Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
3 November 2021 | View: 147

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000611.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020

 

JENIS PAJAK

PPN & PPnBM
 

TAHUN/MASA PAJAK

Mei 2015
 

POKOK SENGKETA

koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp3.290.284,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000611.16/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Bromelain Enzyme, NPWP 02-991.531.1-011.000, alamat Chase Plaza Podium Lantai 5, JI. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, Alamat Korespondensi Sequis Tower Level 39, SCBD Lot 11B, JI. Jend. Sudirman Nomor 71, Senayan, Kebayoran Baru 12190, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Kusniati Budidharma, Jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
 
 
 
MELAWAN
 
 
 
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1064/PP/BR/2019 tanggal 11 Juli 2018;
  • Telah membaca Surat Permohonan Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-1059/WPJ.04/2019 tanggal 29 April 2019
  • Telah membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 016/TAX-BE-Bantahan SUB/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
  • Telah mendengar dan memeriksa para pihak yang bersengketa dalam persidangan ini;
  • Telah memeriksa dan membaca bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
 
 
 

TENTANG DUDUK SENGKETA

 
 
 
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Pembahasan Akhir
(Disetujui)
(Rp)
Pemohon Banding
Terbanding
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:
 
 
 
 
 
a.1
Ekspor
3.830.671.753
3.830.671.753
3.830.671.753
 
 
a.2
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0
0
0
 
 
a.3
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
0
 
 
a.4
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
0
 
 
a.5
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
0
 
 
a.6
Jumlah
3.830.671.753
3.830.671.753
3.830.671.753
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:
0
0
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan
3.830.671.753
3.830.671.753
3.830.671.753
 
d.
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:
 
 
 
 
 
d.1
Impor BKP
0
0
0
 
 
d.2
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.3
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
0
 
 
d.5
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
0
 
 
d.6
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
0
0
0
 
 
d.7
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
0
0
0
 
 
d.8
Tanggung jawab secara renteng
0
0
0
 
 
d.9
Jumlah
0
0
0
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar
 
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
0
0
0
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
 
b.1
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
0
0
0
 
 
b.2
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
65.687.287
65.687.287
65.687.287
 
 
b.3
STP (Pokok Kurang Bayar)
0
0
0
 
 
b.4
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
0
 
 
b.5
Lain-lain
0
0
0
 
 
b.6
Jumlah
65.687.287
65.687.287
65.687.287
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
 
 
c.1
SKPPKP
0
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
65.687.287
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar
(65.687.287)
(62.397.003)
(65.687.287)
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
65.687.287
65.687.287
65.687.287
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak (karena pembetulan)
0
0
0
 
c.
Jumlah
65.687.287
65.687.287
65.687.287
4.
PPN yang kurang dibayar
0
3.290.284
0
5.
Sanksi Administrasi
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0
0
0
 
b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
0
3.290.284
0
 
c.
Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP
0
0
0
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
0
0
0
 
e.
Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP
0
0
0
 
f.
Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP
0
0
0
 
g.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP jo Pasal 9 ayat (4) PPN
0
0
0
 
h.
Jumlah
0
3.290.284
0
6.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
0
6.580.568
0
 
 
 
 
Menimbang, bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut telah ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;
 
 
 
 

ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING

 
 
 
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 19/TAX-BEBanding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 adalah merupakan Keputusan Terbanding yang isinya memberitahukan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 tidak disetujui dan tetap mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
 
bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:
 
Latar Belakang Penerbitan Keputusan Terbanding atas Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018
 
bahwa atas status lebih bayar pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp50.722.916,00 oleh Pemohon Banding dimintakan restitusi PPN kepada KPP Pratama Setiabudi Satu dan atas restitusi tersebut dilakukan proses pemeriksaan pajak;
 
bahwa pemeriksaan pajak tersebut mencakup diantaranya atas SPM PPN Masa Pajak Mei 2015;
 
bahwa pada tanggal 14 September 2017, Terbanding selaku Pemeriksa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 sebesar Rp6.580.568,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
No
URAIAN
JUMLAH RUPIAH MENURUT
WAJIB PAJAK
FISKUS
SENGKETA
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
A.
Atas penyerahan Barang dan Jasa yg terhutang PPN:
-
-
-
 
 
A.1
Ekspor
3.830.671.763
3.830.671.763
3.830.671.763
 
 
A.2
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri
-
-
-
 
 
A.3
Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut
-
-
-
 
 
A.4
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut
-
-
-
 
 
A.5
Penyerahan yg dibebaskan dr pengenaan PPN
-
-
-
 
 
A.6
Jumlah
3.830.671.763
3.830.671.763
3.830.671.763
 
B.
Atas penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terhutang PPN
-
-
-
 
C.
Jumlah Seluruh Penyerahan
3.830.671.763
3.830.671.763
3.830.671.763
 
D.
PPN Tanggung Jawab Renteng
 
 
 
 
 
D.1
Tanggung Jawab Secara Renteng
-
-
-
2.
PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR
 
 
 
 
A.
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri
-
-
-
 
B.
Dikurangi:
 
 
 
 
 
B.1
PPN yg disetor di muka dalam masa pajak yg sama
-
-
-
 
 
B.2
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
65.687.287
 
 
B.3
STP (Pokok Kurang Bayar)
-
-
-
 
 
B.4
Dibayar dengan NPWP sendiri
-
-
-
 
 
B.5
Lain-lain
-
-
-
 
 
B.6
Jumlah
65.687.287
62.397.003
65.687.287
 
C.
Diperhitungkan
 
 
 
 
 
C.1
SKPPKP
-
-
-
 
D.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
65.687.287
 
E.
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar
(65.687.287)
(62.397.003)
(65.687.287)
 
F.
Jumlah Perhitungan PPN LB/Seharusnya tidak terhutang
 
-
-
3.
Kelebihan Pajak yang sudah
 
 
 
 
A.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
65.687.287
65.687.287
65.687.287
 
B.
Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)
-
-
-
 
C.
Jumlah (a+b)
65.687.287
65.687.287
65.687.287
4.
PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2e+3c)
-
3.290.284
-
5.
Sanksi Administrasi
 
 
 
 
A.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
3.290.284
-
 
B.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
-
-
 
C.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
-
-
 
D.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
-
-
 
E.
Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
-
-
-
 
F.
Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
-
-
-
 
G.
Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4F) PPN
-
-
-
 
H.
Jumlah (A+B+C+D+E+F+G)
-
3.290.284
-
6.
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (4+5)
-
6.580.568
-
 
 
 
 
bahwa koreksi terjadi karena Terbanding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan dengan kode 070 yang mendapat fasilitas PPN seharusnya hanya diberikan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 726/KM.4/2015 tanggal 31 Maret 2015. Sehingga atas Faktur Pajak Masukan kode 070 yang dikreditkan oleh Pemohon Banding seharusnya tidak mendapat fasilitas dan atas pengkreditan Faktur Pajaknya dihitung dengan Tanggung Jawab Renteng;
 
bahwa sehubungan dengan diterbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 atas SPT PPN Masa Mei 2015. Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/Xl/2017 tanggal 9 November 2017 yang diterima KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu tanggal 7 Desember 2017;
 
bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018, dengan keputusan menolak permohonan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Wajib Pajak dan tetap mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
 
 
 
