Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Gugatan
23 November 2021 | View: 110

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000747.99/2020/PP/M.VA Tahun 2020

 

JENIS PAJAK

Gugatan
 

TAHUN/MASA PAJAK

September 2015
 

POKOK SENGKETA

bahwa Majelis berkesimpulan tentang kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan diperiksa lebih lanjut bersama dengan pemeriksaan pokok sengketa;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa, pada tingkat pertama dan terakhir atas gugatan terhadap Surat Perintah Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000747.99/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Rimba Cipta Niaga, NPWP: 31.584.799.6-121.000, beralamat di Komp. Multatulis Indah Blok C No. 22 Lk. I Medan Maimun Medan, dalam hal ini diwakili oleh Hermanto, jabatan: Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Hapizo, S.H. Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2012 untuk selanjutnya disebut Penggugat;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut Tergugat;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-246/PP/BR/2020 tanggal 23 Maret 2020:
  • Telah membaca Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
  • Telah membaca Surat Pengganti Surat Tanggapan Nomor: S-569/WPJ.01/2020 tanggal 30 April 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan:
 

TENTANG DUDUK SENGKETA

 
Menimbang, bahwa Kantor Wilayah Sumatera Utara I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020 (belum dilampirkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan Nomor: S.PANG-8/WPJ,01/2020 tanggal 17 Januari 2020 untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan. Namun, Penggugat tidak setuju atas surat tersebut, sehingga dengan Surat Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, Penggugat mengajukan gugatan;
 

ARGUMEN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN

 
Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat sampaikan dengan hormat alasan dan dasar hukum, kesimpulan dan permohonan Penggugat sebagai berikut:
 
A.
Kronologis (dalam Surat Gugatan)
 
bahwa Tergugat dengan Surat Nomor: S.PANG-8/WPJ.01/2020 tanggal 17 Januari tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan atas adanya dugaan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya;
 
bahwa atas pemeriksaan dimaksud, hingga saat ini belum selesai, dan belum dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemeriksaan;
 
bahwa dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut di atas, melalui telepon selular pada tanggal 17 Januari 2020 jam 17:46 WIB, Tergugat (Penyidik) saudara Angga Putra dari nomor telepon selular +6285642061006 menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di KPP Senapelan di Pekanbaru;
 
bahwa atas petunjuk dari Tergugat (Pemeriksa Pajak) saudara Oral Nainggolan, agar Penggugat membuat surat pengungkapan;
 
B.
Alasan (dalam Surat Gugatan)
 
 
bahwa Penggugat melalui surat tanggal 14 November 2019 tentang Perkara Faktur Pajak PPN Fiktif telah mengemukakan:
 
bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:
 
bahwa dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa, "Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya (culpa) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar'';
 
bahwa tentang ukuran kerugian negara, dalam prakteknya, sulit untuk menentukan para meternya dan penghitungan yang bersifat asumtif dilarang dalam bidang perpajakan;
 
bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Angka 1 Undang-Undang KUP, yang mengalur, "Setiap orang yang karena kealpaannya:
Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun";
 
bahwa terhadap ketidakbenaran perbuatan Penggugat tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Penggugat dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan Surat Kesanggupan membayar kekurangan pajak yang harus dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari pajak kurang bayar;
 
bahwa Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana (Straaf Rechts)- halaman 177, "Culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kesalahan pada umumnya/sifat kebanyakan orang";
 
bahwa menurut Memorie van Toelichting, "kelalaian" adalah:
a.
Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
b.
Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
c.
Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;
 
 
bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan tentang pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.";
 
bahwa teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit" 1903 menerangkan bahwa, "sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.";
 
bahwa Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP yang mengatur, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: d. penerbitan atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";
 
 
C.
Dasar Hukum Pengajuan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
 
1.
Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
2.
Pasal 40 ayat (3) juncto ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
3.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 
4.
Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 Undang-Undang KUP;
 
5.
Peraturan DJP Nomor: 47/PJ/2009;
 
 
D.
Kesimpulan (dalam Surat Gugatan)
 
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah menyalahi tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa terdapat dugaan, bahwa Tergugat (Pemeriksa Pajak) berorientasi hanya kepada tindak pidana yang Penggugat, akan dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan tujuan yang kurang jelas, bahwa seperti yang telah dinyatakan secara lisan melalui komunikasi telepon maupun saat menghadap Tergugat (AR maupun Pemeriksa Pajak), yang menyatakan bahwa akan dikeluarkan surat perintah penyidikan;
 
bahwa Penggugat telah melaksanakan petunjuk Tergugat (Tim Pemeriksa), untuk membuat surat pengungkapan, pernyataan kesanggupan membayar kekurangan pajak terutang, surat permohonan penundaan dan pengangsuran;
 
bahwa Penggugat telah membayar secara mengangsur pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan pajak masukan serta sesuai dengan somasi yang disampaikan kepada penerbit faktur, yaitu PT. Bukit Intan Lestari dan PT. Surya Buana Mandiri;
 
