Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
26 Juni 2019 | View: 106
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-002446.45/2018/PP/M.IXA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
Tarif
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Tarif Bea Masuk atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB, jenis barang berupa CATV AMP, INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+-2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 422686 tanggal 19 September 2017 pembebanan Tarif Bea Masuk 0% (ACFTA), dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp44.696.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait, disimpulkan sebagai berikut:
  1. bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 422686 tanggal 19 September 2017, diketahui bahwa atas importasi menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017;
  2. bahwa berdasarkan Form E Nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017, eksportir barang adalah Shanghai Pantel International Trade Co., Ltd, dan barang dikapalkan dari Shanghai, China;
    bahwa berdasarkan penelitian pada website http://www.diiqen.com/supplier/shanqhaipantel-international-trade-co-ltd-china-5730222/diketahui bahwa eksportir merupakan perusahaan trading dan bukan merupakan produsen/pembuat barang impor,
  3. bahwa berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pada kolom 7 Form E Nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017, kedapatan tidak menyebutkan Name of Manufacture;
bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China),
  2. bahwa perubahan atas persetujuan perdagangan barang dalam kerangka ACFTA telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China,
  3. bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
     
    ARTICLE 5
    Rules of Origin
    The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement. 
  4. bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
     
    Rule 12: Certificate of Origin
    A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A. 
  5. bahwa berdasarkan Rule 7(a) pada Revised OCP for ACFTA, disebutkan bahwa pengisian SKA harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada overleaf notes, sebagaimana kutipan berikut ini:
     
    Rule 7
    The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that: 
    (a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
  6. bahwa hal tersebut ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yang mengharuskan kolom-kolom pada SKA diisi seusai ketentuan pengisian pada halaman sebalik, sebagaimana kutipan berikut ini:
     
    Pasal 6
    Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes); 
  7. bahwa berdasarkan Angka 5 Appendix 2a, Second Protocol to Amend the Agreement of Trade In Goods of the Framework Agreement on Comphrehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The PR of China (Overleaf Notes), apabila exporter berbeda dengan manufacturer maka nama manufacturer perlu untuk dicantumkan pada kolom 7 Form E, untuk memudahkan proses identifikasi oleh Pejabat Pabean di negara importir, sebagaimana kutipan sebagai berikut: 
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified. 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak teridentifikasinya nama manufacturer pada kolom 7 Form E telah mengakibatkan tidak teridentifikasinya negara asal/pembuat barang sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;
 
bahwa berdasarkan penelitian, barang impor pada Pos 136 dan Pos 137 menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017, namun belum dilakukan penetapan tarif bea masuk yang berlaku umum, sehingga atas barang impor pada Pos 136 dan Pos 137 yang diberitahukan dalam pos tarif 8544.49.24 ditetapkan tarif bea masuknya sebesar BM 12,5% (MFN);

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Certificate of Origin yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2082/KPU.01/BD.03/2018tanggal 19 Juli 2018: subject Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian Dan Penetapan Tarif;
T.2. Form E nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017;
T.3. Surat konfirmasi Form E Nomor: S-2082/KPU.01/BD.03/2018 tanggal 19 Juli 2018;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dalil Terbanding dalam "huruf D. Analisis” angka 4 huruf c halaman 5 SUB yang menyatakan:
  1. bahwa berdasarkan penelitian pada website http://www.diigen.com/supplier/shanghaipantel-international-trade-co-ltd-china-5730222/ diketahui bahwa eksportir merupakan perusahaan trading dan bukan merupakan produsen/pembuat barang impor;
bahwa menurut Pemohon Banding, dasar Terbanding dalam menyatakan Shanghai Pantel International Trade Co. Ltd sebagai perusahaan trading dan bukan merupakan produsen/pembuat barang impor, tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan;

bahwa dasar Terbanding hanyalah berdasarkan website www.diigen.com yang merupakan penyedia jasa direktori manufactur dan suplier gratis yang tidak dapat dijamin keakuratannya. Seharusnya Terbanding melakukan konfirmasi kepada otoritas kepabeanan di negara asal barang;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dalil Terbanding dalam "huruf D. Analisis” angka angka 8 halaman 7 SUB yang menyatakan: 
"8.
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak teridentifikasinya nama manufacturer pada kolom 7 Form E telah mengakibatkan tidak teridentifikasinya negara asal/pembuat barang sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum”
   
- bahwa “tidak teridentifikasinya nama manufacturer pada kolom 7 Form E” sama sekali tidak “mengakibatkan tidak teridentifikasinya negara asal/pembuat barang”.
bahwa Ketentuan Rule 8 huruf (f) Revised OCP For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area yang antara lain menyatakan: ”In cases where a Certificate of Origin (Form E ) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party”; 
 
bahwa terjemahan bebas: “Dalam kasus di mana Surat Keterangan Asal (Formulir E) tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (e), Otoritas Bea Cukai dari Pihak pengimpor harus mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Otoritas Penerbit dan menilai apakah Surat Keterangan Asal (Formulir E) dapat diterima untuk pemberian perlakuan istimewa. Klarifikasi harus rinci dan lengkap dalam menangani alasan penolakan perlakuan istimewa yang diajukan oleh Pihak pengimpor”
 
bahwa hal tersebut ditegaskan pada Pasal 13 ayat a peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 205/PMK.04/20 15 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional sebagaimana kutipan berikut:
“Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
  1. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA; dan 
    bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding belum/tidak melaksanakan ketentuan di atas karena hingga surat bantahan ini dibuat, Pemohon Banding tidak pernah menerima hasil klarifikasi yang rinci dan lengkap dari Terbanding kepada pihak penerbit Form E di China.
bahwa “tidak teridentifikasinya negara asal/pembuat barang sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai” bukan dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menyatakan “importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum” 
 