 
Pokok Sengketa (dalam Surat Banding)
 
bahwa Pemohon Banding menggunakan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 736/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 726/KM.4/2015 tanggal 31 Maret 2015. Untuk pembelian/pemanfaatan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan impor, namun fasilitas tersebut seharusnya hanya dapat digunakan oleh pengusaha yang berada di kawasan berikat dalam hal ini adalah cabang (Terbanggi Besar Km. 77, Lampung) dari Pemohon Banding yang telah dikukuhkan sebagai PKP;
 
bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemeriksa mengkoreksi atas Pajak Masukan yang mendapatkan fasilitas dan Pemohon Banding ditagih atas Pajak Masukan yang tidak dipungut, karena penjual atau pemberi jasa berada di luar wilayah KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu sehingga tidak dapat dilakukan penagihan;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan dengan kode 070 yang mendapat fasilitas PPN seharusnya hanya diberikan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 726/KM.4/2015 tanggal 31 Maret 2015. Sehingga atas Faktur Pajak Masukan kode 070 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding seharusnya tidak mendapat fasilitas dan atas Faktur Pajak Masukannya dihitung dengan Tanggung Jawab Renteng;
 
Ketentuan Formal Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa merujuk kepada Pasal 23 (2) huruf c UU KUP dan Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal Banding yaitu:
1.
Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2.
bahwa Banding ini diajukan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penolakan Pemberitahuan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/297/15/297/17 tanggal 14 September 2017;
3.
bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemberitahuan Surat Penolakan Permohonan Keberatan SKPKB;
 
 
 
 
Alasan Material Banding yang diajukan Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa berikut ini adalah tanggapan serta penjelasan yang menjadi dasar diajukannya Banding oleh Pemohon Banding;
 
Alasan Penolakan permohonan Keberatan SKPKB oleh Terbanding
 
bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang). Dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di Invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Cabang Lampung;
 
bahwa atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di Invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tambahkan peraturan pajak PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2a) terkait dengan penyelesaian atas faktur pajak yang salah diterbitkan oleh penjual:
 
Pasal 4:
1.
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 
a.
pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau".
 
 
 
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru dapat ditagihkan ke Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding demi asas keadilan;
 
bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
Bukti P-2.
Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/Xl/2017 tanggal 9 November 2017;
Bukti P-3.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
Bukti P-4.
Akta Pendirian PT Bromelain Enzyme Nomor 57 tanggal 17 September 2008 dibuat oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
Bukti P-5.
Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Bromelain Enzyme Nomor 02 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
 
 
 
 

TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING

 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-1059/WPJ.04/2019 tanggal 29 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:
 
Ketentuan Formal (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat banding Pemohon Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
a.
Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
b.
Banding diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding (surat keputusan yang diajukan banding diterbitkan tanggal 31 Oktober 2018, surat banding Pemohon Banding diterima Pengadilan Pajak tanggal 23 Januari 2019);
c.
Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
d.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018. (tanggal terima 1 November 2018);
e.
Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
f.
Surat banding yang diterima dari Pengadilan Pajak tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00 sehingga tidak ada kewajiban melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar;
g.
Surat Banding ditandatangani oleh Kusniati Budidharma selaku Direktur Pemohon Banding;
 
 
 
 
bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor LAP-328/WPJ.04/KP.0105/2017 tanggal 8 September 2017;
 
bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 hal Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 Masa Pajak Mei 2015 yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan LPAD Nomor PEM: 01009417\011\dec\2017 tanggal 7 Desember 2017;
 
bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Ditambah/(Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
Pajak yang Kurang/(Lebih) Bayar
3.290.284
0
3.290.284
Sanksi Bunga
 
 
 
a.
Sanksi Kenaikan
0
0
0
b.
Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
3.290.284
0
3.290.284
Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
6.580.568
0
6.580.568
 
 
 
 
Analisa Pokok Sengketa Menurut Terbanding (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Pokok Sengketa:
 
Menurut Terbanding
 
Dasar Hukum
 
bahwa ketentuan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa yang diajukan keberatan, antara lain:
 
 
 
 
a.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
 
 
 
 
Pasal 12 ayat (3):
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
 
Pasal 13 ayat (1):
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
 
a.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 
 
 
 
Pasal 13 ayat (3):
Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
 
Pasal 25 ayat (1) huruf a:
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 
Pasal 25 ayat (2):
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
 
 
 
 
b.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:
 
 
 
 
 
Pasal 1 angka 21:
Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
 
Pasal 4 ayat (1):
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 
a.
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 
b.
impor Barang Kena Pajak;
 
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
e.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 
f.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 
g.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 
h.
ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 
 
Pasal 9 ayat (2):
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
 
Penjelasan Pasal 9 ayat (2):
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak.
 
Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.
 
Pasal 9 ayat (8):
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 
a.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
b.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
c.
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 
e.
dihapus;
 
f.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 
g.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 
h.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 
i.
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 
j.
perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
 
 
Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:
yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 
Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 
Pasal 9 ayat (9):
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 
Pasal 13 ayat (5):
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 
a.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 
b.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 
c.
Jenis barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 
d.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 
e.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,
 
f.
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 
g.
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
 
 
 
 
 
Pasal 13 ayat (6):
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
 
Pasal 13 ayat (9):
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
 
Penjelasan Pasal 13 ayat (9):
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6).
 
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 
bahwa dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;
 
 
 
 
c.
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur antara lain:
 
 
 
 
 
Pasal 17:
 
i.
Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat:
 
 
a.
penyerahan Barang Kena Pajak;
 
 
b.
impor Barang Kena Pajak;
 
 
c.
penyerahan Jasa Kena Pajak;
 
 
d.
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 
 
e.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 
 
f.
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 
 
g.
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 
 
h.
ekspor Jasa Kena Pajak.
 
 
 
 
d.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, mengatur antara lain:
 
 
 
 
 
Pasal 1:
Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.
 
Lampiran I Butir 1.1.:
Sistem "Konfirmasi PK-PM" dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak.
 
Lampiran I Butir 1.4.1.1.:
Print out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh:
 
-
Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
 
-
Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
 
-
Kepala Bidang PPN dan PTLL dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.
 
dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada;
 
Lampiran I Butir 1.4.1.3.4.:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
Tanggapan Terbanding (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dan dokumen lain yang diterima dan dipertimbangkan Terbanding dalam penelitian, berikut ini disampaikan pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:
 
bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.290.284,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Koreksi (Rp)
SPT/Pemohon Banding
Pemeriksa
1
Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan
0
0
0
2
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan
65.687.287
62.397.003
3.290.284
3
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu
0
 
0
4
Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN
 
 
0
5
Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan
0
 
 
6
PPN Disetor Sendiri
0
0
0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
3.290.284
 
 
 
 
Menurut Terbanding dalam Pemeriksaan
 
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor LAP-328/WPJ.04/KP.0105/2017 tanggal 8 September 2017 ketahui sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
Pemohon Banding sesuai tempat kedudukan (Kantor Pusat) berada di Jakarta dan tempat kegiatan usaha (cabang) berada di Lampung (Terbanggi Besar Km. 77), pada masing-masing tempat Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak (PKP);
 
