Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPN & PPnBM
31 Juli 2021 | View: 114
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000129.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
PPN & PPnBM
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juli 2014
 
POKOK SENGKETA
Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ .20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000129.16/2019/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Subur Agro Makmur, NPWP: 02.575.884.8-004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh Sutarno, Jabatan: Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Subur Agro Makmur Nomor 25 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Anita Dewi Kartika, SH., MKn., Notaris di kota Bekasi, memberikan kuasa untuk hadir dalam persidangan kepada:
 
1.
Nama
:
Siswo
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum
 
Ijin Kuasa Hukum
:
KEP-347/PP/IKH/2019 tanggal 10 April 2019
 
Surat Kuasa Khusus
:
FIN-TAX/1051/SAM/EXT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
 
 
 
 
2.
Nama
:
Handyka Galuh Iriana Putra
 
Jabatan
:
Kuasa Hukum
 
Ijin Kuasa Hukum
:
KEP-342/PP/IKH/2019 tanggal 5 April 2019
 
Surat Kuasa Khusus
:
FIN-TAX/1052/SAM/EXT /VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40- 42 Jakarta, yang hadir dalam persidangan yaitu:
 
1.
Nama/NIP
:
Guirino Tirta Adiguna Wijaya/19730703 199512 1 001
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding
      Direktorat Jenderal Pajak
       
2. Nama/NIP : Susetyowati/19760722 200212 2 001
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding
      Direktorat Jenderal Pajak
       
3. Nama/NIP : Rusli/19800419 200112 1 002
  Jabatan : Penelaah Keberatan
  Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding
      Direktorat Jenderal Pajak
 
berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-16889/PJ.07/2019 tanggal 6 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-993/PP/BR/2019 tanggal 28 Juni 2019;
  • Telah membaca Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  • Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-552/WPJ.20/2019 tanggal 4 April 2019;
  • Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi/ahli/ahli alih bahasa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Pemohon Banding
(Rp)
Terbanding
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0
0
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
 
 
a.6.
Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 + a.4 + a.5)
0
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:
0
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
0
0
 
d.
Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
 
 
d.6.
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
0
0
 
 
d.7.
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
0
0
 
 
d.8.
Tanggung jawab secara renteng
0
0
 
 
d.9.
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d. 7 atau d.8
0
0
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
0
0
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
0
0
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
25.103.693.016
24.807.360.345
 
 
b.3.
STP (Pokok Kurang Bayar)
0
0
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
 
 
b.5.
Lain-lain
0
0
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
25.103.693.016
24.807.360.345
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
 
c.1.
SKPPKP
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
25.103.693.016
24.807.360.345
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
(25.103.693.016)
(24.807.360.345)
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
25.103.693.016
25.103.693.016
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)
0
0
 
c.
Jumlah (a + b)
25.103.693.016
25.103.693.016
4.
PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)
0
296.332.671
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0
0,00
 
b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
0
296.332.671
 
c.
Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP
0
0
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
0
0
 
e.
Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP
0
0
 
f.
Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP
0
0
 
g.
Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
0
0
 
h.
Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)
0
296.332.671
6.
Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.h)
0
592.665.342
7.
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
0
 
Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 menolak keberatan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga Pemohon Banding dengan Surat Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 mengajukan Banding;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas nama Pemohon Banding;
 
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Banding)
 
bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:
 
Pemohon Banding dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
     
bahwa keberatan diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014;
 
bahwa dengan demikian pengajuan keberatan sudah memenuhi ketetentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:
 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Pemohon banding dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
 
bahwa keberatan ini Pemohon Banding ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 
bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon Banding mengemukakan jumlah pajak kurang bayar menurut perhitungan Pemohon Banding;
 
bahwa dalam surat ini Pemohon Banding menyampaikan alasan dasar perhitungan pajak kurang bayar;
 
bahwa dengan demikian Surat Keberatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:
 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan nomor resi 16994225460 dan Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Oktober 2018;
 
bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman surat ketetapan pajak tersebut dengan pengajuan keberatan ini belum lewat batas waktu sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
 
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan ini sudah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar pengajuan keberatan ini dapat diterima;
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
     
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
 
Pasal 27
(1) Pemohon banding dapat mengajukan pennohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
(3) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
     
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 
Pasal 35
(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
     
Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
     
bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 sebesar Rp592.665.342,00;
 
bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 telah Pemohon Banding ajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur tanggal 29 Desember 2017;
 
bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Permohonan Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014 yang dikirim pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan nomor resi 16994225460 dan diterima pada tanggal 10 Oktober 2018;
 
bahwa dengan demikian maka permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman surat Keputusan Keberatan tersebut dengan Pengajuan Banding belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
 
DASAR PENJELASAN MATERIAL (dalam Surat Banding)
     
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu dengan perincian sebagai berikut:
 
 

URAIAN

MENURUT WAJIB PAJAK
(Rp)
MENURUT FISKUS
(Rp)
JUMLAH KOREKSI
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
 
a.1.
Ekspor
-
-
-
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
-
-
-
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut
-
-
-
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
-
-
-
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
-
-
-
 
 
a.6.
Jumlah (a.1. s/d a.5.)
-
-
-
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
-
-
-
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
-
-
-
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
-
-
-
 
b.
Dikurangi:
 
-
-
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
-
-
-
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
25.103.693.016
24.807.360.345
296.332.671
 
 
b.3.
STP (Pokok Kurang Bayar)
-
-
-
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
-
-
-
 
 
b.5.
Lain-lain
-
-
-
 
 
b.6.
Jumlah (b.1. s/d b.5.)
25.103.693.016
24.807.360.345
296.332.671
 
c.
Diperhitungkan:
 
