Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
9 Desember 2019 | View: 74
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
PPN
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya Dipungut Sendiri Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp6.786.977.991, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding
 
Menurut Terbanding
:
bahwa dasar hukum yang terkait dengan pokok sengketa menurut Terbanding adalah sebagai berikut:
  • Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
  • Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.53/1993 Tentang PPN Atas Jasa Broker (Pialang) Asuransi (Seri PPN-183)
  • Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
bahwa yang menjadi materi banding Pemohon Banding adalah koreksi hasil pemeriksaan pada Nilai Penyerahan Yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.786.977.991,00;
 
bahwa Pemohon Banding beroperasi dalam bidang penyediaan fasilitas pembiayaan kepada pelanggan atas pembelian kendaraan dan salah satu persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut adalah bahwa kendaraan yang dibiayai oleh Pemohon Banding harus diasuransikan kepada perusahaan yang ditunjuk atau melakukan kerjasama dengan Pemohon Banding;
 
bahwa pada saat proses pembiayaan pembelian kendaraan bermotor Pemohon Banding mengajukan asuransi atas kendaraan yang kemudian diproses perusahaan asuransi dan pada polis/sertifikat asuransi, nama Pemohon Banding tercantum bersama/qq pelanggan walaupun pembayaran premi tersebut merupakan beban pelanggan;
 
bahwa Pemohon Banding mendapatkan potongan premi dari total premi atas setiap penutupan asuransi oleh Pemohon Banding. Potongan premi asuransi tersebut tidak dikembalikan kepada pelanggan melainkan menjadi penghasilan Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundangan yang berlaku, diyakini bahwa pendapatan Pemohon Banding berupa Potongan Premi Asuransi, diperoleh atas kegiatan penyaluran penutupan asuransi, dengan kata lain adalah merupakan komisi sebagai agen atas penjualan asuransi yang terutang PPN;
 
bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2018 Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
  1. Pokok Sengketa
    Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
     
  2. Skema Transaksi Perusahaan Pembiayaan Konsumen
    bahwa secara umum skema transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen dapat digambarkan sebagai berikut:
     

 
  1. Transaksi Jasa Pembiayaan Konsumen

    bahwa pada dasarnya usaha utama Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen adalah dalam bidang Jasa Pembiayaan Konsumen/Leasing, proses dari pemberian jasa pembiayaan konsumen yang dilakukan Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut:
     
    1. Nasabah Jasa Pembiayaan Konsumen (Nasabah) dan Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen (Perusahaan Pembiayaan) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bersamaan dengan proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, juga dilakukan penandatanganan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia.
       
    2. Nasabah membayar Down Payment/Uang Muka yang dipersyaratkan/disepakati. (Uang muka yang dibayarkan biasanya terdiri dari pembayaran uang muka pembelian objek pembiayaan dan pembayaran premi asuransi).
       
    3. Perusahaan Pembiayaan melakukan pembayaran kepada Supplier (Dealer) untuk transaksi jual bell kendaraan yang menjadi objek pembiayaan konsumen.
       
    4. Perusahaan Pembiayaan membuat perjanjian penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi atas barang (kendaraan bermotor) yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen.
       
    5. Dealer atas permintaan Perusahaan Pembiayaan menyerahkan kendaraan berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Nasabah. (STNK dan BPKB biasanya sudah atas nama Nasabah);
       
    6. Dealer menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Perusahaan Pembiayaan untuk disimpan sebagai jaminan sampai pinjaman pembiayaan konsumen dinyatakan telah dilunasi oleh Nasabah;
       
  2. Transaksi Jasa Pemasaran/Perantara Asuransi

    bahwa disamping usaha utama Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen dalam bidang Jasa Pembiayaan Konsumen/Leasing, Perusahaan Jasa Pembiayaan Konsumen juga melakukan kegiatan jasa berupa pemasaraan/perantara asuransi sebagai berikut:
     
    1. Perusahaan Pembiayaan melakukan pengalihan resiko kepada pihak Perusahaan Asuransi dengan membuat perjanjian penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi atas objek perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan membayar premi penutupan asuransi kepada Perusahaan Asuransi;
       
    2. Perusahaan Pembiayaan mewajibkan Nasabah untuk mengasuransikan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan biasanya menawarkan kepada Nasabah nama/alternatif Perusahaan Asuransi yang dapat dipilih Nasabah.
       
    3. Nasabah membayar Premi Asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan, jumlah yang dibayarkan Nasabah selalu lebih besar daripada premi penutupan asuransi yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan kepada Perusahaan asuransi.

      Dalam hal ini sesuai KKP N.3.1 dinyatakan bahwa:
      "Wajib Pajak telah menentukan besaran penghasilan asuransi sebesar Rp11.597.250,- sementara hutang atau tanggungan kepada Perusahaan Asuransi adalah sebesar Rp7.812.500,00;
       
    4. Nasabah menerima polls asuransi dari Perusahaan Asuransi yang biasanya disampaikan melalui Perusahaan Pembiayaan;

bahwa sebagai gambaran penyerahan Jasa Pemasaran/Perantara Asuransi oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Perusahaan Asuransi adalah sebagai berikut:
 
Uraian
Nasabah
Dealer
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Asuransi
Bayar
Terima
Terima
Bayar
Penghasilan
Terima
Uang muka
(1,000)
1,000
 
(80)
20
80
Premi asuransi Diskon asuransi
 
 
 
 
 
 
(penghasilan selisih lebih premi)
 
 
 
 
 
 
Asuransi
(100)
 
100
 
 
 
bahwa dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan telah mengakui jumlah sebesar 20 sebagai pendapatan Perusahaan Pembiayaan;
 
  1. Ketentuan Terkait
     
    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
      1. Pasal 12 ayat (3)
      2. Penjelasan Pasal 12 ayat (3)
         
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
      1. Pasal 1 angka 1
      2. Pasal 1 angka 5
      3. Pasal 1 angka 6
      4. Pasal 1 angka 7
      5. Pasal 4 ayat (1) huruf c
      6. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c
      7. Pasal 4A ayat (3)
         
    3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
      1. Pasal 18
      2. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) huruf b
         