 
 
 
b.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp3.290.284,00 berasal dari Pajak Masukan atas impor dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP
NPWP
Dokumen Tertentu
DFP (F0)
PPN
Nomor
Tanggal
1
ALKIN GLOBAL, PT
01.104.998.8-423.000
00/01/1900
6-Mar-15
140.400
14.040
2
REL-ION STERILIZATION SERVICES, PT
01.386.279.2-058.000
00/01/1900
30-Apr-15
26.894.400
2.689.440
3
ULTRAFILTER INDONESIA, PT
02.836.704.3-024.000
00/01/1900
27-A4N-15
2.000.000
200.000
4
ULTRAFILTER INDONESIA, PT
02.836.704.3-027.000
00/01/1900
21-May-15
3.868.040
386.804
Jumlah
32.902.840
3.290.284
 
 
 
 
Menurut Terbanding dalam Penelitian Keberatan
 
bahwa selama proses keberatan, Terbanding dalam penelitian telah melakukan penelitian terkait sengketa keberatan Pemohon Banding dan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa untuk Masa Pajak Mei 2015 Terbanding dalam pemeriksaan melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.290.284,00;
 
 
 
 
b.
Koreksi tersebut berasal dari PPN Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyerahan karena pada tempat kedudukan Pemohon Banding melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran, sementara Faktur Pajak yang dikreditkan merupakan Faktur Pajak Masukan atas kegiatan produksi sehingga perolehan Barang Kena Pajak tidak memiliki hubungan dengan penyerahan;
 
 
 
 
c.
Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dalam pemeriksaan dan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/174 tanggal 14 September 2017 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada angka 2) di atas;
 
 
 
 
d.
Berdasarkan penelitian atas Risalah Pembahasan Pemeriksaan tanggal 10 Juli 2017, atas koreksi PPN Masukan untuk Masa Pajak Januari s.d. November 2015 dengan total sebesar Rp34.594.427,00 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
Dasar Koreksi Terbanding dalam pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP Sumber pengujian adalah SSP, Data MPN, Bukti Potong, Rekening Koran, Faktur Pajak Masukan, Surat Izin Pengusaha di Kawasan Berikat;
 
Pengujian yang dilakukan:
 
 
-
Pengujian keabsahan kredit pajak dilakukan dengan teknik pencocokan SSP dengan data MPN;
 
 
-
Penerapan ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan pajak yang berlaku;
 
Penjelasan:
 
 
-
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas kegiatan usaha dan faktur Pajak, terdapat koreksi positif atas faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp34.594.427,00;
 
 
-
Dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa Pemohon Banding pada tempat kedudukan melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran sementara kegiatan produksi dan distribusi dilakukan Cabang Lampung;
 
 
-
Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN yang dibayar untuk kegiatan seperti Proses Produksi yang meliputi pembelian suku cadang/perlengkapan pabrik, kemasan, perlengkapan keamanan dan biaya sterilisasi dan Proses distribusi yang meliputi pengangkutan bahan baku dan barang jadi ke dalam/luar pabrik;
 
Dasar Hukum:
 
 
-
Pasal 12 ayat (1) U PPN
 
 
-
Pasal 9 ayat (8b) UU PPN
 
 
 
 
e.
Tanggapan Pemohon Banding atas SPHP
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dalam pemeriksaan atas koreksi Faktur Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan cabang yang tidak dapat dikreditkan di pusat. Bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang) dan hal ini dapat dibuktikan dengan Invoice dari penjual yang tertulis PT Bromelain Enzyme dengan alamat cabang Lampung dan data;
 
bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh penjual yang tertulis alamat NPWP cabang Lampung namun menggunakan nomor NPWP Jakarta Pusat. Dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
bahwa atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding mengacu pada Peraturan Pajak PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2a) terkait dengan penyelesaian atas faktur pajak yang salah diterbitkan oleh penjual;
 
1.
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 
 
a.
Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa;
 
 
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru dapat ditagihkan kepada Pemohon Banding
 
 
f.
Pendapat Terbanding dalam pemeriksaan dalam Pembahasan Akhir
 
bahwa Terbanding dalam pemeriksaan tetap mempertahankan koreksi sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), karena tanggapan Pemohon Banding juga telah memperkuat dasar koreksi Terbanding dalam pemeriksaan bahwa faktur pajak masukan yang dikoreksi merupakan faktur pajak terkait pengeluaran untuk kegiatan cabang namun dikreditkan oleh Pemohon Banding Pusat;
 
 
 
 
g.
Tanggapan Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju;
 
 
 
 
h.
Terbanding dalam Penelitian telah mengundang Terbanding dalam pemeriksaan, yaitu Sdr. Djemprit Sungkowo (Supervisor), Sdr. Herbert Marshall Oktavian M. (Ketua Tim), dan Andri Ardiansyah (Anggota Tim), untuk pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018. Berdasarkan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Terbanding dalam pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 288/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 20 Agustus 2018, terkait koreksi atas Pajak Masukan, Terbanding dalam pemeriksaan menyampaikan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Dapat dijelaskan bahwa kegiatan kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan penyerahan ekspor, sementara proses produksi dilakukan di cabang (Lampung). Pembelian BKP/JKP yang dilaporkan oleh kantor pusat sebagian besar adalah untuk proses produksi sehingga Terbanding dalam pemeriksaan berpendapat pembelian tersebut seharusnya berkaitan dengan penyerahan yang dilakukan oleh cabang ke pusat;
 
 
 
 
 
Terbanding dalam pemeriksaan tidak memperoleh dokumen penerimaan barang dari pemasok ke Pemohon Banding, namun hanya beberapa dokumen invoice pemasok yang diberikan pada saat pemeriksaan terdapat invoice yang ditujukan pemasok ke cabang namun Faktur Pajak yang diterbitkan ditujukan ke Pemohon Banding (Pusat) sehingga ada inkonsistensi antara dokumen yang dimaksud;
 
 
 
 
 
Koreksi pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pusat karena Terbanding dalam pemeriksaan berpendapat pajak masukan tersebut lebih tepat disandingkan dengan penyerahan dari cabang ke pusat, karena pembelian BKP/JKP-nya adalah untuk tujuan produksi di cabang kecuali Pemohon Banding memiliki keputusan pemusatan PPN;
 
 
 
 
 
Terbanding dalam pemeriksaan tidak memiliki wewenang untuk mengakses data dan melakukan pengujian atas pelaporan WP Cabang, sehingga tidak dapat dipastikan apakah faktur pajak masukan tersebut telah dilaporkan oleh WP Cabang;
 
 
 
 
 
Terbanding dalam pemeriksaan tidak melakukan uji arus uang dan arus barang atas Faktur Pajak Masukan;
 
 
 
 
 
Terbanding dalam pemeriksaan berpendapat Pemohon Banding belum konsisten dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini timbul karena dalam pandangan Pemohon Banding atas kewajiban PPN Pusat dan Cabang adalah satu kesatuan sehingga Pemohon Banding dalam melaporkan kewajibannya tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
 
 
 
 
WP Cabang merupakan PKP yang seharusnya melaporkan fasilitas PPN tidak dipungut, namun jika WP Pusat melaporkan Pajak Masukan tersebut maka seharusnya ada satu tahap di mana terdapat penyerahan dari pusat ke cabang atas impor atau pembelian yang telah dilakukan Pusat untuk dipakai di Cabang karena WP tidak memiliki fasilitas pemusatan PPN. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan berikutnya apakah penyerahan tersebut juga mendapatkan fasilitas, PPN tidak dipungut;
 