 
E.
Permohonan (dalam Surat Gugatan)
 
1.
bahwa agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Perintah Penyidikan, yang dalam prosesnya salah prosedur dengan perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat, sesuai dengan putusan dimaksud;
 
2.
bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
3.
bahwa demi keadilan dan perlindungan kepada Penggugat;
 
 
 
bahwa demikian surat gugatan ini diajukan dan atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dihaturkan terima kasih;
 
bahwa dalam surat gugatan Penggugat melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P.1.
Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.PANG-8/WPJ.01/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.2.
Fotokopi daftar buku, catatan, dokumen yang diserahkan/dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.3.
Fotokopi surat pengungkapan tanpa nomor tanggal 25 November 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.4.
Fotokopi Bukti Pengiriman Nomor Resi: 030195659425 tanggal 25 November 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.5.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN: 0404040111120000 tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp2.709.157,00 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.6.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN: AD0600I2SOPL31S4 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp27.603.680,00;
Bukti P.7.
Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Nomor: 03/RCN-MDN/Xll/209 tanggal 10 Desember 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.8.
Fotokopi Surat Permohonan Penundaan dan Pengangsuran Pajak Kurang Bayar Nomor: 04/RCN-MDN/Xll/209 tanggal 10 Desember 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.9.
Fotokopi Bukti Kirim Nomor Barcode: 16143957715 tanggal 12 Desember 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.10.
Fotokopi Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Nomor: 02/RCN-MDN/Xll/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.11.
Fotokopi Surat Nomor: 23/A2P/01/2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.12.
Fotokopi Surat Nomor: 28/BIL/SK/Xl/2019 tanggal 27 November 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.13.
Fotokopi Surat Nomor: 24/BIL/SK/Xl/2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dimeteraikan kemudian;
Bukti P.14.
Fotokopi Akta Notaris Hapizo, S.H. Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2012;
Bukti P.15.
Fotokopi Surat Nomor: S-1/SPDP/TSK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
 

TANGGAPAN TERGUGAT DALAM SURAT PENGGANTI SURAT TANGGAPAN

 
Tergugat dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan Nomor: S-569/WPJ.01/2020 tanggal 30 April 2020 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
bahwa sehubungan dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Nomor: TG-000747.99.2020/PAN.Wk/2020 tanggal 11 Februari 2020 berkenaan dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 1 Januari 2020 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:
 
 
I.
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan)
 
 
1.
bahwa berdasarkan penelitian Surat Permohonan Gugatan Penggugat Nomor 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal Selasa 21 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
bahwa gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
 
b.
bahwa surat gugatan tidak diajukan terhadap suatu 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan;
 
 
bahwa surat gugatan Penggugat diajukan terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 
bahwa pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) diatur sebagai berikut, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.";
 
 
bahwa Tergugat berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tidak termasuk penetapan tertulis dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Pasal 23 UU KUP. Dengan kata lain Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 bukan merupakan suatu objek gugatan;
 
bahwa dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa surat gugatan tidak diajukan terhadap suatu objek gugatan sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
 
 
c.
bahwa gugatan diajukan tidak disertai alasan-alasan yang jelas
 
 
bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan tidak disertai alasan-alasan yang jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Tergugat berpendapat yang disampaikan sebagai berikut:
 
bahwa dasar hukum pengajuan gugatan menurut Penggugat adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP. Ketentuan dimaksud mengatur bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
 
bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah membatalkan surat perintah penyidikan yang dalam prosesnya salah prosedur, dan mencabut Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 bukanlah merupakan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam surat gugatan menjadi kabur, maka alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat juga menjadi kabur;
 
bahwa dengan demikian, surat gugatan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 
 
d.
bahwa surat gugatan tidak mencantumkan tanggal diterima;
 
 
bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat yang digugat;
 
bahwa dengan demikian, surat gugatan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat;
 
 
e.
bahwa surat gugatan tidak dilampiri salinan dokumen yang digugat;
 
 
bahwa dokumen yang digugat adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020. Diketahui bahwa pada surat gugatan Penggugat tidak dilampirkan dokumen yang digugat tersebut;
 
bahwa dengan demikian, surat gugatan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak dilampiri dokumen yang digugat;
 
 
f.
bahwa surat keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan;
 
 
bahwa surat gugatan Penggugat tercantum perihal, "Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PRIN-1.DIKIWPJ.01/2020 tentang Surat Perintah Penyidikan". Bahwa sesuai surat tersebut Tergugat berpendapat bahwa yang diajukan gugatan oleh Penggugat adalah Surat Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tentang Surat Perintah Penyidikan;
 
bahwa Tergugat menyatakan bahwa Surat Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tersebut bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan ke badan peradilan pajak dengan alasan disampaikan sebagai berikut:
 
