Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
4 Agustus 2021 | View: 204
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000168.35/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
 
TAHUN/MASA PAJAK
 
 
POKOK SENGKETA
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470.729,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000168.35/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center Lt. 13 Unit B & C, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), JI. Ciputat Raya No. 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, yang hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Sdr. Luo Yi, jabatan Chief Representative berdasarkan Letter of Appointment (LOA) Tanpa Nomor tanggal 3 Januari 2019;
 
Nama
:
Ruston Tambunan,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-552/PP/IKH/2019 tanggal 25 Juni 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
(19)CNTIC YOl/025 tanggal 24 Juni 2019,
 
 
 
Nama
:
Fitrah Purnama Megawati,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-257/PP/IKH/2018 tanggal 7 Agustus 2018,
Surat Kuasa Khusus
:
(19)CNTIC YOl/037 tanggal 24 Juni 2019,
 
 
 
Nama
:
Ishak Tongkodu,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-643/PP/IKH/2018 tanggal 23 November 2018,
Surat Kuasa Khusus
:
(19)CNTIC YOl/049 tanggal 24 Juni 2019,
 
hadir dalam beberapa kali persidangan, dan terakhir hadir dalam sidang tanggal 13 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Yosep Kurnia/197409061996021001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding,
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Rindhaswari Laretna Sekarlarasati/198311092004122001,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Harlianugrahono/198407222006021002,
 
Jabatan
:
Penelaah Keberatan
 
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding
 
 
 
 
 
Surat Tugas
:
ST-17467/PJ.07/2019 tanggal 17 Desember 2019,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-878/PP/BR/2019 tanggal 17 Mei 2019 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-006/PP/Prb/2020 tanggal 13 Januari 2020;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-564.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 25 Februari 2019;
  • Telah membaca Surat Bantahan Nomor (19) CNTIC Y01/010 tanggal 15 April 2019;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah Menurut
Wajib Pajak
(Rp)
Fiskus
(Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
11.641.865.408,00
16.989.336.137,00
2.
PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terutang
1.164.186.541,00
1.698.933.614,00
3.
Kredit Pajak:
 
 
 
a.
PPh ditanggung pemerintah
0,00
0,00
 
b.
Setoran masa
1.164.186.541,00
1.164.186.541,00
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
0,00
0,00
 
d.
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...
0,00
0,00
 
e.
Lain-lain
0,00
0,00
 
f.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
0,00
0,00
 
g.
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
1.164.186.541,00
1.164.186.541,00
4.
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)
0,00
534.747.073,00
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
256.678.595,00
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
0,00
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
-
0,00
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
-
0,00
 
e.
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
-
256.678.595,00
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)
0,00
791.425.668,00
7.
Jumlah Kurang Bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
0,00
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak dan dipertahankan, sehingga dengan Surat Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 mengajukan banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
1.
Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
 
a.
Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 
 
b.
Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 diterima pada tanggal 19 Oktober 2018;
 
3.
Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
 
a.
Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 
 
b.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Wu Lei jabatan selaku Chief Representative Pemohon Banding yang dibuktikan dengan "Letter Of Appointment" (Surat Penunjukan yang menunjukan Wu Lei sebagai Chief Representative Nomor 171100B0/44029 tanggal 9 Agustus 2017);
 
bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 
 
II.
Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang dibanding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut
Koreksi Yang Diajukan Banding
(Rp)
Keputusan Keberatan
(Rp)
Pemohon Banding
(Rp)
1
Koreksi DPP PPh Final Pasal 23/26
16.989.336.137,00
11.641.865.408,00
5.347.470.729,00
 
 
 
bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 
 
 
1.
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470.729,00
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00. Hal ini terkait langsung dengan penolakan Pemohon Banding atas koreksi negatif terhadap FOB portion (procurement) sebesar Rp367.117.032.084,00 yang menurut Terbanding merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2). Alasan Pemohon Banding menolak koreksi terhadap FOB portion (procurement) tersebut dianggap sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah dengan alasan sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a.
bahwa kontrak proyek yang dikerjakan adalah antara CNTIC China dengan PT PLN yang meliputi kegiatan procurement, jasa konstruksi, dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya. Dengan demikian bukan merupakan kontrak antara Pemohon Banding dengan PT PLN. Timbulnya Pemohon Banding di Indonesia adalah karena melewati time test kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Tax Treaty Indonesia-Cina.
 
 
 
 
 
 
b.
bahwa pengadaan (supply) FOB portion diimpor langsung oleh PLN dari CNTIC China sehingga jelas bahwa kegiatan pengadaan (supply) FOB portion tersebut bukan merupakan tanggungjawab dari Pemohon Banding sehingga bukan merupakan bagian dari peredaran usaha (pendapatan) Pemohon Banding
 
 
 
 
 
 
c.
bahwa merujuk pada Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina, "laba perusahaan suatu negara yang diperoleh dari kegiatan menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha Tetap yang berada di negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung."
 