 
 
 
i.
Terbanding dalam Penelitian telah mengundang Pemohon Banding untuk pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018. Pihak Pemohon Banding diwakili oleh Sdr. Markus Iwandi selaku Kuasa Pemohon Banding. Berdasarkan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 519/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 13 September 2018, terkait Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Pemohon Banding menyampaikan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Pemohon Banding didirikan di Indonesia pada Tahun 2008. Perusahaan induk dari Pemohon Banding adalah PT Great Giant Pineapple (GGP) yang dimiliki oleh PT Gunung Sewu Kencana. Pemohon Banding bergerak di bidang produksi bahan material untuk industri kosmetik dan pakan ternak, yaitu bubuk bromelain. Bromelain adalah enzim pencerna protein yang dapat ditemukan dalam jus nanas dan batang nanas;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding didirikan sebagai perusahaan gabung antara GGP dan Enzybel International S.A. (bagian dari Grup Floridienne), sebuah perusahaan Belgia yang memproduksi dan memasarkan tanaman enzim proteolitik seperti papain, bromelain dan ficin;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding mempunyai cabang yang berlokasi di Jl Raya Terbanggi Besar Km. 77 RT 002 RW 002, Lampung Tengah. NPWP: 02.991.531.1-321.001;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding pabrik yang berlokasi di Lampung dan mulai beroperasi secara komersial pada Tahun 2011 dengan tujuan untuk memproduksi produk bromelain olahan untuk diekspor ke Eropa, Amerika Serikat, Asia Pasifik dan negara-negara lain;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding melakukan pembelian berupa bonggol nanas untuk bahan utama produksi. Dalam hal ini yang bertransaksi adalah PTBE Cabang Lampung;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding melakukan pembelian dari dalam negeri. PTBE Cabang Lampung yang melakukan pembelian dan PO juga ditujukan pengirimannya kepada PTBE Cabang Lampung. Pembelian sebagian besar berasal dari dalam negeri;
 
 
 
 
 
PT BE Cabang Lampung yang melakukan pembelian dan juga yang membuat PO;
 
 
 
 
 
Atas pembelian dari dalam negeri dijelaskan sebagai berikut:
 
 
-
Sebagian besar barang yang dibeli merupakan bonggol nanas. Sisanya merupakan sparepart dan perlengkapan mesin;
 
 
-
Barang yang dibeli ada yang dikirimkan langsung namun ada juga yang dititipkan di Gudang afiliasi PTBE di Tangerang, guna memotong ongkos kirim karena tidak efisien apabila hanya mengirimkan barang dalam jumlah sedikit. Sehingga dilakukan pengiriman secara periodik;
 
 
-
Pembayaran dilakukan langsung dari rekening PTBE Cabang kepada vendor;
 
 
-
Pembayaran dilakukan langsung dari rekening PTBE Cabang kepada vendor;
 
 
-
Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan terpisah antara cabang dan pusat. Setiap aktivitas penjualan dan pembelian baik di Cabang dan Pusat Pemohon Banding menginduk kepada satu database. Pusat (PTBE Jakarta) merupakan domisili yang dibuat untuk pengurusan pendirian perusahaan pada awalnya, namun tidak ada aktivitas di PTBE Pusat di Jakarta;
 
 
-
Karena status kantor cabang dan pusat Pemohon Banding bukan profit center, maka memang seharusnya melakukan 1 pembukuan untuk aktivitas di cabang dan pusat;
 
 
 
 
 
Pencatatan penjualan secara fisik aktivitas dilakukan di Cabang, walaupun pelaporan pajaknya (SPT PPh Badan) tetap di KPP Setiabudi Satu di mana Kantor Pusat PTBE terdaftar. Karena PT BE Pusat hanya berupa kantor domisili saja tanpa ada aktivitas apapun. Pemohon Banding hanya mempunyai 1 (satu) pencatatan dan 1 (satu) database. Sehingga pencatatan baik yang terjadi secara fisik di cabang dan di Jakarta (bila ada) maka diinput ke dalam 1 (satu) pencatatan;
 
 
 
 
 
Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang Lampung dikarenakan adanya kesalahan input dari administrasi di mana vendor mengirimkan faktur pajak dengan identitas Pemohon Banding, sehingga diinput ke dalam SPM PPN Pemohon Banding;
 
 
 
 
j.
Berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa untuk Masa Pajak Mei 2015 koreksi sebesar Rp3.290.284,00 adalah sebagai berikut:
 
Masa Pajak
Menurut WP
(Rp)
Menurut Pemeriksa
(Rp)
Koreksi
(Rp)
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Mei 2015
65.687.287
-
65.687.287
62.397.003
-
62.397.003
3.290.284
-
3.290.284
 
 
 
 
 
bahwa koreksi sebesar Rp3.290.284,00 adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
 
 
 
k.
Rincian Faktur Pajak atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:
 
No.
Nama PKP Penjual
NPWP
Faktur Pajak
PPN
Barang Kena Pajak
Nomor
Tanggal
1
ALKIN GLOBAL, PT
01.104.998.8-423.000
00/01/1900
6-Mar-15
14.040
Perlengkapan Pabrik
2
REL-ION STERILIZATIONS
01.386.279.2-058.000
00/01/1900
30-Apr-15
2.689.440
Biaya Sterilisasi
3
ULTRAFILTER INDONESIA
02.836.704.3-024.000
00/01/1900
27-Apr-15
200.000
Perlengkapan Pabrik
4
ULTRAFILTER INDONESIA
02.836.704.3-027.000
00/01/1900
21-May-15
386.804
Perlengkapan Pabrik
 
 
 
 
JUMLAH MEI
3.290.282
 
 
 
 
 
l.
Dalam proses keberatan, atas 4 (empat) Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Terbanding dalam penelitian keberatan telah melakukan penelitian pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan (9) UU PPN dan PPn BM berupa:
 
 
 
 
 
penelitian Faktur Pajak Masukan, Invoice pembelian barang atau pemakaian jasa, untuk meneliti apakah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP dimaksud mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak, dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 
 
-
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa Ose Gagang Metal, lokal dari PKP PT Atkin Global menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
 
-
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas biaya sterilisasi dari PKP PT Rel-ion Sterilization Service menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
 
-
2 (dua) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa medium pocket filter clean dan hepa filter, dari PKP PT Ultra Filter Indonesia menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
 
bahwa diketahui dalam Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Nomor 288/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 20 Agustus 2018 disebutkan bahwa:
 
 
-
kegiatan kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan penyerahan ekspor, sementara proses produksi dilakukan di cabang (Lampung). Pembelian BKP/JKP yang dilaporkan oleh kantor pusat sebagian besar adalah untuk proses produksi sehingga Terbanding dalam pemeriksaan berpendapat pembelian tersebut seharusnya berkaitan dengan penyerahan yang dilakukan oleh cabang ke pusat;
 
 
-
Pemohon Banding menyatakan mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang Lampung dikarenakan adanya kesalahan input dari administrasi di mana vendor mengirimkan faktur pajak dengan identitas Pemohon Banding, sehingga diinput ke dalam SPM PPN Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN berikut penjelasannya, pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
bahwa oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
 
