Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Pasal 26
19 Oktober 2021 | View: 160

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-00538.35/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020

 

JENIS PAJAK

PPh Pasal 26
 

TAHUN/MASA PAJAK

Maret 2015
 

POKOK SENGKETA

bahwa pokok sengketa dalam permohonan banding adalah koreksi objek PPh Pasal 26 yang berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri (PPN-JLN) dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017, yang terdaftar dalam berkas Sengketa Nomor 000538.35/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Valmet Automation Indonesia, NPWP 01.957.812.9-056.000, beralamat di Gd. ANZ Tower Lt. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Teh Kok Ging, Jabatan: Presiden Direktur berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 2 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1033/PP/BR/2019 tanggal 8 Juli 2019;
  • Telah membaca Surat Permohonan Banding Nomor 01/TAX/FI/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-1439.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Mei 2019;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor 55/TAX/FI/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 

TENTANG DUDUK SENGKETA

 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-00214/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 29 Agustus 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Pembahasan Akhir (Disetujui)
Pemohon Banding
Terbanding
Penghasilan Kena Pajak
2.800.146.849
3.072.016.549
2.800.146.849
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
140.007.342
194.381.282
140.007.342
Kredit Pajak
 
 
 
a.
PPh ditanggung pemerintah
0
0
0
b.
Setoran Masa
140.007.342
140.007.342
140.007.342
c.
STP (pokok kurang bayar)
0
0
0
d.
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak
0
0
0
e.
Jumlah yang dapat dikreditkan
140.007.342
140.007.342
140.007.342
f.
Jumlah Pajak yang tidak/kurang bayar:
0
54.373.940
0
Sanksi administrasi:
 
 
 
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0
26.099.491
0
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
0
 
0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
0
80.473.431
0
 
Menimbang, bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak, kemudian dengan Surat Nomor 01/TAX/Fl/l/2019 tanggal 18 Januari 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;
 

ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING

 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/l/2019 tanggal 18 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:
 
bahwa mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan formal, seperti tersebut di bawah ini:
1.
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2.
bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
a.
Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditunjukkan kepada Pengadilan Pajak;
 
b.
Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Keputusan Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 diterima pada tanggal 29 Oktober 2018;
3.
bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
a.
Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 
b.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4.
bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Teh Kok Cing jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 10 tanggal 2 November 2017;
bahwa dengan demikian, surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;
 
 
 
Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa Terbanding menerbitkan SK Keberatan dengan penjelasan dan alasan-alasan seperti diuraikan di bawah ini:
 
bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga dengan rincian perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1:
 
Tabel 1. Ikhtisar Koreksi PPh Final Pasal 23/26 Masa Maret 2015
 
Uraian
SPT/Pemohon Banding (Rp)
SKPKB (Rp)
Koreksi (Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2.800.146.849
3.072.016.549
271.869.700
2.
PPh Pasal 26 yang terutang
140.007.342
194.381.282
54.373.940
3.
Kredit Pajak:
 
-
-
 
a.
PPh ditanggung Pemerintah
 
-
-
 
b.
Setoran Masa
140.007.342
140.007.342
-
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
 
-
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...
 
-
-
 
e.
Lain-lain
 
-
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
 
-
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)
140.007.342
140.007.342
-
4.
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)
-
54.373.940
54.373.940
5.
Sanksi Administrasi:
 
-
-
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
26.099.491
26.099.491
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
-
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
 
-
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+ ... +d)
-
26.099.491
26.099.491
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
-
80.473.431
80.473.431
 
 
 
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 yang kesimpulannya adalah bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut pada Tabel 1, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya dapat dilihat pada Tabel 2:
 
Tabel 1 Perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar menurut Pemohon Banding:
 
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
SKPKB (Rp)
Koreksi (Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2.822.224.976
3.072.016.549
249.791.573
2.
PPh Pasal 26 yang terutang
144.422.967
194.381.282
49.958.315
3.
Kredit Pajak:
 
-
-
 
a.
PPh ditanggung Pemerintah
 
-
-
 
b.
Setoran Masa
140.007.342
140.007.342
-
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
 
-
-
 
d.
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...
 
-
-
 
e.
Lain-lain
 
-
-
 
f.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
 
-
-
 
g.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)
140.007.342
140.007.342
-
4.
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)
4.415.625
54.373.940
49.958.315
5.
Sanksi Administrasi:
 
-
-
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
2.119.500
26.099.491
23.979.991
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
-
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
 
-
-
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+ ... +d)
2.119.500
26.099.491
23.979.991
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)
6.535.126
80.473.431
73.938.305
 
 
 
bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Tabel 2 Perhitungan Menurut SK Keberatan
 
No.
Uraian
Semula (Rp)
Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)
Menjadi (Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/DPP
3.072.016.549
-
3.072.016.549
2.
PPh Pasal 26 yang Terutang
194.381.282
-
194.381.282
3.
Kredit Pajak
140.007.342
-
140.007.342
4.
Kompensasi Masa sebelumnya
-
-
-
5.
Pajak yang tidak/kurang dibayar
54.373.940
-
54.373.940
6.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
Bunga Pasal 12 (2) KUP
26.099.491
-
26.099.491
7.
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
80.473.431
-
80.473.431
 
 
 
Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding atas Objek PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249. 791.573,00;
 
 
 
Menurut Terbanding
 
 
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Objek PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 karena terdapat Objek PPh Final Pasal 23/26 berupa imbalan ke luar negeri atas jasa yang telah dibayar PPN JLN-nya dan SSP JLN tersebut telah dikreditkan pada SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil penelitian oleh Peneliti Keberatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2.
bahwa koreksi Pemeriksa berdasarkan pengujian pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3.
bahwa pada Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi aturan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda khususnya Pasal 8 dan 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
 
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Final Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
 
1.
bahwa Koreksi Objek PPh Final Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00 atas akun 668000-IT Charges, berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Pemeriksa;
 
 
2.
bahwa jumlah koreksi tersebut berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Metso Shared Services OY yang bertempat kedudukan di Finlandia. Metso Shared Services OY merupakan residen Finlandia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD/Certificate of Domicile/CoD) yang Pemohon Banding telah sampaikan pada saat pemeriksaan. Tabet 4 di bawah ini merupakan ringkasan tagihan serta SKD dari lawan transaksi:
 
