Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
9 Agustus 2021 | View: 107
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000207.45/2020/PP/M.XIXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Oktober 2019
 
POKOK SENGKETA
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp27.948.000,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp13.974.000,00, dan telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan Billing DJBC Kode Billing 620191000186266 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp27.948.000,00
 
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000207.45/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Metalurgi Mitra Abadi, NPWP 76.856.208.4-451.000, yang beralamat di Kawasan Graha Balaraja Industrial Estate Kav F7, Tobat, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten, Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun telah dipanggil secara patut terakhir dengan Surat Panggilan Nomor PEMB-299/PAN.191/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 
 
 
 
MELAWAN
 
 
 
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, hadir dalam persidangan yaitu:
 
1.
Nama/NIP
:
Taufiq Hidayat/198304242002121001
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Fauzia Auliana Putri/199509032018012003
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Adytia Dharmawan/199211052012101002
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
 
 
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-395/BC.06/2020 tanggal 24 Juli 2020, ST-451/BC.06/2020 tanggal 19 Agustus 2020, ST-590/BC.06/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-446/PP/BR/2020 tanggal 09 Juli 2020;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-272/BC.06/2020 tanggal 13 April 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
 
 
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
 
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk
0,00
24.843.000,00
24.843.000,00
0,00
Cukai
0,00
0,00
0,00
0,00
PPN
49.685.000,00
52.169.000,00
2.484.000,00
0,00
PPnBM
0,00
0,00
0,00
0,00
PPh Pasal 22
12.422.000,00
13.043.000,00
621.000,00
0,00
Denda
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
27.948.000,00
0,00
 
 
 
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 030/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019 keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan Surat Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 mengajukan banding;
 
 
 
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa bersama ini Pemohon Banding ajukan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-358/WBC.02/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP-002396.WBC.02/KPP.MP.01/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 21 Oktober 2019;
 
 
 
 
Syarat-syarat permohonan Banding:
 
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding benar mengimport barang tersebut melalui pihak HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD yang bertindak sebagai agen tunggal di Wilayah Indonesia untuk barang Magnesium Ingot yang di produksi oleh Fugu Taida Coalification co., LTD;
 
 
 
 
2.
Bahwa Pemohon Banding dalam mengajukan surat banding ini masih dalam tenggan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 60 hari paling lama sejak tanggal diterima oleh Pemohon Banding surat keputusan tersebut yaitu tertanggal 13-12-2019 (pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);
 
 
 
 
3.
Bahwa benar Pemohon Banding telah melakukan impor barang berupa Magnesium Ingot 7.5 Kg melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Indonesia;
-
Nomor Aju PIB
:
010700-000565-20191011-002577
-
Negara Asal
:
Xingang, China
-
Nilai Invoice
:
CIF USD35,100.00
-
Nomor B/L
:
TXAV90363800
-
Tanggal Bill
:
25 September 2019
4.
Pemohon Banding juga telah melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh Terbanding dengan bukti BPN Nomor: 54C904VNH2025JCQ tanggal 22 Oktober 2019 sebagai syarat untuk mengajukan keberatan maupun banding ke Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
Duduk Permasalahan:
 
bahwa Terbanding mengenakan Bea Masuk terhadap Import Magnesium Ingot 7.5 Kg yang dilakukan oleh Pemohon Banding sesuai PIB No.: 010700-000565-20191011-002577 Penetapan Bea Masuk dinyatakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
 
Alasan Terbanding mengenakan Bea Masuk tersebut:
 
Persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi dan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan PIB No. 030659 tanggal 16 Oktober 2019 berupa Magnesium Ingot yang diklasifikasikan Oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Pos Tarif 8140.11.00 tidak diberikan tarif preferensial Skema ACFTA (Asian-China Free Trade Area) sehingga terhadap barang-barang tersebut diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum;
 
Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding dengan alasan:
   