bahwa pada Pasal 23 UU KUP diatur sebagai berikut, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.";
 
 
bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 antara lain diatur sebagai berikut:
 
bahwa pada Pasal 1 angka 7, "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.";
 
bahwa di dalam Undang-Undang KUP antara lain diatur sebagai berikut:
 
bahwa pada Pasal 1 angka 31, "Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.";
 
bahwa pada Pasal 1 angka 32, "Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";
 
bahwa Tergugat berpendapat bahwa dalam ketentuan peraturan perpajakan maupun dalam ketentuan peraturan pengadilan pajak diketahui Penyidikan dan/atau Surat Perintah Penyidikan tidak tercantum sebagai objek yang dapat diajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan ketentuan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pemajakan serta menemukan tersangka. Dengan kata lain, bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan bukan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang merupakan dasar untuk pelaksanaan penyidikan tersebut, (1) diterbitkan dalam rangka untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 UU KUP, dan bukan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan; dan (2) Penyidikan dan/atau Surat Perintah Penyidikan tidak tercantum sebagai objek yang dapat diajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak;
 
bahwa oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa surat keputusan yang diajukan gugatan, yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tersebut tidak termasuk atau bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan ke badan peradilan pajak;
 
bahwa dengan demikian, surat gugatan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 23 UU KUP karena tidak termasuk dalam objek yang dapat digugat;
 
bahwa selanjutnya, dari sisi kekuasaan Pengadilan Pajak, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 diatur sebagai berikut:
 
bahwa Pasal 1 angka 5, "Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan undang-undang, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.";
 
bahwa Pasal 2, "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak/penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.";
 
bahwa Pasal 31,
"1)
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak
2)
Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)
Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ";
 
 
bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat mengajukan sengketa terkait penyidikan yang merupakan proses penegakan hukum pidana perpajakan;
 
bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan atas proses penegakan hukum pidana tidak termasuk dalam sengketa pajak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutuskannya;
 
bahwa dengan demikian, surat gugatan tidak memenuhi Pasal 1 angka 5 dan Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 2002 karena tidak termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutuskannya;
 
 
2.
bahwa dasar hukum yang juga digunakan untuk menguji ketentuan formal gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:
 
 
bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman mengatur, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara";
 
bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa, "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah sate lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.";
 
bahwa dari kedua aturan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian hal-hal mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak harus sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
 
bahwa tindakan penyidikan, termasuk tindakan penyidikan di bidang fiskal, adalah tindakan yang berada di dalam ranah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan mengenai tindakan penyidikan tersebut;
 
bahwa Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) UU KUP yang secara berurut mengatur, "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.";
 
bahwa Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, "gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.";
 
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 bukan merupakan suatu surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) khususnya pada huruf d UU KUP, karena yang dimaksud dengan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah "suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa";
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang bertitel "Pro Justitia" merupakan yurisdiksi dalam lapangan hukum pidana di bidang perpajakan yang diikat oleh sekurang-kurangnya antara ketentuan perpajakan dan ketentuan pidana. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut yang bertitel "Pro Justitia" menunjukkan "Demi Keadilan" tidak dapat digolongkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP yang dapat diajukan gugatan oleh Penggugat;.
 
bahwa Penggugat telah keliru dengan menjadikan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 sebagai objek gugatan;
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 adalah bukan merupakan ketetapan/keputusan yang dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka mengenai ketentuan formal, Tergugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat atas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat;
 
 
3.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat berpendapat:
 
 
bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa surat permohonan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena:
1)
tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
2)
tidak dilampiri salinan dokumen yang digugat; dan
3)
tidak mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat.
 
 
bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat atas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat;
 
 
II.
URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN (dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan)
 
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 merupakan surat perintah kepada Tergugat (Penyidik) untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 
bahwa penyidik telah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Saudara Hermanto pada tanggal 21 Januari 2020 yang diterima langsung oleh Betty (isteri dari Hermanto);
 
bahwa terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;
 
 
III.
URAIAN SURAT GUGATAN (dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan)
 
 
bahwa terhadap Surat Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa Tergugat menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
 
IV.
TANGGAPAN ATAS GUGATAN (dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan)
 
 
bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:
 
 
a.
Dasar Hukum
   
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)
 
 
bahwa Pasal 1 angka 31, "Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.";
 
bahwa Pasal 1 angka 32, "Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";
 
bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.";
 
 
-
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak)
 
 
bahwa Pasal 1 angka 4, "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.";
 
bahwa Pasal 1 angka 5, "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.";
 
bahwa Pasal 1 angka 7, "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.";
 
bahwa Pasal 31 ayat (1), "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.";
 
bahwa Pasal 31 ayat (3), "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.";
 
bahwa Pasal 40
"(1)
Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
(2)
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
(3)
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
(4)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat
(5)
Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat
(6)
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.";
 
 
bahwa Pasal 41 ayat (1), "Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.";
 
 
b.
Tanggapan Tergugat
 
 
bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:
 
