Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
27 Agustus 2019 | View: 136
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-001082.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019
 
JENIS PAJAK
Tarif
 
TAHUN PAJAK
2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif atas barang impor Excavator Parts (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 373839 tanggal 23 Agustus 2017, pos tarif sesuai PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan Terbanding menetapkan pos 1-19 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 5%(MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp29.460.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menurut Terbanding
:
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 dengan data sebagai berikut:
 
a.
Jenis Barang
:
EXCAVATOR PARTS: 207-70-14151TL TOOTH TL BAIK/BARU,...(19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB); 
b.
Negara Asal
:
CHINA (CN); 
c.
Nilai Pabean (CIF)
:
USD 39.268,78; 
d.
Pemasok
:
NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/9218 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Tegurandan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 018872/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 28 Agustus 2017, yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp29.460.000,00;

bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

bahwa atas PIB mendapatkan layanan jalur Hijau Middle (HM) sehingga terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan Pemohon Banding adalah importir dengan status Medium Risk;

bahwa berdasarkan LPPT, alasan penetapan tarif atas importasi tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan direct consignment;
 
bahwa berdasarkan penelitian kedapatan bahwa: 
  1. Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dalam PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 dan menggunakan Preferensi Tarif Importasi Asean China Free Trade Area yaitu Form E nomor E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017; 
  2. Pada PIB kolom 1 pemasok diberitahukan NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD, kolom 12 Pelabuhan Muat diberitahukan Ningbo (CNNGB), Pelabuhan Transit kosong dan Pelabuhan Tujuan diberitahukan Tanjung Priok (IDTPP); 
  3. Penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:
     
    Dokumen
    Nomor
    Tanggal
    Keterangan
    PIB
    373839
    23 Agustus 2017
    Pemasok: NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD
    Form E: E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017
    BC 1.1: 003491 tanggal 16 Agustus 2017 B/L nomor HASLNC8077000Y00 tanggal 9 Agustus 2017
    Sarana Pengangkut: CUCKOO HUNTER 0219QAS 
    Invoice/PL 
    GT17116
    14 Juli 2017
    Shipper: NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD 
    B/L
    HASLNC80 77000Y00
    9 Agustus 2017 
    Shipper: NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD
    Sarana Pengangkut: CUCKOO HUNTER 0219QAS
    Form E 
    E173805001 100011
    27 Juli 2017
    Good cosigned from (Exporter's business name, address, country): NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL TRAD
    Vessel’s name/Aircraft etc. CUCKOO HUNTER 0219QAS
    No. Invoice: GT17116 tanggal 14 Juli 2017
    Through Bill of Lading
    -
    -
    Tidak melampirkan
    Dokumen Pendukung
    -
    -
    Tidak melampirkan
  4. bahwa berdasarkan BC 1.1 nomor 003491 tanggal 16 Agustus 2017, sarana pengangkut yang membawa masuk barang impor ke dalam daerah pabean tiba pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan kapal CUCKOO HUNTER 0219QAS.
  1. bahwa berdasarkan data tracking jadwal keberangkatan sarana pengangkut pada laman http://www.ekmtc.com/ diperoleh data sebagai berikut:
Keterangan:
1)
bahwa berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa shipment kapal CUCKOO HUNTER 0219QAS melalui rute NINGBO–HONG KONG–INDONESIA Tanjung Priok dan seterusnya. Kapal berangkat dari Ningbo pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian transit di Hong Kong pada tanggal 11 Agustus 2017, dan kapal baru tiba di Tanjung Priok, Jakarta Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017;
2)
bahwa berdasarkan rute tersebut disimpulkan bahwa importasi Pemohon Banding dengan PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 tidak memenuhi kriteria direct consignment, karena tidak dilengkapi dengan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit, sampai ke daerah pabean;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka disampaikan pembahasan sebagai berikut:
bahwa Pemohon Bandng tidak melampirkan Through Bill of Lading, dan dokumen pendukung lainnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 dengan Form E nomor E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema ACFTA;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, terhadap barang impor pada PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen).

