Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
26 Agustus 2019 | View: 120
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-002173.19/2018/PP/M.IXA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
Bea Masuk
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD39,100.00, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD42,300.00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp80.682.000,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan Nilai Pabean;
 
bahwa atas PIB mendapatkan layanan jalur Merah High (MH) sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, dengan status importir High Risk;
 
bahwa alasan dan Metode penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 
 
a.
Alasan: Lampiran DNP: SC, f/c TT, export price list. Pd SC tdk disbtkn detil account, bank code, serta tdk didukung rek koran, cattn/pmbukuan terkait pelunasan/hutang, dll;
 
tcttn: Pd LHP nama type dan kode yg biasanya ada di body mobil belakang tdk ada (ada bekas copot). Harga transaksi digugurkan berdasarkan Pasal 28 ayat (5) PMK160/PMK.04/2010 Penetapan selanjutnya dengan Metode II s.d. VI secara hierarki
 
 
 
 
 
 
b.
Metode: III 
 
 
 
1.
Adapun hasil pemeriksaan fisik barang adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik
Telah dilakukan pemeriksaan fisik:
  1. Nomor/Tanggal PIB: 527524 
  2. Tempat/Tanggal Pemeriksaan: NPCT1/17-11-2017;
  3. Disaksikan oleh/Perwakilan dari: Mukhanas., Perwakilan dari PPJK;
  4. Waktu Pemeriksaan: 17:46 17/11/2017 s.d 19:46 17/11/2017; 
  5. Tingkat Pemeriksaan Fisik/alasan perubahan (jika ada): 30%;
  6. Nomor dan Ukuran Peti Kemas: BLJU2085371 2O”; 
  7. Jumlah Kemasan yang diberitahukan dalam Peti Kemas yang ditunjuk: 1 NF; 
  8. Kedapatan Jumlah Kemasan: 1 NF; 9 Jumlah Kemasan barang impor yang diperiksa: 1 NF;
Kedapatan:
1 Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT 1998CC SINGAPORE SPEC, jumlah 1 unit; VIN: SALYA2AX7JA705356, ENG NO: 170515Y0115PT204, 5 Seats.
Negara Asal 
:
TT;
Merk
:
Land Rover;
Kondisi
:
Baik/Baru;
Keterangan tambahan
:
1.
Diajukan foto melalui CEISA;
 
 
2.
Diajukan hasil gesek nomor rangka dan nomor mesin; 
 
 
 
Kesimpulan 
:
Jumlah dan jenis barang yang diperiksa (30% = 1 NF) sesuai packing list.
Pemeriksa Barang
:
 
Nama
:
Muhammad Wendy Herawan;
NIP
:
XXX;
No. Hp
:
XXX;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, disebutkan pada:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 22
 
 
 
 
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. 
 
 
 
 
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
 
 
 
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
 
 
 
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
 
 
 
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi; 
 
 
 
 
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan 
 
 
 
 
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 23 
 
 
 
 
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
 
 
 
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
 
 
 
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi; 
 
 
 
 
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau 
 
 
 
 
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan, 
 
 
 
 
 
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 28
 
 
 
 
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai: 
 
 
 
 
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau 
 
 
 
 
 
b.
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 
No.
Dokumen
Nomor
Tanggal
Nilai
Keterangan
1.
Purchase Order
 
 
 
 
2.
Proforma Invoice
 
 
 
 
3.
Sales Of Contract
 
 
 
 
4.
Invoice/PL
NAM171005
31 Oktober 2017
USD39.100,00
CFR
5.
B/L
COAU7040877770
14 September 2017
 
Freight Prepaid
6.
Polis Asuransi
 
 
 