 
-
bahwa menurut Penggugat, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah menyalahi tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
Tanggapan Tergugat
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan terhadap Penggugat. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP;
 
 
-
bahwa menurut Penggugat terdapat dugaan bahwa Tergugat (Pemeriksa Pajak) berorientasi hanya kepada tindak pidana wajib pajak, akan dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan tujuan yang kurang jelas, bahwa seperti yang telah dinyatakan secara lisan melalui komunikasi telepon maupun saat menghadap AR maupun Tergugat (Pemeriksa), yang menyatakan bahwa akan dikeluarkan surat perintah penyidikan;
 
 
Tanggapan Tergugat
 
bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Tergugat menyampaikan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat kesempatan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP dan juga menginformasikan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam hal tidak dipenuhinya komitmen yang telah dibuat Penggugat. Terkait hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang hanya didasarkan dugaan adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena mengada-ada;
 
 
-
bahwa Penggugat telah melaksanakan petunjuk Tergugat (Tim Pemeriksa), untuk membuat surat pengungkapan, pernyataan kesanggupan membayar kekurangan pajak terutang, surat permohonan penundaan dan pengangsuran;
 
 
Tanggapan Tergugat
 
bahwa Tergugat berpendapat bahwa pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang seharusnya;
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penerbitan surat perintah penyidikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
V.
KESIMPULAN DAN USUL (dalam Surat Pengganti Surat Tanggapan)
 
 
Kesimpulan
 
bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 mengenai Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa surat permohonan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 40 ayat (6) dan 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena (1) tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas; (2) tidak dilampiri salinan dokumen yang digugat; dan (3) tidak mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat;
 
bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 mengenai Surat Keputusan Tergugat Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
Usul
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:
a.
Formal menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
b.
Pokok Gugatan
menolak permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mempertahankan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 atas nama Penggugat;
 
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Tergugat hadir dalam persidangan:
 
1.
Nama/NIP
:
Yunanto Eko Waskito/197806152000121002
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-8525/PJ.07/2020 tanggal 17 Juli 2020;
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Riza Nur Akbar/197906052000121001
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-8525/PJ.07/2020 tanggal 17 Juli 2020;
 
 
Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut melalui Surat Pemberitahuan Sidang Nomor: PEMB-099/PAN.051/2020 tanggal 8 Juni 2020, Surat Panggilan Sidang Nomor: PANG-292/PAN.051/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Panggilan Sidang Nomor: PANG-346/PAN.051/2020 tanggal 8 Juli 2020:
   

DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERGUGAT

   
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasannya, Tergugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
Bukti T.1.
Fotokopi kronologis awal penerbitan SPRINDIK dan penyampaian SPDP;
Bukti T.2.
Fotokopi Surat Kanwil DJP Sumut I Nomor: S-569/WPJ.01/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap SPRINDIK Nomor: PRIN-1/WPJ.01/2020;
Bukti T.3.
Fotokopi SPRINDIK Nomor: PRIN-1/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
Bukti T.4.
Penjelasan tertulis tanggal 27 Juli 2020 tentang kronologis penerbitan surat perintah penyidikan;
 
 

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK

 
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020;
 
bahwa Majelis berkesimpulan tentang kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan diperiksa lebih lanjut bersama dengan pemeriksaan pokok sengketa;
 
 
Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal sebagai berikut:
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 21 Januari 2020 sedangkan Surat Perintah Penyidikan Tergugat diterbitkan tanggal 16 Januari 2020, sehingga memenuhi jangka waktu 14 (empat belas) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 diajukan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan demikian surat gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan walaupun tidak mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat, namun apabila dihitung dari surat yang digugat diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan surat gugatan diterima di Pengadilan Pajak tanggal 21 Januari 2020 masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tidak dilampiri dengan salinan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 ditandatangani oleh Hermanto, jabatan: Direktur Utama, Penggugat melampirkan fotokopi Akta Notaris Hapizo, S.H. Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2012 namun Majelis masih memerlukan aslinya, sehingga tidak berwenang untuk menandatangani surat gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan kecuali pemenuhan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan atas pokok sengketa gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menurut Tergugat
 
bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:
 
 
-
bahwa menurut Penggugat, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah menyalahi tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
bahwa tanggapan Tergugat, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan yang dilaksanakan terhadap Penggugat. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP;
 
 
-
bahwa menurut Penggugat terdapat dugaan bahwa Tergugat (Pemeriksa Pajak) berorientasi hanya kepada tindak pidana wajib pajak, akan dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan tujuan yang kurang jelas, bahwa seperti yang telah dinyatakan secara lisan melalui komunikasi telepon maupun saat menghadap AR maupun Tergugat (Pemeriksa), yang menyatakan bahwa akan dikeluarkan surat perintah penyidikan;
 
 
bahwa tanggapan Tergugat, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Tergugat menyampaikan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat kesempatan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP dan juga menginformasikan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam hal tidak dipenuhinya komitmen yang telah dibuat Penggugat. Terkait hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang hanya didasarkan dugaan adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena mengada-ada;
 
