
 
 
c.1.
SKPPKP
0
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 
2.039.868.248
1.073.722.430
2.039.868.248
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar
0
0
0
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
 
a.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
0
0
0
 
b.
Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)
0
0
0
 
c.
Jumlah (a+b)
0
0
0
4.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e + 3.c)
0
0-
0
 
 
 
 
2.
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Nomor 182/DDTC-LIT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang diterima oleh KPP Pratama Tebet tanggal 13 April 2018;
 
 
 
 
3.
bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00276/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar Pajak Pertambahan Nila atas JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00001/577/15/015/18 tanggal 15 Januari 2018 Masa Pajak Januari 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/(Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar
0
0
0
Sanksi administrasi:
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
0
0
0
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
0
0
Jumlah sanksi administrasi
0
0
0
Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibavar
0
0
0
 
 
 
 
4.
bahwa atas Keputusan tersebut Pemohon Banding mengajukan Banding dengan surat nomor 396/DDTC-LITN/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2019;
 
 
III.
Penjelasan Terbanding
 
 
 
 
A.
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207
 
 
 
 
 
 
a)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
Pasal 12 ayat (3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
Pasal 17A
Direktur Jenderal Pajak, setetah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak;
 
Pasal 25 ayat (1) huruf c
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 
Pasal 26A
 
 
 
(1)
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
 
(2)
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur ten tang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
 
 
 
(3)
Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 28 ayat (11)
 
 
 
(1)
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
 
 
 
(2)
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 
 
 
(3)
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus dise/enggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; 
 
 
 
(4)
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau da/am bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
 
 
 
(5)
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
 
 
 
(6)
Perubahan terhadap metode pembukuan danlatau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
(7)
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
 
 
 
(8)
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;
 
 
 
(9)
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto danlatau penghasi/an bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;
 
 
 
(10)
Dihapus;
 
 
 
(11)
Buku, ca ta tan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan a tau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengo/ahan data dari pembukuan yang dike/ala secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
 
 
 
(12)
Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (PMK197/PMK/03/2007;
 
 
 
 
b)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur antara lain:
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 9 ayat (1)
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 
 
 
a.
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 18 ayat (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasi/an dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi o/eh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
 
Pasal 18 ayat (4)
Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf t. dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 
 
 
a.
Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal/angsung atau tidak/angsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua pu/uh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 
 
 
 
b.
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau/ebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 
 
 
c.
terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan/urus dan/atau ke samping satu derajat;
 
 
 
 
 
 
b)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa, mengatur antara lain:
 
Pasal 14
 
 
 
(1)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa
 
 
 
(2)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 
 
 
 
a.
penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 
 
 
 
b.
nilei transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan lstimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan/stimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang di/akukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
 
 
 
(3)
Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau pero/ehan jasa dimaksud; 
 
 
 
(4)
Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
 
 
 
(5)
Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada sa/ah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha;
 
 
 
(6)
Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan:
 
 
 
 
a.
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham o/eh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;
 
 
 
 
b.
kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk/aporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak;
 
 
 
 
c.
perolehan danalmodal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambi/alihan tersebut di/akukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati o/eh Wajib Pajak. Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi;
 
 
 
 
 
 
c)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
Pasal 1 angka 8
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 
 
 
(8)
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari/uar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 4 ayat (1)
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 
 
 
a.
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 
 
 
 
b.
impor Barang Kena Pajak;
 
 
 
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang di/akukan o/eh Pengusaha; 
 
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
 
 
e.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 
 
 
 
f.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
 
 
g.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 
 
 
h.
ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
 
Penjelasan Pasal 9 ayat (2)
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak; Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;
 
Pasal 9 ayat (8)
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi penge/uaran untuk:
 
 
 
a.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
 
 
 
b.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
 
 
c.
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
 
 
e.
dihapus;
 
 
 
f.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 
 
 
g.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 
 
 
h.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 
 
 
i.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 
 
 
j.
perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b
yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah penge/uaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; 0/eh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabi/a pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
bahwa Koreksi Negatif DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asia Pte Ltd benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak harus dipungut PPN;
 
bahwa pada dasarnya Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi Pemeriksa karena Penyerahan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada faktanya Wajib Pajak telah membuktikan eksistensi dan manfaat ekonomi jasa manajemen yang dilakukan koreksi dimana Pemeriksa sendiri tidak memberikan tanggapan rinci terhadap bukti-bukti yang disampaikan Wajib Pajak;
 
bahwa Wajib Pajak tidak setuju dan keberatan atas koreksi Pemeriksa yang menyatakan bahwa jasa manajemen yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd. tidak diyakini keberadaannya benarbenar terjadi;
 
bahwa pada dasarnya Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi Pemeriksa karena Latar belakang dan struktur jasa manajemen di dalam grup Lazada dan Wajib Pajak Telah Membuktikan Eksistensi dan Manfaat Ekonomi Jasa Manajemen Sedangkan Pemeriksa Tidak Memberikan Tanggapan Rinci terhadap Bukti-Bukti yang Disampaikan Wajib Pajak;
 