Tabel 3 Ringkasan Tagihan serta SKD
 
No.
Nama Pemberi Jasa
Negara Asal
Tanggal Invoice
Nomor Invoice
Nilai Invoice (US$)
Nllai Invoice (Rp)
Tanggal SKD
Tanggal Pembayaran
Saat terutang PPh
1
Metso Shared Services Oy
Finlandia
25/03/2015
146040305
17.949,51
235.533.470
29/12/2014
26/05/2015
26/05/2015
2
Metso Shared Services Oy
Finlandia
25/03/2015
146040306
1.086,58
14.258.103
29/12/2014
26/05/2015
26/05/2015
3
Jumlah
19.036,09
249.791.573
 
 
 
 
 
 
bahwa saat terutang atau saat pemotongan PPh pada Tabel 4 mengacu pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 mengatur sebagai berikut:
"Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a.
dibayarkannya penghasilan;
b.
disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c.
jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan";
 
 
 
bahwa ketentuan di atas memiliki penjelasan sebagai berikut:
 
 
 
"Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)";
 
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, masing-masing Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:
 
Pasal 3 ayat (1):
"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
a.
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
b.
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
c.
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";
 
 
 
Pasal 4 ayat (3);
"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
a)
menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
b)
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
c)
telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
d)
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
e)
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";
 
 
 
bahwa merujuk uraian pada poin 1 di atas, SKD telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, sehingga SKD tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk pemberlakuan suatu P3B;
 
bahwa selain itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tidak menggugurkan SKD sebagai bukti bahwa negara mitra merupakan residen negara tersebut, sehingga P3B tetap harus diberlakukan;
 
bahwa mengenai Pemohon Banding yang tidak memotong PPh Pasal 26 atas imbalan yang dibayar ke Metso Shared Services OY yang merupakan residen Finlandia, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) antara Indonesia-Finlandia Article 7 Paragraph 1 Business Profit, mengatur sebagai berikut:
 
"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment";
 
"Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap itu; (b) penjualan di Negara lain berupa barang atau barang dagangan dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu";
 
bahwa P3B Indonesia-Finlandia Article 5 Paragraph 3 (b) Permanent Establishment antara lain mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
 
"The term permanent establishment likewise encompasses:
(b)
the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve-month period";
 
 
 
"Istilah Bentuk Usaha Tetap terutama mencakup:
pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawan atau personel lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan yang bersifat berkelanjutan (untuk proyek yang sama atau terkoneksi) di dalam Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu periode atau akumulasi periode yang lebih dari tiga bulan dalam periode dua belas bulan"
 
bahwa untuk diketahui bahwa pemberian jasa dilakukan di luar negeri sehingga tidak memenuhi time test sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia-Finlandia;
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pengenaan pajak berada di Finlandia sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 jasa atas imbalan jasa yang dibayarkan karena hak pemajakannya berada di Finlandia. Dengan demikian tidak seharusnya Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi Objek PPh Final 26 Masa Pajak Maret sebesar Rp249.791.573,00;
 
Kesimpulan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2.
Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon. Banding, sebagaimana telah diuraikan di atas; dan
3.
Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017;
 
 
 
bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
Bukti P-2.
Surat Keberatan Nomor 12/TAX/Fl/Xl/2017 tanggal 27 November 2017;
Bukti P-3.
SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017;
Bukti P-4.
SPT PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 serta bukti lapor;
Bukti P-5.
Akta Nomor 10 tanggal 2 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH., LL.M.;
Bukti P-6.
Bukti Pembayaran atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 sebesar Rp80.473.431,00 melalui Bank Standard Chartered tanggal 29 September 2017 dengan NTPN 6A2132HR85F5TJHA;
 
 
 

TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING

 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-1439.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan Surat Nomor U.419/PAN.Wk/BG.1/2019 tanggal 1 Februari 2019 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor 01/TAX/FI/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:
 
 
 
KETENTUAN FORMAL  (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 01/TAX/FI/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 22 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
b.
bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
c.
bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
d.
bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
e.
bahwa pada surat banding sudah dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
f.
bahwa Pemohon Banding membayar pajak yang terutang sebesar Rp80.473.431,00;
g.
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Teh Kok Cing selaku Presiden Direktur Pemohon Banding yang juga menandatangani surat permohonan keberatan;
h.
bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding untuk diuji kembali pemenuhan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
 
 
 
URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN KEBERATAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-00214/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
 
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 12/TAX/Fl/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 yang diterima oleh,KPP Penanaman Modal Asing Tiga berdasarkan LPAD Nomor PEM:01006324\056\nov\2017 tanggal 28 November 2017;
 
bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan perincian sebagai berikut:
 
bahwa mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 a.n. Pemohon Banding NPWP 01.957.812.9-056.000 dengan rincian sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
Rp
Ditambah/ Dikurangi
Rp
Menjadi
Rp
a.
Dasar Pengenaan Pajak
3.072.016.549
-
3.072.016.549
b.
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
194.381.282
-
194.381.282
c.
Kredit Pajak
-
-
-
d.
Kompensasi Masa Pajak sebelumnya
-
-
-
e.
PPh Kurang (Lebih) bayar
54.373.940
-
54.373.940
f.
Sanksi Administrasi
26.099.491
-
26.099.491
g.
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
80.473.431
-
80.473.431
 
 
 
ANALISA POKOK SENGKETA MENURUT TERBANDING (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00:
 
 
 
Menurut Terbanding
 
 
 
Dasar Hukum:
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
 
Pasal 26 ayat (1) huruf b dan d:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010:
 
Pasal 3 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
a.
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
b.
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
c.
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
 
Pasal 4 ayat (3) huruf e:
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
e.
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;
 
 
 
Pasal 8 ayat (1):
Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 
Pasal 8 ayat (2):
Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak;
 
Pasal 9 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015
 
Pasal 8 huruf c:
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:
c.
temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
Hasil Penelitian
 
 
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, surat keberatan Pemohon Banding dan data dokumen yang tersedia dapat diuraikan sebagai berikut:
 
bahwa koreksi dilakukan karena terdapat Objek PPh Pasal 26 berupa imbalan ke luar negeri atas jasa yang telah dibayar PPN-JLN-nya dan SSP tersebut telah dikreditkan pada SPT Masa PPN;
 
bahwa Peneliti Keberatan melakukan penelitian SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 di SIDJP. Pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Pemohon Banding tidak melaporkan Objek PPh Pasal 26 yang menjadi sengketa;
 
bahwa berdasarkan Aplikasi SIDJP bagian C. Lampiran, Pemohon Banding tidak menyilang bagian lampiran "Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)";
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Banding tidak memenuhi aturan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sesuai Pasal 8 dan 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-24/PJ/2010;
 
bahwa koreksi tersebut sebagai konsekuensi Pemohon Banding atas ketidakpatuhannya terhadap ketentuan tentang pelaporan Objek PPh Pasal 26 dan menjadi pelajaran buat Pemohon Banding supaya bisa patuh di kemudian hari;
 
bahwa sebagai bentuk menciptakan rasa keadilan kepada Pemohon Banding yang telah mematuhi ketentuan, ketetapan pajak dan sanksi harus ditetapkan kepada Pemohon Banding yang tidak memenuhi ketentuan;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga koreksi Pemeriksa dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 sesuai dengan data, fakta, dan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding, serta mempertahankan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak menjadi:
 
