Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Pasal 26
12 Oktober 2021 | View: 63
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000369.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPh Pasal 26
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juni 2015
 
POKOK SENGKETA
Atas SKPKN a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 14/PMM/TAX/Xl/2018 tanggal 14 Oktober 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019, permohonan Pemohon Banding ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 Pemohon Banding mengajukan banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Cepat pada tingkat pertama dan terakhir, atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2015 Nomor: 00015/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000369.13/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP: 02.504.354.8-728.000, beralamat di: Gedung Graha Aktiva Lt.10 Suite 1001, JI. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,yang hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Markian Gunawan, jabatan: Direktur (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 Tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan):
 
Nama/NIP
:
Ahdianto, 
Jabatan
:
Kuasa Hukum, 
Nomor Izin Kuasa Hukum
:
KEP-110/PP/IKH/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 06 Februari 2021,
Surat Kuasa Khusus
:
26/PMM/TAX/02/2020 tanggal 19 Februari 2020,
 
 
 
Nama/NIP
:
Fabian Abi Cakra, (hadir)
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Nomor Izin Kuasa Hukum
:
KEP-541/PP/IKH/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020,
Surat Kuasa Khusus
:
18/PMM/02/2020 tanggal 19 Februari 2020,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-99/PP/BR/2020 tanggal 7 Februari 2020;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor: 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2015 Nomor: 00015/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Koreksi
Wajib Pajak
Fiskus
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
220.516.725
220.516.725 -
2.
PPh Pasal 26 Terhutang
22.051.673
44.103.345 22.051.672
3.
Kredit Pajak
 
 
 
 
a.
PPh Ditanggung Pemerintah
-
-
-
 
b.
Setoran Masa
22.051.673
22.051.673
-
 
c.
STP (Pokok Kurang Bayar)
0
-
-
 
d.
Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak
0
-
-
 
e.
Lain-lain
0
-
-
 
f.
Uang Tebusan yang Tel ah Dibayar
0
-
-
 
g.
Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak
0
-
-
 
h.
Jumlah yang dapat Dikreditkan (a + b + c + d + e + f - g)
22.051.673
22.051.673
-
4.
Pajak yang tidak/kurang bayar (2 - 3.h)
-
22.051.672 22.051.672
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
 
10.584.803 10.584.803
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
-
-
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
-
-
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
 
-
-
 
e.
Kenaikan Pasal 18 ayat 3 UU KUP
 
-
-
 
f.
Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e)
 
10.584.803 10.584.803
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)
- 32.636.475 32.636.475
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas SKPKN a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 14/PMM/TAX/Xl/2018 tanggal 14 Oktober 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019, permohonan Pemohon Banding ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 Pemohon Banding mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di dalam pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak tertentu adalah sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1 ), ayat (3) dan atau ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;
 
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding yang hadir dalam hadir dalam persidangan yaitu:
 
1.
Nama/NIP
:
Wahyu Adhiwirawan/198701212008121002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Reina Hari Sawitri/197811242002122001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Poncho Satya Adji Legowo/198402022004121001, 
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
Surat Tugas
:
ST-2871/PJ.07/2020 tanggal 26 Februari 2020,
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:
Nama
:
Ahdianto,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Nomor Izin Kuasa Hukum
:
KEP-110/PP/IKH/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 06 Februari 2021,
Surat Kuasa Khusus
:
26/PMM/TAX/02/2020 tanggal 19 Februari 2020,
 
 
 
Nama
:
Fabian Abi Cakra,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Nomor Izin Kuasa Hukum
:
KEP-541/PP/IKH/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020,
Surat Kuasa Khusus
:
18/PMM/02/2020 tanggal 19 Februari 2020,
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
 
Menimbang, Terbanding melampirkan alat bukti untuk menguatkan dalil Terbanding di dalam persidangan;
Bukti T-1.
Bukti Kirim Pos sebagai berikut:
 