-
-
 
 
c.1.
SKPPKP
-
-
-
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
25.103.693.016
24.807.360.345
296.332.671
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
(25.103.693.016)
(24.807.360.345)
296.332.671
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
-
-
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
25.103.693.016
25.103.693.016
-
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)
-
-
-
 
c.
Jumlah
25.103.693.016
25.103.693.016
-
4.
PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)
-
296.332.671
296.332.671
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
-
-
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
296.332.671
296.332.671
 
c.
Jumlah (a+b+c)
-
296.332.671
296.332.671
6.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)
-
592.665.342
592.665.342
     
Sengketa mengenai Pajak Masukan Rp296.332.671,00
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 sebesar Rp592.665.342,00;
 
bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 sebesar Rp592.665.342,00 Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan yang Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
 
bahwa atas permohonan keberatan ini, diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas nama Pemohon Banding oleh Terbanding;
 
Uraian
Semula
(Rp) 
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
a.
PPN Kurang/(Lebih) Bayar
296.332.671
0
296.332.671
b.
Sanksi Bunga 
-
-
-
c.
Sanksi Kenaikan
296.332.671
0
296.332.671
d.
Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar
592.665.342
0
592.665.342
     
bahwa Keputusan Terbanding tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah mempertahankan koreksi Terbanding sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp592.665.342,00;
     
POKOK PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN PEMOHON BANDING (dalam Surat Banding)
     
Menurut Terbanding
 
No.
Pokok Permasalahan
Jumlah 
1.
Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
296.332.671
     
Menurut Pemohon Banding
 
Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp296.332.671,00
 
bahwa daftar koreksi Pajak Masukan yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:
 
1.
Faktur Pajak masukan di uar jatah Nomor Seri Faktur Pajak
126.734.851
2. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 Bulan 144.030.852
3. Faktur pajak masukan terkait penyerahan yang terutang PPN 11.015.00
4. Faktur pajak masukan terkait penyerahan yang dibebaskan 14.551.968
  Total 296.332.671
     
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851.00 dikarenakan Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Terbanding dapat Pemohon Banding berikan tanggapan sebagai berikut:
 
Dasar Hukum Pengkreditan Pajak Masukan
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 yang Pemohon Banding kreditkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Per-24/PJ/2012 jo. Per-13/PJ/2010 "bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar", dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mana dalam Faktur Pajak Masukan tersebut sudah memuat persyaratan minimal diantaranya:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas barang Mewah yang dipungut;
f. Kode nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
     
bahwa dengan demikian karena telah memenuhi unsur-unsur aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan tersebut seharusnya tidak termasuk dalam kategori pengertian Faktur Pajak yang cacat atau tidak lengkap;
 
Tidak Menimbulkan Kerugian Negara
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 yang Pemohon Banding kreditkan terse but telah Pemohon Banding lakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai-nya kepada pihak Penjual/Pemberi Jasa (Bukti Pembayaran terlampir), sangat tidak adil apabila Pemohon Banding selaku pengguna Faktur Pajak yang telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual dikoreksi;
 
bahwa adapun ketentuan mengenai tanggung jawab renteng sangat jelas diatur di dalam kedua peraturan tersebut sebagaimana berikut:
 
bahwa sesuai dengan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan:
 
Pembeli barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.
 
bahwa dalam klausul Penjelasan Pasal 16F dijelaskan bahwa: "Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";
 
bahwa hal tersebut diperjelas lagi di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur mengenai norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng yang mana disebutkan sebagai berikut:
 
Pasal 4
(1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
     
bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap koreksi Terbanding sebesar Rp126.734.851,00 atas Faktur Pajak diterbitkan sebelum tanggal Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Terbanding, mohon dapat dibatalkan;
 
bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852.00 Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan dengan pendapat dan koreksi Terbanding atas pos kredit Pajak Masukan dalam negeri sebesar Rp144.030.852,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:
 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 
Penjelasan:
 
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima.
 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
 
Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
 
Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
 
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sangat tegas disebutkan bahwa frasa yang digunakan dalam penjelasan tersebut adalah kata "dapat" bukan kata "hanya dapat" atau "hanya", sehingga hal ini memberikan makna yang berbeda;
 
bahwa penggunaan kata "dapat" tidak memberikan batasan bagi subjek hukum untuk melaksanakan suatu aturan berbeda halnya dengan kata "hanya" atau "hanya dapat" yang menegaskan bahwa subjek hukum tidak memiliki opsi lain dalam melaksanakan ketentuan hukum yang bersangkutan;
 
bahwa sebagai contoh Penjelasan Pasal 9 ayat (5):
Pengusaha kena pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
 
bahwa penggunaan frasa "hanya dapat" memberi penegasan berupa batasan dimana pengusaha kena pajak tidak diperkenankan mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak;
 
bahwa sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan baik itu melalui pelaporan SPT Normal maupun Pembetulan;
 
bahwa oleh karena itu Pemohon Banding berharap koreksi atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan sebesar Rp144.030.852,00 mohon dapat dibatalkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000.00 terkait dengan penyerahan yang terutang PPN yang merupakan jasa sewa kendaraan untuk Masa Pajak Mei 2014;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa mulai bulan Mei 2014 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan yang terutang pajak berupa Crude Palm Oil (CPO), sehingga atas Faktur Pajak Masukan mulai Masa Pajak Mei 2014 seharusnya dapat Pemohon Banding kreditkan;
 
bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:
 