Uraian
Cfm. Pemohon Banding/SPT (Rp)
Cfm. Pemeriksa
(Rp)
Cfm. Terbanding
(Rp) 
1.
Penghasilan Kena Pajak/DPP terutang
2.800.146.849
3.072.016.549
3.072.016.549
2.
PPh Pasal 26 yang Terutang
140.007.342
194.381.282
194.381282
3.
Kredit Pajak
0
0
0
4.
a.
PPh yang ditanggung Pemerintah
0
0
0
5.
Setoran Masa
140.007.342
140.007.342
140.007.342
6.
STP (Pokok Kurang Bayar)
0
0
0
7.
Kompensasi ke Masa
0
0
0
8.
Lain-lain
0
0
0
9.
Kompensasi ke Masa
0
0
0
10.
Jumlah
140.007.342
140.007.342
140.007.342
11.
Pajak yang tidak/kurang bayar
0
54.373.940
54.373.940
12.
Sanksi Administrasi
0
0
0
13.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0
26.099.491
26.099.491
14.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
0
80.473.431
80.473.431
 
 
 
Kesimpulan dan Usul (dalam Surat Uraian Banding)
     
Kesimpulan
a. bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/FI/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan berlaku;
c. bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
     
Usul
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.957.812.9-056.000;
     
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut;
Bukti T-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.01/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
Bukti T-2. Surat Keberatan Nomor 12/TAX/Fl/Xl/2017;
     

TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING

     
Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 55/TAX/FI/Vl/2019 tanggal 1 Juni 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-1439.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 17 Mei 2019 terkait dengan hal di atas, berikut ini Pemohon Banding uraikan bantahan Pemohon Banding;
     
Analisa Pokok Sengketa menurut Pemohon Banding (dalam Surat Bantahan)
     
bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
     
Sengketa atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00
     
Bantahan Pemohon Banding atas Uraian Terbanding
     
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00;.atas akun 668000-IT Charges, berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
bahwa terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi aturan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, berikut tanggapan Pemohon Banding:
 
a. bahwa koreksi Objek PPh Pasal 26 terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Metso Shared Services OY yang bertempat kedudukan di negara Finlandia. Metso Shared Services OY merupakan residen Finlandia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD/Certificate of Domicile/CoD) yang Pemohon Banding telah sampaikan pada saat pemeriksaan;
   
b.
bahwa ketentuan pemotongan dan pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh WPLN tidak didasarkan pada pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, melainkan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010, masing-masing Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
 
Pasal 3 ayat (1):
"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
  a) Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
  b) Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
  c) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";
     
 
Pasal 4 ayat (3):
"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
  a) menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  b) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
  c) telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
  d) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
  e) disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";
     
c. bahwa merujuk uraian huruf a dan b di atas, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan administratif SKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010, sehingga SKD tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;
     
bahwa selain itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 jo. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010 tidak menggugurkan SKD sebagai bukti bahwa negara mitra merupakan residen negara tersebut, sehingga P3B tetap harus diberlakukan;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 32A UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Di dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh, diantaranya disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara;
 
bahwa mengenai Pemohon Banding yang tidak memotong PPh Pasal 26 atas imbalan yang dibayar ke Metso Shared Services OY yang merupakan residen Finlandia, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) antara Indonesia-Finlandia Article 7 Paragraph 1 Business Profit, mengatur sebagai berikut:
 
"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment";
 
"Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap itu; (b) penjualan di Negara lain berupa barang atau barang dagangan dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu";
 
bahwa P3B Indonesia-Finlandia Article 5 Paragraph 3 (b) Permanent Establishment antara lain mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
 
"The term permanent establishment likewise encompasses:
(b) the furnishing of services, including consultancy services, by en enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve-month period";
     
"Istilah Bentuk Usaha Tetap terutama mencakup:
pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawan atau personel lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan yang bersifat berkelanjutan (untuk proyek yang sama atau terkoneksi) di dalam Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu periode atau akumulasi periode yang lebih dari tiga bulan dalam periode dua belas bulan";
     
bahwa dalam hal ini, bahwa pemberian jasa dilakukan di luar negeri, sehingga tidak memenuhi time test sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Finlandia;
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pengenaan pajak berada di Finlandia sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 jasa atas imbalan jasa yang dibayarkan karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
 
bahwa merujuk uraian poin di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa ini untuk membatalkan koreksi Objek PPh 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 yang dilakukan oleh Terbanding;
     
Kesimpulan dan Usul (dalam Surat Bantahan)
     
Kesimpulan
1. bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
     
Usul
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menerima Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.957.812.9-056.000;
     
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan tidak melampirkan fotokopi dokumen apapun;
     
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:
 
1. Nama/NIP : Mohammad Zapar Sidiq/198406262006021001,
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
  Surat Tugas Nomor : ST-6387/PJ.07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
       
2. Nama/NIP : Tri Surati/197302071993032001,
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
  Surat Tugas Nomor : ST-6387/PJ.07/2020 tanggal 2 Juli 2020;
       
3. Nama/NIP : Jujud Susanto/197809242009011008,
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
  Surat Tugas Nomor : ST-3142/PJ.07/2020 tanggal 27 Februari 2020;
     
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Pemohon Banding hadir dalam persidangan:
 
Nama
:
Ahmad Fauzi,
Jabatan : Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum : KEP-493/PP/IKH/2018 tanggal 5 Oktober 2018,
Surat Kuasa Khusus Nomor : : 37/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019,
 
 
 
bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
Bukti T-3 Laporan Hasil Pemeriksaan;
Bukti T-4. Kertas Kerja Pemeriksaan;
Bukti T-5. Laporan Penelitian Keberatan;
Bukti T-6. Berita Acara Uji Bukti;
Bukti T-7. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 9 Desember 2019;
Bukti T-8.
Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 2 Maret 2020;
 
 
 
bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
Bukti P-7. Matriks sengketa;
Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Sadan Nomor 37/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 a.n. Ahmad Fauzi;
Bukti P-9. Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n. Sdr. Teh Kok Ging;
Bukti P-10 Pakta Integritas a.n. Ahmad Fauzi;
Bukti P-11. DGT-1 tanggal 29 Desember 2014;
Bukti P-12. Revisi Matriks Sengketa Banding;
Bukti P-13. Berita Acara Uji Bukti;
 
