Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
20 Agustus 2021 | View: 98
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000283.45/2020/PP/M.VIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juni 2019
 
POKOK SENGKETA
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah berdasarkan hasil penelitian pihak Terbanding, kedapatan hardcopy SKA yang dilampirkan tidak terdapat Overleaf Notes di halaman belakang hardcopy SKA Form AK. Berdasarkan PMK No.229/PMK.04/2017 pasal 7 ayat 1 huruf (a), maka Form AK ini tidak dapat diterima, sehingga atas PIB ini dikenakan tarif MFN
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding, pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T//KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 000283.45/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Langgeng Makmur Persada, NPWP: 01.870.325.6-415.000, beralamat di Jl. Perancis No.75 Komplek Perg. 75 Blok E/4A Kel. Benda, Kec. Benda, Tangerang 15214, dalam hal ini Sdr. Marhusa, Jabatan: Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Sugiarto Utomo
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Surat Kuasa Khusus
:
Nomor 067/SK/LMP/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020
Izin Kuasa Hukum
:
Nomor KEP-166/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019
 
hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir sidang pada tanggal 10 September 2020, memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-345/PAN.072/2020 tanggal 31 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,
 
 
 
MELAWAN
 
 
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama/NIP
:
Aditya Armada putra/198909222010121001,
Arief Sulistyo Dharmawan/198611212014021001,
I Nyoman Pandu Setya/199111232010121004,
Danang Pringgo Kisworo/199507192015021004
Unit organisasi
:
KPU Bea dan cukai Tipe A Tanjung priok,
 
hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir sidang pada tanggal 10 September 2020, berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-476/KPU.01/2020 tanggal 07 September 2020, memenuhi Panggilan Sidang nomor: PANG-350/PAN.072/2020 tanggal 31 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-424/PP/BR/2020 tanggal 09 Juli 2020;
  • Membaca Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-182/KPU.01/2020 tanggal 12 Maret 2020;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pjhak yang diajukan dalam persidangan;
 
 
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa SPTNP nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T//KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
1.
Bea Masuk
0
16.163.000
16.163.000
0
2.
Cukai
0
0
0
0
3.
PPN
32.326.000
33.943.000
1.617.000
0
4.
PPnBM
0
0
0
0
5.
PPh Pasal 22
8.082.000
8.486.000
404.000
0
6.
Denda
0
0
0
0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
18.184.000
0
 
 
 
Menimbang, bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T//KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat nomor 002/SK/LMP/1/20 tanggal 10 Januari 2020, Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;
 
 
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan atas tentang Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:
 
 
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
1.
Pengajuan banding dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
2.
Keputusan Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019, telah Pemohon Banding terima, pada tanggal 14 November 2019, diajukan masih dalam jangka waktu 60 hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
 
 
 
 
3.
Surat banding memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
4.
Pengajuan surat banding dilampiri dengan salinan Keputusan Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 yang dibanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
5.
Pemohon Banding telah melunasi sejumlah Rp18.184.000,00 (Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atas SSPCP/Billing DJBC (bukti bayar terlampir) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
 
 
 
 
6.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: Bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Marhusa jabatan selaku Direktur Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak.
 
 
 
II.
Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
1.
Pemohon Banding telah menerima SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
No.
URAIAN
DIBERITAHUKAN
DITETAPKAN
KEKURANGAN
KELEBIHAN
1.
Bea Masuk
0
16,163,000
16,163,000
 
2.
BMAD/BMI/BMTP
0
0
0
0
3.
BMADS/BMIS/BM
0
0
0
0
4.
Cukai
0
0
0
0
5.
PPN
32,326,000
33,943,000
1,617,000
0
6.
PPnBM
0
0
0
0
7.
PPh Pasal 22
8,082,000
8,486,000
404,000
0
8.
Denda
 
 
 
 
Jumlah Kekurangan
18,184,000
0
 
 
 
 
2.
Atas SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 001/SP/LMP/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan bea masuk yang seharusnya adalah sebagai berikut:
 
No.
URAIAN
DIBAYARKAN
1.
Bea Masuk
0
2.
BMAD/BMI/BMTP
0
3.
BMADS/BMIS/BMTPS
0
4.
Cukai
0
5.
PPN
32,326,000
6.
PPnBM
0
7.
PPh Pasal 22
8,082,000
8.
.Denda
 
Jumlah Kekurangan
40,408,000
 
 
 
 
3.
Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 dengan perincian terhitung sebagai berikut:
 
"Menolak Seluruhnya keberatan yang dilakukan dan menetapkan":
 
No.
URAIAN
KEKURANGAN
KELEBIHAN
1.
Bea Masuk
16,163,000
0
2.
BMAD/BMI/BMTP
0
0
3.
BMADS/BMIS/BMTPS
0
0
4.
Cukai
0
0
5.
PPN
1,617,000
0
6.
PPnBM
0
0
7.
PPh Pasal 22
404,000
0
8.
.Denda
 
 
Jumlah Kekurangan
18,184,000
0
 
 
 
III.
Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah berdasarkan hasil penelitian pihak Terbanding, kedapatan hardcopy SKA yang dilampirkan tidak terdapat Overleaf Notes di halaman belakang hardcopy SKA Form AK. Berdasarkan PMK No.229/PMK.04/2017 pasal 7 ayat 1 huruf (a), maka Form AK ini tidak dapat diterima. Sehingga atas PIB ini dikenakan tarif MFN.
 
