Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
8 September 2021 | View: 117
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000307.45/2018/PP/M.IXB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Agustus 2017
 
POKOK SENGKETA
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya). Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif bea masuk MFN sebesar 12,5%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp155.892.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000307.45/2018/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
 
PT Anugrah Sukses Marine, NPWP: 02.189.526.3-037.000, beralamat di JI. Cengkeh No. 19F RT. 007/007 Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11110, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1. Nama : Vaudy Starworld Sugiarso;
  Jabatan : Kuasa Hukum;
  Nomor Surat Kuasa : 0103/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018;
  Izin Kuasa Hukum : KEP-295/PP/IKH/2016 tanggal 26 September 2016;
2. Nama : Lousia Hariet Ngion;
  Jabatan : Kuasa Hukum;
  Nomor Surat Kuasa : 0104/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018;
  Izin Kuasa Hukum : KEP-185/PP/IKH/2017 tanggal 13 Maret 2017;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di JI. Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1. Nama/NIP : Romadhani Setio Prabowo/198904242014021005;
2. Nama/NIP : I Nyoman Pandu Satya Baskara/199111232010121004;
3. Nama/NIP : Imam Hanafi/199012172012101003;
4. Nama/NIP : Johannes Paulus Ojahan Sihite/199212092012101001;
5. Nama/NIP : Abidzar Almadira/199508042015021004;
6. Nama/NIP : Achmad Dhodik Thomasyuri/199512132015121001;
7. Nama/NIP : Okta Setiawan Nugroho/199110012012101001;
8. Nama/NIP : Gama Noviantara/198611082007101001;
9. Nama/NIP : Aldy Wijaya Febrianto/199202202018011004;
  Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
  Surat Tugas Terakhir Nomor : ST-433/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 04 Desember 2018;
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-00891/PP/BR/2018 tanggal 08 Juni 2018;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: SR-805/KPU.01/2018 tanggal 23 Maret 2018
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor: 0137/PUR-JKT/ASM/V/18 tanggal 18 Mei 2018;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampalkan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNR-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut.
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk 0,00 138.571.000,00 138.571.000,00 0,00
BMAD/BMI/BMTP 0,00 0,00 0,00 0,00
BMAD/BMIS/BMTPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Cukai 0,00 0,00 0,00 0,00
PPN 110.857.000,00 124.714.000,00 13 857.000,00 0,00
PPnBM 0,00 0,00 0,00 0,00
PPh Ps. 22 27.715.000,00 31.179.000,00 3.464.000,00 0,00
Denda 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran 155.892.000,00 0,00
 
dengan rincian kesalahan sebagai berikut:
 
Jenis Kesalahan
Nomor Urut Barang
Jenis Barang 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10
Jumlah Barang
Tarif
Nilai Pabean
 
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 0928/ASM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 mengajukan banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9510/KPU.0112017 tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa alasan pengajuan banding adalah sebagai berikut:
1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak,
2. Bahwa Pemohon Banding menolak atas diterbitkannya KEP-9510/KPU.01/2017.
3. Bahwa harga barang adalah harga sesungguhnya yang Pemohon Banding bayarkan kepada supplier dan dituangkan dalam Sales Contract, PO, dan COO Form E.
4. Bahwa jenis barang yang sama dari supplier yang sama sebelumnya beberapa kali telah diimpor dalam kurun waktu tidak jauh berselang dengan putusan SPPB tanpa SPTNP.
5. Bahwa dokumen Form E asli diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Asal Barang.
6. Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui jika Vessel pengangkut singgah di negara lain, karena pihak shipping company tidak menginformasikan hal tersebut kepada Pemohon Banding.
7. Bahwa barang tersebut asli diproduksi di China.
8. Bahwa transit terjadi di dalam pengiriman barang ini dari China ke Jakarta, tetapi barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit, barang impor tersebut juga tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit dan transit dilakukan semata-mata karena keperluan logistik.
9. Bahwa Form E No E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 adalah asli Pemohon Banding terima dari supplier.
10. Bahwa pada Form E tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh Negara pengekspor dengan demikian Form E tersebut adalah sah dan dapat diterima.
11. Bahwa pada Form E tersebut bukan merupakan sengketa tanda tangan atau pemalsuan Form E sehingga Direktur Bea dan Cukai Republik Indonesia juga mengakui keabsahan tanda tangan Form E tersebut.
12. Bahwa pejabat penandatangan Form E sebelum mengeluarkan Form E juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan Form E sesuai dengan aturan yang ada di Negara pengekspor.
13. Bahwa pada ketentuan tersebut mengatur bahwa sepanjang Pemohon Banding dapat menunjukkan Form E maka Pemohon Banding berhak atas setiap fasilitas yang berhak Pemohon Banding peroleh.
14. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan pada Form E telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sehingga Pemohon Banding tidak perlu lagi dikenakan tambah bayar.
15. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan telah memenuhi ketentuan pada OCP dan Overleaf Notes Asean-China FTA
16. Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan atas Form E tersebut maka Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA.
17. Bahwa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian Form E ini tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada SE-05/BC/2010.
18. Bahwa perbedaan kecil (minor discrepancies) antara Form E dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan Form E dianggap tidak sah.
19. Bahwa mengacu pada SE-05/BC/2010, Form E yang Pemohon Banding miliki tidak termasuk pada kriteria diragukan keabsahannya.
20. Bahwa harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar dan sesuai spesifikasi yang ada: sebagaimana telah tercantum dalam Sales Contract maupun Invoice yang mana pembayarannya juga sudah Pemohon Banding lakukan.
21. Bahwa sewaktu pengajuan keberatan, Pemohon Banding telah melampirkan fotokopi dokumen berupa:
  a. SPTNP
  b. Invoice
  c. Packing List
  d. Bill of Lading
  e. PIB
  f. Purchase Order
  g. Sales Contract
  h. Bukti transfer atas barang tersebut
  i. Form E
  j. Asuransi
     
