Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
5 Agustus 2021 | View: 140
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000206.45/2020/PP/M.XIXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Desember 2019
 
POKOK SENGKETA
Pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor importasi Pemohon pada KPPBC TMP Belawan dengan dengan PIB Nomor 028648 tanggal 27 September 2019 yang menggunakan skema Tarif Preferensi ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) yang oleh Pejabat Bea Cukai ditetapkan dengan Tarif MFN.
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002230AVBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000206.45/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Metalurgi Mitra Abadi, NPWP 76.856.208.4-451.000, yang beralamat di Kawasan Graha Balaraja Industrial Estate Kav F7, Tobat, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten, Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun telah dipanggil secara patut terakhir dengan Surat Panggilan Nomor PEMB-299/PAN.191/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, hadir dalam persidangan yaitu:
 
1. Nama/NIP : Taufiq Hidayat/198304242002121001
  Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
       
2. Nama/NIP : Fauzia Auliana Putri/199509032018012003
  Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
       
3. Nama/NIP : Adytia Dharmawan/199211052012101002
  Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-395/BC.06/2020 tanggal 24 Juli 2020, ST-451/BC.06/2020 tanggal 19 Agustus 2020, ST-590/BC.06/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-446/PP/BR/2020 tanggal 09 Juli 2020;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020:
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-273/BC.06/2020 tanggal 13 April 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera utara dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk 0,00 40.809.000,00 40.809.000,00 0,00
Cukai 0,00 0,00 0,00 0,00
PPN 81.618.000,00 85.699.000,00 4.081.000,00 0,00
PPnBM 0,00 0,00 0,00 0,00
PPh Pasal 22 20.405.000,00 21.425.000,00 1.020.000,00 0,00
Denda 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran 45.910.000,00 0,00
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 029/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019 keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan Surat Nomor 001/MMA-lMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 mengajukan banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/MMA-lMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa bersama ini Pemohon Banding ajukan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-362/WBC.02/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP-002230.WBC.02/KPP.MP.01/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 01 Oktober 2019;
 
Syarat-syarat permohonan Banding:
1. Bahwa Pemohon Banding benar mengimpor barang tersebut melalui pihak HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD yang bertindak sebagai agen tunggal di Wilayah Indonesia untuk barang Magnesium Ingot yang diproduksi oleh Fugu Taida Coalification. , LTD
2. Bahwa Pemohon Banding dalam mengajukan surat banding ini masih dalam tenggan waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 60 hari paling lama sejak tanggal diterima oleh Pemohon Banding surat keputusan tersebut yaitu tertanggal 18-12-2019 (pasal 95 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 1995 tentang Kepabeanan)
3.
Bahwa benar Pemohon Banding telah melakukan impor barang berupa Magnesium Ingot 7.5 Kg melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Indonesia
- Nomor Aju PIB : 010700-000565-20190907-002486
- Negara Asal : Xingang, China
- Nilai Invoice : CIF USD58,000.00
- Nomor B/L : TXSV90361000
- Tanggal B/L : 03 September2019
4. Pemohon Banding juga telah melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh Terbanding dengan bukti BPN Nomor: 620191000020084 tanggal 02 Oktober 2019 sebagai syarat untuk mengajukan keberatan maupun banding ke Pengadilan Pajak;
         
Duduk Permasalahan:
bahwa Terbanding mengenakan Bea Masuk terhadap impor Magnesium Ingot 7.5 Kg yang dilakukan oleh Pemohon Banding sesuai PIB No.: 010700-000565-20190907-002486 Penetapan Bea Masuk dinyatakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019.
 
Alasan Terbanding mengenakan Bea Masuk tersebut:
Persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi dan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan PIB No. 028648 tanggal 27 September 2019 berupa Magnesium Ingot yang diklasifikasikan Oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Pos Tarif 8140.11.00 tidak diberikan tarif preferensial Skema ACFTA (Asian China Free Trade Area) sehingga terhadap barang-barang tersebut diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum.
 
Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding dengan alasan:
         
1. Bahwa pemohon Banding dalam melakukan importasi barang tersebut sudah jelas dari penawaran harga sampai dengan terjadinya PO (Purchase Order) dan Sales Contract, sudah jelas bahwa pembayaran dilakukan 60 hari setelah B/L Date dan Total Invoice sesuai sebesar USD 58.000,00 dan menurut UU yang berlaku tertuang didalam NO SKEP: 26/PMK.010/2017, Bea Masuk yang Berlaku Umum: 0% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 109/PMK.04/2019 Pasal 9 Ayat 1 adalah Perusahaan lain yang berlokasi di Negara Ketiga atau Perusahaan Lain yang berlokasi di Negara yang sama dengan Negara Tempat diterbitkannya SKA, dapat Menerbitkan THIRD COUNTRY INVOICING/THIRD PARTY INVOICING, apakah pada Kolom 13 di SKA setelah di Centang masih digugurkan SKA tersebut, kalau memang digugurkan kenapa dari Custom di China SKA tersebut bisa dalam hal melakukan importasi dari negara asal Xingang, China sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada dan persis juga sama dengan impor-impor yang Pemohon Banding lakukan sebelumnya dengan shipper yang sama yang dikenakan NOTUL maupun yang tidak dikenakan NOTUL;
   