Permohonan ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:
 
Pada saat Surat Keterangan Asal (SKA) Form AK di emailkan terlebih dahulu untuk pengecekan kembali sebelum semua original document dikirimkan oleh Shipper Daechun Co.,Ltd kepada Pemohon Banding selaku pihak Consignee hanya berupa soft copy lembar depan nya saja, untuk sisi belakang Form AK yang terdapat overleaf notes nya Pemohon Banding tidak terima melalui email maupun original yang dikirimkan berikut dokumen lainnya. Dokumen yang Pemohon Banding terima dari pihak Shipper sah dan objektif.
 
 
 
IV.
Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:
 
1.
Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.
 
 
 
 
Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
 
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
 
2.
Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding
 
 
 
Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.
 
Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding ucapkan terima kasih
 
 
 
bahwa dalam surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P-1.
Fotokopi Surat Keputusan Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019;
P-2.
Fotokopi Surat Keberatan Nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019;
P-3.
Fotokopi Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T//KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019;
P-4.
Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019;
P-5.
Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000027864250 tanggal bayar 14 Agustus 2019 sebesar Rp18.184.000;
P-6.
Fotokopi Form AK Nomor K073-19-0472007 tanggal 26 Juni 2019;
P-7.
Fotokopi bermeterai Akta Berita Acara Rapat PT Langgeng Makmur Persada No. 32 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., di Jakarta Barat;
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-182/KPU.01/2020 tanggal 12 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa yang bertandatangan di bawah ini Terbanding, dalam hal ini berkedudukan di Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan ini mengajukan Surat Uraian Banding (SUB) untuk memenuhi permintaan Panitera melalui surat nomor: U-000283.45.2020/PAN/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Permintaan Surat Uraian Banding atas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, terhadap Keputusan Terbanding sebagai berikut:
 
 
 
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 dengan alasan yang intinya menyatakan sebagai berikut:
 
"Pada saat SKA Form AK di-email-kan terlebih dahulu untuk pengecekan kembali sebelum semua original document dikirimkan oleh Daechun Co., Ltd. kepada Pemohon Banding (consignee) hanya berupa softcopy lembar depannya saja, untuk sisi belakang Form AK yang terdapat overleaf notes nya Pemohon Banding tidak terima melalui email maupun original yang dikirimkan berikut dokumen lainnya. Dokumen yang Pemohon Banding terima dari shipper sah dan objektif;
 
 
 
 
2.
Bahwa Terbanding menerbitkan KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 dengan alasan barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019 diketahui bahwa pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat formal pengajuan keberatan yaitu 60 hari setelah tanggal SPTNP;
 
 
 
 
3.
Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;
 
 
 
B.
Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa PEMOHON melakukan importasi dengan PIB nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019 dengan data sebagai berikut:
 
a.
Jenis barang
:
Nitric Acid 68%
b.
Jumlah barang
:
1728 CA/Can, rectangular
c.
Negara Asal
:
Korea
d.
Nilai Pabean (CIF)
:
USD22,680.00
e.
Supplier
:
Daechun Co., Ltd.
 
 
 
 
2.
Berdasarkan penelitian kedapatan keberatan tidak dapat diteruskan ke pokok materi karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan keberatan,
 
 
 
 
3.
Bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp18.184.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 
 
 
C.
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
 
 
 
2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republic Rakyat China);
 
 
 
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
 
 
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
 
 
 
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
 
 
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;
 
 
 
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area;
 
 
 
 
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
 
 
 
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019;
 
 
 
 
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
 
 
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
 
 
 
 
12.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
 
 
 
13.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-441/BC/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Kantor Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk Menangani Sengketa di Pengadilan Pajak;
 
 
 
D.
Analisis (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa terhadap PIB nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019 yang diajukan oleh Pemohon Banding telah diterbitkan SPTNP nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019. Jatuh tempo SPTNP tersebut adalah tanggal 16 Agustus 2019 (60 hari setelah tanggal SPTNP);
 
 
 
 
2.
Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SPTNP nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2019 tanggal 18 Juni 2019 tersebut dengan surat nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dengan agenda penerimaan surat nomor 002397/040300/2019 tanggal 20 September 2019 (95 hari sejak tanggal penetapan);
 
 
 
 
3.
Bahwa pengajuan keberatan Pemohon Banding tersebut telah melewati jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan;
 
 
 
 
4.
Berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar";
 
 
 
 
5.
Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan disebutkan bahwa:
 
Pasal 11 ayat (1)
"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan";
 
Pasal 11 ayat (3)
"Apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), hak Orang untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima",
 
 
 
 
6.
Sehubungan hal-hal tersebut dan mengingat surat permohonan Pemohon Banding diajukan lebih dari 60 hari sejak tanggal penetapan, maka Terbanding berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.04/2017;
 
 
 
E.
Simpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
-
Bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan keberatan pada PIB nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019;
 
-
Bahwa dalam melakukan pemeriksaan keberatan dalam hal ini syarat formal pengajuan keberatan atas PIB nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
 
F.
Permohonan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil, Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019.
 