1.
Bahwa Pemohon Banding dalam melakukan Importasi barang tersebut sudah jelas dari penawaran harga sampai dengan terjadinya PO (Purchase Order) dan Sales Contract, sudah jelas bahwa pembayaran dilakukan 60 hari setelah Bil Date dan Total Invoice sesuai sebesar USD35.100,00 dan menurut UU yang berlaku tertuang didalam NO SKEP: 26/PMK.010/2017, Bea Masuk yang Berlaku Umum: 0% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 109/PMK.04/2019 Pasal 9 Ayat 1 adalah Perusahaan lain yang berlokasi di Negara Ketiga atau Perusahaan Lain yang berlokasi di Negara yang sama dengan Negara Tempat diterbitkannya SKA, dapat Menerbitkan THIRD COUNTRY INVOICING/THIRD PARTY INVOICING, apakah pada Kolom 13 di SKA setelah di Centang masih digugurkan SKA tersebut, kalau memang digugurkan kenapa dari Custom di China SKA tersebut bisa dalam hal melakukan importasi dari negara asal Xingang, China sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada dan persis juga sama dengan import-import yang Pemohon Banding lakukan sebelumnya dengan shipper yang sama yang dikenakan NOTUL maupun yang tidak dikenakan NOTUL.
   
2.
Bahwa Pemohon Banding dengan pasti mengimpor barang Magnesium Ingot dari China yang di produksi oleh Fugu Taida Coalification co., LTD. Melalui pihak SINO ASIA INVESTMENT LIMITED, dan di Importasi oleh Pihak Hangzhou Hanke Trading Co., LTD.
   
3.
Barang Magnesium Ingot yang di import oleh Pemohon Banding berasal dari Pabrik Fugu Taida coalification co., LTD. Hanya melakukan Importasi dari pihak SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED., Company (Trading Company) bukan pabrikan.
   
4.
Bahwa Pemohon Banding juga adalah merupakan suatu perusahaan sebagai Agen Tunggal dan sudah lebih kurang 3 tahun menjadi pengusaha yang bergerak hanya di bidang Aluminium, Baja, Logam, Bahan Kimia Non B2, dan hasil Pertambangan.
   
5.
Bahwa barang yang di import Pemohon Banding masih dalam Satu Nomor H.S. Yaitu: 8104.11.00. Dan hal ini ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini pejabat pemerintahan Negara China/Negara Produsen barang dan tentau berdasarkan dokumen-dokumen import dan juga fisik barang, dan perlu juga Pemohon Banding hanya mengimport barang Magnesium Ingot, Artinya dengan satu nomor H.S ini membuktikan bahwa barang yang di import Pemohon banding adalah barangnya sama.
 
 
 
 
bahwa berdasarkan semua yang diuraikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara ini dan berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:
 
Primer
   
1.
Menerima.mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
   
2.
Menyatakan Surat Keputusan Terbanding KEP-358/WBC.02/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan atas keberatan PT. Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 23 Oktober 2019, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (batal demi hukum);
 
 
 
 
Subsider
 
bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
1.
Surat Keberatan Nomor 030/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019,
2.
Fakta Integritas Direktur (asli),
3.
Surat Kuasa (asli),
4.
KTP atas nama Yudi Dharma,
5.
KTP atas nama Fredy,
6.
Bukti Penerimaan Negara (dimeteraikan kemudian) (fotokopi tidak jelas),
7.
Rekening Koran (dimeteraikan kemudian),
8.
bukti transfer (dimeteraikan kemudian),
9.
Billing DJBC Kode Billing 620191000186266 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp27.948.000,00 (dimeteraikan kemudian),
10.
SPTNP nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019,
11.
Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 030/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Nomor Agenda Kantor 000202/010700/2019 tanggal 21 Oktober 2019,
12.
1 Set bukti pendukung (Billing DJBC dan BPN (PIB), Sales Contract, Purchase Order, Commercial Invoice, Packing List, Form E, Bill of Lading, Certificate, Surat Pengukuhan PKP, Surat Keterangan Terdaftar, Tanda Daftar Perusahaan, API-U, SIUP Menengah, NIB, NPWP),
13.
Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM (dimeteraikan kemudian),
14.
Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM,
15.
Akta Notaris Nomor 43 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara.
 
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-272/BC.06/2020 tanggal 13 April 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
 
A.
PERMASALAHAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 terhadap Keputusan Terbanding nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan hukum sebagaimana disebutkan dalam surat bandingnya yang pada intinya menyatakan bahwa importasi Pemohon Banding telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang ada dan persis juga sama dengan importasi yang Pemohon Banding lakukan sebelumnya dengan shipper yang sama, yang dikenakan Notul maupun yang tidak dikenakan Notul.
 
