Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
25 Juni 2019 | View: 75
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-001330.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
 Tarif
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk) atas barang impor Polypropylene Resin Homopolymer P401S Yarn, Negara asal Thailand, yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 352299 tanggal 09 Agustus 2017, pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan oleh Terbanding diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 10% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda sebesar Rp424.771.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya penetapan Tarif oleh Terbanding sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, dengan alasan dikarenakan adanya perbedaan tanda tangan pejabat penerbit Form D yang tertera pada Form D dengan yang tertera pada contoh spesimen tanda tangan (specimen signatures) yang mengakibatkan Form D yang dilampirkan menjadi diragukan, sehingga terhadap PIB Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp424.771.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

bahwa hasil penelitian terhadap Form D adalah sebagai berikut:
  1. bahwa Form D yang dilampirkan bernomor D2017-0226380 tanggal 04 Agustus 2017;
  2. bahwa setelah diteliti lebih lanjut, diketahui terdapat perbedaan tanda tangan pejabat penerbit Form D yang tertera pada Form D dengan yang tertera pada contoh spesimen tanda tangan (specimen signatures);
bahwa penelitian mengenai ketentuan yang berlaku mengenai penandatanganan SKA (Form D), adalah sebagai berikut:
  1. bahwa untuk dapat menggunakan Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA, barang Impor yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, sebagaimana kutipannya berikut:
    (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin);
    (2) Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
     
    1. kriteria asal barang;
    2. kriteria pengiriman langsung; dan
    3. ketentuan prosedural.
    (3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN)
  2. bahwa salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan mengenai ketentuan prosedural;
  3. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap setiap dokumen Impor, antara lain mengenai kesesuaian data antara yang tertera pada SKA dengan dokumen pelengkap pabeannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) serta ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, sebagaimana kutipannya berikut:
     
    Pasal 11
    (2) Dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
    (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      c. pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
  4. bahwa ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud di atas mencakup pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan Form D, sesuai dengan Rule 7 paragraph 4 of Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017, sebagaimana masing-masing kutipannya berikut:
     
    Rule 7 of Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement:
     
    Rule 7
    Certificate of Origin (Form D)
    4. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear the manually executed signature and seal of the authorised issuing authority.
    Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015:
     
    Pasal 6
    (1) Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara pengekspor.
         
    Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017:
     
    Pasal 2
    (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan atau invoice declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh eksportir bersertifkat dan memenuhi ketentuan asal barang dalam rangka perjanjian ASEAN Trade In Goods Agreement;
  5. bahwa jika tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud di atas tidak sama dengan yang seharusnya, maka Form D yang dilampirkan saat pengajuan PIB menjadi diragukan keabsahan dan/atau kebenarannya, sesuai dengan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, sebagaimana kutipannya berikut:
     
    Pasal 12
    SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:
    a. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel;
bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan terdapat perbedaan tanda tangan pejabat penerbit Form D yang tertera pada Form D dengan yang tertera pada contoh spesimen tanda tangan (specimen signatures), maka tidak dapat diyakini bahwa Form D yang dilampirkan oleh Pemohon Banding ditandatangani oleh Orang/Pihak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada;
 
bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka Form D yang dilampirkan diragukan keabsahan dan/atau kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, sehingga barang Impor Pemohon Banding dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diberikan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam rangka ATIGA;

bahwa oleh karenanya, terhadap barang Impor yang diberitahukan dalam PIB Pemohon Banding dikenakan Tarif Bea Masuk yang berlaku umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 
Menurut Pemohon Banding
:
  1. bahwa benar Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB nomor: 352299 tanggal 9 Agustus 2017 barang berupa 10.400 BG (Net Weight: 260.000 KG) POLYPROPYLENE RESIN HOMOPOLYMER P401S YARN, Negara asal Thailand;
  2. bahwa selanjutnya oleh terbanding pembebanan bea masuk atas barang tersebut ditetapkan sebagai berikut:
Pos PIB Uraian Barang PIB Diberitahukan Ditetapkan
Pos Tarif Tarif BM (ATIGA) Pos Tarif Tarif BM (MFN)
1. POLYPROPYLENE RESIN HOMOPOLYMER P401S YARN 3902.10.40 0% 3902.10.40 10%
 
  1. bahwa atas pendapat terbanding tersebut diatas dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:
    1. bahwa bedasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9694/KPU.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 menyatakan bahwa adanya perbedaan spesiment tanda tangan yang menyebabkan keabsahan COO (Certificate of Origin) form D diragukan keabsahannya;
    2. bahwa perbedaan tanda tangan tersebut bukan kesalahan Pemohon Banding, melainkan kewenangan dari perjabat penerbit dokumen asal;
    3. bahwa mekanisme terbitnya Form D adalah sepenuhnya wewenang dan telah sesuai prosedur penerbitan SKA dari Pihak otoritas pemerintah di Negara Thailand, bukan wewenang Pemohon Banding dan Form D tersebut merupakan dokumen yang sifatnya given (pemberian) untuk Pemohon Banding;
    4. bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat penerbit dengan specimen tanda tangan pada form D tersebut terdapat kewajiban Kepala Kantor Pabean untuk meminta Retroactive Check kepada instansi penerbit SKA sesuai dengan Pasal 13 PMK No 205/PMK.04/2015 yang berbunyi: 
       