No.
Berkas Sengketa
Masa Pajak
Tanggal Keputusan
Tanggal Kirim
1
000366.13/2020/PP
01.2015
11 Oktober 2019
11 Oktober 2019
2
000367.13/2020/PP
04.2015
11 Oktober 2019
11 Oktober 2019
3
000368.13/2020/PP
05.2015
11 Oktober 2019
11 Oktober 2019
4
000369.13/2020/PP
06.2015
10 Oktober 2019
10 Oktober 2019
5
000370.13/2020/PP
08.2015
10 Oktober 2019
10 Oktober 2019
6
000371.13/2020/PP
09.2015
10 Oktober 2019
10 Oktober 2019
7
000372.13/2020/PP
11.2015
11 Oktober 2019
11 Oktober 2019 
8
000373.13/2020/PP
12.2015
10 Oktober 2019
10 Oktober 2019
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti:
Bukti P-1.
Berkas direksi atas nama Markian Gunawan selaku Direktur (pakta integritas),
Bukti P-2.
Berkas kuasa hukum atas nama Ahdianto (surat kuasa khusus bermaterai, pakta integritas bermaterai, salinan keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum, salinan kartu tanda pengenal kuasa hukum),
Bukti P-3.
Berkas kuasa hukum atas nama Fabian Abi Cakra (surat kuasa khusus bermaterai, pakta integritas bermaterai, salinan keputusan ketua pengadilan pajak tentang izin kuasa hukum, salinan kartu tanda pengenal kuasa hukum),
Bukti P-4.
Salinan bermaterai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 Tanggal 13 September 2005 yang dibuat oleh Ni Putu Sri Sunardewi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan,
Bukti P-5.
Salinan bermaterai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 Tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagai bukti bahwa Markian Gunawan, jabatan: Direktur berhak menandatangani Surat Keberatan, Surat Banding, dan Surat Kuasa Khusus,
Bukti P-6.
Salinan surat banding tanggal 8 Januari 2020, yang dikirim melalui pos pada tanggal 13 Januari 2020 dan diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 14 Januari 2020,
Bukti P-7.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tanggal:
 
No.
Berkas Sengketa
Masa Pajak
Tanggal Keputusan
1
000366.13/2020/PP
01.2015
11 Oktober 2019
2
000367.13/2020/PP
04.2015
11 Oktober 2019
3
000368.13/2020/PP
05.2015
11 Oktober 2019
4
000369.13/2020/PP
06.2015
10 Oktober 2019
5
000370.13/2020/PP
08.2015
10 Oktober 2019
6
000371.13/2020/PP
09.2015
10 Oktober 2019
7
000372.13/2020/PP
11.2015
11 Oktober 2019
8
000373.13/2020/PP
12.2015
10 Oktober 2019
 
Bukti P-8.
Salinan surat keberatan tanggal 19 November 2018,
Bukti P-9.
Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tanggal 21 Agustus 2018,
Bukti P-10.
Fotokopi buku terima surat yang menandakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 14 Oktober 2019,
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018 Masa Pajak Juni 2015;
 
 bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 (Cap Harian Pos 13 Januari 2020), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 diterima pada tanggal 14 Oktober 2019, sehingga pemenuhan ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak masih diperlukan penelitian lebih lanjut;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan fotokopi buku tanda terima surat milik internal perusahaan yang menandakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 14 Oktober 2019;
 
bahwa dalam persidangan,Terbanding menyampaikan bukti kirim dari PT. Pos yang membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dikirim oleh Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2019;
 
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan para pihak, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding hanya dapat membuktikan dengan tanda terima internal saja dan bukan bukti dari pihak ke-3, sedangkan Terbanding dapat membuktikan dengan tanda kirim dari pihak ke-3 yaitu PT. Pos sehingga bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan;
 
bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:
"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";
 
bahwa Penjelasan Pasal 35 ayat (2) tersebut adalah:
Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding;
 
Contoh:
Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002;
 
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:
11.
Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12.
"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
 
 
 
bahwa Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 dan 12 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jika dihitung dari tanggal pengiriman Keputusan Terbanding yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal dikirimkannya Surat Banding kepada Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu pada tanggal 14 Januari 2020 (Cap Harian Pos 13 Januari 2020), maka disimpulkan bahwa pengajuan banding oleh Pemohon Banding telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 14 Oktober 2019 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp4.594.204,00 namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (Sc) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Banding Nomor 04/PMM/TAX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, ditandatangani oleh Markian Gunawan, jabatan: Direktur, berdasarkan fotokopi Akta Nomor 12 Tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H., di Jakarta Selatan terbukti berwenang untuk menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa oleh karena banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 04/PMMfT AX/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
 
MENGADILI
Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-04823/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2015 Nomor: 00015/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama :PT. Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP: 02.504.354.8-728.000, beralamat di: Gedung Graha Aktiva Lt.10 Suite 1001, JI. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 03, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XXB pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan susunan Majelis sebagai berikut :
Andre lrwanda, S.E.Ak., M.B.A., CIA, CA, S.H.,  sebagai Hakim Ketua,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Uming, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum sebagai Panitera Pengganti.
 
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;
 
Hakim-Hakim Anggota
ttd.
Naseri, S.E., M.Si.
ttd.
Drs. Uming, M.Si.
 
Hakim Ketua,
ttd.
Andre lrwanda, S.E.Ak., M.B.A., CIA, CA, S.H.,
 
 
 
 
 
Panitera Pengganti
ttd.
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File