  2. Data dan Fakta

    bahwa dalam prakteknya Pemohon Banding merupakan perantara (pihak) yang melakukan pembelian aset (kendaraan) yang dibutuhkan oleh konsumen (perorangan atau perusahaan) menanggung pembiayaan atas kekurangan dana yang dimiliki oleh konsumen, dimana ini merupakan aktivitas normal perusahaan (Pemohon Banding) sebagai lembaga pembiayaan;

    bahwa dalam pembelian polis asuransi dari konsumen kepada perusahaan asuransi tidak dilakukan secara langsung oleh pihak konsumen dan perusahaan asuransi tetapi dengan perantara Pemohon Banding sebagai lembaga pembiayaan. Kondisi ini menjadikan Pemohon Banding pemberi jasa atau keagenan dari perusahaan asuransi dan jasa fasilitasi kepada konsumen;

    bahwa manfaat polis yang diterima atas pembelian dari konsumen ke perusahaan asuransi diakui Pemohon Banding hanya atas pembelian polls asuransi atas kendaraan (TLO/All Risk) yang manfaatnya hanya untuk konsumen, sedangkan kelaziman asuransi yang manfaat akan diterima oleh dua pihak (terdapat 2 jenis polis asuransi). Yang pertama adalah konsumen atas jaminan kecelakaan, kehilangan, kerusakan dan sebagainya. Yang kedua adalah Pemohon Banding sebagai pemilik piutang atas pinjaman dana yang diberikan kepada Pemohon Banding terkait kepemilikan aset (kendaraan) oleh konsumen, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki resiko atas piutang yang dimiliki. Dan atas kedua jenis polis asuransi tersebut dibayarkan oleh konsumen melalui Pemohon Banding;

    bahwa terkait pembayaran asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan melalui Pemohon Banding tidak dibayarkan sejumlah yang telah ditetapkan tetapi lebih kecil dan atas selisih pembayaran asuransi tersebut Pemohon Banding mencatat sebagai diskon asuransi;

    bahwa atas arus masuk bruto (kas masuk dari pembelian asuransi) atas manfaat ekonomi yang timbul terjadi karena aktivitas normal perusahaan (Pemohon Banding) dalam suatu periode yang mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas perusahaan;

    bahwa diskon premi asuransi atas pembelian polis asuransi oleh konsumen (perorangan atau korporasi) yang diberikan oleh perusahaan asuransi seharusnya menjadi hak pembeli (perorangan atau korporasi) bukan Pemohon Banding sebagai perantara;

    bahwa diskon premi asuransi atas pembelian asuransi seharusnya menjadi pengurang cicilan kredit (angsuran) konsumen, dalam transaksi yang terjadi pada Pemohon Banding. Diskon pembelian premi asuransi menjadi milik Pemohon Banding sebagai perantara. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari penghasilan Pemohon Banding atas aktivitas normal Pemohon Banding;
     
  3. Tanggapan Terbanding

    bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa perantara untuk menjual produkproduk asuransi dari perusahaan asuransi rekanan, dan atas jasa tersebut Pemohon Banding memperoleh imbalan berupa "diskon asuransi" atas premi yang dibayar oleh nasabah konsumen Pemohon Banding, yang seharusnya atas diskon premi tersebut adalah hak dari konsumen/nasabah Pemohon Banding;

    bahwa penyerahan jasa perantara yang dilakukan oleh Pemohon Banding seharusnya dikenakan PPN karena termasuk pengertian penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean;

    bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN yang telah jelas mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dimana jasa perantara asuransi tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN;

    bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 22 Oktober 2018 yang disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir Nomor: S-8226/PJ.07/2018 tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

    Dasar Hukum
    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Pasal 12 ayat (3) dan penjelasannya
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
    • Pasal 1 angka 1
    • Pasal 1 angka 5
    • Pasal 1 angka 6
    • Pasal 1 angka 7
    • Pasal 4 ayat (1) huruf c dan penjelasannya
    • Pasal 4A ayat (3)
    • Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d
    • Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor:
  • Pasal 4 angka (2)
  • Pasal 4 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • Pasal 1 angka 1
  • Pasal 4
  • Pasal 10 huruf b
Dasar Pertimbangan Lain
  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.53/1993 tentang PPN atas Jasa Broker (Pialang Asuransi)
  2. Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-903/PJ.5.1/1990 tentang Jasa Brokerage Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank:
  3. Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-19/PJ.313/2006 tentang Permohonan Penjelasan mengenai Pemotongan PPh Pasal 23 dan Perlakuan PPN atas Komisi kepada Bank.
  4. Ketentuan dan Syarat Umum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen:
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
  6. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-061D.0512013 tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014:
Tanggapan Terbanding
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian ke data transaksi bisnis Pemohon Banding, diketahui terdapat pendapatan yang berasal dari transaksi dengan perusahaan asuransi, dimana Pemohon Banding bertindak sebagai perantara/agen asuransi;
 
bahwa Terbanding berpendapat terdapat jasa yang diserahkan Pemohon Banding selaku perusahaan pembiayaan (penerima penghasilan) kepada perusahaan asuransi (yang memberikan penghasilan);
 
bahwa pendapat Terbanding di atas adalah berdasarkan substansi transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dan Perusahaan Asuransi serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai berikut:
 
  1. bahwa antara Pemohon Banding dan Perusahaan Asuransi terdapat perjanjian.
     
  2. Pemohon Banding menawarkan dan memberikan alternatif Perusahaan Asuransi yang dapat digunakan dan menjadi kewajiban Konsumen dalam perjanjian pembiayaan, yaitu Debitur (Konsumen) dengan biaya sendiri wajib mengansuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh kreditur.

    Dalam hal ini Pemohon Banding telah melakukan kegiatan atas nama Perusahaan Asuransi dengan menawarkan produk asuransi kendaraan bermotor kepada Debitur (Konsumen);
     
  3. bahwa atas kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding di atas, Perusahaan Asuransi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan klien (peserta asuransi), tanpa harus melakukan kegiatan penawaran sendiri;

    Dalam hal ini Pemohon Banding melakukan kegiatan sebagai perantara bagi Perusahaan Asuransi sehingga perusahaan asuransi mendapatkan klien yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan asuransi;
     
  4. bahwa faktanya dan sudah sewajarnya Pemohon Banding mendapatkan imbalan dari perusahaan asuransi dan dicatat sebagai pendapatan asuransi, yang menurut Pemohon Banding adalah diskon/potongan premi asuransi;
     
  5. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPN diatur bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
     