 
7.
PIB
527524
16 November 2017
USD39.100,00
CIF
8.
Bukti Transfer
 
1 November 2017
USD39.100,00
 
9.
Pembukuan:
Rekening Koran Pihak Pemasok KREDIT USD39.100 TANGGAL 02 NOVEMBER 2017
10.
Data perpajakan
Tidak dilampirkan
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dapat disampaikan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Pasal 16 poin a. PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon; 
  2. Pemohon tidak melampirkan purchase order dan sales of contract sehingga tidak diketahui asal mula permintaan barang sampai tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli 
  3. Penjual tidak melampirkan bukti korespondensi dengan pemasok untuk mendukung kebenaran harga yang telah disepakati dalam invoice.
  4. Bukti transfer yang dilampirkan tidak jelas dan terdapat beberapa tanda coretan sehingga tidak dapat diyakini keabsahannya 
  5. Rekening koran yang dilampirkan adalah rekening koran penjual pada 1 tanggal saja, perlu ditambahkan rekening koran pembeli dan memuat cakupan tanggal transaksi yang lebih luas. 
  6. Pemohon tidak melampirkan bukti polis asuransi unguk mengetahui apakah asuransi termasuk komponen yang perlu ditambahakan ke dalam nilai pabean atau tidak. 
  7. Perusahaan tidak melampirkan pembukuan yang lengkap sebagai pendukung nilai transaksi yang meliputi: jurnal umum; buku hutang; buku kas; buku bank; buku pembelian dan/atau buku penjualan; dan buku persediaan selama untuk mengetahui semua biaya yang sebenarnya dibayar kepada supplier 
  8. Perusahaan tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik Pemohon;
  9. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;
bahwa Berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengingat:
  1. Data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi;
  2. Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang objektif dan terukur.
bahwa maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) sehingga penetapan Nilai Pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya.
 
bahwa Penetapan Nilai Pabean (PMK Nomor 160/PMK.04/2010)
  1. Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data pembanding untuk barang identik yang memenuhi persyaratan;
  2. Metode Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi Pasal 11 dan Pasal 12 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016; 
  3. Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabean yang memenuhi Pasal 13,14,15 dan 16 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016; 
  4. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang memenuhi Pasal 17 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang telah diubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016;
  5. Bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan (fallback);
  6. Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:
    Ketentuan Metode Pengulangan (Fallback):
    Butir 4b
    :
    Metode Pengulangan (Fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel. 
    Fleksibel diterapkan:
    1)
    Atas jangka waktu
    Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya; 
    2)
    Atas Negara asal
    barang Barang identik atau barang serupa yang diproduksi dinegara lain diluar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean; 
    3)
    Dengan penyesuaian spesifikasi barang
bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Pejabat Bea dan Cukai memperoleh data barang serupa untuk barang yang diberitahukan pada Pos 1;

bahwa berdasarkan data pembanding barang serupa tersebut di atas, bahwa barang impor pada PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 ditetapkan dengan harga satuan sebesar CIF USD 42.300,00/NIU;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 ditetapkan dengan Metode III Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 42.300,00;

bahwa Penelitian Sanksi Administrasi
  1. bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai, kedapatan penghitungan denda telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan;
  2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan disebutkan bahwa:
     
    Pasal 6 
    1.
    Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea ke luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar:
     
    a.
    Sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 100% (seribu persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; 
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp21.660.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

