Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
4 Agustus 2021 | View: 60
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000168.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea & Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
September 2019
 
POKOK SENGKETA
Penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding atas barang impor Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA.
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000168.45/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Sarana Jambi Utama, NPWP: 02.236.363.4-334.000, beralamat di Komplek Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Desa Kampung Singkep, Tanjung Jabung Timur, Jambi, dalam hal ini Agus Setiadi Lukita, Jabatan: Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
Nama : Sujanto,
Jabatan : Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum : KEP-446/PP/IKH/2020 tanggal 06 Agustus 2020,
Surat Kuasa : 188/SJU/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020,
 
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 11 November 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-0465/PAN.171/2020 tanggal 22 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
   
MELAWAN
   
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di JI. Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Nurrafika Darmaningtyas/199108142015022008
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama
2.
Nama/NIP
:
Fernando Hasibuan/198807052010121002
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama
3.
Nama/NIP
:
Rosa Sarwinda/199503072018012003
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa
 
 
 
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini, terakhir pada persidangan tanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-630/BC.06/2020 tanggal 10 November 2020 memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-0461/PAN.171/2020 tanggal 22 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-442/PP/BR/2020 tanggal 09 Juli 2020;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor: SR-240/BC.06/2020 tanggal 30 Maret 2020; 
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
   
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
Bea Masuk 0 437.631.000 437.631.000 0
BMAD/BMI/BMTP*) 0 0 0 0
BMAD/BMI/BMTPs*) 0 0 0 0
Cukai 0 0 0 0
PPN 875.261.000 919.024.000 43.763.000 0
PPnBM 0 0 0 0
PPh Ps. 22 218.816.000 229.756.000 10.940.000 0
Denda Administrasi 0 0 0 0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran 492.334.000 0
 
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat nomor 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 Pemohon Banding mengajukan banding;
   
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Terbanding No. KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 (Lampiran-1) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP-000016/NTL/WBC.05/KPPMP.02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 (Lampiran-2) oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi, maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut.
   
A. Latar Belakang Penerbitan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai (dalam Surat Banding)
   
  bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengajuan banding yang diajukan Pemohon Banding adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang dimpor dengan PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 (Lampiran-3) berupa Asphalt Penetration Grade 60170 In Bulk yang diklasifikasikan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Pos Tarif 2713.20.00 dengan Bea Masuk (BM) sebesar 5% karena adanya keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal. Sehingga menyebabkan keterlambatan pemohon dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi.
         
B. Penjelasan Permohonan Banding Keputusan Dirjen Bea dan Cukai (dalam Surat Banding)
   
  Pemohon Banding tidak setuju dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Pos Tarif BM sebesar 5%, dan berikut penjelasan pengajuan surat banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:
         
  1. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk dari Singapore Petroleum Company Ltd Singapore yang diberitahukan dalam PIB nomor 000402 tanggal 23 September 2019 sesuai dengan B/L Nomor 19-16546 tanggal 18 September 2019 dengan jumlah barang sebesar 1.435.056 Mt dengan total CIF senilai USD 624.249.36
  2. bahwa impor yang dilakukan Pemohon Banding tersebut menggunakan fasilitas Preferensi Tarif dalam skema ATIGA (Asean Trade In Goods Agreement) dengan melampirkan bukti Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019.
  3. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000016/NTL/WBC.05/KPPMP02/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang mengklasifikasi barang impor tersebut ke dalam pos tarif 2713.20.00 dengan Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% sehingga dikenakan Kurang Bayar sebesar Rp492.334.000,-
  4. bahwa alasan pengajuan sengketa permohonan banding diajukan karena menurut Peneliti Keberatan ada keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal sehingga menyebabkan keterlambatan pemohon dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi.
  5. bahwa dokumen SKA tersebut dikirim dengan melalui ekspedisi TNT dari Malaysia tanggal 20 September 2019 dan tiba di Jakarta pada tanggal 23 September 2019 yang selanjutnya dokumen tersebut dikirim melalui Pos Indonesia dari Jakarta ke Pemohon Banding di Jambi dan tiba pada tanggal 26 September 2019 sore, sehingga Pemohon Banding baru dapat menyerahkan dokumen tersebut ke Bea dan Cukai pada tanggal 27 September 2016 dan Terlampir Pemohon Banding sampaikan juga bukti resi pengiriman dokumen SKA atas impor aspal dari Blackhem (M) SDN BHD tersebut.
  6. bahwa sebagai kelengkapan dalam proses Keberatan atas penetapan tarif yang diajukan Pemohon juga telah menyampaikan dokumen dan data pendukung berupa fotokopi Dokumen PIB, SPTNP, Bukti Penerimaan Negara (BPN), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen SKA, dan Akta Pendirian Pemohon Banding.
  7. bahwa menurut Pejabat Bea dan Cukai atas importisasi barang berupa Asphalt Penetration Grade 60170 In Bulk yang diberitahukan dalam PIB nomor 000402 tanggal 23 September 2019 yang menjadi sengketa adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) karena pemohon terlambat menyerahkan dokumen SKA.
  8. bahwa Importasi Pemohon pada PIB nomor 000402 tanggal 23 September 2019 mendapat penjaluran jalur hijau dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 000400/WBC.05/KPP.MP.02/2019 tanggal 23 September 2019.
     
C. Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon Banding (dalam Surat Banding)
   
 
bahwa berdasarkan penjelasan permohonan banding Pemohon Banding di atas, perhitungan bea masuk dan pajak-pajak atas impor pada PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 yang seharusnya adalah sebagai berikut:
 
 
Menurut Ketetapan Dirjen Bea dan Cukai
Menurut Pemohon Banding dan PIB 
Selisih Yang Diajukan Banding
Bea Masuk 437.631.000 0 437.631.000
PPN Import 919.024.000 875.261.000 43.763.000
PPh 22 Import 229.756.000 218.818.000 10.940.000
Total 492.334.000
   
  bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon Banding lampirkan:
  1. Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019;
  2. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 beserta Tanda Terima KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi;
  3. Fotokopi SPTNP-000016/NTL/WBC.05/KPP.MP.02/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
  4. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 atas Asphalt Penetration Grade 60/70 in Bulk;
  5. Fotokopi Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019;
  6. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) senilai Rp1.094.079.000,00 atas SPTNP sesuai PIB dengan NTPN: D6A424VNH2102PQ734;
  7. Fotokopi bukti kode Billing DJBC Nomor: 620190900185334 tanggal 23 September 2019;
  8. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) senilai Rp492.334.000,00 atas selisih SPTNP yang diajukan banding dengan NTPN: DD28B36SHDJ991E;
  9. Fotokopi bukti kode Billing DJBC Nomor: 620191000102478 tanggal 11 Oktober 2019;
  10. Fotokopi Commercial Invoice Nomor: 03322 tanggal 08 September 2019 dari Bleckhem (M) Sdn. Bhd - Malaysia;
  11. Fotokopi Packing List tanggal 18 September 2019 dari Bleckhem (M) Sdn. Bhd - Malaysia;
  12. Fotokopi TNT Service Express Nomor: 143310135 tanggal 20 September 2019 dari Bleckhem (M) Sdn. Bhd - Malaysia ke PT Sarana Jambi Utama - Indonesia;
  13. Fotokopi Ekspedisi PPOS Indonesia dengan No. Resi 16865784285;
         
bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan harapan agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon Banding sesuai penjelasan tersebut di atas.
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: SR-240/BC.06/2020 tanggal 30 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
             