bahwa selanjutnya dalam Article 7 ayat (1) Tax Treaty tersebut diatur bahwa "ketentuan pengenaan pajak atas laba dimaksud tidak berlaku jika perusahaan membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh BUT dan tidak ada hubungannya dengan BUT tersebut." Faktanya porsi procurement dilakukan oleh kantor pusat CNTIC karena pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding di Cina sehingga pelaksanaan kegiatan procurement juga tidak ada hubungannya dengan BUT tersebut. Tidak ada satupun sumber daya manusia di Pemohon Banding yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan proses pengadaan (pemilihan pemasok barang, penentuan spesifikasi barang, negosiasi harga dan term and condition, pengurusan pengiriman ke Indonesia, dan lain-lain terkait dengan aktivitas procurement). Sumber daya manusia yang ada di Pemohon Banding hanyalah para engineer yang bertugas memberikan jasa-jasa teknis (technical services) sehubungan dengan kontrak CNTIC China dengan PLN tersebut. Dengan kata lain tidak ada sangkut paut atau keterlibatan BUT dalam pekerjaan procurement. Dengan demikian dikaitkan dengan Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina di mana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa aktivitas procurement tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding maka laba yang diperoleh dari kegiatan procurement bukan merupakan bagian laba yang berasal dari Bentuk Usaha Tetap sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. Pekerjaan konstruksi oleh Pemohon Banding atas hasil kegiatan procurement yang dilakukan oleh Kantor Pusat CNTIC baru dapat dilakukan setelah proses procurement tersebut selesai. Dari kondisi ini jelas bahwa Pemohon Banding tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan procurement. Ketidakterlibatan tersebut adalah karena procurement tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Banding di Indonesia;
 
bahwa dengan penjelasan tersebut di atas Pemohon Banding tidak setuju atas angka koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00 dan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp367.117.032.084,00 dengan alasan sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan di atas;
 
 
 
 
 
 
d.
bahwa terhadap pernyataan Terbanding bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2013 Pemohon Banding melaporkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sehingga alasan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa tidak dapat dibuktikan, hal itu tidak benar karena Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding adalah yang terkait dengan perolehan barang/jasa dalam rangka melaksanakan jasa konstruksi yang menjadi lingkup pekerjaan Pemohon Banding berdasarkan kontrak;
 
 
 
 
III.
Kesimpulan dan usul Pemohon Banding (dalam Surat Banding)
 
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:
 
1.
bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 
2.
bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Banding kemukakan pada butir II, maka dapat disimpulkan bahwa:
sehubungan dengan koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2), berdasarkan Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina di mana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa aktivitas procurement tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding maka laba yang diperoleh dari kegiatan procurement bukan merupakan bagian laba yang berasal dari Bentuk Usaha Tetap sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. Pekerjaan konstruksi oleh Pemohon Banding dalam hal ini instalasi genset atas hasil kegiatan procurement yang dilakukan oleh Kantor Pusat CNTIC baru dapat dilakukan setelah proses procurement tersebut selesai. Dari kondisi ini jelas bahwa Pemohon Banding tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan procurement. Ketidakterlibatan tersebut adalah karena procurement tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Banding di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00 dan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp367.117.032.084,00 dalam rangka menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) Branch Profit Tax;
 
 
 
 
 
bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
 
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
 
2.
Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
 
3.
Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding terhadap DPP PPh Final Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp5.347.470.729,00;
 
 
 
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013;
Bukti P-2.
Fotokopi Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017;
Bukti P-3.
Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013, beserta lampirannya;
Bukti P-4.
Fotokopi bermaterai LOA (Surat Penunjukkan yang menunjukkan Wu Lei sebagai Chief Representative Pemohon Banding dari Pusat) Tanpa nomor tanggal 2 Agustus 2017;
Bukti P-5.
Fotokopi Surat Setoran Pajak Bank Bumi Arta NTPN 2433D64H2422FHQ4 sebesar Rp791.425.668,00 tanggal 24 November 2017;
 
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-564.SUB/WPJ.07/2019 tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
I.
Ketentuan Formal (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
a.
bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 10 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
 
a.
bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
 
 
b.
bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding yaitu pada tanggal 10 Januari 2019 sehingga masih memenuhi jangka waktu pengajuan 3 (tiga) bulan; 
 
 
c.
bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
 
 
d.
bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 Oktober 2018;
 
 
e.
bahwa Surat Banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
 
 
f.
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Wu Lei selaku Chief Representative Pemohon Banding adalah sama dengan yang menandatangani Surat Keberatan;
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
 
 
II.
Analisa Pokok Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
bahwa setelah membaca Surat Banding, mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, uraian pemandangan keberatan (Laporan Penelitian Keberatan), Surat Keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa-analisa pokok sengketa atas Surat Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Pokok sengketa:
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
 
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak cfm SPT/WP
Rp
11.641.885.408,00
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak cfm Pemeriksa
Rp
Rp16.989.336.137,00
Koreksi
Rp
5.347.470.729,00
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak cfm Keberatan/banding
Rp
Rp11.641.865.408,00
Koreksi Yang Diajukan Keberatan/Banding
Rp
5.347.470.729,00
 
 
 
 
a.
Dasar Hukum
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 4 ayat (1)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 
Pasal 5 ayat (1)
Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:
 
 
 
a.
penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
 
 
 
b.
penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; 
 
 
 
c.
penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 26 ayat (1)
atas penghasilan tersebut di bawah int, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
 
 
a.
dividen; 
 
 
 
b.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
 
 
c.
royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 
 
 
d.
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
 
e.
hadiah dan penghargaan;
 
 
 
f.
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 
 
 
g.
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 
 
 
h.
keuntungan karena pembebasan utang.
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 26 ayat (1a)
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
 
Pasal 26 ayat (4)
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 
Pasal 32A
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
 
Penjelasan
Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.
 