2. Bahwa Pemohon Banding dengan pasti mengimpor barang Magnesium Ingot dari China yang diproduksi oleh Fugu Taida Coalification., LTD. Melalui pihak SINO ASIA INVESTMENT LIMITED, dan di importasi oleh Pihak Hangzhou Hanke Trading Co., LTD;
   
3. Barang Magnesium Ingot yang di impor oleh Pemohon Banding berasal dari Pabrik Fugu Taida Coalification., LTD. Hanya melakukan importasi dari pihak SINO CHINA ASIA INVESTMENT LIMITED., Company (Trading Company) bukan pabrikan;
   
4. Bahwa Pemohon Banding juga adalah merupakan suatu perusahaan sebagai Agen Tunggal dan sudah lebih kurang 3 tahun menjadi pengusaha yang bergerak hanya di bidang Aluminium, Baja, Logam, Bahan Kimia Non 82, dan hasil Pertambangan;
   
5. Bahwa barang yang diimpor pemohon Banding masih dalam satu Nomor H.S. Yaitu: 8104.11.00. Dan hal ini ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini pejabat pemerintahan Negara China/Negara Produsen barang dan tentau berdasarkan dokumen-dokumen impor dan juga fisik barang, dan perlu juga Pemohon Banding hanya mengimpor barang Magnesium Ingot, Artinya dengan satu nomor H.S ini membuktikan bahwa barang yang diimpor Pemohon banding adalah barangnya sama.
         
bahwa berdasarkan semua yang diuraikan diatas, Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara ini dan berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:
 
Primer
1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Terbanding KEP-362/WBC.02/2019 ditetapkan di Belawan tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan atas keberatan PT Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (batal demi hukum);
         
Subsider
 
bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
1. Surat Keberatan Nomor 029/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 17 Oktober 2019,
2. Surat Kuasa (asli)
3. Pakta Integritas Direktur (asli)
4. KTP atas nama Yudi Dharma,
5. KTP atas nama Fredy,
6. 1 Set bukti pendukung (Purchase Order, Sales Contract, Bukti transfer, Rekening Koran, Billing DJBC dan BPN (PIB), Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Quality and Weight, Form E, Surat Pengukuhan PKP, Surat Keterangan Terdaftar, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah. API-U, NIB, Surat Keterangan Domisili Usaha) (dimeteraikan kemudian)
7. PIB Nomor 028648 tanggal 27 September 2019,
8. SPTNP nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01Oktober 2019
9. Billing DJBC dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 620191000020084 NTB 000000651707 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp45.910.000,00 (dimeteraikan kemudian)
10. Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM (dimeteraikan kemudian)
11. Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM,
12. Akta Notaris Nomor 43 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara.
         
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-273/BC.06/2020 tanggal 13 April 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
         
A. PERMASALAHAN (dalam Surat Uraian Banding)
         
  Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 terhadap Keputusan Terbanding nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan alasan hukum sebagaimana disebutkan dalam surat bandingnya yang pada intinya menyatakan bahwa importasi Pemohon Banding telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang ada dan persis juga sama dengan importasi yang Pemohon Banding lakukan sebelumnya dengan shipper yang sama, yang dikenakan Notul maupun yang tidak dikenakan Notul.
         
B. KRONOLOGIS, FAKTA, DAN DATA HUKUM TERKAIT SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1.
Pemohon Banding melakukan importasi barang melalui KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan mendapat nomor pendaftaran PIB Nomor 028648 tanggal 27 September 2019 (PIB-028648) dengan pemberitahuan sebagai berikut:
a. Jenis Barang : MAGNESIUM INGOT;
b. Negara Asal : China
c. Pos Tarif : 8104.11,00/BM: 0% (Preferensi Tarif ACFTA)
d. Pemasok : HANGZHOU HANKE TRADING CO.,LTD;
     
  2. Bahwa atas importasi tersebut Pemohon Banding menggunakan Skema Tarif Preferensi ASEAN-China Free Trade Area (ACFIA) dengan memberitahukan surat keterangan asal Form ACFTA nomor E193333402333415 tanggal 06 September 2019;
     
  3. Bahwa atas importasi tersebut, Pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan menerbitkan SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019 (SPTNP-002230) sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRl) sebesar Rp45.910.000,00;
     
  4. Atas penerbitan SPTNP-002230, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 029/MMA-IMP/IX/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
     
  5. Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan menerbitkan KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019;
     
  6. Bahwa atas penerbitan KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019, Pemohon mengajukan banding dengan surat nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dengan alasan-atasan sebagaimana disebut dalam surat bandingnya.
         