  6. Atas dasar uraian tersebut pada butir 1) s.d 5) di atas, substansi transaksi antara Pemohon Banding dan Perusahaan Asuransi telah memenuhi unsur jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN, yaitu adanya kegiatan berdasarkan perikatan/perjanjian yang menyebabkan perusahaan asuransi mendapatkan kemudahan mendapatkan klien;
bahwa Terbanding berpendapat bahwa jasa (kegiatan sebagai perantara perusahaan asuransi) yang dilakukan Pemohon Banding merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU PPN, karena Jasa Perantara tidak termasuk dalam Jenis jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN;
 
bahwa Terbanding berpendapat bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding, adalah merupakan objek PPN dan terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN, diatur bahwa:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
  1. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
bahwa pendapat Terbanding sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan beberapa penegasan Direktur Jenderal Pajak baik dalam Surat Edaran maupun Surat Penegasan serta sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 
  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.53/1993 tentang PPN atas Jasa Broker (Pialang Asuransi);
    1. Perusahaan Broker (Pialang) Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
    2. Status dan fungsi Pengusaha Broker (Pialang) Asuransi bukan merupakan Pengusaha Jasa Perasuransian. Pengusaha Broker (Pialang) Asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak karena jasa yang diserahkannya merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN;
bahwa dalam hal ini kegiatan penutupan asuransi yang dilakukan Pemohon Banding sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Broker (Pialang) Asuransi sebagaiman dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak di atas;
 
  1. Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-903/PJ.5.1/1990 tentang Jasa Brokerage Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank:
    Jasa Brokerage (pialang, makelar) merupakan bagian dari kegiatan PT. MC sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menurut Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 butir 3 huruf j, termasuk Jasa Perusahaan dan Jasa Perdagangan, sehingga atas penyerahan Jasa Brokerage terutang PPN;

    bahwa dalam hal ini Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pembiayaan juga melakukan kegiatan jasa brokerage (keperantaraan) sebagai bagian dari kegiatan usahanya;
     
  2. Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-19/PJ.313/2006:
    Komisi yang diterima oleh Bank dari PT ACA merupakan imbalan atas jasa perantara/keagenan/broker yang diserahkan Bank kepada PT ACA. Oleh karena itu, atas komisi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai penggantian yaitu komisi/imbalan yang diterima oleh Bank;

    bahwa dalam hal ini Pemohon Banding sebagai perusahaan pembiayaan juga mendapatkan imbalan atas jasa perantara/keagenan/broker dari perusahaan asuransi, yang menurut Pemohon Banding merupakan diskon/potongan premi asuransi;
     
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/SEOJK.05/2016:
    Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan terdiri dari (antara lain):

    Pendapatan Asuransi;

    bahwa berdasarkan SE OJK ini, pendapatan dari perusahaan asuransi yang diterima Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pembiayaan adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan tanpa harus memperoleh ijin penyelenggaraan kegiatan lain di luar kegiatan pembiayaan;

    bahwa terkait argumen Pemohon Banding bahwa berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Pemohon Banding adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Konsumen, tidak terdapat unsur bahwa Pemohon Banding bertindak sebagai perantara dan memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, serta Pemohon Banding tidak memiliki ijin Menteri Keuangan untuk melakukan usaha perasuransian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Usaha Perasuransian, dapat Terbanding sampaikan sanggahan dan penjelasan sebagai berikut:
     
    1. Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan dan kegiatan usaha yang dilakukan, Pemohon Banding adalah benar perusahaan pembiayaan dan bukan usaha perasuransian;

      bahwa dalam hal ini Terbanding tidak pernah menyatakan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan perasuransian, sehingga argumen bahwa Pemohon Banding tidak memiliki ijin usaha perasuransian tidak relevan dengan pokok sengketa;
       
    2. Argumen Pemohon Banding bahwa tidak terdapat unsur Pemohon Banding bertindak sebagai perantara dan memberikan jasa keperantaraan sudah Terbanding sanggah dalam uraian butir 2 di atas;

      bahwa dalam uraian butir 2 di atas jelas bahwa Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pembiayaan juga melakukan kegiatan jasa untuk kepentingan Perusahaan Asuransi dalam menawarkan produk asuransi kendaraan bermotor kepada konsumen (debitur) Pembiayaan. Dalam hal ini Pemohon Banding bertindak atas nama perusahaan asuransi dan memberikan kemudahan bagi perusahaan asuransi untuk mendapat klien (peserta asuransi) yang juga merupakan debitur perusahaan pembiayaan;

      Dengan demikian secara substansial, terdapat transaksi berupa penyerahan jasa keperantaraan yang diserahkan Pemohon Banding kepada Perusahaan Asuransi;
       
    3. Kegiatan penyerahan jasa keperantaraan yang dilakukan Pemohon Banding sebagai bagian dari Jasa Pembiayaan Konsumen adalah sesuatu yang wajar dan tidak memerlukan ijin usaha khusus serta dapat dibenarkan berdasarkan SE OJK sebagaiman telah Terbanding uraikan dalam penjelasan butir 5 di atas;

      bahwa berdasarkan SE OJK Nomor 1/SEOJK.05/2016, jelas diatur bahwa Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan terdiri dari (antara lain): Pendapatan Asuransi;
 
bahwa terkait argumen Pemohon Banding bahwa tidak terdapat jasa yang dilakukan Pemohon Banding kepada Perusahaan Asuransi, karena pada dasarnya Pemohon Banding adalah pihak Tertanggung dan hanya menerima diskon/potongan premi sebagai pengurang jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi, dapat Terbanding sampaikan sanggahan dan penjelasan sebagai berikut:
 
  1. Berdasarkan persyaratan umum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen jelas diatur beberapa poin sebagai berikut:
    1. Hak kepemilikan atas kendaraan bermotor ada pada debitur;
    2. Debitur dengan biaya sendiri wajib mengansuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh kreditur;
       
  2. Berdasarkan Lampiran I SE OJK Nomor SE-06/D.05/2013 secara jelas diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
    1. Komisi adalah komponen biaya akuisisi yang menjadi hak agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi atau bank atau perusahaan pembiayaan sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan;
    2. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan diskon kepada tertanggung langsung;
    3. Pemberian diskon hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya;
       
  3. Atas dasar uraian tersebut pada butir 1) dan 2) di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
     
    1. Pemohon Banding sebagai Perusahaan Pembiayaan (selaku Kreditur) bukan merupakan Pemegang Polis atau Tertanggung Langsung dalam transaksi asuransi antara Debitur (Konsumen) dan Perusahaan Asuransi;

      Dalam perjanjian pembiayaan jelas dinyatakan bahwa hak kepemilikan atas kendaraan bermotor ada pada Debitur dan Debitur dengan biaya sendiri wajib mengansuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi. Dengan demikian Debitur (Konsumen Pembiayaan) adalah sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung Langsung;

      bahwa pencantuman nama Pemohon Banding (Kreditur) qq Nasabah (Debitur) balk dalam polis maupun perjanjian asuransi adalah terkait jaminan berdasarkan Akta Fiducia, yang memberikan hak kepada Pemohon Banding untuk mengambil alih kepemilikan kendaraan dan menerima uang pertanggungan asuransi dalam hal-hal tertentu, misalnya Debitur cidera janji, mobil hilang, dll