Pendapat Terbanding
bahwa Berdasarkan penelitian pada dokumen Pemohon Banding pada saat proses keberatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
1)
bahwa berdasarkan data pada SIDJP diketahui Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet pada tanggal 25 Oktober 2013;
 
2)
bahwa data pada Sistem lnformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) menunjukkan bahwa Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha yang termasuk dalam kode KLU 1;
 
3)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pemegang saham PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
 
 
4)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui pengurus PT Ecart Webportal Indonesia adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
a)
bahwa berdasarkan penelitian pada Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Sadan Tahun Pajak 2015 diketahui transaksi PT Ecart Webportal Indonesia dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
b)
bahwa berdasarkan penelitian pada SIDJP diketahui bahwa Wajib Pajak telah melaporkan Objek Pajak PPN Jasa Luar Negeri pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 dengan DPP sebesar Rp20.398.682.502,
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00021/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2018 tanggal 12 Januari 2018 diketahui bahwa terdapat koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp9.661.458.207 karena berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa tidak dapat meyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada South East Asia Pte. Ltd. benar-benar terjadi, sehingga biaya jasa tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan karenanya tidak ada objek penyerahan jasa yang terutang PPN dan juga tidak seharusnya dipungut PPN, maka Pajak Masukan yang telah diperhitungkan dikoreksi dan tidak diakui lagi sebagai Pajak Masukan;
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Master Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
 
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara Lazada South East Asia Pte. ltd dengan PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
 
Lazada South East Asia Pte. ltd. adalah afiliasi pemberi jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
Lazada South East Asia Pte. ltd. memberikan jasa ke PT Ecart Webportal Indonesia berupa jasa yaitu:
 
 
 
 
a.
Management and technical consulting 
 
 
 
 
b.
Accounting and Financial Management Services
 
 
 
 
c.
Reporting
 
 
 
 
d.
Marketing
 
 
 
 
e.
Customer Care
 
 
 
 
f.
IT-Services; and
 
 
 
 
g.
Other Services
 
 
 
harus membayar kepada setiap afiliasi pemberi jasa sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 8% dan 0,5% jika jasa yang diberikan diluar dari jasa yang ada diperjanjian;
 
 
 
PT Ecart Webportal Indonesia harus membayar jasa ke rekening Lazada South East Asia Pte. Ltd sebagaimana ditagih oleh Lazada South East Asia Pte. Ltd dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice
 
 
 
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan penelitian pada perjanjian Services Agreement diketahui data sebagai berikut:
 
 
 
Perjanjian dibuat tanggal 01 Juli 2014 antara PT Ecart Webportal Indonesia dengan Lazada South East Asia Pte. Ltd;
 
 
 
Perjanjian ini berlaku secara formal tanggal 01 Juli 2014;
 
 
 
Lazada South East Asia Pte. Ltd. adalah afiliasi penerima jasa dari PT Ecart Webportal Indonesia;
 
 
 
PT Ecart Webportal Indonesia memberikan jasa ke Lazada South East Asia Pte. Ltd. berupa jasa yaitu:
 
 
 
 
a.
Management and technical consulting 
 
 
 
 
b.
Accounting and Financial Management Services
 
 
 
 
c.
Reporting
 
 
 
 
d.
Marketing
 
 
 
 
e.
Customer Care
 
 
 
 
f.
IT-Services; and
 
 
 
 
g.
Other Services
 
 
 
Lazada South East Asia Pte. Ltd. harus membayar kepada PT Ecart Webportal Indonesia sejumlah biaya yang terkait dengan layanan subjek yang disediakan oleh afiliasi pemberi jasa ditambah 6% dan 0,5% jika jasa yang diberikan diluar dari jasa yang ada diperjanjian;
 
 
 
Lazada South East Asia Pte. Ltd harus membayar jasa ke rekening PT Ecart Webportal Indonesia sebagaimana ditagih oleh PT Ecart Webportal Indonesia dalam jangka waktu dua puluh hari setelah menerima invoice;
 
 
 
PT Ecart Webportal Indonesia menandatangani perjanjian diwakili oleh Roy Leonard;
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa berdasarkan penelitian pada kedua perjanjian di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa PT Ecart Webportal Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi yaitu:
 