 
 

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK

     
Kewenangan Pengadilan Pajak
     
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
     
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
     
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:
     
1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
     
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2018, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, memenuhi persyaratan 1 (satu) Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 29 Oktober 2018, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sebesar Rp194.381.282,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp97.190.641,00 namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 ditandatangani oleh Sdr. Teh Kok Ging, jabatan Presiden Direktur, berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 2 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Valmet Automation Indonesia yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. berwenang menandatangani surat banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 01/TAX/Fl/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
     
2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
     
bahwa pengajuan banding ini telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 diajukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 memuat alasan-alasan jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017, diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 November 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 diterbitkan tanggal tanggal 4 September 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017, diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 dan jumlah yang disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp0,00, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Sdr. Teh Kok Cing, jabatan Presiden Direktur, berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 2 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Valmet Automation Indonesia yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. berwenang menandatangani surat keberatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 12/TAX/FI/XI/2017 tanggal 27 November 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
     
3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
     
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 2017;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 26 Oktober 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 27 November 2017, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;
     
4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
     
bahwa Surat Keberatan Nomor 12/TAX/FI/Xl/2017 tanggal 27 November 20.17 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2018, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 dengan kriteria kurang bayar, sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
     
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
     
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai, tarif-pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai (objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;"
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp3.072.016.549,00, sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding dalam SPT melaporkan DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.800.146.849,00, sehingga selisih DPP PPh Final Pasal 23/26 sebelum keberatan adalah sebesar Rp271.869.700,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp3.072.016.549,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.822.224.976,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp3.072.016.549,00, Terbanding menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.822.224.976,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding sehingga nilai sengketa sampai dengan Keputusan Terbanding diterbitkan adalah sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp3.072.016.549,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.822.224.976,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.822.224.976,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar p3.072.016.549,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp3.072.016.549,00, Pemohon Banding memasukkan memasukkan Surat Bantahan menyebutkan secara eksplisit besarnya DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp2.822.224.976,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp249.791.573,00;
 
Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi DPP PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa pembahasan mengenai pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, surat keberatan Pemohon Banding dan data dokumen yang tersedia dapat diuraikan sebagai berikut:
 
bahwa koreksi dilakukan karena terdapat Objek PPh Pasal 26 berupa imbalan ke luar negeri atas jasa yang telah dibayar PPN-JLN-nya dan SSP tersebut telah dikreditkan pada SPT Masa PPN;
 
bahwa Peneliti Keberatan melakukan penelitian SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 di SIDJP. Pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Pemohon Banding tidak melaporkan Objek PPh Pasal 26 yang menjadi sengketa;
 
bahwa berdasarkan Aplikasi SIDJP Bagian C. Lampiran, Pemohon Banding tidak menyilang bagian lampiran "Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)";
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Banding tidak memenuhi aturan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sesuai Pasal 8 dan 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-24/PJ/2010;
 
bahwa koreksi tersebut sebagai konsekuensi Pemohon Banding atas ketidakpatuhannya terhadap ketentuan tentang pelaporan Objek PPh Pasal 26 dan menjadi pelajaran buat Pemohon Banding supaya bisa patuh di kemudian hari;
 
bahwa sebagai bentuk menciptakan rasa keadilan kepada Pemohon Banding yang telah mematuhi ketentuan, ketetapan pajak dan sanksi harus ditetapkan kepada Pemohon Banding yang tidak memenuhi ketentuan;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga koreksi Pemeriksa dipertahankan dan keberatan Pemohon Banding ditolak;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017 sesuai dengan data, fakta, dan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding;
 
bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 9 Desember 2019 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan persidangan terkait sengketa banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 26 Oktober 2018 yang diajukan oleh Pemohon Banding, NPWP 01.957.812.9-056.000, dan sesuai permintaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan untuk memberikan Penjelasan Tertulis terkait dasar hukum koreksi dari Terbanding, dengan ini disampaikan penjelasan Terbanding sebagai berikut:
 
Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00:
 
Menurut Terbanding
 
Dasar Hukum
   
1. Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdtd. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:
     
 
Pasal 3 ayat (1):
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 
Pasal 3 ayat (3) huruf a:
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
  a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
     
 
Pasal 9 ayat (1):
Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;
 
Pasal 10 ayat (1):
Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
Pasal 10 ayat (1a):
Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
Pasal 10 ayat (2):
Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
Pasal 12 ayat (3):
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
Pasal 13 ayat (1) huruf a:
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 
Pasal 13 ayat (2):
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 
Pasal 25 ayat (1) huruf a:
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
     
 
Pasal 25 ayat (2):
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
     
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdtd. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
     
 
Pasal 26 ayat (1) huruf d:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
 
Pasal 26 ayat (1a):
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk-usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner);
     
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010
     
 
Pasal 1 angka 4:
Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B";
 
Pasal 2:
Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
Pasal 3 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
  a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
  b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
  c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";
     
 
Pasal 3 ayat (2):
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 
Pasal 4 ayat (1):
Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
Pasal 4 ayat (3):
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
  a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
  c. telah ditandatangani oleh WPLN;
  d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B. dan
  e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
     
 
Pasal 4 ayat (4):
Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  a. menggunakan bahasa Inggris;
  b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN;
  e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.
     
 
Pasal 8 ayat (1):
Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
 
Pasal 8 ayat (2):
Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B. Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak.
 
Pasal 9 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.
 
Angka 8 Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009:
 
Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang di luar negeri sesuai dengan format dan kelaziman di negara masing-masing dapat diterima untuk menerapkan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas pajak penghasilan yang terutang oleh WP luar negeri yang pelunasannya dilakukan bukan melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh Pemotong/Pemungut Pajak";
     
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
     
 
Pasal 2 ayat (7):
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 
Pasal 11 ayat (6):
Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
     
Pendapat Terbanding
 
Data dan Fakta
-
Koreksi dilakukan karena terdapat Objek PPh Pasal 26 berupa imbalan ke luar negeri atas jasa yang telah dibayar PPN JLN-nya dan SSP tersebut telah dikreditkan pada SPT Masa PPN;
- Pemohon Banding mengajukan keberatan dan banding atas pembayaran jasa kepada Metso Shared Services OY sebesar Rp249.791.573,00;
- Atas transaksi dengan Metso Shared Services OY tersebut Pemohon Banding belum melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26;
- Pemohon Banding tidak melampirkan SKD dan Form DGT-1 pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal26;
     