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017;
2. Surat Keberatan Nomor: 0928/ASM/IX/2017 tanggal 28 September 2017;
3. SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017;
4. PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017;
5. Billing DJBC dan Bukti Penerimaan Negara atas PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017;
6. Billing DJBC dan Bukti Penerimaan Negara atas tagihan sesuai KEP- 9510/KPU.01/2017 sebesar Rp155.892.000,00 tertanggal 15 September 2017;
7. Akta Notaris Nomor: 19 tanggal 01 September 2015;
     
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING =====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-805/KRU.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait, disimpulkan sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 382910 tanggal 28 Agustus 2017, diketahui bahwa atas importasi menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017,
b. bahwa berdasarkan Bill of Lading (B/L) nomor SNL7NTIX0000085 tanggal 03 Agustus 2017, diketahui bahwa importasi diangkut menggunakan sarana pengangkut Wan Shun Feng 199 V. 7602E,
c. bahwa berdasarkan B/L Tracking di website pelayaran diketahui bahwa barang diangkut dari. Nantong (China) ke Shanghai (China) menggunakan vessel Wan Shun Feng 199 V.7602E, kemudian melakukan transhipment di Shanghai, China. Di Shanghai, barang dimuat ke atas kapal Louds Island V.080S untuk dikirim ke Jakarta,
d. bahwa berdasarkan dokumen manifest (BC 1.1) nomor 003541 tanggal 19 Agustus 2017 diketahui bahwa importasi Pemohon Banding diangkut menggunakan sarana pengangkut Louds Island V.080S,
e. bahwa berdasarkan vessel tracking atas sarana pengangkut Louds Island V.080S melalui website pelayaran diketahui bahwa atas sarana pengangkut Louds Island V.080S memiliki rute Shanghai (China) - Ningbo (China) - Kaohsiung (Taiwan) - Jakarta (Indonesia),
f. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang impor yang dipermasalahkan tidak diangkut langsung dari pelabuhan di China ke Indonesia tetapi melalui transit di Taiwan (indirect consignment).
     
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation and The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
ARTICLE 5
Rules of Origin
The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered; under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, diatur mengenai kriteria pengiriman langsung sebagai berikut:
 
Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau
b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transhipment) dengan ketentuan:
  1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit!transhipment. kecuali proses bongkar muat, penyimpanan. atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
  2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
  3. transit/transhipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.
     
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA. disebutkan bahwa; klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
Rule 12: Certificate of Origin
A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A
 
bahwa berdasarkan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau lebih segara non-ACFTA, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar preferensi tarif dapat diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana kutipan berikut:
B. Kriteria Pengiriman Langsung
  Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
  2. SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan
  3. Invoice dari barang yang bersangkutan;
  4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.
  5. Dokumen pendukung dalam hal transhipment melalui Hong Kong atau Macau, direct consignment dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain:
    (i) Non-manipulation certificate yang diterbitkan oleh China inspection Company Limited (CIC);
    (ii) Non-manipulation certificate yang diterbitkan oleh Hong Kong/Macau Customs Authority,
    (iii) Nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel kontainer dalam Bill of Lading;
    (iv) Dokumen pendukung lainnya.
           