 
 
 
 
b.
Data, Fakta dan Hasil Penelitian
 
 
 
 
 
 
Koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
 
 
 
 
1)
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Surat Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwa pokok sengketa adalah terdapat pendapatan kantor pusat (CNTIC China) berupa FOB/Procurement yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017 dengan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
bahwa kontrak proyek yang dikerjakan adalah antara CNTIC China dengan PT PLN yang meliputi kegiatan procurement, jasa konstruksi, dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya. Dengan demikian bukan merupakan kontrak antara Pemohon Banding dengan PT PLN. Timbulnya Pemohon Banding di Indonesia adalah karena melewati time test kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Tax Treaty Indonesia-Cina;
 
 
 
 
b.
bahwa tidak ada satupun sumber daya manusia di Pemohon Banding yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan proses pengadaan (pemilihan pemasok barang, penentuan spesifikasi barang, negosiasi harga dan term and condition, pengurusan pengiriman ke Indonesia, dan lain-lain);
 
 
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Paragraf 2 Tax Treaty Indonesia-China menyatakan bahwa laba perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana;
 
bahwa apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha tetap atau tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build);
 
 
 
 
 
 
 
 
5)
bahwa procurement merupakan pekerjaan Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)
bahwa berdasarkan kontrak nomor 048.PJ/041/DIR/2007 dan 562-1.PJ/121/DIR/2008 antara lain diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah to design, engineering, procurement, manufacturing, delivery to site, civil and construction and installation, test and commissioning, handling over to the Owner and . . . etc;
 
 
 
 
 
 
 
 
7)
bahwa pada dasarnya aktivitas procurement yang dilakukan oleh Kantor Pusat (CNTIC China) dapat dilakukan oleh Pemohon Banding atau pihak CNTIC China memiliki hubungan kegiatan usaha dengan BUTnya di Indonesia yaitu dalam rangka kontrak dengan pihak PT PLN (Persero);
 
 
 
 
 
 
 
 
8)
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPh, maka dapat diketahui bahwa penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan objek pajak bentuk usaha tetap;
 
 
 
 
 
 
 
 
9)
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon Banding tidak memiliki kemampuan melakukan pengadaan barang dan atau jasa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)
bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 Pemohon Banding melaporkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, sehingga alasan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa tidak dapat dibuktikan;
 
 
 
 
 
 
 
 
11)
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding sependapat dengan Tim Pemeriksa dan mempertahankan koreksi DPP PPh Final Pasal 26 ayat (4) Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470.729,00;
 
 
III.
Kesimpulan dan Usul (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Kesimpulan
 
 
a.
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 sepanjang memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 
 
 
b.
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
 
c.
bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 
 
 
 
 
2.
Usul
 
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor: 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 atas nama BUT CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT EXPORT CORPORATION NPWP 01.070.219.9- 053.000;
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan dokumen apapun.
 
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya Nomor: (19)CNTIC YO 1/010 tanggal 15 April 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Banding;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen apapun;
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH TERBANDING ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti serta diberi tanda T sebagai berikut:
Bukti T-1
Fotokopi KKP PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari- Desember 2013;
Bukti T-2
Fotokopi LHP Masa dan Tahun Pajak Januari - Desember 2013;
Bukti T-3
Matriks Sengketa;
Bukti T-4
Fotokopi KKP PPh Pasal 26 (4) Masa Pajak Januari - Desember 2013;
Bukti T-5
Fotokopi PMK Nomor 154/PMK.011/2008 tanggal 1 Oktober 2012;
Bukti T-6
Kesimpulan Akhir Nomor: S-90/PJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020;
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON BANDING ====
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda P sebagai berikut:
Bukti P-6.
Matriks Sengketa;
Bukti P-7.
Persandingan perhitungan PPh Pasal 26 tanpa nomor, tanggal 9 September 2019;
Bukti P-8.
Fotokopi bermaterai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0361093 tanggal 12 April 2016;
Bukti P-9.
Fotokopi bermaterai Surat LPJK Nomor 428-UM/LPJK-N/BP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Sertifikat Badan Usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
Bukti P-10.
Terjemahan Kontrak Pemohon Banding (3 Kontrak);
Bukti P-11.
Fotokopi Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 612/KM.4/4/2011 tanggal 1 April 2011 (terkait Kontrak Adipala);
Bukti P-12.
Fotokopi SPHP Terbanding;
Bukti P-13.
Penjelasan Tertulis Nomor 051/CKG/Xl/2019 tanggal 11 November 2019, dengan lampiran:
 
a.
Lampiran Khusus 6A SPT PPh Badan Tahun 2013; 
 
b.
Lembar Exhibit B Laporan Audit Pemohon Banding Tahun 2013 dan 2012;
 
c.
Perhitungan Peredaran Usaha Tahun 2013;
 
d.
Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Berdasarkan Koreksi Pemeriksa;
Bukti P-14.
Kesimpulan Akhir Nomor: 030/CKG/1/2020 tanggal 13 Januari 2020;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
Kewenangan Pengadilan Pajak
 
