Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
25 Agustus 2021 | View: 110
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000249.47/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Oktober 2016
 
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp24.047.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor: 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000249.47/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Beiersdorf Indonesia, NPWP: 01.002.091.5-052.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu II Lantai 5, Jalan TB Simatupang Kavling 1 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini Helger Werner Wilhem Welters, jabatan: Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
1. Nama : Bambang Sabur Deli Gundo Winarto,
  Jabatan : Kuasa Hukum,
  Surat Kuasa : 0179/10/19/SC tanggal 10 Oktober 2019,
  IKH : KEP-439/PP/IKH/2019 tanggal 07 Mei 2019,
       
2. Nama : Andrean Mailangkay,
  Jabatan : Kuasa Hukum,
  Surat Kuasa : 0180/10/19/SC tanggal 10 Oktober 2019,
  IKH :
KEP-420/PP/IKH/2019 tanggal 06 Mei 2019,
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 08 Januari 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-0763/PAN.171/2019 tanggal 02 Desember 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di JI. Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1. Nama/NIP : Diah Mega Susanti/197410291994022001,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Muda,
2. Nama/NIP : Joni Rigenta Basuki/198302042006021001,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
3. Nama/NIP : Bambang Yupito/198603172014021003,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
4. Nama/NIP : Benny Sriharsono/198607022014021004,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
5. Nama/NIP : Fabian Abhiwibawa/198802172014021001,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
6. Nama/NIP : Yesa Dwi Christanto/198803212014021003,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
7. Nama/NIP : Ida Ayu Kade Dian Aristya/198907042014022006,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
8. Nama/NIP : Nanda Diken Sandes Hutabalian/199104052013101002,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,
9. Nama/NIP : Mulyono/198104242001121002,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,
10. Nama/NIP : Widiyanto Debi Purnomo/198612152008121002,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,
11. Nama/NIP : Felly Theohan Simanjuntak/198808302009121005,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,
12. Nama/NIP : I Gde Hanggara Hermawan/198412182006021003,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana,
13. Nama/NIP : Hannafi Ariyadi Sulistya A/198506202004121001,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana,
14. Nama/NIP : Ari Purnomo/198705112007101001,
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana,
15. Nama/NIP : I Gede Labandika/199812032018121001,
  Jabatan : Pelaksana Pemeriksa,
       
Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I,
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, terakhir pada persidangan tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-21/WBC.11/2020 tanggal 06 Januari 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-0761/PAN.171/2019 tanggal 02 Desember 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-1020/PP/BR/2019 tanggal 04 Juli 2019;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor: SR-109/WBC.11/2019 tanggal 13 Maret 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur I dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian Kekurangan (Rp) Kelebihan (Rp)
1. Bea Masuk 20.466.000,00 0,00
2. BMAD/BMI/BMTP**) 0,00 0,00
3. BMAS/BMIS/BMTPs**) 0,00 0,00
4. Cukai 0,00 0,00
5. PPN 2.047.000,00 0,00
6. PPnBM 0,00 0,00
7. PPh Pasal 22 1.534.000,00 0,00
8. Denda 0,00 0,00
Jumlah Tagihan 24.047.000,00 0,00
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, Pemohon Banding dengan Surat Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 mengajukan banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak dalam rangka impor dengan rincian sebagai berikut:
 
Uraian Kekurangan (Rp) Kelebihan (Rp)
1. Bea Masuk 20.466.000,00 0,00
2. BMAD/BMI/BMTP 0,00 0,00
3. BMAS/BMIS/BMTPS 0,00 0,00
4. Cukai 0,00 0,00
5. PPN 2.047.000,00 0,00
6. PPnBM 0,00 0,00
7. PPh Pasal 22 1.534.000,00 0,00
8. Denda 0,00 0,00
Jumlah Tagihan 24.047.000,00 0,00
 
1. LATAR BELAKANG (dalam Surat Banding)
     
  1.1.
Bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa:
1.1.1. PIB : 112789 tanggal 18 November 2016
1.1.2. Jenis barang : Efw II.Pump 0110.400m. White 134mm Vl(Pos 1)
      Dan Efw II.Pump 0110.400m. Blue 134mm VL(Pos 2)
1.1.3. Jumlah barang : 50.000 PCE (Pos 1) dan 50.000 (Pos 2);
1.1.4. Negara asal : Thailand;
1.1.5. Pos Tarif : HS. 9616.10.1000, BM 0%, PPN 10%, PPh Ps 22 7,5%
1.1.6. Supplier : Aptar (Thailand) Ltd.
         
    dengan menggunakan fasilitas preferensi tarif bea masuk dengan skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA);
         