 
 
bahwa koreksi positif Terbanding dalam pemeriksaan atas PPN Masukan sebesar Rp3.290.284,00 untuk Masa Pajak Mei 2015 menurut Terbanding dalam penelitian telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN sehingga tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
Terhadap alasan Pemohon Banding bahwa terdapat kesalahan vendor dalam menerbitkan Faktur Pajak serta terdapat pembelian yang benar-benar untuk Jakarta, menurut Terbanding dalam penelitian tidak dapat dipertimbangkan karena Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan material;
 
 
 
 
m.
Berdasarkan penelitian keterkaitan dengan usaha Pemohon Banding, maka Terbanding dalam penelitian menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.290.284,00 dan mempertahankan koreksi Terbanding dalam pemeriksaan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Pemohon Banding, Terbanding dalam pemeriksaan, surat keberatan Pemohon Banding, dan Terbanding dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 
Uraian
cfm. Pemohon Banding
(Rp)
cfm. Terbanding dalam pemeriksaan
(Rp)
Cfm Terbanding Dalam Keberatan
(Rp)
Koreksi
(Rp)
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan
8.502.253.375
8.365.164.154
6.475.593.883
110.429.732
 
Kesimpulan dan Usul (dalam Surat Uraian Banding)
 
A.
Kesimpulan
 
 
 
 
 
1.
Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
2.
Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.0412018 tanggal 30 Oktober 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
3.
Tidak terdapat cukup alasan yang dapat mendukung permohonan banding Pemohon Banding;
 
 
 
 
4.
Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
B.
Usul
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim untuk:
 
 
 
 
 
1.
Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ,04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.991.531.1-011.000;
 
 
 
 
2.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);
 
 
 
 
bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya, Terbanding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti T-1.
Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
 
Bukti T-2.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
 
Bukti T-3.
Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017;
 
Bukti T-4.
Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2648/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
 
 
 
 
 
TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING
 
Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 014/TAX-BE-Bantahan SUB/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang berisikan pemberitahuan penolakan permohonan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 Masa Pajak Mei 2015;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 30 Oktober 2018 adalah merupakan Keputusan Terbanding yang isinya memberitahukan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 tidak disetujui dan tetap mempertahankan jumlah kekurangan pembayaran pajak;
 
Tanggapan Pemohon Banding
 
bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang). Dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di Invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
bahwa atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tambahkan peraturan perpajakan PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2a) terkait dengan penyelesaian atas faktur pajak yang salah diterbitkan oleh penjual:
 
"Pasal 4:
1.
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 
a.
pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau";
 
 
 
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru dapat ditagihkan ke Pemohon Banding;
 
bahwa dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen apapun;
 
 
 
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:
 
1.
Nama/NIP
:
Rifdah/197206281994022001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-13990/PJ.07/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Agus Suswanto/197506241996021002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-12680/PJ.07/2019 tanggal 9 Oktober 2019;
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Widiarto/197612112002121001
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-13390/PJ.07/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
 
 
 
 
4.
Nama/NIP
:
Tri Surati/197302071993032001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-8120/PJ.07/2020 tanggal 14 Juli 2020;
 
 
 
 
5.
Nama/NIP
:
Mohammad Zapar Sidiq/198406262006021001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-8120/PJ.07/2020 tanggal 14 Juli 2020;
 
 
 
 
6.
Nama/NIP
:
Jujud Susanto/1978409242009011008,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-2883/PJ.07/2020 tanggal 26 Februari 2020;
 
 
 
 
7.
Nama/NIP
:
Agung Nugroho/19800801200121002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-10480/PJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
 
 
 
 
8.
Nama/NIP
:
Salman Khoirul Abdi/199012032013101002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit
:
Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak
 
Surat Tugas Nomor
:
ST-12680/PJ.07/2019 tanggal 9 Oktober 2019;
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Pemohon Banding hadir dalam persidangan:
 
Nama
:
Markus Iwandi,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Nomor Izin Kuasa Hukum
:
KEP-756/PP/IKH/2017 tanggal 6 Desember 2017
Nomor Surat Kuasa Khusus
:
tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2019,
 
bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
Bukti T-1.
Laporan Hasil Pemeriksaan;
Bukti T-2.
Kertas Kerja Pemeriksaan;
Bukti T-3.
Laporan Penelitian Keberatan;
Bukti T-4.
Berita Acara Uji Bukti;
 
 
 
 
bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:
Bukti P-6.
Surat Kuasa Khusus Nomor tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2019 atas nama Markus Iwandi;
Bukti P-7.
Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Iwandi;
Bukti P-8.
SPT Masa PPN;
Bukti P-9.
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
Bukti P-10.
Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP;
Bukti P-11.
Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas;
Bukti P-12.
Matriks Sengketa Banding;
Bukti P-13.
Data Pendukung Uji Bukti;
Bukti P-14.
Berita Acara Uji Bukti;
 
 
 
 

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK

 
 
 
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
 
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 memenuhi persyaratan 1 (satu) Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas walaupun Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018, namun pengajuan banding masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/1/2019 tanggal 21 Januari 2019, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sebesar Rp0,00 sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, ditandatangani oleh Kusniati Budidharma jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., Nomor 02 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Bromelain Enzyme, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 19/TAX-BE-Banding/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/Xl/2017 tanggal 9 November 2017 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/Xl/2017 tanggal 9 November 2017, diterima oleh Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017, diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017, dan jumlah yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/Xl/2017 tanggal 9 November 2017 ditandatangani oleh Kusniati Budidharma jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Notaris Shella Falianti, S.H., Nomor 02 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Bromelain Enzyme, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 7 Desember 2017 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;
 
 
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
 
 
 
 
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 diterbitkan pada tanggal 14 September 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 dengan kriteria Nihil, diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa di dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai objek pajak;
 
Menimbang, bahwa sengketa dalam banding ini adalah mengenai kredit pajak;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kredit pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai kredit pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai kredit pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai kredit pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai kredit pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya kredit pajak, sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00 sehingga selisih Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebelum keberatan adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00 sebagai· dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding yang menyatakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.397.003,00, Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan menyatakan besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp65.687.287,00 sehingga nilai sengketa akhir adalah sebesar Rp3.290.284,00;
 
Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp3.290.284,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa pembahasan mengenai pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding:
 
bahwa berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa untuk Masa Pajak Mei 2015 koreksi sebesar Rp3.290.284,00 adalah sebagai berikut:
Masa Pajak
Menurut WP
(Rp)
Menurut Pemeriksa
(Rp)
Koreksi
(Rp)
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Dalam Negeri
Retur
Jumlah
Mei 2015
65.687.287
-
65.687.287
62.397.003
-
62.397.003
3.290.284
-
3.290.284
 
 
 
 
bahwa koreksi sebesar Rp3.290.284,00 adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
bahwa rincian Faktur Pajak atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:
 
No.
Nama PKP Penjual
NPWP
Faktur Pajak
PPN
Barang Kena Pajak
Nomor
Tanggal
1
ALKIN GLOBAL, PT
01.104.998.8-423.000
00/01/1900
6-Mar-15
14.040
Perlengkapan Pabrik
2
REL-ION STERILIZATIONS
01.386.279.2-058.000
00/01/1900
30-Apr-15
2.689.440
Biaya Sterilisasi
3
ULTRAFILTER INDONESIA,
02.836.704.3-024.000
00/01/1900
27-Apr-15
200.000
Perlengkapan Pabrik
4
ULTRAFILTER INDONESIA,
02.836.704.3-027.000
00/01/1900
21-May-15
386.804
Perlengkapan Pabrik
 
