Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
5 Agustus 2021 | View: 62
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000205.45/2019/PP/M.XIXB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
September 2019
 
POKOK SENGKETA
Penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 atas barang impor PET RESIN TLE-105 dengan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum 5% (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dengan alasan Pemohon Banding terlambat menyampaikan Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 sesuai ketentuan PMK 229, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp49.386.000,00
 
 
 
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000205.45/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Gosyen Pacific Sukses Makmur, NPWP 02.230.921.5-415.000, yang beralamat sesuai NPWP di Jalan Kasabi no. 7 Rt.002/Rw.012, Kel. Uwung Jaya, Kee. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Theodorus Tiara, jabatan Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor Akta Notaris nomor 58 tanggal 26 April 2020, memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Muhammad lkbal
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-154/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019;
Surat Kuasa
:
tanpa nomor tanggal 11 Januari 2019,
 
 
 
 
 
untuk selanjutnya disebut Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
MELAWAN
 
 
 
 
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Lara Sri Yeni/199004242014022002
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama
 
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Mustika Sarwoningtyas/199106182014022002
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama
 
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Triko Hedy Rumanigge/198704062007101001
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Mahir
 
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 
 
 
 
4.
Nama/NIP
:
Irfan Fathoni Lukman/199604232015021003
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
 
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 
 
 
 
5.
Nama/NIP
:
Azmi Fahri/199003312010011001
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama
 
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 
 
 
 
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-388/KPU.01/2020 tanggal 27 Juli 2020, Nomor: ST-432/KPU.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Nomor: ST-474/KPU.01/2020 tanggal 7 September 2020 dan Nomor: ST-640/KPU.01/2020 tanggal 03 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-447/PP/BR/2020 tanggal 09 Juli 2020;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-176/KPU.01/2020 tanggal 09 Maret 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan
 
 
 
 
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
 
 
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Bea Masuk
0,00
43.898.000,00
43.898.000,00
Cukai
0,00
0,00
0,00
PPN
87.795.000,00
92.185.000,00
4.390.000,00
PPnBM
0,00
0,00
0,00
PPh Ps. 22
21.949.000,00
23.047.000,00
1.098.000,00
Denda Administrasi
0,00
0,00
0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
49.386.000,00
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 mengajukan banding;
 
 
 
 
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019 terhadap PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 yang kami terima pada tanggal 20 Oktober 2011, pada prinsipnya kami menolak Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, tersebut, dan selanjutnya kami mengajukan permohonan banding sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
 
bahwa terdapat 2 alasan pokok sebagai dasar kami mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019 yaitu Segi Formal dan Material;
 
 
 
 
 
A.
Segi Formal (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
1.
bahwa surat Permohonan Keberatan kami telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1995 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
     
 
2.
bahwa surat Permohonan Banding kami telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
 
 
 
 
B.
Segi Material (dalam Surat Banding)
 
 
 
 
 
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, tentang Penetapan atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019 yang tidak kami setujui;
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan dokumen, bahwa permohonan menyerahkan COO/Form E dan dokumen pelengkap Pabean lainnya nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 tersebut diserahkan jam 13:43 tanggal 11 September 2019. Importir mendapatkan SPJK tanggal 10 September 2019 jam 13.50
 
Dengan alasan penolakan:
 
 
 
 
 
1.
bahwa dalam peraturan Undan-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan pasal 16 (1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;
 
 
2.
bahwa Keterlambatan tersebut seharusnya pihak terbanding me-reject (membatalkan PIB) bukan membatalkan Form E;
 
 
3.
bahwa pemohon telah mengisi nomor Form E E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 tersebut pada PIB nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, seharusnya pihak Terbanding membatalkan terhadap penerbitan SPTNP nomor 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019;
 
 
4.
bahwa form E yang kami lampirkan pada PIB nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, telah sesuai dengan ketentuan ASEAN-China Free Trade Area, Country of Origin dan Operational Certification Procedures;
 
 
5.
bahwa dalam hal pihak Terbanding meragukan keabsahan/membatalkan Form E E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019, dengan alasan apapun seharusnya pihak Terbanding melakukan konfirmasi kepada Pihak Penerbit Form E/Pihak yang berwenang di China untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan Form E dimaksud;
 
 
6.
bahwa surat Keterangan Asal (Form E) E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima Pemohon adalah sah karena dokumen tersebut diterima Pemohon dari Eksportir di Luar Negeri dan tentunya Pemohon meyakini bahwa seluruh prosedur penerbitan Form E di China telah sesuai ketentuan, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di China;
 
 
 
 
 
bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1.
Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019
2.
Fotocopy SPTNP: 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019
3.
Fotocopy E-billing Notul dan BPN
4.
Fotocopy Surat Permohonan Keberatan dan Tanda Terima
5.
Fotocopy Form E
6.
Fotocopy PIB (Bill of Lading, Packing List, Invoice)
7.
Fotocopy Akta dan SK HAM PT Gosyen Pacific Sukses Makmur
 
 
 
 
 
bahwa demikian permohonan banding ini disampaikan, semoga kiranya Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan permohonan kami dengan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019. Atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
P.1
Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019;
P.2
SPTNP Nomor SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019;
P.3
Surat Keberatan nomor 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019;
P.4
Billing DJBC tanggal 03 Desember 2019 sebesar Rp49.386.000,00
P.5
Form E nomor E1939B35D3250190;
P.6
Commercial Invoice nomor 2019718 tanggal 28 Agustus 2019;
P.7
Packing List nomor 2019718 tanggal 28 Agustus 2019;
P.8
Bill of Lading nomor 585275566;
P.9
Cargo Transportation Insurance Electronic Policy;
P.10
Report test method;
P.11
PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019;
P.12
Billing DJBC tanggal 10 September 2019 sebesar Rp109.744.000,00;
P.13
Bukti Penerimaan Negara tanggal 10 September 2010 sebesar Rp109.744.000,00;
P.14
SPPB;
P.15
SPJK;
P.16
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0018739.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 05 April 2019;
P.17
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor C-10353HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juni 2002;
P.18
Akta Notaris nomor 58 tanggal 26 April 2002;
 
 
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-176/KPU.01/2020 tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
 
 
A.
PERMASALAHAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
1.
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 melalui Surat Nomor 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, dengan alasan yang intinya menyatakan sebagai berikut:
 
"dengan ini mengajukan banding atas penetapan tarif bea masuk seperti dimaksud pada Surat nomor KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penetapan atas Keberatan PT Gosyen Pacific Sukses Makmur terhadap SPTNP Nomor 015875/NOTUUKPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019.";
 