 
 
 
B.
KRONOLOGIS, FAKTA, DAN DATA HUKUM TERKAIT SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
1.
Pemohon Banding melakukan importasi barang melalui KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan mendapat nomor pendaftaran PIB Nomor 030659 tanggal 16 Oktober 2019 (PIB-030659) dengan pemberitahuan sebagai berikut:
a.
Jenis Barang
:
MAGNESIUM INGOT;
b.
Negara Asal
:
China
c.
Pos Tarif
:
8104.11,00/BM: 0% (Preferensi Tarif ACFTA)
d.
Pemasok
:
HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD;
 
2.
Bahwa atas importasi tersebut Pemohon Banding menggunakan Skema Tarif Preferensi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dengan memberitahukan surat keterangan asal Form ACFTA nomor El 93333402333883 tanggal 8 Oktober 2019;
 
3.
Bahwa atas importasi tersebut, Pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan menerbitkan SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 (SPTNP-002396) sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp.27.948.000,00;
 
4.
Atas penerbitan SPTNP-002396, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 030/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
 
5.
Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan menerbitkan KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019;
 
6.
Bahwa atas penerbitan KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019, Pemohon mengajukan banding dengan surat nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana disebut dalam surat bandingnya.
 
 
 
 
C.
DASAR HUKUM (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
1.
Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 (UU Kepabeanan):
 
 
"Pasal 12 ayat (1):
Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk;
 
 
Pasal 13 ayat (1):
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
 
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
 
Pasal 14 ayat (1):
Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan system klasifikasi barang;
 
 
Pasal 14 ayat (2):
Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;
 
 
Pasal 17 ayat (1):
Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
 
 
Pasal 84 ayat (1):
Pejabat bea dan cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean;
 
 
Pasal 95:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi."
 
 
 
 
 
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 69 ayat (1): "Alat bukti dapat berupa:
 
 
a.
Surat atau tulisan;
 
 
b.
Keterangan ahli;
 
 
c.
Keterangan para saksi;
 
 
d.
Pengetahuan para pihak; den/Watt
 
 
e.
Pengetahuan hakim."
 
 
 
 
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (PMK. 229/PMK.04/2017):
 
 
"Pasal 1
      36. Penerbitan Invoice dan Negara/Pihak Ketiga (Third Country Invoicing/Third Party Invoicing) yang selanjutnya disebut Third Country Invoicing/Third Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
 
 
Pasal 2
 
 
 
(a)
Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
 
 
 
(b)
Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam skema:
 
 
 
 
a.
ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);
 
 
 
 
b.
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
 
 
 
 
c.
...
 
 
Pasal 3
 
 
 
(1)
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.
 
 
 
(2)
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 
 
 
 
a.
kriteria asal barang (origin criteria);
 
 
 
 
b.
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
 
 
 
 
c.
ketentuan prosedural (procedural provisions).
 
 
Pasal 7
 
 
 
(1)
Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, hams memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
 
f.
kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
 
 
Pasal 9
 
 
 
(1)
Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing.
 
 
 
(2)
SKA yang menggunakan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
penggunaan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing harus dicantumkan dalam SKA;
 
 
 
 
b.
nama perusahaan dan negara pihak ketiga hams dicantumkan dalam SKA;dan
 
 
 
 
c.
nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
 
 
Pasal 12
 
 
 
(1)
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 
 
Pasal 13
 
 
 
(1)
Penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 
 
 
 
c.
pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
 
 
 
(2)
Dalam hal hash penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);"
 
 
Pasal 14
 
 
 
(1)
Dalam hal SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
 
 
 
 
a.
direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian Wang;
 
 
 
 
b.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
 
 
 
c.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 
 
 
 
d.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 
 
 
 
e.
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA kepada instansi Penerbit SKA negara pengekspor atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 
 
Lampiran I PMK-229/PMK.04/2017,"
 
 
 
 
 
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement:
 
 
 
 
 
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang Mengatur tentang Ketentuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (selanjutnya disebut PMK-6).
 
 
 
 
 
D.
ANALISIS (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
1.
Bahwa pokok permasalahan adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor importasi Pemohon pada KPPBC TMP Belawan dengan dengan PIB Nomor 030659 tanggal 16 Oktober 2019 yang menggunakan skema Tarif Preferensi ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) yang oleh Pejabat Bea Cukai ditetapkan dengan Tarif MFN.
 
