Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
13 Oktober 2021 | View: 44
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000447.99/2020/PP/M.VB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPN & PPnBM
 
TAHUN/MASA PAJAK
Januari s.d. Maret 2014
 
POKOK SENGKETA
Sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat (2) KUP karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya PPN yang kurang dibayar Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 sehingga menurut tergugat hal tersebut tidak ada kaitannya dengan alasan penggugat mengenai adanya penggelapan oleh oknum pada Tahun 2018 karena waktu kejadian berada pada tahun yang berbeda;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2014 Nomor: 00145/107 /14/423/18 tanggal 26 Desember 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000447.99/2020/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
Koperasi Tirta Karya, NPWP: 01.240.869.6-423.000, beralamat di Jalan Badak Singa No. 10, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Sarhindi, ST., jabatan: Ketua berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PDAM Tirtawening Kota Bandung (Tirta Karya) Nomor 48 tanggal 29 Mei 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-201/PP/BR/2020 tanggal 17 Maret 2020;
  • Telah membaca Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020;
  • Telah membaca Surat Tanggapan Nomor STG-8/WPJ.09/2020 tanggal 25 Februari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2014 Nomor: 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan penghitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Penggugat Tergugat
1.
Pajak harus dibayar/ditagih kembali
0
0
2.
Telah dibayar
0
0
3.
Kurang dibayar
0
0
4.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
a.
Denda Pasal 7 KUP
 
0
 
b.
Bunga Pasal 8 (2) KUP
 
0
 
c.
Bunga Pasal 8 (2a) KUP
 
0
 
d.
Bunga Pasal 9 (2a) KUP
 
0
 
e.
Bunga Pasal 14 (3) KUP
 
0
 
f.
Bunga Pasal 14 (4) KUP
 
3.374.032
 
g.
Bunga Pasal 14 (5) KUP
 
0
 
h.
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
 
3.374.032
5.
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar
0
3.374.032
Terbilang: Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT GUGATAN ====
 
Atas Surat Tagihan Pajak a quo Penggugat mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Surat Nomor: 844/511- 031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 telah ditolak, sehingga dengan Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 Penggugat mengajukan gugatan;
 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 844/511- 008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
 
 
1.
bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, yaitu mengajukan Gugatan atas Surat Pajak KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
2.
Pemenuhan ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 
b.
bahwa Surat Gugatan masih dalam Jangka waktu 30 hari sejak diterima Surat Nomor KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 yang diterima Penggugat (Koperasi Tirta Karya) pada tanggal 16 Desember 2019;
 
c.
bahwa!Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
3.
Pemenuhan ketentuan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ditanda tangani oleh Achmad Sarhindi selaku ketua yang dibuktikan dengan Akta Nomor 48 tanggal 29 Mei 2015; 
 
b.
bahwa Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
 
c.
bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan keputusan yang digugat;
 
 
bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Nomor tanggal telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;
 
Mengenai Objek Gugatan (dalam Surat Gugatan)
 
 
1.
bahwa Penggugat mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi dengan Surat Nomor 844/511-031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 alas: Surat Tagihan Pajak Nomor Surat 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018;
2.
bahwa atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK dengan Surat Nomor KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 
 
Mengenal Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
 
bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok sengketa pajak adalah sanksi pajak yang telah di mohon oleh Penggugat untuk dihapuskan dan tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
1.
bahwa Penggugat pada Tahun Pajak 2014 taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 
2.
bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penggelapan pembayaran pajak oleh oknum mantan pegawai dan pihak bank persepsi Tahun 2018;
3.
bahwa dalam hal bukti penerimaan negara yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat pelaporan, Tergugat tidak memberikan validasi atas Nomor Transaksi Penerimaan Negara, sehingga bukti penerimaan negara tidak dapat diketahui kebenarannya oleh Penggugat;
4.
bahwa dalam hal permohonan penghapusan sanksi kepada Tergugat, Tergugat tidak mempertimbangkan atas klausul yang terjadi dan merugikan Penggugat;
5.
bahwa klausul pada poin 4 ialah kejadian di luar kuasa Penggugat dalam meneliti kebenaran Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang di atur dalam Modul Penerimaan Negara;
6.
bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak seharusnya ditolak oleh Tergugat melalui serangkaian kegiatan penelitian karena memuat Bukti Penerimaan Negara yang fiktif agar dapat diketahui Penggugat;
7.
bahwa Tergugat seharusnya memberitahukan Penggugat atas SPT yang tidak benar atau tidak lengkap atau tidak jelas kepada Penggugat;
 
