Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Pasal 23
10 Oktober 2019 | View: 136
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-003137.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
PPh. 23 
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 sebesar Rp162.972.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; 
 
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00750/WPJ.07/ KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah dipungut PPN atas Booking Agency Commision oleh PT LTG dengan nilai DPP PPN sebesar Rp2.252.856.000,00 dan untuk Masa Februari 2012 sebesar Rp162.972.000,00;

bahwa dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang pada artikel 5 paragraf 8 disebutkan bahwa:
"An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business"

“Suatu perusahaan dari suatu Negara tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain hanya karena menjalankan usaha di Negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim”;
 
bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa apabila suatu perusahaan dari suatu negara menjalankan usaha di Negara lain melalui agen yang tidak berdiri sendiri (dependent agen) dianggap memiliki pendirian tetap (Permanent Establishment) di negara lainnya;

bahwa selama tahun pajak 2012 diketahui bahwa DCKK menjalankan usaha di Indonesia melalui suatu agen yaitu PT LTG (LTG). Dalam General Agency Agreement pada tanggal 25 Juni 1993 pada Basic Understanding angka 1 disebutkan bahwa:
The Agent is authorized, Empowered and directed to act as and the agent for the Shipping Company in relation to the Shipping Company's Vessel (hereinafter referred to as “The Said Port”), with owned, operated and chartered by shipping company, whilst the vessel in Indonesian ports (hereinafter referred to as “The Said Port”) in accordance with the prescribed direction, instructions and orders of the shipping company is obliged to use chartere's nominated agent at the port in the respective fixture, the shipping company has the right to appoint the chateres agent consigned as agent of the shipping company instead of the agent irrespective of this agreement;
 
bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa agen (dalam hal ini LTG) berwenang dan bertindak dalam kaitannya dengan kapal dari perusahaan pelayaran (dimiliki, dioperasikan dan disewa) sesuai dengan petunjuk, instruksi maupun perintah dari perusahaan pelayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian PT.LTG dapat dikatakan sebagai dependent agent;

bahwa berdasarkan hal di atas diyakini bahwa DCKK melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui suatu dependent agent (PT LTG), sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan atas penunjukkan perusahaan pelayaran Indonesia sebagai agen telah menimbulkan Bentuk Usaha Tetap, sehingga atas jasa keagenan yang diberikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia dan Booking Agency Commission yang diterima merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 berdasarkan Penyampaian Data Potensi Pajak dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dengan surat Nomor: ND213/WPJ.07/KP0708/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan Data Feeding dari Aplikasi Aproweb dan Data dari Aplikasi Portal DJP, diketahui bahwa Pemohon Banding telah dipungut PPN atas Booking Agency Commision oleh PT LTG dengan Nilai DPP PPN sebesar Rp2.252.856.000,00, dan untuk masa Februari 2012 sebesar Rp162.972.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
 
bahwa Data Pemasok (Data Feeding) di Approweb dan Data Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) yang terdapat di Aplikasi PortaI DJP adalah data konkret yang dimiliki oleh Direktorat jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 23 terutang dan sanksi yang masih harus dibayar oleh DCKK NPWP XXX;

bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan tersebut di atas, Terbanding menyatakan bahwa koreksi pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Tim Peneliti Keberatan tetap mempertahankan koreksi tersebut dan menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan tanggal 11 Desember 2018 Terbanding menyerahkan Pendapat Akhir dengan surat tanpa nomor tanggal 11 Desember 2018, dengan isi sebagai berikut; 
 
TANGGAPAN TERBANDING
Dasar Hukum
 
 
1.
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan;
 
Pasal 5 Paragraf 8
"An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business"
 
 
Terjemahan bebas:
"Suatu perusahaan dari suatu Negara tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain hanya karena menjalankan usaha di Negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim". 
 
