Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN dan PPnBM 
1 Oktober 2021 | View: 179
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000355.99/2020/PP/M.VB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPN dan PPnBM 
 
TAHUN/MASA PAJAK
Agustus 2014
 
POKOK SENGKETA 
Penggugat menggugat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP PPN Dalam Negeri Surat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000355.99/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara
 
PT Perusahaan Pelayaran Nasional Pancaran Haluan Samudera, NPWP: 01.352.214.9-016.000, beralamat Komplek Golden Plaza Blok E Nomor 46 Jalan Raya Fatmawati Nomor 15, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Lasiyono Jabatan Direktur berdasarkan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Pelayaran Nasional Pancaran Haluan Samudera Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor 30 tanggal 9 Juni 2017 oleh Notaris Dr. Nuraini Zachman, S.H., M. Hum., dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor: 40- 42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-201/PP/BR/2020 tanggal 17 Maret 2020;
  • Telah membaca Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
  • Telah membaca Surat Tanggapan Nomor: S-322/WPJ.30/2020 tanggal 26 Februari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak dengan penghitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah (Rp)
Penggugat 
Tergugat
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri
0
42.690.000
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
 
 
a.6.
Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)
0
42.690.000
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
0
 
c.
Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)
0
42.690.000
 
d.
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan/perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
 
 
d.6.
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
0
0
 
 
d.7.
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
0
0
 
 
d.8.
Tanggung Jawab Secara Renteng
0
0
 
 
d.9.
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)
0
0
2
Penghitungan PPN kurang bayar
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 alau 1.d.9)
0
4.269.000
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama
0
0
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
0
 
 
b.3.
STP (pokok kurang bayar)
0
0
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
 
 
b.5.
Lain-lain
0
0
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
0
0
 
c.
Diperhitungkan
 
 
 
 
c.1
SKPPKP
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
0
0
 
e.
Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)
0
4.269.000
3
Kelebihan pajak yang sudah:
 
 
 
a.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
0
0
 
b.
Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)
0
0
 
c.
Jumlah (a + b)
0
0
4
PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)
0
4.269.000
5
Sanksi Administrasi
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
0
2.049.120
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
0
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
0
0
 
d.
Kenaikan Pasal 13 A KUP
0
0
 
e.
Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP
0
0
 
f.
Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP
0
0
 
g.
Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
0
0
 
h.
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
0
2.049.120
6
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)
0
6.318.120
Terbilang: ENAM JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH
7
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Rp 0
Terbilang: NOL RUPIAH
 
Menimbang, bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak Benar PPN Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, sehingga dengan Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan;
 
==== ARGUMEN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN ====
 
Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
     
1. bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak;
2. bahwa pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
  a. Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
  b. Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 16 Desember 2019;
  c. Terhadap 1 (satu) Keputusan Tergugat diajukan 1 (satu) Gugatan;
3. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
  a. bahwa Surat Gugatan ditanda tangani oleh Lasiyono jabatan Direktur yang dibuktikan dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 09 Juni 2017 Notaris Nuraini Zachman, S.H., di Jakarta;
  b. bahwa Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
  c. bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan Salinan Keputusan yang digugat;
     
Mengenai Objek Gugatan (dalam Surat Gugatan)
     
1. bahwa Penggugat telah menerima surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tersebut di atas;
3. bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
     
Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan (dalam Surat Gugatan)
     
bahwa pokok sengketa dan alasan Penggugat menggugat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP PPN Dalam Negeri Surat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan alasan sebagai berikut:
     
1.
bahwa pengenaan PPN Dalam Negeri sebesar 10% selama ini Penggugat tidak pernah memungut kepada pelanggan Penggugat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 3 huruf a:
 
"Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
  a. Jasa Penyewaan Kapal;
  b. Jasa Kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan
  c. Jasa perawatan dan reparasi (docking) kapal.
     
  bahwa Peraturan Pemerintah yang mendukung dan sejalan seirama dengan UU Nomor 69 Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 4 yang mengatur Angkutan Laut Dalam Negeri meliputi:
  a. Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri;
  b. Pengoperasian Kapal pada jaringan trayek, dan
  c. Keagenan Kapal angkutan laut dalam negeri;
     
 
bahwa Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 31 mengatur Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan (di laut):
 
Ayat 1
Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan.
 