 
Dasar Hukum:
-
Pasal 36 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan;
 
Keslmpulan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak:
1.
MENGABULKAN permohonan gugatan dari Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas; dan
2.
MEMBATALKAN Surat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK;
 
bahwa demikian Surat Gugatan ini disampaikan, dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;
 
bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2014 Nomor: 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018; 
Bukti P-2.
Fotokopi Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019;
Bukti P-3.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp5.180.455;
Bukti P-4.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp1 .479.790; 
Bukti P-5.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp14.243.091;
Bukti P-6.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp1 .549.905;
Bukti P-7.
Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PDAM Tirtawening Kata Bandung "Tirta Karya" Nomor 48 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh Boy Budiman lskandar, SH., M. Hum., Notaris di Kata Bandung;
 
==== TANGGAPAN TERGUGAT DALAM SURAT GUGATAN ====
 
Tergugat dalam Surat Tanggapannya Nomor: STG8/WPJ.09/2020 tanggal 25 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
I.
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Gugatan)
 
 
 
 
1.
bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak; 
 
 
b.
Gugatan diajukan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat. Dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan yang digugat adalah pada tanggal 16 Desember 2019. Bahwa Surat Keputusan yang digugat dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019;
 
 
c.
Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 
 
d.
Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang digugat;
 
 
e.
Surat Gugatan dilampiri dengan salinan dokumen yang digugat, yaitu KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Perm oho nan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014;
 
 
f.
Surat Gugatan ditandatangani oleh penggugat a.n. Alex Martinus Wawo Ursulangi dengan jabatan sebagai Direktur Utama TIRTA KARYA;
 
 
g.
Surat Keputusan yang diajukan gugatan yaitu KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, merupakan objek gugatan;
 
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas:
 
 
a.
Permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 
 
 
b.
Surat Keputusan yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
 
 
 
 
II.
URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
 
 
bahwa Surat Keputusan yang diajukan gugatan yaitu KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan uraian/kronologis:
 
 
 
 
 
1.
bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua dengan surat Nomor 844/511-031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terkait dengan sanksi administrasi dalam STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 dengan alasan:
 
 
 
 
 
 
a.
Pokok Sengketa Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi bahwa sengketa koreksi berupa sanksi administrasi yang tertuang di Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Januari s.d. Maret 2014 yang menurut Penggugat tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No. STP Masa Pajak Tanggal STP Nilai (Rp)
00145/107/14/423/18 Januari s.d. Maret 2014 26 Desember 2018 3.374.032
 
 
 
 
 
 
b.
Dasar Pengenaan Sanksi dan Kronologis
bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Pratama Bandung Cibeunying dan ditemukan bahwa terdapat kewajiban PPN Masa Januari s.d. Maret 2014 yang tidak dilakukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dikenakan denda Pasal 14 (4) KUP;
 
bahwa Penggugat tidak setuju atas pengenaan sanksi tersebut dan telah mengajukan Permohonan Pertama atas Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU KUP) melalui Surat Nomor 844/511-006/KTK/l/2019 tanggal 21 Januari 2019;
 
bahwa atas surat permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-03931/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak yang isinya menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi permohonan Wajib Pajak;
 
bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak setuju dan mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang Kedua;
 
 
 
 
 
 
c.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Penggugat bahwa Penggugat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas STP PPN Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 dengan alasan:
"Sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran dan penyampaian dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan kami"
 