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenal kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:
 
Pasal 10
(1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai;
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang.
           
bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa kegiatan transit telah sesuai dengan ketentuan pada Rule 8 (c) ROO untuk AFTA. yang diterbitkan di negara pengekspor sebagaimana dipersyaratkan pada Rule 21 tersebut, baik pada saat pengajuan PIB maupun pada saat pengajuan keberatan, sehing.ga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena importasi tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA. sehingga diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum.
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen/bukti pendukung;
 
 
 
 
 
 
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 0137/PUR-JKT/ASMN/18 tanggal 18 Mei 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa harga barang adalah harga sesungguhnya yang Pemohon Banding bayarkan kepada supplier dan dituangkan dalam Sales Contract, PO, dan COO Form E.
2. Bahwa jenis barang yang sama dari supplier yang sama sebelumnya beberapa kali telah diimpor dalam kurun waktu tidak jauh berselang dengan putusan SPPB tanpa SPTNP.
3. Bahwa dokumen Form E asli diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Asal Barang.
4. Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui jika Vessel pengangkut singgah di negara lain, karena pihak shipping company tidak menginformasikan hal tersebut kepada Pemohon Banding.
5. Bahwa barang tersebut asli diproduksi di China.
6. Bahwa transit terjadi didalam pengiriman barang ini dari China ke Jakarta, tetapi barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit, barang impor tersebut juga tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit dan transit dilakukan semata-mata karena keperluan logistik.
7. Bahwa Form E No E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 adalah asli Pemohon Banding terima dari supplier.
8. Bahwa pada Form E tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh Negara pengekspor dengan demikian Form E tersebut adalah sah dan dapat diterima.
9. Bahwa pada Form E tersebut bukan merupakan sengketa tanda tangan atau pemalsuan Form E sehingga Direktur Bea dan Cukai Republik Indonesia juga mengakui keabsahan tanda tangan Form E tersebut.
10. Bahwa pejabat penandatangan Form E sebelum mengeluarkan Form E juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan Form E sesuai dengan aturan yang ada di Negara pengekspor.
11. Bahwa pada ketentuan tersebut mengatur bahwa sepanjang Pemohon Banding dapat menunjukkan Form E maka Pemohon Banding berhak atas setiap fasilitas yang berhak Pemohon Banding peroleh.
12. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan pada Form E telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sehingga Pemohon Banding tidak perlu lagi dikenakan tambah bayar.
13. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan telah memenuhi ketentuan pada OCP dan overleaf Notes Asean-China FTA.
14. Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan atas Form E tersebut maka Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA.
15. Bahwa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian Form E ini tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada SE-05/BC/2010.
16. Bahwa perbedaan kecil (minor discrepancies) antara Form E dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan Form E dianggap tidak/sah.
17. Bahwa mengacu pada SE-05/BC/2010, Form E yang Pemohon Banding miliki tidak termasuk pada kriteria diragukan keabsahannya.
18. Bahwa harga yang tercantum dalam Invoice adalah benar dan sesuai spesifikasi yang ada sebagaimana telah tercantum dalam Sales Contract maupun Invoice yang mana pembayarannya juga sudah Pemohon Banding lakukan.
           
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen/bukti pendukung;
           
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERBANDING ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT);
T.2. Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017;
T.3. Surat Terbanding kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: S-5898/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Confirmation on Certificate of Origin;
T.4. Surat dari Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China kepada Terbanding Nomor: JS17586 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Verification on Form E No. E173211010520024;
           
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
P.1. Purchase Order Nomor: 161100413 tanggal 22 Desember 2016;
P.2. Sales Contract Nomor: GWSL-083/16 tanggal 22 Desember 2016;
P.3. Invoice Nomor: OUT17037 tanggal 10 Juli 2017;
P.4. Packing List atas Invoice Nomor: OUT17037 tanggal 10 Juli 2017;
P.5. Polis Asuransi;
P.6. Bill of Lading Nomor: SNL7NTIX0000085 tanggal 03 Agustus 2017;
P.7. Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017;
P.8. PIS Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017;
P.9. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 
 
 
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
           
Kewenangan Pengadilan Pajak
         
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKTIASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.0112017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
 
 
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
           
1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
           
 
bahwa Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa, Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwar Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp155.892.000,00 dan 50%-nya adalah sebesar Rp77.946.000,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Billing DJBC dan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp155.892.000,00 tanggal 15 September 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 ditandatangani oleh Indra Gunawan Hadiwidjaja, jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Nomor: 19 tanggal 01 September 2015 yang dibuat oleh Edison Jingga, S.H. Notaris di Jakarta, menunjukkan bahwa Indra Gunawan Hadiwidjaja, jabatan: Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
           