 
 
 
JUMLAH MEI
3.290.282
 
 
 
 
 
bahwa dalam proses keberatan, atas 4 (empat) Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Terbanding dalam penelitian keberatan telah melakukan penelitian pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan (9) UU PPN dan PPn BM berupa:
 
 
 
 
penelitian Faktur Pajak Masukan, Invoice pembelian barang atau pemakaian jasa, untuk meneliti apakah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP dimaksud mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak, dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 
-
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa Ose Gagang Metal, lokal dari PKP PT Atkin Global menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
-
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas biaya sterilisasi dari PKP PT Rel-ion Sterilization Service menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
-
2 (dua) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa medium pocket filter clean dan hepa filter, dari PKP PT Ultra Filter Indonesia menurut Terbanding dalam penelitian atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM sehingga atas Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
bahwa diketahui dalam Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Nomor 288/WPJ.04/BD.06/2018 tanggal 20 Agustus 2018 disebutkan bahwa:
 
-
kegiatan kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan penyerahan ekspor, sementara proses produksi dilakukan di cabang (Lampung). Pembelian BKP/JKP yang dilaporkan oleh kantor pusat sebagian besar adalah untuk proses produksi sehingga Terbanding dalam pemeriksaan berpendapat pembelian tersebut seharusnya berkaitan dengan penyerahan yang dilakukan oleh cabang ke pusat;
 
-
Pemohon Banding menyatakan mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang lampung dikarenakan adanya kesalahan input dari administrasi di mana vendor mengirimkan faktur pajak dengan identitas Pemohon Banding, sehingga diinput ke dalam SPM PPN Pemohon Banding;
 
 
 
 
bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN berikut penjelasannya, pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
bahwa oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
 
 
 
bahwa koreksi positif Terbanding dalam pemeriksaan atas PPN Masukan sebesar Rp3.290.284,00 untuk Masa Pajak Mei 2015 menurut Terbanding dalam penelitian telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN sehingga tidak dapat dikreditkan;
 
 
Terhadap alasan Pemohon Banding bahwa terdapat kesalahan vendor dalam menerbitkan Faktur Pajak serta terdapat pembelian yang benar-benar untuk Jakarta, menurut Terbanding dalam penelitian tidak dapat dipertimbangkan karena Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan material;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan penelitian keterkaitan dengan usaha Pemohon Banding, maka Terbanding dalam penelitian menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp3.290.284,00 dan mempertahankan koreksi Terbanding dalam pemeriksaan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 
 
 
 
Menurut Pemohon Banding:
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.290.284,00 melalui Surat Nomor 029/BE-KBRT-PPN/XI/2017 tanggal 9 November 2017 dengan alasan:
 
 
 
 
a)
Terdapat kesalahan vendor dalam menerbitkan Faktur Pajak serta terdapat pembelian yang benar benar diperuntukkan untuk Jakarta;
bahwa koreksi Terbanding dalam Pemeriksaan atas koreksi Faktur Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan cabang yang tidak dapat dikreditkan di pusat. Bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang) dan hal ini dapat dibuktikan dengan Invoice dari penjual yang tertulis PT Bromelain Enzyme dengan alamat cabang Lampung dan data Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh penjual yang tertulis alamat NPWP cabang Lampung namun menggunakan nomor NPWP Jakarta pusat;
 
bahwa dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
 
 
 
b)
Atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di Invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tambahkan peraturan perpajakan PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2a) terkait dengan penyelesaian atas faktur pajak yang salah diterbitkan oleh penjual:
 
"Pasal 4:
 
1.
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 
 
a.
pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa";
 
 
 
 
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru kemudian dapat ditagihkan kepada Pemohon Banding. Terdapat pembelian barang dan jasa yang secara nyata dilakukan di Jakarta seperti jasa sterilisasi yang dilakukan oleh PT Rel-ion, bahwa barang yang sudah siap untuk di ekspor harus dilakukan sterilisasi dahulu sebelum diekspor dan kegiatan tersebut dilakukan di Bekasi yang notabenenya dekat dengan Jakarta;
 
 
 
 
Tanggapan Pemohon Banding
 
bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang). Dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di Invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
bahwa atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tambahkan peraturan perpajakan PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2a) terkait dengan penyelesaian atas faktur pajak yang salah diterbitkan oleh penjual:
 
"Pasal 4:
1.
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 
a.
pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau";
 
 
 
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru dapat ditagihkan ke Pemohon Banding;
 
 
 
 
Pemeriksaan Majelis:
 
bahwa berdasarkan Surat Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, Penjelasan Tertulis, dan bukti-bukti di dalam persidangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000611.16/2019/PP;
 
bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 terkait SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/297/17 tanggal 14 September 2017, apabila disandingkan dengan Petitum Pemohon Banding, terdapat koreksi Terbanding, sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Pemohon Banding
(Rp)
Menurut Terbanding
(Rp)
Koreksi
(Rp)
1
DPP atas Ekspor
3.830.671.753
3.830.671.753
-
2
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri
-
-
-
3
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
-
-
-
4
Jumlah DPP = (1) s.d. (5)
3.830.671.753
3.830.671.753
-
5
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN
-
-
-
6
Jumlah DPP atas Seluruh Penyerahan = (6) + (7)
3.830.671.753
3.830.671.753
-
7
Pajak Keluaran
-
-
-
8
Jumlah Pajak Masukan
65.687.287
62.397.003
3.290.284
 
1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
3.290.284
 
2.
Lain-lain
-
-
-
9
Perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar
(65.687.287)
(62.397.003)
3.290.284
10
Dikompensasi ke masa pajak berikutnya:
65.687.287
65.687.287
-
11
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
-
3.290.284
3.290.284
12
Sanksi Administrasi:
-
3.290.284
3.290.284
 
1.
Pasal 13 ayat (2) KUP
 
 
-
 
2.
Pasal 13 ayat (3) KUP
 
3.290.284
3.290.284
13
PPN yang masih harus/(lebih) dibayar
-
6.580.568
6.580.568
 
 
 
 
bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa koreksi Terbanding, adalah sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Pemohon Banding
(Rp)
Menurut Terbanding
(Rp)
Koreksi
(Rp)
1
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
65.687.287
62.397.003
3.290.284
 
 
 
 
bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini, Majelis memberi kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melaksanakan Uji Bukti Kebenaran Material, dan hasilnya agar dituangkan di dalam Berita Acara Uji Bukti dan Pendapat Majelis, dengan format sebagai Berikut:
I.1.
Uraian Sengketa;
I.2.
Bukti yang Disampaikan;
I.3.
Menurut Terbanding sesuai Berita Acara Uji Bukti;
I.4.
Menurut Pemohon Banding, sesuai Berita Acara Uji Bukti;
I.5.
Pendapat Majelis;
 
 
 
 
I.1.
Uraian Sengketa:
 
 
 
Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp2.512.648,00;
 
 
 
 
I.2.
Bukti yang Disampaikan:
 
 
 
bahwa dokumen terkait impor:
 