 
 
 
 
2.
Perhitungan sanksi administrasi dalam STP Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 21 April 2015 untuk Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 diterbitkan berdasarkan hasil Penelitian oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian Jumlah (Rp)
Pajak yang harus dibayar -
Telah Dibayar -
Kurang Dibayar  -
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 14 (4) KUP 3.374.032
Jumlah pajak yang masih harus dibayar 3.374.032
 
 
 
 
3.
bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian atas permohonan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat dan mempertahankan jumlah sanksi administrasi pada STP PPN Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 dengan alasan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a.
Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melalui surat Nomor 844/511-031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi kedua atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 untuk Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014;
 
 
 
 
 
 
b.
Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, mengatur bahwa:
 
 
 
1.
Sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
 
 
 
2.
Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
 
 
 
3.
Memenuhi kriteria yang dapat berupa:
 
 
 
 
1.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP; 
 
 
 
 
2.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; 
 
 
 
 
3.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
 
 
 
 
4.
Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
 
 
 
 
 
 
 
c.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi kedua yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
1.
bahwa berdasarkan data SIDJP, Penggugat terdaftar pada tanggal 08 Juni 1984 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Februari 1989. Masa Pajak pada SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah Januari s.d. Maret 2014;
bahwa dengan demikian rentang waktu antara masa pajak yang diterbitkan SKP tersebut dengan tanggal terdaftar adalah sudah lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat tidak termasuk sebagai kategori Wajib Pajak Baru. Oleh karena Penggugat adalah Wajib pajak lama seharusnya sudah mengetahui kewajiban perpajakan;
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui Penggugat sudah pernah diterbitkan ketetapan atas jenis pajak yang sama (PPN), oleh karena itu seharusnya Penggugat sudah mengetahui kewajiban baik pelaporan dan pembayaran pajak serta konsekuensi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
 
 
 
3.
bahwa atas sanksi administrasi dalam STP Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Mengingat hal ini, permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013;
 
 
 
4.
bahwa Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, dengan alasan:
 
 
 
 
Tidak dapat dibuktikan adanya data kesalahan DJP dalam penerbitan STP;
 
 
 
 
Tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan pihak ketiga dalam penerbitan STP;
 
 
 
 
Wajib Pajak tidak terkena bencana alam/kejadian luar biasa lainnya;
 
 
 
 
Wajib Pajak tidak melampirkan data mengenai kondisi likuiditas keuangannya;
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi unsur kekhilafan dan unsur bukan kesalahan Wajib Pajak sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, dan alasan Penggugat tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 8/PMK.03/2013, sehingga Tergugat menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan Penggugat atas STP Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 dengan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Nomor KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 
 
 
 
 
3.
bahwa atas surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Nomor KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diterbitkan Kanwil DJP Jawa Barat I, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;
 
 
 
III.
URAIAN SURAT GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
 
 
bahwa terhadap KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 berkenaan dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, Penggugat mengajukan gugatan dengan uraian dan alasan yang sudah dijelaskan dalam surat Gugatan Nomor 844/511-008/KTK/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 
 
IV.
TANGGAPAN ATAS GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
 
 
bahwa setelah membaca Surat Gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
Dasar Hukum
 
 
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; 
 
 
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
 
-
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
-
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
 
 
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 
 
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 
 
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.
 
 
 
 
 
b.
Tanggapan Tergugat
 
 
 
 
 
 
1)
Penerbitan Surat Keputusan Yang Digugat Sudah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
 
bahwa penerbitan KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
Dasar Hukum Yang Mengatur
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 23 ayat (2)
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 
 
 
 
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 
 
 
 
 
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 
 
 
 
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 
 
 
 
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 
 
 
 
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 36 ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 
 
 
 
a.
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 
 
 
 
 
b.
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
 
c.
mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
 
 
 
 
d.
membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 
 
 
 
 
-
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 
 
 
 
 
-
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 36 ayat (2)
Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (la), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, mengatur bahwa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 1 huruf 12
Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
 