2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
           
 
bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017 merupakan koreksi Terbanding terhadap PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0928/ASM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 diajukan kepada Terbanding dan diterima dengan lengkap dan benar tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 20 Oktober 2017 adalah masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0928/ASM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
           
3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
           
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor: 0928/ASM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 atas SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017;
 
bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 14 Desember 2017 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 28 September 2017 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah tanggal 20 Oktober 2017 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
           
4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
           
 
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017 merupakan koreksi Terbanding atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp155.892.000,00;
 
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017 memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL-KPU-TP/80.02/2017 tanggal 14 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
           
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
           
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya), negara asal China, sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya). Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif bea masuk MFN sebesar 12,5%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp155.892.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Menurut Terbanding
           
bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait, disimpulkan sebagai berikut:
a.
Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 382910 tanggal 28 Agustus 2017; diketahui bahwa atas importasi menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017,
b. bahwa berdasarkan Bill of Lading (BIL) nomor SNL7NTIX0000085 tanggal 03 Agustus 2017 diketahui bahwa importasi diangkut menggunakan sarana pengangkut Wan Shun Feng 199 V. 7602E,
c. bahwa berdasarkan B/L Tracking di website pelayaran diketahui bahwa barang diangkut dari Nantong (China) ke Shanghai (China) menggunakan vessel Wan Shun Feng 199 V. 7602E, kemudian melakukan transhipment di Shanghai, China. Di Shanghai, barang dimuat ke atas kapal Louds Island V.080S untuk dikirim ke Jakarta,
d. bahwa berdasarkan dokumen manifest (BC 1.1) nomor 003541 tanggal 19 Agustus 2017 diketahui bahwa importasi Pemohon Banding diangkut menggunakan sarana pengangkut Louds Island V.080S,
e. bahwa berdasarkan vessel tracking atas sarana pengangkut Louds Island V.080S melalui website pelayaran diketahui bahwa atas sarana pengangkut Louds Island V.080S memiliki rute Shanghai (China) - Ningbo (China) - Kaohsiung (Taiwan) - Jakarta (Indonesia),
f. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang impor yang dipermasalahkan tidak diangkut langsung dari pelabuhan di China ke Indonesia tetapi melalui transit di Taiwan (indirect consignment).
           
bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa kegiatan transit telah sesuai dengan ketentuan pada Rule 8(c) ROO untuk ACFTA, yang diterbitkan di negara pengekspor sebagaimana dipersyaratkan pada Rule 21 tersebut, baik pada saat pengajuan PIB maupun pada saat pengajuan keberatan, sehingga tidak memenuhi persyaratan;
 
bahwa berdasarkan ketentuan, karena importasi tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum.
           
Menurut Pemohon Banding
           
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-9510/KPU.0112017 tanggal 14 Desember 2017, dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Form E nomor E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 telah dicap/distempel dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 
bahwa Form E nomor E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017, Bill of Lading nomor SNL7NTIX0000085 tanggal 03 Agustus 2017, menyebutkan kapal pengangkut yang sama yaitu Wan Shun Feng 199 V. 7062E dan pada PIB nomor 382910 tanggal 28 Agustus 2017 tertulis sarana pengangkut yang sama dengan nama Wan Shun Feng 199 V. 7062E dan jumlah barang yang diangkut juga sama yaitu sebanyak 57 Reels;
 
bahwa hal yang sama juga terungkap pada Surat Persetujuan Pengeluaran Barang menunjukkan informasi barang yang sama sewaktu angkut, dan angkut kembali yaitu sebanyak 57 Reels dengan vessel Wan Shun Feng 199 V. 7062E;
 
bahwa ACFTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (G to G), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah  dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China sesuai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ACFTA dengan mengisi kolom 4 Form E;
 
bahwa barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China sehingga SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ACFTA;
 
banwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Pemohon Banding simpulkan:
1. Bahwa Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 adalah sah dan dapat diterima. Oleh karenanya, atas barang impor (10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, menggunakan Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017 mendapat preferensi tarif bea masuk skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 0%;
2. Bahwa barang impor tersebut tidak mengalami transit di pelabuhan transit Taiwan dan tidak mengalami pembongkaran;
           