1.
Purchase Order dari PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung kepada supplier/vendor;
 
2.
Invoice dari supplier/vendor kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
3.
Packing list atas invoice terkait pengiriman barang;
 
4.
Surat jalan kepada PT Bromelain Enzyme Ca bang Lampung dari supplier/vendor;
 
5.
Faktur Pajak dari vendor;
 
6.
Rekening koran pengeluaran uang atas pembelian;
 
7.
SPT PPN Masa Januari-Desember 2015 Cabang Jakarta dan Lampung;
 
 
 
 
I.3.
Menurut Terbanding sesuai Berita Acara Uji Bukti:
 
 
 
 
1.
Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan di Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp3.290.284,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan tersebut atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
bahwa diketahui bahwa Pemohon Banding pada tempat kedudukan melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran sementara kegiatan produksi dan distribusi dilakukan cabang Lampung;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN yang dibayar untuk kegiatan seperti Proses Produksi yang meliputi pembelian suku cadang/perlengkapan pabrik, kemasan, perlengkapan keamanan dan biaya sterilisasi dan proses distribusi yang meliputi pengangkutan bahan baku dan barang jadi ke dalam/luar pabrik;
 
 
 
 
 
2.
Dasar hukum koreksi Pemeriksa:
 
 
-
Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (2) UU KUP;
 
 
-
Pasal 1 angka 21, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) beserta Penjelasannya, Pasal 9 ayat (8) beserta Penjelasannya, Pasal 9 ayat (9), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) beserta Penjelasannya UU PPN;
 
 
-
Pasal 17 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 
 
 
 
 
3.
Bahwa perincian atas pajak masukan yang dikoreksi adalah sebagai berikut:
 
No.
PKP Penjualan/NPWP
Faktur Pajak/Tanggal
PPN Terutang
BKP
1
Alkin Global/02.836.704.3-024.000
00/01/1900 - 6/3/2015
14.040
Perlengkapan Pabrik
2
Rel-ion Sterilization/02.836.704.3-024.000
00/01/1900 - 30/4/2015
2.689.440
Biaya Sterilisasi
3
Ultrafileter Indonesia/02.836.704.3-024.000
00/01/1900 - 27/4/2015
200.000
Perlengkapan Pabrik
4
Ultrafileter Indonesia/02.836.704.3-024.000
00/01/1900 - 21/5/2015
386.804
Perlengkapan Pabrik
 
 
 
3.290.282
 
 
 
 
 
 
4.
Bahwa pada persidangan, Majelis memerintahkan para pihak melakukan uji bukti kebenaran material dan telah dilakukan pengujian material sebanyak satu kali dengan data yang diberikan berupa fotokopi;
 
 
 
 
 
5.
Bahwa dari fotokopi data yang diserahkan pada saat uji bukti atas penelitian Faktur Pajak Masukan, Invoice pembelian barang atau pemakaian jasa, untuk meneliti apakah Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP dimaksud mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak, pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
5.1.
Bahwa atas ke-4 faktur pajak tersebut diterbitkan penjual dengan data pembeli adalah PT Bromelain Enzyme Jakarta (Pemohon Banding), Purchase Order ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Enzym Gudang Tangerang dan invoice ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme (Pemohon Banding) Jakarta atau ke PT Bromelain Enzyme (cabang) Lampung;
 
 
 
 
 
 
5.2.
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa Ose Gagang Metal, lokal dari PKP PT Aikin Global menurut Terbanding atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPn BM;
 
 
 
 
 
 
5.2.
1 (satu) Faktur Pajak Masukan atas biaya sterilisasi dari PKP PT Rel-ion Sterilization Service menurut Terbanding atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPn BM;.
 
 
 
 
 
 
5.3.
2 (dua) Faktur Pajak Masukan atas perolehan perlengkapan pabrik berupa medium pocket filter clean dan Hepa Filter, dari PKP PT Ultra Filter Indonesia menurut Tim Peneliti atas pengeluaran tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan PPnBM.
 
 
 
 
 
 
5.4.
Bahwa faktur pajak masukan tersebut merupakan PPN yang dibayar untuk kegiatan seperti:
 
 
 
-
Proses produksi:
pembelian suku cadang/perlengkapan pabrik, kemasan, perlengkapan keamanan, dan biaya sterilisasi;
 
 
 
-
proses distribusi:
biaya pengangkutan bahan baku dan barang jadi ke dalam/luar pabrik;
 
 
 
 
 
6.
Berdasarkan pembahasan dan klarifikasi yang dilakukan pada saat keberatan, diperoleh data sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a)
kegiatan Pemohon Banding sebagai kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran, sementara proses produksi dilakukan di cabang (Lampung). Pembelian BKP/JKP yang dilaporkan oleh kantor pusat sebagian besar adalah untuk proses produksi sehingga Terbanding berpendapat pembelian tersebut seharusnya berkaitan dengan penyerahan yang dilakukan oleh cabang ke pusat;
 
 
 
 
 
 
b)
Pemohon Banding menyatakan mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang Lampung dikarenakan adanya kesalahan input dari administrasi di mana vendor mengirimkan faktur pajak dengan identitas Pemohon Banding, sehingga diinput ke dalam SPM PPN Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
c)
Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN berikut penjelasannya, pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 
Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 
 
 
 
 
7.
Pemohon Banding menyatakan telah mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang Lampung dan melaporkannya pada SPT Masa PPN Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
8.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, koreksi positif Terbanding atas PPN Masukan sebesar Rp3.290.284,00 untuk Masa Pajak Mei 2015 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN sehingga tidak dapat dikreditkan;
 
 
 
 
 
9.
Berdasarkan data-data di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebagaimana tercantum pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak permohonan banding Pemohon Banding NPWP 02.991.531.1-011.000;
 
 
 
 
I.4.
Menurut Pemohon Banding, sesuai Berita Acara Uji Bukti:
 
 
 
bahwa atas pembelian barang tersebut untuk kegiatan produksi di Lampung (cabang). Dalam hal ini pihak penjual salah dalam mengisi data NPWP pembeli di Faktur Pajak yang seharusnya menggunakan NPWP Cabang bukan NPWP Pusat dan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di Invoice yang ditujukan kepada PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung;
 
bahwa atas kesalahan pengisian data NPWP pembeli di Faktur Pajak oleh penjual yang juga tidak sesuai dengan keterangan di Invoice, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding;
 
bahwa dalam hal ini seharusnya KPP Setiabudi Satu melakukan penagihan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa, apabila pihak KPP Setiabudi Satu tidak dapat menagih kepada penjual baru dapat di tagihkan ke Pemohon Banding;
 
bahwa pada dasarnya, barang-barang tersebut ditujukan dan dipergunakan untuk produksi di Lampung. Sehingga menurut Pemohon Banding, pengkreditan PPN Masukan dapat dilakukan Pemohon Banding. Terkait dengan usaha Pemohon Banding yang dikatakan Terbanding hanyalah manajemen dan pemasaran, tetap saja dalam satu kesatuan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) industri kosmetik sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar, tanpa membedakan KLU Cabang dan Pusat;
 
bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding berdasarkan substansi dari transaksi yang telah Pemohon Banding dapat buktikan dan jelaskan selama persidangan, dan memutuskan demi asas keadilan;
 
 
 
 
I.5.
Pendapat Majelis:
 