Pasal 21
Terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi:
 
 
 
 
a.
Penelitian SPT; dan
 
 
 
 
b.
Perekaman SPT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 22
Berdasarkan hasil Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berlaku ketentuan dalam hal:
 
 
 
 
a.
SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan; atau 
 
 
 
 
b.
SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan tidak lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, mengatur bahwa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 12 ayat (1)
Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
 
Pasal 12 ayat (2)
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 
 
 
 
a.
sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; 
 
 
 
 
b.
jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 
 
 
 
c.
memenuhi kriteria yang dapat berupa:
 
 
 
 
 
1.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP; 
 
 
 
 
 
2.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; 
 
 
 
 
 
3.
Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
 
 
 
 
 
4.
Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Penelitian
bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, serta sesuai aturan (dasar hukum) perpajakan yang ada, maka atas permohonan Penggugat melalui surat Nomor 844/511-031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak yang kedua, telah dilakukan penelitian hingga diterbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dengan kronologis sebagai berikut
 
 
 
 
 
 
 
a)
STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 untuk Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah (Rp)
1.
Pajak harus dibayar/ditagih kembali
-
2.
Telah dibayar
-
3.
Kurang dibayar
-
4.
Sanksi Administrasi:
 
 
a.
Denda Pasal 7 KUP
-
 
b.
Bunga Pasal 8 (2) KUP
-
 
c.
Bunga Pasal 8 (2a) KUP
-
 
d.
Bunga Pasal 9 (2a) KUP
-
 
e.
Bunga Pasal 14 (3) KUP
-
 
f.
Bunga Pasal 14 (4) KUP
3.374.032
 
g.
Bunga Pasal 14 (5) KUP
-
 
h.
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
3.374.032
5.
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar
3.374.032
Terbilang: Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa atas STP PPN tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melalui surat Nomor 844/511-031/KTKNll/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, sesuai dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) pengajuan permohonan Penggugat Nomor PEM:01004334\423\aug12019 tanggal 02 Agustus 2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa berdasarkan hasil penelitian atas Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur kekhilafan dan unsur bukan kesalahan Wajib Pajak sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, dan alasan Wajib Pajak tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 8/PMK.03/2013, sehingga Tergugat menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan Wajib Pajak atas STP Nomor 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 dengan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Nomor KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Jumlah Sanksi Administrasi Sesuai SKP/STP Persentase Pengurangan Sansksi Administrasi Yang Dikurangkan Jumlah Sanksi Administrasi Yang Masih Harus Dibayar
3.374.032 0% 0 3.374.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penerbitan KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan Penggugat ditolak karena tidak memenuhi unsur kekhilafan dan unsur bukan kesalahan Wajib Pajak sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, dan berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 
 
 
 
 
 
 
2)
Tanggapan Tergugat atas Alasan Gugatan
 
bahwa dalam surat permohonan gugatan, Penggugat menyampaikan latar belakang dan alasan permohonan yang perlu diberikan tanggapan oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
a.
Dalam surat permohonan gugatan, Penggugat menyatakan alasan bahwa: Koperasi Tirta Karya pada Tahun Pajak 2014 telah membayar PPN Barang dan Jasa sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
Tanggapan Tergugat
bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sanksi administrasi yang timbul karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat PPN yang kurang dibayar oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, karena pada kenyataannya dengan adanya hasil temuan oleh Pemeriksa tersebut menandakan bahwa Penggugat tidak melakukan penyetoran/pelunasan PPN Barang dan Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
 
 
 
 
 
 
b.
bahwa dalam surat permohonan gugatan, Penggugat menyatakan alasan bahwa:
 
 
 
 
-
Koperasi Tirta Karya baru mengetahui adanya penggelapan pembayaran pajak oleh oknum Tahun 2018;
 
 
 