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
 
bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap koreksi Terbanding sebesar Rp11.015.000,00 mohon dapat dibatalkan;
 
bahwa koreksi atas Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan sebesar Rp14.551.968,00;
 
bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding setuju dan tidak mengajukan Banding;
 
bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
URAIAN
MENURUT WAJIB PAJAK 
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
a.1.
Ekspor
-
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
-
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut
-
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
-
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
-
 
 
a.6.
Jumlah (a.1. s/d a.5.)
-
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
-
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
-
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
-
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
-
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
25.103.693.016
 
 
b.3.
STP (Pokok Kurang Bayar)
-
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
-
 
 
b.5.
Lain-lain
-
 
 
b.6.
Jumlah (b.1. s/d b.5.)
25.103.693.016
 
c.
Diperhitungkan:
 
 
 
c.1.
SKPPKP
-
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
25.103.693.016
 
e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
(25.103.693.016)
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
25.103.693.016
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)
-
 
c.
Jumlah
25.103.693.016
4.
PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)
-
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
-
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
-
 
c.
Jumlah (a+b+c)
-
6.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)
-
     
bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Bukti Pengiriman dan Penerimaan Keputusan;
Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Bukti Pengiriman;
Bukti P-3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Subur Agro Makmur Nomor 25 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Anita Dewi Kartika, SH., MKn., Notaris di kota Bekasi;
 
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-552/WPJ.20/2019 tanggal 4 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
     
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Uraian Banding)
     
bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 9 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 
bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
 
bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding yaitu tanggal 10 Oktober 2018;
 
bahwa Surat Banding dilampiri salinan Keputusan yang dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
 
bahwa Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% (lima puluh persen) atas pajak terutang, namun dalam surat ketetapan pajak terkait, tidak terdapat nilai kurang bayar yang disetujui oleh Pemohon Banding, sehingga tidak terdapat utang pajak;
 
bahwa dengan demikian, atas ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah terpenuhi;
 
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sutarno selaku Direktur;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;
 
bahwa Surat/SKP/Keputusan yang diajukan Banding merupakan objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
     
URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN (dalam Surat Uraian Banding)
     
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu Nomor: LAP-00242/WPJ.20/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 6 September 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:
 
No.
Uraian
Jumlah Rupiah Menurut
Koreksi
(Rp) 
Pemohon Banding
(Rp)
Terbanding
(Rp)
1.
Dasar Pengenaan Pajak
 
 
 
 
a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
 
 
 
 
 
a.1.
Ekspor
0
0
0
 
 
a.2.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
0
0
0
 
 
a.3.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
0
0
0
 
 
a.4.
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
0
0
0
 
 
a.5.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
0
0
0
 
 
a.6.
Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 + a.4 + a.5)
0
0
0
 
b.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:
0
0
0
 
c.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
0
0
0
 
d.
Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Rumah Sendiri
 
 
 
 
 
d.1.
Impor BKP
0
0
0
 
 
d.2.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.3.
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
0
0
0
 
 
d.4
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
0
0
0
 
 
d.5.
Kegiatan Membangun Sendiri
0
0
0
 
 
d.6.
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)
0
0
0
  e. Seharusnya tidak terutang 0 0 0
2.
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
 
 
 
 
a.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1 .d.6)
0
0
0
 
b.
Dikurangi:
 
 
 
 
 
b.1.
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
0
0
0
 
 
b.2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
25.103.693.016
24.807.360.345
(296,332.671)
 
 
b.3.
STP (Pokok Kurang Bayar)
0
0
0
 
 
b.4.
Dibayar dengan NPWP sendiri
0
0
0
 
 
b.5.
Lain-lain
0
0
0
 
 
b.6.
Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
25.103.693.016
24.807.360.345
(296.332.671)
 
c.
Diperhitungkan:
0
0
0
 
 
c.1.
SKPPKP
0
0
0
 
d.
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
25.103.693.016
24.807.360.345
(296,332.671)
 
e.
Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar
(25.103.693.016)
(24.807.360.345)
296.332.671
3.
Kelebihan Pajak yang sudah:
 
 
 
 
a.
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya
25.103.693.016
25.103.693.016
0
 
b.
Dikompensasi ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)
0
0
0
 
c.
Jumlah (a + b)
25.103.693.016
25.103.693.016
-
4.
PPN yang kurang dibayar
0
296.332.671
296.332.671
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
-
 
 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP
-
296.332.671
296.332.671
 
c.
Jumlah
-
296.332.671
296.332.671
6.
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
-
592.665.342
592.665.342
     
bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014;
 
bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan uraian sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp) 
Ditambah/ (Dikurangi)
(Rp)
Menjadi
(Rp)
a.
PPN Kurang/(Lebih) Bayar
296.332.671
0
296.332.671
b.
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
0
0
0
c.
Sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
296.332.671
0
296.332.671
d.
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar
592.665.342
0
592.665.342
     
ANALISA POKOK SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
     
bahwa setelah membaca Surat Banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, Surat Keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas Surat Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:
 
Pokok Sengketa
 
bahwa koreksi yang diajukan Banding adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00 yang terdiri dari:
 
bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp296.332.671,00 yang terdiri dari:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan
14,551,968
2. Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan 11,015,000
3. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
4. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan melebihi jangka waktu 3 bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 296,332,671
     
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan sebesar Rp14.551.968,00, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan sehingga yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan ini adalah sebesar Rp281.780.703,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN
11,015,000
2. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
3. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 281,780,703
 
 
 
dengan alasan yang akan diuraikan lebih lanjut;
     
URAIAN BANDING (dalam Surat Uraian Banding)
     
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa pendapat Pemohon Banding adalah sesuai dengan yang dikemukakan dalam Surat Bandingnya;
 
Menurut Terbanding
 
bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp281.780.703,00 terdiri dari:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN
11,015,000
2. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
3. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 281,780,703
     
