Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
5 Oktober 2021 | View: 102
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000360.19/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Mei 2019
 
POKOK SENGKETA
Klasifikasi dan nilai pabean, sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp656.728.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000360.19/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Virtus Technology Indonesia, NPWP: 02.795.347.0-063.000, beralamat di Centennial Tower Lantai 12, JI. Gatot Subroto Kav. 24 & 25 Jakarta 12930, dalam hal ini Sdr. Hermawan Erwin Kuncoro, Jabatan: Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
1.
Nama
:
Syamsir, S.H., M.H., CLA., CTL., CCL.,
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum
 
 
 
 
2.
Nama
:
Imam Muslih, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL,
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum
 
 
 
 
 
Surat Kuasa
:
015/IMP/II/2020 tanggal 24 Februari 2020
 
hadir dalam satu kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, yaitu hadir pada persidangan tanggal 4 Maret 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-0153/PAN.171/2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
 
 
MELAWAN
 
 
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di JI. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Nurrafika Darmaningtyas/199108142015022008
 
Jabatan
:
Pelaksana Bea dan Cukai Pertama
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Fernando Hasibuan/198807052010121002
 
Jabatan
:
Pelaksana Bea dan Cukai Pertama
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Muhammad Zulva lsnain/198607272014021002
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
 
 
 
 
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
Surat Tugas
:
ST-213/BC.06/2020 tanggal 3 Maret 2020
 
 
 
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, terakhir pada persidangan tanggal 4 Maret 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor PANG-0152/PAN.171/2020 tanggal 27 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.97/PP/BR/2020 tanggal 7 Februari 2020;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
 
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk
0
125.091.000
125.091.000
0
BMAD/BMI/BMTP*)
0
0
0
0
BMAD/BMI/BMTPs*)
0
0
0
0
Cukai
0
0
0
0
PPN
79.225.000
137.601.000
58.376.000
0
PPnBM
0
0
0
0
PPh Ps. 22
19.807.000
34.401.000
14.594.000
0
Denda Administrasi
0
0
458.667.000
0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
656.728.000
0
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 200/BO/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 Pemohon Banding mengajukan banding;
 
 
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
 
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:
 
Nama
:
Hermawan Erwin Kuncoro
NPWP
:
24.339.339.4-402.000
Jabatan
:
Direktur
Alamat
:
Jl Batam no 20 Lippo Karawaci, RT 001 RW 009, Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas
 
 
 
bertindak selaku Pengurus dari Wajib Pajak Badan:
 
 
 
Nama Perusahaan
:
PT Virtus Technology Indonesia
NPWP
:
02.795.347.0-063.000
Ala mat
:
Centennial Tower Lantai 12, JI. Gatot Subroto Kav. 24 & 25 Jakarta 12930
 
 
 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang Keberatan PT Virtus Technology Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor 005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut
 
 
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
1.
Pengajuan banding dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
2.
Keputusan Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 Tanggal 3 Oktober 2019, telah Pemohon Banding terima pada tanggal 12 November 2019, diajukan masih dalam jangka waktu 60 hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
 
 
 
 
3.
Surat banding memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
4.
Pengajuan surat banding dilampiri dengan salinan Keputusan Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 yang dibanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
5.
Pemohon Banding telah melunasi sejumlah Rp 656.728.000,00 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara kode billing 620190600066190, NTPN 2B6021NNH7V1R2JM tanggal 19 Juni 2019 (bukti bayar terlampir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
 
 
 
 
6.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
Bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Christian Atmadjaja jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 7 tanggal 24 juni 2019
 
 
 
 
dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak;
 
 
 
II.
Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
1.
Pemohon Banding telah menerima SPTNP Nomor 005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 159307 tanggal 20 Mei 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
Pos
Uraian Barang
Pemberitahuan
Penetapan
1.
DEEP DISCOVERY INSPECTOR 1000 APPLIANCE DDZAHHWM3XSBZZZ
HS 8517.62.21. BM 0%, PPN 10%. Pph Psl 22 2,5%. Nilai pabean: USD43,646.53.
HS 8517.62.49. BM 10%, PPN 10%. Pph Psl 22 2,5%. Nilai pabean: USD43,646.53.
2.
DEEP DISCOVERY INSPECTOR 1000 APPLIANCE DDZAHHWM3XSBZZZ
HS 8517.62.21. BM 0%, PPN 10%. Pph Psl 22 2,5%. Nilai pabean: USD11,639.07
HS 8517.62.49. BM 10%, PPN 10%. Pph Psl 22 2,5%. Nilai pabean: USD43,646.53
 
 
 
 
2.
Atas SPTNP Nomor 005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan surat Nomor 200/BO/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan bea masuk/bea keluar)* tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan bea masuk/bea keluar)* yang seharusnya adalah sebagai berikut:
 
8517.62
-- mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk apparatus switching dan routing
 
--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71
8517.62.21
---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router
 
dimana HS 8517.62.21, BM 0%, PPN 10%, PPh Psl 22 2,5%
 
 
 