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas Keberatan Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2018 sehingga pengajuan banding ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 19 Oktober 2018 sehingga memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
 
bahwa jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat permohonan banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, sehingga permohonan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Sdr. Wu Lei, menjabat sebagai Chief Representative, selaku penanda tangan Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Letter of Appointment (LOA) Tanpa Nomor tanggal 2 Agustus 2017, berhak menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 2013PPH23190108 tanggal 8 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017 yang berisi Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017, diterima oleh Terbanding pada tanggal 27 November 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 Nomor 00001/245/13/053/17 diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah Rp0,00, sehingga tidak diperlukan bukti pelunasan pajak yang masih harus dibayar sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Sdr. Wu Lei, menjabat sebagai Chief Representative, selaku penanda tangan Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017 berdasarkan Letter of Appointment (LOA) Tanpa Nomor tanggal 2 Agustus 2017, berhak menandatangani Surat Keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 2159/CNTIC/X/1/2017 tanggal 24 November 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas Keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 16 Oktober 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 27 November 2017 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
 
 
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 2159/CNTIC/Xll/2017 tanggal 24 November 2017 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 Nomor 00001/245/13/053/17 diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 dengan status Nihil, yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 6 Mei 2014, sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas Keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Objek Pajak;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Objek Pajak, sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, sehingga selisih sebelum keberatan untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s. d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, Terbanding menyatakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00, Perno hon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s. d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 2015 sebesar Rp16.989.336.137,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp11.641.865.408,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan untuk DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 adalah sebesar Rp5.347.470. 729,00;
 
Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah DPP Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470.729,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebagai berikut:
 
No
Uraian
Menurut
Koreksi Yang Diajukan Banding
(Rp)
Keputusan Keberatan
(Rp)
Pemohon Banding
(Rp)
1
Koreksi DPP PPh Final Pasal 23/26
16.989.336.137,00
11.641.865.408,00
5.347.470.729,00
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan sengketa Objek Pajak adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Banding;
 
bahwa Terbanding menyerahkan Kesimpulan Akhir Nomor S-90/PJ.07/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:
 
I.
Pokok Sengketa
 
 
 
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470. 729,00
 
 
 
1.
Dasar Hukum
 
 
 
 
 
Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia - China "The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment. The provisions of this paragraph shall, however, not apply if the enterprise proves that the above activities are not undertaken by the permanent establishment or have no relation with the permanent establishment"
 
"Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha tetap atau tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap tersebut".
 
 
 
 
 
 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
 
 
 
a.
Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 
 
 
 
b.
penghasilan berupa hadiah undian;
 
 
 
c.
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 
 
 
d.
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 
 
 
e.
penghasilan tertentu lainnya
 
 
 
 
 
 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
"Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:
 
 
 
a.
penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; 
 
 
 
b.
penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 
 
 
c.
penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud;"
 
 
 
 
 
 
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan, perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
 
 
 
 
 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
 
 
 
 
 
 
Asas Sumber adalah merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.
 
Undang-Undang Penghasilan Indonesia menganut asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.Khusus terhadap asas tempat tinggal Undang-Undang PPh menegaskan adanya batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Keberadaan lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari seseorang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Untuk asas kebangsaan dan asas sumber dapat dipahami yaitu bahwa terhadap setiap warga negara Indonesia dimanapun berada akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, demikian pula halnya bila seorang bukan warga negara Indonesia namun memperoleh penghasilan di Indonesia , maka negara Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan.
 
 
 
 
2.
Tanggapan Terbanding
 
 
 
 
 
 
a.
Data dan Fakta
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Contract Agreement Contract No 562- 1.PJ/121/DIR/2008 dinyatakan bahwa:
The Owner desires to engage the Contactor and the Contractor accepts and agrees to provide the Works known as Coal Fired Steam Power Project (1x660MW) for PLTU 2 Jawa Tengah) location, Adipala Cilacap Indonesia, including but not limited to design, engineering, procurement, manufacturing, site preparation, delivery to site, civil work including Coal Jetty and construction and installation, test and commissioning, handling over to the Owner and two (2) years warranty period of the Plant, except for supercritical boiler and its auxiliaries including water treatment system and control system be three (3) years.
 
Berdasarkan Contract Agreement Contract No 436.PJ/041/DIR/2008 dinyatakan bahwa:
The Owner desires that the Works known as Coal Fired Steam Power Project for PLTU Sumatera Baral (2x112 MW) location, at Teluk Sirih, Padang West Sumatera Province should be designed, manufactured, tested, delivered, installed, pre commissioned, commissioned and performance test, and guaranteed certain facilities to be executed by the Contractor and has accepted a Bid by the Contractor for the design, manufacture, test, delivery, install, pre commission, commission, performance test and guarantee certain facilities execution and completion of such Works and remedying of defect there in according to the stipulation of the Contract between the Owner and the Contractor as listed in Clause 1 below.
 