  1.2. Bahwa Terbanding melakukan Penelitian Ulang terhadap PIB Pemohon Banding Nomor 112789 tanggal 18 November 2016;
         
  1.3. Bahwa berdasarkan penelitian ulang terhadap PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016 tersebut, Terbanding melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp24.047.000,00 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
         
  1.4. Bahwa hasil Penelitian Ulang tersebut dituangkan dalam Neta Hasil Penelitian Ulang Nomor: 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018;
         
  1.5. Bahwa berdasarkan NHPU Nomor: 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018, Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 yang menyatakan terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, PPN, dan PPh22 sebesar Rp24.047.000,00 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
         
  1.6. Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 berdasarkan pasal 95 UU Nomor 10 Tentang Kepabeanan;
         
2. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING (dalam Surat Banding)
         
  2.1. Pengajuan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
         
  2.2. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, telah Pemohon Banding terima pada tanggal 14 November 2018, diajukan masih dalam jangka waktu 60 hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
         
  2.3. Surat banding memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
         
  2.4. Pengajuan surat banding dilampiri dengan salinan SPKTNP Nomor SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
         
  2.5. Pemohon Banding telah melunasi sejumlah Rp24.047.000,00 (bukti bayar terlampir) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
         
  2.6. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang pengadilan Pajak:
    Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Tomasz Schwarzh jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 99 tanggal 20 Juni 2016;
         
  bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak;
         
3. POKOK SENGKETA (dalam Surat Banding)
         
  bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Terbanding melakukan penetapan atas impor barang dengan fasilitas preferensi tarif dengan skema ATIGA (Certificate of Origin nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016) yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak dalam rangka impor sebesar Rp24.047.000,00 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
         
4. ALASAN BANDING (dalam Surat Banding)
         
  bahwa yang menjadi alasan Pemohon Banding dalam mengajukan banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 adalah sebagai berikut:
         
  4.1.
Dasar Hukum
 
4.1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006
     
  4.1.1.1. Pasal 12 ayat (1)
    (1) Barang impor dipungut Bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk
     
  4.1.1.2. Pasal 13 ayat (1)
    (1) Bea Masuk dapat diekankan berdasarkan tarif yang besarya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
      a. Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
     
  4.1.1.3. Penjelasan Pasal 13 ayat (1)
    Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
       
   
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara fain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
       
4.1.2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)
 
Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang;
c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
d.
Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku seeara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
 
 
 
 
4.1.3.
Annex 8 Operational Certificate Prosedures For The Rules Of Origin Under Chapter 3
 
Rule 13 Presentation of the Certificate of Origin
1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.
2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of tariff preference.
3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member State.
 
 
 
 
4.1.4.
Appendix D Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The Asean Free Trade Area
 
Article 6
The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the domestic laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the CEPT-AFTA ROO;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided that each item qualifies separately in its own right.
 
 
 
 
 
Article 17
1. The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter's cost statement based on the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation subject to the following conditions:
  (a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis;
  (b) The issuing authorities receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request;
  (c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud;
  (d) the issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the good is originating shall be completed within 180 days. While awaiting the results of the retroactive check, paragraph 1 (c) shall be applied
       
4.1.5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
 
Pasal 12
SKA Diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:
a. Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh specimen tanda tangan dan/atau stempel;
b. Format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
c. Pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.
       
 
Pasal 13
Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA; dan
         
  4.2.
Pendapat Pemohon Banding
 
4.2.1. Bahwa atas PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 pada saat importasi telah dilengkapi atau dilampiri dengan asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara asal;
4.2.2. Bahwa di dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 Pemohon banding juga telah mencantumkan nomor referensi Form D (COO Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016) dan kode fasilitas (06) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);
4.2.3. Bahwa jika pada saat pemeriksaan terhadap importasi terdapat keraguan Form D (COO Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016), seharusnya Terbanding melakukan Retroactive Check terlebih dahulu kepada Instansi Penerbit SKA yang tujuannya untuk mendapatkan persetujuan bersama atau jawaban kebenaran, sah atau tidak sahnya form D yang disengketakan;
4.2.4. Bahwa Terbanding belum memiliki bukti konfirmasi (retroactive check) penerbit Form D (COO Nomor ID2016-0277447) yang menunjukkan bahwa Form D tersebut tidak sah;
4.2.5. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa impor barang berupa EFW II.PUMP 0110.400M.WHITE 134MM VL(POS1) dari Thailand, pos tarif 2915.90.2000 yang diberitahukan dalam PIB nomor: 112789 tanggal 18 November 2016 berhak mendapat fasilitas preferensi tarif skema ATIGA sehingga pembebanan BM: 0%, PPN: 10%, PPh Ps 22: 2,5%;
         
