Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
24 Juni 2019 | View: 72
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-002445.45/2018/PP/M.IXA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
Tarif
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Tarif Bea Masuk atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB, jenis barang berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 429883 tanggal 25 September 2017 pembebanan Tarif Bea Masuk 0% yang ditetapkan Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk umum MFN atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB sebesar 5% dan atas Pos 135 s.d. 137 PIB sebesar 15%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp218.963.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding; 
 
Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan lembar penelitian dan penetapan tarif pejabat bea dan cukai disampaikan sebagai berikut:
  • Berdasarkan risalah pejabat bea dan cukai, form digugurkan karena pada kolom 7 form E tidak terdapat nama manufacturer, sedangkan nama pemasok Shanghai Pantel International Trade Co diragukan sebagai manufacturer;
  • Bahwa berdasarkan penelitian dan penelusuran pada internet, tidak ditemukan data bahwa perusahaan 'Shanghai Pantel International Trade Co.,Ltd' adalah perusahaan manufaktur;
bahwa berdasarkan penelitian berkas pengajuan keberatan disampaikan hal hal sebagai berikut :
  • bahwa berdasarkan penelitian terhadap form E pada kolom 1 tercantum exporter "Shanghai Pantel International Trade Co";
  • pada kolom 7 tercantum 4 jenis barang "Four hundred and fifty (450) ctns of DVR"
  • tidak tercantum nama manufacturer atas clan barang yang diimpor pada kolom 7, sebagaimana prinskrin form E;
bahwa berdasarkan penelitian tersebut diatas disampaikan hal hal sebagai berikut:
a. bahwa berdasarkan Rule 7 "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area" disebutkan sebagaimana kutipan berikut:
   
 
Pre-Exportation Examination
Rule 7
  The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
  a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
  d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported.
     
b. bahwa berdasarkan Butir 5 Overleaf Notes Lampiran A (Attachment A) Protokol Kedua, yaitu Operational Certification Procedure for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, diatur mengenai ketentuan sebagai berikut:
  5. DESCRIPTION OF PRODUCT : the description of the product must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name Manufacturer, any trademark shall also be specified.  
     
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan International (pasal 6) 
   
  Pasal 6
  (1) Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah lembar dan format tertentu termasuk halaman depan dan halaman sebalik SKA (overleaf notes)
    b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang-berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara pengekspor;
    c. ditandatangani oleh eksportir;
    d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
    e. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang;
    f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes). 
       
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa pengisian Form E harus lengkap dan sesuai dengan overleaf notes COO Form E;
b. Bahwa deskripsi produk harus dijelaskan secara detail dalam Form E kolom 7, sehingga produk tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Keterangan yang harus dijelaskan secara detail adalah Nama Produsen (manufacturer) dan Merek Produk yang diimpor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (5) di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan tarif bea masuk atas barang impor PIB nomor 429883 tanggal 25 September 2017 dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
   
bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian Dan Penetapan Tarif;
T.2. Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017;
T.3. Surat Nomor SR-426/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding;
Menurut Pemohon Banding  :
bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  1. Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
  2. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;
bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;
 
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 (lampiran-7) disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
  1. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
  2. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;
  3. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
  4. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum; 
bahwa Berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan, Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga berhak untuk mendapatkan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
 
bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif karena pada kolom 7 Form E tidak diberitahukan nama dan negara pabrikan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Rule 7 Revised Operational Certification Procedure (OCP) ACFTA (lampiran-8) dan nomor 5 Overleaf Notes (lampiran-9) sehingga atas PIB 429883 tanggal 25 September 2017 tidak dapat diberikan tarif preferensi.
 
bahwa Ketentuan Rule 8 huruf (f) Revised OCP For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area yang antara lain menyatakan: ”In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party”;
 
bahwa Berdasarkan ketentuan di atas, setiap penolakan Form E oleh otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor wajib mempertimbangkan klarifikasi dari otoritas kepabeanan penerbit Form E. Menurut Pemohon Banding, Terbanding belum/tidak melaksanakan ketentuan di atas karena hingga surat banding ini dibuat, Pemohon Banding tidak pernah menerima hasil klarifikasi Terbandingkepada pihak penerbit Form E di China.
 