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap PIB No. 030659 tanggal 16 Oktober 2019 diketahui sebagai berikut:
 
 
PT. Metalurgi Mitra Abadi melakukan impor barang dari China berupa 15 PX MAGNESIUM INGOT;
 
 
Pelabuhan Muat (kolom 12) adalah Xingang (CNXGG);
 
 
Pelabuhan Transit (kolom 13);
 
 
Pelabuhan Tujuan (kolom 14) adalah Belawan (1 DBLW);
 
 
Invoice (Kolom 15) Nomor INV0726-PMM15A tanggal 18 September 2019;
 
 
Bill of Lading No. TXSV90363800 tanggal 25 September 2019 (Kolom 17);
 
 
Menggunakan Skema Preferensi Tarif Importasi Asean-China (Kolom 19) dengan melampirkan Form E No. E193333402333883 tanggal 8 Oktober 2019;
 
 
 
 
 
 
3.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Purchase Order Nomor 025/MMA/VII/P0/19 tanggal 30 skill 2019, Sales Contract Nomor H190726-PMM15 tanggal 26 Juli 2019, Invoice dan Packing List Nomor INV0726-PMM15A tanggal 18 September 2019, serta Bill of Lading Nomor TXSV90363800 tanggal 25 September 2019, diketahui sebagai berikut:
 
Purchase Order
 
 
Diterbitkan oleh PT. Metalurgi Mitra Abadi;
 
 
To: HANGZHOU HANKE TRADING CO.,LTD
 
 
Description of Goods:
MAGNESIUM INGOT 99.9% MIN
FE: 0.03% MAX, SI: 0.05% MAX
NI: 0.001% MAX, CU: 0.02% MAX
AL: 0.05% MAX, MN:0.05% MAX
SPEC: 7.5 Kg +/- 0.5 Kg
ACID WASHED, NO OXIDATION
 
 
Qty: 15 MT
 
 
Amount: USD35.100,00
 
 
 
 
 
 
 
Sales Contract
 
 
Diterbitkan oleh HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD
 
 
The Seller: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD
 
 
The Buyer: PT. METALURGI MITRA ABADI
 
 
Name a Commodity and Specification:
MAGNESIUM INGOT 99.9%MIN
FE: 0.03% MAX
SI: 0.05% MAX
NI: 0.001% MAX
CU: 0.02% MAX
AL: 0.05% MAX
MN: 0.05% MAX
SPEC: 7.5 Kg +/- 0.5 Kg
ACID WASHED, NO OXIDATION
 
 
Quantity: 15 MT
 
 
Amount: USD35.100,00
 
 
CIF Belawan, Indonesia
 
 
Port of Shipment: Xingang, China
 
 
Port of Destination: Belawan, Indonesia
 
 
Time of Shipment: END SEP, 2019
 
 
Term of Payment: 60 days after BL date
 
 
 
 
 
 
 
Invoice
 
 
Diterbitkan oleh SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED;
 
 
Contract No: H 190726-PMM 15;
 
 
Sold to Messrs: PT. Metalurgi Mitra Abadi;
 
 
By Sea From Xingang, China to Belawan, Indonesia;
 
 
Vessel Name: KOTA SINGA 0034W;
 
 
BL No.: TXSV90363800
 
 
Terms of Payment: 60 DAYS AFTER BL DATE
 
 
Description:
MAGNESIUM INGOT
SPEC: 7.5 Kg +/- 0.5 Kg
MG: 99.9% MIN
SI: 0.05% MAX
AL: 0.05% MAX
MN: 0.05% MAX
FE: 0.03% MAX
CU: 0.02% MAX
Nl: 0.05% MAX
 
 
Qty: 15 MT (15 PALLETS)
 
 
N.W: 15.000 KGS
 
 
Unit Price: CIF Belawan, Indonesia USD2340/MT;
 
 
Amount: USD35.100,00
 
 
Beneficiary's Ace Name: SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED
 
 
Beneficiary's Ace Number: 802-538419-831
 
 
Beneficiary's Bank: OCBC WING HANG BANK LIMITED
 
 
 
 
 
 
 
Bill of Lading
 
 
Shipper: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD;
 
 
Consignee: PT. METALURGI MITRA ABADI;
 
 
Vessel/Voyage No.: KOTA SINGA 0034W;
 
 
Port of Loading: Xingang;
 