5. PERMOHONAN (dalam Surat Banding)
         
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, sehingga tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Jenis Tagihan Menurut Terbanding Menurut Pemohon Banding Jumlah yg harus dibatalkan
Bea Masuk Rp 20.466.000 Rp 0,00 Rp 20.466.000
PPN Rp 2.047.000 Rp 0,00 Rp 2.047.000
PPh Pasal 22 Rp 1.534.000 Rp 0,00 Rp 1.534.000
Jumlah Rp 24.047.000 Rp 0,00 Rp 24.047.000
         
  Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon agar diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
         
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P-1. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean No. SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018;
P-2. Billing DJBC tanggal 26 November 2018;
P-3. Bukti Penerimaan Negara tanggal 10 Januari 2019;
P-4. PIB, SPPB, Bill of Lading, Invoice, Packing List;
P-5. Surat Kemkumham Nomor AHU-AH.01.03-0061308 tanggal 27 Juni 2016;
P-6. Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., Nomor 99 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Beiersdorf Indonesia Notaris di Jakarta;
P-7. Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., Nomor 55 tanggal 06 Mei 1978 tentang Perseroan Terbatas Notaris di Jakarta;
         
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam SUB Nomor: SR-109/WBC.11/2019 tanggal 13 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
A. Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1.
Segi Formil
 
Pengajuan keberatan atas SPKTNP nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 telah memenuhi ketentuan secara formalitas;
         
  2. Segi Materil
         
    a. Pengajuan keberatan atas SPKTNP nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 telah memenuhi ketentuan secara formalitas;
    b. Bahwa Terbanding menerbitkan SPKTNP-2532/WBC.11/2018 dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian PIB dan dokumen pendukung kedapatan:
      1) Negara asal barang THAILAND;
      2) Sesuai dokumen Bill of Lading nomor THBKK438964 tanggal 28 Oktober 2016, barang impor dikirim melalui Kapal WARNOW CHIEF Voy. 345 E tanggal 28 Oktober 2016;
      3) Jumlah dan jenis barang yang diberitahukan pada PIB sesuai dengan packing list dan invoice maupun SKA;
      4) Nomor invoice yang diberitahukan pada PIB dan dilampirkan pada dokumen pendukung adalah 7590004581 tanggal 25 Oktober 2016, namun yang tertulis pada SKA adalah nomor invoice APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016;
    c. Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci dalam penjelasan lebih lanjut;
         
B. Kronologis, Fakta dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1.
Bahwa Pemohon Banding melakukan importasi yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 (selanjutnya disebut PIB 112789) sebagai berikut:
a. Jenis barang : Efw II.Pump 0110.400m. White.134mm VL (2 Item Sesuai PIB);
b. Pos Tarif : 9616.10.10400;
c. Negara asal : THAILAND;
d. Tarif Bea Masuk : 0% - ATIGA;
  2. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jatim I menetapkan tarif atas barang yang diimpor oleh Pemohon dalam PIB 112789 tanggal 18 November 2018 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran BM dan PDRI sebesar Rp24.047.000,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
  3. Bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan banding dengan surat banding nomor BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2018 dengan alasan yang intinya terbanding harus melakukan retroactive check sebelum membatalkan SKA;
  4. Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, setelah meneliti fakta-fakta, data dan bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak seluruhnya permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam SPKTNP-2532/WBC.11/2018 yang pada intinya tarif preferensi ATIGA digugurkan dan ditetapkan tarif bea masuk menjadi sebesar 10%-MFN;
         
C. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.04/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.10/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-8/BC/2015;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
  10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan KEP-66/BC/2011;
         
D. Analisa (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1. Bahwa atas penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, Pemohon Banding mengajukan banding BC-00/1/2019 tanggal 08 Januari 2018;
  2. Sebagai tindak lanjut pengajuan banding telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan pengenaan tarif preferensi, dasar penetapan SPKTNP dan data pendukung lainnya;
  3. Berdasarkan penelitian dokumen dan data-data teknis di atas pada saat proses penelitian ulang kedapatan bahwa nomor invoice yang diberitahukan pada PIB dan dilampirkan pada dokumen pendukung adalah 7590004581 tanggal 25 Oktober 2016, namun yang tertulis pada SKA adalah nomor invoice APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016, sehingga Form ATIGA tidak memenuhi ketentuan prosedural dan dianggap bahwa Form ATIGA yang dilampirkan bukan untuk informasi yang diserahkan;
  4. Oleh karena itu disampaikan bahwa Tarif Preferensi ATIGA tidak dapat diberikan karena SKA yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional digugurkan dan ditetapkan tarif bea masuk MFN sebesar 10%;
         