 
 
 
 
 
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
Pasal 23
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
 
 
a.
sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 
 
 
 
 
1)
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 
 
 
 
2)
bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 
 
 
 
 
3)
royalti; 
 
 
 
 
4)
hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 
 
 
b.
dihapus;
 
 
 
c.
sebesar 2% (dua) dari perkiraan penghasilan neto atas;
 
 
 
 
1)
sewa dan peghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 
 
 
 
 
2)
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 36 Tahun 2008;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 1
Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 
 
 
 
 
 
 
Data dan Fakta
Profil Pemohon Banding
 
bahwa BUT DCKK yang sebelumnya bernama Hoei Shipping Co. Ltd adalah perwakilan dari DCKK Jepang;

bahwa DCKK melakukan kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan kapal yang dikuasainya dari Indonesia ke Luar Indonesia melalui Agen perusahaan pelayaran di Indonesia yaitu PT LTG (PT LTG) dan PT SAL (PT SAL). PT SAL baru ditunjuk sebagai agen mulai tahun 2011;

bahwa agen perusahaan pelayaran di Indonesia bertanggungjawab atas keluar masuk kapal di Indonesia serta mengumpulkan ongkos/biaya pengangkutan pada pihak ketiga yang kemudian akan ditransfer ke rekening DCKK Head Office. Atas kegiatan jasa tersebut DCKK membayarkan fee berupa Booking Agency Commision ke agen perusahaan di Indonesia; 
 
bahwa DCKK, selain memiliki agen perusahaan pelayaran di Indonesia juga memiliki kantor perwakilan yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing sejak 8 September 1988 dengan nama BUT DCKK. Menurut Pemohon Banding DCKK di Indonesia merupakan Kantor Perwakilan yang tidak melakukan kegiatan usaha dan hanya berkomunikasi dengan kantor pusat muaupun agen perusahaan pelayaran di Indonesia sehingga tidak ada kewajiban melaporkan peredaran usaha;

bahwa kewajiban perpajakan atas BUT DCKK menurut data Sistem Informasi DJP adalah sebagai berikut:
 

bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka kewajiban perpajakan Pemohon Banding meliputi:
 
 
1.
PPh Pasal 21 
 
 
2.
PPh Pasal 23 
 
 
3.
PPh Pasal 25/29 
 
 
4.
PPh Pasal 15
 
 
5.
PPh Pasal 26 
 
 
6.
PPh Pasal 4 ayat (2)
 
 
7.
PPh Pasal 19
 
 
 
 
 
 
bahwa sedangkan merujuk pada data pelaporan SIDJP terlampir, Pemohon Banding sudah melaporkan kewajiban PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23/26 untuk Masa/Tahun Pajak 2010, 2011, 2012, 2013; 
 
Fakta Transaksi

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang terkait pokok sengketa digambarkan dalam skema di bawah ini:
 
Sumber: Halaman 33 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89714/PP/M.IIA/12/2017 yang disampaian Pemohon Banding pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018 dan Flow Chart dari Pemohon Banding
 
bahwa berdasarkan skema di atas, ada 3 pihak yang terlibat yaitu:
 
 
1)
DCKK–Japan sebagai Head Office
 
 
 
bahwa sebagai perusahaan pelayaran luar negeri yang menjalankan usaha pengangkutan barang (cargo) dari Indonesia ke luar Indonesia;
 
 
 
 
 
 
2)
DCKK–Jakarta Representative Office
 
 
 
bahwa Kantor Perwakilan yang melaksanakan fungsi:
 
 
 
a)
Mengumpulkan data dan membantu memberikan informasi (melakukan survey) mengenai keadaan pasar kargo dan pelayaran di Indonesia untuk kepentingan Kantor Pusat di Jepang.
 
 
 
b)
Mengawasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang disewa oleh Kantor Pusat Daiichi Chuo Kaisha d/h Hoei Shipping Co.Ltd Representative Office.
 