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding melalui Surat Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 dengan alasan banding yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi;
             
B.
Kronologis, Fakta Dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
bahwa Pemohon Banding menyampaikan PIB dengan nomor pendaftaran 000402 tanggal 23 September 2019 dengan data sebagai berikut:
Jenis barang : Asphalt Penetration Grade 60170 In Bulk
Jumlah barang : 1.435,056 MT
Nomor/tanggal PIB : 000402/23-09-2019
Invoice : 03322 tanggal 18-09-2019
Total CIF : USD624.249,36
Negara Pemasok : Singapore
Pemasok : Singapore Petroleum Company LiM/Ted
Pos Tarif : 2713.20.00
Pembebanan : BM 0%, PPN 10%, PPh 2,5%
Fasilitas : ATIGA Form D
B/L : 19-16546 tanggal 18-09-2019
Form D : Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019
PPN : Rp875.261.000,00
PPh Pasal 22
:
Rp218.816.000,00
 
 
 
 
 
 
 
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding terlambat atau melebihi batas waktu dalam menyerahkan asli dokumen Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sehingga ditetapkan pembebanan bea masuk berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN).
             
  3.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas kekurangan pembayaran yang seharusnya diliikukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana tercantum dalam SPTNP nomor 000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 ditetapkan sebagai berikut:
 
Bea Masuk
: Rp
437.631.000,00
PPN 
: Rp
43.763.000,00
PPh pasal 22
: Rp
10.940.000,00
Total Tagihan : Rp 492.334.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
bahwa terhadap penerbitan SPTNP dimaksud, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat nomor 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019,
             
  5. Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan memperhatikan dan melakukan penelitian atas fakta-fakta dan alat bukti yang ada, maka Terbanding memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019.
             
  6. Atas penerbitan KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak
             
C. Dasar Hukum (dalam Surat Uraian Banding)
             
  1. Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), menyatakan:
             
    Pasal 2 ayat (1):
      Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
             
    Penjelasan Pasal 2 ayat (1):
      Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan seat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
             
    Pasal 6 ayat (1)
      Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
             
    Penjelasan Pasal 6 ayat (1):
      Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
             
   
Pasal 12 ayat (1):
Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
             
   
Pasal 13 ayat (1) huruf a:
Ayat ini mengandung arti bahwa Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
             
   
Pasal 16 Ayat (1):
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
             
   
Pasal 93 ayat (1):
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
             
   
Pasal 93 ayat (2):
Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
             
   
Pasal 95
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.
             
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
             
   
Pasal 1 angka 8:
Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
             
   
Pasal 69 ayat (1):
Alat bukti dapat berupa:
      a. Surat atau tulisan;
      b. Keterangan ahli;
      c. Keterangan para saksi;
      d. Pengetahuan para pihak; dan/atau
      e. Pengetahuan hakim.
             
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai:
             
    Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan PIB".
       
    Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa "PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar".
       
    Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
      a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen fisik; atau
      b. PIB Elektronik dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir."
       
    Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa "Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hardcopy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional".
             
  4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor '229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional:
             
    Pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa "Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi".
       
    Pasal 3 menyebutkan bahwa:
      (1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang;
      (2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
        a. Kriteria asal barang (origin criteria);
        b. Kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
        c. Ketentuan procedural (procedural provisions).
       
    Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "Importir wajib menyerahkan lembar asli SKA/Invoice Declaration".
             
    Pasal 10 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa "Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan (tujuh) hari seminggu dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PIB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)".
             
    Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Invoice Declaration, atau e-Form dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
             
    Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN)",
             
  5. Agreement Establishing The ASEAN-Trade In Goods Agreement (ATIGA) Chapter 3 Rules of Origin: Annex on Operational Certification Procedures:
             
    Issuance of Certificate of Origin Rules 10 states that:
      a. The Certificate of Origin (Form D) shall be issued by the issuing authorities Of the exporting Member State at the time of exportation or soon thereafter whenever the products to be exported Can be considered originating in that Member State within the meaning of Chapter3 of this Agreement,
             
    Presentation Rules 12 states that:
      b. For the purpose of claiming preferential tariff treatment, the importer shall subMIT to the Customs Authority of the importing Member State at the 'time of import, a declaration, a Certificate of origin (Form D) including supporting documents (i. e invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member Stale} and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.
             
D. Analisa (dalam Surat Uraian Banding)
             
  1. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan tarif bea masuk atas barang impor, di mana Pemohon Banding memberitahukan PIB dengan tarif preferensial skema ATIGA dan ditetapkan oleh Terbanding dengan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen Pemohon Banding terlambat atau melebihi batas waktu dalam menyerahkan asli dokumen Form D nomor 20196062389 tanggal 19 September 2019,
             
  2. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (PMK 228/2015):
             
    Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan PIB".
             
    Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa "PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar"
             
    Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
      a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen fisik; atau
      b. PIB Elektronik dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir."
             
    Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa "Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hardcopy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional".
             
  3. Penyampaian Dokumen Pelengkap Berupa SKA dan Akibat Hukumnya
             
    a. bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PMR 228/2015, dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hardcopy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional.
    b. Dengan demikian tata cara penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) beserta akibat hukumnya tidak tunduk pada PMK 228/2015, tetapi peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional yaitu PMK 229/2017.
    c. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PMK 229/2017, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, Importir wajib menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration, mencantumkan kode fasilitas secara sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan, dan mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan impor Barang (PIB) dengan benar,
    d. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PMK 229/2017, untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) Jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
    e. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PMK 229/2017, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Forrn D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor.
    f. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PMK 229/2017, penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi dimaksud meliputi pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria), pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria) pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions).
    g. Perlu dilihat kembali ketentuan dalam Rule 13 OCP ATIGA terutama sepanjang frasa For the purpose Of claiming preferential tarif treatment; bahwa ketentuan dari keharusan penyerahan SKA ini bukan merupakan, kewajiban dalam rangka impor, melainkan norma imperatif dalam rangka klaim atas tarif preferensi,
    h. Dengan demikian, logika hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan penyerahan lembar asli SKA adalah tidak diklaimnya tarif preferensi skema ATIGA
    i. Selanjutnya, jika tarif preferensi tidak diklaim, maka impor tetap dilayani dengan menggunakan tarif MFN.
    j. Sesuai dasar-dasar di atas, maka konsekuensi logis tidak terpenuhinya ketentuan penyampaian lembar asli SKA adalah tidak digunakannya tarif preferensi dalam importasi in casu,
             
  4. Ketentuan Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Internasional:
             
    a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017, Ketentuan Asal Barang terdiri dari kriteria yang bersifat kumulatif, yaitu kriteria asal barang, kriteria dan pemenuhan ketentuan prosedural,
    b. Salah satu ketentuan prosedural yaitu menyangkut tata Cara penyerahan lembar asli SKA, yang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (3) PMK 229/2017, importir in casu wajib menyerahkan lembar asli SKA paling lambat 3 hari terhitung Sejak PIB mendapatkan SPPB;
    c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017, dalam hal hasil penelitian pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria), pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria), pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions), menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 229/2017, SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum Favoured Nation/MFN);
             
  5. Pemohon Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengajuan banding adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 perupa Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk yang diklasifikasikan oleh Pejabat bea dan Cukai pada pos tarif 2713.2000 dengan Bea Masuk sebesar 5% karena adanya keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal, sehingga menyebabkan keterlambatan Pemohon dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi.
             