E.
Simpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut:
  1. Bahwa atas barang impor dengan PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka ACFTA;
  2. Bahwa dalam menetapkan Tarif atas barang yang diimpor dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016, Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
         
F.
Permohonan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
  - Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
  - Menguatkan Keputusan Terbanding nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018;
         
Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan seadil-adilnya sesuai azas Ex Aequo et Bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
bahwa dalam SUB, Terbanding tidak melampirkan dokumen apapun;
         
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERBANDING ====
         
Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
1.
Fotokopi Nota Hasil Penelitian Ulang;
     
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
     
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
1. Pakta Integritas;
2. Surat Kuasa Nomor 0179/10/19/SC tanggal 10 Oktober 2019 kepada Bambang Sabur Deli Gundo Winarto;
3. Fotokopi ljin Kuasa Hukum Nomor KEP-439/PP/IKH/2019 tanggal 07 Mei 2019;
4. Surat Kuasa Nomor 0180/10/19/SC tanggal 10 Oktober 2019 kepada Andrean Mailangkay;
5. Fotokopi ljin Kuasa Hukum Nomor KEP-420/PP/IKH/2019 tanggal 06 Mei 2019;
6. Pakta Integritas Kuasa Hukum;
7. Fotokopi SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018
8. Fotokopi Billing DJBC sebesar Rp24.047.000;
9. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp24.047.000;
10. Fotokopi SK Pengesahan Kemenkumham;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Beiersdorf Indonesia Nomor 99 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., di Jakarta;
12. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
13. Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan tanpa nomor tanggal 5 November 2019;
14. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
15. SPPB;
16. Fotokopi Bill of Lading;
17. Fotokopi Customs Invoice;
18. Fotokopi Tax Invoice;
19. Fotokopi Packing List;
20. Fotokopi SKA-Form D (ATIGA);
         
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
         
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
         
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
         
1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
         
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, ditandatangani oleh Sdr. Tomasz Schwarzh, jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 (Cap Pos tanggal 11 Januari 2019), sedangkan Penetapan Terbanding diterbitkan pada tanggal 14 November 2018, sehingga pengajuan banding adalah 59 (lima puluh sembilan) hari, sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dengan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding tanggal 14 November 2018 sehingga masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp24.047.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara Bank BCA tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp24.047.000,00 sehingga memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Tomasz Schwarzh, jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 berdasarkan Akta Nomor: 99 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, menunjukkan bahwa Tomasz Schwarz, jabatan: Wakil Presiden Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
         
2. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP
         
 
bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 diterbitkan sebagai penetapan kembali atas tarif dan/atau nilai pabean terhadap Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor: 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa penerbitan SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan pengajuan banding dengan Surat Nomor: BC-004/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 telah memenuhi ketentuan formal, maka materi pokok sengketa banding Pemohon Banding dapat diperiksa lebih lanjut;
         
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
         
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Penetapan SPKTNP Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor: 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikenakan terhadap Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp24.047.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa berdasarkan penelitian dokumen dan data-data teknis di atas pada saat proses penelitian ulang kedapatan bahwa nomor invoice yang diberitahukan pada PIB dan dilampirkan pada dokumen pendukung adalah 7590004581 tanggal 25 Oktober 2016, namun yang tertulis pada SKA adalah nomor invoice APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016, sehingga Form ATIGA tidak memenuhi ketentuan prosedural dan dianggap bahwa Form ATIGA yang dilampirkan bukan untuk informasi yang diserahkan;
 
bahwa oleh karena itu disampaikan bahwa Tarif Preferensi ATIGA tidak dapat diberikan karena SKA yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional digugurkan dan ditetapkan tarif bea masuk MFN sebesar 10%;
         
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa atas PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 pada saat importasi telah dilengkapi atau dilampiri dengan asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara asal;
 
bahwa di dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 Pemohon banding juga telah mencantumkan nomor referensi Form D (COO Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016) dan kode fasilitas (06) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);
 
bahwa jika pada saat pemeriksaan terhadap importasi terdapat keraguan Form D (COO Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016), seharusnya Terbanding melakukan Retroactive Check terlebih dahulu kepada Instansi Penerbit SKA yang tujuannya untuk mendapatkan persetujuan bersama atau jawaban kebenaran, sah atau tidak sahnya form D yang disengketakan;
 
bahwa Terbanding belum memiliki bukti konfirmasi (retroactive check) penerbit Form D (COO Nomor ID2016-0277447) yang menunjukkan bahwa Form D tersebut tidak sah;
 
bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa impor barang berupa EFW II.PUMP 0110.400M. WHITE 134MM VL (POS1) dari Thailand, pos tarif 2915.90.2000 yang diberitahukan dalam PIB nomor: 112789 tanggal 18 November 2016 berhak mendapat fasilitas preferensi tarif skema ATIGA sehingga pembebanan BM: 0%, PPN: 10%, PPh Ps 22: 2,5%;
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menetapkan kembali tarif bea masuk dengan skema ASEAN Trade in Goods Agreement (BM 0%) yang importasinya diberitahukan dengan FIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 menjadi tarif bea masuk yang berlaku secara umum/MFN (BM 10%) dengan alasan sebagai berikut:
3.1.
Dasar Hukum
 