 
 
 
 
 
 
3)
PT LTG –Selaku Agen Pelayaran
 
 
 
bahwa selaku Agen Pelayaran bagi DCKK berdasarkan General Agency Agreement yang ditandatangani tanggal 25 Juni 1993 antara Apollo Shipping Co.Ltd dengan PT Pelayaran LTG;
 
bahwa tugas-tugas PT LTG menurut penjelasan Pemohon Banding meliputi:
 
 
 
a)
Mengurus dan diberikan wewenang untuk mengurus “Shipping company vessel” 
 
 
 
b)
Mempunyai hak untuk menunjuk lokal “shipping company” yang dapat diandalkan; 
 
 
 
c)
Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keluar masuk kapal/vessel sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan; dan 
 
 
 
d)
Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas sebagai “shipping company agent
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan, Pemohon Banding telah dipungut PPN atas Booking Agency Comission oleh PT LTG dengan nilai DPP PPN sebesar Rp 2.252.856.000 dengan rincian per masa pajak sebagai berikut:
 
bahwa dalam penjelasan tertulisnya, Pemohon Banding menjelaskan bahwa mengakui adanya tagihan dari PT LTG kepada Pemohon Banding atas “Booking Agency Comission” namun hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari Agen (PT LTG) dalam menagih “booking agency commission” atau “booking fee” kepada kantor pusat di Jepang, yang mana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah mencantumkan nama, Alamat dan nomor NPWP Pemohon Banding (Rep. Office) dalam tagihan dan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan. (Pemohon Banding melampirkan surat pernyataan dari PT LTG);

bahwa Pemohon Banding menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89714/PP/M.IIA/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 (Ucap tanggal 5 Desember 2017) Mengenai Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01573/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2011; 
 
Tanggapan Terbanding 
 
bahwa berdasarkan fakta transaksi pada angka 2 di atas dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:
 
bahwa pengakuan Pemohon Banding mengenai fungsi dari Pemohon Banding yang hanya meliputi 2 hal berikut:
 
 
 
1)
Mengumpulkan data dan membantu memberikan informasi (melakukan survey) mengenai keadaan pasar kargo dan pelayaran di Indonesia untuk kepentingan Kantor Pusat di Jepang.
 
 
 
2)
Mengawasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang disewa oleh kantor pusat Daiichi Chuo Kaisha d/h Hoei Shipping Co.Ltd Representative Office
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa belum cukup dibuktikan dengan dokumen ataupun output yang dapat diyakini bahwa memang benar Pemohon Banding hanya menjalankan fungsi tersebut; 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan skema transaksi, menurut Terbanding terdapat fakta yang belum terungkap yaitu bagaimana pihak ketiga (pengguna jasa pelayaran) memperoleh jasa pelayaran dari DCKK apakah melalui PT LTG atau melalui BUT DCKK- Representative Office atau berkomunikasi langsung dengan pihak di Jepang? Apabila dikaitkan dengan penjelasan tugas PT LTG maka proses ini tidak terjelaskan;

bahwa pengakuan dari Pihak PT LTG yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam proses penagihan atas “booking agency commission” dan penerbitan faktur pajak tidak dapat diyakini karena faktanya tidak ada pembetulan/pembatalan atas faktur pajak tersebut termasuk prosedur pembetulan atas SPT Masa PPN dari pihak PT LTG untuk Masa Pajak Februari 2012 s.d Juni 2012. Dengan demikian fakta kebenaran adanya kesalahan tersebut sulit diyakini karena pernyataan meralat suatu fakta tanpa disertai adanya aktivitas atas ralat tersebut sejatinya tidak ada ralat atas fakta yang ada. Dengan demikian, perlu pembuktian atas kebenaran pernyataan kesalahan bukan dalam rangka mengalihkan tanggung jawab PT LTG kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak dapat diyakini karena tidak terdapat bukti yang cukup;

bahwa berdasarkan kesimpulan fakta tersebut pada butir 1, atas pokok sengketa Terbandingmenyimpulkan sebagai berikut:
 
 
 
a.
Fakta bahwa Pemohon Banding hanya sebagai kantor perwakilan (representative office) dan tidak melakukan kegiatan usaha tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. 
 
 
 
b.
Fakta adanya transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak PT LTG (selaku agen pelayaran) yang dibuktikan dengan adanya invoice dan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT LTG kepada Pemohon Banding adalah sah dan tidak terbantahkan. Sebaliknya pengakuan Pemohon Banding atas adanya kesalahan penagihan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. 
 