      Perjanjian Jaminan berdasarkan Akta Fiducia adalah semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang Debitur kepada Kreditur selama masa pembiayaan;
       
    2. Pemohon Banding menerima pendapatan dari perusahaan asuransi berupa komisi yang merupakan bagian dari Biaya Akuisisi adalah sebagai imbalan dari jasa keperantaraan yang telah diberikan. Dengan demikian argumen Pemohon Banding bahwa pendapatan yang diterima Pemohon Banding adalah berupa diskon/potongan atas premi yang seharusnya dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi adalah tidak benar;

      Ketidakbenaran argumen Pemohon Banding di atas juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I SE OJK Nomor SE-06/D.05/2013, bahwa perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan diskon kepada tertanggung Iangsung dan Pemberian diskon hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan yang periode sebelumnya tidak terdapat klaim;

      Dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa pendapatan dari perusahaan asuransi adalah diskon/potongan atas premi tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar;
       
bahwa terkait argumen Pemohon Banding mengenai penerapan PMK Nomor 74/PMK.010/2007 Pasal 4 ayat (2), dimana Pemohon Banding sebagai Pihak Tertanggung berhak mendapatkan diskon atas premi yang dibayarkan kepada Pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi), adalah pernyataan dan pendapat Pemohon Banding sendiri dan bukan bunyi dari Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 74/PM K.010/2007;
 
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 74/PMK.010/2007 diatur bahwa:
Perusahaan asuransi umum dapat membebankan Biaya Akuisisi selain komisi dalam bentuk pemberian diskon, bonus, hadiah, atau manfaat lain kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Pemegang Polis, atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan bisnis;
 
bahwa terkait Pasal 4 ayat (2) ini dan dikaitkan dengan Lampiran I SE OJK Nomor SE-06/D.05/2013 Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  • Bahwa Pemohon Banding bukan pemegang polis dan Tertanggung langsung sehingga tidak berhak mendapatkan diskon;
  • Pemohon Banding selaku perusahaan pembiayaan, adalah pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan bisnis perusahaan asuransi sehingga berhak mendapat imbalan berupa bonus, hadiah, atau manfaat lain;
  • Dalam hal ini, penyebutan diskon untuk pendapatan Pemohon Banding dari perusahaan asuransi bukanlah diskon atas premi yang seharusnya hanya diterima debitur selaku pembayar dan sekaligus penanggung premi serta dalam hal perpanjangan peserta asuransi;
bahwa dengan demikian secara substansi bahwa jasa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, broker (pialang) asuransi, dan pihak ketiga lainnya baik yang bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan perusahaan asuransi, tidak terdapat perbedaan jenis jasa yang dilakukan. Pada dasarnya jasa tersebut adalah jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I SE OJK Nomor SE-06/D.05/2013;
 
bahwa Terutang atau tidak Terutang PPN atas suatu jasa tidak ditentukan berdasarkan nama jasa atau istilah dari pendapatan yang diterima. Terutang atau tidak terutang PPN atas suatu jasa ditentukan dari substansi transaksi atau jasa yang dilakukan apakah termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) atau tidak;
 
bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN yang telah jelas mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dimana jasa perantara asuransi tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN;
 
bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, Terbanding sampaikan Putusan Banding atas kasus yang serupa atas nama Pemohon Banding (Pemohon Banding) yang terjadi di Pengadilan Pajak yaitu:
  1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90067/PP/M.IVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 12 Desember 2017 atas nama Pemohon Banding
  2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90068/PP/M.IVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 12 Desember 2017 atas nama Pemohon Banding
  3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90071/PP/M.IVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 12 Desember 2017 atas nama Pemohon Banding;
bahwa putusan tersebut di atas telah menolak banding Pemohon Banding atas koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa Jasa Penunjang Asuransi.
 
Beberapa pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa dimaksud adalah sebagai berikut:
  • bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa memang benar lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, namun terbatas pada penghasilan/penyerahan yang berkaitan dengan kegiatan pokok pembiayaan konsumen;
  • bahwa tentang penghasilan yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, Majelis melihat pada Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e dimana dinyatakan bahwa jasa asuransi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kegiatan asuransi dan konsultan asuransi. Dengan pemakaian kata "seperti", maka jasa penunjang asuransi tidak terbatas pada agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi, namun semua kegiatan penunjang asuransi termasuk kegiatan menunjuk dan menyetujui perusahaan asuransi;
bahwa sebagai bahan pertimbangan Iainnya, Pemohon Banding atas kemauan sendiri telah melakukan pemungutan PPN terkait jasa penunjang asuransi yang dilakukan Pemohon Banding, dan melaporkannya dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober, Nopember, Desember 2014;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa Jasa Penunjang Asuransi sebesar Rp6.786.977.991,00 telah sesuai data dan ketentuan yang berlaku;
 
Simpulan dan Usul
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00271/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00059/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim XV.A untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00271/KEBMPJ.20/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00059/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014;
 
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.786.977.991,00 yang tidak disetujui oleh Terbanding;
 
bahwa Dasar Hukum yang digunakan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
  • Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 (“UU PPN”);
  • Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Perasuransian (“UU No.2”);
  • Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (“Perpres-9”);
  • Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 86 Tahun 2006 tentang Perusahan Pembiayaan (“PMK-86”);
  • Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
  • Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK-29”);
  • Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 (“SE-06”);
  • Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-380/NB.211/2014;
bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah memberikan jasa pembiayaan atas transaksi kendaraan bermotor antara konsumen dengan dealer yang diikat dalam Perjanjian Fidusia dan Penutupan Polis Asuransi;
 
bahwa dalam perjanjian penutupan asuransi yang Pemohon Banding lakukan hanya terdiri dari dua pihak yaitu antara Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan Tertanggung (Pemohon Banding) dan tidak ada unsur bahwa Pemohon Banding bertindak sebagai perantara dan memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi karena pada kenyataannya juga Pemohon Banding tidak memiliki Ijin Menteri Keuangan untuk melakukan usaha perasuransian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Nomor 2) tentang Usaha Peransuransian;
 
bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan apapun diluar jasa pembiayaan (seperti jasa pialang ataupun agen Asuransi karena ijin usaha Pemohon Banding adalah jelas hanya perusahaan pembiayaan dan Pemohon Banding adalah jelas sebagai tertanggung asuransi);
 