 
-
Dalam hal bukti penerimaan negara yang dilampirkan oleh wajib pajak pada saat pelaporan, direktur jenderal pajak tidak memberikan validasi atas Nomor Transaksi Penerimaan Negara, sehingga bukti penerimaan negara tidak dapat diketahui kebenarannva oleh waiib pajak;
 
 
 
 
-
Dalam hal permohonan penghapusan sanksi kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak mempertimbangkan klausul yang terjadi dan merugikan wajib pajak;
 
 
 
 
-
Klausul pada poin 4 ialah kejadian di luar kuasa wajib pajak dalam meneliti kebenaran Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang diatur dalam Modul Penerimaan Negara;
 
 
 
 
-
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak seharusnya ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak melalui serangkaian kegiatan penelitian karena membuat Bukti Penerimaan Negara yang fiktif agar diketahui oleh wajib pajak;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggapan Tergugat
bahwa walaupun Penggugat baik pada permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama maupun yang kedua tidak mengemukakan alasan tersebut dalam surat permohonannya, tanggapan Tergugat terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
1.
Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 243/PMK.03/2014 disebutkan bahwa dalam hal SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. Definisi SPT dianggap lengkap berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SPT adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, penelitian SPT hanya terkait kelengkapan pengisian SPT beserta persyaratan yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak dalam SPT. Validasi NTPN sebagaimana disebutkan Penggugat dalam alasan permohonannya tidak termasuk kepada serangkaian penelitian SPT oleh DJP sehingga dalam hal ini DJP sudah benar dalam menerima SPT Masa yang dilaporkan oleh Penggugat;
 
 
 
 
2.
Yang menjadi pokok sengketa pajak adalah sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat (2) KUP karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya PPN yang kurang dibayar Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 sehingga menurut tergugat hal tersebut tidak ada kaitannya dengan alasan penggugat mengenai adanya penggelapan oleh oknum pada Tahun 2018 karena waktu kejadian berada pada tahun yang berbeda;
 
 
 
 
3.
Penggugat dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memberikan dokumen atau bukti pendukung yang menguatkan alasan penggugat mengenai adanya kejadian di luar kuasa wajib pajak;
 
 
 
 
4.
Berdasarkan uraian di atas, Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, dengan alasan:
 
 
 
 
 
a)
Tidak dapat dibuktikan adanya data kesalahan DJP dalam penerbitan STP;
 
 
 
 
 
b)
Tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan pihak ketiga dalam penerbitan STP; 
 
 
 
 
 
c)
Wajib Pajak tidak terkena bencana alam/kejadian luar biasa lainnya;
 
 
 
 
 
d)
Wajib Pajak tidak melampirkan data mengenai kondisi likuiditas keuangannya.
 
 
 
 
 
 
3)
Tambahan informasi dari Tergugat
 
bahwa sehubungan dengan gugatan dari Penggugat, maka Tergugat juga memberikan tambahan keterangan dan informasi sebagai berikut:
 
 
 
a.
Ketentuan Pasal 36 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur: "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;"
 
Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (la) Undang-Undang KUP dipahami sebagai kewenangan dan merupakan ranah kebijakan (diskresi) yang di dalam menerbitkan keputusannya juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE17/PJ./2014;
 
bahwa surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke-2 yang disampaikan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Namun dalam proses penerbitan keputusan yang dilakukan penelitiannya oleh Kanwil DJP Jawa Barat I, didapati data bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 sehingga permohonan Penggugat ditolak;
 
 
 
 
 
 
 
 
b.
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019 melalui kantor pos (Fotokopi Resi Pos Terlampir) dan telah diterima oleh penggugat pada tanggal 14 Desember 2019 oleh seorang pegawai bernama Dede berdasarkan hasil penelusuran Resi pos melalui situs www.posindonesia.co.id dengan rincian sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan hal Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan diajukan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
c.
bahwa alasan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak relevan mengingat isinya bukan menyangkut prosedur, tata cara penerbitan dan materi surat keputusan yang digugat namun merupakan materi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak;
 
 
V.
KESIMPULAN DAN SARAN (dalam Surat Gugatan)
 
 
 