 
 
c.
Berdasarkan hal diatas diyakini bahwa DCKK melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui suatu bentuk usaha usaha tetap, sehingga atas jasa keagenan yang diberikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia dan Booking Agency Commission yang diterima merupakan objek PPh Pasal 23.
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan data, fakta, dan ketentuan tersebut di atas, Terbanding menyatakan bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
 
 
 
 
 
 
SIMPULAN DAN USUL
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00139/KEB/WPJ.07/2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor 00010/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 Masa Pajak Februari 2012 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Terhormatuntuk menolak permohonan Pemohon Banding a.n. BUT.DCKK, NPWP XXX dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00139/KEB/WPJ.07/2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor 00010/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 Masa Pajak Februari 2012;

bahwa demikian Pendapat Akhir Terbanding ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Terbanding memberikan tambahan penjelasan bahwa sengketa ini tidak terjadi pada tahun yang disengketakan saja namun telah terjadi bertahun-tahun dan tidak ada perubahan metode sehingga menguatkan pendapat Terbanding bahwa pada dasarnya benar PT LTG memberikan penghasilan kepada Pemohon Banding; 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding 
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa Pemohon Banding membayar Pajak yang terutang kurang dari 50% dari jumlah pajak yang terutang pada SKPKB;

bahwa menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Pasal 25 ayat (3a) yaitu: “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan” dan pada Pasal 25 ayat (7) yaitunya “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran sebesar Rp130.240,00 dimana jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak yang disetujui berdasarkan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam SKPKB Nomor 00010/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 PPh Pasal 23 Masa Februari 2012;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal. Surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal dimana surat telah ditandatangani oleh Shunichi Araki sebagai Chief Representative dari Pemohon Banding berdasarkan Letter of Appointment tanggal 11 April 2017 (lampiran-4) menggantikan Kyosuke Takeshita;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding yang menggunakan dasar yang sama dengan Tim Peneliti Keberatan bahwa Majelis diusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Sengketa Koreksi Obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp162.972.000 dengan sanggahan sebagai berikut:

bahwa alasan koreksi dari Terbanding mengenai adanya pembayaran yang belum dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 pada dasarnya terjadi karena adanya kesalahan dari Agen (PT LTG) dalam menagih “booking agency commission” atau "booking fee" kepada kantor pusat Pemohon Banding di Jepang, yang mana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah memasukkan nama, alamat dan nomor NPWP Pemohon Banding (Rep. Office) dalam tagihan dan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan;

bahwa Agen (PT LTG) telah menyampaikan surat penjelasan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing pada tanggal 13 Nopember 2013 bahwa sesungguhnya terdapat kesalahan dalam pengisian faktur pajak yang dilakukan oleh Agen, seharusnya faktur pajak diisi nama kantor pusat dan bukan kantor perwakilan dikarenakan transaksi Agen adalah dengan kantor pusat;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa Terbanding telah melakukan koreksi yang sama untuk tahun pajak 2009 dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak;

bahwa dalam persidangan tanggal 11 Desember 2018 Pemohon Banding menyerahkan Tanggapan Akhir dengan Surat Nomor: 02/Daiichi/XI/2018 tanggal 13 November 2018, dengan isi sebagai berikut; 
 
TANGGAPAN AKHIR PEMOHON BANDING
 
bahwa DCKK d/h Hoei Shipping Co. Ltd. - Representatives Office didirikan pada tanggal 01 Oktober 2001 dengan persetujuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan membantu memberikan informasi (melakukan survey) mengenai keadaan pasar kargo dan pelayaran di Indonesia untuk kepentingan Kantor Pusat (Head Office - HO) Pemohon Banding di Jepang. Selain itu kegiatan lainnya yang Pemohon Banding lakukan adalah mengawasi kedatangan dan keberangkatan kapal milik kantor pusat DCKK d/h Hoei Shipping Co. Ltd. Representative Office yang diageni oleh salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia;