  6. bahwa Pemohon melakukan importasi melalui KPPBC TMP B Jambi dengan PIB nomor 0004029 tanggal 23 September 2019 menggunakan fasilitas skema preferensi tarif ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dengan Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019,
             
  7. bahwa importasi pemohon pada PIB 000402 tanggal 23 September 2019 mendapat penjaluran jalur hijau dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0004001WBC.05/KPP.MP.02/2019 tanggal 23 September 2019;
             
  8. bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen pelengkap pabean lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai KPPBC TMP B Jambi pada tanggal 30 September 2019 sesuai Bukti Penerimaan Berkas PIB.
             
  9.
Berdasarkan hal di atas diketahui jangka waktu penyerahan SKA oleh Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Tanggal SPPB Tanggal Penyerahan SKA Keterangan
23 September 2019 30 September 2019 6 hari kerja sejak tanggal SPPB
             
  10. Berdasarkan hal diatas Pemohon Banding secara jelas dan terbukti tidak menyerahkan dokumen SKA yang asli tersebut hingga melewati batas Waktu Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Pasal 10 huruf b yaitu menyerahkan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PIB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)".
             
  11. Di dalam hukum Terbanding meyakini azas lex dura sed tamen scripta yang pada intinya bahwa suatu norma hukum yang telah tertulis memang demikian adanya sehingga tidak boleh lagi ada upaya kompromi yang dapat membuat hukum menjadi tidak berwibawa,
             
E. Kesimpulan (dalam Surat Uraian Banding)
             
  1. Pemohon Banding telah terbukti tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif Preferensi Bea Masuk Barang Impor dalam rangka skema ASEAN-Trade In Goods Agreement dan tidak menyerahkan dokumen SKA yang asli hingga melewati jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) hari kerja Sejak PIB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sehingga atas PIB tersebut lebih tepat dikenakan tarif yang berlaku umum/Most Favoured Nation (MFN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif dan Bea Masuk atas Barang Impor,
             
  2.
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat kekurangan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 
-
Bea Masuk
: Rp
437.631.000,00
-
PPN Impor
: Rp
43.763.000,00
-
PPh Impor
: Rp
10.940.000,00
- Sehingga total kekurangan pembayaran sebesar Rp492.334.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
             
F. Permohonan/Saran (dalam Surat Uraian Banding)
             
  bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding dapat membuktikan alasan penetapan dan sebaliknya Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bandingnya, sehingga harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
  - Menolak permohonan Pemohon Banding Banding untuk seluruhnya;
  - Menguatkan Keputusan Terbanding KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019.
  Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilhya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
             
bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding tidak melampirkan dokumen tambahan;
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuai yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;
             
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
             
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;
 
Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdr. Agus Setiadi Lukita, jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019.
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Pemohon Bandings tanggal 09 Januari 2020 (diantar langsung), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 28 November 2019, sehingga pengajuan banding adalah 43 (empat puluh liga) hari, sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp492.334.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara Bank BCA tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp492.334.000,00 sehingga memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Agus Setiadi Lukita, jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Reino Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa Agus Setiadi Lukita, jabatan: Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 diajukan kepada Terbanding dilampiri Bukti Penerimaan Negara Nomor: NTPN DD2BB36SHDJ991 IE tanggal bayar 11 Oktober 2019, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 17 Oktober 2019 adalah 15 (lima belas) hari, dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271NVBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 merupakan keputusan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 diajukan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi;
 
bahwa tanggal penerbitan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 28 November 2019 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah tanggal 17 Oktober 2019, dengan demikian keputusan tersebut ditetapkan 43 (empat puluh tiga) hari sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa Keputusan Keberatan Nomor: KEP·271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding;
 
Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 merupakan koreksi Terbanding atas PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp492.334.000;
 
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan ketentuan-ketentuan formal telah dipenuhi, sehingga materi pokok sengketa dapat diperiksa lebih lanjut;
             
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
             
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Pembebanan Tarif Bea Masuk yang dikenakan terhadap Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Asphalt Penetration Grade 60170 In Bulk, Negara asal: Singapore, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019, dan ditetapkan Terbanding menjadi sebagai berikut:
 
Item Uraian Barang Kode HS Pemberitahuan Penetapan
1 Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk 2713.20.00 BM 0%ATIGA BM 5%ATIGA
             
sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp492.334.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan tarif bea masuk atas barang impor, di mana Pemohon Banding memberitahukan PIB dengan tarif preferensial skema ATIGA dan ditetapkan oleh Terbanding dengan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen Pemohon Banding terlambat atau melebihi batas waktu dalam menyerahkan asli dokumen Form D nomor 20196062389 tanggal 19 September 2019, 
 
bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (PMK 228/2015):
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan PIB";
 
bahwa Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa "PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar";
 
bahwa Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
a. diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen fisik; atau
b. PIB Elektronik dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau da/am bentuk tulisan di atas formulir."
             
bahwa Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa "Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hardcopy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional";
 
bahwa Penyampaian Dokumen Pelengkap Berupa SKA dan Akibat Hukumnya;
 
bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PMR 228/2015, dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), penyampaian bentuk cetakan (hardcopy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
bahwa dengan demikian tata cara penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) beserta akibat hukumnya tidak tunduk pada PMK 228/2015, tetapi peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional yaitu PMK 229/2017;
 
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PMK 229/2017, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, Importir wajib menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration, mencantumkan kode fasilitas secara sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan, dan mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan impor Barang (PIB) dengan benar;
 
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PMK 229/2017, untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) Jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PMK 229/2017, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor;
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PMK 229/2017, penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi dimaksud meliputi pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria), pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria) pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions);
 
bahwa perlu dilihat kembali ketentuan dalam Rule 13 OCP ATIGA terutama sepanjang frasa For the purpose Of claiming preferential tarif treatment; bahwa ketentuan dari keharusan penyerahan SKA ini bukan merupakan, kewajiban dalam rangka impor, melainkan norma imperatif dalam rangka klaim atas tarif preferensi;
 
bahwa dengan demikian, logika hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan penyerahan lembar asli SKA adalah tidak diklaimnya tarif preferensi skema ATIGA;
 
bahwa selanjutnya, jika tarif preferensi tidak diklaim, maka impor tetap dilayani dengan menggunakan tarif MFN;
 
bahwa sesuai dasar-dasar di atas, maka konsekuensi logis tidak terpenuhinya ketentuan penyampaian lembar asli SKA adalah tidak digunakannya tarif preferensi dalam importasi in casu;
 
bahwa Ketentuan Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Datarn Rangka Perjanjian Internasional:
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017, Ketentuan Asal Barang terdiri dari kriteria yang bersifat kumulatif, yaitu kriteria asal barang, kriteria dan pemenuhan ketentuan prosedural;
 
bahwa salah satu ketentuan prosedural yaitu menyangkut tata Cara penyerahan lembar asli SKA, yang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (3) PMK 229/2017, importir in casu wajib menyerahkan lembar asli SKA paling lambat 3 hari terhitung Sejak PIB mendapatkan SPPB;
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK 229/2017, dalam hal hasil penelitian pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria), pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria), pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions), menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 229/2017, SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum Favoured Nation/MFN);
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengajuan banding adalah pembebanan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 perupa Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk yang diklasifikasikan oleh Pejabat bea dan Cukai pada pas tarif 2713.2000 dengan Bea Masuk sebesar 5% karena adanya keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal, sehingga menyebabkan keterlambatan Pemohon dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi.
 