 
2.
bahwa Terbanding menerbitkan KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 dengan alasan bahwa sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang nyata-nyata perlu dilakukan penelitian ulang berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur;
 
 
3.
bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;
 
 
 
 
 
B.
KRONOLOGIS, FAKTA, DAN DATA/BUKTI HUKUM TERKAIT SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
bahwa keberatan atas penetapan Tarif ACFTA - terlambat menyampaikan COO;
 
 
2.
bahwa berdasarkan aplikasi CEISA Impor, penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Pemberitahuan
Penetapan
Pos Tarif
BM
Pos Tarif
BM
1
PET RESIN TLE-105
3907.69.10
0%
(ACFTA)
3907.69.10
5%
(MFN)
 
 
3.
bahwa atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar kekurangan BM, PDRI, dan Denda Administrasi sebesar Rp49.386.000,00 (Empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 
 
4.
bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan pada surat pengajuan keberatan nomor 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019;
 
 
5.
bahwa terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena importasinya ditetapkan jalur Merah Kuning (MK) sebagaimana terdapat dalam data ceisa berikut:
 
 
 
6.
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi atas PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 dengan pemberitahuan sbb.:
a.
Jenis barang
:
PET RESIN TLE-105
b.
Jumlah barang
:
60 BG
c.
Nilai Pabean
:
USD 61,710.00
d.
Supplier
:
PRECEPT GLOBAL PTE LTD
e.
Klasifikasi
:
3907.69.10
 
 
7.
bahwa alasan dan metode penetapan Terbanding sebagaimana terlampir pada Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif;
 
 
8.
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding yang dilampiri dengan fotokopi BPJ dan persyaratan lainnya dalam pengajuan keberatan diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tanggal 17 September 2019;
 
 
9.
bahwa atas pengajuan keberatan tersebut telah diterbitkan KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019;
 
 
10.
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019.
 
 
 
 
 
C.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
 
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Penge\uaran Barang Impor untuk Dipakai;
 
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;
 
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
 
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
 
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019;
 
 
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan lsi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
 
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017;
 
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
 
D.
ANALISIS (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan diadakan penelitian atas dokumen pendukung keberatan yang dilampirkan oleh pemohon yang berupa:
 
a.
Fotokopi SPTNP
 
b.
Fotokopi data pendukung lainnya berupa PIB, packing list, B/L, invoice, form E, dll.
 
 
2.
bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
 
 
3.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 dan dokumen pelengkap pabean lainnya, diketahui hal-hal sebagai berikut:
     
 
a.
bahwa berdasarkan PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019, diketahui importasi menggunakan preferensi tarif dalam rangka ACFTA (kode 54 pada kolom 19) dengan Certificate of Origin nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019;
     
 
b.
bahwa berdasarkan CEISA impor, diketahui penjaluran untuk PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 adalah Merah Kuning (MK) dan riwayat waktu statusnya sebagai berikut:
 
 
 
 
 
c.
bahwa berdasarkan aplikasi CEISA Impor diketahui Importir mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) pada tanggal 10 September 2019 pukul 13.50, sedangkan SKA diserahkan pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43;
 
 
 
 
 
4.
bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   
 
a.
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa Tata Cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri, sebagai berikut:
 
 
 
 
 
"Pasal 13
 
 
(1)
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
 
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
 
 
 
b.
barang impor bawaan penumpang, sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.
 
 
(2)
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri:
 
 
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
ARTICLE 5
Rules of Origin
 
 
The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.
 
 
 
 
c.
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP). sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Rule 12: Certificate of Origin
 
 
A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.
 
 
 
 
d.
bahwa berdasarkan Rule 8 "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area", dijelaskan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Rule 8: Issuance Of Certificate Of Origin (FORM E)
 
 
1.
The Certificate of Origin (Form E) must be in ISO A4 size paper in conformity to the specimen as shown in Attachment C. It shall be made in English.
 
 
2.
The Certificate of Origin (Form E) shall comprise one original and two (2) carbon copies of the following colours:
 
 
 
Original - Beige (Pantone color code: 727c)
 
 
 
Duplicate - Light Green (Pantone color code: 622c)
 
 
 
Triplicate - Light Green (Pantone color code: 622c)
 
 
3.
Each Certificate of Origin (Form E) shall bear a reference number separately given by each place of office of issuance
 
 
4.
The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the Customs Authority at the port or place of importation. The duplicate copy shall be retained by the Issuing Authorities in the exporting Party The triplicate copy shall be retained by the exporter.
 
 
 
 
 
 
e.
bahwa lembar asli SKA tersebut haruslah diserahkan sesuai dengan ketentuan domestik (domestic Jaws/regulations) yang berlaku di negara Pengimpor, sebagaimana diatur dalam Rule 14 "Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area", sebagaimana kutipannya berikut:
 
 
 
 
 
PRESENTATION
Rule 14
 
 
The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party
 
 
 
 
 
 
f.
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area, diwajibkan bagi importir untuk menyerahkan hardcopy asli SKA pada saat pengajuan PIB sebagaimana kutipan berikut:
 
 
 
 
 
Pasal 2
 
 
(1)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
c.
lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 
 
 
 
i.
importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan
 
 
 
 
 
 
g.
bahwa ketentuan domestik (domestic laws/regulations) mengenai mekanisme penyerahan lembar asli SKA telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, sebagaimana kutipannya berikut:
 
 
 
 
 
Pasal 10
 
 
(1)
Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 
 
 
a.
menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration;
 
 
 
b.
mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skenna perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 
 
 
c.
mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar.
 
 
(2)
Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
a.
untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
 
 
 
b.
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,
 
 
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM);
 
 
 
 
 
5.
bahwa berdasarkan ketentuan di atas, karena importir menyerahkan lembar SKA pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43 (melewati pukul 12.00 pada hari berikutnya) sejak PIB mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK), sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019;
 
 
6.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai ACFTA, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema ACFTA, sehingga atas seluruh barang pada PIB nomor 458707 tanggal 10 September 20 19 diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN) yaitu sebesar 5%.
 
 
 
 
 
E.
SIMPULAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
-
bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dalam mengklaim tarif preferensi skema ACFTA, sehingga atas barang impor dalam PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 tidak diberikan tarif preferensi dan dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN);
 
-
bahwa dalam menetapkan tarif atas PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan tarif.
 