bahwa pendapatan dalam bentuk diskon asuransi bukanlah berasal dari jasa kena pajak dalam bentuk pialang atau agen asuransi dan jelas bukan timbul di dalam ruang lingkup usaha Pemohon Banding karena ijin usaha Pemohon Banding adalah perusahaan pembiayaan sehingga dua dari tiga persyaratan mendasar di dalam Pasal 4 huruf c UU PPN sama sekali tidak terpenuhi sehingga secara hukum tidak ada Pajak Pertambahan Nilai terhutang;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 10 September 2018, penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2018 yang disempurnakan dengan Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding menambahkan penjelasan terkait pernyataan Pemohon Banding sebagai Tertanggung dalam Polis Asuransi sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding membuat Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Sesuai dengan akad kredit antara Pemohon Banding dan Debitur, pemilik barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan dan menjadi objek pertanggungan asuransi adalah penerima fidusia (Pemohon Banding), sehingga dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dinyatakan bahwa Pemohon Banding sebagai Tertanggung yaitu pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu objek yang diasuransikan tersebut;
 
bahwa dalam Perjanjian Asuransi antara Pemohon Banding dan Perusahaan Asuransi (misalnya PT PPI) nomor 057/PKS/PPI-KITAF/III/2013 pada Pasal 2 sudah dijelaskan definisi dari Tertanggung sebagai berikut:
"Tertanggung adalah PIHAK PERTAMA (Pemohon Banding) dan/atau PIHAK PERTAMA QQ Debitur yang membeli kendaraan bermotor baru ataupun bekas pakai dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PIHAK PERTAMA, dan mempunyai kepentingan terhadap suatu obyek pertanggungan dan telah menutup asuransi/mempertanggungkan obyeknya, dimana pihak tersebut namanya tercantum dalam Polis";
 
bahwa Pemohon Banding juga menambahkan penjelasan terkait bahwa Pemohon Banding bukan Pialang Asuransi Melainkan Sebagai Tertanggung, sebagai berikut:
 
bahwa sesuai dengan SE-06, Pemohon Banding dalam hal ini bukanlah Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, dan/atau Perusahaan Pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, hal ini dikarenakan sebenarnya Pemohon Banding adalah pihak tertanggung sesuai dalam polis asuransi. Dalam polis tersebut pihak tertanggung adalah Pemohon Banding q.q. Nasabah, sehingga tidak mungkin pihak tertanggung memberikan jasa kepada perusahaan asuransi;
 
bahwa arti q.q. tersebut juga menandakan bahwa Pemohon Banding membeli jasa asuransi tersebut dan juga merupakan pihak tertanggung atas polis asuransi tersebut, yaitu hak kepemilikan atas kendaraan bermotor adalah di tangan Pemohon Banding sampai dengan kewajiban nasabah selesai;
 
Contoh alur jurnal transaksi Pemohon Banding
 
bahwa bersamaan dengan ini Pemohon Banding menyampaikan contoh alur transaksi Pemberian Kredit atas Nama debitur Yusnita Febriati dengan nomor kontrak 40101140143 dengan total hutang pokok sebesar Rp121.764.000,00 dengan detail sebagai berikut:
 
Deskripsi
Nilai (Rp)
Remarks
Harga Mobil Awal
146.000.000
A
Uang Muka
(43.800.000)
B
Premi Asuransi
19.564.000
C
Total Hutang Pokok
121.764.000
D = A + B + C
bahwa sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 40101140143 total hutang sebesar Rp175.650.000,00 (pokok Rp121.764.000,00 dan bunga Rp53.886.000,00) dengan termin 60 (enam puluh) bulan dan angsuran per bulan sebesar Rp2.927.500,00 Perjanjian kredit ini di danai dengan metode joint finance antara Pemohon Banding dan Bank CIMB Niaga ("Bank"). Porsi pendanaan Pemohon Banding sebesar 1% dan Bank sebesar 99%;
 
bahwa sesuai dengan contoh perjanjian pembiayaan yang disampaikan Pemohon Banding atas nama Yusnita Febriati, debitur mengakui total jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp175.650.000,00 dengan detail sebagai berikut:
 
Deskripsi
Nilai (Rp)
Remarks
Harga Mobil Awal
146.000.000
A
Uang Muka
(43.800.000)
B
Premi Asuransi
19.564.000
C
Bunga
53.886.000
D
Total Hutang Pokok
175.650.000
E = A + B + C + D
bahwa berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa total hutang debitur adalah sebesar Rp175.650.000. Termasuk didalamnya premi asuransi;
 
bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding diatas, bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan cara asuransi kredit. Hal ini sesuai dengan perjanjian pembiayaan/fidusia yang di tandatangani oleh debitur dan Pemohon banding bahwa harga barang/mobil yang dikreditkan tersebut wajib diasuransikan;
 
bahwa dengan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa Harga barang yang dimaksud adalah harga mobil yang dipilih oleh debitur sebesar Rp146.000.000, sedangkan total hutang pokok yang merupakan komponen pembiayaan konsumen Pemohon Banding merupakan akumulasi dari beberapa komponen yang telah Pemohon Banding jelaskan diatas yaitu sebesar Rp175.650.000,00;
 
bahwa pada saat pencatatan jurnal pertama kali, Pemohon Banding membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:
 
Jurnal awal pembentuan kredit nomor 40101140143:
 
Tanggal
Nomor Akun
Nama Akun
Debit
(Rp)
Kredit
(Rp)
Remarks
28/03/2014
KIT/401/110310725-00-00000
DEFR LOAN AR CF - TRANS COST - JF PROVISI
602.732
 
Provisi sebesar 0,5% dari Hutang
Pokok
28/03/2014
KIT/401/110310001-00-00000
RECEIVABLE - CF
1.756.500
 
Pokok Hutang Debitur dicatat Pemohon Banding ((1% * total Hutang Pokok) + (1% * total bunga))
28/03/2014
KIT/401/110410010-00-00000
OTHER RECEIVABLES - JF 99% BANK
120.546.360
 
Pokok Hutang Debitur dicatat Bank (99% * total Hutang Pokok)
28/03/2014
KIT/401/110310710-00-00000
DEFR LOAN AR CF - TRANS COST - SALES REFUND
2.904.346
 