1.
Kesimpulan
 
 
 
 
 
a.
Permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
b.
Surat Keputusan yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 
 
 
c.
Penerbitan KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
d.
Bahwa alasan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak relevan mengingat isinya bukan menyangkut prosedur, tata cara penerbitan dan materi surat keputusan yang digugat namun merupakan materi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak;
 
 
 
 
 
2.
Usul
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut di atas maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk: menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00145/107/14/423/18 Tanggal 26 Desember 2018 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2014 atas KOPERASI TIRTA KARYA NPWP: 01.240.869.6-423.000, karena penerbitan Surat Keputusan yang digugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya melampirkan dokumen sebagai berikut:
T-1
Fotokopi Bukti pengiriman Keputusan;
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Tergugat hadir dalam persidangan:
1.
Nama/NIP
:
Yunanto Eko Waskitho/19780615200121002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-8155/PJ.07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Riza Nur Akbar/19790605 2000121001, 
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-8155/PJ.07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Lilik Andayani/19851118 200901 2 007,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-8155/PJ.07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:
Bukti P-8
Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PDAM Tirtawening Kota Bandung (Tirta Karya) Nomor 72 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Boy Budiman Iskandar, S.H., M. Hum., Notaris di Bandung
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
Pasal 31
(1)
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
(3)
Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2014 Nomor: 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018;
 
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa:
 
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.
pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 
b.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c.
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d.
penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia, ditujukan kepada Pengadilan Pajak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 diterbitkan tanggal 12 Desember 2019, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pemenuhan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat';
 
bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
 
bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan bukti pengiriman Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 dari PT Pos Indonesia (Persero);
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti tersebut diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019 dengan alamat Jalan Badak Singa No. 10, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;
 
bahwa menurut Penggugat, Penggugat baru menerima Keputusan Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019, pada tanggal 16 Desember 2019;
 
bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa alasan keterlambatan pengajuan gugatan Penggugat adalah karena surat keputusan a quo diterima oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bukan oleh pihak Penggugat (Koperasi Karyawan PDAM) sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pengajuan gugatan;
 
bahwa alamat Penggugat adalah sama dengan alamat kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kata Bandung, yaitu di Jalan Badak Singa No. 10, Coblong, Kata Bandung, Jawa Barat karena Penggugat (Koperasi Tirta Karya) merupakan koperasi dari karyawan PDAM Kota Bandung dan bahwa Sdr. Achmad Sarhindi selaku Ketua Koperasi juga merupakan staf Direksi dari PDAM;
 
bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat;"
 
bahwa dalam memori penjelasan asal 40 ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal; Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;"
 
bahwa Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur pengertian keadaan di luar kekuasaan sebagai berikut:
 
Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
bencana alam; 
b.
kebakaran;
c.
huru-hara/kerusuhan massal;
d.
diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
e.
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
 
 
bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dijelaskan bahwa:
 
Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" atau force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar atau force majeure adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat!instansi yang berwenang;
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa alasan keterlambatan pengajuan gugatan yang disampaikan Penggugat di atas, bukan merupakan keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (kahar) seperti yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut. Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Surat Tergugat Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019 sehingga Surat Gugatan tersebut disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 34 (tiga puluh empat) hari, sehingga melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 844/511-008/KTK/l/2020 tanggal 13 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MENGADILI
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-11360/NKEB/WPJ.09/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2014 Nomor: 00145/107/14/423/18 tanggal 26 Desember 2018, atas nama: Koperasi Tirta Karya, NPWP: 01.240.869.6- 423.000, beralamat di Jalan Sadak Singa No. 10, Coblong, Kola Bandung, Jawa Barat, tidak dapat diterima;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, M.B.A.  sebagai Hakim Ketua,
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.
ttd.
Murni Djunita Manalu, 5.E., Ak., M.M.
 
HAKIM KETUA
ttd.
Drs. Aman Santosa, M.B.A.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP. 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File