 
 
 
 
F.
PERMOHONAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
-
Menguatkan Penetapan Terbanding nomor KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019
 
 
 
 
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo of bona, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Bantahan melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B-000205.45.2019/PAN/2020 tanggal 03 Maret 2020 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;
 
Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda T sebagai berikut:
T.1.
Surat nomor SR-105/KPU.01/M.IXB/2019 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penjelasan tertulis terkait LPPT;
T.2.
Form E nomor E19399B35D3250190;
T.3.
Screenshot SIAP;
T.4.
Surat nomor SR-126/KPU.01/BD.1002/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penjelasan kronologis waktu penyerahan SKA;
 
 
 
 
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda P sebagai berikut:
P.1
Bukti Penyerahan SPJK;
P.2
Tanda Terima Penyerahan SKA;
 
 
 
 
 
Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 September 2020 Terbanding menyerahkan SR-105/KPU.01/M.IXB/2019 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penjelasan tertulis terkait LPPT, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
Bahwa sehubungan dengan kelanjutan pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR atas KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, bersama ini disampaikan penjelasan LPPT sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1.
LPPT nomor 006508 tanggal 12 September 2019;
 
Menunjukkan dan membuktikan:
 
a.
Bahwa Pemohon merupakan importir umum dan mendapatkan jalur Kuning;
 
 
mportasi yang dilakukan oleh Pemohon menggunakan skema tarif preferensi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dengan Form E nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019;
 
 
Bahwa terlambat menyerahkan Form SKA sesuai ketentuan, BM menggunakan tarif MFN berdasarkan Printout waktu penyerahan SKA pada CEISA dan SIAP
 
 
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka diketahui bahwa hal ini tidak memenuhi ketentuan PMK 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya.
 
 
 
2.
Berdasarkan hal-hal tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa pengenaan tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN) yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PMK 229/2017, sehingga:
 
a.
penetapan pejabat Bea dan Cukai yang dituangkan dalam SPTNP nomor SPTNP015875/NOTUL/KPU.T/KPU.01/2019 tanggal 10 September 2019; dan
 
b.
keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019.
 
telah terbukti sah dan berdasar hukum.
 
 
 
 
 
Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
 
Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 September 2020 Terbanding menyerahkan Surat nomor SR-126/KPU.01/BD.1002/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penjelasan kronologis waktu penyerahan, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
Bahwa sehubungan dengan proses sengketa sidang banding PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR atas KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, terkait pengguguran tarif preferensi atas importasi dengan PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 yang disebabkan tidak dipenuhinya ketentuan penyerahan SKA sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, dengan ini Terbanding sampaikan kajian dan penjelasan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
3.
Bahwa ketentuan tentang tarif bea masuk atas barang impor diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Tarif Bea Masuk
Pasal 12
 
(1)
Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
 
(2)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 
 
a.
barang impor hasil pertanian tertentu;
 
 
b.
barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan; dan
 
 
c.
barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
 
 
 
 
 
Pasal 13
 
(1)
Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
 
 
b.
... dst;
 
(2)
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
 
 
 
 
 
4.
Berdasarkan angka 1 diatas, diketahui bahwa pemberian tarif preferensi atas barang impor dilakukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang kepabeanan.
 
Berdasarkan pasal 13 UU Kepabeanan diatur bahwa:
 
a.
Bea masuk dengan tarif preferensi diberikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; dan
 
b.
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk preferensi diatur lebih lanjut oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Keuangan).
 
 
 
 
 
5.
Memperhatikan bunyi pasal 13, maka pemberian tarif prefersensi tidak bersifat mutlak, artinya harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemberian tarif preferensi dimaksud.
 
 
 
 
 
6.
bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian NationAnd The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);
 
 
 
 
 
7.
bahwa perubahan atas persetujuan perdagangan barang dalam kerangka ACFTA telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China;
 
 
 
 
 
8.
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang/rule of origin (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi/Operational Certification Procedures (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5
Rules of Origin
 
The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.
 
 
 
 
 
9.
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Rule 12: Certificate of Origin
 
A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.
 
 
 
 
 
10.
Bahwa ketentuan penyerahan SKA berdasarkan Rule 14, Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area" diatur sebagai berikut:
   
 
PRESENTATION
Rule 14
 
The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party.
 
 
 
 
 
11.
Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Rule of Origin (RoO) maupun Operational Certification Procedures (OCP) merupakan kesepakatan bersama anggota-anggota/party yang terikat dalam perjanjian kerjasama dalam rangka skema ACFTA dan bukan merupakan ketentuan sepihak suatu negara anggota.
 
 
 
 
 
12.
Berdasarkan RoO telah dijelaskan bahwa klaim atas tarif preferensi hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan pada OCP dimana berdasarkan OCP diatur mengenai kewajiban penyampaian SKA pada saat pengajuan impor dan memberikan mandat sepenuhnya kepada negara importir untuk mengatur berdasarkan domestic law-nya terkait tata cara penyampaian SKA tersebut.
 
 
 
 
 
13.
Pemberian mandat oleh semua party kepada negara pengimpor tentunya merupakan suatu hal yang baik dan bentuk sikap saling menghargai dan memahami antar anggota party karena setiap party mempunyai kepentingan dan kondisi yang berbeda-beda di dalam negerinya.
 
 
 
 
 
14.
Indonesia sebagai negara berdaulat telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pemberian tarif preferensi yang di dalamnya juga mengatur ketentuan mengenai tata cara penyerahan SKA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019.
 
 
 
 
 
15.
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional diatur sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 3
 
(1)
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.
 
(2)
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 
 
a.
kriteria asal barang (origin criteria);
 
 
b.
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
 
 
c.
ketentuan prosedural (procedural provisions)
 
 
 
 
 
16.
Berdasarkan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, dijelaskan ketentuan terkait kewajiban menyerahkan lembar asli SKA beserta batas waktu penyerahannya dengan uraian sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 10
 
(1)
Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 
 
a.
menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration;
 
 
b.
mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 
 
c.
mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar.
 
(2)
Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
a.
untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
 
 
b.
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,
 
 
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM)
 
 
 
 
 
 
(3)
Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
a.
untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 
 
b.
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
 
 
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
 
 
 
 
 
17.
Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 beserta penjelasannya dinyatakan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 2
 
(1)
Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk bea masuk.
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pasal 2 ayat (1)
 
Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
 
 
 
 
 
 
Pasal 5
 
(1)
Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
 
(2)
Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Pasal 5 ayat (1)
 
Dilihat dari keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Penegasan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean maksudnya jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai kantor pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
 
Dengan demikian pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat untuk memenuhi kewajiban pabean seperti penyerahan pemberitahuan pabean atau pelunasan bea masuk telah dibatasi dengan penunjukan kantor pabean yang disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan.
 
Dengan demikian maka berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dapat ditarik kesimpulan bahwa saat importasi adalah pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran.
 