 
Port of Discharge: Belawan;
 
 
Description of Goods:
15 PALLETS IN TOTAL
MAGNESIUM INGOT
HS CODE: 81041100
NET WEIGHT: 15000 KGS
MANUFACTURER NAME:
FUGU TAIDA COALIFICATION CO.,LTD
 
 
Freight Prepaid
 
 
 
 
 
 
4.
Bahwa berdasarkan uraian pada angka (3) di atas terdapat fakta Invoice diterbitkan oleh SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED, padahal purchase order dan sales contract adalah perjanjian antara HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD dengan Pemohon Banding, dan tidak terdapat keterangan atau informasi mengenai SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED didalam purchase order dan sales contract tersebut. Oleh sebab itu Terbanding berkesimpulan transaksi antara Pemohon dengan SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED diragukan kebenarannya;
 
 
 
 
 
 
5.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E193333402333883 tanggal 8 Oktober 2019, diketahui sebagai berikut:
 
 
Products consigned from: HANGZHOU HANKE TRADING CO.,L TD;
 
 
Products consigned to: PT. METALURGI MITRA ABADI;
 
 
Departure date: Sep. 25, 2019;
 
 
Vessel's name: KOTA SINGA 0034W;
 
 
Port of Discharge: Belawan, Indonesia;
 
 
From Qingdao, China to Belawan, Indonesia by Vessel;
 
 
Number and type of packages, description of products:
FIFTEEN (15) PALLETS OF
MAGNESIUM INGOT
H.S. CODE: 810411
*** *** *** *** ***
MANUFACTURER NAME:
FUGU TAIDA COALIFICATION CO., LTD
ADD: SHAWA VILLAGE, MIAOGOUMEN TOWN,
FUGU COUNTRY, YULIN CITY, SHANXI PROVINCE
TEL: 0912-8961919 FAX:0912-8961396
 
 
Origin Criteria: PE;
 
 
Number and date of invoices: INV0726-PMM15A (Sep. 18, 2019);
 
 
Terdapat tanda pada kotak Issued Retroactively dan Third Party Invoicing (Kolom 13);
 
 
 
 
 
 
6.
Bahwa Berdasarkan Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of the China - ASEAN Free Trade Area menyebutkan:
 
Rule 5 (a)
The exporter and/or the manufacturer of the products qualified for preferential treatment shall apply in writing to the Issuing Authorities requesting for the pre-exportation verification of the origin of the products. The result of the verification, subject to review periodically or whenever appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in verifying the origin of the said products to be exported thereafter. The pre-verification may not apply to the products of which, by their nature, origin can be easily verified.
 
 
 
 
 
 
7.
Bahwa berdasarkan The Overleaf Notes of Form E:
 
Point 10
THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Party Invoicing" in Box 13 shall be ticked (4). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.
 
 
 
 
 
 
8.
Bahwa berdasarkan PMK-229/PMK.04/2017 Lampiran 1 huruf B KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) menyebutkan:
 
 
III.
Ketentuan Prosedural
 
 
 
1.
Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form E meliputi:
 
 
 
 
f.
pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form E sesuai ketentuan Overleaf Notes.
 
 
 
3.
Penelitian Third Party Invoicing
Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi:
 
 
 
 
a.
pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga (Third Party Invoice) pada kolom 7 SKA;
 
 
 
 
b.
nomor third party invoice harus dicantumkan pada kolom 10 SKA Form E;
 
 
 
 
c.
dalam hal invoice pihak kedge belum diterbitkan, kolom 10 SKA Form E dicantumkan nomor invoice pihak pertama;
 
 
 
 
d.
pencantuman tanda (4) atau (X) pada kotak "Third Party Invoicing" pada kolom 13 SKA Form E.
 