 
-
bahwa Penggugat telah melaksanakan petunjuk Tergugat (Tim Pemeriksa), untuk membuat surat pengungkapan, pernyataan kesanggupan membayar kekurangan pajak terutang, surat permohonan penundaan dan pengangsuran;
 
 
bahwa tanggapan Tergugat, bahwa Tergugat berpendapat bahwa pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang seharusnya;
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penerbitan surat perintah penyidikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa berdasarkan penjelasan tertulis tanggal 27 Juli 2020 tentang kronologis penerbitan surat perintah penyidikan Tergugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
No
Tanggal
Deskripsi
Keterangan
1
09 Juni 2015
Penerbitan Surat Klarifikasi Data/Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atau PPN 2014 Nomor: S-144191/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 09 Juni 2015
bahwa diterbitkan KPP Pratama Medan Polonia;
2
18 Agustus 2015
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) oleh Kanwil DJP Sumut I melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-1358/WPJ.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015
bahwa Penggugat termasuk salah satu wajib pajak yang terindikasi menggunakan FPTBTS;
3
01 September 2015
Penerbitan Surat Panggilan Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Nomor: S19942/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 01 September 2015 oleh Tim Satuan Tugas
bahwa diterbitkan KPP Pratama Medan Polonia dan disampaikan langsung oleh AR;
4
02 September 2015
Pelaksanaan visit lapangan sesuai Surat Tugas Nomor: ST-19975/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 02 September 2015
bahwa pelaksanaan visit oleh Tim KPP Pratama Medan Polonia;
5
04 September 2015
Pembuatan Laporan Pelaksanaan Visit Nomor: LAP-182/WPJ.01/KP.0309/2015 tanggal 04 September 2015
bahwa laporan dibuat oleh Tim KPP Pratama Medan Polonia;
6
08 September 2015
Pembuatan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor: BA-03/FPTBTS/WPJ.011KP.0312015 tanggal 08 September 2015
bahwa Penggugat meminta penjadwalan ulang menjadi tanggal 21 September 2015 dengan alasan sedang berada di luar kota;
7
21 September 2015
Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor: BAPK-16/FPTBTS/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015
bahwa Penggugat hadir diwakili Sdr. Hermanto, dan membuat surat pernyataan di atas meterai
bahwa akan membayar dengan cicil mulai Oktober 2015 s.d. Maret 2016;
8
29 Februari 2016
Penggugat diterbitkan Surat Panggilan Nomor: S-93741WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 29 Februari 2019 perihal komitmen dalam BAPK-16/FPTBTS/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015, karena belum ada pembayaran cicilan sebagaimana yang telah dijanjikan Penggugat sebelumnya
bahwa surat diterbitkan petugas KPP Pratama Medan Polonia untuk mengklarifikasi komitmen Penggugat;
9
01 Mei 2016
Tim Satuan Tugas membuat Laporan Hasil Permintaan Klarifikasi (LHPK) FPTBTS dalam rangka untuk ditindaklanjuti sebagai bahan analisa Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
bahwa laporan dibuat oleh Tim Satuan Tugas Kanwil DJP Sumatera I dalam rangka pelaksanaan klarifikasi sesuai BAPK-16/FPTBTSNVPJ.01/KP.03/2015 dan Surat Panggilan Nomor: S-19942/WPJ.01/KP.03/2015;
10
15 Agustus 2017
Pembuatan Berita Acara Penelaahan Usul Tindak Lanjut IDLP Nomor: BA.IDLP-05/WPJ.01/BD.0403/2017 tanggal 15 Agustus 2017
bahwa Tim Penelaah Kanwil DJP Sumatera Utara I memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan bukti permulaan;
11
11 September 2017
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP.O3NVPJ.01/2017
bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan jenis pemeriksaan Buper secara terbuka
12
06 Maret 2018
Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan di 2 (dua) alamat pengurus Penggugat, yaitu di wilayah Medan dan Riau Pekanbaru.
bahwa Tergugat (Tim Pemeriksa) Bukti Permulaan bergerak ke alamat Sdr. Hermanto selaku direktur Penggugat di Medan dan ke alamat pengurus David Orlando di Riau;
13
06 Maret 2018
Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
bahwa BAPK tidak dihadiri Sdr. Hermanto;
13
26 Maret 2019
Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) di Kantor Wilayah DJP Riau
bahwa BAPK dilakukan di Kanwil DJP Riau dan dihadiri komisaris PT. Rimba Cipta Niaga Sdr. David Orlando (Adik dari Hermanto) dan Penggugat meminta waktu 2 (dua) minggu dengan alasan akan berdiskusi dengan keluarga;
14
25 Juni 2019
Pembuatan Berita Acara Penelaahan Kantor Wilayah Nomor: BA.PEN-01/WPJ.01/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang penghentian pemeriksaan bukti permulaan dan diusulkan untuk dinaikkan ke Penyidikan.
bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan akan dilakukan penelaahan pemeriksaan bukti permulaan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.;
15
05 Agustus 2019
Pembuatan Berita Acara Penelaahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: NDR-597/PJ.05/2019
bahwa dengan usulan persetujuan penutupan pemeriksaan bukti permulaan dan ditingkatkan ke penyidikan, mendalami transaksi penerbitan faktur pajak oleh penggugat kepada lawan transaksi, serta usulan untuk dikembangkan pemeriksaan terhadap CV. Bukit Intan Lestari dan PT. Surya Buana Mandiri;
18
27 September 2019
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor: PRIN-10.DIK/WPJ.01/2019 tanggal 27 September 2019
bahwa diterbitkan Kanwil DJP Sumatera Utara I kepada Tim Penyidik;
19
15 Oktober 2019
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor: PRIN-11.DIK/WPJ.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019
bahwa diterbitkan Kanwil DJP Sumatera Utara I karena terdapat pergantian dan penambahan anggota penyidik;
20
04 November 2019
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor: PRIN-13.DIK/WPJ.01/2019 tanggal 04 November 2019
bahwa diterbitkan Kanwil DJP Sumatera Utara I karena terdapat penambahan anggota penyidik;
21
28 November 2019
Pembuatan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TP-71WPJ.01/2019 tanggal 2 November 2019
bahwa dibuat karena telah tercukupinya 2 (dua) alat bukti untuk penetapan tersangka atas penyidikan terhadap Hermanto selaku direktur Penggugat dan apabila tidak ada kemungkinan dilakukan pembayaran maka akan diterbitkan Sprindik khusus;
22
16 Januari 2020
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Khusus dengan menyebut tersangka Nomor: PRIN-1/DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020
bahwa penerbitan Sprindik khusus termasuk penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
23
20 Januari 2020
Penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S- 1/SPDP/TSK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020
ditujukan kepada istri Hermanto, dan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Direskrimsus Polda Sumut;
 