 
 
 
 
18.
Memperhatikan ketentuan dalam Rule 14 OCP yang menyatakan bahwa SKA wajib diserahkan pada saat pengajuan impor, dan juga memperhatikan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 dan pengertian saat impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka dapat disampaikan bahwa pengaturan jangka waktu penyerahan SKA pada Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 merupakan relaksasi bagi importir yang diberikan oleh pemerintah (DJBC), yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh importir dengan memberikan timbal balik berupa kepatuhan terhadap ketentuan batas penyerahan SKA sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017.
 
 
 
 
 
19.
Pengaturan suatu kebijakan termasuk pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan SKA pada PMK 229/PMK.04/2017 bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini DJBC karena ketentuan tersebut mempunyai latar belakang dan tujuan tertentu yang disesuaikan dengan tugas fungsi dan tuntutan kepada DJBC dan penyusunan peraturan kepabeanan dijiwai oleh semangat dalam Undang-Undang Kepabeanan yang di dalam penjelasan umumnya diyatakan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
20.
Sebagaimana diketahui bahwa tugas fungsi DJBC yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 
"Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya".
 
 
 
 
 
21.
Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional (industrial asistence) dan kelancaran arus barang DJBC dituntut untuk dapat menciptakan pelayanan agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien. Di sisi lain, DJBC juga mempunyai fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap industry dalam negeri (fungsi proteksi) dengan tujuan agar industry dalam negeri juga tetap terjaga keberlangsungannya dan terhindar dari masuknya barang-barang impor dengan persaingan tidak sehat.
 
 
 
 
 
22.
Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 diterbitkan pada saat itu bersamaan dengan momen perubahan BTKI 2012 menjadi BTKI 2017 beserta tuntutan ekonomi pada masa itu, yaitu tuntutan penurunan dwelling time yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
 
 
 
 
 
23.
Dengan tuntutan tugas dan fungsi tersebut di atas, DJBC tidak mungkin menerapkan ketentuan penyerahan SKA pada saat pengajuan impor (the lodging or the import) sebagaimana diatur dalam OCP karena akan berdampak pada lamanya penyelesaian customs clearance dan dwelling time yang akan mengganggu perekonomian secara umum dan akan merugikan importir khususnya.
 
 
 
 
 
24.
Bahwa pada tahun 2016 (sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017) kondisi dwelling time rata-rata adalah 4 hari dan untuk Customs Release nya rata-rata 0,77 hari sesuai dengan data berikut:
 
 
 
 
 
 
25.
Presiden Jokowi mengharapkan agar dwelling time dapat diturunkan menjadi 2,5 hari.
 
Dalam rangka mencapai target penurunan dwelling time dimana di dalamnya terdapat unsur Customs Clearance, DJBC telah membuat target penyelesaian Customs Clearance menjadi 0,71 hari yang dikukuhkan dalam IKU Direktur Jenderal Bea dan Cukai dimana hal ini merupakan komitmen dari DJBC untuk mendorong percepatan pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen dan barang impor yang diajukan oleh pengguna jasa.
 
 
 
 
 
26.
Berdasarkan analisa penanganan dwelling time, terdapat beberapa kendala dalam menurunkan dwelling time, diantaranya adalah lamanya dokumen yang diserahkan oleh importir pada saat proses Customs clearance.
 
Lamanya penyerahan dokumen akan berdampak pada lamanya proses pemberian persetujuan impor khususnya untuk layanan jalur merah dan kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 UU Kepabeanan sebagai berikut:
 
 
 
Pasal 85
 
(1)
Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.
 
(2)
Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau kspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
 
(3)
Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
 
 
 
 
 
27.
Berdasarkan perhitungan Time Release Study (TSR) serta memperhatikan jumlah importasi melalui KPU BC Tipe A Tg. Priok, guna mencapai target Customs Release 0,71 hari maka diperlukan waktu penyelesaian untuk masing-masing jalur sebagai berikut:
 
a)
Jalur MITA: 0.001 hari
 
b)
Jalur hijau: 0.001 hari
 
c)
Jalur kuning: 1 - 2 hari
 
d)
Jalur merah: 3 - 4 hari
 
 
 
 
 
28.
Berdasarkan perhitungan waktu tersebut dan hasil analisa kendala, diantaranya lamanya dokumen yang diserahkan oleh importir, maka DJBC memutuskan agar penyerahan hard copy PIB dan dokumen pelengkap pabean adalah pada jam 12.00 hari berikutnya untuk jalur merah dan kuning.
 
Walaupun terdapat kantor pelayanan yang melakukan pelayanan 24/7, batas waktu penyerahan SKA tidak dibuka sampai jam 24 hari berikutnya untuk jalur merah dan kuning, dengan pertimbangan akan terjadi delay setidaknya 12 jam bagi DJBC untuk memulai melakukan administrasi dan pemeriksaan pabean. Terlebih lagi jam efektif untuk melakukan pekerjaan adalah sekitar jam 7 pagi, sehingga pergeseran jangka waktu penyerahan SKA akan efektif bisa dikerjakan pengadministrasian dan pemeriksaan pabeannya dua hari sejak tanggal PIB.
 
 
 
 
 
29.
Selain latar belakang penurunan dwelling time tersebut, pengaturan dalam PMK 229/PMK.04/2019 juga disesuaikan dengan pengukuran volume kerja DJBC secara nasional, dimana untuk importasi melalui pelabuhan Tanjung Priok dan penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang ditangani KPU BC Tipe A Tanjung Priok adalah rata-rata 1670 dokumen PIB per hari (dengan asumsi jumlah PIB yang diajukan pada hari Sabtu-Minggu sama dengan hari biasa). Sehingga diperlukan pengaturan yang tepat agar waktu untuk penyelesaian administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai dapat dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 
Periode
Jumlah PIB
Januari 2016
43259
Februari 2016
41498
Maret 2016
46682
April 2016
46861
Mei 2016
49741
Juni 2016
49767
Juli 2016
33592
Agustus 2016
50599
September 2016
46967
Oktober 2016
46567
November 2016
52673
Desember 2016
49476
 
 
 
 
 
30.
SKA diperlukan oleh DJBC dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemeriksaan pabean berupa penelitian tarif sesuai pasal 16 dan pasal 17 UU Kepabeanan.
 
 
 
 
 
31.
Bahwa sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Majelis Yang Mulia dalam pengambilan keputusan, atas penjelasan yang Terbanding uraikan di atas, dapat Terbanding sampaikan kondisi dwelling time dan customs clearance saat ini (setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017) dengan uraian sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa dwelling time yang semula 4 hari pada tahun 2016 menjadi 3,14 hari pada tahun 2019 dan 3,06 hari pada capaian s.d bulan Mei 2020.
 