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
 
Pasal 9
(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
  a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  e. dihapus;
  f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
     
Penjelasan Pasal 9 ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam ha! jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
     
Pasal 16B
(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
     
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 
Lampiran II.B.2
Dalam hal terjadi pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran PPN, PKP dimungkinkan untuk melakukan kompensasi kelebihan bayar PPN tersebut tidak selalu ke Masa Pajak berikutnya yang berurutan, namun dapat dikompensasikan ke Masa Pajak saat dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN.
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
 
Pasal 6
(1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
(2) Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(3) Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(4) Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(5) Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
(6) Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7) Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 7
(1) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 8
(1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 9
(1) PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(2) Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(3) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  a. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
  b. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
(4) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
(5) Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
  a. Lembar ke- 1, disampaikan kepada PKP.
  b. Lembar ke- 2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(6) Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
     
Pasal 10
(1) PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam Tahun Pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(2) Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak
     
3. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
     
  Contoh:
  a. PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001.
  b. PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2014.
     
  Ketentuan terkait contoh di atas adalah:
  a.
Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  b.
Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2014. Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2014 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
     
4. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
     
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
     
Pasal 13
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
  a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
  d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
  a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
  b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
  c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;
     
PENELITIAN TERHADAP POKOK SENGKETA (dalam Surat Uraian Banding)
     
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp296.332.671,00 yang terdiri dari koreksi Pajak Masukan atas:
 
bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp296.332.671,00 yang terdiri dari:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan
14,551,968
2. Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan 11,015,000
3. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
4. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan melebihi jangka waktu 3 bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 296,332,671
 
 
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan sebesar Rp14.551.968,00, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan sehingga yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan ini adalah sebesar Rp281.780.703,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN
11,015,000
2. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
3. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 281,780,703
     
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding hingga April 2014 merupakan penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan sehingga masa mulai produksi CPO adalah bulan Mei 2014;
 
bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan terkait penyerahan barang yang PPN nya dibebaskan tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 sebagai berikut, merupakan Faktur Pajak Masukan sebelum terjadinya penyerahan yang terutang PPN; 
 
No. Nama NPWP No. Faktur Pajak Tanggal DPP PPN
1. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907142 5/1/2014 14,000,000 1,400,000
2. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907151 5/11/2014 5,700,000 570,000
3. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907167 5/9/2014 13,000,000 1,300,00
4. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907176 5/1/2014 9,150,000 915,000
5. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907205 5/11/2014 8,000,000 800,000
6. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907221 5/1/2014 9,100,000 910,000
7. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932154 6/1/2014 18,000,000 1,800,000
8. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932162 6/1/2014 15,000,000 1,500,000
9. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932163 6/1/2014 18,200,000 1,820,000
    110,150,000 11,015,000
     
bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan Pemohon Banding, diketahui bahwa pada Masa Mei 2014 tidak terdapat penyerahan yang terutang PPN, Pemohon Banding baru melakukan penyerahan yang terutang PPN pada tanggal 23 Juni 2014 (SPT Masa PPN Masa Juni 2014);
 
bahwa Faktur Pajak Masukan dengan nilai sebesar Rp11.015.000,00 merupakan Faktur Pajak Masukan sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN;
 
bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka Faktur Pajak sebesar Rp11.015.000,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan koreksi atas Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp126.734.851,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa berdasarkan angka 4 SE-26/PJ/2015, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa meskipun Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding memuat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, namun apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, dan SE-26/PJ/2015, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan sebesar Rp144.030.852,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) dan penjelasannya, Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama terse but hanya diperkenankan dilakukan pada:
1. Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;
2. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
     
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852,00 dikreditkan melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Juli 2014, yang pelaporannya diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 25 November 2014;
 
bahwa dengan demikian pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh peminjaman data/dokumen sehingga penyelesaian keberatan diproses menggunakan data yang disampaikan dalam surat permohonan keberatan;
 
bahwa tidak dipenuhinya seluruh peminjaman data/dokumen hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruh Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Data Nomor: BA-699/WPJ.20/2018 tanggal 17 September 2018;
 
bahwa dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp296.332.671,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
     
KESIMPULAN DAN USUL (dalam Surat Uraian Banding)
     
Kesimpulan
     
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat ( 1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut; 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
     
Usul
     
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.575.884.8-004.000;
     
bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya, Terbanding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
Bukti T-1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014 dan Bukti Pengiriman;
Bukti T-2. Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
Bukti T-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 Masa Pajak Juli 2014;
     
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
     
KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK
     
bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;
     
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
     
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa Banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;
     
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
     
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 ditandatangani oleh Sutarno, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/20 18 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 9 Januari 20 19 (melalui pos), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2018, sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 memenuhi persyaratan 1 (satu) Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 memuat alasan-alasan Banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 10 Oktober 2018 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/ 1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang yang menurut ketentuan Pasal 27 ayat (5c), jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan Banding belum merupakan pajak yang terutang, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 ditandatangani oleh Sutarno, Jabatan: Direktur, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Subur Agro Makmur Nomor 25 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Anita Dewi Kartika, SH., MKn., Notaris di kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa Sutarno menjabat sebagai Direktur, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/1239/SAM/EXT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding;
     
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
     
bahwa pengajuan Banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 ditandatangani oleh Kresno Eko Saputro, jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 memenuhi persyaratan 1 (satu) Surat Keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 diterima oleh Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo diterbitkan pada tanggal 28 September 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa jumlah yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah Kurang Bayar sebesar Rp29.103.936,00, sehingga diperlukan bukti pembayaran pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, ditandatangani oleh Kresno Eko Saputro, jabatan: Direktur, berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Subur Agro Makmur Nomor 51 tanggal 13 April 2017 yang dibuat di hadapan Nurhasanah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, menunjukkan bahwa Kresno Eko Saputro menjabat sebagai Direktur, dan berwenang menandatangani Surat Keberatan a quo, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;
     