bahwa Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012, mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema ACFTA yang pada pokoknya menyatakan: ”Tarif Bea Masuk dalam rangka ACFTA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan”;

bahwa berdasarkan Peraturan di atas, importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat dimaksud karena telah dilengkapi Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017 dan telah memenuhi syarat lainnya, namun hal tersebut telah dikesampingkan keberadaannya oleh Terbanding;

bahwa sesuai Surat Edaran DJBC Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 (lampiran-10) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement khususnya Nomor 5 huruf a butir 3) yang menyatakan: ”Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapat fasilitas tarif preferensi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan masing-masing skema FTA”,

bahwa maka, yang menjadi titik berat adalah jenis barang, sedangkan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 429883 tanggal 25 September 2017 telah sesuai, dengan demikian preferensi tarif skema ACFTA tetap diberlakukan sepanjang jenis barang a quo tercantum dalam peraturan menteri keuangan terkait;

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2010 butir 5 huruf b angka 8 disebutkan antara lain: ukuran kertas dan format SKA diragukan antara lain: ukuran kertas dan format SKA tak sesuai, tanda tangan pejabat dan cap jabatan tidak sama dengan specimen, kriteria ketentuan asal barang diragukan;

bahwa Bila Terbanding menghendaki tata cara pengisian SKA secara detail termasuk pencantuman nama manufaktur, seyogyanya hal tersebut dituangkan di dalam peraturan menteri keuangan dan disertai sanksi apabila tidak mengisi dengan benar, sehingga dapat diketahui dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan;

bahwa Menurut Pemohon Banding, tidak tercantumnya nama produsen pada kolom 7 Form E merupakan termasuk dalam kategori perbedaan kecil (minor discrepancies) yang tidak dapat menyebabkan tidaksahnya Form E karena dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean lainnya.

bahwa Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembebanan BM 0% (ACFTA) yang tercantum di dalam PIB 429883 tanggal 25 September 2017 untuk barang tersebut yang tercantum dalam Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017 sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor 117/MK.011/2012;
 
bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1. SPTNP Nomor SPTNP-023257/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
P.2. Keputusan Terbanding nomor KEP-957/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
P.3. Surat Keberatan Nomor ANT02/10/2017 tanggal 28 Nopember 2017;
P.4. PIB nomor 429883 tanggal 25 September 2017;
P.5. Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Februari 2018;
P.6. Pakta Integritas;
P.7. Akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Februari 2018 (bermeterai);
P.8. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH01.03-0064177 tanggal 12 Februari 2018 (bermeterai);
P.9. Billing DJBC Nomor 620180200085178 tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp218.963.000,00 (bermeterai);
P.10. Bukti Penerimaan Negara tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp218.963.000,00 (bermeterai);
P.11. Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017;
Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017, jenis barang berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diimpor dengan PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017 atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0% dengan Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017;
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-957/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018, pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017, atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB sebesar 5% dan atas Pos 135 s.d. 137 PIB sebesar 15% dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) karena kolom 7 Form E tidak mencantumkan perusahaan manufakturer;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: BD/ANT/18/1728 tanggal 06 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP957/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan alasan bahwa Form E Nomor E173107930310010 tanggal 11 September 2017 sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor 117/MK.011/2012; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas jenis barang berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017, atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB sebesar 5% dan atas Pos 135 s.d. 137 PIB sebesar 15% dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) karena kolom 7 Form E tidak mencantumkan perusahaan manufakturer; 
 
bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the Overleaf Notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;
bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) terangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN China Free Trade Area;
b) importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
c) lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 
  1. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
  2. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
  3. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; 
d) dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”; 
bahwa ACFTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (G to G), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;
 
bahwa Terbanding tidak melakukan pengisian kolom 4 Form E dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Certificate of Origin (Form E), dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan sah atau tidaknya Form E tersebut;
 
bahwa pemeriksaan Form E, pada kolom 7 tertulis “Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)”, tidak ada kata-kata yang menyatakan/menyebutkan keharusan untuk mengisi/mencantumkan nama perusahaan manufacturer;
 
bahwa barang impor telah dilengkapi persyaratan prefferensi tarif ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China, serta dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang mencantumkan barang impor berasal dari negara China sehingga SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ACFTA;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa barang impor berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017, atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%; 
     
MENIMBANG
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 429883 tanggal 25 September 2017, atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan TerbandingNomor: KEP-957/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018; 
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-957/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT AU Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP023257/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 12 Oktober 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Pos 1, 3 s.d. 6 PIB dan Pos 135 s.d. 137 PIB atas PIB Nomor: 429883 tanggal 25 September 2017, barang impor berupa Fingerprint Device A206 dan lain-lain (140 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti, 
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbandingdan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding: 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File