Berdasarkan Contract Agreement Contract No 048.PJ/041/DIR/2007 dinyatakan bahwa:
The Owner desires to engage the Contactor and the Contractor accepts and agrees to provide the Works known as Coal Fired Steam Power Project 660-700 MW class for PLTU 1 Banten (1x600-700 MW) location, Suryalaya Banten, Indonesia including but not limited to design, engineering, procurement, manufacturing, delivery to site, civil and construction and installation, test and commissioning, handling over to the Owner and one years warranty period of the Plant;
 
 
 
 
 
 
b.
Pendapat Terbanding
 
 
 
 
 
 
 
-
Bahwa berdasarkan kontrak diketahui Pengadaan atau Procurement merupakan satu kesatuan kontrak yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan kontrak yaitu pengadaan power station yang siap sudah beroperasi pada saat diserahkan kepada PT PLN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
bahwa menurut Terbanding, kontrak a quo merupakan kontrak "Turnkey Project" yang ditandatangani oleh lnduk Pemohon Banding, di mana hasil pekerjaan akan diserahkan setelah seluruh aspek pekerjaan diselesaikan. Terbanding berpendapat pekerjaan yang tertuang dalam kontrak a quo yaitu engineering, procurement, construction (EPC) merupakan satu kesatuan. Dan ini juga sesuai berdasarkan website dari CNTIC sendiri juga mengklaim bahwa CNTIC telah diberikan EPC Contract di Indonesia diantaranya di Suralaya, Sumbar dan Adipala;
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Turn-key Project adalah pola pekerjaan dimana masing-masing pihak yang terlibat mengikatkan diri dengan kontrak kerja, tetapi Pihak Pemberi Tugas akan melakukan pembayaran pekerjaan setelah prestasi pekerjaan selesai 100% dan telah disetujui oleh Pemberi Tugas. (Info Proyek; 2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Turn-key Project adalah suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal pihak kontraktor setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni (www.kamusbesar.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
-
bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor yang tertuang dalam kontrak a quo juga meliputi: Perancangan, Pembuatan, Pengujian, Penyerahan/Pengiriman, Pemasangan, Pembangunan, prakomisioning, komisioning dan uji kinerja, pengambilalihan dan penjaminan fasilitas-fasilitas tertentu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menjalankan usahanya di Indonesia mewakili induknya (CNTIC) di China. Bahwa seluruh pekerjaan dilakukan dalam rangka menjalankan kontrak tersebut adalah satu kesatuan, sehingga seluruh pekerjaan meliputi engineering, procurement, construction (EPC) yang terkait dengan dengan kontrak a quo terkait dengan Pemohon Banding. Hal ini terlihat juga dalam salah satu surat PLN (Persero) kepada CNTIC Consortium perihal/subject "Notification of Award 1x600-700MW class CFSPP PLTU 1 Banten (1x600-700MW Suralaya Site" yang dikonfirmasi atau ditandatangani oleh saudara Wu Lei yang merupakan Representative Pemohon Banding;
 
 
 
 
 
 
 
 
-
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia - China
"Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ketentuan-ketentuan pada ayat ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha tetap atau tidak ada hubungannya dengan bentuk usaha tetap tersebut".
 
kata or dalam Pasal 7 ayat (1) P3B a quo mempunyai fungsi alternatif, yaitu (kondisi) melakukan aktivitas usaha atau (kondisi) mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila Pemohon Banding termasuk dalam salah satu kondisi tersebut maka menurut Terbanding pajak dapat dikenakan atas laba usaha tersebut di Indonesia. Untuk mengenakan pajak di Indonesia tidak perlu kedua kondisi tersebut harus dipenuhi semuanya;
 
 
 
 
 
 
 
 
-
bahwa berdasarkan OECD Model Commentaries On The Articles Of The Model Tax Convention pada Sub Commentary On Article 7 Concerning The Taxation Of Business Profits dinyatakan sebagai berikut:
 
 
 
 
36.
These problems arise chiefly where goods are provided, or services performed, by the other parts of the enterprise or a related party in connection with the building site or construction or installation project. Whilst these problems can arise with any permanent establishment, they are particularly acute for building sites and construction or installation projects. In these circumstances, it is necessary to pay close attention to the general principle that income is attributable to a permanent establishment only when it results from activities carried on by the enterprise through that permanent establishment.
 
 
 
 
36.
Masalah-masalah ini muncul terutama ketika barang disediakan, atau layanan dilakukan, oleh bagian lain dari Kantor Pusat Perusahaan Induk atau pihak berelasi terkait dengan lokasi bangunan atau proyek konstruksi atau instalasi. Sementara masalah-masalah ini dapat timbul dengan Badan Usaha Tetap, BUT sangat handal untuk lokasi bangunan dan proyek konstruksi atau instalasi. Dalam keadaan ini , perlu memperhatikan prinsip umum bahwa pendapatan dapat diatribusikan kepada suatu badan usaha tetap hanya ketika itu merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Perusahaan Induk melalui Badan Usaha Tetap itu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahwa dalam salah satu kontrak dinyatakan:
Coal Fired Steam Power Plant Project 600-700MW class
PLTU 1 Banten (1 x600-700MW) - Suralaya
 