bahwa Pemohon melakukan importasi melalui KPPBC TMP B Jambi dengan PIB nomor 0004029 tanggal 23 September 2019 menggunakan fasilitas skema preferensi tarif ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) dengan Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019,
 
bahwa importasi pemohon pada PIB 000402 tanggal 23 September 2019 mendapat penjaluran jalur hijau dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 0004001WBC.05/KPP.MP.02/2019 tanggal 23 September 2019;
 
bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen pelengkap pabean lainnya kepada Pejabat Bea dan Cukai KPPBC TMP B Jambi pada tanggal 30 September 2019 sesuai Bukti Penerimaan Berkas PIB.
 
bahwa berdasarkan hal di atas diketahui jangka waktu penyerahan SKA oleh Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Tanggal SPPB Tanggal Penyerahan SKA Keterangan
23 September 2019 30 September 2019 6 hari kerja sejak tanggal SPPB
             
bahwa berdasarkan hal diatas Pemohon Banding secara jelas dan terbukti tidak menyerahkan dokumen SKA yang asli tersebut hingga melewati batas Waktu Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Pasal 10 huruf b yaitu menyerahkan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PIB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)".
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk dari Singapore Petroleum Company Ltd Singapore yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 sesuai dengan Bil Nomor 19-16546 tanggal 18 September 2019 dengan jumlah barang sebesar 1.435.056 Mt dengan total CIF senilai USD624.249.36;
 
bahwa impor yang dilakukan Pemohon Banding tersebut menggunakan fasilitas Preferensi Tarif dalam skema ATIGA (Asean Trade In Goods Agreement) dengan melampirkan bukti Form D Nomor: 20196062389 tanggal 19 September 2019;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000016/NTL/WBC.05/KPPMP02/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang mengklasifikasi barang impor tersebut ke dalam pos tarif 2713.20.00 dengan Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% sehingga dikenakan Kurang Bayar sebesar Rp.492.334.000,-
 
bahwa alasan pengajuan sengketa permohonan banding diajukan karena menurut Peneliti Keberatan ada keterlambatan ekspedisi pengiriman dokumen SKA dari negara asal sehingga menyebabkan keterlambatan pemohon dalam menyampaikan dokumen SKA ke KPPBC TMP B Jambi.
 
bahwa dokumen SKA tersebut dikirim dengan melalui ekspedisi TNT dari Malaysia tanggal 20 September 2019 dan tiba di Jakarta pada tanggal 23 September 2019 yang selanjutnya dokumen tersebut dikirim melalui Pos Indonesia dari Jakarta ke Pemohon Banding di Jambi dan tiba pada tanggal 26 September 2019 sore, sehingga Pemohon Banding baru dapat menyerahkan dokumen tersebut ke Bea dan Cukai pada tanggal 27 September 2016 dan Terlampir Pemohon Banding sampaikan juga bukti resi pengiriman dokumen SKA atas impor aspal dari Blackhem (M) SON BHD tersebut.
 
bahwa sebagai kelengkapan dalam proses Keberatan atas penetapan tarif yang diajukan Pemohon juga telah menyampaikan dokumen dan data pendukung berupa fotokopi Dokumen PIB, SPTNP, Bukti Penerimaan Negara (BPN), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen SKA, dan Akta Pendirian Pemohon Banding.
 
bahwa menurut Pejabat Bea dan Cukai atas importisasi barang berupa Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk yang diberitahukan dalam PIB nomor 000402 tanggal 23 September 2019 yang menjadi sengketa adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) karena pemohon terlambat menyerahkan dokumen SKA.
 
bahwa Importasi Pemohon pada PIB nomor 000402 tanggal 23 September 2019 mendapat penjaluran jalur hijau dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 000400/WBC.05/KPP.MP.02/2019 tanggal 23 September 2019.
 
 
 
 
 
 
 
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa untuk memenuhi permintaan Yang Mulia Ketua Majelis XVIIA Pengadilan Pajak pada persidangan hari Rabu tanggal 9 September 2020 kepada Pemohon Banding untuk membuat dan menyerahkan Surat Pengganti Surat Bantahan atas copy SUB Terbanding No. SR-240/BC.06/2019 tanggal 30 Maret 2020 (SP Nomor 000168.45/2020/PP), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 9 September 2018 dari Panitera Majelis XVIIA, disampaikan Surat Pengganti Surat Bantahan sebagai berikut:
 
bahwa benar Pemohon Banding telah menyelesaikan importasi Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk dari Singapore dengan PIB No. 000402 tanggal 23 September 2019, pembebanan BM 0% (ATIGA Form D no. 20196062389 tanggal 19 September 2019) sesuai ketentuan yang berlaku, namun berdasarkan SPTNP KPP BC Tipe B Jambi Nomor SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM dan PDRI sejumlah Rp492.334.000,00, untuk itu telah diajukan keberatan dengan surat No: 0012/SJU/PJK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 kepada Terbanding;
 
bahwa di dalam Keputusan Terbanding nomor KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 (KEP Terbanding), Terbanding telah menetapkan pada pokoknya menolak seluruhnya keberatan Pemohon Banding; menguatkan penetapan pejabat bea dan cukai dan menetapkan kekurangan pembayaran BM dan PDRI sebesar Rp492.334.000.00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 
bahwa Terbanding di dalam Huruf E. Kesimpulan SUB, pada pokoknya menyatakan:
"1. Pemohon Banding telah terbukti tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Trade In Goods Agreement;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat kekurangan pembayaran kekurangan pembayaran BM dan PDRI sebesar Rp492.334.000.00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)";
             
bahwa pernyataan kesimpulan Terbanding dimaksud butir 3. di atas, menurut hemat Pemohon Banding tidak tepat, dengan pertimbangan:
 
bahwa pernyataan Terbanding di dalam Huruf D. ANALISIS angka 1 s.d. angka 11 SUB, yang menyatakan pada pokoknya antara lain:
10. Berdasarkan hal di atas Pemohon Banding secara jelas dan terbukti tidak menyerahkan dokumen SKA yang asli tersebut hingga melewati batas waktu sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 229/PMK.04/2017 Pasal 10 b;
11. Di dalam hukum Terbanding meyakini azas lex dura sed tamen scripta yang pada intinya bahwa suatu norma hukum yang telah tertulis memang demikian adanya sehingga tidak boleh lagi ada upaya kompromi yang dapat membuat hukum menjadi tidak berwibawa.";
             
bahwa yang pada dasarnya sejalan dengan Konsiderans Kep Terbanding, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa:
             