 
 
 
 
 
 
b)
Bahwa capaian Customs Clearance pada tahun 2019 pada angka 0,34 hari sedangkan capaian s.d Bulan Mei 2020 mencapai angka 0,42 hari.
 
 
 
 
 
 
32.
Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat dampak penurunan dan efisiensi dwelling time dan Customs Clearance dimana salah satu penyumbangnya adalah adanya program penertiban penyerahan SKA yang merupakan satu dokumen yang diperlukan dalam rangka penelitian dokumen melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017;
 
 
 
 
 
33.
Perlu disampaikan juga bahwa bentuk bukti ketidak sewenang-wenangnya DJBC, dan memberikan fairness kepada pengguna jasa, DJBC telah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkait dengan mekanisme penyerahan SKA, dimana saat ini penyerahan SKA telah melalui sistem aplikasi sehingga semuanya sudah sistemasi dan dibuktikan dengan tanda terima yang dilakukan melalui system aplikasi SLIM (Sistem Layanan Informasi Mandiri) dan dapat diakses oleh importir.
 
 
 
 
 
34.
Berikut Terbanding sampaikan penyempurnaan bukti tanda terima penyerahan SKA dengan penjelasan dibawah ini:
 
 
 
 
 
 
35.
Adapun bentuk system Aplikasi SLIM adalah sebagaimana tampilan berikut ini:
 
 
 
 
 
 
36.
Bahwa bila ada pandangan yang berpendapat bahwa SKA dapat diserahkan dalam waktu satu tahun dengan mengacu pada Rule 15 OCP yang berbunyi:
 
 
 
 
 
 
Rule 15
 
The Certificate of Origin (Form E) shall remain valid and must be submitted to Customs Authority of the importing party within one (1) year from the date of its issuance by the Issuing Authority of the exporting Party
 
 
 
 
 
 
disampaikan penjelasan bahwa makna dari 'shall remain valid within one year from the date of its issuance' dalam bunyi Rule 15 OCP adalah bahwa SKA berlaku sampai satu tahun sejak tanggal penerbitan, artinya dapat digunakan untuk mengklaim tarif preferensi atas barang yang tercantum dalam SKA tersebut sampai dengan satu tahun sejak tanggal penerbitan dan makna dari must be submitted adalah bahwa SKA wajib diserahkan ke kantor pabean bukan disimpan oleh pemilik SKA.
 
Rule 15 dalam OCP ini diadopsi dalam pasal 7 ayat 1 huruf dan dan i Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 yang berbunyi sebagai berikut:
 
(1)
Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
 
d.
diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
 
 
i.
SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.
 
 
 
 
 
 
Dengan volume importasi sebagaimana diuraikan pada butir 27 diatas, jika SKA dibuka untuk dapat diserahkan dalam satu tahun dapat dibayangkan kesulitan DJBC dalam pengadministrasiannya dan hal ini juga sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan penelitian tarif dalam kewenangan pasal 16 UU Kepabeanan karena jangka waktu yang diberikan kepada pejabat bea dan cukai adalah 30 hari.
 
Jika SKA dibuka untuk dapat diserahkan dalam satu tahun, sangat tidak dimungkinkan bagi DJBC untuk dapat melaksanakan penelitian tarif dalam kewenangan pasal 16 UU Kepabeanan karena jangka waktu yang diberikan kepada pejabat bea dan cukai adalah 30 hari dan dengan volume importasi sebagaimana diuraikan pada butir 27 diatas, dapat dibayangkan kesulitan DJBC dalam pengadministrasiannya.
 
 
 
 
 
 
Pasal 16
 
(1)
Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
 
 
 
 
 
 
Pengertian SKA berlaku satu tahun dapat dijelaskan, misal importir telah memiliki SKA tetapi barang yang akan diimpor masih disimpan di luar daerah pabean atau masih disimpan di kawasan pabean dan belum diajukan pemberitahuan pabeannya, maka SKA tetap berlaku untuk mengklaim tarif preferensi atas barang impor yang tercantum dalam SKA sepanjang pemberitahuan pabeannya tidak melampaui satu tahun sejak tanggal penerbitannya
 
Sebagai ilustrasi lainnya dapat disampaikan analogi Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai berikut:
 
Surat Izin Mengemudi (SIM) mempunyai masa berlaku 5 tahun, namun setiap kali mengendarai/mengemudi pengemudi wajib membawa SIM tersebut dan jika suatu waktu ada pemeriksaan oleh petugas kepolisian pengemudi wajib menunjukkan SIM dimaksud. Demikian juga SKA, pada saat importasi importir wajib menyerahkan SKA dimaksud sebagai persyaratan untuk mendapatkan tarif preferensi.
 
 
 
 
 
37.
Bahwa pengaturan terkait penyerahan dokumen dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang menyatakan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 4
 
(3)
Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa cetakan (hard copy) atau Data Elektronik dari hasil pemindaian;
 
(6)
Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hard copy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
 
 
 
 
 
Pasal 5
 
Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan paling lambat pukul 12.00 pada;
 
a.
hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 
b.
hari kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,
 
terhitung sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.
 
 
 
 
 
 
disampaikan penjelasan bahwa suatu peraturan bersifat dinamis disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan yang ada. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 diterbitkan pada tahun 2015 dimana pada saat itu belum ada tuntutan yang sangat keras terhadap penurunan dwelling time. Dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 walaupun sudah diatur sanksi atas tidak diserahkannya dokumen pelengkap pabean sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan berupa pemblokiran terhadap importasi berikutnya, namun hal tersebut tidak membuat importir patuh terhadap ketentuan penyerahan dokumen pelengkap pabean. Karena sanksi berupa pemblokiran (tidak dilayaninya importasi berikutnya) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 dirasa belum efektif untuk percepatan customs clearance dan dwelling time, maka DJBC menyusun pengaturan jangka waktu penyerahan SKA yang merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pabean (penelitian dokumen) oleh pejabat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 yang pengaruhnya terhadap customs clearance dan dwelling time telah digambarkan sesuai butir 29 diatas.
 
Dengan berpedoman pada asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan jangka waktu penyerahan SKA dan sanksi atas tidak dipatuhinya waktu penyerahan SKA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017.
 
 
 
 
 
38.
Bahwa atas sengketa PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR dengan PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 
Bahwa atas importasi barang PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR mendapat jalur Kuning, dimana respon Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) pada tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 sehingga batas waktu penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tg. Priok dimana yang memberikan pelayanan 24 jam dalam 7 hari adalah paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya namun SKA diterima pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43, sebagaimana waktu status yang terdapat dalam aplikasi CEISA impor dan aplikasi SIAP berikut ini:
 
 
 
 
 
 
39.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi barang tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.0412017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 sehingga atas importasi tidak berhak mendapatkan tarif preferensi dengan skema ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA).
 