bahwa DCKK d/h Hoei Shipping Co., Ltd pada tanggal 1 Oktober 2001 melakukan merger dengan Apollo Shipping Co., Ltd. yang dinyatakan dengan Notice of Devolvement (penggabungan perusahaan) pada tanggal 1 September 2001. Atas merger (penggabungan) tersebut, segala bisnis/pekerjaan yang dimiliki Apollo menjadi tanggungjawab DCKK d/h Hoei Shipping Co, Ltd termasuk kerjasama dengan PT LTG sesuai dengan General Agency Agreement tanggal 25 Juni 1993;

bahwa pada tanggal 1 September 2013, secara efektif Hoei Shipping Co., Ltd. berubah namanya menjadi DCKK sesuai dengan Pemberitahuan ganti nama dan Penghapusan oleh Hoei Shipping Co., Ltd Jepang. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut telah mencatat laporan perubahan nama perusahaan tersebut dari Hoei Shipping Co., Ltd menjadi DCKK dengan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor PR.101/9/16/OA-2014 tanggal 27 Februari 2014;

bahwa pengumpulan data atau informasi yang Pemohon Banding berikan kepada Kantor Pusat hanya sebatas informasi dan/atau kegiatan mengenai pasar kargo dan pelayaran di Indonesia, dimana atas kegiatan yang Pemohon Banding lakukan tersebut Pemohon Banding tidak pernah membebankan fee atau memperoleh penghasilan dari pihak manapun (pihak ketiga) termasuk dari Kantor Pusat Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dijelaskan bahwa, sebagai “Representative Office” (Rep. Office) dari perwakilan perusahaan angkutan laut, Pemohon Banding dilarang untuk melakukan kegiatan keagenan atau kegiatan lain apapun yang memperoleh penghasilan;
 
bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang, di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Kantor Pusat Pemohon Banding berhubungan langsung dengan Agen yang ditunjuk oleh Kantor Pusat Pemohon Banding (dalam hal ini PT LTG) untuk melakukan tugas antara lain: 
 
 
-
mengurus dan diberikan wewenang untuk mengurus “shipping company vessel”;
 
 
-
mempunyai hak untuk menunjuk lokal “shipping company” yang dapat diandalkan; 
 
 
-
mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keluar masuk vessel sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan; dan
 
 
-
kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas sebagai “shipping company agent”.
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Agen tersebut, maka Agen di Indonesia akan menagih “Booking Agency Commission” langsung kepada Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang tanpa melalui BUT atau Representative Office nya di Indonesia;

bahwa dengan adanya perjanjian antara Kantor Pusat Pemohon Banding dengan Agen tersebut, maka transaksi bisnis yang terjadi adalah antara Kantor Pusat dengan rekanan bisnis (Agennya) di Indonesia yaitu PT LTG, dan bukannya antara Pemohon Banding dengan PT LTG;

bahwa Pemohon Banding tegaskan lagi bahwa, keberadaan Pemohon Banding (Rep. Office) di Indonesia hanyalah sebatas memberikan informasi dan pengumpulan data kepada Kantor Pusat sehubungan dengan bisnis pelayaran dan kargo di Indonesia. Dan atas transaksi yang terjadi antara Kantor Pusat dan Agennya di Indonesia Pemohon Banding tidak terlibat dan mengetahui secara detilnya atau terperinci;

bahwa sesuai dengan pasal 23 ayat (1), huruf c, butir 2, UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa, “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
 
bahwa mengacu kepada isi UU di atas, pada prinsipnya Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran apapun atas jasa yang diberikan oleh Agen di Indonesia kepada kantor pusat Pemohon Banding di Jepang, sehingga tidak ada kewajiban PPh Pasal 23 yang harus dipotong. Seperti Pemohon Banding sampaikan pada butir (d) di atas, Perjanjian keagenan yang ada adalah antara Kantor Pusat Pemohon Banding dengan Agennya tersebut secara langsung di Indonesia tersebut, sehingga transaksi bisnis yang terjadi adalah antara Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang dengan rekanan bisnis (Agennya) di Indonesia yaitu PT LTG, dan bukannya antara Pemohon Banding dengan PT LTG; 
 