Menurut Terbanding:
-
Bahwa ketentuan Pasal 26 UU PPh mengatur antara lain atas:
"imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan".
-
Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengatur:
"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, antara lain dalam hal Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia, dan Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi;
-
Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 mengatur:
"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak antara lain: menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";
- Berdasarkan penelitian dokumen diketahui Pemohon Banding tidak melaporkan Objek PPh Pasal 26 atau lampiran bukti potong PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015;
-
Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 mengatur:
"Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak";
- Terbanding berpendapat bahwa dokumen SKD merupakan dokumen persyaratan administratif bagi Pemohon Banding yang ingin menggunakan fasilitas tarif PPh Pasal 26 berdasarkan tarif Tax treaty, sehingga secara administratif dokumen SKD tersebut harus disampaikan pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, dan bukan baru diserahkan pada saat proses pemeriksaan.
-
Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 huruf A nomor 6 disebutkan:
"Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh.
- Sehingga Terbanding berkesimpulan, jika Pemotong/Pemungut Pajak yang ingin menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, maka persyaratan administratif harus dipenuhi oleh WPLN, di mana pedoman Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
     
bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding berpendapat koreksi Terbanding sudah tepat berdasarkan data, fakta dan ketentuan yang berlaku, dan Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
 
bahwa demikian penjelasan tertulis yang dapat disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim VIIIA Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan berdasarkan data, fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan persidangan terkait sengketa banding atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 yang diajukan oleh Pemohon Banding, NPWP 01.957.812.9-056.000, dan sesuai permintaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan untuk memberikan Penjelasan Tertulis terkait kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang menjadi dasar hukum koreksi dari Terbanding, dengan ini disampaikan penjelasan Terbanding sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
Dasar Hukum:
     
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdtd. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
     
Pasal 26 ayat (1) huruf d:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
 
Pasal 26 ayat (1a):
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk-usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner);
 
Penjelasan Pasal 26 ayat (1a):
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud;
 
Pasal 32A:
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
 
Penjelasan Pasal 32A:
Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.
     
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010:
     
Pasal 1 angka 4:
Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani of eh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B";
 
Pasal 2:
Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 
Pasal 3 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";
     
Pasal 3 ayat (2):
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 
Pasal 4 ayat (1):
Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak lni,
 
Pasal 4 ayat (3):
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
c. telah ditandatangani oleh WPLN;
d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B; dan
e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
     
Pasal 4 ayat (4):
Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan bahasa Inggris;
b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak
d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud;
     
Pasal 8 ayat (1):
Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
 
Pasal 8 ayat (2):
Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B. Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan (pemungutan pajak);
 
Pasal 9 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
 
Angka 8 Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009:
Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang di luar negeri sesuai dengan format dan kelaziman di negara masing-masing dapat diterima untuk menerapkan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas pajak penghasilan yang terutang oleh WP luar negeri yang pelunasannya dilakukan bukan melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh Pemotong/Pemungut Pajak";
     
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak:
     
Pasal 2 ayat (7):
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
 
Pasal 11 ayat (6):
Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
     
Pendapat Terbanding:
     
- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh mengatur antara lain atas "imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan";
- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh menyatakan bahwa "Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk-usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner)";
- Penjelasan Pasal 26 ayat (1a): "Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud;
- Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Oleh karena itu: diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengatur, "Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, antara lain dalam hal Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia, dan Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 mengatur, "Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak antara lain: menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";
- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 stdd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 mengatur, "Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak";
- Terbanding berpendapat bahwa dokumen SKD merupakan dokumen yang menunjukkan domisili Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha ataupun domisili penerima manfaat dari penghasilan dimaksud;
- SKD merupakan dokumen persyaratan administratif bagi Pemohon Banding yang ingin menggunakan fasilitas tarif PPh Pasal 26 berdasarkan tarif Tax treaty, sehingga secara administratif dokumen SKD tersebut harus disampaikan pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, dan bukan baru diserahkan pada saat proses pemeriksaan;
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/2009 huruf A nomor 6 disebutkan, "Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;
- Sehingga Terbanding berkesimpulan, jika Pemotong/Pemungut. Pajak yang ingin menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, maka persyaratan administratif harus dipenuhi oleh WPLN, di mana pedoman Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
     
bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding berpendapat koreksi Terbanding sudah tepat berdasarkan data, fakta dan ketentuan yang berlaku, dan Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
 
bahwa demikian penjelasan tertulis yang dapat disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim VIIIA Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
     
Menurut Pemohon Banding:
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00·atas akun 668000-IT Charges, berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
bahwa terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi aturan tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-24/PJ/2010, berikut tanggapan Pemohon Banding:
   
a.
bahwa koreksi Objek PPh Pasal 26 terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Metso Shared Services OY yang bertempat kedudukan di negara Finlandia. Metso Shared Services OY merupakan residen Finlandia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD/Certificate of Domicile/CoD) yang Pemohon Banding telah sampaikan pada saat pemeriksaan;
   
b. bahwa ketentuan pemotongan dan pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh WPLN tidak didasarkan pada pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, melainkan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010, masing-masing Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
     
 
Pasal 3 ayat (1):
"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
  a) Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
  b) Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
  c) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";
     
 
Pasal 4 ayat (3):
"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
  a) menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  b) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
  c) telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
  d) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
  e) disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak"
     
c. bahwa merujuk uraian huruf a dan b di atas, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan administratif SKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat :(3) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010, sehingga SKD tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B;
     
bahwa selain itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-61/PJ/2009 jo. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2010 tidak menggugurkan SKD sebagai bukti bahwa negara mitra merupakan residen negara tersebut, sehingga P3B tetap harus diberlakukan;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 32A UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, Di dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh, diantaranya disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara;
 
bahwa mengenai Pemohon Banding yang tidak memotong PPh Pasal 26 atas imbalan yang dibayar ke Metso Shared Services OY yang merupakan residen Finlandia, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) antara Indonesia-Finlandia Article 7 Paragraph 1 Business Profit, mengatur sebagai berikut:
 
"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment";
 
"Laba suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap itu; (b) penjualan di negara lain berupa barang atau barang dagangan dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan di negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu";
 
bahwa P3B Indonesia-Finlandia Article 5 Paragraph 3 (b) Permanent Establishment antara lain mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
 
"The term permanent establishment likewise encompasses:
(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve-month period";
     