 
40.
Bahwa dalam pemungutan pajak dikenal adanya asas keadilan yang menganut paham bahwa subjek pajak yang tidak patuh tidak dapat diperlakukan sama dengan subjek pajak yang patuh.
 
 
41.
Sebagai pelaku usaha dan menguasai penuh barang yang diimpornya, seyogyanya Pemohon sudah mengetahui schedule yang terkait dengan transaksi impor yang dilakukannya, sehingga seharusnya mengetahui langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dalam pengurusan barang impornya.
 
 
 
 
 
42.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas,
 
a.
demi rasa keadilan dan untuk mendukung upaya penertiban pelaku usaha, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang hanya ingin menuntut hak mendapatkan fasilitas tarif preferensi tanpa memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 
b.
demi rasa keadilan, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang tidak menunjukkan sikap timbal balik atas kelonggaran waktu yang diberikan untuk penyerahan SKA sebagaimana Terbanding uraikan di atas dan hanya memanfaatkan celah hukum ataupun hal lainnya untuk mengalihkan kelalaianya dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.
 
c.
demi kepentingan nasional yaitu dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan penelitian dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memberikan proteksi kepada industri dalam negeri serta pengamanan keuangan negara, terlebih lagi kondisi saat ini dimana Negara membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan penanganan pandemi Covid-19, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengedepankan asas materi yaitu latar belakang, maksud dan tujuan pengaturan jangka waktu penyerahan SKA sebagaimana diuraikan di atas dan mengesampingkan ketentuan lain yang mengandung interpretasi berbeda dan kurang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017, dengan memanfaatkan asas-asas hukum yang ada.
 
 
 
 
 
42.
Tidak berlebihan Terbanding sampaikan juga putusan Pengadilan Pajak nomor 005466.45/2018/PP/M/XIXA Tahun 2019 yang diucapkan pada 17 Mei 2019 atas permasalahan yang sama untuk importasi lainnya untuk dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat permasalahan ini
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbanding berkeyakinan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dengan horrnat diusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan seadil-adilnya;
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;
 
 
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
 
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;
 
Ketentuan Pengajuan Banding
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan pengajuan banding;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 15 November 2019, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM//2020 tanggal 06 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 memuat alasan-alasan banding yang jelas, Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sebesar Rp49.386.000,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah sebesar Rp24.693.000,00 dan sudah dibayar oleh Pemohon Banding Sesuai Billing DJBC tanggal 03 Desember 2019 sebesar Rp49.386.000,00, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, ditandatangani oleh Theodorus Tiara, Jabatan: Direktur berdasarkan Akta Notaris nomor 58 tanggal 26 April 2020 berhak untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, sehingga Surat Banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
 
 
 
 
 
1.
Tentang Pengajuan Keberatan
 
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019, diterima oleh Terbanding dengan lengkap dan benar tanggal 17 September 2019, sedangkan SPTNP Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
2.
Tentang Penerbitan Keputusan Keberatan
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 001/GPS/EXIM/IX/19 tanggal 12 September 2019;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 15 November 2019, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding secara lengkap dan benar tanggal 17 September 2019, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019;
 
 
3.
Tentang Penerbitan SPTNP
 
 
 
bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, merupakan penetapan atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)/(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Penetapan;
 
 
4.
Tentang Pemeriksaan Materi Sengketa
 
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan tarif dan klasifikasi atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan tarif dan klasifikasi dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap perbedaan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengketa sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, Terbanding menetapkan ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula sesuai SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB bahwa ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA);
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menetapkan atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa barang impor yaitu ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA)
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan klasifikasi atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), Terbanding menetapkan ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menetapkan atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit/implisit bahwa barang impor yaitu Pos 1-3 & 6 PIB diklasifikasikan kedalam pos tarif 8523.51.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 0%, PPN 10%, PPh 2,5%;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), Terbanding menjelaskan dalam Surat Uraian Banding ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN);
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif atas barang PET RESIN TLE-105, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019 bahwa klasifikasi pos tarif untuk ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding ke dalam klasifikasi pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp49.386.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
 
 
 
 
1.
Bahwa atas sengketa PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR dengan PIB nomor 458707 tanggal 10 September 2019 disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 
Bahwa atas importasi barang PT GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR mendapat jalur Kuning, dimana respon Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) pada tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 sehingga batas waktu penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tg. Priok dimana yang memberikan pelayanan 24 jam dalam 7 hari adalah paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya namun SKA diterima pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43, sebagaimana waktu status yang terdapat dalam aplikasi CEISA impor dan aplikasi SIAP berikut ini
 
 
 
 
 
 
2.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi barang tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 sehingga atas importasi tidak berhak mendapatkan tarif preferensi dengan skema ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA).
 
 
 
 
 
3.
Bahwa dalam pemungutan pajak dikenal adanya asas keadilan yang menganut paham bahwa subjek pajak yang tidak patuh tidak dapat diperlakukan sama dengan subjek pajak yang patuh.
 
 
 
 
 
4.
Sebagai pelaku usaha dan menguasai penuh barang yang diimpornya, seyogyanya Pemohon sudah mengetahui schedule yang terkait dengan transaksi impor yang dilakukannya, sehingga seharusnya mengetahui langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dalam pengurusan barang impornya.
 
 
 
 
 
5.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas,
 
a.
demi rasa keadilan dan untuk mendukung upaya penertiban pelaku usaha, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang hanya ingin menuntut hak mendapatkan fasilitas tarif preferensi tanpa memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 
b.
demi rasa keadilan, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang tidak menunjukkan sikap timbal balik atas kelonggaran waktu yang diberikan untuk penyerahan SKA sebagaimana Terbanding uraikan di atas dan hanya memanfaatkan celah hukum ataupun hal lainnya untuk mengalihkan kelalaiannya dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.
 
c.
demi kepentingan nasional yaitu dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan penelitian dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memberikan proteksi kepada industri dalam negeri serta pengamanan keuangan negara, terlebih lagi kondisi saat ini dimana Negara membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan penanganan pandemi Covid-19, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengedepankan asas materi yaitu latar belakang, maksud dan tujuan pengaturan jangka waktu penyerahan SKA sebagaimana diuraikan di atas dan mengesampingkan ketentuan lain yang mengandung interpretasi berbeda dan kurang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017, dengan memanfaatkan asas-asas hukum yang ada.
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
 