Ayat 2
Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
  a. Bongkar muat barang,
  b. Jasa pengurusan transportasi
  c. Angkutan Perairan Pelabuhan,
  d. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,
  e. Tally mandiri,
  f. Depo peti kemas
  g. Pengelolaan Kapal (Ship Management),
  h. Perantara Jual Beli dan/atau sewa kapal
  i. Keagenan Awak Kapal (Ship Maning Agency),
  j. Keagenan Kapal; dan
  k. Perawatan perbaikan kapal.
     
  bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-undang tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Usaha Jasa Keagenan Kapal termasuk dalam kegiatan usaha yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri;
     
2. bahwa Penggugat menganggap terdapat kejanggalan dalam penetapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri, di mana Peredaran Usaha Penggugat cabang Palembang dengan NPWP Nomor 01352.214.301.0001 pengenaan PPNnya dilakukan oleh Kantor Pajak Palembang dan ditagihkan kepada Sdr. Hasrial Nasution sebagai Pimpinan Penggugat cabang Palembang. Sementara terhadap Peredaran Usaha Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin dengan Nomor NPWP 01352.214.215.0001 oleh Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Cilandak dianggap sebagai peredaran usaha Penggugat cabang Jakarta. Padahal sesuai dengan data yang disampaikan oleh Bapak Agus (AR) di KPP Pratama Cilandak kepada Penggugat bahwa NPWP Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin tersebut termasuk Non PKP, sehingga tidak seharusnya diwajibkan memungut PPN Dalam Negeri karena:
  a. Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin termasuk perusahaan NON PKP;
  b. Usaha jasa keagenan kapal termasuk dalam Usaha Jasa yang dibebaskan dari pungutan PPN Dalam Negeri;
     
  bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa terdapat dualisme kebijakan dalam penetapan PPN Dalam Negeri, di satu sisi PPN Penggugat cabang Palembang ditetapkan di Palembang dan ditagihkan kepada Sdr. Hasrial, di sisi lain PPN Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin ditetapkan di Jakarta dan ditagihkan kepada Penggugat cabang Jakarta;
     
3.
bahwa terdapat penetapan jumlah peredaran usaha Keagenan Kapal dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang berbeda dengan data primer yang disampaikan kepada Penggugat di mana ditetapkan Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri dengan total nilai Tergugat masing masing SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
 
No Nomor SKPKB Tanggal Jumlah Fiskus Jumlah Pajak Keterangan
1. 00029/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 51.665.000 7.646.420 Jasa Agen Kapal
2. 00024/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 49.545.000 7.332.680 Jasa Agen Kapal
3. 00029/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 42.690.000 6.318.120 Jasa Agen Kapal
4. 00026/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 87.120.000 12.893.760 Jasa Agen Kapal
5. 00027/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 50.270.000 7.439.960 Jasa Agen Kapal
6. 00028/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 63.290.000 9.366.920 Jasa Agen Kapal
7. 00029/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 42.690.000 6.318.120 Jasa Agen Kapal
8. 00030/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 83.200.000 12.313.600 Jasa Agen Kapal
9. 00031/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 38.770.000 5.737.960 Jasa Agen Kapal
10. 00032/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 63.560.000 9.406.860 Jasa Agen Kapal
11. 00033/207/14/016/19 20.02.2019 Rp 49.945.000 7.391.860 Jasa Agen Kapal
  Total   Rp 630.325.000    
     
 
bahwa jumlah peredaran usaha tersebut menurut Penggugat janggal dan tidak jelas karena tidak ada petunjuk yang menerangkan bahwa berapa peredaran usaha Jasa Keagenan Kapal yang benar yang dilakukan Penggugat cabang Batam dan berapa peredaran usaha Jasa Keagenan Kapal yang benar Penggugat cabang Banjarmasin;
 