 
 
 
 
 
9.
bahwa berdasarkan hat-hal di atas, diketahui sebagai berikut:
 
 
a.
Bahwa berdasarkan dokumen PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Form E, diketahui sebagai berikut:
 
No
Dokumen
Keterangan
1.
PIB Nomor 030659 Tanggal 16 Oktober 2019
Pengirim:
Hangzhou Henke Trading Co., Ltd 
Penjual:
Hangzhou Henke Trading Co., Ltd
2.
Invoice dan Packing List Nomor INV0726-PMM15A tanggal 18 September 2019
Invoice Diterbitkan oleh:
Sino China Asia Investment Limited, Hong Kong
3.
Bill of Lading Nomor TXS V90363800 tanggal 25 September 2019
Shipper: Hangzhou Henke Trading Co., Ltd
Pada Bill of Lading tertera informasi:
Third of Invoicing: Sino China Asia Investment Limited
4.
Form E Nomor E193333402333883 tanggal 8 Oktober 2019
Products consigned from:
Hangzhou Henke Trading Co., Ltd
Pada kolom 7 tidak dicantumkan nama perusahaan dan/atau negara pihak ketiga dalam SKA Pada kolom 13 diberikan tanda 4 pada kotak Third Party Invoicing
Pada kolom 10, dicantumkan Invoice Nomor INV0726-PMM15A tanggal 18 September 2019
 
 
 
 
 
 
 
b.
Berdasarkan table di atas, maka disimpulkan bahwa importasi Pemohon dalam PIB Nomor 030659 tanggal 16 Oktober 2019, tidak mencantumkan "nama perusahaan dan/atau negara pihak ketiga pada kolom 7 SKA," sehingga tidak memenuhi ketentuan prosedural" sebagaimana tercantum dalam The Overleaf Notes of Form E dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, sehingga SKA ditolak dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum atas importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 030659 tanggal 16 Oktober 2019;
 
 
 
 
 
 
10.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka SKA yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan prosedural penerbitan SKA sebagaimana diatur dalam The Overleaf Notes of Form E dan PMK-229/PMK.04/2017 dan dinyatakan ditolak (reject). Atas penolakan tersebut telah disampaikan surat pemberitahuan penolakan (reject) kepada instansi penerbit SKA di negara pengekspor melalui surat nomor S-1816/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Notification of Rejection on Certificate of Origin, dan atas barang impor dalam sengketa a quo dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai dengan klasifikasi dan tarif yang berlaku.
 
 
 
 
 
 
11.
Bahwa dengan demikian penetapan tarif barang impor oleh Terbanding terhadap barang impor dalam sengketa a quo sudah tepat, sedangkan pembebanan tarif Pemohon dan alasan-alasan bandingnya sama sekali tidak benar.
 
 
 
 
 
E.
SIMPULAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
1.
Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Banding dalam sengketa a quo, kecuali atas hal-hal yang secara terang dan tegas Terbanding akui kebenarannya;
 
 
 
 
 
 
2.
Bahwa dalam menerbitkan KEP-358, Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
 
 
 
F.
PERMOHONAN/SARAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam mendalilkan alasan bandingnya, sehingga harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019.
 
 
 
 
 
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
 
 
 
 
bahwa dalam Surat Uraian Banding Terbanding tidak melampirkan dokumen pendukung;
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-358NVBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002396NVBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;
 
Ketentuan Pengajuan Banding
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan pengajuan banding;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2019 apabila dihitung sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah 29 (dua puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak melampirkan salinan keputusan yang dibanding, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp27.948.000,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp13.974.000,00, dan telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan Billing DJBC Kode Billing 620191000186266 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp27.948.000,00, namun Pemohon Banding tidak menunjukkan asli bukti pendukung berupa pembayaran tersebut di atas, sehingga Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdr. Yudi Dharma, jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM, menunjukkan bahwa jabatan Sdr. Yudi Dharma adalah benar sebagai Direktur Utama PT. Metalurgi Mitra Abadi, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli bukti pendukung bahwa jabatan dari Sdr. Yudi Dharma adalah Direktur, sehingga Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini tanpa alasan yang sah meskipun kepada Pemohon Banding telah dipanggil secara sah dan patut, terakhir dengan Panggilan Sidang Nomor: Surat Panggilan Nomor PEMB-299/PAN.191/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa karena Surat Banding Nomor 002/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
 
 
MENGADILI
Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-358/WBC.02/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002396/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019, atas nama: PT. Metalurgi Mitra Abadi, NPWP 76.856.208.4-451.000, yang beralamat di Kawasan Graha Balaraja Industrial Estate Kav F7, Tobat, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Ketua,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Mudji Rahardjo, S.E.,M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Lalita lrawati, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.
Syaefudin, S.E.
ttd.
Mudji Rahardjo, S.E.,M.M.
 
HAKIM KETUA
ttd.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Lalita lrawati, S.E., M.M.
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File