 
1.
bahwa dalam peraturan undan-undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan pasal 16 (1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;
 
 
 
 
 
2.
bahwa Keterlambatan tersebut seharusnya pihak terbanding me-reject (membatalkan PIB) bukan membatalkan Form E;
 
 
 
 
 
3.
bahwa pemohon telah mengisi nomor Form E E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 tersebut pada PIB nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, seharusnya pihak Terbanding membatalkan terhadap penerbitan SPTNP nomor 015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 12 September 2019;
 
 
 
 
 
4.
bahwa form E yang kami lampirkan pada PIB nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, telah sesuai dengan ketentuan ASEAN-China Free Trade Area, Country of Origin dan Operational Certification Procedures;
 
 
 
 
 
5.
bahwa dalam hal pihak Terbanding meragukan keabsahan/membatalkan Form E E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019, dengan alasan apapun seharusnya pihak Terbanding melakukan konfirmasi kepada Pihak Penerbit Form E/Pihak yang berwenang di China untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan Form E dimaksud;
 
 
 
 
 
6.
bahwa surat Keterangan Asal (Form E) E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima Pemohon adalah sah karena dokumen tersebut diterima Pemohon dari Eksportir di Luar Negeri dan tentunya Pemohon meyakini bahwa seluruh prosedur penerbitan Form E di China telah sesuai ketentuan, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di China;
 
 
 
 
 
Pendapat Majelis
 
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, jenis barang PET RESIN TLE-105, Negara asal China (CN), dan menggunakan skema tarif preferensial ACFTA dengan SKA Form E Nomor E1939835D3250190 tanggal 28 Agustus 2019, sehingga pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%;
 
bahwa Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang yang diimpor dengan PIB a quo, menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN), yaitu pembebanan sebesar 5%, dengan alasan barang impor tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA karena bahwa Pemohon Banding terlambat menyerahkan SKA Form E dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan International
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 atas barang impor PET RESIN TLE-105 dengan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum 5% (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dengan alasan Pemohon Banding terlambat menyampaikan Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 sesuai ketentuan PMK 229, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp49.386.000,00;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap penjelasan tertulis Terbanding dan Pemohon Banding, bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 
bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut UU Kepabeanan), menyatakan:
 
 
1.
Pasal 3
ayat (1)
:
Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
ayat (2)
:
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
ayat (3)
:
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1): Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang;
 
 
 
 
 
2.
Pasal 12
ayat (1)
:
Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk;
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasaan Pasal 12 ayat (1) menyatakan:
 
Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum dalam ayat ini ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya Undang-Undang ini masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum di bidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan:
a.
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
b.
melindungi konsumen dalam negeri;
c.
mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas;
 
 
 
 
 
3.
Pasal 13
ayat (1)
:
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
 
b.
barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman;
 
 
c.
melalul pas atau jasa titipan;
ayat (2)
:
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;
 
 
 
 
 
4.
Pasal 16
ayat (1)
:
Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 16 ayat (1):
 
Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga:
a.
bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi;
b.
bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah;
 
 
 
 
 
Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean. Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan;
 
 
 
 
 
5.
Pasal 85
ayat (1)
:
Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean;
ayat (2)
:
Pejabat Bea dan Cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan;
ayat (3)
:
Pejabat Bea dan Cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini;
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 85 ayat (3): Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam hal orang yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya, pejabat bea dan cukai segera memberikan pelayanan kepabeanan;
 
bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People 's Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area, menyatakan:
 
 
 
 
 
1.
Rule 14
The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party;
 
 
 
 
 
2.
Rule 15
The Certificate of Origin (Form E) shall remain valid and must be submitted to the Customs Authority of the importing Party within one (1) year from the date of its issuance by the Issuing Authority of the exporting Party;
 
 
 
 
 
3.
Rule 18
(a)
The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts there of;
 
 
 
 
 
bahwa sengketa yang diperiksa adalah sengketa dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional antara Pemohon Banding dengan Terbanding akibat penetapan Terbanding atas barang impor yang telah dilindungi dengan SKA Form E yang sah yang diberitahukan pada PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019 tetapi oleh Terbanding dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan tarif umum (MFN) dengan alasan SKA Form E asli disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melampaui jangka waktu paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM);
 
bahwa maksud dari Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan adalah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan, dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengenaan terhadap barang-barang yang ditetapkan (disepakati) dalam rangka perjanjian internasional dan pengenaan besarnya tarif untuk menghitung bea masuk sebagaimana yang ditetapkan (disepakati) dalam rangka perjanjian internasional (berbeda dengan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen), tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China;
 
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepabeanan: "Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean" artinya pada dasarnya semua barang impor sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean tujuan ke peredaran bebas terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Aturan 14 Operational Certification Procedures (OCP) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 yang menyatakan "Salinan SKA Form E asli wajib disampaikan kepada otoritas kepabeanan pada saat peletakan di pintu impor untuk produk-produk terkait" artinya barang impor yang telah diperiksa fisik dan dokumen pada saat akan dikeluarkan dari kawasan pabean tujuan ke peredaran bebas wajib menyerahkan SKA Form E kepada Pejabat Bea dan Cukai di pintu keluar (gate), apabila SKA Form E tidak diserahkan dikenakan sanksi barang impor tidak dapat dikeluarkan;
 
bahwa Kebijakan Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019 yang menggunakan fasilitas SKA Form E (pada kolom 19 diisi nomor referensi dan tanggal SKA Form E) ditetapkan jalur kuning, yang berarti barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Pada tahap ini belum dilakukan penelitian tarif sesuai dengan ketentuan karena penggunaan SKA Form E pada Jalur Hijau ini kewajiban penyerahan SKA dilakukan setelah barang dikeluarkan dari kawasan Pabean (setelah Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB)). Sesuai Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan: "Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif terhadap importasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean", maka dalam jangka waktu 30 hari semua dokumen pelengkap atas PIB sudah dilampirkan oleh importir;
 
bahwa jangka waktu penyerahan SKA seharusnya lebih memperhatikan peraturan perundangan yang ada, yaitu Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). (2) dan (3) UU Kepabeanan dan Rule 15 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yang harus dipahami dalam satu kesatuan yang utuh sebagai tata cara dalam pemberian persetujuan impor, baik pemenuhan kelengkapan PIB dan pemberian persetujuan impor, yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean (PIB) harus menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kelengkapan dokumen impor dan penelitian dokumen dalam rangka pemberian persetujuan impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang mensyaratkan jangka waktu penyampaian SKA Form E sejak PIB mendapatkan SPPB, tidak sesuai dengan semangat Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (3) UU Kepabeanan, tidak dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan penggunaan SKA Form E;
 