bahwa sementara data yang disampaikan oleh Pemeriksa KPP Pratama Cilandak menunjukkan jumlah peredaran usaha Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin sebesar Rp760.327.250 yang mana jumlah tersebut merupakan keseluruhan peredaran usaha Jasa Keagenan Kapal yang dibebaskan dari PPN;
 
bahwa sehingga atas dasar data tersebut Penggugat berpendapat bahwa penetapan PPN dalam SKPKB tidak sinkron dan tidak ada kecocokan data antara data primer berupa daftar peredaran usaha Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin dengan data primer dari Pemeriksa dan penetapan SKPKB PPN dalam Negeri tidak benar;
     
Kesimpulan dan Usul Penggugat (dalam Surat Gugatan)
     
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:
1. bahwa Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak;
2. bahwa Peredaran Usaha sebesar Rp42.690.000 yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN Dalam Negeri adalah merupakan peredaran usaha Jasa Keagenan Kapal yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 3 dibebaskan dari pungutan PPN Dalam Negeri;
3. bahwa Peredaran Usaha Jasa Keagenan Kapal juga merupakan mata rantai usaha jasa pelayaran atau usaha jasa angkutan laut berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Pelayaran Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan Bagian Kedua Pasal 4;
4. bahwa terdapat ketidakjelasan data dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Dalam Negeri sebesar Rp6.318.120 untuk Usaha Jasa Keagenan Kapal yang mana untuk Penggugat cabang Batam ataukah Penggugat cabang Banjarmasin;
5. bahwa sesuai dengan pengecekan dan pencocokan status NPWP yang dilakukan Sdr. Agus (AR) di KPP Pratama Cilandak, bahwa Penggugat cabang Batam dan Banjarmasin termasuk Perusahaan Non PKP;
     
bahwa selanjutnya Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengusulkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk meninjau kembali dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang menolak permohonan Penggugat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar dan mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Penggugat tersebut di atas;
     
bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019;
Bukti P-2 Fotokopi Surat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019;
Bukti P-4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Pelayaran Nasional Pancaran Haluan Samudera Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor 30 tanggal 9 Juni 2017 oleh Notaris Dr. Nuraini Zachman, S.H., M. Hum.;
     
==== TANGGAPAN TERGUGAT DALAM SURAT TANGGAPAN ====
 
Kepada Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-322/WPJ.30/2020 tanggal 26 Februari 2020 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
     
I. KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Tanggapan)
     
  1. bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:
    a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
    b. Gugatan diajukan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat (tanggal diterima keputusan adalah tanggal stempel pos pengiriman, keputusan dikirim tanggal 13 Desember 2019);
    c. Terhadap 1 (satu) objek yang digugat diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
    d. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat yang digugat yaitu tanggal 16 Desember 2019;
    e. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Karena Permohonan Wajib Pajak;
    f. Surat Gugatan ditandatangani oleh Penggugat Lasiyono selaku Direktur;
  2. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa permohonan Penggugat memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 40 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (1) tidak memenuhi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas pemenuhan ketentuan formal pada saat sidang banding oleh Majelis Hakim yang terhormat;
         
II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
         
 
bahwa keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak diterbitkan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan Penggugat Nomor 063/PHS-DJPN/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Agustus 2014;
 
bahwa terhadap Penggugat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Agustus 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Cilandak, dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumiah Rupiah Menurut
Penggugat 
Tergugat
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri
0
42.690.000
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
0
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
 
 
a.6.
Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)
0
42.690.000
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
0
 
c.
Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)
0
42.690.000
 
d.
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan/perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.4.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
 
 
d.6.
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
0
0
 
 
d.7.
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
0
0
 
 
d.8.
Tanggung Jawab Secara Renteng
0
0
 
 
d.9.
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)
0
0
2
Penghitungan PPN kurang bayar
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 alau 1.d.9)
0
4.269.000
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama
0
0
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
0
0
 
 
b.3.
STP (pokok kurang bayar)
0
0
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
 
 
b.5.
Lain-lain
0
0
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
0
0
 
c.
Diperhitungkan
 
 
 
 
c.1
SKPPKP
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
0
0
 
e.
Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)
0
4.269.000
3
Kelebihan pajak yang sudah:
 