 
 
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
 
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan bukti pendukung apapun;
 
 
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERBANDING ====
 
 
 
Menimbang, untuk menguatkan penetapannya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti sebagai berikut:
T-1.
Bukti Kirim KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019, tanggal di kirim 15 November 2019;
T-2.
Tanda Bukti Penerimaan Keberatan yang menyatakan Keberatan diterima tanggal 20 September 2019
 
 
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
 
 
 
Menimbang, untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti sebagai berikut:
P-8.
Pakta Integritas
P-9.
Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/LMPNII/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang diberikan Marhusa, jabatan: Direktur
P-10.
Pakta Integritas atas nama Marhusa
P-11.
Fotokopi Billing DJBC kode billing 620190800117231 tanggal 14 Agustus 2019 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000027864250 tanggal bayar 14 Agustus 2019 sebesar Rp18.184.000
P-12.
Fotokopi Kartu tanda pengenal Kuasa Hukum Nomor KHB-0090 dan Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-166/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sugiarto Utomo
P-13.
Fotokopi bermeterai Akta Berita Acara Rapat PT Langgeng Makmur Persada No. 32 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., di Jakarta Barat
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
 
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdr. Marhusa, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding nomor KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 13 November 2019 dan dikirimkan tanggal 15 November 2019, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 60 hari (15 November 2019 - 13 Januari 2020), dengan demikian memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 14 November 2019, sehingga pengajuan banding masih dalam jangka waktu 60 hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp18.184.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Billing DJBC kode billing 620190800117231 tanggal 14 Agustus 2019 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000027864250 tanggal bayar 14 Agustus 2019 sebesar Rp18.184.000, serta menyerahkan fotokopi Electronic Billing dan BPN yang telah dimeterai kemudian;
 
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Akta Berita Acara Rapat PT Langgeng Makmur Persada No. 32 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., di Jakarta Barat dan Kemenkumhamnya, yang menyatakan Sdr. Marhusa sebagai Direktur, Pemohon Banding juga menyerahkan fotokopi surat pengesahan Kemenkumham yang telah dimeterai kemudian;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, terbukti pengajuan surat banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020, memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding nomor 002/SK/LMP/I/20 tanggal 10 Januari 2020 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;
 
 
 
II.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
 
bahwa penetapan Terbanding dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019;
 
bahwa Surat Keberatan nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T//KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 diajukan kepada Terbanding dan diterima secara lengkap oleh Terbanding tanggal 20 September 2019, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 20 September 2019 adalah 95 hari (18 Juni 2019 - 20 September 2019), dengan demikian pengajuan keberatan melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding memenuhi ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
 
bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 disebutkan sebagai berikut:
 
"Pasal 93
(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar."
 
bahwa oleh karena Surat Keberatan nomor 001/SP/LMP/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tidak memenuhi ketentuan formal keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006, maka Keputusan Terbanding nomor: KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertirnbangan di atas, pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut dan majelis berkesimpulan untuk menolak Banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi Nitric Acid 68%, negara asal: Korea, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 425578 tanggal 20 September 2017 pos tarif 2808.00.00 sebesar 5% (MFN) sehingga tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp18.184.000,00 (Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 
Mengingat, Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
MENGADILI
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-5801/KPU.01/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPTNP-009463/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama PT Langgeng Makmur Persada, NPWP: 01.870.325.6-415.000, beralamat di JI. Perancis No.75 Komplek Perg. 75 Blok E/4A Kel. Benda, Kec. Benda, Tangerang 15214, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor Nitric Acid 68%, negara asal: Korea yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 281909 tanggal 12 Juni 2019, pos tarif 2808.00.00, sebesar 5% (MFN) sehingga tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp18.184.000,00 (Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Ka mis, tanggal 10 September 2020, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut;
Widhi Hartono, S.E., M.E sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
 
 
Hakim Ketua
ttd.
Widhi Hartono, S.E., M.E
 
 
 
 
Hakim Anggota
ttd.
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.
 
Hakim Anggota
ttd.
Syaefudin, S.E.
 
 
 
 
Panitera Pengganti
ttd.
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.
 
     
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
 
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File