 
bahwa penjelasan singkat dan dasar hukum Tergugat:
 
 
1)
Tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan
 
 
bahwa Pasal 8 ayat 3 UU KUP, "bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran Jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.";
 
bahwa dalam Pasal 43A ayat 1 UU KUP dapat ditemukan penegasan bahwa, "Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";
 
bahwa sementara yang dimaksud dengan bukper adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dengan kata lain, pengertian pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukper tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;
 
bahwa pemeriksaan bukper dilakukan untuk menegaskan bahwa ada dan terdapat bukti penyimpangan pajak yang dapat menjadi acuan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Tidak ada tindakan penyidikan tanpa didahului oleh pemeriksaan bukper. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyidikan dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan pajak yang didasarkan pada bukper;
 
bahwa dalam hal ini pemeriksaan bukper merupakan alat yang bertujuan untuk mengungkapkan keberadaan bukper ada dugaan terjadi tindak pidana perpajakan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dan tindak pidana perpajakan maka akan ditindaklanjuti ke arah penyidikan;
 
bahwa sebaliknya, jika tidak ditemukan bukper adanya dugaan terjadi penyimpangan dan tindak pidana perpajakan maka informasi, data, laporan atau pengaduan itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memberikan legalitas adanya dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 239/PMK.03/2014, "Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.";
 
bahwa jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan
 
bahwa Pasal 5
"(1)
Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(2)
Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(3)
Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(4)
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).";
 
 
2)
Tentang Penyidikan
 
 
bahwa penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan;
 
bahwa tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan; yang dilakukan oleh seseorang atau oleh badan yang diwakili orang tertentu (pengurus), memenuhi rumusan Undang-Undang, diancam dengan sanksi pidana, melawan hukum, dilakukan di bidang perpajakan, dan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara;
 
bahwa dasar hukum penyidikan pajak:
1)
Pasal 44, UU KUP berbunyi sebagai berikut,
 
"1.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
 
2.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ...
 
