Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
23 Juni 2021 | View: 117
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000053.19/2019/PP/M.IXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juli 2018
 
POKOK SENGKETA
Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD39,777.87, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan nilai pabean sebesar total CIF USD45,528.883 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili perkara Banding pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Aarti Jaya Velvet Industri Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 000053.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
 
PT. Aarti Jaya Velvet Industri, NPWP 73.647.100.4-444.000, yang beralamat di Cidawolong RT. 001 RW. 010, Desa Biru, Kee. Majalaya, Kab. Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Desmiati
Jabatan
:
Karyawan
KTP Nomor 
:
3204056912630004
 
hadir 4 (empat) kali dari 5 (lima) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 12 November 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 14 Februari 2019, memenuhi Surat Panggilan Sidang Nomor PANG.582/PAN.091/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di JI. Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama/NIP
:
1.
Hari Kristianto Wahyu K/198412202009011009
 
 
2.
Helmy Rivai/197903112005011011
 
 
3.
Tesalonika Broery Agustin/198812152010121001
 
 
4.
Bagus Anom Prakosa/199205262012101001
 
 
5.
Eddy Mulia Pinem/198601222014021002
 
 
6.
Bennarivo/199409052015021002
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
 
hadir dalam 5 (lima) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 12 November 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST583/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 11 November 2019 untuk memenuhi Surat Panggilan Sidang Nomor PANG.588/PAN.091/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
 
Nama/NIP
:
1.
Mahindra V. Jihad/199109112012101001
 
 
2.
Zetha Flandira Martan/199911262018122001
 
hadir 2 (dua) kali dari 5 (lima) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 12 November 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-583/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 11 November 2019 untuk memenuhi Surat Panggilan Sidang Nomor PANG.588/PAN.091/2019 tanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen-961/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019;
  • Membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR38/KPU.01/BD.10/2019;
  • Membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 081/AAJ/EXIM/IX/2019 tanggal 09 September 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
1.
Bea Masuk
28.444.000
32.556.000
4.112.000
2.
BMADS/BMIS/BMTPS
0
0
 
3.
BMADS/BMIS/BMTPS
0
0
 
4.
Cukai
0
0
0
5.
PPN
59.731.000
68.367.000
8.636.000
6.
PPnBM
0
0
0
7.
PPh Pasal 22
14.933.000
17.092.000
2.159.000
8.
Denda
 
 
4.113.000
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
19.020.000
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 5 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019 mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tentang Penetapan atas keberatan PT. Aarti Jaya Velvet Industri terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 
bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan keberatan atas keputusan tersebut tentang Penetapan Tarif yang mengakibatkan: Pemohon Banding di wajibkan untuk membayar kekurangan BM, PPN, PPh Pasal 22 dan Denda dalam rangka impor sejumlah Rp19.020.000,-(sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah);
 
bahwa permohonan keberatan ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan:
 
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dengan nomor aju 000000-006031-20180705-002350 tanggal 15 Agustus 2018 yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan nilai harga sesuai invoice USD39, 777.87 dan informasi mengenai barang tersebut telah Pemohon Banding tuangkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 
bahwa setelah Terbanding mengeluarkan Notul dengan menetapkan harga USD1.90 Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penetapan harga tersebut dengan melampirkan dokumen berupa salinan Pemberitahuan Impor Barang, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan Polis Asuransi, Purchase Order, Bukti Pembayaran, Rekening Koran, General Ledger, Buku Kas, Kartu Persediaan, contoh barang dan SPT Masa PPN;
 
bahwa dengan dokumen pendukung yang sangat lengkap itu seharusnya Terbanding telah dapat memutuskan dan mengabulkan keberatan Pemohon Banding bahwa harga barang USD1.66 adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Pada kenyataannya pihak Terbanding justru menolak keberatan Pemohon Banding dan Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dengan keputusan tersebut;
 
bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi sejadah dengan menggunakan beberapa jenis benang, diantaranya:
a.
Benang Polyester untuk Beam
spesifikasi dan kwalitasnya adalah benang Polyester yang Denier (lingkaran) nya lebih kecil, warnanya tidak mengkilap (Dope Dyed), dan seratnya lebih sedikit, karena hanya untuk Beam yaitu bagian bawah sejadah, yang anyamannya dari atas ke bawah/vertikal;
b.
Benang Polyester untuk Pile
spesifikasi dan kwalitasnya adalah benang Polyester yang Denier (lingkaran) nya lebih besar, warnanya cenderung mengkilap (Bright), melalui proses Twist, dan seratnya lebih banyak sehingga bulu-bulu pada permukaan sejadah lebih mengembang;
 
 
bahwa harga benang a lebih murah jika dibandingkan dengan benang b;
 