"Istilah Bentuk Usaha Tetap terutama mencakup:
pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawan atau personel lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut, tetapi jika kegiatan yang bersifat berkelanjutan (untuk proyek yang sama atau terkoneksi) di dalam Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu periode atau akumulasi periode yang lebih dari tiga bulan dalam periode dua belas bulan";
 
bahwa dalam hal ini, bahwa pemberian jasa dilakukan di luar negeri, sehingga tidak memenuhi time test sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia-Finlandia;
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pengenaan pajak berada di Finlandia sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 jasa atas imbalan jasa yang dibayarkan karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
 
bahwa merujuk uraian poin di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa ini untuk membatalkan koreksi Objek PPh 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
Pemeriksaan Majelis:
 
bahwa berdasarkan Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Penjelasan Tertulis, dan bukti-bukti di dalam persidangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07 /2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017, yang terdaftar dalam berkas Sengketa Nomor 000538.35/2019/PP;
 
bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, terkait SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017, apabila disandingkan dengan Petitum Pemohon Banding, terdapat koreksi Terbanding, sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
Menurut Terbanding (Rp)
Koreksi (Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
2.800.146.849
3.072.016.549
271.869.700
2.
Tarif
5%
6%
20%
3.
PPh Terutang
140.007.342
194.381.282
54.373.940
4.
Kredit Pajak
140.007.342
140.007.342
-
5.
PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar
-
54.373.940
54.373.940
6.
Sanksi Administrasi
 
26.099.491
26.099.491
7.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
80.473.431
80.473.431
80.473.431
     
bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa koreksi Terbanding, adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Pemohon Banding (Rp)
Menurut Terbanding (Rp)
Koreksi (Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
2.822.224.976
3.072.016.549
249.791.573
2.
PPh Terutang
140.007.342
194.381.282
54.373.940
     
bahwa koreksi Terbanding mengenai DPP sebesar Rp271.869.700,00 dan PPh Terbanding sebesar Rp54.373.940,00, berasal dari koreksi sebagai berikut:
 
 
 
 
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah:
I.
Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00;
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
     
I. Koreksi terhadap DPP atas Pemberian Jasa dari Metso Share Service Oy sebesar Rp249.791.573,00
     
  bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini, Majelis memberi kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti kebenaran materi, dan hasilnya agar dituangkan ke dalam Berita Acara Uji Bukti, selengkapnya ditambah dengan pendapat Majelis, menjadi sebagai berikut:
  I.1 Uraian Sengketa;
  I.2 Bukti yang Disampaikan;
  I.3 Menurut Pemohon Banding sesuai Berita Acara Uji Bukti;
  I.4 Menurut Terbanding sesuai Berita Acara Uji Bukti;
  I.5 Pendapat Majelis;
     
I.1 Uraian Sengketa;
     
  Koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00 atas akun 668000-IT Charges;
     
I.2 Bukti yang Disampaikan;
     
  OGT Form 1 Metso Shared Services OY tanggal 29 Desember 2014;
  Invoice dari Metso Shared Services OY nomor 146040306 tanggal 25 Maret 2015 sebesar US$17,949.51;
  Invoice nomor 146040305 tanggal 25 Maret 2015 sebesar US$1,086.58;
  Bukti Pembukuan Utang tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp235.533.470 (US$17,949.51);
  Bukti Pembukuan Utang tanggal 25 Maret sebesar Rp14.258.103,00 (US$1,086.58);
  Payment Voucher Nomor U00005003 tanggal 26 Mei 2015 dan bukti pembayaran melalui Bank Standard Chartered;
     
I.3 Menurut Pemohon Banding sesuai Berita Acara Uji Bukti:
     
 
bahwa pokok sengketa dalam permohonan banding adalah koreksi objek PPh Pasal 26 yang berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri (PPN-JLN) dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding menjadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN-JLN sebagai DPP PPh Pasal 26, karena saat terutang PPN-JLN dan PPh Pasal 26 berbeda. Saat terutang PPN-JLN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 adalah saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan saat harga perolehan Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Sedangkan menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, bahwa pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan;
 
bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah tagihan dari Metso Shared Services OY di Finlandia sebesar US$17,949.51 dengan nomor invoice 146040306 tanggal 25 Maret 2015 dan sebesar US$1,086.58 dengan nomor invoice 146040305 tanggal 25 Maret 2015. Pemohon Banding membukukan masing-masing tagihan ini sebagai utang pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp235.533.470,00 (US$17,949.51) dan Rp14.258.103,00 (US$1,086.58) dengan kurs KMK tanggal 25 Maret 2015 Rp13.122,00/1 US$. Pemohon Banding kemudian membayar tagihan tersebut pada tanggal 26 Mei 2015 melalui Bank Standard Chartered (NTPN ST99991505260047);
 
bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2010, tagihan dari Metso Shared Services OY belum terutang PPh Pasal 26 di Masa Pajak Maret 2015, namun pada tanggal pembayaran tagihan yaitu Masa Pajak Mei 2015;
 
bahwa transaksi Pemohon Banding dengan Metso Shared Services OY terkait dengan jasa akses server yang berada di Finlandia meliputi domain untuk email perusahaan, sistem akuntansi dan seluruh sistem lainnya yang digunakan Pemohon Banding dalam menjalankan usaha. Penggunaan server tersebut berfungsi sebagai media controlling bagi head office kepada seluruh grup agar dapat terintegrasi dengan baik;
 
bahwa pemberian jasa akses server dilakukan di Finlandia, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa yang dibayarkannya, karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
 
bahwa merujuk pada P3B Indonesia-Finlandia Art. 5 Par. 3 (b) Permanent Establishment antara lain mengatur tentang Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
 
"The term permanent establishment likewise encompasses;
  (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve-month period."
     
  "Istilah Bentuk Usaha Tetap terutama mencakup:
  pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawan atau personel lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut," tetapi hanya jika kegiatan yang bersifat berkelanjutan (untuk proyek yang sama atau terkoneksi) di dalam negara pihak pada persetujuan untuk suatu periode atau akumulasi periode yang lebih dari tiga bulan dalam periode dua belas bulan";
     
 
bahwa lebih lanjut, merujuk pada P3B Indonesia-Finlandia Art, 7 Par. 1 Business Profit, mengatur sebagai berikut:
 
"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment";
 
"Laba suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha, di negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap itu; (b) penjualan di negara lain berupa barang atau barang dagangan dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan di negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu";
 
bahwa terkait pendapat Terbanding yang berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi syarat penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, berikut tanggapan Pemohon Banding;
 