3.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 
4.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.";
2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
4)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat sampaikan dengan hormat alasan dan dasar hukum, kesimpulan dan permohonan Penggugat sebagai berikut:
 
 
A.
Kronologis
 
 
bahwa Tergugat dengan Surat Nomor: S.PANG-8/WPJ.01/2020 tanggal 17 Januari tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan atas adanya dugaan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya;
 
bahwa atas pemeriksaan dimaksud, hingga saat ini belum selesai, dan belum dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemeriksaan;
 
bahwa dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut di atas, melalui telepon selular pada tanggal 17 Januari 2020 jam 17:46 WIB, Tergugat (Penyidik) saudara Angga Putra dari nomor telepon selular +6285642061006 menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di KPP Senapelan di Pekanbaru;
 
bahwa atas petunjuk dari Tergugat (Pemeriksa Pajak) saudara Oral Nainggolan, agar Penggugat membuat surat pengungkapan;
 
 
B.
Alasan
 
 
bahwa Penggugat melalui surat tanggal 14 November 2019 tentang Perkara Faktur Pajak PPN Fiktif telah mengemukakan:
 
bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:
 
bahwa dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa, "Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya (culpa) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran }um/ah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar";
 
bahwa tentang ukuran kerugian negara, dalam prakteknya, sulit untuk menentukan para meternya dan penghitungan yang bersifat asumtif dilarang dalam bidang perpajakan;
 
bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Angka 1 Undang-Undang KUP, yang mengatur, "Setiap orang yang karena kealpaannya:
Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun";
 
bahwa terhadap ketidakbenaran perbuatan Penggugat tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Penggugat dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan Surat Kesanggupan membayar kekurangan pajak yang harus dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari pajak kurang bayar;
 
bahwa Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana (Straaf Rechts)- halaman 177, "Culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kesalahan pada umumnya/sifat kebanyakan orang";
 
bahwa menurut Memorie van Toelichting, "kelalaian" adalah:
a.
Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
b.
Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
c.
Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;
 
 
bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan tentang pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.";
 
bahwa teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze van Vorzatz und Fahrlassigkeit" 1903 menerangkan bahwa, "sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.";
 
bahwa Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP yang mengatur, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: d. penerbitan atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";
 
 
C.
Dasar Hukum Pengajuan Gugatan
  6.
Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  7.
Pasal 40 ayat (3) juncto ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  8.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  9.
Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 Undang-Undang KUP;
  10.
Peraturan DJP Nomor: 47/PJ/2009;
 
 
D.
Kesimpulan
 
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah menyalahi tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa terdapat dugaan, bahwa Tergugat (Pemeriksa Pajak) berorientasi hanya kepada tindak pidana yang Penggugat, akan dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan tujuan yang kurang jelas, bahwa seperti yang telah dinyatakan secara lisan melalui komunikasi telepon maupun saat menghadap Tergugat (AR maupun Pemeriksa Pajak), yang menyatakan bahwa akan dikeluarkan surat perintah penyidikan;
 
bahwa Penggugat telah melaksanakan petunjuk Tergugat (Tim Pemeriksa), untuk membuat surat pengungkapan, pernyataan kesanggupan membayar kekurangan pajak terutang, surat permohonan penundaan dan pengangsuran;
 
bahwa Penggugat telah membayar secara mengangsur pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan pajak masukan serta sesuai dengan somasi yang disampaikan kepada penerbit faktur, yaitu PT. Bukit Intan Lestari dan PT. Surya Buana Mandiri;
 
Pendapat Majelis
 
bahwa Kantor Wilayah Sumatera Utara I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020 (tidak dilampirkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Panggilan Nomor: S.PANG-8/WPJ,01/2020 tanggal 17 Januari 2020 untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 
bahwa terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor: 01/RCN-MDN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 21 Januari 2020;
 
bahwa kronologis, alasan dan dasar hukum gugatan sebagai diuraikan dalam surat gugatan a quo adalah sebagai berikut:
 
 
a.
Kronologis
 
 
bahwa Tergugat dengan Surat Nomor: S.PANG-8/WPJ.01/2020 tanggal 17 Januari tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan atas adanya dugaan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya;
 
bahwa atas pemeriksaan dimaksud, hingga saat ini belum selesai, dan belum dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemeriksaan;
 
bahwa dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut di atas, melalui telepon selular pada tanggal 17 Januari 2020 jam 17:46 WIB, Tergugat (Penyidik) Angga Putra dari nomor telepon selular +6285642061006 menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di KPP Senapelan di Pekanbaru;
 
bahwa atas petunjuk dari Tergugat (Pemeriksa Pajak) Oral Nainggolan, agar Penggugat membuat surat pengungkapan;
 
 
b.
Alasan pengajuan gugatan a quo, adalah sebagai berikut:
 
 
bahwa Penggugat melalui surat tanggal 14 November 2019 tentang Perkara Faktur Pajak PPN Fiktif telah mengemukakan:
 
bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:
 
bahwa dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa, "Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya (culpa) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar";
 
bahwa tentang ukuran kerugian negara, dalam prakteknya, sulit untuk menentukan para meternya dan penghitungan yang bersifat asumtif dilarang dalam bidang perpajakan;
 
bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Angka 1 Undang-Undang KUP, yang mengatur, "Setiap orang yang karena kealpaannya: Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun";
 