 
 
Management and technical consulting
 
 
 
Accounting and Financial Management Services
 
 
 
Reporting
 
 
 
Marketing
 
 
 
Customer Care
 
 
 
IT-Services; and
 
 
 
Other Services
 
 
 
bahwa sehingga jasa manajemen yang dibayarkan kepada Lazada South East Asia Pte.Ltd tidak memiliki manfaat ekonomi untuk Wajib Pajak karena Wajib Pajak mempunyai divisi dengan fungsi yang sama dengan jasa manajemen yang diberikan oleh Lazada South East Asia Pte.Ltd;
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa dalam pasal 18 ayat 4 UU PPh diatur bahwa Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 
 
 
1)
Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 
 
 
 
2)
Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 
 
 
3)
terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
 
 
 
 
 
 
h)
bahwa berdasarkan PSAK 07, dinyatakan:
bahwa Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan lstimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambi l keputusan keuangan dan operasional;
 
bahwa transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan;
 
bahwa pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 
 
 
 
 
 
i)
bahwa meskipun pihak afiliasi (Lazada South East Asia Pte. Ltd.) tidak melakukan penyertaan modal secara langsung pada Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak dan para afiliasinya berada di bawah penguasaan langsung yang sama yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH), dimana transaksi intra group tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dari pemegang saham yaitu Jade 1362 GmbH & Co. (Rocket Internet GmbH);
 
 
 
 
 
 
j)
bahwa berikut adalah data laporan keuangan (audited) Wajib Pajak dalam 2 tahun terakhir:
 
Uraian
2014
(Rp)
2015
(Rp)
% kenaikan (penurunan)
Revenue
42.599.017
155.810.067
265,76
Selling and Distribution
(102.569.913)
(624.409.939)
508,77
Expenses General and Administrative
(75.010.592)
(229.172.238)
205,52
Expense Currency Exchange Gain (Lost)
(4.830.658)
12.208.009
-352,72
Other Expenses
(1.243.904)
(3.892.329)
212,91
Managemen Fee Income
20.114.483
33.294.881
65,53
Other Income
989.879
-
-100,00
 
(162.550.705)
(811.971.616)
399,52
OPERATING LOST
(119.951.688)
(656.161.549)
447,02
Interest Income
883.096
1.767.884
100,19
LOST BEFORE TAX
(119.068.592)
(654.393.665)
449,59
Income Tax Expense
(176.619)
-
-100,00
LOSS
(119.245.211)
(654.393.665)
448,78
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 
 
 
Remeasurement of defined benefit liability
(121.776)
331.885
-372,54
Tax on other comprehensive income
30.444
(82.971)
-372,54
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(91.332)
248.914
-372,54
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
(119.336.543)
(654.144.751)
448,15
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan data laporan keuangan Wajib Pajak (audited) dalam 2 tahun terakhir dapat diketahui
 
 
 
bahwa tingkat pendapatan Wajib Pajak tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan hingga 265, 76%;
 
 
 
bahwa rugi sebelum pajak meningkat drastis sebesar 448, 78% (di tahun 2015 rugi sebesar Rp654.393.665.000);
 
 
 
bahwa pada tahun 2015 terdapat peningkatan beban usaha yang cukup signifikan yaitu Selling and Distribution Expenses sebesar 508,77% di banding tahun 2014 dan General and Administrative Expense sebesar 205,52% dibanding tahun 2014, sementara disisi lain kenaikan penjualan tahun 2015 dibanding tahun 2014 hanya sebesar 265, 76%;
 
 
 
bahwa pada tahun 2015, biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte. Ltd. sebesar Rp151.345.122.107 mengalami kenaikan sebesar 247% dibandingkan biaya jasa manajemen ke Lazada South East Asia Pte. Ltd. pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp43.615.571.697. Kenaikan biaya jasa manajemen sebesar 247% tidak sebanding dengan kerugian/keuntungan sebelum pajak (Loss/Income before tax) karena rugi sebelum pajak pada tahun 2015 meningkat drastis sebesar 448, 78% dari sebelumnya (tahun 2014) rugi sebesar Rp119.245.211 menjadi rugi sebesar Rp654.393.665.000 di tahun 2015;
 
 
 
bahwa dibandingkan dengan jumlah Peredaran Usaha pada tahun 2015, Biaya Jasa Manajemen di tahun 2015 adalah Rp151.345.122.107 sebesar 97% dari peredaran usaha tahun 2015;
 
 
 
bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya (Lazada South East Asia Pte. Ltd.) tidak memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang dapat meningkatkan posisi komersial Pemohon Banding;