 
 
a.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
0
0
 
b.
Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)
0
0
 
c.
Jumlah (a + b)
0
0
4
PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)
0
4.269.000
5
Sanksi Administrasi
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
0
2.049.120
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
0
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
0
0
 
d.
Kenaikan Pasal 13 A KUP
0
0
 
e.
Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP
0
0
 
f.
Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP
0
0
 
g.
Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
0
0
 
h.
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
0
2.049.120
6
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)
0
6.318.120
         
III. URAIAN SURAT GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
         
  bahwa uraian Surat Gugatan sama dengan yang disampaikan Penggugat dalam Surat Nomor 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019;
         
IV. TANGGAPAN GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
         
  bahwa setelah membaca Surat Gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:
         
  a. Dasar hukum
         
    -
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP)
 
Pasal 12 ayat (2)
Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
Pasal 12 ayat (3)
Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
Pasal 13 ayat (1) huruf a
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
      a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
         
     
Pasal 13 ayat (2)
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 
Pasal 36 ayat (1) huruf b
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
      b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
 
 
 
 
    - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 35 ayat (1) huruf b;
       
    - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan/Pajak Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3);
       
    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 
 
 
 
 
  b. Data dan Fakta
         
   
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Agustus 2014 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00053/WPJ.30/KP .0805/RIK.SIS/2019 tanggal 18 Februari 2019, dengan dasar koreksi Tergugat adalah sebagai berikut:
       
   
bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa Penggugat mempunyai cabang dengan rincian sebagai berikut:
 
NO KPP KODE CABANG NAMA ALAMAT
1 PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR 001 PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL PANCARAN HALUAN SAMUDERA JL RE MARTADINATA NO 32·A RT 020 RW 006, KOTA PALEMBANG
2 PRATAMA BATAM UTARA 001 PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL PANCARAN HALUAN SAMUDERA KOMPLEK JODOH SQUARE II, BLOK AA/05, SUNGAI JODOH, BATAM
3 PRATAMA BINTAN 001 PANCARAN HALUAN SAMUDERA Jl DATUK SYAHBANDAR RT. 002 RW. 001. TG. UBAN SELATAN KEPULAUAN RIAU
       
    bahwa Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Tergugat disimpulkan bahwa terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Penggugat yaitu yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh cabang Penggugat terdapat peredaran usaha yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan Penggugat (Penggugat tidak Lapar SPT);
         
   
bahwa berdasarkan penelitian Tergugat terhadap summary pengawasan pada Appportal DJP dan SIDJP diketahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dan yang dilakukan oleh cabangnya dengan rincian sebagai berikut:
 
 
016
215
301
Total Pusat
Peredaran Usaha        
Bukti Potong Ps.15
 
 
 
 
BARAMULTI SUGIH SENTOSA
 
 
697.848.192
 
BATAM SINAR SAMUDRA
961.538.462
 
 
961.538.462
DPP PPN Cabang 301
 
 
 
 
BARAMULTI SUGIH SENTOSA
 
 
697.142.880
 
PLN BATUBARA
 
 
9.743.938.384
 
PT. OKI PULP & PAPER MILLS
 
 
2.577.704.900
 
Bukti Potong Pasal 23
 
 
 