CONTRACT AGREEMENT
1.
In consideration of the payments to be made by the Owner to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Owner to design, execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
2.
The Owner hereby covenants to pay the Contractor, in consideration of the design, execution anti] completion of the works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Pada poin 8 di atas Definisi "Completion of the Work" means that all of the Works have been taken over by the Owner. Dan dalam hal ini pembayaran yang dimaksud pada poin 8 dari contract di atas termasuk Procurement.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Bahwa berdasarkan ketentuan kontrak mengenai Penyerahan dan Jaminan dinyatakan bahwa "The warranty period shall starts from the date stated in the Taking-Over Certificate for each Unit and shall expire after twelve (12) months from that date" (paragraph 2 klausul 2.34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Berdasarkan ketentuan kontrak tidak dapat dipisahkan antara kegiatan yang dilakukan di Indonesia dengan yang dilakukan di Luar Negeri misalnya tidak akan ada Procurement jika tidak ada desain dan perencanaan sesuai dengan lokasi kegiatan konstruksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Dengan demikian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh dinyatakan bahwa "penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia" sehingga dapat disimpulkan bahwa atas penghasilan kantor pusat (CNTIC China) yang berasal dari kegiatan procurement, jasa konstruksi dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya yang dilakukan terkait dengan kegiatan konstruksi (EPC) di Indonesia merupakan objek pajak yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470. 729,00 telah sesuai dengan perhitungan dan ketentuan yang berlaku.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian diusulkan untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding;
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Dan sebagai bahan pertimbangan dan tanpa mengurangi independensi Majelis Hakim, Terbanding juga melampirkan Putusan Pengadilan Pajak atas kasus yang sama dengan nomor PUT-77136/PP/M.VIB/25/2016, PUT-79454/PP/M.VIB/15/2016 dan PUT-105682/2010/PP/M.VIB Tahun 2018 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas sengketa Procurement;
 
Kesimpulan dan Usul
 
Kesimpulan
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa KEP-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
 
UsuI
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;
 
bahwa Pemohon Banding menyerahkan Kesimpulan Akhir Nomor: 030/CKG/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:
 
Terkait Koreksi Objek PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470.729,00
 
bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam surat permohonan banding, Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Objek PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp5.347.470.729,00 dengan alasan berikut ini:
 
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00. Hal ini terkait langsung dengan penolakan Pemohon Banding atas koreksi negatif terhadap FOB portion (procurement) sebesar Rp367.117.032.084,00 yang menurut Terbanding merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2).
 
 
1.
bahwa alasan Pemohon Banding menolak koreksi terhadap FOB portion (procurement) tersebut dianggap sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sama dengan alasan sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Permohonan Banding sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
Bahwa kontrak proyek yang dikerjakan adalah antara CNTIC China dengan PT PLN yang meliputi kegiatan procurement, jasa konstruksi, dan instalasi serta jasa-jasa teknik lainnya. Dengan demikian bukan merupakan kontrak antara Pemohon Banding dengan PT PLN. Timbulnya Pemohon Banding di Indonesia adalah karena melewati time test kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Tax Treaty Indonesia-Cina. 
 
 
 
 
b.
Pengadaan (supply) FOB portion diimpor langsung oleh PLN dari CNTIC China sehingga jelas bahwa kegiatan pengadaan (supply) FOB portion tersebut bukan merupakan tanggungjawab dari Pemohon Banding sehingga bukan merupakan bagian dari peredaran usaha (pendapatan) Pemohon Banding.
 
 
 
 
c.
Merujuk pada Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina,
"laba perusahaan suatu negara yang diperoleh dari kegiatan menjalankan usaha melalui suatu Bentuk Usaha Tetap yang berada di negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung."
 
Selanjutnya dalam Article 7 ayat (1) Tax Treaty tersebut diatur bahwa "ketentuan pengenaan pajak atas laba dimaksud tidak berlaku jika perusahaan membuktikan bahwa aktivitas-aktivitasnya tidak dapat dilakukan oleh BUT dan tidak ada hubungannya dengan BUT tersebut."
 
Faktanya porsi procurement dilakukan oleh kantor pusat CNTIC karena pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga pelaksanaan kegiatan procurement juga tidak ada hubungannya dengan BUT tersebut. Tidak ada satupun sumber daya manusia di Pemohon Banding yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan proses procurement/pengadaan (pemilihan pemasok barang, penentuan spesifikasi barang, negosiasi harga dan term and condition, pengurusan pengiriman ke Indonesia, dan lain-lain terkait dengan aktivitas procurement). Sumber daya manusia yang ada di Pemohon Banding hanyalah para engineer yang bertugas memberikan jasa-jasa teknis (technical services) sehubungan dengan kontrak CNTIC China dengan PLN tersebut. Dengan kata lain tidak ada sangkut paut atau keterlibatan BUT dalam pekerjaan procurement.
 
Dengan demikian dikaitkan dengan Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina di mana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa aktivitas procurement tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding maka laba yang diperoleh dari kegiatan procurement bukan merupakan bagian laba yang berasal dari Bentuk Usaha Tetap sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. Pekerjaan konstruksi oleh Pemohon Banding atas hasil kegiatan procurement yang dilakukan oleh Kantor Pusat CNTIC baru dapat dilakukan setelah proses procurement tersebut selesai. Dari kondisi ini jelas bahwa Pemohon Banding tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan procurement. Ketidakterlibatan tersebut adalah karena procurement tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Banding di Indonesia.
 