 
3.
Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Bea Masuk
:
Rp125.091.000
PPN
:
Rp58.376.000
PPh Pasal 22
:
Rp14.594.000
Denda
:
Rp458.667.000
Jumlah Kekurangan Pembayaran
:
Rp656.728.000
 
 
 
III.
Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Yang menjadi pokok masalah adalah klasifikasi dan nilai pabean, sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp656.728.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 
bahwa barang yang diimpor adalah benar termasuk perangkat pendukung komunikasi yang berfungsi sebagai perangkat pengendali anti virus dalam jaringan komputer dengan HS 8517.62.21 dengan BM 0%, serta harga barang/nilai pabean yang diajukan dalam PIB sudah sesuai dengan nilai PO ke supplier;
 
bahwa Pemohon Banding telah melampirkan bukti-bukti terkait berupa:
 
1.
Fotokopi PIB nomor 159307 tanggal 20 Mei 2019;
 
2.
Fotokopi Purchase order nomor VTI-PO-TMl-190018 tanggal 8 Mei 2019;
 
3.
Fotokopi Invoice dan packing list nomor SGH-00013449 tanggal 14 Mei 2019;
 
4.
Fotokopi HAWB nomor J-108109 tanggal 15 Mei 2019;
 
5.
Fotokopi bukti bayar;
 
6.
Fotokopi distribution agreement;
 
7.
Fotokopi Laporan Keuangan 2018;
 
8.
Fotokopi invoice freight nomor INV/19/06/0287 tanggal 25 Juni 2019;
 
9.
Fotokopi polis asuransi;
 
10.
Fotokopi invoice penjualan;
 
11.
Fotokopi faktur pajak penjualan;
 
12.
Fotokopi LHA;
 
13.
Fotokopi SPT masa Juni 2019;
 
14.
Fotokopi SPT 2018;
 
15.
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 25 November 2014.
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding mengemukakan nilai transaksi yang didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, sehingga seharusnya sudah sesuai dengan perhitungan dari Pemohon Banding;
 
bahwa dengan demikian seharusnya perhitungan bea masuk menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
BM
:
-
PPN
:
79,225,000
PPh Psl 22
:
19,807,000
Denda
:
-
Jumlah
:
99,032,000
 
 
 
 
dan sudah Pemohon Banding laporkan dan bayarkan pada pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dengan no pendaftaran 159307 tanggal 20 Mei 2019
 
 
 
IV.
Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:
 
1.
Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Kepabeanan serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.
 
2.
Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan klasifikasi dan nilai pabean
 
3.
Bahwa Pemohon Banding telah sesuai dalam menentukan klasifikasi dan nilai pabean dengan HS 8517.62.21 dengan BM 0% dan sudah sudah sesuai dengan nilai PO ke supplier
 
 
 
 
bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
 
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
 
2.
Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.
 
3.
Memerintahkan pihak terkait untuk mengembalikan kepada Pemohon Banding seluruh jaminan yang telah dicairkan NTPN 2B6021NNH7V1R2JM tanggal 19 Juni 2019:
 
 
 
 
bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P-1.
Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019;
P-2.
Surat Keberatan Nomor 200/BO/VIII/2019 tanggal 31 Juli 2019;
P-3.
Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019;
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, ditandatangani oleh Hermawan Erwin Kuncoro, jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2019, dan dikirimkan tanggal 9 Oktober 2019, dihitung sejak pengiriman Keputusan Terbanding tanggal 9 Oktober 2019 s.d. Surat Banding a quo diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 14 Januari 2020 sehingga pengajuan banding adalah 98 (sembilan puluh delapan) hari, sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti kirim pengiriman keputusan keberatan Nomor KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019 berupa pos tercatat dan terbukti bahwa berdasarkan bukti kirim tersebut keputusan keberatan dikirim pada tanggal 9 Oktober 2019;
 
bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
 
bahwa menurut Majelis, tanggal dikirimnya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019 adalah tanggal 9 Oktober 2019;
 
bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:
 
(2)
Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
 
 
 
bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi."
 
bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan pengajuan banding Pemohon Banding dengan Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun Surat Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Majelis berketetapan karena Surat Banding Nomor: 003/IMP/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;
 
bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 
 
MENGADILI
Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1512/KPU.03/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005656/KPU.03/2019 tanggal 14 Juni 2019, atas nama PT Virtus Technology Indonesia, NPWP: 02.795.347.0-063.000, beralamat di Centennial Tower Lantai 12, JI. Gatot Subroto Kav. 24 & 25 Jakarta 12930, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Widhi Hartono, S.E., M.E. sebagai Hakim Ketua,
Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
Henri Hutabarat sebagai Panitera Pengganti.
 
dan diucapkan di Jakarta dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
 
 
Hakim Ketua
ttd.
Widhi Hartono, S.E., M.E.
 
 
 
 
Hakim Anggota
ttd.
Wahyu Tri Mulyo, S.E.
 
Hakim Anggota
ttd.
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.
 
 
 
 
Panitera Pengganti
ttd.
Henri Hutabarat
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera
 
Budi Setyawan M. N. Y. Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File