 
PT. TIMAS SUPLINDO
 
5.002.250
 
5.902.250
PT WARUNA NUSA SENTANA
 
690.625.000
 
690.625.000
PT. HABCO PRIMATAMA
 
 
96.700.000
 
PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK
13.500.000
 
 
13.500.000
PELAYARAN MULTI JAYA SAMUDERA
 
15.300.000
 
15.300.000
PT AKR SEA TRANSPORT
24.000.000
 
 
24.000.000
PT SERASI SHIPPING INDONESIA
1.000.000
 
 
1.000.000
KARUNIA SAMUDERA SHIPPING
3.000.000
 
 
3.000.000
PELAYARAN SAMUDRA INTAN PERSADA
 
 
134.536.181
 
SURYA BAHARI PERKASA
3.000.000
 
 
3.000.000
ASIA MULIA TRANPASIFIK
 
4.000.000
 
4.000.000
Total Peredaran Usaha
1.006.038.462
715.827.250
13.947.870.537
15.669.736.249
         
   
bahwa Tergugat melakukan koreksi peredaran usaha atas Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri selama Masa Pajak Agustus 2014 dengan rincian sebagai berikut:
 
No. PKP Pembeli Jumlah Penyerahan
Nama NPWP DPP PPN
  Masa Agustus      
A. Faktur Pajak Digunggung      
  - - 0 0
  Jumlah A   0 0
B. Faktur Pajak Tidak Digunggung      
1. PT Waruna Nusa Sentana 015015217-123.000 9,020.000 902,000
2. PT Waruna Nusa Sentana 015015217-123.000 8,650.000 865.000
3. PT Waruna Nusa Sentana 015015217-123.000 9,020,000 902,000
  PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK 017686007-054.000 11,500,000 1,150,000
  PELAYARAN MULTI JAYA SAMUDERA 018011544-121.000 3,500.000 350,000
  KARUNIA SAMUDERA SHIPPING 031738024-063.000 1,000,000 100,000
  Jumlah B   42.690,000 4.269.000
         
  Menurut Tergugat (A+B)   42,690,000 4,269.000
  Menurut Penggugat   0 0
  Koreksi   42,690,000 4,269,000
 
Penjelasan koreksi:
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak
         
  c. Tanggapan Tergugat
         
    bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
         
    bahwa Tergugat melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp42.690.000 karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Tergugat disimpulkan bahwa terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Penggugat yaitu yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh cabang Penggugat, sebagaimana tercantum pada tabel di atas;
         
    bahwa PPN dikoreksi sebesar Rp42.690.000 karena atas penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN yaitu atas jasa angkut barang tidak termasuk jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
         
    bahwa saat proses pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, Penggugat menjelaskan bahwa nama perusahaan digunakan oleh kenalan/teman pemilik perusahaan (pinjam bendera), sebagai agen di daerah, yang secara otonom mengelola administrasi dan keuangan sendiri, sehingga transaksi usaha dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan kantor pusat perusahaan;
         
    bahwa dalam dunia bisnis, praktek pinjam bendera atau pinjam nama sudah jamak dilakukan. Pinjam bendera yang sering dilakukan adalah apabila satu pihak meminjam nama/NPWP/entitas pihak lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan imbalan fee tertentu, karena pihak peminjam belum memiliki pengalaman atau reputasi sebaik pihak yang namanya dipinjam pada pekerjaan tersebut. Dalam prakteknya pinjam bendera hanya meminjam nama/NPWP saja tanpa membuat NPWP baru yang merupakan Cabang pihak yang dipinjam namanya. Hal ini berbeda dengan alasan yang dijelaskan Penggugat, pihak yang menurut Penggugat rneminjam bendera/nama perusahaannya ternyata menerbitkan atau membuat NPWP Cabang atas perusahaan Penggugat. Dengan demikian apa yang terjadi bukanlah praktek pinjam bendera/nama, melainkan pembukaan cabang yang ditandai dengan telah dibuatnya NPWP cabang tersebut;
         
    bahwa dalam pembahasan, Penggugat beralasan tidak mengetahui tentang pembuatan NPWP Cabang tersebut. Hal ini tidak dimungkinkan untuk terjadi karena untuk membuat NPWP cabang disyaratkan akta pendirian cabang dan surat penunjukan Cabang perusahaan yang telah ditandatangani pemilik perusahaan atau pengurus pusat;
         