Pendapat Majelis
           
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017, jenis barang berupa Steel Wire Rope Ungalv.6x37+IWRC ... dan seterusnya (10 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dengan Form E Nomor E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017;
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Steel Wire Rope Ungalv.6x37+1WRC ... dan seterusnya (10 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017, dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 12,5% dengan alasan bahwa berdasarkan dokumen manifest (BC 1.1) nomor 003541 tanggal 19 Agustus 2017 dan berdasarkan vessel tracking atas sarana pengangkut Louds Island V.080S melalui website pelayaran, diketahui bahwa atas sarana pengangkut Louds Island V.080S memiliki rute Shanghai (China) - Ningbo (China) - Kaohsiung (Taiwan) - Jakarta (Indonesia). Pemohon Banding tidak melengkapi dokumen pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku, (importasi tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment), maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum;
 
bahwa pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0102/PUR-JKT/ASM/I/18 tanggal 09 Januari 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan alasan bahwa:
1.
Dokumen Form E asli diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Asal Barang, Pemohon Banding tidak mengetahui jika Vessel pengangkut singgah di negara lain, karena pihak shipping company tidak menginformasikan hal tersebut kepada Pemohon Banding, barang tersebut asli diproduksi di China, transit terjadi di dalam pengiriman barang ini dari China ke Jakarta, tetapi barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit, barang impor tersebut juga tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit dan transit dilakukan semata-mata karena keperluan logistik;
2. Bahwa Form E No E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 adalah asli Pemohon Banding terima dari supplier;
3. Bahwa pada Form E tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh Negara pengekspor dengan demikian Form E tersebut adalah sah dan dapat diterima;
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 
bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN China Free Trade Area;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
           
bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin lot The A SEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan "The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the Overleaf Notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) MU/tiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;
           
bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan "Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini";
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan "Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejapat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area
b) importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
c) lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Ares sebagaimana dimaksud pada burut a, wajib disampaikan oleh:
  i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
  ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
  iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) beti kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen;
d) dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum";
           
bahwa ACFTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (G to G), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;
 
bahwa Terbanding melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-5898/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017, meminta konfirmasi keabsahan Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China selaku penerbit Form E;
 
bahwa Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China selaku penerbit Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 melalui Surat Nomor JS17586 tanggal 27 Oktober 2017 menjawab Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-5898/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang diangkut dari Nantong ke Jakarta melalui Taiwan. Baik eksportir dan importir lalai untuk mengurus dokumen Non-Manipulation Certificate;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan PIB, dokumen pelengkap PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017, Form E Nomor: E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017, Bill of Lading dengan SPPB dan Inward Manifest, nomor dan ukuran kontainer serta gross weight adalah sama. Berat kotor, nomor dan ukuran kontainer tidak berubah, dengan demikian barang impor tidak dibongkar dari kontainer (barang impor masih utuh), barang impor benar-benar berasal dari China;
 
bahwa barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif skema ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China, serta dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang mencantumkan barang impor berasal dari negara China sehingga SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Form E Nomor 0E173211010520024 tanggal 03 Agustus 2017 adalah sah dan dapat diterima. Oleh karenanya, atas importasi 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 382910 tanggal 28 Agustus 2017, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 382910 tanggal 28 Agustus 2017, mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, oleh karenanya Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Namer: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017, sehingga tagihannya menjadi nihil;
 
Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
           
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9510/KPU.01/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan alas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-020795/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 14 September 2017, atas nama: PT Anugrah Sukses Marine, NPWP: 02.189.526.3-037.000, beralamat di JI. Cengkeh No. 19F RT. 007/007 Kel. Pinangsia, Kee. Tamansari, Jakarta Barat 11110, dan menetapkan atas barang impor  berupa 10 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Steel Wire Rope Ungalv.6X37+IWRC 25MM X 1000M, dan seterusnya) yang diberitahukan dalam PIB Nomor; 382910 tanggal 28 Agustus 2017, dikenakan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 oleh Hakim Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Drs. Sunarto, M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Asep Komara, S.E. sebagai Panitera Pengganti,
 
 
Hakim Ketua,
ttd.
Drs. Sunarto, M.M., M.H.
 
     
Hakim Anggota,
ttd.
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.
 
Hakim Anggota,
ttd.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng
     
 
Panitera Pengganti,
ttd.
Asep Komara, S.E.
 
 
Putusan Nomor: PUT-000307.45/2018/PP/M.IXB Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-068/PP/Ucp/2020 tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis IXB pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
 
Drs. Sunarto, M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Mudji Rahardjo, S.E., M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Asep Komara, S.E. sebagai Panitera Pengganti,
 
yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
 
 
Hakim Ketua,
ttd.
Drs. Sunarto, M.M., M.H.
 
     
Hakim Anggota,
ttd.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
 
Hakim Anggota,
ttd.
Mudji Rahardjo, S.E., M.M.
     
 
Panitera Pengganti,
ttd.
Asep Komara, S.E.
 
     
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 19731207 199803 1001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File