bahwa terhadap ketidakbenaran perbuatan Penggugat tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Penggugat dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan Surat Kesanggupan membayar kekurangan pajak yang harus dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari pajak kurang bayar;
 
bahwa Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana (Straaf Rechts)- halaman 177, "Culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kesalahan pada umumnya/sifat kebanyakan orang";
 
bahwa menurut Memorie van Toelichting, "kelalaian" adalah:
1.
Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
2.
Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
3.
Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;
 
 
bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan tentang pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.";
 
bahwa teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit" 1903 menerangkan bahwa, "sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.";
 
bahwa Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP yang mengatur, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: d. penerbitan atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
 
 
c.
Dasar Hukum Pengajuan Gugatan
 
-
bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
-
bahwa Pasal 40 ayat (3) juncto ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
-
bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 
-
bahwa Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 Undang-Undang KUP;
 
-
bahwa Peraturan DJP Nomor: 47/PJ/2009;
 
 
 
d.
Kesimpulan
 
 
 
bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DlK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah menyalahi tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa terdapat dugaan, bahwa Tergugat (Pemeriksa Pajak) berorientasi hanya kepada tindak pidana yang Penggugat, akan dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar dan tujuan yang kurang jelas, bahwa seperti yang telah dinyatakan secara lisan melalui komunikasi telepon maupun saat menghadap Tergugat (AR maupun Pemeriksa Pajak), yang menyatakan bahwa akan dikeluarkan surat perintah penyidikan;
 
bahwa Penggugat telah melaksanakan petunjuk Tergugat (Tim Pemeriksa), untuk membuat surat pengungkapan, pernyataan kesanggupan membayar kekurangan pajak terutang, surat permohonan penundaan dan pengangsuran;
 
bahwa Penggugat telah membayar secara mengangsur pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan pajak masukan serta sesuai dengan somasi yang disampaikan kepada penerbit faktur, yaitu PT. Bukit Intan Lestari dan PT. Surya Buana Mandiri;
 
 
 
e.
Permohonan
 
-
bahwa agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Perintah Penyidikan, yang dalam prosesnya salah prosedur dengan perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat, sesuai dengan putusan dimaksud;
 
-
bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020;
 
-
bahwa demi keadilan dan perlindungan kepada Penggugat;
 
 
 
bahwa sesuai Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), diatur: "Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan"
 
bahwa Sesuai Pasal 45 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengadilan Pajak, diatur: "Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan";
 
bahwa Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
bahwa sesuai Pasal 45 Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, diatur:
 
bahwa Ayat (2), "Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima"
 
bahwa Ayat (3), "Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)";
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak diperoleh informasi apakah objek gugatan yaitu "surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" sudah diterbitkan atau belum/tidak karena berkas sengketa gugatan juga tidak ditemukan objek gugatan, yaitu "surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan;
 
bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan, terkait kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang PP yang mengatur:
 
bahwa Ayat (1), "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."
 
bahwa Ayat (3), "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";
 
bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 15 Januari 2020, sedangkan dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU KUP, tidak disebutkan secara eksplisit Surat Perintah Penyidikan adalah dokumen Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan;
 
bahwa meskipun telah diundang secara patut, Penggugat tidak hadir sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal tanggal 15 Juni 2020, tanggal 6 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020, sehingga kepada Penggugat tidak dapat dimintakan penjelasan atau klarifikasi terkait objek gugatan yang tidak disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP, yaitu ketentuan yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan;
 
bahwa Majelis telah cukup memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi terkait objek gugatan, dan karenanya putusan Majelis akan diputuskan sesuai fakta persidangan yang telah dilakukan;
 
bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat, Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan atas pemenuhan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang kewenangan pihak yang mengajukan gugatan (legal standing) dan lampiran salinan yang digugat;
 
bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis tidak berwenang, sehingga atas pengajuan gugatan PT. Rimba Cipta Niaga, NPWP: 31.584.799.6-121.000, diberikan putusan berupa tidak dapat diterima;
 
Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkeyakinan sesuai wewenang Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Perintah Penyidikan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PRIN-01.DIK/WPJ.01/2020 tanggal 16 Januari 2020, atas nama PT. Rimba Cipta Niaga, NPWP: 31.584.799.6-121.000, beralamat di Komp. Multatulis Indah Blok C No. 22 Lk. I Medan Maimun Medan tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VA Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan tanggal 27 Juli 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
L.Y. Hari Sih Advianto, S.H., S.S.T., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua
Suhartono, S.E., M.Si., M.M. sebagai Hakim Anggota
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota
dengan dibantu oleh
Aini Yail Zubaah, S.H, M.M. sebagai Panitera Pengganti
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd
Suhartono, S.E., M.Si., M.M.
Ttd
Mumi Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.
 
HAKIM KETUA
Ttd
L.Y. Hari Sih Advianto, S.H., S.S.T., M.H., M.M.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
Ttd
Aini Yail Zubaah, S.H, M.M.
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File