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dari KAILI adalah "100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM" yaitu jenis benang sesuai dengan penjelasan huruf a bukan jenis benang dengan penjelasan huruf b;
 
bahwa Pemohon Banding menduga bahwa pihak Terbanding membandingkan benang yang Pemohon Banding impor dari KAILI tersebut yaitu benang Polyester untuk Beam (penjelasan huruf a) dengan benang Polyester untuk Pile (penjelasan huruf b) yang spesifikasi dan kwalitasnya jelas berbeda;
 
bahwa terlampir data pembanding untuk barang serupa dari supplier yang sama (benang Polyester untuk Beam) yang telah Pemohon Banding impor pada bulan Oktober 2018, yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan harga CIF USD1.66;
 
bahwa Pemohon Banding lampirkan pula data pembanding untuk barang tidak serupa (Benang Polyester untuk Pile) yang telah Pemohon Banding impor pada bulan September 2018, 100% POLYESTER YARN DTY450D/192F TBR HIM HY 014 GOLD/YELLOW dengan harga CIF USD1.87;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
P.1.
Billing DJBC nomor 620180700141995 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000; 
P.2.
Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000;
P.3.
SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
P.4.
Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang;
P.5.
Fotokopi SPPB nomor 599240/KPU.01/2018 tanggal 21 November 2018;
P.6.
Fotokopi Proforma Invoice;
P.7.
Fotokopi Purchase Order;
P.8.
Fotokopi Commercial Invoice;
P.9.
Fotokopi Packing List;
P.10.
Fotokopi Bill Of Lading;
P.11.
Fotokopi Form E E183311017730017 tanggal 08 Oktober 2018;
P.12.
Fotokopi Marine Insurance Certificate;
P.13.
Fotokopi SPPB nomor 345793/KPU.01/2018 tanggal 11 Juli 2018;
P.14.
Fotokopi SPT Masa PPN;
P.15.
Fotokopi Telegraphic Transfer
P.16.
Fotokopi Rekening Koran;
P.17.
Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 534841/KPU.01/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
P.18.
Pakta integritas;
P.19.
Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 14 Februari 2019 atas nama Desmiati;
P.20.
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Formulir 1721-A1 nomor 1.1-12.18-0000023 tanggal 20 Februari 2019;
P.21.
Fotokopi Keberatan nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
P.22.
Fotokopi Keputusan Terbanding nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018;
P.23.
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Billing DJBC nomor 620180700141995 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000;
P.24.
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000;
P.25.
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Akta Notaris nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Mayasari Soegiharto, SH di Kabupaten Bandung;
P.26.
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pengesahan Akta Notaris nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-2453094.AH.01.01 tanggal 26 Agustus 2015;
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING =====
 
Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-38/KPU.01/8O.10/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Terbanding menerbitkan KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 dengan alasan bahwa data pembentuk nilai pabean yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;
 
bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam m surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;
 
bahwa kronologis, fakta, dan data hukum terkait sengketa:
 
bahwa pemohon melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan PIB Nomor 3441 37 tanggal 11 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:
a.
Jenis barang 
:
100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM Baik/Baru;
b.
Jumlah barang
:
712 CT
c.
Nilai pabean
:
USD39.777,87
d.
Negara Asal
:
China (CN)
e.
Supplier
:
HANGZHOU KAILI CHEMICAL FIBER CO., LTD;
 
bahwa berdasarkan penelitian kedapatan sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
PIB
Penetapan
Jumlah Barang
Harga Sat
Total
Jumlah Barang
Harga Sat
Total
1
100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM
23.962,57
KGM
1,66
39.777,87
1,90
45,528.83
 
bahwa jumlah tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi Rp19.020.000,00.
 
bahwa alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam surat Pemohon nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 05 september 2018;
 
bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-8629/KPU.01/2018, yang intinya menetapkan bahwa dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;
 
bahwa peraturan perundang-undangan terkait sengketa:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2016 tentang Data Base Nilai Pabean;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/B/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
12.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 t Wewenang Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuk Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan d dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Cukai Nomor KEP-66/BC/2011;
 
bahwa analisis:
 
bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah dilakukan penelitian dokumen yang dilampirkan pada saat keberatan berupa fotokopi PIB, Surat permohonan keberatan, dasar penetapan SPTNP, dan berkas pendukung lainnya;
 
bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan nilai pabean, sehingga Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah);
 
bahwa atas PIB mendapatkan layanan jalur Hijau Middle (HM) sehingga terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan Pemohon adalah importir dengan status Medium Risk;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.04/2016, disebutkan pada:
 
Pasal 22
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli; 
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
Pasal 23
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli; 
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; atau
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
Pasal 28
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
 
b.
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan, dapat disampaikan sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
 
bahwa Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri proses dan syarat terbentuknya harga;
 
bahwa Perusahaan tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. AARTI JAYA VELVET INDUSTRI;
 
bahwa Perusahaan melampirkan pembukuan pada bulan Juli di mana tidak cukup untuk dilakukan penelusuran dan uji silang antara pembukuan dan dokuMen impor dari tanggal BL (Bulan Juni) hingga tanggal pelunasan;
 
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak memadainya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB meru akan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel dengan harga satuan sebesar USD1,90/KGM, sehingga total nilai pabean pada PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan sebesar total CIF USD45,528.883;
 
bahwa Penelitian Sanksi Administrasi:
 
bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai, kedapatan penghitungan denda telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa denda di bidang Kepabeanan;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa:
 