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
     
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: FIN-TAX/921/SAM/EXT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu tanggal 29 Desember 2017;
 
bahwa Keputusan Terbanding a quo berupa menolak keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas 1 (satu) Keputusan atau 1 (satu) balasan;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 8 Oktober 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 29 Desember 2017 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan Tahun Pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;
     
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak
     
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 201 7 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu Nomor: LAP-00242/WPJ.20/KP.0405/RIK.SIS/2017 tanggal 6 September 2017;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) Tahun Pajak;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo diterbitkan pada tanggal 28 September 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Nihil Masa Pajak Juli 2014, sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan Tahun Pajak yang dituju oleh ketetapan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
     
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
     
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa Banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum Banding ini;
 
Menimbang bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00 sebagai dasar menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp25.103.693.016,00, sehingga selisih Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebelum keberatan adalah sebesar Rp296.332.671,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp25.089.141.048,00 sehingga nilai sengketa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp281.780.703,00;
 
(bahwa telah terjadi penun.man nilai pokok sengketa sebesar Rp296.332.671,00 - Rp281.780.703,00 - Rp14.551.96800, karena Pemohon Banding pada saat keberatan menerima sebagian koreksi Terbanding yaitu sebesar Rp14.551.968,00);
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp25.089.141.048,00, Terbanding menggunakan Jumlah besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebelum Surat Banding sebesar Rp281.780.703,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00, Pemohon Banding mengajukan Banding dengan menyebutkan secara implisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp25.089.141.048,00, sehingga nilai sengketa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp281.780.703,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyatakan besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp25.089.141.048,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00, sehingga nilai sengketa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp281.780.703,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, mengingat Pemohon Banding belum menyampaikan Surat Bantahan, maka besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sama dengan Surat Banding yaitu sebesar Rp25.089.141.048,00, dan atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.807.360.345,00 sehingga nilai sengketa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp281.780.703,00;
 
Menimbang bahwa terbukti nilai sengketa dalam Banding ini adalah mengenai koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00 yang terdiri dari:
1. Faktur Pajak Masukan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp126.734.851,00;
2. Pengkreditan Faktur Pajak Masukan di SPT Pembetulan melebihi jangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp144.030.852,00;
3. Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp11.015.000,00;
     
Menimbang, bahwa pembahasan mengenai pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut:
     
Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00
     
Menurut Terbanding
     
bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp281.780.703,00 terdiri dari:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN
11,015,000
2. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
3. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 281,780,703
     
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
     
Pasal 9
(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
  a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  e. dihapus;
  f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
     
Penjelasan Pasal 9 ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
     
Pasal 16B
(4) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
     
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 
Lampiran 11.B.2
Dalam hal terjadi pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran PPN, PKP dimungkinkan untuk melakukan kompensasi kelebihan bayar PPN tersebut tidak selalu ke Masa Pajak berikutnya yang berurutan, namun dapat dikompensasikan ke Masa Pajak saat dilakukannya pembetulan SPT Masa PPN.
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
 
Pasal 6
(8) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
(9) Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(10) Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(11) Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(12) Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
(13) Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(14) Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 7
(2) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 8
(2) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran WA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Pasal 9
(7) PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(8) Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(9) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  a. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
  b. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
(10) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
(11) Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
  c. Lembar ke- 1, disampaikan kepada PKP.
  d. Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(12) Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
     
Pasal 10
(3) PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam Tahun Pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(4) Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
     
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak
     
4. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
     
  Contoh:
  a. PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 November 2014 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-14.00000001.
  b. PKP A menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut di atas untuk pembuatan Faktur Pajak tertanggal 1 November 2014.
     
  Ketentuan terkait contoh di atas adalah:
  c.
Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  d.
Pasal 1 angka 9 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya:
Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP A telah mencantumkan keterangan berupa tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Tanggal pembuatan Faktur Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut baru dapat dilakukan oleh PKP A paling cepat tanggal 10 November 2014. Dengan demikian, Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PKP A dengan tanggal 1 November 2014 tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
     
5. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
     
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
     
Pasal 13
(4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
  f. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  g. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  h. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  i. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  j. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
(6) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
  d. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
  e. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
  f. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;
     
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp296.332.671,00 yang terdiri dari koreksi Pajak Masukan atas:
 
bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp296.332.671,00 yang terdiri dari:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan
14,551,968
2. Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan 11,015,000
3. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
4. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan melebihi jangka waktu 3 bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 296,332,671
     
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan sebesar Rp14.551.968,00, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan sehingga yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan ini adalah sebesar Rp281.780.703,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
1.
Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN
11,015,000
2. Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP 126,734,851
3. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan 144,030,852
  Jumlah Koreksi 281,780,703
     
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding hingga April 2014 merupakan penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan sehingga masa mulai produksi CPO adalah bulan Mei 2014;
 
bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan terkait penyerahan barang yang PPN nya dibebaskan tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 sebagai berikut, merupakan Faktur Pajak Masukan sebelum terjadinya penyerahan yang terutang PPN;
 