3.1.1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) (selanjutnya disebut "PMK Nomor: 208/PMK.011/2012)
 
Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
  b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang;
  c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pacta huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
  d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
     
3.1.2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (selanjutnya disebut "PMK Nomor 205/PMK.04/2015")
 
Pasal 12
SKA Diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:
  a. Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh specimen tanda tangan dan/atau stempel;
  b. Format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
  c. Pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.
     
  Pasal 15
  (1) Dalam hal dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah atau unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat mengajukan permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA apabila terdapat keraguan tentang keabsahan dan kebenaran isi SKA.
  (2) Pengenaan Tarif Preferensi atau tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN) ditetapkan setelah diterimanya jawaban atas permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   
3.2.
Pendapat Pemohon Banding
 
Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat dan penetapan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
 
3.2.1.
Impor barang yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor: 208/PMK.011/2012, yaitu:
  a. Telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
  b. mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) SKA nomor ID2016-0291649 pada pemberitahuan impor barang;
  c. SKA nomor ID2016-0291649 telah disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor.
     
3.2.2. Bahwa terhadap perbedaan invoice antara PIB dan dan SKA dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:
  a. Dalam transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 dan SKA nomor ID2016- 0291649, supplier Pemohon Banding APTAR (Thailand) Ltd menerbitkan dua jenis invoice yaitu:
    1. Customs Invoice nomor: APT0061-2016, (dalam SKA), dan
    2. Tax Invoice nomor: 7590004580 dan 7590004581 (dalam PIB)
  b. Baik Customs Invoice maupun Tax Invoice tersebut diatas merujuk pada transaksi (customer order no) dan barang impor yang sama berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
    1. Merujuk kepada Customer Order Number yang sama yaitu nomor: 4510035698 dan nomor 4510036110;
    2.
Mencantumkan Uraian, Jumlah dan Harga barang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam PIB 112789 dan SKA nomor ID2016-0291649, yaitu:
 
Description Qty (pcs) Total Price (USD)
EFW II PUMP.0110.400.WHITE
134MM VL 57368-60017-00
50.000
7.521,00
EFW II PUMP.0110.400.WHITE
134MM VL 57368-60017-00
50.000
7.354,00
 
100.000
14.875,00
       
3.2.3 Berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Pemohon Banding pendapat Terbanding yang menyatakan "Form ATIGA tidak memenuhi ketentuan procedural dan dianggap bahwa Form ATIGA yang dilampirkan bukan untuk informasi yang diserahkan" adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
  a. Form ATIGA/SKA nomor ID2016-0291649 terbukti terkait dengan barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016, karena
    1. Janis, jumlah dan harga barang yang diberitahukan dalam PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 sama dengan jenis, kuantitas dan harga barang dalam SKA nomor ID2016- 0291649
    2. Dua jenis invoice tersebut (Customs Invoice dan Tax Invoice) merujuk kepada Customer Order Number yang sama yaitu nomor: 4510035698 dan nomor 4510036110.
   
3.2.4. Apabila berdasarkan kondisi diatas Terbanding meragukan SKA nomor ID2016-0291649, sesuai ketentuan pasal 15 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 seharusnya Terbanding mengajukan permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA. Akan tetapi sampai penerbitan SPKTNP Nomor: SPKTNP-002532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018 Terbanding tidak melakukan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA.
   