 
 
 
d.
Terhadap pernyataan Terbanding bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2013 Pemohon Banding melaporkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sehingga alasan Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa tidak dapat dibuktikan, hal itu tidak benar karena Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding adalah yang terkait dengan perolehan barang/jasa dalam rangka melaksanakan jasa konstruksi yang menjadi lingkup pekerjaan Pemohon Banding berdasarkan kontrak. Dengan kata lain Pajak Masukan tersebut tidak terkait dengan pekerjaan procurement.
 
 
 
2.
bahwa dalam Surat Bantahan Pemohon Banding terkait koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s.d. November 2013, Pemohon Banding menyampaikan bantahan bahwa Pemohon Banding di Indonesia Tidak Dapat Melakukan Porsi Procurement dengan alasan sebagai berikut:
 
 
 
a.
Dalam kontrak dengan PLN telah dicantumkan nama-nama pabrik (manufacturer) equipment-equipment utama (major equipment) seperti steam turbine, boiler, feed pump, pulverizer, coal feeder, generator, compressor, dan lain-lain yang disetujui oleh PLN sendiri dimana hampir semua pabrikan tersebut berada di Cina. 
 
 
 
 
b.
Mengikuti kontrak dengan PLN maka dalam pelaksanaannya CNTIC China sebagai kontraktor menunjuk vendor/supplier di luar negeri untuk pengadaan (procurement) equipment-equipment utama seperti Beijing Babcock & Wilcox, Nanjing Turbine and Electric Machinery (Group) Co., Ltd, dan Shanghai Electric Group Company Ltd.
 
 
 
 
c.
CNTIC China pada dasarnya berperan sebagai pihak yang menunjang pembiayaan (financer) proyek pembangunan PLTU karena dalam pengerjaan proyek lebih banyak menggunakan supplier atau vendor. 
 
 
 
 
d.
Tidak ada satupun sumber daya manusia di Pemohon Banding yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan proses pengadaan (pemilihan pemasok barang, penentuan spesifikasi barang, negosiasi harga dan term and condition, pengurusan pengiriman ke Indonesia, dan lain-lain). Sumber daya manusia yang ada di Pemohon Banding hanyalah beberapa engineer yang bertugas dalam pengawasan subcontractor pekerjaan konstruksi di dalam negeri. Dengan kata lain tidak ada sangkut paut atau keterlibatan BUT dalam pekerjaan procurement.
 
Hal itu terlihat dari struktur organisasi Pemohon Banding. Para engineer tersebut mustahil dapat melakukan pembuatan/fabrikasi turbin, boiler, generator, kondensor, maupun equipment utama lainnya di Indonesia. Bahkan di Indonesia hanya satu dua perusahaan yang mampu melakukan fabrikasi equipment-equipment tersebut karena selain masalah teknologi juga membutuhkan investasi yang sangat besar.
 
 
 
bahwa dengan demikian dikaitkan dengan Article 7 ayat (1) Tax Treaty Indonesia-Cina di mana Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa aktivitas procurement tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Banding maka laba yang diperoleh dari kegiatan procurement bukan merupakan bagian laba yang berasal dari Bentuk Usaha Tetap sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. Pekerjaan konstruksi oleh Pemohon Banding atas hasil kegiatan procurement yang dilakukan oleh Kantor Pusat CNTIC baru dapat dilakukan setelah proses procurement tersebut selesai. Dari kondisi ini jelas bahwa Pemohon Banding tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan procurement. Ketidakterlibatan tersebut adalah karena procurement tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Banding di Indonesia.
 
bahwa sebagai tambahan Pemohon Banding juga menyampaikan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2019 bukti kutipan dokumen kontrak (contract document) proyek PLTU I Banten Suralaya No.048.PJ/041/DIR/2007, PLTU 2 Jawa Tengah Adipala No.562- 1.PJ/121/DIR/2008, dan PLTU Sumatera Barat Pesisir Selatan No.436.PJ/041/DIR/2008 yang mencantumkan secara tegas bahwa 
 
"All imported equipment and material that will be incorporated in the plant and become the property of the Owner will be imported by the Owner subject to import duties to borne by the Contractors and will be reimbursed by the Owner."
 
Dengan demikian dalam kontrak telah ditentukan bahwa atas semua equipment dan material (dalam hal ini boiler, turbine, generator, condenser, transformer, dan equipment lainnya) yang akan dilekatkan dan merupakan bagian dari PLTU diimpor oleh pihak Owner (dalam hal ini PLN). Ketentuan mengimpor tersebut menjelaskan bahwa equipment tersebut diadakan (procurement) di Luar Negeri dalam hal ini Cina. Oleh karena itu secara kontrak pun Pemohon Banding tidak dimungkinkan melakukan sendiri pelaksanaan pekerjaan procurement tersebut. Terbanding juga mengakui bahwa dalam faktanya impor equipment dilakukan oleh PLN. Hal ini jelas tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan halaman 1 dimana data PIB berasal dari portal pertukaran informasi antara OJP dan OJBC.
 
bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding sebagaimana dikemukakan di atas, jelas bahwa porsi procurement seharusnya tidak dikoreksi menjadi penghasilan maupun biaya bagi Pemohon Banding. Oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00 dan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp367.117.032.084,00 sehingga Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim XIV A untuk membatalkan koreksi tersebut;
 
bahwa dengan demikian, maka perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 adalah sebagai berikut:
 
-
Penghasilan Kena Pajak
Rp
11.641.865.408,00
-
PPh Final Pasal 26 yang Terutang
Rp
1.164.186.541,00
-
Kredit Pajak
Rp
1.164.186.541,00
-
Pajak yang kurang (lebih) dibayar
Rp
0,00
-
Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
Rp
0,00
-
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar
Rp
0,00
 
Pendapat Majelis
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470.729,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding menyatakan DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp11.641.865.408,00, sedangkan Terbanding menyatakan DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp16.989.336.137,00, sehingga nilai sengketa DPP PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp5.347.470.729,00;
 
bahwa koreksi berasal dari koreksi Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak objek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2013 berupa FOB/Procurement tahun 2013 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp367.117.032.084,00;
 
bahwa dengan demikian, koreksi Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2013, sangat tergantung (dipengaruhi) atas sengketa objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang berasal dari FOB/Procurement yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;
 
bahwa putusan atas sengketa objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari 2013 s.d. November 2013 Nomor: PUT-000157.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020 s.d. putusan Nomor: PUT-000167.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020 dengan 'tetap mempertahankan' koreksi Terbanding sebesar Rp367.117.032.084,00;
 
bahwa koreksi atas sengketa objek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2013 s.d. November 2013 tetap dipertahankan, dengan demikian Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan FOB/Procurement) sebesar Rp367.117.032.084,00 dan Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00 oleh Terbanding sudah tepat;
 
bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti/fakta dan penjelasan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan serta pertimbangan hukum di atas, tidak cukup bukti yang kuat dan meyakinkan Majelis untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan (FOB/Procurement) sebesar Rp367.117.032.084,00 dan Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp387.149.184.097,00 tetap dipertahankan;
 
bahwa koreksi Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% dibatalkan oleh Majelis sesuai dengan putusan PUT-000157.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020 s.d. putusan Nomor: PUT-000167.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2020, dengan demikian Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebesar 3%, sehingga perhitungan koreksi Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak, menjadi sebagai berikut:
 
Koreksi positif peredaran usaha
Rp
387.149.184.097,00
Koreksi neqatif harqa pokok penjualan (FOB)
Rp
(367.117.032.084,00)
Koreksi Penghasilan Kena Pajak
Rp
20.032.152.013,00
PPh Final terutang
Rp
3% x 367.117.032.084,00 = 11.013.510.963,00
Koreksi DPP PPh Final Pasal 26 ayat (4) menurut Majelis
Rp
9.018.641.050,00
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat mengenai kredit pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi; Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding dan menambah Pajak yang harus dibayar, sehingga Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2013 dan Pajak yang harus dibayar dihitung kembali, menjadi sebagai berikut:
 
Koreksi DPP PPh Final Pasal 26 menurut Majelis
Rp
9.018.641.050,00
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) menurut SPT (Pemohon Banding)
Rp
11.641.865.408,00
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) menurut Majelis
Rp
20.660.506.458,00
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
MENGADILI
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP­-03554/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00001/245/13/053/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 dan menambah Pajak yang harus dibayar, atas nama BUT China National Technical Import Export Corporation, NPWP 01.070.219.9-053.000, beralamat di Dipo Tower-Dipo Business Center Lt. 13 Unit B & C, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, OKI Jakarta 10260, alamat korespondensi di Citas Konsultan Global (CITASCO), J I . Ciputat Raya No. 28C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:
 
No
Uraian
Jumlah
(Rp)
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
20.660.506.458,00
2.
PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terutang
2.066.506.458,00
3.
Kredit Pajak:
 
 
a.
PPh ditanggung pemerintah
0,00
 
b.
Setoran masa
1.164.186.541,00
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
0,00
 
d.
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...
0,00
 
e.
Lain-lain
0,00
 
f.
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...
0,00
 
g.
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)
1.164.186.541,00
4.
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)
902.319.917 ,00
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
433.113.560,00
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)
1.335.433.477,00
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan musyawarah Majelis XIVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Hartoyo, S.E., M.B.P. sebagai Hakim Ketua,
Winarsih, S.P., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Tin Wajiroh, S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd
Winarsih, S.P., M.M.
ttd
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.
 
HAKIM KETUA,
ttd
Dr. Hartoyo, S.E. , M.B.P.
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Tin Wajiroh, S.E., Ak., M.M.
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
 
Putusan Nomor PUT-000167.19/2020//PP/M.XIXB Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Widhi Hartono, S.E., M.E. sebagai Hakim Ketua,
Ir. Hendi Budi santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu
Wawan Haryanto, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti.
 
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd
lr. Hendi Budi santosa, M.Eng.
ttd
Dr. Budi Nugroho, S.E., M.Hum
 
HAKIM KETUA,
ttd
Widhi Hartono, S.E., M.E
 
 
 
 
 
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Wawan Haryanto, S.H., M.H
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File