No. Nama NPWP No. Faktur Pajak Tanggal DPP PPN
1. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907142 5/1/2014 14,000,000 1,400,000
2. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907151 5/11/2014 5,700,000 570,000
3. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907167 5/9/2014 13,000,000 1,300,00
4. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907176 5/1/2014 9,150,000 915,000
5. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907205 5/11/2014 8,000,000 800,000
6. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58907221 5/1/2014 9,100,000 910,000
7. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932154 6/1/2014 18,000,000 1,800,000
8. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932162 6/1/2014 15,000,000 1,500,000
9. PT. SERASI AUTORAYA 01.357.583.2-046.000 010.001-14.58932163 6/1/2014 18,200,000 1,820,000
    110,150,000 11,015,000
     
bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan Pemohon Banding, diketahui bahwa pada Masa Mei 2014 tidak terdapat penyerahan yang terutang PPN, Pemohon Banding baru melakukan penyerahan yang terutang PPN pada tanggal 23 Juni 2014 (SPT Masa PPN Masa Juni 2014);
 
bahwa Faktur Pajak Masukan dengan nilai sebesar Rp11.015.000,00 merupakan Faktur Pajak Masukan sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN;
 
bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka Faktur Pajak sebesar Rp11.015.000,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan koreksi atas Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp126.734.851,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
 
bahwa berdasarkan angka 4 SE-26/PJ/2015, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 
bahwa sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa meskipun Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding memuat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, namun apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, dan SE-26/PJ/2015, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan sebesar Rp144.030.852,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) dan penjelasannya, Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama terse but hanya diperkenankan dilakukan pada:
3. Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;
4. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852,00 dikreditkan melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Juli 2014, yang pelaporannya diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 25 November 2014;
 
bahwa dengan demikian pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh peminjaman data/dokumen sehingga penyelesaian keberatan diproses menggunakan data yang disampaikan dalam surat permohonan keberatan;
 
bahwa tidak dipenuhinya seluruh peminjaman data/dokumen hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruh Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Data Nomor: BA-699/WPJ.20/2018 tanggal 17 September 2018;
 
bahwa dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp296.332.671,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
     
Menurut Pemohon Banding
     
bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp296.332.671,00;
 
bahwa daftar koreksi Pajak Masukan yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:
 
1.
Faktur Pajak masukan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak
126.734.851
2. Pengkreditan FPM di SPT Pembetulan Melebihi jangka waktu 3 Bulan 144.030.852
3. Faktur pajak mas ukan terkait penyerahan yang terutang PPN 11.015.000
4. Faktur pajakmasukan terkait penyerahan yang dibebaskan 14.551.968
  Total 296.332.671
     
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 dikarenakan Faktur Pajak yang diterbitkan di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Terbanding dapat Pemohon Banding berikan tanggapan sebagai berikut:
 
Dasar Hukum Pengkreditan Pajak Masukan
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 yang Pemohon Banding kreditkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Per-24/PJ/2012 jo. Per-13 / PJ / 2010 "bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar", dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mana dalam Faktur Pajak Masukan tersebut sudah memuat persyaratan minimal diantaranya:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
e. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
f. Pajak Penjualan atas barang Mewah yang dipungut;
g. Kode nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
h. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
     
bahwa dengan demikian karena telah memenuhi unsur-unsur aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan tersebut seharusnya tidak termasuk dalam kategori pengertian Faktur Pajak yang cacat atau tidak lengkap;
 
Tidak Menimbulkan Kerugian Negara
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 yang Pemohon Banding kreditkan tersebut telah Pemohon Banding lakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai-nya kepada pihak Penjual/Pemberi Jasa (Bukti Pembayaran terlampir), sangat tidak adil apabila Pemohon Banding selaku pengguna Faktur Pajak yang telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual dikoreksi;
 
bahwa adapun ketentuan mengenai tanggung jawab renteng sangat jelas diatur di dalam kedua peraturan tersebut sebagaimana berikut:
 
bahwa sesuai dengan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan:
 
Pembeli barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.
 
bahwa dalam klausul Penjelasan Pasal 16F dijelaskan bahwa: "Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";
 
bahwa hal tersebut diperjelas lagi di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur mengenai norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng yang mana disebutkan sebagai berikut:
 
Pasal 4
(5) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  c. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  d. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
     
bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap koreksi Terbanding sebesar Rp126.734.851,00 atas Faktur Pajak diterbitkan sebelum tanggal Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Terbanding, mohon dapat dibatalkan:
 
bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852.00 Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan dengan pendapat dan koreksi Terbanding atas pos kredit Pajak Masukan dalam negeri sebesar Rp144.030.852,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:
 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 
Penjelasan:
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima.
 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
 
Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
 
Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
 
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sangat tegas disebutkan bahwa frasa yang digunakan dalam penjelasan tersebut adalah kata "dapat" bukan kata "hanya dapat" atau "hanya", sehingga hal ini memberikan makna yang berbeda;
 
bahwa penggunaan kata "dapat" tidak memberikan batasan bagi subjek hukum untuk melaksanakan suatu aturan berbeda halnya dengan kata "hanya" atau "hanya dapat" yang menegaskan bahwa subjek hukum tidak memiliki opsi lain dalam melaksanakan ketentuan hukum yang bersangkutan;
 
bahwa sebagai contoh Penjelasan Pasal 9 ayat (5):
Pengusaha kena pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
 
bahwa penggunaan frasa "hanya dapat" memberi penegasan berupa batasan dimana pengusaha kena pajak tidak diperkenankan mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak;
 
bahwa sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan baik itu melalui pelaporan SPT Normal maupun Pembetulan;
 
bahwa oleh karena itu Pemohon Banding berharap koreksi atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan pada SPT Pembetulan yang dilaporkan melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, namun tidak dikreditkan di masa yang bersangkutan sebesar Rp144.030.852,00 mohon dapat dibatalkan;
 
bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 terkait dengan penyerahan yang terutang PPN yang merupakan jasa sewa kendaraan untuk Masa Pajak Mei 2014;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp1.015.000,00 dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa mulai bulan Mei 2014 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan yang terutang pajak berupa Crude Palm Oil (CPO), sehingga atas Faktur Pajak Masukan mulai Masa Pajak Mei 2014 seharusnya dapat Pemohon Banding kreditkan;
 
bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:
 