3.2.5. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa barang impor berupa EFW II PUMP 0110.400M. WHITE 134MM VL (pos 1) dan EFW II PUMP 0110.400M. BLUE 134MM VL (pos 2) dari Thailand yang diberitahukan dalam PIB nomor: 112789 tanggal 18 November 2016 berhak mendapat fasilitas preferensi tarif skema ATIGA sehingga pembebanan BM: 0%, PPN: 10%, PPh Ps 22: 7,5%.
 
bahwa permohonan:
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-002532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, sehingga tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi nihil dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Jenis Tagihan Menurut Terbanding Menurut Pemohon Banding Jumlah yg harus dibatalkan
Bea Masuk Rp 20.466.000,00 Rp 0,00 Rp 20.466.000,00
PPN Rp 2.047.000,00 Rp 0,00 Rp 2.047.000,00
PPh Pasal 22 Rp 1.534.000,00 Rp 0,00 Rp 1.534.000,00
Jumlah Rp 24.047.000,00 Rp 0,00 Rp 24.047.000,00
         
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Surat Penetapan Kembali tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016, ditetapkan dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA dikarenakan ketidaksesuaian data antara PIB beserta dokumen pelengkap pabeannya dan SKA sehingga tidak memenuhi ketentuan Rule 6 huruf c OCP ATIGA serta Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
  b. ... dst. ...
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
         
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean) yang pada Lampirannya antara lain memuat Rules of Origin Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan Operational Certification Procedures (OCP)-nya;
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement dan 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
 
bahwa Rule 13 angka 2 dan 3 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Under Chapter 3 Of The ASEAN - Trade in Goods Agreement (ATIGA) menyatakan:
2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of tarif preference.
3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member State;
         
bahwa Rule 18 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Under Chapter 3 Of The A SEAN - Trade in Goods Agreement (ATIGA) menyatakan:
"The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in question or of certain parts thereof .... ";
 
bahwa atas penolakan penggunaan Form D karena keraguan keakuratan informasi Form D yang dilampirkan pada PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 Terbanding tidak mengembalikan original SKA dan tidak melakukan konfirmasi (clarification/retroactive check) kepada issuing authority, sebagaimana mekanisme Rule 13 angka 2 dan 3, serta 18 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ATIGA;
 
bahwa Rule 6 huruf (c) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean Trade In Goods Agreement menyatakan:
The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted;
         
bahwa Terbanding pada Nota Hasil Penelitian Ulang nomor 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018 pada Huruf B Hasil Penelitian angka 2 huruf c menyatakan: jumlah dan jenis barang yang diberitahukan pada PIB sesuai dengan packing list, invoice maupun SKA;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016 dan dokumen pelengkap pabeannya, uraian jumlah dan jenis barang sama dengan uraian jumlah dan jenis barang yang tertera pada Form D, sehingga uraian yang terdapat pada Form D (other statements of the Certificate of Origin) memenuhi ketentuan sebagaimana Rule 6 huruf (c);
 
bahwa Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
 
Penjelasan:
Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;
 
bahwa alasan Terbanding tidak menerima penggunaan SKA karena terdapat perbedaan penulisan nomor invoice yang tercantum pada PIB dan invoice yang dilampirkan, dengan nomor invoice yang tercantum pada SKA;
 
bahwa atas importasi yang diberitahukan dengan PIB nomor 112789 tanggal 18 November 2016, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan fisik barang;
 
bahwa Pemohon Banding menjelaskan dalam penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa supplier: APTAR (Thailand) Ltd. menerbitkan 2 invoice untuk keperluan customs invoice sebagaimana tertulis pada SKA dan tax invoice yang merupakan dokumen pelengkap pabean PIB, sedangkan semua uraian yang terdapat pada kedua invoice sama;
 
bahwa berdasarkan Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan bahwa uraian jumlah dan jenis barang (other statements of the Certificate of Origin) pada Form D telah memenuhi ketentuan sebagaimana Rule 6 huruf c OCP ATIGA, sehingga walaupun terdapat perbedaan penulisan nomor invoice yang tercantum pada PIB dan invoice yang dilampirkan, dengan nomor invoice yang tercantum pada SKA tidak serta merta menyebabkan SKA menjadi tidak sah;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani dan disahkan oleh issuing authority, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form D tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ATIGA;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement, apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form D) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif bea masuk sesuai dengan tarif bea masuk ATIGA;
         
Menimbang bahwa Hakim Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan pendapat sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur sebagai berikut:
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
  b. ... dst ...
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
         
Penjelasan Pasal 13 ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA);
         
bahwa ATIGA telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 Tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), dimana perjanjian a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini (sebagai lampiran), serta protocol perubahannya, termasuk di dalamnya ketentuan tentang Rules of Origin (Chapter 3), Product Specific Rules (Annex 3), Operational Certification Procedures (Annex 8), dan Form D dan Overleaf Notes-nya (Annex 7);
 
bahwa berdasarkan Article 38 ASEAN Trade in Goods Agreement (selanjutnya disebut ASEAN TIG Agreement/ATIGA), diatur bahwa tarif preferensi skema ATIGA dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan pada Operational Certification Procedures (OCP), sebagaimana kutipan berikut:, sebagaimana kutipan berikut:
"A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority designated by the exporting Member State and notified to the other Member States in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Annex 8."
 