bahwa adanya koreksi dari pihak pajak mengenai adanya pembayaran yang belum dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 23 dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 Masa Februari 2012 pada dasarnya terjadi karena adanya kesalahan dari Agen tersebut dalam menagih “booking agency commission” atau "booking fee" kepada kantor pusat Pemohon Banding di Jepang, yang mana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah mencantumkan nama, alamat dan nomor NPWP Pemohon Banding (Rep. Office) dalam tagihan dan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan;
 
bahwa karena Pemohon Banding tidak memiliki hubungan bisnis dengan agen Kantor Pusat Pemohon Banding di Indonesia (PT LTG), maka Pemohon Banding (Rep. Office) tidak pernah bertransaksi atau melakukan pembayaran kepada Agen tersebut atas jasa yang diberikan Agen kepada Kantor Pusat Pemohon Banding. Dan atas kesalahan mencantumkan nama, alamat, NPWP Pemohon Banding yang dilakukan oleh Agen tersebut dalam tagihan dan Faktur Pajaknya, akhirnya Pemeriksa menganggap bahwa ada pembayaran jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23 Masa Februari tahun pajak 2012;

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf a, UU Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dijelaskan bahwa “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: “a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengsaha Kena Pajak”;
 
bahwa mengacu pada isi UU diatas, pada prinsipnya Pemohon Banding tidak pernah melakukan pengkreditan atas pajak masukan karena Pemohon Banding bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 
bahwa agen (PT LTG) telah menyampaikan surat penjelasan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing pada tanggal 13 Nopember 2013 bahwa sesungguhnya terdapat kesalahan dalam pengisian faktur pajak yang dilakukan oleh Agen, seharusnya faktur pajak diisi nama kantor pusat dan bukan kantor perwakilan dikarenakan transaksi Agen adalah dengan kantor pusat;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa Terbanding telah melakukan koreksi yang sama untuk tahun pajak 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak; 
 
PENUTUP
 
bahwa demikian Tanggapan Akhir Sengketa Pajak yang Pemohon Banding dapat sampaikan. Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat memberikan keadilan kepada Pemohon Banding dengan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding; 
 
 
 
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00750/WPJ.07/ KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah dipungut PPN atas Booking Agency Commision oleh PT LTG dengan nilai DP PPN sebesar Rp2.252.856.000,00 dan untuk Masa Februari 2012 sebesar Rp162.972.000,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. LTG untuk Booking Agency Commission yang ditujukan kepada BUT. DCKK dengan nilai sebesar Rp162.972.000,00;

bahwa Booking Agency Commission dikategorikan sebagai jasa perantara sehingga berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 terutang PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak; 
 
bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT LTG dan tidak pernah bertransaksi atau melakukan pembayaran kepada Agen tersebut atas jasa yang diberikan Agen kepada Kantor Pusat Pemohon Banding dan atas kesalahan mencantumkan nama, alamat dan NPWP Pemohon Banding yang dilakukan oleh Agen tersebut dalam tagihan dan faktur pajaknya, akhirnya pihak Terbanding menganggap bahwa ada pembayaran jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23 Masa Februari 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, data-data yang ada serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis berpendapat:
 
 
1.
bahwa BUT.DCKK d/h Hoei Shipping Co., Ltd. – Representatives Office didirikan pada tanggal 01 Oktober 2001 dengan persetujuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan membantu memberikan informasi (melakukan survey) mengenai keadaan pasar kargo dan pelayaran di Indonesia untuk kepentingan Kantor Pusat (Head Office) Pemohon Banding di Jepang;
 
 
2.
bahwa kegiatan lainnya yang Pemohon Banding lakukan adalah mengawasi kedatangan dan keberangkatan kapal milik kantor pusat DCKK d/h Hoei Shipping Co. Ltd. - Representative Office yang diageni oleh salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia;
 