"j.
bahwa berdasarkan huruf h dan i diketahui jangka waktu penyerahan SKA oleh Pemohon sebagai berikut:
 
Tanggal SPPB Tanggal Penyerahan SKA Keterangan
23 September 2019 30 September 2019 6 hari kerja sejak tanggal SPPB
             
l bahwa berdasarkan PMK No. 229/PMK.04/2017 Pasal 13 ayat (2) menyatakan "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b. dan huruf c. menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (most Favoured Nation/MFN)";
             
m. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap importasi barang pada PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 tidak berhak menggunakan Fasilitas Tarif Preferensi dalam rangka ATIGA;
             
n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (m) perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019";
             
bahwa pernyataan Terbanding tersebut huruf a. di atas seharusnya tidak perlu terjadi jika Terbanding benar-benar meyakini dan melaksanakan azas lex dura sed tamen scripta dan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
             
i.
bahwa Terbanding mendasarkan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (2) PMK No. 229/PMK.04/2017 yang lelah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK. No. 124/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, disingkat PMK-229, yang menyatakan "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b. dan huruf c. menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN)";
 
bahwa dengan demikian Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan norma untuk SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
             
ii. bahwa jika merujuk kelentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK-229 maka norma tersebut terinci di dalam Lampiran I huruf A PMK-229;
             
iii. bahwa rincian Ketentuan Asal Barang di dalam Lampiran I huruf A tersebut tidak tercantum tentang norma ketentuan jangka waktu berikut sanksinya tentang penyerahan SKA sebagaimana telah dijadikan dasar penetapan di dalam SPTNP maupun KEP Terbanding a quo;
             
iv. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 PMK-229 ditetapkan pada pokoknya:
             
  (1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang;
  (2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi:
    a. kriteria asal barang (origin kriteria);
    b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
    c. ketentuan prosedural (procedural provisions);
  (3) Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam skema ACFTA tercantum dalam Lampiran I huruf A;
             
v. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 1. PMK-229, pengertian Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu Negara untuk menentukan Negara asal barang, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), CHAPTER 3 Rules Of Origin, ANNEX 8 OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3, yang kemudian diperjelas di dalam Lampiran I huruf A PMK No. 229/PMK.04/2017 namun di dalamnya tidak terdapat norma ketentuan batas waktu penyerahan Form D sebagaimana dinyatakan Terbanding di dalam Konsiderans KEP Terbanding maupun SUB Terbanding;
             
vi. bahwa telah terjadi pengenyampingan fakta oleh Terbanding:
             
  a) bahwa barang yang Pemohon Banding impor a quo benar berasal dari Singapore, begitu juga SKA ATIGA Form D no. no.20196062389 tanggal 19 September 2019, adalah asli diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Singapore, yang telah Pemohon Banding serahkan dan telah diterima pihak KPP BC Tipe B Jambi;
  b) bahwa secara sepihak Pejabat Bea dan Cukai KPPBC Tipe B Jam bi, menetapkan tarif Bea Masuk yang berlaku Umum (MFN) sebesar 5%, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp492.334.000 karena penyerahan SKA Asli Form D yang terlambat;
  c) bahwa berdasarkan pemeriksaan pabean sesuai sistem PDE Kepabeanan, tidak terdapat respon penolakan ataupun permintaan kelengkapan dokumen pabean apapun termasuk permintaan SKA Form D, yang bermakna PIB berikut dokumen dasarnya telah lengkap, benar dan memenuhi persyaratan, yang menurut Pasal 5A UU Kepabeanan telah merupakan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, bahkan Pemohon Banding mendapatkan penyelesaian PIB Jalur Hijau;
  d) ketentuan ANNEX 8 OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3, Rule 13 Presentation of the Certificate of Origin menyatakan:
    "1. For the purposes of claiming preferential tarif treatment, the importer shall subMIT to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.c. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.
    2. In cases when a Certificate of Origin (Form DJ is rejected by the customs authority of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form DJ shall be marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form DJ shall be returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of tariff preference.
    3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member State.";
    yang tidak terdapat petunjuk telah terlaksana sebagaimana mestinya;
             
vii.
bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK RI Nomor 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement mencantumkan syarat dalam pengenaan bea masuk skema ATIGA. yang pada pokoknya menyatakan:
 
"Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan atau invoice declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh eksportir bersertifikat dan memenuhi ketentuan asal barang dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement"; i.c. Chapter 3 Rule Of Origin dan ANNEX 8 Lampiran dari Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2010,sehingga dengan telah dilengkapi SKA Form D no.20196062389 tanggal 19 September 2019, dan yang telah diserahkan kepada serta telah diterima oleh Terbanding maka importasi a quo telah memenuhi syarat, namun pemberlakuan Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA tersebut telah dikesampingkan oleh Terbanding;
             
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa Keputusan Terbanding tentang tarif tersebut butir 2. dan 3. adalah tidak benar, mengingat Tarif yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 adalah sudah benar merupakan tarif preferensi dalam rangka ATIGA sesuai dengan syarat Pasal 2 PMK RI Nomor 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.
 
bahwa kemudian dari kesimpulan di atas Pemohon Banding tidak sependapat untuk seluruhnya SUB Terbanding tersebut dan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Majelis XVIIA Pengadilan Pajak agar pembebanan tarif 5% (MFN) sebagaimana telah ditetapkan di dalam KEP Terbanding No. KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 dinyatakan batal dan Tarif 0% (ATIGA Form D no. 20196062389 tanggal 19 September 2019) yang tercantum di dalam PIB No. 000402 tanggal 23 September 2019 dinyatakan dan ditetapkan sebagai tarif yang benar.
 
bahwa kronologi penerimaan Form ATIGA, tanpa nomor tanggal 11 November 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   
1. 18 September 2019, Seller, Blackhem (M) Sdn, Bhd (537865-V) Malaysia menerbitkan Commercial Invoice no. 03322 untuk 1435.026 MIT Asphalt Penetration Grade 60/70 in Bulk asal Singapore sesuai skema Third Party Invoicing, dengan nilai total USO 624,249.36;
   
2. 18 September 2019, pelaksanaan pengiriman barang oleh Singapore Petroleum Company Limited dari Singapore ke Jambi dengan B/L No. 19-16546;
   
3. 20 September 2019, Perusahaan jasa kurir TNT Malaysia mengambil dokumen (hardcopy Asli Form D a quo) dari alamat Seller Petaling Jaya Selangor untuk dikirimkan ke Jakarta Timur yang selanjutnya akan diteruskan kepada alamat Pemohon Banding melalui Pos Indonesia Jakarta Timur sesuai copy rekaman penelusuran TNT terlampir;
   
4.
3 September 2019 Pemohon Banding menyelesaikan kewajiban pabean berdasarkan dokumen yang diterima dari Seller antara lain berupa: Invoice, Packing List, copy Form D ATIGA no. 20196062389 tanggal 19 September 2019 dan melalui jasa PPJK yang mentransfer PIB Aju No. 030600-000155-20190923-000026 ke KPP BC Tipe B Jambi sesuai sistem PDE Kepabeanan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean, Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan:
 
"Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik "
   
4a.
23 September 2019 PIB Aju No. 030600-000155-20190923-000026 memperoleh Nomor Pendaftaran PIB: 000402, fakta ini menunjukkan di dalam pemeriksaan pabean tidak ada respon penolakan ataupun permintaan dokumen pelengkap pabean atas PIB Aju di atas, bahkan telah mendapat Nomor pendaftaran: 000402 tanggal 23 September 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008:
 
Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean";
 
artinya bahwa, PIB yang disampaikan dalam bentuk data elektronik telah melalui proses pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Kepabeanan, berupa penelitian dokumen sebagaimana dimaksud Angka 12 Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor yang menyebutkan:
 
Penelitian Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar dan 
 
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/2015, ayat (2), (3), (4) yang antara lain menyebutkan:
 
Penelitian Dokumen oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen/sistem komputer pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean telah diberitahukan dengan benar dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan sedemikian rupa melalui sislem PDE Kepabeanan (Pertukaran Data Elektronik) untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean (PIB) dibuat dengan lengkap dan benar serta telah memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga tldak saja dapat 'dinyatakan sah dan mengikat' , tetapi juga 'merupakan bukti yang sah menurut undang-undang' menurut amanat Pasal 5A UUKepabeanan, yang menyatakan:
  (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik;
  (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini bahkan berdasarkan analisis resiko DJBC, penyelesaian kewajiban pabeannya teiah ditetapkan melalui Jalur Hijau (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), artinya barang impor dapat dikeluarkan tanpa melalui pemeriksaan fisik (SPPB jalur hijau),
             
5. 23 September 2019 Pemohon Banding menerima respon SPPB No. 0004001WBC.05/KPP.MP.02/2019 karena Jalur Hijau, artinya menurut ketentuan Pasal 85 UU Kepabeanan, yang menyatakan pada ayat
  (1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.
  (2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hat pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
  (3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan undang-undang ini,
             
  maka importasi dalam sengketa a quo telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean sehingga Pemohon Banding menerima SPPB dan mengeluarkan barang sesuai ketentuan yang berlaku;
             
5a. 23 September 2019, PT. TNT Jakarta mengirimkan hard-copy Asli Form D a quo kepada alamat Pemohon Banding di Jambi melalui Pos Indonesia Jakarta Timur sesuai copy rekaman riwayat pengiriman dari Pos Indonesia terlampir;
             
6. 27 September 2019, Pemohon Banding baru menerima hard-copy Asli Form D a quo dari Pos Indonesia yang dikirim melalui Pos Kilat Khusus oleh PT. TNT Jakarta sesuai copy rekaman riwayat pengiriman dari Pos Indonesia terlampir, yang kemudian Pemohon Banding menyerahkan kepada PPJK guna penyelesaian administrasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
             
7. 03 Oktober 2019, Pejabat Bea dan Cukai KPP BC Tipe B Jambi menerbitkan SPTNP (NOTUL) No. SPTNP-000018/WBC.05/KPP.MP.02/2019, Pemohon Banding harus membayar tagihan BM dan PDRI sejumlah sebesar Rp492.334.000.00, karena kesalahan TARIF, sedangkan PIB a quo telah dinyatakan sah dan mengikat serta telah mempakan buku yang sah menurut Undang-Undang bahkan berdasarkan analisis resiko telah mendapatkan SPPB yang merupakan buku pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean
             
8. 21 Oktober 2019, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat No: 0012/SJU/PJK/X/2019 kepada Terbanding melalui Kepala Kantor KPP BC Tipe B Jambi;
             
9. 28 November 2019 Terbanding di dalam keputusannya No. KEP-273/WBC.05/2019 (Kep DJBC), telah menetapkan pada pokoknya menolak seluruhnya keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP No. SPTNP-000018/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp492.334.000.00; menguatkan penetapan Pejabat Bea Dan Cukai;
             
10. 06 Januari 2020, Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan surat no. 009/SJU/1/2020 disertai alasan sebagaimana telah disampaikan dalam alasan pengajuan banding dan juga telah disampaikan di dalam Surat Keberatan serta Bantahan, serta sekarang masih di dalam proses pemeriksaan banding di Majelis Hakim XVII Pengadilan Pajak.
             
bahwa atas dasar kronologis di atas menurut pendapat Pemohon Banding terjadinya penerimaan dan penyampaian hard copy Form-D Asli a quo yang memakan waktu tersebut adalah bukan suatu kesengajaan Pemohon Banding tetapi adalah benar-benar diluar kemampuan Pemohon Banding yang seyogyanya dapat dipertimbangkan oleh Terbanding, dan disamping itu pembebanan BM 0% (ATIGA) yang tercantum di dalam PB No. 000402 tanggal 23 September 2019 menurut hemat Pemohon Banding pada dasarnya tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang uraiannya sebagai berikut:
             
a.
bahwa menurut ketentuan khusus di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK RI No. 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017-- disingkat PMK-25 -- tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA mencantumkan syarat dalam pengenaan bea masuk skema ATIGA, yang pada pokoknya menyatakan:
 
"Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat bewenang di negara-negara bersangkutan atau Invoice declaration yang ditandatangani dan dikeluarkan deh eksportir bersertifikat dan memenuhi ketentuan dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement"; i.c. Chapter 3 Rule of Origin dan Annex 8 Lampiran dari Peraturan Presiden RI No.2 Tahun 2010 - disingkat PerPres-2--
 
sehingga dengan telah diserahkannya Form D no. 20196062389 tanggal 19 September 2019, maka importasi a quo telah memenuhi syarat. namun pemberlakuan ketentuan khusus Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA tersebut telah dikesampingkan oleh Terbanding;
             
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21. PMK No. 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional, ---selanjutnya disingkat PMK-229- ditetapkan pada pokoknya: (Rules of Origin) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu Negara untuk menentukan Negara asal barang - selanjutnya Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) disingkat KAB-,
             
c. sesuai ketentuan Pasal 3 PMK-229 ditetapkan pada pokoknya:
             
  (1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang;
  (2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi:
    a. kriteria asal barang (origin kriteria);
    b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
    c. ketentuan prosedural (procedural provisions);
  (3) Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam skema ATIGA tercantum dalam Lampiran I huruf A;
             
d.
sesuai dengan pengertian Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan pedanjian atau kesepakatan intemasional yang diterapkan oleh suatu Negara untuk menentukan Negara asal barang, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), Chapter 3 Rules of Origin, Annex 8 Operational Certification Procedure For The Rules Of Origin Under Chapter 3, yang kemudian diperjelas di dalam Lampiran I huruf A PMK-229 yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sebagaimana dinyatakan Terbanding di dalam SUB maupun Konsiderans Kep Terbanding;
 
bahwa hal tersebut semakin jelas jika memperhatikan definisi/pengertian SKA yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 28. PMK-229: "Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara pengekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)";
             
e. bahwa telah terjadi pengenyampingan fakta oleh Terbanding tentang barang yang Pemohon Banding impor benar berasal dari Singapore, begitu juga SKA Form D no. 020180163126 tanggal 31 Mei 2018, adalah benar diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Singapore, yang telah Pemohon Banding serahkan dan telah diterima pihak KPP BC Tipe B Jambi,
             
f. bahwa pada dasarnya pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak Terbanding yang membatalkan Form D nomor no. 20196062389 tanggal 19 September 2019 dengan menguatkan penetapan Pejabat Bea Dan Cukai atas barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 sesuai SPTNP No. SPTNP-000018/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang menetapkan tarif Bea Masuk yang berlaku Umum (MFN), yang mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp492.334.000;
             
g. bahwa aturan ANNEX 8 OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3, Rule 13 Presentation of the Certificate of Origin menyatakan
             
  "1. For the purposes of claiming preferential tarif treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.c. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.
     
