Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
7 September 2021 | View: 124
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000321.16/2019/PP/M.XVIIIA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPN & PPnBM
 
TAHUN/MASA PAJAK
Januari 2015
 
POKOK SENGKETA
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas: 1. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp5.777.933.135,00 yang berasal dari koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri; dan 2. Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp57.191.127,00 yang berasal dari Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03497/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00342/207/15/057/17 tanggal 31 Agustus 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000321.16/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT DSG Surya Mas Indonesia, NPWP 01.824.292.5-057.000, beralamat di Jalan Pancatama Raya Kavling 18 Desa Leuwilimus Cikande, Serang, dalam hal ini hadir dalam beberapa kali persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukum yang diberi kuasa oleh Sdr. Wong Chun Wah, jabatan Direktur berdasarkan bukti Akta Notaris Firdhonal, S.H. Nomor 8 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT DSG Surya Mas Indonesia, terakhir hadir pada sidang tanggal 4 Februari 2020, diwakili oleh:
 
Nama
:
Benjamin P. Simatupang,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Surat Kuasa
:
27/DSG-TAX/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-719/PP/IKH/2017 tanggal 7 November 2017;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Yasti Miyarsih/197402061994032002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-17501/PJ.07/2019 tanggal 18 Desember 2019;
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Abdul Haris/197104141992011001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-17501/PJ.07/2019 tanggal 18 Desember 2019;
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Sigit Eko Suharno/197503121995111001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-17501/PJ.07/2019 tanggal 18 Desember 2019;
 
 
 
 
4.
Nama/NIP
:
Nugroho Adhi Wicaksono/198111222002121001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
Surat Tugas
:
ST-14678/PJ.07/2019 tanggal 5 November 2019,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1049/PP/BR/2019 tanggal 8 Juli 2019;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 2/DSG-TAX/I/2019 tanggal 14 Januari 2019;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-1065.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 27 Maret 2019;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor 01/DSG-TAX/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00342/207/15/057/17 tanggal 31 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
NO
URAIAN
JUMLAH RUPIAH MENURUT
PENGUSAHA KENA PAJAK
FISKUS
1
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
a
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
a.1
Ekspor
970.352.868
970.352.868
 
 
a.2
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri
7.095.902.785
12.873.835.920
 
 
a.3
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
a.4
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut
0
0
 
 
a.5
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
 
 
a.6
Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)
8.066.255.653
13.844.188.788
 
b
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
0
0
 
c
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
8.066.255.653
13.844.188.788
 
d
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/perolehan Yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:
 
 
 
 
d.1
Impor BKP
0
0
 
 
d.2
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.3
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
d.5
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
 
 
d.6
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan
0
0
 
 
d.7
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
0
0
 
 
d.8
Tanggung Jawab Secara Renteng
0
0
 
 
d.9
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)
0
0
2
Perhitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
 
a
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
709.590.278
1.287.383.592
 
b
Dikurangi:
 
 
 
 
b.1
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
0
0
 
 
b.2
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
12.358.485.142
12.301.294.015
 
 
b.3
STP (pokok kurang bayar)
0
0
 
 
b.4
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
 
 
b.5
Lain-lain
0
0
 
 
b.6
Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
12.358.485.142
12.301.294.015
 
c
Diperhitungkan
 
 
 
 
c.1
SKPPKP
0
0
 
d
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))
12.358.485.142
12.301.294.015
 
e
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
(11.648.894.864)
(11.013.910.423)
3
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
a
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
11.648.894.864
11.648.894.864
 
b
dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)
0
0
 
c
Jumlah (a+b)
11.648.894.864
11.648.894.864
4
PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c)
0
634.984.441
5
Sanksi administrasi:
 
 
 
a
Bunga Pasal 13 (2) KUP
 
0
 
b
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
634.984.441
 
c
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
0
 
d
Kenaikan Pasal 13 A KUP
 
0
 
e
Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
 
0
 
f
Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
 
0
 
g
Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
 
0
 
h
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
 
634.984.441
6
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)
0
1.269.968.882
7
Jumlah Kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan
0
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00342/207/15/057/17 tanggal 31 Agustus 2017, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 050/DSG-TAX/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03497/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Oktober 2018 permohonan tersebut ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan Surat Nomor 2/DSG-TAX/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan Banding Pemohon Banding adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;
 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas:
1.
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp5.777.933.135,00 yang berasal dari koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri; dan
2.
Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 sebesar Rp57.191.127,00 yang berasal dari Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
 
Menimbang, bahwa setelah persidangan terakhir tanggal 4 Februari 2020, Pemohon Banding mengajukan permohonan pencabutan Surat Banding Nomor 2/DSG-TAX/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar dalam Berkas Sengketa Pajak Nomor 000321.16/2019/PP, melalui Surat Nomor 017/REG/DSGI/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Khoo Teck Wooi jabatan Direktur berdasarkan bukti Akta Notaris Firdhonal, S.H. Nomor 14 tanggal 29 Maret 2019 tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT DSG Surya Masa Indonesia, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 4 Februari 2020 oleh Pemohon Banding kepada Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:
(1)
"Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
(2)
Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 
a.
penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 
b.
putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding;
(3)
Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali";
 
 
Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pencabutan Banding tersebut, Terbanding dalam persidangan tanggal 4 Februari 2020 menyatakan tidak keberatan dan setuju atas pencabutan Banding oleh Pemohon Banding;
 
bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah disetujui oleh Terbanding, maka berdasarkan ketentuan 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan pencabutan Banding beralasan hukum untuk dikabulkan;
 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan mengabulkan pencabutan Surat Banding Nomor 2/DSG-TAX/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan menghapus dari daftar sengketa;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MENGADILI
Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding Pemohon Banding dan menghapus dari daftar sengketa atas Surat Banding Nomor 2/DSG-TAX/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03497/KEB/WPJ .07/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00342/207/15/057/17 tanggal 31 Agustus 2017, atas nama PT DSG Surya Mas Indonesia, NPWP 01.824.292.5-057.000, beralamat di Jalan Pancatama Raya Kavling 18 Desa Leuwilimus Cikande, Serang.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah Hakim Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak, setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua,
Mohammad Alwi, S.E., Ak. sebagai Hakim Anggota,
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Ramadani Yunus, S.E., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.
Mohammad Alwi, S.E., Ak.
ttd.
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.
 
HAKIM KETUA
ttd.
Joni Surbakti, Ak.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Ramadani Yunus, S.E., S.H., M.M.
 
 
 
 
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
WAKIL PANITERA,
 
Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 19690605 199003 1 002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File