 
28/03/2014
KIT/401/110310720-00-00000
DEFR LOAN AR CF - TRANS COST - RFND INTR DLR
824.874
 
 
28/03/2014
KIT/401/210410007-00-
00000
ACCOUNTS PAYABLE - DEALERS - CR REAL
 
102.617.272
Hutang Kepada Dealer
28/03/2014
KIT/401/110310003-00-00000
UNEARNED REVENUE - CF
 
538.860
Total Pendapatan Bunga Pemohon Banding (1% * total bunga)
28/03/2014
KIT/401/210410014-00-
00000
ACCOUNTS PAYABLE -
JF PROVISION BANK
 
602.732
 
28/03/2014
KIT/401/110310740-00-00000
DEFR LOAN AR CF - YIELD ENHANCE - ADMIN FEE
 
900.000
 
28/03/2014
KIT/401/210410018-00-00000
ACCOUNTS PAYABLE - NOTARY FEE
 
550.000
 
28/03/2014
KIT/401/210410004-00-00000
ACCOUNTS PAYABLE - INSURANCE
 
14.694.525
Hutang Premi
Asu-ransi pd Perusaha-an Asuransi
28/03/2014
KIT/401/210610002-00-00000
TAX PAYABLE - ART. 23
 
39.128
 
28/03/2014
KIT/401/210410006-00-00000
ACCOUNTS PAYABLE - DEALERS - INSURANCE
 
1.719.636
Komisi ke Dealer
28/03/2014
KIT/401/210610001-00-00000
TAX PAYABLE - ART. 21
 
53.185
 
28/03/2014
KIT/401/410410001-00-00000
GAIN (LOSS) ON INSUR. FRM C/R
 
4.919.475
Diskon atas Premi asuransi
      126.634.812 126.634.812  
bahwa pemberian Kredit atas nama Yusnita diberikan dengan menggunakan pendanaan joint finance antara Pemohon Banding dengan Bank dengan komposisi penempatan dana dari Pemohon Banding sebesar 1% dan Bank sebesar 99%. Piutang Bank sebesar Rp120.546.360,00 yang dicatat pada akun OTHER RECEIVABLES - JF 99% BANK akan di reverse pada chart yang sama dengan pembukaan aplikasi kredit, dengan jurnal pencatatan sebagai berikut:
 
Tanggal
Nomor Akun
Nama Akun
Debit (IDR)
Kredit (IDR)
28/03/2014
KIT/401/110120211-00-00000
CIMB NIAGA JF ACTIVE 237-01-00243-00-6
120.546.360
 
28/03/2014
KIT/401/110410010-00-00000
OTHER RECEIVABLES - JF 99% BANK
 
120.546.360
bahwa berdasarkan pencatatan jurnal diatas maka nilai piutang yang dicatat oleh Pemohon Banding hanya dari pendanaan yang ditempatkan oleh Pemohon Banding. Dengan penjelasan tersebut, berikut adalah komposisi pengakuan Piutang atas Kredit Nomor 40101140143:
 
Deskripsi
Nilai (Rp)
Remarks
Piutang Pemohon Banding
1.756.500
a
Piutang Bank
120.546.360
b
Total Piutang
122.302.860
c = a+b
Total Hutang Debitur
121.764.000
d
Pendapatan Bunga porsi Pemohon Banding
538.860
e = c-d
bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat selisih Rp538.860 yang merupakan selisih rate beban bunga yang diberikan Bank kepada Pemohon Banding dan rate yang diberikan Pemohon Banding kepada debitur. Atas selisih tersebut dimasukkan dalam akun RECEIVABLE - CF yang diakui pendapatannya secara amortisasi;
 
bahwa kemudian berdasarkan polis asuransi Pemohon Banding QQ Debitur dengan Perusahaan Asuransi besarnya premi yang disetujui sebesar Rp19.556.700,00 Pada praktik yang terjadi, debitur memiliki hak penuh untuk memilih perusahaan asuransi dan jenis asuransi yang diinginkan. Berikut adalah detail polis asuransi yang disetujui:
 
Nomor Polis
:
0101021401649
Nama Tertanggung
:
KIAF, PT - CAB. SUNTER QQ YUSNITA FEBRIATI
Alamat Tertanggung
:
KOMPLEKS PURI MUTIARA BLOK A NO 105 SUNTER AGUNG, JAKARTA 14360
Jangka Waktu Pertanggungan
:
Dari tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2019 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana polis diterbitkan
Kondisi Pertanggungan
Suku Premi
Harga Pertanggungan
Resiko Sendiri
Jumlah Premi
Jaminan Pokok
- Comprehensive
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprehensive 2.5%
* Derek 0.5%
2015 - 2016
 
3.78000% pa
 
IDR116.800.000,00
 
IDR4.415.040,00
2016 - 2017
 
 
 
3.78000% pa
Comprehensive: Rp300.000,-
tiap-tiap kejadian
IDR102.200.000,00
 
 
 
IDR3.863.160,00
2017 - 2018
 
 
 
3.78000% pa
Comprehensive: Rp300.000,-
tiap-tiap kejadian
IDR94.900.000,00
 
 
 
IDR3.587.220,00
2018 - 2019
 
 
 
3.78000% pa
Comprehensive: Rp300.000,-
tiap-tiap kejadian
IDR87.600.000,00
 
 
 
IDR3.311.280,00
2014 - 2015
 
 
 
3.00000% pa
Comprehensive: Rp300.000,-
tiap-tiap kejadian
IDR145.000.000,00
 
 
 
IDR4.380.000,00
 
 
Comprehensive: Rp300.000,-
tiap-tiap kejadian
 
 
 
 
Total Premi
IDR19.566.700,00
bahwa dalam jurnal awal pemberian kredit diatas, nilai premi asuransi yang catat oleh Pemohon Banding sebesar sebesar Rp19.614.000,00 (terdiri atas total premi sebesar Rp19.556.700,00 dan biaya administrasi polis sebesar Rp57.300,00). Premi tersebut merupakan total kewajiban kepada perusahaan asuransi sebesar Rp14.694.525,00 (dicatat dalam akun Account Payable - Insurance) dan Nilai pendapatan atas diskon asuransi sebesar Rp4.919.475,00 (dicatat dalam akun Gain/Loss) on Insur. Frm C/R);
 
bahwa sesuai dengan Lampiran I SE-06/D.05/2013 Romawi III no.3 menyatakan bahwa:
"Besarnya biaya akuisisi secara akumulatif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum;
 
bahwa dalam S-OJK: S-380/NB.211/2014 dinyatakan bahwa Perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dapat membebankan biaya akuisisi yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai diskon dengan biaya akuisisi adalah maksimum 25% dari tarif premi bruto;
 