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
 
bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap koreksi Terbanding sebesar Rp11.015.000,00 mohon dapat dibatalkan;
 
bahwa koreksi atas Pajak Masukan terkait penyerahan yang dibebaskan sebesar Rp14.551.968,00;
 
bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding setuju dan tidak mengajukan Banding;
     
Pendapat Majelis
     
bahwa yang menjadi objek Banding adalah Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017;
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa Banding adalah adanya koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding sebesar Rp24.807.360.345,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp25.089.141.048,00, sehingga besarnya nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00;
 
bahwa adanya sengketa tersebut mengakibatkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp592.665.342,00
 
bahwa koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp281.780.703,00 terdiri dari:
a. Koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP sebesar Rp126.734.851,00;
b. Koreksi Pajak Masukan karena Pengkreditan Faktur Pajak Masukan di SPT Pembetulan melebihi jangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp144.030.852,00;
c. Koreksi Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp11.015.000,00
     
1. Koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Masukan di luar jatah NSFP sebesar Rp126.734.851,00;
     
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa Banding adalah adanya koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp126.734.851,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp126.734.851,00 karena Faktur Pajak lawan transaksi tidak sesuai dengan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp126.734.851,00 karena Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP lawan transaksi tidak sesuai dengan jatah NSFP, merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Yang Tidak Lengkap, sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya sehingga Faktur Pajak Masukan dimaksud tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah dalam melakukan koreksi atas Pajak Masukan adalah Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit pajak PPN sebesar Rp126.734.851,00 karena Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP penjual lawan transaksi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Faktur Pajak Masukan karena Faktur Pajak lawan transaksi yang penerbitannya tidak sesuai dengan jatah Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp126.734.851,00 seharusnya dibatalkan;
 
bahwa berdasarkan berkas Banding, fakta persidangan dan keterangan para pihak Majelis berpendapat bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 oleh Terbanding adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 
bahwa menurut Majelis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa a quo adalah:
     
  1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:
     
   
Pasal 9 ayat (2b)
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);
 
Pasal 13 ayat (9)
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
     
  2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:
     
    Pasal 7
    (1) Jenis hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:
      a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
      b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
      c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
      d. Peraturan Pemerintah;
      e. Peraturan Presiden;
      f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
      g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
           
   
Penjelasan ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
           
    Pasal 8
    (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kata, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau yang setingkat;
    (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
           
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp126.734.851,00 karena Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP lawan transaksi tidak sesuai dengan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 oleh Terbanding dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap, menurut Majelis hal itu tidak secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2b), ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa apabila Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP lawan transaksi tidak sesuai dengan jatah Nomor Seri Faktur Pajak karena kelalaian Pihak Penjual, tidak serta merta Faktur Pajak dianggap tidak lengkap, karena menurut Majelis Faktur Pajak dimaksud telah memenuhi persyaratan pengisian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa dengan demikian ketentuan mengenai Faktur Pajak yang tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-08/PJ/2013 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, menurut Majelis tidak dapat diperlakukan sebagai dasar hukum sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan jatah Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp126.734.851,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
           
2. Koreksi Pajak Masukan karena Pengkreditan Faktur Pajak Masukan di SPT Pembetulan melebihi jangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp144.030.852,00
           
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa Banding adalah koreksi Pajak Masukan karena pengkreditan Faktur Pajak Masukan di SPT Pembetulan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp144.030.852,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp144.030.852,00  karena pengkreditan Faktur Pajak Masukan di SPT Pembetulan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852,00 dikreditkan melalui Pembetulan SPT Masa PPN Masa Juli 2014, yang pelaporannya diterima oleh Terbanding pada tanggal 25 November 2014, sehingga pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atur dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp144.030.852,00 dengan alasan sebagai berikut:
           
  1. bahwa menurut Pemohon Banding, dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa frasa yang digunakan adalah kata "dapat" bukan kata "hanya dapat" atau "hanya", sehingga memberikan makna yang berbeda;
  2. bahwa penggunaan kata "dapat" tidak memberikan batasan bagi subjek hukum untuk melaksanakan suatu aturan berbeda, sedangkan kata "hanya" atau "hanya dapat" menegaskan bahwa subjek hukum tidak memiliki opsi lain dalam melaksanakan ketentuan hukum yang bersangkutan;
  3. bahwa Pemohon Banding menyampaikan fakta yang terjadi, terdapat Faktur Pajak Masukan masa Juli 2014 sebesar Rp144.030.852,00 yang dikreditkan di SPT Pembetulan Masa Pajak Juli 2014 yang pelaporannya diterima oleh Terbanding tanggal 25 November 2014;
           
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas Banding dan fakta persidangan menurut Majelis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menyatakan:
 
Pasal 9
  (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama.
  (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
           
 
Penjelasan ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima.
 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
 
Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
 
Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
           
  bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas Banding, fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa, Majelis berpendapat:
           