Pasal 6
sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
 
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp4.113.000,00 (empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);
 
bahwa simpulan:
 
bahwa telah terbukti bahwa nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean;
 
bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, ditetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dengan PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 menjadi sebesar CIF USD45.528,883;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat kekurangan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
BM
:
Rp
4.112.000,00
PPN 
:
Rp
8.636.000,00
PPh
:
Rp
2.159.000,00
Denda
:
Rp
4.113.000,00
Jumlah tagihan
:
Rp
19.020.000,00
 
bahwa permohonan:
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
-
Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018;
 
bahwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
bahwa dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Bandingnya, Terbanding tidak melampirkan bukti/dokumen apapun;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 081/AAJ/EXIM/IX/2019 tanggal 09 September 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa permasalahannya adalah nilai pabean yang Pemohon Banding sampaikan di Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan: 000000-006031-20180705-002350 tanggal 15-08-2018 tidak dapat diterima dan nilai pabean yang Pemohon Banding sampaikan tersebut dari nilai USD39,777.87 ditetapkan menjadi USD45,528.883 dan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 dan Benda dalam rangka impor sejumlah Rp19.020.000 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah);
 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu Pemohon Banding sampaikan penjelasan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengimpor barang dari Hangzhou Kaili China berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM senilai USD39,777.87 dengan No. Invoice: KL-W-581.A tanggal 20 Juni 2018;
 
bahwa pada saat proses clearance Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen impor yang dibutuhkan sebagai berikut:
Invoice
Packing List
Bill of Lading
Form-E
Insurance;
 
bahwa proses clearance berjalan sebagaimana mestinya seperti proses clearance shipment Pemohon Banding sebelumnya;
Tanggal 10 Juli 2018 shipment tersebut muncul respon e-Billing Pemberitahuan Impor Barang 
Tanggal 11 Juli 2018 Pemohon Banding bayar e-Billing
Tanggal 12 Juli 2018 muncul respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Dan container sudah tiba di pabrik tanggal 14 Juli 2018;
 
bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 tiba-tiba muncul respon NOTUL dan pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon Banding membayar Notul tersebut agar tidak menghambat proses clearance shipment-shipment Pemohon Banding selanjutnya;
 
bahwa pada tanggal 05 September 2018 Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan ke Terbanding dengan melampirkan dokumen impor tersebut di atas dan Pemohon Banding lampirkan juga dokumen sebagai berikut:
a.
Bukti Pembayaran 
b.
Rekening Koran
c.
General Ledger
d.
Buku Kas
e.
Buku Bank
f.
Kartu Persediaan
g.
SPT masa PPN
h.
Contoh Barang;
 
bahwa dengan dokumen pendukung yang sangat lengkap itu seharusnya Terbanding telah dapat memutuskan dan mengabulkan keberatan Pemohon Banding bahwa harga barang USD1.66 adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Pada kenyataannya pihak Terbanding justru menolak keberatan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dengan keputusan tersebut;
 
bahwa Perusahaan Pemohon Banding memproduksi sejadah dengan menggunakan beberapa jenis benang, diantaranya:
1.
. Benang Polyester untuk Beam, spesifikasi dan kwalitasnya adalah:
 
a.
Denier (lingkaran) nya lebih kecil, 
 
b.
Warnanya tidak mengkilap (Dope Dyed),
 
c.
Seratnya lebih sedikit,
 
benang jenis ini digulung pada Beam yang digunakan pada bagian bawah sejadah, yang anyamannya dari atas ke bawah/vertikal;
2.
Benang Polyester untuk Pile, spesifikasi dan kwalitasnya adalah:
 
a.
Denier (lingkaran) nya lebih besar, 
 
b.
Warnanya cenderung mengkilap (Bright),
 
c.
Melalui proses Twist,
 
d.
Seratnya lebih banyak sehingga bulu-bulu pada permukaan sejadah lebih mengembang Benang jenis ini dipakai untuk bagian permukaan sejadah;
 
bahwa harga jenis benang nomor 1 lebih murah jika dibandingkan dengan jenis benang nomor 2;
 
bahwa barang yang Pemohon Banding impor adalah benang jenis nomor 1 yaitu "100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM";
 
bahwa Pemohon Banding menduga bahwa pihak Terbanding membandingkan benang yang Pemohon Banding impor dari Kaili tersebut adalah benang Polyester untuk Beam (penjelasan nomor 1) dengan benang Polyester untuk Pile (penjelasan nomor 2) yang spesifikasi, kwalitas dan harganya jelas berbeda;
 
bahwa dengan adanya Notul ini Pemohon Banding merasa dirugikan karena harga pokok Pemohon Banding jadi tinggi, Pemohon Banding tidak dapat bersaing, ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun;
 
bahwa demikian surat jawaban ini Pemohon Banding sampaikan dengan harapan penjelasan Pemohon Banding dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;
 