bahwa Terbanding menyampaikan Surat Nomor SR-336/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Tanggapan atas Bukti Transaksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) sesuai LPPNP diketahui bahwa dasar pengguguran adalah sampai dengan hari ke-3 setelah penerbitan INP importir tidak menyerahkan DNP;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a "Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus:
  1. Menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP", dan pasal 28 ayat 5b PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 34/PMK.04/2016 dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya, pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaanya;
bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 4 September 2018, kiranya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
    Penjelasan: Ketentuan pada ayat int ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dad asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
  2. bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding,Pemohon tidak mengajukan data tambahan apa pun;
  3. bahwa data baru Pembukuan yang baru disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding seharusnya telah ada pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan dapat diajukan pada saat itu;
  4. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pengajuan keberatan dan harus mengabaikan berkas-berkas baru yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding manakala secara ternyata dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu pengajuan keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan;
bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut :
  1. bahwa pada saat importasi dan pengajuan keberatan, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung berupa pembukuan yang meliputi Buku Bank, Buku Persediaan, Faktur Penjualan, dan SPT Masa PPN Impor. Namun Pemohon Banding melampirkan dokumen tersebut pada lampiran bukti transaksi dalam sidang pemeriksaan; 
  2. bahwa bukti bayar berupa senilai USD 39.135 berbeda dengan nilai pabean pada PIB (USD39.100) 
  3. bahwa tidak terlampirnya invoice terkait transaksi yang ada;
  4. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimile, atau email) sehingga pembuktian proses penawaran harga sampai dengan ditetapkan harga transaksi antara supplier dan importir tidak dapat dilakukan; 
  5. bahwa Importir tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas Keberatan Pemohon Banding nomor KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1.
Lembar Penelitian Dan Penetapan Nilai Pabean; 
T.2.
PIB Pembanding; 
T.3.
Surat Nomor SR-336/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Tanggapan atas Bukti Transaksi;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding merasa penetapan Nilai Pabean yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat, bahwa benar 1 unit Land Rover/Range Rover Velar 2.0 AT (standar model & spesifikasi Singapore domestik market) barang tersebut dibeli dari Negara Asal sesuai dengan harga yang ada Invoice dan bukti pembelian barang seperti Quotation, Sales Order Contract, Invoice, Packing List, mutasi rekening giro pemilik barang, surat keterangan instruksi TT Bank, Bukti TT Bank, mutasi rekening supplier, BL, polis asuransi, copy PIB, E Billing DJBC, Invoice Jasa Impor dan Faktur Pajaknya, dan semua sudah dilampirkan sebagai data pendukung;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Tanggapan nomor: 002/CI-10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang pada intinya menyatakan:

bahwa Berdasarkan berkas impor dan bukti-bukti yang ada untuk persidangan, bahwa nilai Pabean atas barang yang dilmpor terkait adalah benar dan layak nilai Pabean tersebut, diterima.

bahwa Kami tambahkan 1 had sejak Tanggal 20 November 2018, INP diterbitkan KPU ditjen Bea & Cukai Tanjung Priok, kami sudah menyerahkan DNP beserta dokumen pendukung dan telah diterima oleh petugas Loket Penyerahan DNP di Gedung Induk Lantai dasar pada Tanggal 21 November 2018.

bahwa Dengan adanya proses persidangan ini untuk menerima keadilan yang seimbang, maim karni selalu berusaha untuk meneliti, mengumpulkan dan menyerahkan bukti pendukung yang valid dan terkait dengan barang impor-materi di persidangan ini, maka menurut pemohon banding setiap berkas pendukung yang berkaitan untuk barang impor-materi dipersidangan ini layak dan wajar sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim IX A, untuk dapat bijaksana memutuskan dengan seadil-adilnya.

bahwa Pada saat importasi dan penyerahan DNP kami telah lampirkan bukti bayar TT Bank sebagai pendukung kepada Petugas Bea & Cukai dan kami jelaskan pentbayaran barang impor dipersidangan ini USD 39.100,- + USD 35,- (untuk biaya OCBC sebagai Bank penerima negara tujuan, dibayarkan di Jakarta agar suplier menerima nilai USD 39.100,- penuh tanpa potongan, sesuai copy mutasi rekening suplier dan sebagai bukti yang telah diserahkan). Pembeli barang impor tersebut bernegosiasi harga langsung di lokasi supplier
 
bahwa Berdasarkan hal-hal keterangan diatas, pemohon banding yakin Majelis Hakim IX A dapat memahami lebih detail atas sengketa persidangan ini. Pemohon banding berharap Majelis Hakim yang mulia dapat menerima banding pemohon seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
 
bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1
Billing DJBC Nomor 620180100186720 tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp80.682.000,00; 
P.2
SPTNP Nomor SPTNP-026352/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 22 November 2017;
P.3
Keputusan Terbanding nomor KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018;
P.4
Surat Keberatan nomor 001/CI-XI/2017 tanggal 24 November 2017; 
P.5
PIB nomor 527524 tanggal 16 November 2017; 
P.6
Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Februari 2018;
P.7
Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0075749 tanggal 21 Februari 2018; 
P.8
Invoice nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017; 
P.9
Packing List nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017; 
P.10
Bill of Lading nomor EXP1711090-00 tanggal 13 November 2017;
P.11
Quotation dan Sales Order Contract
P.12
Aplikaasi Transfer; 
P.13
Brosur;
P.14
Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Februari 2018 (bermeterai);
P.15
Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0075749 tanggal 21 Februari 2018 (bermeterai);
P.16
Pakta Integritas; 
P.17
Billing DJBC Nomor 620180100186720 tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp80.682.000,00 (bermeterai); 
P.18
Bukti Penerimaan Negara tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp80.682.000,00 (bermeterai)
P.19
PIB nomor 527524 tanggal 16 November 2017 (bermeterai);
P.20
Schedule of Marine Cargo Policy (bermeterai);
P.21
Aplikasi transfer (bermeterai);
P.22
Statement of Account (bermeterai); 
P.23
SPPB (bermeterai); 
P.24
Transaction Journal (bermeterai); 
P.25
Bank Book (bermeterai); 
P.26
Rekening Giro (bermeterai); 
P.27
Faktor Pajak (bermeterai); 
P.28
INP (bermeterai) dan DNP (bermeterai);
P.29
Nomor Rangka dan Nomor Mesin (bermeterai);
P.30
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor (bermeterai);
P.31
Surat Tanggapan nomor : 002/CI-10/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017, jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, dengan nilai pabean sebesar CIF USD39,100.00;
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean untuk jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017, nilai pabean sebesar total CIF USD39,100.00 menjadi sebesar total CIF USD42,300.00 dengan alasan bahwa data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi maka atas PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 ditetapkan dengan Metode III Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD42.300,00;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 001/CI-03/2018 tanggal 08 Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan alasan bahwa barang dibeli dari Negara asal sesuai dengan harga yang ada di invoice dan bukti pembelian barang seperti Quotation, sales order contract, dan bukti TT bank;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD39,100.00 menjadi sebesar total CIF USD42,300.00 dengan alasan bahwa data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi maka atas PIB Nomor 527524 tanggal 16 November 2017 ditetapkan dengan Metode III Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD42.300,00;
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan: 
 
 
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; 
 
 
(2)
Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);
 
 
 
 
 
 
bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 
 
 
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 
 
 
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; 
 
 
 
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya; 
 
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan 
 
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;
 
 
 
 
 
 
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017 dengan menggunakan Metode Pengulangan Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel;

bahwa diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017 adalah Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec dari Nirvana Automobile Pte., Ltd. dengan total harga sebesar CNF USD39,100.00;

bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran melalui Bank OCBC tanggal 01 November 2017 sebesar USD39,135.00 untuk pembayaran Invoice nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017 dengan nama pengirim Andy Wijaya dan dengan tujuan nama: Nirvana Automobile Pte., Ltd.;
 
bahwa pada Invoice nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017 menyebutkan:
 
Ship To Importir
PT CI
Jl. Venesia Blok EB/16 Bukit Gading Mediterania Kalapa Gading, Jakarta 14240 Indonesia
Sold To 
Daniel Hermanto
Jl. Pulo Mas Timur II B / 2 Kayu Putih, Pulogadung Jakarta Timur, DKI Jakarta
bahwa terdapat tidak kesesuaian antara:
  • Pada Invoice nomor NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017, sebesar: USD39,100.00,
    Sedangkan pembayaran sebesar: USD39,135.00;
  • Nama Importir: PT CIatau Sold To: Daniel Hermanto,
    Sedangkan yang melakukan pembayaran: Andy Wijaya;
bahwa Terbanding telah menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018, nilai pabean atas PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017 dengan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel, telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017 sebesar CIF USD39,100.00 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding; 
 
MENIMBANG
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, yang tercantum dalam Invoice Nomor: NAM171005 tanggal 31 Oktober 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017 sebesar total CIF USD39,100.00 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017, jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, menjadi sebesar total CIF USD42,300.00; 
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 
 
MEMUTUSKAN
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-611/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT CI TerhadapPenetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-026352/NOTUL/KPUT/KPU.01/2017 tanggal 22 November 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 527524 tanggal 16 November 2017, jenis barang berupa Land Rover Range Rover Velar 2.0 AT VIN: SALYA2AX7JA705356 Eng No: 170515Y0115PT204 1998CC Singapore Spec, Negara asal Great Britain, menjadi sebesar total CIF USD42,300.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp80.682.000,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbandingdan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding: 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File