bahwa hal-hal yang menyebabkan tidak dapat diberikannya preferensi tarif BM adalah tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan di Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, sebagai berikut: 
  1. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
  2. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;
  3. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
  4. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum 
bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan, Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga berhak untuk mendapatkan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
 
bahwa Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:SE-05/BC/2010 butir 5 huruf b angka 8 disebutkan antara lain: ukuran kertas dan format SKA diragukan antara lain: ukuran kertas dan format SKA tak sesuai, tanda tangan pejabat dan cap jabatan tidak sama dengan specimen, kriteria ketentuan asal barang diragukan;
 
bahwa Bila Terbanding menghendaki tata cara pengisian SKA secara detail termasuk pencantuman nama manufaktur, seyogyanya hal tersebut dituangkan di dalam peraturan menteri keuangan dan disertai sanksi apabila tidak mengisi dengan benar, sehingga dapat diketahui dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan;

bahwa Menurut Pemohon Banding, tidak tercantumnya nama produsen pada kolom 7 Form E merupakan termasuk dalam kategori perbedaan kecil (minor discrepancies) yang tidak dapat menyebabkan tidaksahnya Form E karena dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean lainnya.
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dalil Terbanding dalam "huruf D. Analisis” angka angka 9 halaman 7 SUB yang menyatakan:
"9. Bahwa berdasarkan penelitian, barang impor pada Pos 136 dan Pos 137 menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017, namun belum dilakukan penetapan tarif bea masuk yang berlaku umum, sehingga atas barang impor pada Pos 136 dan Pos 137 yang diberitahukan dalam pos tarif 8544.49.24 ditetapkan tarif bea masuknya sebesar BM 12,5% (MFN)” 
bahwa penetapan tarif bea masuk sebesar BM 12,5% (MFN) atas Pos 136 dan Pos 137 dalam PIB Nomor 422686 tanggal 19 September 2017 sebagaimana disebutkan dalam SUB Terbanding, tidak pernah dinyatakan dan diberitahukan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding selama proses pemeriksaan, penelitian keberatan, maupun dalam KEP-1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018;
 
bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengadilan Pajak mengatur:
“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
”bahwa dengan demikian penetapan tarif bea masuk sebesar BM 12,5% (MFN) atas Pos 136 dan Pos 137 dalam PIB Nomor 422686 tanggal 19 September 2017 sebagaimana disebutkan dalam SUB Terbanding bukan merupakan sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Pajak;
 
bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 
P.1. SPTNP Nomor SPTNP-023140/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
P.2. Keputusan Terbanding nomor KEP-1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018;
P.3. Surat Keberatan Nomor ANT01/10/2017 tanggal 28 Nopember 2017; P.4 PIB nomor 422686 tanggal 19 September 2017;
P.4. PIB nomor 422686 tanggal 19 September 2017;
P.5. Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Februari 2018;
P.6. Pakta Integritas;
P.7. Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Februari 2018 (bermeterai);
P.8. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH01.03-0064177 tanggal 12 Februari 2018 (bermeterai);
P.9. Billing DJBC Nomor 620180200085855 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp37.878.000,00 (bermeterai);
P.10 Bukti Penerimaan Negara tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp37.878.000,00 (bermeterai);
Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017, jenis barang berupa CATV AMP,INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+-2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diimpor dengan PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017 atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% dengan Form E Nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017; 
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018, pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa CATV AMP, INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+-2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017, atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB karena apabila exportir berbeda dengan manufakturer maka nama manufakturer perlu dicantumkan pada kolom 7 Form E;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: BD/ANT/18/1731 tanggal 06 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018 dengan alasan bahwa Form E Nomor E173107930310009 tanggal 10 September 2017 sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor 117/MK.011/2012;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas jenis barang berupa CATV AMP,INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+-2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017, atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEANChina Free Trade Area (AC-FTA) atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB karena apabila exportir berbeda dengan manufakturer maka nama manufakturer perlu dicantumkan pada kolom 7 Form E; 
 
bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA); 
bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the Overleaf Notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;
bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEANChina Free Trade Area;
b) importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
c) lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh: 
 
  1. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
  2. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
  3. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen;
d) dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”;
bahwa ACFTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (G to G), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Certificate of Origin yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2082/KPU.01/BD.03/2018tanggal 19 Juli 2018: subject Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Certificate of Origin yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China tidak ada, dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan sah atau tidaknya Form E tersebut;

bahwa pemeriksaan Form E, pada kolom 7 tertulis “Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)”, tidak ada kata-kata yang menyatakan/menyebutkan keharusan untuk mengisi/mencantumkan nama perusahaan manufacturer;

bahwa barang impor telah dilengkapi persyaratan prefferensi tarif ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China, serta dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang mencantumkan barang impor berasal dari negara China sehingga SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ACFTA;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa barang impor berupa CATV AMP, INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017, atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%; 
     
MENIMBANG
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa CATV AMP, INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 422686 tanggal 19 September 2017, atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018; 
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1080/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT AU Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP023140/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Pos 1, 2, 111, 132, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 PIB atas PIB Nomor: 422686 tanggal 19 September 2017, barang impor berupa CATV AMP,INDOOR, ALUM CASE, 1 IN-2 OUT AMP 20 DB, 45~862MHZ, 20DB+-2DB, British F Sokcet with P dan lain-lain (167 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding: 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File