bahwa dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahannya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti/dokumen apapun;
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019 ditandatangani oleh Saudara Zulfa Abubakar Sungkar, jabatan: Direktur Utama;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Aarti Jaya Velvet Industri Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 (Stempel Pas), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 8 November 2018, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding' Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang terutang sebesar Rp19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah), sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Saudara Zulfa Abubakar Sungkar, jabatan: Direktur Utama, selaku penandatangan Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Mayasari Soegiharto, SH, Notaris di Kabupaten Bandung dan pengesahan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2453094.AH.01.01 tanggal 26 Agustus 2015, berhak menandatangani surat banding sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
ahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 002/AAJIEXIMIXll/2019 tanggal 2 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 5 September 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor S PTN P-016349/N OTU UKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 5 September 2018 diajukan kepada Terbanding dan diterima oleh Terbanding tanggal 13 September 2018, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan pada tanggal 13 September 2018 adalah 57 (lima puluh tujuh) hari, dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 072/AAJIEXIMIIX/2018 tanggal 5 September 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 13 September 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 5 September 201 8 ditujukan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
bahwa apabila dihitung sejak tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding diterima oleh Terbanding yaitu tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal penerbitan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut yaitu tanggal 8 November 2018, maka Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari yaitu 57 (lima puluh tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 merupakan koreksi Terbanding atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp19.020.000,00;
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, sedangkan tanggal PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, sehingga Terbanding memenuhi jangka waktu 30 hari yaitu 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan formal telah dipenuhi, maka materi pokok sengketa banding dapat diperiksa lebih lanjut;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sengketa lainnya;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap penetapan nilai pabean menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan sengketa sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor sebesar Rp19.020.000,00 sebagai dasar untuk menerbitkan SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB total nilai pabean atas barang impor berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM adalah sebesar CIF USD39,777.87;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menetapkan Nilai Pabean pada PIB yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor sebesar Rp19.020.000,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan bahwa importasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding dengan alasan bahwa importasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Terbanding menetapkan nilai pabean atas jenis barang impor berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,528.883 dengan alasan bahwa data dan dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi dan Terbanding memiliki data yang obyektif dan terukur, maka harga yang diberitahukan pada PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai pabean atas jenis barang impor berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,528.883 dengan alasan bahwa data dan dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi dan Terbanding memiliki data yang obyektif dan terukur, maka harga yang diberitahukan pada PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan bahwa barang yang Pemohon Banding impor yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn DTY450D/144F Golden Yellow TBR HIM dengan nilai harga sesuai invoice USD39,777.87 dan informasi mengenai barang tersebut telah dituangkan dalam PIB;
 
bahwa Menurut pendapat Majelis, atas pendapat Pemohon Banding pada surat banding yang menyatakan alasan bahwa barang yang Pemohon Banding impor yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn DTY450D/144F Golden Yellow TBR HIM dengan nilai harga sesuai invoice USD39,777.87 dan informasi mengenai barang tersebut telah dituangkan dalam PIB, Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 adalah sebesar CIF USD45,528.883 dengan alasan sebagai berikut:
1.
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
2.
bahwa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa menjadi sebesar CIF USD45,528.883;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding yang menyatakan bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 adalah sebesar CIF USD45,528.883 dengan alasan sebagai berikut:
1.
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
2.
bahwa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan
 
Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahannya berpendapat bahwa Nilai Pabean sebesar CIF USD39,777.87 dengan alasan sebagai berikut:
1.
bahwa Pemohon Banding mengimpor barang dari Hangzhou Kaili China berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM senilai USD39,777.87 dengan No. Invoice: KL-W-581.A tanggal 20 Juni 2018;
2.
bahwa dengan dokumen pendukung yang sangat lengkap itu seharusnya Terbanding telah dapat memutuskan dan mengabulkan keberatan Pemohon Banding bahwa harga barang USD1.66 adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Pada kenyataannya pihak Terbanding justru menolak keberatan Pemohon Banding dan Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dengan keputusan tersebut;
 
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD39,777.87, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan nilai pabean sebesar total CIF USD45,528.883 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp19.020.000,00 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri proses dan syarat terbentuknya harga; bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding melampirkan pembukuan pada bulan Juli di mana tidak cukup untuk dilakukan penelusuran dan uji silang antara pembukuan dan dokumen impor dari tanggal BL (Bulan Juni) hingga tanggal pelunasan;
 
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak memadainya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel dengan harga satuan sebesar USD1,90/KGM, sehingga total nilai pabean pada PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 ditetapkan sebesar total CIF USD45,528.883;
 
bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat Nomor SR-36/KPU.01/M.IXA/2019 tanggal 09 September 2019, pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 
bahwa sebelum menyampaikan tanggapan atas data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 20 Agustus 2019, perlu kiranya Terbanding mengungkapkan fakta yang tidak pernah terbantahkan yaitu meskipun telah diminta oleh PFPD namun Pemohon tetap tidak menyerahkan seluruh buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan impor barang a quo;
 
bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) dinyatakan:
1)
Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean;
2)
Pengambilan contoh barang dapat pula dilakukan atas permintaan importir;
 
bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 84 Undang-Undang Kepabeanan, dinyatakan:
 