 
 
bahwa Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.3.290.284,00;
 
bahwa sebelum membahas mengenai sengketa Pajak Masukan, untuk menyelesaikan sengketa ini, Majelis akan membahas sengketa mengenai 2 (dua) hal sebagai berikut:
1.5.1.
Sengketa mengenai DPP atas Ekspor;
1.5.2.
Sengketa mengenai Pajak Masukan;
 
 
 
I.5.1.
Sengketa mengenai DPP atas Ekspor;
 
 
 
bahwa sesuai SKPKB dan Keputusan Keberatan bahwa DPP atas Ekspor menurut Terbanding sebesar Rp3.830.671.753,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp3.830.671.753,00 sehingga tidak terjadi sengketa;
 
bahwa pemeriksaan yang sedang dibahas saat ini adalah permohonan banding atas Pemohon Banding (PT Bromelain Enzyme Kantor Pusat) dengan NPWP 02.991.531.1-011.000;
 
bahwa sengketa mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas ekspor PT Bromelain Enzyme Kantor Pusat timbul terkait Putusan Pengadilan Pajak terhadap PT Bromelain Enzyme Kantor Cabang;
 
bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dengan NPWP 02.991.531.1-011.000 terkait dengan pemeriksaan PT Bromelain Enzyme Kantor Cabang yang berlokasi di Jl Raya Terbanggi Besar Km. 77 RT 002 RW 002, Lampung Tengah dengan NPWP: 02.991.531.1-321.001;
 
bahwa berdasarkan Putusan atas PT Bromelain Enzyme Kantor Cabang Lampung Tengah dengan NPWP: 02.991.531.1-321.001, secara garis besar intinya Majelis berpendapat, sebagai berikut:
 
-
Bahwa sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
 
Menurut Terbanding: Barang diolah di PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung kemudian dilakukan Penyerahan ke Pemohon Banding selanjutnya yang melakukan Ekspor adalah Pemohon Banding;
 
 
Menurut Pemohon Banding: Barang diolah di PT Bromelain Enzyme Cabang Lampung kemudian langsung di Ekspor ke Luar Daerah Pabean tidak melalui Pemohon Banding namun hanya menggunakan NIK Kantor Pusat;
 
 
Bahwa terhadap sengketa yang ada di PT Bromelain Enzyme Kantor Cabang tersebut, Majelis berpendapat sama dengan dengan Pendapat Pemohon Banding, bahwa PT Bromelain Kantor Cabang melakukan ekspor secara langsung ke Luar Daerah Pabean tanpa melalui Pemohon Banding;
 
 
Bahwa dengan demikian menurut Majelis tidak ada penyerahan dari PT Bromelain Kantor Cabang ke Pemohon Banding dan tidak ada ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding ke Luar Daerah Pabean;
 
-
Bahwa kegiatan Pemohon Banding, PT Bromelain Enzyme sebagai kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran, sementara proses produksi dilakukan di Cabang (Lampung);
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dengan NPWP 02.991.531.1-011.000, tidak pernah melakukan ekspor ke luar daerah pabean, dengan demikian Majelis melakukan Koreksi atas DPP semula menurut Terbanding dan menurut Pemohon Banding sebesar Rp3.756.063.747,00 dikoreksi seluruhnya oleh Majelis menjadi Nihil;
 
 
 
1.5.2.
Sengketa mengenai Pajak Masukan:
 
 
 
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp3.230.284,00;
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan dengan alasan bahwa Pajak Masukan tersebut atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan mengkreditkan Pajak Masukan dari Faktur Pajak yang seharusnya untuk cabang Lampung dikarenakan adanya kesalahan input dari administrasi di mana vendor mengirimkan faktur pajak dengan identitas Pemohon Banding, sehingga diinput ke dalam SPM PPN Pemohon Banding;
 
bahwa kegiatan Pemohon Banding, PT Bromelain Enzyme sebagai kantor pusat (Jakarta) adalah semata-mata melakukan kegiatan manajemen dan pemasaran, sementara proses produksi dilakukan di cabang (Lampung);
 
bahwa sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN Tahun 2009 antara lain diatur bahwa agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 
bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan:
 
-
hasil penilaian pembuktian, dan
 
-
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
 
-
berdasarkan keyakinan Hakim;
 
-
Keyakinan Hakim harus berdasarkan Undang-undang;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat terhadap koreksi DPP atas Penyerahan Ekspor Majelis melakukan koreksi seluruhnya sehingga menjadi Nihil, maka seluruh Pajak Masukan yang dimiliki oleh Pemohon Banding juga dikoreksi oleh Majelis menjadi Nihil;
 
 
 
 
 
bahwa dengan adanya koreksi terhadap DPP atas Ekspor dan Pajak Masukan, maka pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Menurut Terbanding
(Rp)
Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan
(Rp)
Menurut Majelis
(Rp)
1.
DPP atas Ekspor
3.830.671.753
3.830.671.753
-
2.
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri
-
-
-
3.
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
-
-
-
4.
Jumlah DPP = (1) s.d. (5)
3.830.671.753
3.830.671.753
-
5.
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN
-
-
-
6.
Jumlah DPP atas Seluruh Penyerahan = (6) + (7)
3.830.671.753
3.830.671.753
-
7.
Pajak Keluaran
-
-
-
8.
Jumlah Pajak Masukan
62.397.003
62.397.003
-
 
1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
62.397.003
62.397.003
-
 
2.
Lain-lain
-
-
-
9.
Perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar
(62.397.003)
(62.397.003)
-
10.
Dikompensasi ke masa pajak berikutnya:
65.687.287
65.687.287
-
11.
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
3.290.284
3.290.284
-
12.
Sanksi Administrasi:
3.290.284
3.290.284
-
 
1.
Pasal 13 ayat (2) KUP
-
-
-
 
2.
Pasal 13 ayat (3) KUP
3.290.284
3.290.284
-
13.
PPN yang masih harus/(lebih) dibayar
6.580.568
6.580.568
-
 
 
 
 
Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
 
 
 
 

MENGADILI

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00335/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00055/207/15/011/17 tanggal 14 September 2017, atas nama PT Bromelain Enzyme, NPWP 02.991.531.1-011.000, alamat Chase Plaza Podium Lantai 5, JI. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah
(Rp)
1.
DPP atas Ekspor
-
2.
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
-
3.
DPP atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
-
4.
Jumlah DPP = (1) s.d. (5)
-
5.
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN
-
6.
Jumlah DPP atas Seluruh Penyerahan = (6) + (7)
-
7.
Pajak Keluaran
-
8.
Jumlah Pajak Masukan
-
 
1.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
-
 
2.
Lain-lain
-
9.
Perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar
-
10.
Dikompensasi ke masa pajak berikutnya
-
11.
PPN yang kurang/(lebih) dibayar
-
12.
Sanksi Administrasi:
-
 
1.
Pasal 13 ayat (2) KUP
-
 
2.
Pasal 13 ayat (3) KUP
-
13.
PPN yang masih harus/(lebih) dibayar
-
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Majelis VIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Rina Yasmita S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti
 
dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding, maupun oleh Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd.
Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.
ttd.
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.
 
HAKIM KETUA,
ttd.
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rina Yasmita S.E., Ak., M.M.
 
 
 
 
Disalin sesuai dengan aslinya oleh,
Panitera
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File