      Pasal 13
Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA; dan
  2. Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN); 
  1. bahwa ketika dokumen SKA diragukan keabsahannya dikarenakan adanya perbedaan tanda tangan pejabat penerbit form D yang tertera pada form D dengan yang tertera pada contoh specimen tanda tangan (specimen signature), berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK No 205/PMK.04/2015, terdapat kewajiban Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA;
  2. bahwa Terbanding melakukan penetapan berupa SPTNP Nomor SPTNP018986/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tanpa melakukan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA terlebih dahulu;
  3. bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-018986/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tanpa melakukan Retroactive Check terlebih dahulu terhadap dokumen SKA bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 PMK No 205/PMK.04/2015 sehingga SPTNP tersebut harus dibatalkan dan kembali pada perhitungan berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 352299 tanggal 4 Agustus 2017 sehingga jumlah kekurangan bayar menjadi Rp0,00;
  4. bahwa tindakan Terbandingdalam penetapan SPTNP yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK No 205/PMK.04/2015 bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dalam Penyelenggaraan Negara merupakan sebuah konsep untuk memastikan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun dan tidak menimbulkan kebingungan untuk semua pihak khususnya investor yang sangat dinanti oleh Pemerintah;
  5. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Terbanding yang menggunakan tarif yang berlaku umum karena menurut Terbanding ada kesalahan tanda tangan pejabat yang menyebabkan keabsahan Form D diragukan adalah tidak tepat, sebab kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak eksportir dan tidak semestinya dibebankan kepada Pemohon Banding. Selain itu atas kesalahan tersebut seharusnya dimintakan Retroactive Check oleh Kepala Kantor Pabean kepada instansi penerbit di Thailand;
Menurut Majelis 
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-9694/KPU.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas barang impor Polypropylene Resin Homopolymer P401S Yarn dengan PIB Nomor: 352299 tanggal 09 Agustus 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA dikarenakan tanda tangan penerbit Form D pada kolom 12 berbeda dengan specimen tanda tangan, sehingga keaslian Form D diragukan, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a PMK nomor 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan Rule 6 (a) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
  1. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
  2. ... dst. ...
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. 
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Malaysia, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini. 
 
Pasal 2
(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
  1. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara urnum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan AsaI (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan atau invoice declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh eksportir bersertifikat dan memenuhi ketentuan asal barang dalam rangka perjanjian ASEAN Trade In Goods Agreement;
  2. Importir pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form D) atau nomor dan tanggal otorisasi eksportir bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 06 pada pemberitahuan pabean impor;
  3. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 
  1. Importir, pada saat pengaJuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
  2. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
  3. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
 
  1. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
bahwa berdasarkan Rule 6 Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, dinyatakan:
“The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided that each item qualifies separately in its own right”;
bahwa berdasarkan Article 17 (1) Appendix D Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area menyatakan:” The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter’s cost statement based on the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation subject to the following conditions:
(a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis; 
(b) The issuing authorities receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request;
(c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud;
(d)
The issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the good is originating shall be completed within 180 days. While awaiting the results of the retroactive check, paragraph 1(c) shall be applied”.
bahwa atas keraguan terhadap Form D Nomor D2017-0226380 tanggal 4 Agustus 2017 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) yang ditujukan kepada Departement of Foreign Trade Government of Thailand Ministry of Commerce Bureau of Foreign Trade Service, Thailand, dengan surat nomor: S-517/KPU.01/2018 tanggal Januari 2018, namun hingga persidangan selesai, Terbanding tidak menyerahkan surat jawaban atau respon dari issuing authority Departement of Foreign Trade Government of Thailand Ministry of Commerce Bureau of Foreign Trade Service, Thailand;

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas tanda tangan pejabat penerbit Form D pada kolom 12 mempunyai kesamaan dengan specimen tandatangan (Specimen Signature of Official Authorized to Issue Certificate of Origin for Thailand) pada nomor urut 34 atas nama MRS. PANITTA KITTIROJWANICH ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Form D memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a PMK nomor 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan Rule 6 (a) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk ATIGA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form D) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ATIGA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan tarif bea masuk 0%;
     
MENIMBANG
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Polypropylene Resin Homopolymer P401S Yarn, negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 352299 tanggal 09 Agustus 2017, mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9694/KPU.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan tarif bea masuk 0% (ATIGA); 
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9694/KPU.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT BM Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-018986/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 29 Agustus 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Polypropylene Resin Homopolymer P401S Yarn, Negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 352299 tanggal 09 Agustus 2017, pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua,
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu Wawan Haryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding. 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File