C. DASAR HUKUM (dalam Surat Uraian Banding)
         
  1. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 (UU Kepabeanan):
       
   
"Pasal 12 ayat (1):
Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk;
       
   
Pasal 13 ayat (1):
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
      a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
       
   
Pasal 14 ayat (1):
Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang;
       
   
Pasal 14 ayat (2):
Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;
         
   
Pasal 17 ayat (1):
Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
         
   
Pasal 84 ayat (1):
Pejabat bea dan cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean;
       
   
Pasal 95:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang temutang dilunasi."
         
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, Pasal 69 ayat (1): "Alat bukti dapat berupa:
    a. Surat atau tulisan;
    b. Keterangan ahli;
    c. Keterangan para saksi;
    d. Pengetahuan para pihak; dan/atau
    e. Pengetahuan hakim."
         
  3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (PMK. 229/PMK.04/2017):
         
    "Pasal 1
      36. Penerbitan Invoice dan Negara/Pihak Ketiga (Third Country Invoicing/Third Party Invoicing) yang selanjutnya disebut Third Country Invoicing/Third Party Invoicing adalah penerbitan Invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
         
    Pasal 2
      (a) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
      (b) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam skema:
        a. ASEAN Trade ln Goods Agreement (ATIGA);
        b. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
        c. ...
       
    Pasal 3
      (1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang
      (2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
          kriteria asal barang (origin criteria);
          kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
          ketentuan prosedural (procedural provisions).
             
    Pasal 7
      (1) Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes.
             
    Pasal 9
      (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing.
      (2) SKA yang menggunakan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        a. penggunaan Third Country Invoicing/Third Party Invoicing harus dicantumkan dalam SKA;
        b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan
        c. nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
             
    Pasal 12
      (1) Pejabat Bea dan cukai di Kantor pabean melakukan penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
             
    Pasal 13
      (1) Penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
        c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
      (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN)."
             
    Pasal 15
      (1) Apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
        a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian clang;
        b. Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan cukai;
        c. Kepala Kantor pelayanan utama Bea dan cukai;
        d. Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai; atau
        e. Pejabat Bea dan cukai yang ditunjuk,
          menyampaikan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
             
    Lampiran I PMK-229/PMK.04/2017,"
             
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang Mengatur tentang Ketentuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (selanjutnya disebut PMK-6)
             
D. ANALISIS (dalam Surat Uraian Banding)
             
  1. Bahwa pokok permasalahan adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor importasi Pemohon pada KPPBC TMP Belawan dengan dengan PIB Nomor 028648 tanggal 27 September 2019 yang menggunakan skema Tarif Preferensi ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) yang oleh Pejabat Bea Cukai ditetapkan dengan Tarif MFN.
     
  2. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E193333402333415 tanggal 06 September 2019, diketahui sebagai berikut:
   
Pada kolom 1 tertera Nama Eksportir:
HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD., LTD;
    Vessel's Name: KOTA SEJARAH 0039W;
   
Pada kolom nomor 7, 8 DAN 10 tertera informasi sebagai berikut:
 
             
  3. bahwa berdasarkan penelitian terhadap PIB-028648 diketahui sebagai berikut:
    Nama Pengirim tertera: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD.;
    Nama Sarana Pengangkut: KOTA SEJARAH 0039W;
    Pelabuhan Muat: Xingang;
    Pelabuhan Transit: -;
    Pelabuhan Tujuan: Belawan;
    PT, Metalurgi Mitra Abadi menggunakan tarif preferensi ACFTA (Kode: 54) dengan melampirkan Form E Nomor E193333402333415 tanggal 06 September 2019;
    Tertera uraian barang sebagai "MAGNESIUM INGOT";
             
  4. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Commercial invoice diketahui hal-hal sebagai berikut:
    Commercial invoice tertera nomor lNV0726-PMM25 tanggal 30 Agustus 2019;
    Penerbit Invoice tertera: HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD.;
   
Tertera nama barang yang dijual oleh Eksportir berupa:
 
MAGNESIUM INGOT SPEC: 7.6 Kg +/-0.5 Kg
MG: 99.9°/0MIN FE: 0.03'70MAX
Sl: 0.05%MAX CU: 0.02%MAX
AL: 0.05%MAX Nl: 0.05%MAX
MN: 0.05%MAX  
             