Ayat (1)
bahwa ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk:
a.
menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:
 
1.
pembelian;
 
2.
penjualan;
 
3.
impor;
 
4.
ekspor;
 
5.
persediaan; atau
 
6.
pengiriman barang yang bersangkutan;
b.
menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan;
 
bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan;
 
bahwa segera setelah penelitian selesai, buku, catatan, surat menyurat, dan/atau contoh barang dikembalikan kepada pemiliknya;
 
bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (PMK 160/2010), sebagai berikut:
 
Pasal 28
(1)
Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dan Pasal 27 ayat (3) huruf b kepada Importir, melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya;
(2)
Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus:
 
a.
menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan INP; dan
 
b.
menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean;
(5)
Dalam hal Importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa sesuai fakta sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Kepabeanan jo Pasal 28 ayat (1) jis ayat (2) jis ayat (3) PMK 1 60/2010, maka penetapan pejabat bea dan cukai (incasu SPTNP) Nomor 016349/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang nyata-nyata didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada saat itu, merupakan penetapan yang terbukti telah sah dan berdasar hukum;
 
bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dinyatakan:
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar;
 
Penjelasan
importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
 
bahwa ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai;
 
bahwa waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal;
 
bahwa dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui;
 
bahwa yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda;
 
bahwa dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan;
 
bahwa sesuai fakta sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 6 tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Kepabeanan maka keputusan keberatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 yang nyata-nyata didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada saat itu, merupakan keputusan yang terbukti telah sah dan berdasar hukum;
 
bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon kami sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
 
bahwa pemohon memberitahukan nilai pabean pada PIB nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 sebesar CIF USD39.777,87 atau Rp568.863.318,87 sesuai dengan nilai yang tertera dalam invoice nomor KLW-581A tanggal 20 Juni 2018;
 
bahwa di dalam buku rincian pembelian pemohon mencatat pembelian atas invoice KL-W581 A pada tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp683.663.938,52 dengan catatan "pembelian benang kaili 581-A" ditambahkan biaya kirim sejumlah Rp.19.957.185,00 sehingga nilai total pembelian adalah sebesar Rp771.987.517,38. Nilai tersebut diketahui lebih besar dari nilai yang tertera pada invoice nomor KL-W581A tanggal 20 Juni 2018 sebesar USD39.777,87 atau Rp568.863.318,87;
 
bahwa pemohon melampirkan bukti TT Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2018 senilai USD39.777,87 dengan rekening penerima atas nama Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co.Ltd. dan atas transaksi tersebut tercatat dalam rekening koran periode bulan juli 2018 debit pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp573.518.250,96;
 
bahwa pemohon melampirkan kartu hutang atas nama supplier Kaili Chemical Fiber Co.Ltd. dan pada tanggal 14 Juli 2018 hutang bertambah (kredit) sebesar Rp771.987.517,38 dengan keterangan lnv-581-A. Nilai tersebut diketahui lebih besar dari nilai yang tertera pada invoice nomor KL-W-581A tanggal 20 Juni 2018 sebesar USD39.777,87 atau Rp568.863.318,87;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada di tingkat Banding namun tidak pernah ada pada tingkat penetapan PFPD dan keberatan, kemudian juga dengan memperhatikan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, serta demi tegaknya kepastian hukum, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon memiliki data lengkap namun tidak pernah diserahkan kepada Terbanding. Hal tersebut membuktikan bahwa penetapan pejabat bea dan cukai (incasu SPTNP) Nomor 016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan keputusan keberatan Terbanding Nomor 8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 telah cukup mempertimbangkan semua data-data dan fakta-fakta yang ada pada saat itu, sehingga telah tepat, sah, dan berdasar hukum;
 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam SPTNP Nomor 016349/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Keputusan Terbanding atas Keberatan PT. Aarti Jaya Velvet Industri nomor 8629/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
 
bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1.
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);
T.2.
Screenshoot PIB Pembanding;
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dengan no. aju 000000-006031-20180705-002350 tanggal 15 Agustus 2018 yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan nilai harga sesuai invoice USD39,777.87 dan informasi mengenai barang tersebut telah Pemohon Banding tuangkan dalam PIB;
 
bahwa setelah Terbanding mengeluarkan Notul dengan menetapkan harga USD1.90 Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penetapan harga tersebut dengan melampirkan dokumen berupa salinan Pemberitahuan Impor Barang, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan Polis Asuransi, Purchase Order, Bukti Pembayaran, Rekening Koran, General Ledger, Buku Kas, Kartu Persediaan, contoh barang dan SPT Masa PPN;
 
bahwa dengan dokumen pendukung yang sangat lengkap itu seharusnya Bea Cukai telah dapat memutuskan dan mengabulkan keberatan Pemohon Banding bahwa harga barang USD1.66 adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Pada kenyataannya pihak Bea Cukai justru menolak keberatan Pemohon Banding. dan Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dengan keputusan tersebut; 
 
bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi sejadah dengan menggunakan beberapa jenis benang, diantaranya:
a.
Benang Polyester untuk Beam
spesifikasi dan kwalitasnya adalah benang Polyester yang Denier (lingkaran) nya lebih kecil, warnanya tidak mengkilap (Dope Dyed), dan seratnya lebih sedikit, karena hanya untuk Beam yaitu bagian bawah sejadah, yang anyamannya dari atas ke bawah/vertikal;
b.
Benang Polyester untuk Pile
spesifikasi dan kwalitasnya adalah benang Polyester yang Denier (lingkaran) nya lebih besar, warnanya cenderung mengkilap (Bright), melalui proses Twist, dan seratnya lebih banyak sehingga bulu-bulu pada permukaan sejadah lebih mengembang;
 
bahwa harga benang a lebih murah jika dibandingkan dengan benang b;
 
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dari KAILI adalah "100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM" yaitu jenis benang sesuai dengan penjelasan huruf a bukan jenis benang dengan penjelasan huruf b;
 
bahwa Pemohon Banding menduga bahwa pihak Terbanding membandingkan benang yang Pemohon Banding impor dari KAILI tersebut yaitu benang Polyester untuk Beam (penjelasan huruf a) dengan benang Polyester untuk Pile (penjelasan huruf b) yang spesifikasi dan kwalitasnya jelas berbeda;
 
bahwa terlampir data pembanding untuk barang serupa dari supplier yang sama (benang Polyester untuk Beam) yang telah Pemohon Banding impor pada bulan Oktober 2018, yaitu 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM dengan harga CIF USD1.66;
 
bahwa Pemohon Banding lampirkan pula data pembanding untuk barang tidak serupa (Benang Polyester untuk Pile) yang telah Pemohon Banding impor pada bulan September 2018, 100% Polyester Yarn DTY450D/192F TBR HIM HY 014 Gold/Yellow dengan harga CIF USD1.87;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 002/AAJ/EXIM/IX/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 
bahwa permasalahannya adalah Nilai Pabean yang Pemohon Banding sampaikan di Pemberitahuan impor Barang (PIB) dengan Nomor Pengajuan: 000000-006031-20180705-002350 tanggal 15-08-2018 tidak dapat diterima dan Nilai Pabean yang Pemohon Banding sampaikan tersebut dari nilai USD39,777.87 ditetapkan menjadi USD45,528.883 dan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea Masuk, PPN, PPH Pasal 22 dan Benda dalam rangka impor sejumlah Rp19.020.000 (sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah);
 
bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu Pemohon Banding sampaikan penjelasan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengimport barang dari Hangzhou Kaili China berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM senilai USD39,777.87 dengan No. Invoice: KL-W-581.A tanggal 20 Juni 2018;
 
bahwa pada saat proses clearance Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen import yang dibutuhkan sebagai berikut:
a.
Invoice;
b.
Packing List;
c.
Bill of Lading;
d.
Form-E;
e.
Insurance;
 
bahwa proses clearance berjalan sebagaimana mestinya seperti proses clearance shipment Pemohon Banding sebelumnya;
 
bahwa tanggal 10 Juli 2018 shipment tersebut muncul respon e-Billing Pemberitahuan impor Barang;
 
bahwa tanggal 11 Juli 2018 Pemohon Banding bayar e-Billing;
 
bahwa tanggal 12 Juli 2018 muncul respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
 
bahwa dan container sudah tiba di pabrik tanggal 14 Juli 2018;
 
bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 tiba-tiba muncul respon NOTUL dan pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon Banding membayar Notul tersebut agar tidak menghambat proses clearance shipment-shipment Pemohon Banding selanjutnya;
 
bahwa pada tanggal 05 September 2018 Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan ke Terbanding dengan melampirkan dokumen import tersebut diatas dan Pemohon Banding lampirkan juga dokumen sebagai berikut:
a.
Bukti Pembayaran; 
b.
Rekening Koran;
c.
General Ledger;
d.
Buku Kas;
e.
Buku Bank;
f.
Kartu Persediaan;
g.
SPT masa PPN;
h.
Contoh Barang;
 
 
bahwa dengan dokumen pendukung yang sangat lengkap itu seharusnya Terbanding telah dapat memutuskan dan mengabulkan keberatan Pemohon Banding bahwa harga barang USD1.66 adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Pada kenyataannya pihak Bea Cukai justru menolak keberatan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding merasa sangat dirugikan dengan keputusan tersebut;
 
bahwa Pemohon Banding mengakui memang terjadi kesalahan pada saat melakukan pencatatan pada Buku Pembelian atas invoice KLW-581.A pada tanggal 14 Juli 2018;
 
bahwa pencatatan pada Buku Pembelian:
 
 
 
Nilai Invoice USD45,528.88 x 14,301
=
Rp
651.108.512.88
 
 
 
Bea Masuk PIB
=
Rp
28.443.165,94
 
 
 
Biaya Clearance
=
Rp
19.957.185,00
 
 
 
Bea Masuk Notul
=
Rp
4.112.259, 70
 
 
 
Total
=
Rp
703.621.123,52
 
 
 