 
3.
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran tersebut melalui data-data/dokumen pendukung, seperti Rekening Koran yang menyatakan bahwa tidak pernah terdapat transaksi pembayaran jasa (transfer) yang Pemohon Banding lakukan kepada Agen kantor pusat Pemohon Banding di Indonesia (PT LTG);
 
 
4.
bahwa pengumpulan data atau informasi yang Pemohon Banding berikan kepada Kantor Pusat hanya sebatas informasi dan/atau kegiatan mengenai pasar kargo dan pelayaran di Indonesia, di mana atas kegiatan yang Pemohon Banding lakukan tersebut Pemohon Banding tidak pernah membebankan fee atau memperoleh penghasilan dari pihak manapun (pihak ketiga) termasuk dari kantor pusat Pemohon Banding;
 
 
5.
bahwa telah terjadi kesalahan dari Agen yang ditunjuk oleh kantor pusat Pemohon Banding (PT LTG) dalam menagih “booking agency commission” atau “booking fee” kepada kantor pusat di Jepang, yang mana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah memasukkan nama, alamat dan NPWP Pemohon Banding (Representative Office) dalam tagihan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan. Hal ini juga telah didukung dengan surat dari PT.LTG yang menjelaskan masalah tersebut;
 
 
6.
bahwa menurut Terbanding, sengketa terkait koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 sebesar Rp162.972.000,00 dan mengakibatkan adanya jumlah Pajak Kurang Bayar sebesar Rp4.954.211,00;
 
 
7.
bahwa menurut Terbanding, sengketa terkait koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 sebesar Rp162.972.000,00 sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, yang didasarkan pada data dari lawan transaksi yaitu data PKPM PT. LTG dan pelaporannya, dimana perusahaan tersebut telah mengkreditkan Pajak Masukan atas transaksi dengan Pemohon Banding, sehingga Terbanding meyakini adanya PPh Pasal 23 yang terhutang oleh Pemohon Banding;
 
 
8.
bahwa adanya koreksi atas pembayaran PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 pada dasarnya terjadi kesalahan dari Agen tersebut dalam menagih “booking agency commission” atau “booking fee” kepada kantor pusat Pemohon Banding di Jepang, di mana dalam penagihan yang dilakukan Agen tersebut telah memasukkan nama, alamat dan nomor NPWP Pemohon Banding (Representative Office) dalam tagihan dan Faktur Pajak sebagai pihak penerima jasa dari jasa keagenan yang dilakukan, menurut Majelis adalah nyata-nyata kesalahan dari PT LTG, dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;
 
 
9.
bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding merupakan kantor perwakilan yang tidak melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan di Indonesia;
 
 
10.
bahwa terkait dengan kesalahan pencantuman identitas Pemohon Banding dalam tagihan dan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT. LTG, di mana PT LTG tidak atau belum membuat pembetulan Faktur Pajak maupun SPT, namun hanya membuat surat pernyataan saja, menurut Majelis hal tersebut adalah tanggung jawab PT. LTG, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis meyakini bahwa dalil Terbanding tidak tepat, sehingga pendapat dan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 atas booking fee commission sebesar Rp162.972.000,00 tidak dapat dipertahankan;
 
 
 
 
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; 
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 menjadi sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding
Rp178.955.925,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Rp162.972.000,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis
Rp15.983.925,00
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00139/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00010/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Dasar Pengenaan Pajak
Rp15.983.925,00
PPh Pasal 23 yang terutang
Rp363.679,00
Kredit Pajak
Rp275.679,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar
 Rp88.000,00
Sanksi Administrasi
Rp42.240,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp130.240,00
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Majelis IIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., C.A., sebagai Hakim Ketua,
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A., sebagai Hakim Anggota,
Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si., sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Lukman Latif, S.E., Ak., M.M., sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: PUT-003137.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut:
Ali Hakim, S.E., Ak., M.Si., C.A., sebagai Hakim Ketua,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si., sebagai Hakim Anggota,
Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si., sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Lukman Latif, SE.,Ak.,MM., sebagai Panitera Pengganti.

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding. 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File