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (3) UU Kepabeanan tersebut maka penyerahan SKA Form E yang menurut Terbanding melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, harus tetap diterima sebagai dokumen pelengkap PIB sepanjang masih dalam batas waktu penyampaian dokumen asli SKA Form E untuk dapat diterima dan ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIB;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011, fasilitas preferensial tarif skema ACFTA merupakan fasilitas yang diberikan terhadap barang atau produk-produk dengan kriteria kandungan lokal (local content), sehingga jika terhadap barang (produk-produk) telah didukung dengan SKA Form E yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang China dan telah diserahkan kepada Terbanding, maka SKA Form E adalah sah dan mendapat preferensi tarif skema ACFTA;
 
bahwa dalam asas hukum perjanjian, tidak ada suatu perjanjian dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh pihak lain atau salah satu pihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukannya, demikian halnya dengan sengketa ini, SKA Form E berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sesuai Rule 15 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
 
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan bukti penerimaan berkas PIB dan lampiran berupa screenshot CEISA dan menyatakan bahwa SKA Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 diserahkan sebagai lampiran PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa SKA Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 diserahkan oleh Pemohon Banding bersama-sama dengan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019;
 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, SKA Form E telah diterbitkan oleh Pejabat berwenang China dan telah diserahkan kepada Terbanding, sehingga SKA Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor PET RESIN TLE-105), negara asal barang China (CN), PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, pos tarif 3907.69.10 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA);
 
Menimbang, bahwa Hakim Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) untuk sengketa terlambat menyerahkan Form E dengan pendapat sebagai berikut:
 
bahwa Terbanding dalam keputusan keberatan menyatakan, Pemohon Banding telah mengajukan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019 dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (Form E) Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting atas PIB Nomor 458707 tanggal 10 September tercantum Invoice Nomor GBIDN19030KGD-2C tanggal 26 Maret 2019 dan Bill of Lading nomor YMLUl236068142 tanggal 10 April 2019, dan pada kolom 19 tercantum kode Preferensi Tarif Importasi Asean-China: 54 dan Certificate of Origin (CO) Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding selaku importir telah mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem PDE Kepabeanan dalam bentuk Data Elektronik dan telah mendapat nomor dan tanggal dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yakni PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019 dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:
 
Pasal 2
(1)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
 
b.
importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
 
c.
lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 
 
i.
importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting atas Rule 14 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area, menyatakan bahwa lembar asli Certificate of Origin (Form E) wajib diserahkan di kantor pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor;
 
bahwa berdasarkan Rule 14 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf c. i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), Majelis berpendapat bahwa lembar asli Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) (Form E) wajib diserahkan di kantor pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 
bahwa Terbanding menyatakan pada saat pengajuan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, Pemohon Banding tidak melampirkan lembar asli (original) Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 guna mendapatkan tarif preferensi ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting atas bukti penerimaan berkas PIB yang diserahkan oleh Terbanding dalam persidangan, tercantum lembar asli (original) Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 diserahkan pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43 (melewati pukul 12.00 pada hari berikutnya), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan lembar asli (original) Form E Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 pada saat pengajuan PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 14 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area jo. Pasal 2 ayat (1) Huruf c. i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
 
Pasal 10B
(1)
Impor untuk dipakai adalah:
 
a.
memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
 
b.
memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
(2)
Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:
 
a.
diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
 
b.
diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
 
c.
diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 10B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah memberikan wewenang atributif kepada Menteri untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, merupakan pelaksanaan Pasal 10B ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, antara lain disebutkan:
 
Pasal 3
(1)
PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disampaikan oleh importir ke Kantor Pabean.
(4)
PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk Data Elektronik atau tulisan di atas formulir.
(5)
PIB dalam bentuk Data Elektronik disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan atau menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik.
(6)
Penyampaian PIB dalam bentuk Data Elektronik melalui sistem PDE kepabeanan dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.
(7)
Dalam hal Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (JNSW), PIB disampaikan melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW).
 
 
 
 
 
Pasal 4
(1)
Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
 
a.
diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau
 
b.
PIB disampaikan dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.
(6)
Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hard copy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional.
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding yang tidak menyerahkan lembar asli (original) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) pada saat pengajuan PIB sebagaimana dimaksud dalam Rule 14 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area jo. Pasal 2 ayat (1) Huruf c. i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), penyampaian bentuk cetakan (hard copy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2) mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, antara lain disebutkan:
 
Pasal 10
(1)
Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 
a.
menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration;
 
b.
mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 
c.
mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan Impor Barang (P/8) dengan benar.
(2)
Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12. 00 pada hari berikutnya; atau
 
b.
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,
 
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (P/8) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3)
Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 
b.
untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019, terdapat diktum sebagai berikut:
 
Menimbang
:
8.
bahwa berdasarkan penelitian diketahui importir mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) pada tanggal 10 September 2019 pukul 13.50, sedangkan SKA diserahkan pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43 (melewati pukul 12.00 pada hari berikutnya), sehingga tidak sesuai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019 dan atas importasi tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;
 
 
 
 
 
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan bukti penerimaan berkas PIB dan Lampiran berupa screen shot aplikasi SIAP, dan menyatakan bahwa Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 diserahkan pada tanggal 11 September 2019 pukul 13.43 dan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) diterbitkan tanggal 10 September 2019 pukul 13.50, dengan demikian Hakim Dissenting berpendapat bahwa penyerahan Certificate of Origin (Form E) Nomor E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Dissenting berpendapat bahwa Pemohon Banding telah mengajukan PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, namun tidak melampirkan lembar asli (original) Form E Nomor: E1939B35D3250190 tanggal 28 Agustus 2019, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 14 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c. i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) jis. Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;
 
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 3907.69.10 dikenakan tarif bea masuk 5%;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak adalah berkesimpulan bahwa barang impor PET RESIN TLE-105, negara asal barang China (CN), PIB Nomor 458707 tanggal 10 September 2019, pos tarif 3907.69.10 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FT A);
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 
 
 
 
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5878/KPU.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015875/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2019 tanggal 12 September 2019, atas nama: PT Gosyen Pacific Sukses Makmur, NPWP 02.230.921.5-415.000, yang beralamat sesuai NPWP di Jalan Kasabi no.7 Rt.002/Rw.012, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kata Tangerang, Banten, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor PET RESIN TLE-105, negara asal barang China (CN), pos tarif 3907.69.10 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) sesuai PIB Nomor: 458707 tanggal 10 September 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu
Wawan Haryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
ttd.
Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum
 
HAKIM KETUA
ttd.
Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Wawan Haryanto, S.H., M.H.
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File