  2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of tarif preference.
     
  3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member State.";
             
    ternyata di dalam Kep Terbanding maupun SUB tidak terdapat petunjuk ketentuan tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya;
             
h. bahwa fakta menunjukkan importasi a quo telah melalui proses pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat hal-hal sebagai berikut:
             
  1. PIB Aju No. 030600-000155-20190923-000026 telah diajukan sesuai sistem PDE Kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean, sehingga telah melalui proses pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud ketentuan Angka 12 Pasal 1 PMK No. 225/PMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor, -selanjutnya disingkat PMK-225-, yaitu: 12. Penelitian Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar dan Pasal 3 PMK-225 ayat (2), (3), (4) yaitu: Penelitian oleh Pemeriksa Dokumen/Sistem komputer pelayanan untuk bahwa pabean telah diberitahukan dengan benar dan dokumen pelengkap pabean diwajibkan telah dengan syarat yang ditentukan, artinya telah dilakukan penelitian dokumen sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar,
             
  2. fakta di dalam pemeriksaan pabean tidak ada respon penolakan ataupun permintaan dokumen pelengkap pabean atas PIB Aju di atas, bahkan telah mendapat nomor pendanaran: 1000402 tanggal 23 September 2019 berdasarkan sistem PDE Kepabeanan artinya, nomor pendanaran tersebut merupakan bukti sah bahwa hasil/kesimpulan dari pemeriksaan pabean yang telah dilakukan, i.c. penelitian dokumen sedemikian rupa, pemberitahuan pabean telah dibuat dengan lengkap dan benar, yang berarti PIB telah benar dan lengkap pengisian data-nya, termasuk 'kode fasilitas' bea masuk FTA serta telah sah dan mengikat secara hukum bahkan menurut Pasal 5A UU Kepabeanan telah merupakan bukti yang sah menurut undang-undang;
             
  3. berdasarkan analisis resiko sistem PDE Kepabeanan, penyelesaian kewajiban pabean mendapatkan jalur pengeluaran barang Hijau dan telah mendapatkan SPPB No. 000400/WBC.05/KPP.MP.0212019 tanggal 23 September 2019, artinya importasi dalam sengketa a quo menurut ketentuan Pasal 85 UU Kepabeanan telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean sehingga Pemohon Banding menerima SPPB;
             
  4. PIB No. 000402 tanggal 23 September 2019 dan dokumen pelengkap pabean menjadi satu kesatuan, karena elemen data di PIB didasarkan kepada data di dokumen pelengkap pabean, termasuk dalam hal ini data barang yang diimpor dalam rangka FTA i.c data dalam SKA, sesuai ketentuan:
             
    a.
PMKRI No.228,PMK.04/2015 tgl 16 Desember 2015, tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, -selanjutnya disingkat PMKRl-228-.
 
PMKRl-228, BAB II PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR,
 
Pasal 2
      (1) Pengeluaran barang impor dan Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Dipedakukan Sama TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan dengan PIB;
      (3) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar,
             
      Pasal 3
      (1) PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). disampaikan oleh importir ke Kantor Pabean;
      (2) Penyampaian PIB ... dst;
      (3) Penyampaian PIB secara berkala . .. dst;
      (4) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk Data Elektronik atau tulisan di atas formulir.
      (5) PIB dalam bentuk Data Elektronik disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik
             
    b.
PMKRl-228, BAB Ill PENYAMPAIAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
 
Pasal 4
      (1) Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:
        a diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau
        b. PIB disampaikan dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.
      (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan .... dst.
      (3) Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ... dst
      (4) Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ... dst ... (INSW).
      (5) Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan ... dst.
      (6) Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), bentuk cetakan (hard copy) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional.
             
    c. Pasal 4 ayat (1) PER BEA dan CUKAI no. PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI - BAGIAN KEDUA - Pemberitahuan Impor Barang, yang merupakan pelaksanaan dari PMK-228;
             
  5. adanya PEMBIARAN tidak dilaksanakannya KEWAJIBAN Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Lampiran I PER-16/BC12016 Romawi IV. PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG, Huruf A. Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau;
             
    -
angka 1, menyatakan:
 
pejabat Pemeriksa dokumen mengirimkan respons kepada importir berupa permintaan dokumen pelengkap pabean dalam hal sangat diperlukan untuk penelitian tarif dan nilai pabean;
             
    -
angka 2. Menyatakan:
 
Importir menyampaikan dokumen pelengkap pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal permintaan dokumen pelengkap pabean".
             
  6. penolakan SKA berarti penolakan atas keberadaan dan keberlakuan SKA, berarti menolak semua data yang tercantum di dalam PIB, yang sekaligus menolak keberadaan dan keberlakuan:
             
    - Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi;
    - sah dan mengikatnya PIB yang telah mendapatkan namer dan tanggal pendaftaran sebagai hasil pemeriksaan pabean sehingga merupakan bukti sah menurut Undang-Undang sesuai amanat Pasal 5A UU Kepabeanan;
    - SPPB yang telah diterbitkan berdasarkan analisis resiko;
    - PMKRl-228 khususnya kewajiban Pejabat Pemeriksa Dokumen;
    - kehandalan sistem PDE Kepabeanan;
             
    yang kemudian menjadikan tidak adanya jaminan kepastran hukum dan pelayanan kepabeanan atas pemenuhan kewajiban pabean yang telah dilaksanakan khususnya atas status barang impor yang telah berada di luar kawasan pabean sebagai implikasi dari proses sistem PDE Kepabeanan;
             
bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pemohon Banding berkesimpulan sebagai berikut:
             
1. bahwa importasi a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 3, 5, 5A dan 85 UU Kepabeanan i.c pemeriksaan pabean dan pemenuhan kewajiban pabean;
   
2.
bahwa importasi a quo telah memenuhi syarat KAB (Rules of Origin), sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 PMK-229, dan Peraturan Presiden tentang ATIGA, karena tidak adanya pernyataan telah terjadinya pelanggaran KAB (Rules of Origin) di dalam Kep Terbanding i.c. konsideransnya, - yang ada hanya mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 10 PMK-229-, sehingga Terbanding tidak taat asas melaksanakan Pasal 13 PMK-229;
 
seperti dimaklumi, PASAL 13 ayat (2) PMK-229 secara eksplisit menentukan KAB Lampiran I huruf A PMK-229 vide Pasal 3 ayat (2) PMK-229 sebagai NORMA dasar acuan pemenuhan - bukan Pasal 10 PMK-229---;
   