 
 
 
 
bahwa pencatatan pada buku pembelian seharusnya adalah:
 
 
 
Nilai Invoice USD39.777,87 x 14.301
=
Rp
568.863.318,87
 
 
 
Bea Masuk Pemberitahuan Impor Barang
=
Rp
28.443.165,94
 
 
 
Biaya clearance
=
Rp
19.957.185,00
 
 
 
Total
=
Rp
617.263.669,81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa selisih pencatatan pembelian adalah
=
Rp
86.357.453,71
 
 
 
Selisih tersebut terdiri dari:
 
 
 
 
 
 
Pencatatan selisih kurs
=
Rp
77.988.861,92
 
 
 
Selisih kurs seharusnya USD39.777,87 x (14.408-14.301)
=
Rp
4.256.232,09
 
 
 
Denda Notul yang tidak dicatat
=
Rp
4.112.000,00
 
 
 
Pembulatan
=
Rp
359,70
 
 
 
Jumlah
=
Rp
86.357.453,81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa pembayaran hutang atas importasi tersebut adalah:
 
 
 
 
 
 
Nilai Invoice USD39.777,87 x 14.408
=
Rp
573.119.550,96
 
 
 
Bea materai
=
Rp
3.500,00
 
 
 
Adm Bank
=
Rp
395.200,00
 
 
 
Total
=
Rp
573.518.250,96
 
 
 
(sesuai dengan buku bank, bukti transfer pembayaran dan Rek. Koran)
 
 
 
bahwa selisih dari pencatatan pembelian tersebut adalah:
 
 
 
Nilai Invoice yang dicatat
=
USD
45.528,88
 
 
 
Nilai Invoice yang sebenarnya
=
USD
39.777,87
 
 
 
Selisih
=
USD
5.751,01 x 1 4.301
=
Rp
82.245.1 94,01
Selisih kurs yang seharusnya
 
 
 
=
Rp
4.256.232,09
Selisih
 
 
 
=
Rp
77.988.861 ,92
 
bahwa selisih sebesar Rp77.988.861,92 tersebut dicatat sebagai Pendapatan selisih kurs, untuk penyeimbang kesalahan pencatatan nilai invoice;
 
bahwa dengan uraian diatas (point 1 s/d 5) jelas bahwa pembelian adalah USD39,777.87 sesuai point 2, dan pembayaran yang dilakukan adalah sebesar USD39,777.87 sesuai point 4. Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran selain jumlah USD39,777.87 tersebut;
 
bahwa dengan adanya pembebanan Notul tersebut Pemohon Banding merasa sangat dirugikan karena harga pokok Pemohon Banding jadi tinggi, Pemohon Banding tidak dapat bersaing, ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun;
 
bahwa demikian surat jawaban ini Pemohon Banding sampaikan dengan harapan penjelasan Pemohon Banding dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;
 
bahwa bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
P.1
Fotokopi SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPU-T/KPU.01/201 8 tanggal 19 Juli 2018;
P.2
Fotokopi PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018;
P.3
Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 599240/KPU.01/2018 tanggal 21 November 2018;
P.4
Fotokopi SPT Masa PPN;
P.5
Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 534841/KPU.01/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
P.6
Asli Pakta Integritas;
P.7
Asli Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 14 Februari 2019 atas nama Desmiati;
P.8
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Formulir 1 721-A1 nomor 1.1-12.18-0000023 tanggal 20 Februari 2019;
P.9
Fotokopi Keberatan nomor 072/AAJ/EXIM/IX/2018 tanggal 05 September 2018;
P.10
Fotokopi Keputusan Terbanding nomor KEP-8629/KPU.01/201 8 tanggal 08 November 2018;
P.11
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Billing DJBC nomor 6201 80700141995 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp19.020.000;
P.12
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Juli 201 8 sebesar Rp19.020.000;
P.13
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Akta Notaris nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Mayasari Soegiharto, SH di Kabupaten Bandung;
P.14
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pengesahan Akta Notaris nomor 2 tanggal 06 Agustus 201 5 oleh Menteri Hukum dan HAM nomor AHU2453094.AH.01.01 tanggal 26 Agustus 2015;
P.15
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Proforma Invoice;
P.16
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Purchase Order;
P.17
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Bill Of Lading nomor APLU7191 47584;
P.18
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Commercial Invoice;
P.19
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Packing List;
P.20
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Form E nomor E18331 261 2630558 tanggal 26 Juni 2018;
P.21
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Marine Insurance Certificate;
P.22
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 345793/KPU.01/2018 tanggal 11 Juli 2018;
P.23
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Telegraphic Transfer;
P.24
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Rekening Koran;
P.25
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pas Kartu Hutang;
P.26
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Pembelian;
P.27
Fotokopi bermaterai dengan stempel Kantor Pos Kartu Stok Umum;
 