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tidak menggugurkan SKD sebagai bukti bahwa negara mitra merupakan residen negara tersebut, sehingga P3B tetap harus diberlakukan;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 32A UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Di dalam Penjelasan Pasal 32A UU PPh, diantaranya disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara;
 
bahwa berdasarkan kaidah hukum "lex specialis derogat legi generali", yang juga diadopsi di dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, dalam hal jika ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;
 
bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 berada di bawah UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai kaidah hukum "lex superiori derogat legi inferiori", yang juga dianut di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan Direktur Jenderal Pajak berada di bawah Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 
bahwa merujuk uraian butir 1 s.d. 9 di atas, koreksi objek PPh Pasal 26 atas akun 668000-IT Charges Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00 dan koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp49.958.315,00 yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 
bahwa demikian penjelasan Pemohon Banding, semoga penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim VIII-A Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     
I.4 Menurut Terbanding sesuai Berita Acara Uji Bukti:
     
  A. Dasar Koreksi/Pokok Sengketa
     
    bahwa terdapat koreksi positif atas objek pajak PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding di SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp249.791.573,00. Koreksi dilakukan karena terdapat Objek PPh Pasal 26 berupa imbalan ke luar negeri atas jasa yang telah dibayar PPN-JLN-nya dan SSP tersebut telah dikreditkan pada SPT Masa PPN;
     
  B. Proses Uji Bukti
    1. Bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan proses Uji Bukti, terkait dengan dasar koreksi Terbanding;
    2. Bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding telah menyampaikan fotokopi dan menunjukkan asli dokumen berupa:
      1) Invoice Metso Shared Services Oy Nomor 146040305 sebesar US$1,086.58 tanggal 25 Maret 2015;
      2) Invoice Metso Shared Services Oy Nomor 146040306 sebesar US$17,949.51 tanggal 25 Maret 2015;
      3) Bukti pembayaran tanggal 25 Mei 2015 atas invoice Nomor 146040305 sebesar US$1,086.58 (Rp14.258.103,00) dan Nomor 146040306 sebesar US$17,949.51 (Rp235.533.470,00) sehingga total Rp249. 791.573,00;
      4) Bukti pembukuan utang atas invoice Nomor 146040305 sebesar US$1,086.58 (Rp14.258.103,00) dan Nomor 146040306 sebesar US$17,949.51 (Rp235.533.470,00);
      5) DGT Form 1 Metso Shared Services OY tanggal 29 Desember 2014 asal Negara Finlandia, yang berlaku 12 (dua betas) bulan dari saat tanggal sertifikat tersebut;
    3. Bahwa berdasarkan sistem administrasi DJP milik Terbanding, data pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 terdapat PPN-JLN kepada Metso Share Services OY dengan DPP sebesar Rp249.791.573,00;
         
   
bahwa berdasarkan data pelaporan SPT pada sistem administrasi DJP, SPT Masa Pajak Maret 2015 sebagai berikut:
 
         
    bahwa berdasarkan data SPT Masa tersebut dapat disimpulkan bahwa:
    Tidak terdapat objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan maupun dipotong PPh-nya;
    Pada SPT Masa PPh Pasal 26 tersebut, pada Bagian C lampiran, diketahui bahwa tidak ada lampiran berupa Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
         
   
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa objek tersebut dibayarkan pada Masa Pajak Mei 2015. Namun faktanya, SPT Masa PPh 23/26 Masa Pajak Mei 2015 yang dilaporkan Pemohon Banding, tidak ada objek PPh Pasal 26 dan Bukti Potong PPh 26 yang dilaporkan atas transaksi tersebut;
 
 
 
 
 
 
   
bahwa yang menjadi sengketa merupakan objek PPh Pasal 26 bukan terkait PPh terutang. Dalam uraiannya, Pemohon Banding sepakat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek PPh Pasal 26. Namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut sudah dilaporkan sebagai Objek PPh Pasal 26 dan telah dilakukan pemotongan. Oleh karena itu, Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa terkait dokumen SKD/Certificate of Residence yang baru diberikan Pemohon Banding pada proses pemeriksaan maupun permohonan keberatan tidak memenuhi persyaratan administratif penerapan P3B karena SKD/Certificate of Residence tidak disampaikan pada pelaporan SPT Masa PPh 23/26 Masa Pajak Maret 2015 maupun Masa Pajak Mei 2015;
 
bahwa terkait dokumen Form DGT-1 yang diberikan Pemohon Banding pada proses Uji Bukti, Terbanding berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak lengkap karena tidak melampirkan halaman 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan dengan Form DGT-1;
 
bahwa ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sttd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, Terbanding berpendapat bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sttd. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 merupakan pedoman untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
 
bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding berpendapat koreksi Terbanding telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
Peraturan Terkait
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
 
Pasal 3 ayat (1):
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 
Pasal 4 ayat (1) huruf a:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
    1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
         
   
Pasal 26 ayat (1):
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
    a. Dividen;
    b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian utang;
    c. royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
    e. hadiah dan penghargaan;
    f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
    g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
    h. keuntungan karena pembebasan utang.
       
   
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 
Pasal 15 ayat (4):
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU PPh, dilakukan akhir bulan:
    a. dibayarkan penghasilan;
    b. disediakan untuk dibayarkan penghasilan; atau
    c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
       
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010:
       
   
Pasal 3 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
    a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
    b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
    c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.
       
   
Pasal 4 ayat (3) huruf e:
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
    a. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
    b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
    c. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
    d. Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
    e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
       
   
Pas al 8 ayat (1):
Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 
Pasal 8 ayat (2):
Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak;
 
Pasal 9 ayat (1):
Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
       
I.5 Pendapat Majelis:
       
 
bahwa pokok sengketa dalam permohonan banding adalah koreksi objek PPh Pasal 26 yang berasal dari ekualisasi PPN Jasa Luar Negeri (PPN-JLN) dengan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding;
 
bahwa berdasarkan sistem administrasi DJP milik Terbanding, data pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2015 terdapat PPN Jasa Luar Negeri kepada Metso Share Services OY dengan DPP sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa atas PPN-JLN yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, Terbanding tidak melakukan koreksi, dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah imbalan jasa yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Metso Share Services Oy;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding menjadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN-JLN sebagai DPP PPh Pasal 26, karena saat terutang PPN-JLN dan PPh Pasal 26 berbeda;
 
bahwa menurut Pemohon Banding bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah tagihan dari Metso Shared Services OY di Finlandia sebesar US$17;949.51 dengan nomor invoice 146040306 tanggal 25 Maret 2015 dan sebesar US$1,086.58 dengan nomor invoice 146040305 tanggal 25 Maret 2015;
 
bahwa Pemohon Banding membukukan masing-masing tagihan ini sebagai utang pada tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp235.533.470,00 (US$17,949.51) dan Rp14.258.103,00 (US$1,086.58) dengan kurs KMK tanggal 25 Maret 2015 Rp13.122,00/1 US$;
 