3. bahwa telah terjadinya PEMBIARAN oleh Terbanding --- kalau tidak ingin disebut sebagai dukungan terjadinya pelanggaran prosedur kepabeanan--- atas tidak dilaksanakannya kewajiban Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam:
             
  a. PerPres-2, PMK-228, PMK-225, PMK-229, PMK-25, PER6/BC/2016 Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3),
  b. Lampiran I PER BC Nomor: PER-16/BC/2016 Romawi IV. PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG, Huruf A. Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau angka 1,
  c. Pasal 85 UU Kepabeanan, yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk memberikan persetujuan pengeluaran barang karena telah memenuhi persyaratan dan barang tersebut telah sesuai dengan PIB, i.c. SPPB (jalur Hijau) a quo, artinya telah diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan analisis resiko atas hasil pemeriksaan pabean, barang impor a quo telah dikeluarkan dengan SPPB jalur Hijau berdasarkan sistem PDE Kepabeanan, sehingga tidak seharusnya resiko dari suatu keputusan tersebut kemudian dibebankan kepada importir; i.c. SKA ditolak karena terlambat diserahkan, artinya Terbanding tidak dapat menganulir keputusan;
  d. tatalaksana pengeluaran barang impor barang untuk dipakai dengan penetapan jalur Hijau (suatu kebijaksanaan administratif pabean atau freiesErmessen) dan/atau ketentuan batas waktu penyerahan asli SKA Pasal 10 PMK-229 ····yang notabene tidak terdapat di dalam UU Kepabeanan dan/atau PerPres RI No. 2 Tahun 2010 •••• tidak secara otomatis meniadakan kewajiban pemeriksaan pabean berikut segala implikasinya dari Pejabat Bea dan Cukai, i.c. untuk mengirimkan respons permintaan dokumen pelengkap pabean, termasuk SKA, sehingga terjadinya keterlambatan penyerahan SKA dalam sengketa a quo juga disebabkan oleh kesalahan Pejabat Bea dan Cukai;
  e. penetapan Jalur hijau tidak terbit secara tiba-tiba atau serta merta tetapi didasarkan atau setelah melalui proses administrasi kepabeanan
             
4. bahwa penolakan keberadaan dan keberlakuan SKA sebagai dokumen pelengkap pabean PIB oleh Terbanding dalam sengketa a quo, berarti menolak keberadaan dan keberlakuan PMK-228 lentang PIB i.c. berimplikasi terhadap keabsahan data pabean dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean, karena PIB dan dokumen pelengkap pabean sebagai satu kesatuan, yang kemudian berdampak terhadap keabsahan SPPB, mengingat penjaluran HIJAU merupakan bentuk suatu kebijakan penyimpangan dari ketentuan kewajiban dilakukannya pemeriksaan pabean terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Kepabeanan dan PMK-225 tentang pemeriksaan pabean yang sepenuhnya menjadi resiko pembuat kebijakan, sekaligus telah tidak mengindahkan kehandalan sistem PDE Kepabeanan;
             
5. dasar penetapan (beschikking) SPTNP, yang kemudian dikuatkan oleh Terbanding, karena keterlambatan penyerahan SKA seolah-olah sebagai kesalahan tarif adalah jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan persyaratan nonna substantif untuk menetapkan tarif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo PMK 51/2008 jis PMK 147/2009 dan PMK 122/2011, karena norma substantifnya tidak terpenuhi yaitu tidak terpenuhinya syarat kumulatif dari TARiF sebagaimana didefinisikan di dalam Angka 21 Pasal 1 UU Kepabeanan (Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar);
             
  - telah mengenyampingkan keberlakuan sah dan mengikatnya PIB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta telah merupakan bukti sah menurut undang-undang sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan,
  - telah mengenyampingkan keberlakuan Perjanjian Internasional yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden no. 2 Tahun 2010;
  - telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari SPPB yang telah diterbitkan;
  - telah mengenyampingkan kehandalan sistem PDE Kepabeanan; sehingga penetapan (beschikking) SPTNP a quo merupakan penetapan tidak sah (niet-rechtsgeldige beschikking) dan oleh karenanya penetapan Terbanding-pun batal karena hukum (nietigheid van rechtswege);
             
6.
bahwa pembebanan BM 0% (ATIGA) yang tercantum di dalam PIB No. 000402 tanggal 23 September 2019, menurut hemat Pemohon Banding telah benar karena selain telah memenuhi UU Kepabeanan, juga telah memenuhi ketentuan khusus pengenaan bea masuk skema ATIGA ---lex specialis--- antara lain di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK RI No. 25/PMK.010/2017 tanqqal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA, yang pada pokoknya menyatakan:
 
Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dan tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ATIGA ", i.c. Lampiran dari Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2010,
 
sehingga dengan telah diserahkannya Form D no. 20196062389 tanggal 19 September 2019, maka importasi a quo telah memenuhi syarat pemberlakuan Tarif Bea Masuk dalam rangka ATIGA.
             
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 atas barang impor Asphalt Penetration Grade 60/70 In Bulk dengan PIB Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019, pos tarif 2713.20.00 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA dikarenakan penyerahan asli Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
 
bahwa Pemohon Banding pada persidangan tanggal 11 November 2020 menanyakan kepada Majelis mengenai nomor Keputusan Terbanding yang diajukan Banding, apakah Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 atau Nomor: KEP-273/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019;
 
bahwa menanggapi pertanyaan Pemohon Banding a quo, Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk menunjukkan asli Keputusan Terbanding yang diajukan Banding, dan berdasarkan pemeriksaan Majelis atas asli Keputusan Terbanding yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Terbanding adalah Nomor: KEP-273/WBC.0512019 tanggal 28 November 2019;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
 
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 diajukan terhadap satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
             
bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.0512019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, Pemohon Banding melampirkan Keputusan Terbanding yang diajukan banding Nomor: KEP-273/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019;
 
bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak menyerahkan fotokopi Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019;
 
bahwa Terbanding menyerahkan fotokopi Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/UP.9/2019 tanggal 19 November 2019;
 
bahwa Terbanding menyatakan tidak menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas fotokopi Keputusan Terbanding Nomor: KEP-271/WBC.05/UP.9/2019 tanggal 19 November 2019 yang diserahkan oleh Terbanding adalah tentang Mutasi Pejabat Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat kesalahan pencantuman nomor Keputusan Terbanding pada Surat Banding, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa karena Surat Banding Nomor: 009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
 
 
 
 
 
 
MENGADILI
Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBC05/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 atas nama: PT Sarana Jambi Utama, NPWP: 02.236.363.4-334.000, beralamat di Komplek Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Desa Kampung Singkep, Tanjung Jabung Timur, Jambi, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
 
Usman Pasaribu, S.Sos., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
Henri Hutabarat sebagai Panitera Pengganti.
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
 
 
Hakim Ketua
ttd.
Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.
 
     
Hakim Anggota
ttd.
Wahyu Tri Mulyo, S.E.
 
Hakim Anggota
ttd.
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.
     
 
Panitera Pengganti
ttd.
Henri Hutabarat
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera
Budi Setyawan M. N. Y. Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File