bahwa dalam hal penentuan besarnya pendapatan diskon premi asuransi yang diakui oleh Pemohon Banding berdasarkan tarif maksimum diskon asuransi sebesar 25% dari tarif bruto premi. Sesuai dengan contoh diatas besaran pendapatan diskon asuransi adalah Rp4.919.475,00 yang merupakan 25% (4.919.475/19.556.700) dari premi asuransi pada perjanjian yang sebesar Rp19.556.700,00 Berikut juga Pemohon Banding lampirkan contoh perjanjian tarif asuransi Pemohon Banding dengan salah satu rekanan Perusahaan Asuransi Pemohon Banding sebagai batas atas dari tarif asuransi kendaraan bermotor;
 
bahwa atas besarnya diskon atas premi asuransi sebesar Rp4.919.475,00 sudah langsung diakui sebagai pendapatan pada saat Pemohon Banding mencatat jurnal awal pembentukan kredit (mohon merujuk pada Jurnal Awal Pembentuan Kredit Nomor 40101140143). Besarnya nilai pendapatan tersebut sudah dapat ditentukan terlebih dahulu walaupun tagihan dari Perusahaan Asuransi kepada Pemohon Banding setelah premi asuransi tersebut disetujui;
 
bahwa berikut adalah jurnal entri atas pengakuan pendapatan dan pembayaran cicilan dari debitur:
 
Jurnal Pembayaran Cicilan
Tanggal
Nomor Akun
Nama Akun
Debit (IDR)
Kredit (IDR)
30/04/2014
KIT/401/110120206-00-00000
CIMB NIAGA JF ACTIVE 237-01-00243-00-6
3.000.000
 
30/04/2014
KIT/401/110310001-00-00000
RECEIVABLE - CF
 
27.500
30/04/2014
KIT/401/210410011-00-00000
ACCOUNT PAYABLE - JF
 
2.972.500
Jurnal Pengakuan Pendapatan Bunga
Tanggal
Nomor Akun
Nama Akun
Debit (IDR)
Kredit (IDR)
28/04/2014
KIT/401/110310003-00-00000
UNEARNED REVENUE - CF
13.680
 
30/04/2014
KIT/401/110310003-00-00000
UNEARNED REVENUE - CF
1.553
 
28/04/2014
KIT/401/410110001-00-00000
UNEARNED REVENUE - CF
 
13.680
30/04/2014
KIT/401/410110001-00-00000
UNEARNED REVENUE - CF
 
1.553
bahwa berdasarkan jurnal tersebut, terdapat pemisahan pengakuan pada saat Pemohon Banding menerima pembayaran cicilan dari debitur ("Jurnal Pembayaran Cicilan") dan besarnya pendapatan bunga yang diakui oleh Pemohon Banding ("Jurnal Pengakuan Pendapatan"). Besarnya pendapatan bunga yang diakui oleh Pemohon Banding hanya sebesar porsi pendanaan yang ditempatkan pada perjanjian kredit ini;
 
bahwa atas polis asuransi yang disetujui, perusahaan asuransi akan menerbitkan tagihan atas seluruh nasabah Pemohon Banding atas perusahaan asuransi yang sama. Sesuai dengan contoh diatas, Pemohon Banding menerima tagihan nomor 0001/09/2014/KW dari PT. AMM Tbk. tertanggal 18 September 2014 yang menagihkan nilai besaran premi sebesar Rp19.556.700,00 dengan diskon sebesar Rp4.862.175,00 sehingga nilai bersih tagihan tersebut sebesar Rp14.694.525,00 Lebih lanjut, atas tagihan tersebut telah Pemohon Banding bayar pada tanggal 30 September yang tercatat dalam jurnal dibawah:
 
Tanggal
Nomor Akun
Nama Akun
Debit (IDR)
Kredit
(IDR)
30/09/2014
KIT/401/210410004-00-00000
ACCOUNT PAYABLE - INSURANCE
5.721.948
 
30/09/2014
KIT/401/210410004-00-00000
ACCOUNT PAYABLE - INSURANCE - CF
3.213.563
 
30/09/2014
KIT/401/110120104-00-00000
ACCOUNT PAYABLE - INSURANCE
14.694.525
 
30/09/2014
KIT/999/110120104-00-00000
BCA OPS HO 00530-13047
 
23.630.036
bahwa berdasarkan alur jurnal transaksi diatas, tercermin bahwa total pembiayaan merupakan gabungan dari nilai kendaraan ditambah dengan premi asuransi. Tidak tersedianya akun biaya premi asuransi oleh Pemohon Banding dikarenakan polis asuransi tersebut adalah bagian dari perjanjian kredit antara Pemohon Banding dan debitur, akan tetapi besarnya nilai premi asuransi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding tercermin dari contoh jurnal Pembayaran Premi Asuransi diatas;
 
bahwa dengan penjelasan diatas, maka pendapatan premi asuransi yang diterima oleh Pemohon Banding memang merupakan bagian dari pendapatan jasa pembiayaan yang termasuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
 
Pemohon Banding dapat mengajukan klaim Polis Asuransi
 
bahwa seluruh polis asuransi yang disetujui antara Pemohon Banding QQ Debitur dengan Perusahaan Asuransi berdasarkan kondisi pertanggungan gabungan/comprehensive. Dalam kondisi pertanggungan gabungan adalah kondisi pertanggungan yang menjamin resiko akibat kerugian sebagian (Partial Loss), dan kerugian total (Total Loss);
 
bahwa dalam hal terjadi kerugian sebagian, maka pembayaran ganti rugi akan dilakukan secara langsung melalui bengkel rekanan yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi, sedangkan dalam hal terjadi kerugian total loss yang dijamin, maka pembayaran ganti rugi akan dilakukansecara langsung kepada Pemohon Banding untuk kemudian diteruskan oleh Pemohon Banding kepada Debitur;
 
bahwa prosedur klaim hanya dapat dilaksanakan apabila pihak tertanggung melaksanakan prosedur yang sudah disetujui oleh Tertanggung dan Penanggung. Sesuai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadinya proses klaim atas polis asuransi, pihak yang dapat melakukan klaim adalah Pihak Tertanggung dimana sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding merupakan tertanggung dalam polis Asuransi ini;
 
bahwa Pemohon Banding ingin mempertegas Kepastian Hukum bahwa Potongan/Diskon Premi Asuransi telah di putus oleh Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dengan hasil tidak terutang PPN;
 
bahwa atas pendapatan premi diskon asuransi sebenarnya merupakan satu kesatuan pendapatan yang diterima oleh Pemohon Banding yang sehubungan dengan pendapatan jasa pembiayaan yang diberikan kepada debitur;
 
bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPN dijelaskan bahwa pendapatan yang sehubungan dengan jasa keuangan merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding harus dibatalkan;
 