  1. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (9) dinyatakan bahwa "Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan"; artinya melalui SPT Pembetulan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dapat dilakukan walaupun telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  2. bahwa Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak Masukan Masa Juli 2014 melalui SPT Masa Pembetulan untuk Masa Juli 2014 yang diterima Terbanding tanggal 25 November 2014;
  3. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan melalui SPT Pembetulan untuk Masa Pajak Juli 2014 yang diterima Terbanding tanggal 25 November 2014, menurut Majelis pengkreditan Pajak Masukan a quo sekalipun telah melewati 3 (tiga) bulan namun karena disampaikan melalui SPT Pembetulan untuk masa yang bersangkutan, maka Pajak Masukan a quo dapat dikreditkan; hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  4. bahwa dengan demikian pengkreditan Pajak Masukan meskipun telah melewati 3 (tiga) bulan namun apabila disampaikan melalui SPT Pembetulan untuk masa yang bersangkutan, menurut Majelis Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan; dan pengkreditan Pajak Masukan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada negara;
           
  bahwa berdasarkan hal tersebut, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp144.030.852,00 karena melebihi 3 (tiga) bulan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan:
           
3. Koreksi Faktur Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp11.015.000,00
           
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa Banding adalah koreksi Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp11.015.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
bahwa Faktur Pajak Masukan dengan nilai sebesar Rp11.015.000,00 merupakan Faktur Pajak Masukan sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN;
 
bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.015.000,00 karena terkait dengan penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan;
 
bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan terkait penyerahan barang yang PPN nya dibebaskan tidak dapat dikreditkan;
 
bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding hingga April 2014 merupakan penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan sehingga masa mulai produksi CPO adalah bulan Mei 2014;
 
bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka Faktur Pajak sebesar Rp11.015.000,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN dengan alasan sebagai berikut:
           
  1. bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp11.015.000,00 terkait dengan penyerahan yang terutang PPN yang merupakan jasa sewa kendaraan untuk Masa Pajak Mei 2014;
  2. bahwa mulai bulan Mei 2014 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan yang terutang pajak berupa Crude Palm Oil (CPO), sehingga atas Faktur Pajak Masukan mulai Masa Pajak Mei 2014 seharusnya dapat Pemohon Banding kreditkan;
           
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:
 
Pasal 9
  (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama.
  (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
           
 
Penjelasan ayat (9)
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima.
 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
 
Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.
 
Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.
           
  Pasal 16B ayat (3)
  (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
           
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas banding, fakta dan hasil pembuktian dalam persidangan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok sengketa, Majelis berpendapat:
           
  1. bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.015.000,00 karena Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan, berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan terkait penyerahan barang yang PPN nya dibebaskan tidak dapat dikreditkan;
  2. bahwa mulai bulan Mei 2014 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan yang terutang pajak berupa Crude Palm Oil (CPO), sehingga atas Faktur Pajak Masukan mulai Masa Pajak Mei 2014 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
  3. bahwa menurut Majelis, Perusahaan Pemohon Banding bergerak di bidang usaha industri pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi antara unit perkebunan dan pengolahan, yang terjadi adalah penyerahan TBS dari unit perkebunan ke unit pengolahan untuk diolah lebih lanjut menjadi CPO yang masih dalam satu entitas usaha, sehingga menurut Majelis tidak ada penyerahan BKP berupa TBS yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak di luar perusahaan;
  4. bahwa mulai bulan Mei 2014 Pemohon Banding telah melakukan penyerahan CPO kepada pihak lain, sehingga Pajak Masukan atas sewa kendaraan masa Mei 2014 sebesar Rp11.015.000,00 yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa Juli 2014 (masa tidak sama) menurut Majelis Pajak Masukan a quo dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
           
  bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan berkaitan dengan Pajak Masukan sebelum Pemohon Banding melakukan penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp11.015.000,00 menurut Majelis tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
           
Menimbang, bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
 
Menimbang, bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
 
Memperhatikan, Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data/bukti, fakta-fakta, dan keterangan para pihak dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terdapat alasan hukum yang kuat dan meyakinkan, Majelis Hakim berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak Masukan yang dapat dipertimbangkan menjadi sebagai berikut:
 
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding Rp 24.807.360.345,00
Koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan Majelis Rp 281.780.703,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp 25.089.141.048,00
         
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
 
 
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00482/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor: 00001/207/14/004/17 tanggal 28 September 2017, atas nama PT Subur Agro Makmur, NPWP: 02.575.884.8-004.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Jakarta Timur 13930, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
 
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Rp 0
Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 25.089.141.048
Pajak yang kurang (lebih) dibayar Rp 25.089.141.048
Pajak yang telah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 25.103.693.016
Pajak yang kurang dibayar Rp 14.551.968
Sanks Pasal 13 ayat (3) Rp 14.551.968
Pajak yang masih harus dibayar Rp 29.103.936
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Idawati, S.H., M.Sc sebagai Hakim Ketua,
Gunawan Setiyaji, S.H. M. Stud., Ak., CA sebagai Hakim Anggota,
Muhammad Amin, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
Gunawan Setiyaji, S.H., M. Stud., Ak., CA.
ttd
Muhammad Amin, S.E., M.Si.
 
Hakim Ketua
ttd
ldawati, S.H., M.Sc
 
 
Panitera Pengganti
ttd
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M.
 
Putusan Nomor: PUT-000129.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc., S.H. sebagai Hakim Ketua,
Gunawan Setiyaji, M. Stud., Ak., CA. sebagai Hakim Anggota,
Muhammad Amin, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh:
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M sebagai Panitera Pengganti,
 
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
Gunawan Setiyaji, S.H., M. Stud., Ak., CA.
ttd
Muhammad Amin, S.E., M.Si.
 
Hakim Ketua
ttd
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc., S.H.
   
Panitera Pengganti
ttd
M. Adnan Abdullah, S.E., M.M.
     
 
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Pajak,
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 19731207 199803 1 001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File