Pendapat Majelis
 
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dengan PIS Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, jenis barang berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD39,777.87;
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018, nilai pabean atas PIS Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, jenis barang 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM menjadi sebesar CIF USD45,528.883 dengan alasan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/AAJ/EXIM/Xll/2019 tanggal 2 Januari 2019 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 dengan alasan bahwa nilai harga sesuai invoice USD39,777.87 telah dituangkan dalam Pemberitahuan Impor Barang;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas jenis barang berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIS Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 menjadi sebesar total CIF USD45,528.883 dengan alasan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi;
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan "Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan";
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (PMK Nilai Pabean) menyatakan:
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
(2)
Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan:
(1)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 
 
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 
 
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 
 
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
 
 
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 dengan menggunakan metode pengulangan (Fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel menjadi sebesar total CIF USD45,528.88;
 
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan data yang yang menurut Pemohon Banding mendukung terbentuknya nilai transaksi pada PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018;
 
bahwa importasi dengan PIB Nomor 3441 37 tanggal 11 Juli 2018, jenis barang 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD39,777.87, dengan invoice Nomor KL-W544/578/614A tanggal 14 September 2018, Bill of Lading Nomor ANBJKM4A131113 tanggal 20 September 2018, dengan Pengirim/Penjual Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co., Ltd;
 
bahwa Invoice Nomor KL-W544/578/614A tanggal 14 September 2018, 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM 23,962.57 Kgs dengan nilai CIF Jakarta USD39,777.87;
 
bahwa Packing List: 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM 23,962.57 Kgs Packed in 712 cartons.
 
bahwa Bill of Lading Nomor ANBJKM4A 131113 tanggal 20 September 2018 dengan metode pembayaran Freight Prepaid;
 
bahwa berdasarkan Marine Insurance Certificate, Open Policy No 93507896 Certificate no. CN0065780 dari Chubb Insurance Company Limited, Good Insured: 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM 712 Cartons amount Insured USD43,755.66 (110% x CIF USD39,77.87);
 
bahwa Purchase Order 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM Qty 24,000 kg, Unit Price USD 1.66/Kg,. amount CIF Jakarta CIF USD39,840.00
 
bahwa Proforma Invoice 27 Mei 2018 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM Qty 24,000 kg, Unit Price USD 1.66/Kg, amount CIF Jakarta CIF USD39,840.00;
 
Insurance: Covering All Risks for 110% of invoice value to be effected by the seller;
bahwa pada Buku Pembelian tanggal 14 Juli 2018:
Nilai Invoice USD39,777.87 x 14.301,-
=
Rp
586.863.318.87
Bea Masuk PIB
=
Rp
28.443.165.94
Biaya Clearance
=
Rp
19.957.185,00
Bea Masuk Notul
=
Rp
617.263.669,81
Total
=
Rp
703.621.123,52
 
bahwa berdasarkan Bukti TT Bank Mandiri tanggal 11 Juli diketahui Pembayaran sejumlah USD39,777.87 (kurs 14.408)+(3.500+395.200) sebesar Rp573.518.250,96 ke Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co., Ltd.;
bahwa pembayaran hutang atas importasi:
Nilai Invoice USD 39,777.87 x 14.408,­
=
Rp
573.119.550,96
Bea Materai
=
Rp
3.500,00
Adm Bank
=
Rp
395.000,00
Total
=
Rp
573.518.250,96
 
 
 
 
bahwa selisih Kurs USD39,777.87 x (14.408-14.301)
=
Rp
4.256.232,09;
 
 
 
bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Periode Juli 2018 PT. Aarti Jaya Velvet Industri No rekening 1300015001400 tanggal 11 Juli 2018 terdapat Debet pembayaran Rp573.518.250,96;
 
bahwa berdasarkan Buku Bank Bank Mandiri Periode Juli 2018 PT. Aarti Jaya Velvet Industri No. rekening 1300015001400 tanggal 11 Juli 2018 terdapat pembayaran sebesar Rp573.518.250,96;
 
bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan Importasi sesuai PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, telah dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding;
 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat Majelis simpulkan bahwa harga barang impor telah diberitahukan dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, jenis barang 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD39,777.87 dapat diyakini merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor KLW544/578/614A tanggal 14 September 2018 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018 sebesar total CIF USD39,777.87 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8629/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Aarti Jaya Velvet Industri Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016349/NOTUUKPUT/KPU.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, atas nama PT. Aarti Jaya Velvet Industri, NPWP 73.647.100.4-444.000, yang beralamat di Cidawolong RT. 001 RW. 010, Desa Biru, Kee. Majalaya, Kab. Bandung, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 344137 tanggal 11 Juli 2018, jenis barang berupa 100% Polyester Dope Dyed Yarn: DTY 450D/144F TBR Golden Yellow HIM, Negara asal China, sebesar total CIF USD39,777.87, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
R. Aryo Hatmoko, SIP, MM sebagai Hakim Ketua,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Mudji Rahardjo, SE, MM sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:
 
 
Hakim Ketua
ttd.
R. Aryo Hatmoko, SIP, MM
 
Hakim Anggota
ttd.
Mudji Rahardjo, SE, MM
 
Hakim Anggota
ttd.
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
 
Panitera Pengganti
ttd.
Zulfenny E. N. Nerwan
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File