  5. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Packing List nomor INV0726-PMM25 tanggal 30 Agustus 2019 diketahui hal-hal sebagai berikut:
    Contract diterbitkan oleh HANGZHOU HANKE TRADING CO., LTD., LTD.;
   
Tertera bahwa Eksportir mengirimkan barang berupa:
 
MAGNESIUM INGOT
SPEC: 7.5 Kg +/-0.5 Kg
MG: 99.9%MIN FE: 0.03%MAX
Sl: 0.05%MAX CU: 0.02%MAX
AL: 0.05%MAX Nl: 0.05`)/GMAX
MN: 0.05°/0MA  
             
  6. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Bill Of Lading nomor TXSV90361000 tanggal 03 September 2019 diketahui bahwa barang yang dikirim menggunakan sarana pengangkut KOTA SEJARAH 0039W dad pelabuhan XINGANG ke BELAWAN adalah sebagai berikut:
    1X20GP CONTAINER(S) SAID TO CONTAIN:
    20 PALLETS IN TOTAL
    MAGNESIUM INGOT
    HSCODE: 81041100
             
  7. berdasarkan penelitian pada angka (2) sampai angka (6) didapati fakta bahwa "Invoice yang tercantum pada box 10 Form E nomor E193333402333415 tanggal 06 September 2019 adalah nomor lNV0726-PMM25 tanggal 26 Agustus 2019, berbeda dengan invoice yang dilampirkan oleh Pemohon yaitu nomor lNV0726-PMM25 tanggal 30 Agustus 2019;"
             
  8. Berdasarkan hal tersebut diatas, disimpulkan bahwa Form E nomor E193333402333415 tanggal 06 September 2019 diragukan keabsahannya sehingga berdasarkan pasal 15 ayat Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/PMK.04/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MEN);
             
  9. Bahwa dengan demikian penetapan tarif barang impor oleh TERBANDING terhadap barang impor dalam sengketa a quo sudah tepat, sedangkan pembebanan tarif Pemohon dan alasan-alasan bandingnya sama sekali tidak benar.
             
E. SIMPULAN (dalam Surat Uraian Banding)
             
  1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Banding dalam sengketa a quo, kecuali atas hal-hal yang secara terang dan tegas Terbanding akui kebenarannya;
  2. Bahwa dalam menerbitkan KEP-362, Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
             
F. PERMOHONAN/SARAN (dalam Surat Uraian Banding)
             
  Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam mendalilkan alasan bandingnya, sehingga harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
  - Menolak permohonan pemohon Banding untuk seluruhnya.
  - Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019.
             
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo of bone, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
bahwa dalam Surat Uraian Banding Terbanding tidak melampirkan dokumen pendukung;
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;
             
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
           
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 Oktober 2019 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;
 
Ketentuan Pengajuan Banding
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan pengajuan banding;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2019 apabila dihitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah 29 (dua puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-362/WBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak melampirkan salinan keputusan yang dibanding, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp45.910.000,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp22.955.000, dan telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan Billing DJBC dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 620191000020084 NTB 000000651707 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp45.910.000,00, namun Pemohon Banding tidak menunjukkan asli bukti pendukung berupa pembayaran tersebut di atas, sehingga Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdr. Yudi Dharma, jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kamelina, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara dan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM, menunjukkan bahwa jabatan Sdr. Yudi Dharma adalah benar sebagai Direktur utama PT Metalurgi Mitra Abadi, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli bukti pendukung bahwa jabatan dari Sdr. Yudi Dharma adalah Direktur, sehingga Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini tanpa alasan yang sah meskipun kepada Pemohon Banding telah dipanggil secara sah dan patut, terakhir dengan Panggilan Sidang Nomor: Surat Panggilan Nomor PEMB-299/PAN.191/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa karena Surat Banding Nomor 001/MMA-IMP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3). Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
 
 
 
 
MENGADILl
Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-362AVBC.02/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Metalurgi Mitra Abadi terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002230/WBC.02/KPP.MP.01/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama: PT Metalurgi Mitra Abadi, NPWP 76.856.208.4-451.000, yang beralamat di Kawasan Graha Balaraja Industrial Estate Kav F7, Tobat, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
lr. Hendi Budi santosa, M.Eng. sebagai Hakim Ketua,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Mudji Rahardjo, S.E.,M.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
Lalita lrawati, S.E,, M.M. sebagai panitera pengganti
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 November 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Syaefudin, S.E.
Ttd.
Mudji Rahadjo, S.E.,M.M.
 
HAKIM KETUA
Ttd.
lr. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
Lalita lrawati, S.E., M.M.
     
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA
Budi Setyawan M. N. Y. Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File