bahwa Pemohon Banding kemudian membayar tagihan tersebut pada tanggal 26 Mei 2015 melalui Bank Standard Chartered (NTPN ST99991505260047);
 
bahwa menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa objek tersebut dibayarkan pada Masa Pajak Mei 2015. Namun faktanya, SPT Masa PPh 23/26 Masa Pajak Mei 2015 yang dilaporkan Pemohon Banding, tidak ada objek PPh Pasal 26 dan Bukti Potong PPh 26 yang dilaporkan atas transaksi tersebut;
 
bahwa menurut Pemohon Banding bahwa pemberian jasa akses server dilakukan di Finlandia, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa yang dibayarkannya, karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
 
bahwa menurut Pemohon Banding saat terutang PPN-JLN dan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saat terutang PPN-JLN menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 adalah saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan saat harga perolehan Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
  - Bahwa Pemotongan PPh 26 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, hal ini sesuai Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;
       
 
bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh Tahun 2009 antara lain diatur:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan;
 
bahwa Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang PPh Tahun 2008 berbunyi:
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner):
 
bahwa Penjelasan Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang PPh Tahun 2008 antara lain diatur:
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut;
 
bahwa menurut Terbanding bahwa sesuai Undang-undang Domestik yaitu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh Tahun 2008 tersebut, bahwa mengingat Pemohon Banding sudah mencatat sebagai hutang kepada lawan transaksi, sudah disediakan untuk dibayarkan, maka menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding sudah terutang PPh Pasal 26;
 
bahwa menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding sepakat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek PPh Pasal 26, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut sudah dilaporkan sebagai Objek PPh Pasal 26 dan telah dilakukan pemotongan. Oleh karena itu, Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp249.791.573,00;
 
bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
 
bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Pemberian jasa akses server dilakukan di Finlandia, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa yang dibayarkannya, karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
 
bahwa menurut Pemohon Banding bahwa sesuai P3B untuk imbalan jasa yang diterima oleh Metso Shared Services OY di Finlandia, hak pemajakannya dilakukan di negara domisili yaitu Finlandia, melalui Pasal 7 P3B yaitu bisnis profit;
 
bahwa merujuk pada P3B lndonesia-Finlandia Art. 7 Par. 1 Business Profit, mengatur sebagai berikut:
  - Laba suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap;
  - Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap itu; (b) penjualan di negara lain berupa barang atau barang dagangan dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan di negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu";
       
 
bahwa menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi syarat penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
 
bahwa menurut Terbanding bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak berganda diatur bahwa SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 
bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 diatur bahwa Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/ pemungutan pajak;
 
bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 berbunyi:
Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
 
bahwa terdapat perbedaan antara Terbanding dan Pemohon Banding mengenai DPP PPh Pasal 26 sebagai berikut:
  - Bahwa menurut Terbanding bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2009 SKD-nya tidak dapat dipertimbangkan, sehingga terutang PPh Pasal 26;
  - Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa pemberian jasa akses server dilakukan di Finlandia, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa yang dibayarkannya, karena hak pemajakannya berada di Finlandia;
       
 
bahwa mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, antara lain diatur di dalam Pasal 32A Undang-Undang PPh Tahun 2008 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan;
 
bahwa sesuai Pasal 32A Undang-Undang PPh Tahun 2008 mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda berbunyi:
bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
 
bahwa Pasal 26 PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan berbunyi:
bahwa dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;
 
bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan:
  - hasil penilaian pembuktian, dan;
  - berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
  - serta berdasarkan keyakinan Hakim;
       
  berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat:
  - bahwa Pemberi jasa, Metso Shared Services OY di Finlandia tidak mempunyai BUT di Indonesia
  - bahwa Pemberi Jasa dikenakan pajak melalui laba usaha di Finlandia, apabila Terbanding mengenakan pajak di Indonesia, kemudian di Finlandia tidak dapat dikreditkan, maka akan terjadi pengenaan ganda;
  - Bahwa sesuai Pasal 32 Undang-Undang PPh Tahun 2008 jo. Pasal 26 PP Nomor 94 Tahun 2010 diatur bahwa apabila terjadi perbedaan antara Undang-undang Domestik dan P3B, maka yang digunakan adalah P3B;
  - Bahwa sesuai P3B untuk Imbalan Jasa diatur di dalam Pasal 7 P3B Indonesia-Finlandia, intinya hak pemajakannya ada di Negara Domisili yaitu Finlandia;
       
  bahwa maka Majelis berpendapat bahwa Imbalan Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada Metso Shared Services OY, hak pemajakannya ada di Finlandia, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp249.791.573,00 tidak dapat dipertahankan;
       
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Rekapitulasi Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa, mengenai DPP dan PPh Terutang menurut Majelis menjadi sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Koreksi Terbanding (Rp)
Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan (Rp)
I.
Dasar Pengenaan Pajak
249.791.573
249.791.573
-
  1. Jasa dari Metso Share Services Oy
249.791.573
249.791.573
-
 
         
II.
PPh Terutang
49.958.315
49.958.315
-
  1. Jasa dari Metso Share Services Oy
49.958.315
49.958.315
-
       
bahwa dengan adanya koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan, maka pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Terbanding (Rp)
Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Menurut  Majelis (Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
3.072.016.549
249.791.573
2.822.224.976
         
2.
PPh Terutang
194.381.282
49.958.315
144.422.967
3.
Kredit Pajak
140.007.342
-
140.007.342
4.
PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar
54.373.940
49.958.315
4.415.625
5.
Sanksi Administrasi
26.099.491
23.979.991
2.119.500
7.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
80.473.431
73.938.306
6.535.125
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
 

MENGADILI

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03725/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00056/245/15/056/17 tanggal 4 September 2017, atas nama PT Valmet Automation Indonesia, NPWP 01.957.812.9-056.000, beralamat di Gd. ANZ Tower Lt. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta Pusat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
2.822.224.976
     
2.
PPh Terutang
144.422.967
3.
Kredit Pajak
140.007.342
4.
PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar
4.415.625
5.
Sanksi Administrasi
2.119.500
7.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
6.535.125
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Majelis VIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Rina Yasmita S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti
 
dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.
 
HAKIM HAKIM ANGGOTA,
ttd
Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.
ttd
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.
 
HAKIM KETUA,
ttd
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Rina Yasmita S.E., Ak., M.M.
 
 
 
 
Disalin sesuai dengan aslinya oleh,
Panitera,
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 19731207198031001
 
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File