Menurut Majelis
:
Menimbang:
bahwa sengketa a quo sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:
 
Dasar Koreksi Terbanding:
bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan jasa perantara untuk menjual produk-produk asuransi dari perusahaan asuransi rekanan, dan atas jasa tersebut Pemohon Banding memperoleh imbalan berupa "diskon asuransi" atas premi yang dibayar oleh nasabah konsumen Pemohon Banding, yang seharusnya atas diskon premi tersebut adalah hak dari konsumen/nasabah Pemohon Banding. Penyerahan jasa perantara yang dilakukan oleh Pemohon Banding seharusnya dikenakan PPN karena termasuk pengertian penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN yang telah jelas mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dimana jasa perantara asuransi tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN;
 
Alasan Banding Pemohon Banding:
bahwa Pemohon Banding Tidak Melakukan Jasa Perantara atau Pialang Asuransi, karena berdasarkan perjanjian penutupan asuransi hanya terdiri dari dua pihak yaitu antara Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan Tertanggung (Pemohon Banding) dan tidak ada unsur bahwa Pemohon Banding yang bertindak sebagai perantara dan memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi karena pada kenyataannya juga Pemohon Banding tidak memiliki Ijin Menteri Keuangan untuk melakukan usaha perasuransian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 (UU No.2) tentang Usaha Perasuransian;
 
bahwa berdasarkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas, sengketa a quo adalah sengketa pembuktian dan yuridis;
 
Menimbang:
bahwa untuk membuktikan dalilnya, Terbanding mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Pemohon Banding mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39;
 
Menimbang:
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan Para Pihak di persidangan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:
 
  1. bahwa Pemohon Banding menawarkan dan memberikan alternatif Perusahaan Asuransi yang dapat digunakan dan menjadi kewajiban Konsumen dalam perjanjian pembiayaan, yaitu Debitur (Konsumen) dengan biaya sendiri wajib mengasuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh kreditur. Dalam hal ini Pemohon Banding telah melakukan kegiatan atas nama Perusahaan Asuransi dengan menawarkan produk asuransi kendaraan bermotor kepada Debitur (Konsumen). Atas kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding tersebut, Perusahaan Asuransi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan klien (peserta asuransi), tanpa harus melakukan kegiatan penawaran sendiri. Oleh karena itu, substansi transaksi antara Pemohon Banding dan Perusahaan Asuransi telah memenuhi unsur jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN, yaitu adanya kegiatan berdasarkan perikatan/perjanjian yang menyebabkan perusahaan asuransi mendapatkan kemudahan mendapatkan klien;

    bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.53/1993 tentang PPN atas Jasa Broker (Pialang Asuransi)
    1. Perusahaan Broker (Pialang) Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
    2. Status dan fungsi Pengusaha Broker (Pialang) Asuransi bukan merupakan Pengusaha Jasa Perasuransian sehingga perlakuan PPN atas Jasa Broker (Pialang) Asuransi adalah sebagai berikut:
    • Pengusaha Broker (Pialang) Asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak karena jasa yang diserahkannya merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN.
    • Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Broker (Pialang) Asuransi adalah sebesar imbalan yang diterima sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya;
bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kegiatan Pemohon Banding yang didasarkan pada perikatan/perjanjian yang menyebabkan perusahaan asuransi mendapatkan kemudahan mendapatkan klien dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan;
 
  1. bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa-jasa asuransi sebagaimana diatur Pasal 4A ayat (3) huruf e dan penjelasannya yang menyatakan:
    Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi;

    bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi tidak dikecualikan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;

    bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat kegiatan Pemohon Banding yang didasarkan pada perikatan/perjanjian yang menyebabkan perusahaan asuransi memperoleh kemudahan mendapatkan klien (lihat pertimbangan angka 1), tidak dikecualikan dari pengenaan PPN;
     
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-06/D.05/2013 Lampiran I tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014:

    Butir 8:
    Komisi adalah komponen biaya akuisisi yang menjadi hak agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi atau bank atau perusahaan pembiayaan sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.

    Butir 9:
    Diskon adalah potongan harga premi yang hanya diberikan langsung kepada tertanggung jika tidak ada klaim pada periode polis sebelumnya.

    bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan pada poin 1) di atas, terbukti Pemohon Banding sebagai perusahaan pembiayaan yang mendapatkan imbalan atas jasa perantara/keagenan/broker dari perusahaan asuransi, dan bukan merupakan diskon/potongan premi asuransi karena potongan harga premi tidak diberikan langsung kepada tertanggung jika tidak ada klaim pada periode polis sebelumnya;

    bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat argumen Pemohon Banding bahwa tidak terdapat jasa yang dilakukan Pemohon Banding kepada Perusahaan Asuransi, karena pada dasarnya Pemohon Banding adalah pihak Tertanggung dan hanya menerima diskon/potongan premi sebagai pengurang jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi tidak dapat dibenarkan secara hukum;
 
Menimbang:
bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:
 
  1. Koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp6.786.977.991,00, tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 4A ayat (3), Undang-Undang PPN dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-06/D.05/2013 yang telah jelas mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, dimana jasa perantara asuransi tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN.
     
  2. Perhitungan jumlah koreksi setelah pemeriksaan di persidangan menjadi sebagai berikut:
     
    Koreksi Menurut Terbanding
    Rp
    6.786.977.991
    Koreksi Dibatalkan Majelis
    Rp
    -
    Koreksi Menurut Majelis
    Rp
    6.786.977.991
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding;
 
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MEMUTUSKAN
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00271/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00059/207/14/007/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:
 
Uraian
(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:
 
Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:
 
-
Ekspor
0,00
-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
6.786.977.991,00
-
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0,00
Jumlah seluruh penyerahan
6.786.977.991,00
Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN
12.769.612.652,00
Jumlah seluruh penyerahan
19.556.590.643,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
678.697.799,00
Dikurangi:
 
-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan
0,00
Jumlah penghitungan PPN kurang bayar
678.697.799,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
0,00
PPN yang kurang bayar
678.697.799,00
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP
325.774.944,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
1.004.472.743,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh Hakim Majelis XVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Triyono Martanto, SE, Ak., M.M., M.Hum. sebagai Hakim Ketua,
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, sebagai Hakim Anggota,
Anwar Syahdat, S.H, M.E, sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh:
Ida Farida sebagai Panitera Pengganti
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis XVA Pengadilan Pajak yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File