bahwa berdasarkan Operational Certification Procedure/OCP for the Rules of Origin (RoO) Under Chapter 3 (Annex 8 ASEAN TIG Agreement) (selanjutnya disebut OCP ATIGA), diatur sebagai berikut:
 
Alinea pembuka
For the purposes of implementing the Rules of Origin set out in Chapter 3 (hereinafter referred to as "ASEAN ROO"), the following operational procedures on the issuance and verification of the Certificate of Origin (Form D) and other related administrative matters shall be observed;
 
Rule 9 (Treatment of Erroneous Declaration in the Certificate of Origin):
Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin (Form D). Any alteration shall be made by:
(a)
striking out the erroneous materials and making any addition required. Such alterations shall be approved by an official authorised to sign the Certificate of Origin (Form D) and certified by the issuing authorities. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition; or
(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) to replace the erroneous one.
   
Rule 13 (Presentation of the Certificate of Origin) paragraph 1:
1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.
         
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah diberikan wewenang atributif kepada Menteri (Keuangan) untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, merupakan pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 1
(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
         
Pasal (2)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
b. Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang;
c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
         
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):
(1) Atas barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN).
(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Tarif Preferensi bertaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang; atau
  b. Tarif Preferensi dapat berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang menerapkan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
   
Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3):
(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).
(2) Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  a. kriteria asal barang;
  b. kriteria pengiriman langsung; dan
  c. ketentuan prosedural.
(3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berfaku umum (Most Favored Nation/MFN).
(4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka:
  a. ATIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  b. s.d.g. dst. ...
  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
         
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf g:
(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal untuk memperoleh Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas barang yang diimpor.
(2) Dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  a s.d. f ... dst
  g. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan data pada SKA.
         
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan NHPU Nomor 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018, disimpulkan antara lain bahwa nomor invoice yang diberitahukan pada PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016 dan dilampirkan sebagai dokumen pelengkap adalah 7590004580 tanggal 25 Oktober 2016, namun yang tertulis pada SKA adalah nomor APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016, tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, sehingga tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka ATIGA:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Terbanding tidak melakukan koreksi atas pos tarif yang diberitahukan pada PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016;
         
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016, pengirim/penjual Aptar (Thailand) Ltd., importir/pemilik barang Pemohon Banding, sarana pengangkut Warnow Chief 345E, pelabuhan muat Laem Chabang, pelabuhan tujuan Tanjung Perak, B/L Nomor THBKK438964 tanggal 28 Oktober 2016, Invoice Nomor 7590004580 dan 7590004580 keduanya tanggal 25 Oktober 2016, uraian barang EFW II. Pump 0110.400M White 134MM VL (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) masing-masing 50,000.00 Pcs/998.5800 Kg/142 Carton dan 50,000.00 Pcs/1,012.7880Kg/143 Carton, pos tarif 9616.10.10.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), Form D Nomor ID2016- 0291649 tanggal 31 Oktober 2016, total quantity 286 Cartons, berat kotor 2,328.58 Kg, berat bersih 2,011.44 Kg, kontainer nomor TEMU-4823851 20 Feet FCL, nilai pabean CIF USD15,477.89 (FOB USD14,875.00, asuransi DN, freight USD602.89);
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Tax Invoice/Delivery Order Bill Acknowledgement (For Customer) Nomor 7580004425 tanggal 23 Juni 2016, yang diterbitkan Aptar (Thailand) Ltd. untuk Pemohon Banding, yang menunjuk PO. No. 4510035698, uraian barang EFW II. Pump 0110.400M White 134MM VL, dengan jumlah 50,000.00 (tanpa satuan), unit price USD150.42/1000, total nilai invoice USD7,521.00, incoterm FOB Thailand;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Tax Invoice/Delivery Order Bill Acknowledgement (For Customer) Nomor 7580004426 tanggal 25 Juni 2016, yang diterbitkan Aptar (Thailand) Ltd. untuk Pemohon Banding, yang menunjuk PO. No. 4510036110, uraian barang EFW II. Pump 0110.400M Blue 134MM VL, dengan jumlah 50,000.00 (tanpa satuan), unit price USD147.08/1000, total nilai invoice USD7,354.00, incoterm FOB Thailand
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas B/L Nomor THBKK438964 tanggal 28 Oktober 2016, shipper Aptar (Thailand) Ltd., consignee/notify party Pemohon Banding, vessel Warnow Chief 345E, port of loading Laem Chabang Thailand, port of discharge Surabaya Indonesia, description of packages and goods 286 Cartons Lotion Pump EFW II Pump. 0110.400.White 134MM VL dan EFW II Pump. 0110.400.Blue 134MM VL, berat kotor 2,328.58 Kg, tercantum invoice no. APT0061-2016;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Form D Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016, pada kolom 1 tercantum eksportir Aptar (Thailand) Ltd., pada kolom 2 tercantum consignee Pemohon Banding, pada kolom 5 tercantum 2 item barang, pada kolom 6 tercantum Aptar (Thailand) Ltd. Invoice No. APT0061-2016 total 286 Cartons NW 2,011.44 Kg GW 2,328.58 Kg, pada kolom 7 tercantum HS Code 9616.10.2000 Lotion Pump EFW II Pump.0110.400.White 134MM VL dan Lotion Pump EFW II Pump.0110.400.Blue 134MM VL 286 Ctns 100,000 Pcs 14,875 USO, pada kolom 9 tercantum total GW 2,328.58 Kg dan total FOB USD14,475.00, pada kolom 10 tercantum Invoice No. APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016;
 