    bahwa berdasarkan uraian di atas, alasan yang dikemukakan Penggugat dalam suratnya tidak dapat Tergugat pertimbangkan, sehingga cabang-cabang tersebut adalah merupakan satu kesatuan atau entitas yang sama dengan Penggugat (Pusat). Dikarenakan hal tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh cabang sudah seharusnya diperhitungkan dalam peredaran usaha Penggugat (pusat);
         
    bahwa berdasarkan penelitian Tergugat tidak dapat meyakini alasan dan angka yang diberikan Penggugat, karena tidak ada berkas pendukung yang disampaikan wajib pajak selama proses penelitian;
         
    bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019 Masa Pajak Agustus 2014;
         
V. KESIMPULAN DAN USUL (dalam Surat Tanggapan)
         
  1. Kesimpulan
    d. bahwa Surat Gugatan Nomor 136/PHS-DJP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas pemenuhan ketentuan formal pada saat sidang gugatan oleh Majelis Hakim yang terhormat;
    e. bahwa keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
    f. bahwa koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
         
  2. Usul
    bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk Menolak permohonan gugatan Nomor 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 Penggugat dan mempertahankan keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, karena surat Keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan data, fakta dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
         
bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya tidak melampirkan dokumen pendukung apapun;
         
Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Tergugat hadir dalam persidangan:
 
1.
Nama/NIP
:
Nerpati Priyonggo/19800418 200112 1 002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-8342/PJ.07/2020 tanggal 16 Juli 2020,
       
2. Nama/NIP : Indri Wulansari/19840919 200901 2 009,
  Jabatan : Penelaah Keberatan,
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
  Surat Tugas : ST-8342/PJ.07/2020 tanggal 16 Juli 2020,
         
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERGUGAT ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan koreksinya Tergugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:
Bukti T-1
Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan;
Bukti T-2
Fotokopi Bukti pengiriman Keputusan;
       
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PENGGUGAT ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:
Bukti P-5
Dokumen Pendukung;
         
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
         
Kewenangan Pengadilan Pajak
         
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
Pasal 31
(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
         
bahwa Surat Gugatan Nomor 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;
 
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa:
 
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
         
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
         
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
         
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
         
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan
         
bahwa Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dalam Bahasa Indonesia, ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP02661/NKEB/WPJ.30/2019 diterbitkan tanggal 13 Desember 2019, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketentuan formal jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Majelis melakukan penelitian mengenai jangka waktu Pengajuan Surat Gugatan yaitu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat";
 
bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: ''Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
 
bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Tergugat dalam persidangan menunjukkan bukti T-2 berupa Asli Bukti pengiriman Keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019;
 
bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat";
 
bahwa Majelis berpendapat Penggugat dalam Surat Gugatan maupun dalam persidangan tidak mendalilkan bahwa alasan keterlambatan pengajuan gugatan adalah karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (force majeur), sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti T-2 diketahui Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019 dengan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia, ke alamat Penggugat yaitu Komplek Golden Plaza Blok E Nomor 46 Jalan Raya Fatmawati Nomor 15, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Surat Tergugat Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019 sehingga Surat Gugatan tersebut disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari, sehingga melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 136/PHS-DJP/Xll/2019 tanggal 20 Desember 2019 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
         
MENGADILI
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02661/NKEB/WPJ.30/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 00029/207/14/016/19 tanggal 20 Februari 2019, atas nama: PT Perusahaan Pelayaran Nasional Pancaran Haluan Samudera, NPWP: 01.352.214.9-016.000, beralamat di Komplek Golden Plaza Blok E Nomor 46 Jalan Raya Fatmawati Nomor 15, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tidak dapat diterima;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, M.B.A. sebagai Hakim Ketua,
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.
ttd.
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.
 
HAKIM KETUA
ttd.
Drs. Aman Santosa, M.B.A.
     
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.
     
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP. 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File