​​​​​​bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
-
bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memenuhi ketentuan terkait persyaratan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
-
bahwa dalam menetapkan tarif atas PIB nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tarif. 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP9218/KPU.01/2017 tanggal 7 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan: 
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
-
Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-9218/KPU.01/2017 tanggal 7 Desember 2017.
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadiladilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon tidak setuju atas Keputusan Terbanding nomor KEP-9218/KPU.0/2017 tanggal 07 Desember 2017, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor: Kep-9218/KPU.01/2017 tanggal 07 Desember 2017 Tentang Penetapan Atas Keberatan PT.BML, terhadap STPNP Nomor 018872/NOTUL/KP.TP/BD.02/2017 Tanggal 28 Agustus 2017;

bahwa Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya atau Form E. Adapun data barang impor Pemohon Banding sebagai berikut: 
PIB Nomor
:
373839 Tanggal 23 Agustus 2017
Jenis Barang
:
EXCAVATOR PARTS: 207-70-14151TL TOOTH TL) 
Jumlah Barang
:
26 PK 
Negara Asal
:
China (CN)
Supplier
:
NINGBO LINGFENG GETLF INTERNATIONAL
Pemberitahuan Impor Barang
Pos
Jenis Barang HS
BM
PPN
PPh
PPnBM
Cukai
1-19
Sesuai PIB
0% (ACFTA)
10%
2,5%
0%
-
Penetapan
Pos
Jenis Barang HS
BM
PPN
PPh
PPnBM
Cukai
1-19
Sesuai PIB
5% (MFN)
10%
2,5%
0%
-
bahwa impor Barang Pemohon Banding dengan PIB Nomor 310321 tanggal 18 Juli 2016 telah Pemohon Banding lampiri dengan Form E NO E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017;

bahwa shipment kapal CUCKOO HUNTER 0219QAS melalui rute NINGBO-HONGKONG-INDONESIA Tanjung Priok dan seterusnya. Kapal berangkat dari Ningbo pada tanggal 08 Agustus 2017, kemudian transit di Hongkong pada tanggal 11 Agustus 2017, dan Kapal baru tiba di Tanjung Priok, Jakarta Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017;

bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan atas koreksi tersebut karena Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan harga dan klasifikasi yang benar serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa menolak penetapan tersebut karena Pos Tarif yang Pemohon Banding beritahukan, BM 0%( ACFTA) sudah benar;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut mohon Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9218/KPU.0/2017 tanggal 07 Desember 2017, Dibatalkan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbandingsesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-9218/KPU.0/2017 tanggal 07 Desember 2017 atas barang impor Excavator Parts (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, dengan PIB Nomor: 373839 tanggal 23 Agustus 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan tidak dilengkapi dengan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean, sehingga tidak memenuhi ketentuan Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: 
(1)
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau 
 
b.
... dst ...
(2)
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)
Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:
 
Pasal 1
1)
Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 
 
 
Pasal 2
1)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; 
 
b.
lmportir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang;
 
c.
Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan 
 
d.
Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum; 
bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);
 
bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggaradan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;
 
bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan: "The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that: 
  1. The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory; 
  2. The origin of the product is in conformity with Rules of Origin for the ACFTA; 
  3. The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence sumitted; 
  4. Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
  5. Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall allowed subject to the domestic laws, regulations and adminstrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.
bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan: Direct Consigment The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:
(a)
If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states; 
(b)
If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;
(c)
The products whose transport involves transit through one or more intermediate nonACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
 
(i)
the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements; 
 
(ii)
the products have not entered into trade or consumption there; And
 
(iii)
the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.
bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party: 
  1. A through Bill of Lading issued in the exporting Party: 
  2. A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting Party; 
  3. A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and 
  4. Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i), (ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.
bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan:
“The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;
 
bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan:
“In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;
 
bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017, Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada issuing authority Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan surat nomor: S-5891/KPU.01/2018 tanggal 09 Oktober 2017, dengan alasan:
  1. Having conducted a compulsory examination and concluded the mentioned Certificate of Origin may not meet requirements as follows:
    Criteria
    :
    Consigment
    Rule
    :
    It does not fulfill the provision of Rule 8 ( c ) Annex 3 ROO for the ACFTA. Rule 21 ASEAN - China FTA Operational Certification Procedures (OCP) and Point 2(ii) Overleaf Notes. 
    Reason
    :
    Indirect Consignment.
    Cargo Transit in Hong Kong. The importer does not submit Through B/L and other relevant supporting documents required regarding of direct consignment.
  2. 2 Hence, we kindly ask your administration to carry out a retroactive check upon the above mentioned document, to ensure that,
    1. The transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirement;
    2. The products have not entered into trade or consumption there; 
    3. The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China nomor: 3805001743 tanggal 28 November 2017 menyatakan antara lain sebagai berikut:
“We acknowledge receipt of your letter dated Oct. 9th, 2017 numbered S5891/KPU.01/2017 and the enclosed the copy of the certificate of Form E No. E173805001100011. After checking against our files, we confirm that the said certificate was issued by Ningbo CIQ. Due to transportation requirement, the goods were transported from Ningbo to Jakarta, Indonesia via Hongkong. The information in B/L and the cargo tracking details shows the goods were kept and sealed in the same containers during the entire transportation from port of loading to port of discharge.”;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 373839 tanggal 23 Agustus 2017 tercantum Invoice Nomor GT17116 tanggal 14 Juli 2017 dan Bill of Lading Nomor: HASLNC8077000Y00 tanggal 08 Agustus 2017, dan pada kolom 19 (Lembar Lampiran Dokumen) tercantum Certificate of Origin (CO) Form E nomor E173805001100011 tanggal 27 Juli 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: HASLNC8077000Y00 tanggal 08 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Heung-A Shipping Co., Ltd., 1x20’ Container Nomor CXDU2308159 dengan seal no. 152709 diangkut dengan kapal Cuckoo Hunter Voy. 219QAS, Port of Loading: Ningbo, China dan Port of Discharge: Tanjung Priok, Jakarta; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas BC 1.1 Inward Manifest Nomor: 003491 tanggal 16 Agustus 2017, nama Sarana Pengangkut: Cuckoo Hunter Voy. 219QAS, Pelabuhan Asal: Ningbo, China, Pelabuhan Bongkar: Tanjung Priok, pada pos 0281 tercantum Bill of Lading Nomor: HASLNC8077000Y00 tanggal 08 Agustus 2017, Sarana Pengangkut: Cuckoo Hunter Voy. 219QAS, Container Nomor CXDU2308159 dengan seal no. 152709;

bahwa berdasarkan statement dari PT Haspul International Indonesia (shipping agent) menyatakan sebagai berikut: We hereby confirm that the above shipment were loaded Ningbo. We have arranged the mentioned shipment loaded on vessel Cuckoo Hunter 219S from Ningbo, direct to Jakarta with vessel route from exporting country as follow
 
Route for the Carrying Vessel is as below: 
  1. QINGDAO, CHINA 
  2. NINGBO, CHINA 
  3. HONGKONG' 
  4. JAKARTA, INDONESIA
During vessel transit at entire Port, the cargoes remain on board (there is no loading and unloading process to the container), in absence of proceedings by any party..
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Container Nomor CXDU2308159 dengan seal no. 152709 diangkut dengan kapal Cuckoo Hunter Voy. 219QAS, transit di Hongkong, tanpa pembongkaran container dan tanpa pindah kapal, Majelis berpendapat bahwa dalam pengangkutan transit dengan mekanisme “diangkut terus” adalah termasuk dalam kategori “direct consignment”, sehingga tidak diterbitkan Non-Manipulation Certificate dan Through B/L (Through B/L diterbitkan hanya dalam hal terjadi transshipment), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;
 
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 8431.49.90 dikenakan tarif bea masuk 0%; 
 
 
MENIMBANG
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Excavator Parts (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 373839 tanggal 23 Agustus 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9218/KPU.0/2017 tanggal 07 Desember 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut untuk pos tarif 8431.49.90 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);
 
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; 
 
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9218/KPU.01/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan PT BML Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-018872/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 28 Agustus 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Excavator Parts (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 373839 tanggal 23 Agustus 2017, dengan pos tarif 8431.49.90 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua,
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu
Wawan Haryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding. 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File