bahwa berdasarkan penjelasan tertulis Pemohon Banding tanggal 26 November 2019 dijelaskan perbedaan invoice antara PIB dan SKA, sebagai berikut:
a. bahwa supplier (Aptar (Thailand) Ltd.) menerbitkan dua jenis invoice, yaitu Customs Invoice nomor APT0061-2016 (sebagaimana tercantum pada SKA) dan Tax Invoice nomor 7590004580 dan 7590004581 (sebagaimana tercantum pada PIB);
b. bahwa kedua jenis invoice tersebut merujuk pada transaksi (customer order number) yang sama, yaitu nomor 4510035698 dan 4510036110, yang mencantumkan uraian, jumlah, dan harga barang yang sama, yaitu masing-masing 50,000 Pcs EFW II Pump 0110.400M White 134MM VL dan 50,000 Pcs EFW II Pump 0110.400M Blue 134MM VL, dengan total nilai FOB USD14,875.00;
         
bahwa dalam persidangan Pemohon banding menyerahkan bukti Customs Invoice Nomor APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Aptar (Thailand) Ltd. Untuk Pemohon Banding, menunjuk customer order no. 4510035698 dan 4510036110, uraian barang masing-masing EFW II Pump.0110.400.White 134MM VL Lotion Pump Art Code BDF03 dan EFW II Pump.0110.400.Blue 134MM VL Lotion Pump Art Code BDF03, quantity masing-masing 50,000 Pcs, unit price masing-masing USD150.42/1000 Pcs dan USD147.0811000 Pcs, term of delivery FOB Laemchabang Port Thailand;
 
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti customer order number 4510035698 dan 4510036110, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut keterkaitan antara Tax Invoice Nomor 7580004425 tanggal 23 Juni 2016 dan 7580004426 tanggal 25 Juni 2016, yang tercantum pada PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016, dan Customs Invoice Nomor APT0061-2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang tercantum pada Form D Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016 dan yang diserahkan pemohon banding dalam persidangan, sehingga tidak dapat diyakini bahwa barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016 adalah barang yang tercantum pada Form D Nomor ID2016-0291649 tanggal 31 Oktober 2016, tidak memenuhi ketentuan prosedural Rule 13 paragraph 1 OCP ATIGA, jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, sehingga tidak mendapat tarif prefensi dalam rangka ATIGA, dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN),
 
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016, untuk pos tarif 9616.10.10.00 dikenakan tarif bea masuk 10% (MFN);
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Hakim Dissenting berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang-barang impor sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, yang didasarkan pada Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor 433/NHPU/WBC.11/2018 tanggal 13 November 2018;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak adalah berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 112789 tanggal 18 November 2016, pada pos tarif sesuai PIB dengan pembebanan tarif bea masuk sesuai skema ATIGA;
 
Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
         
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-2532/WBC.11/2018 tanggal 14 November 2018, atas nama PT Beiersdorf Indonesia, NPWP: 01.002.091.5-052.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu II Lantai 5, Jalan TB Simatupang Kavling 1 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan menetapkan tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 112789 tanggal 18 November 2016 pada pos tarif sesuai PIB dengan pembebanan tarif bea masuk sesuai skema ATIGA, sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Widhi Hartono, S.E., M.E sebagai Hakim Ketua,
Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
Henri Hutabarat sebagai Panitera Pengganti.
 
dan diucapkan di Jakarta dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding.
 
 
Hakim Ketua
ttd.
Widhi Hartono, S.E., M.E.
 
     
Hakim Anggota
ttd.
Wahyu Tri Mulyo, S.E.
 
Hakim Anggota
ttd.
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.
 
Panitera Pengganti
ttd.
Henri Hutabarat
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera
Budi Setyawan M. N. Y. Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File