Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
22 Juni 2021 | View: 164
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000051.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
November 2018
 
POKOK SENGKETA
Penetapan Nilai Pabean dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang penetapan nilai pabean dengan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (metode II) oleh Terbanding atas PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 berupa importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PORI dan denda sebesar Rp21.287.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding.
 
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding, pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000051.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31.379.238.4-411.000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-11 No.22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, dalam hal ini, Andree Chow Tjoegiarto, jabatan: Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Bau Mohamad Yusuf,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-119/PP/IKH/2019 tanggal 07 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
317/SK-SSN/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019,
 
 
 
Nama
:
Sugiarto Utomo,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-166/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
314/SK-SSN/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019,
 
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 21 November 2019, memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-448/PAN.72/2019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
 
MELAWAN
 
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di JI. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama
:
Wahyu Hidayat, NIP. 198012052000121001,
 
 
Nurhidayat, NIP. 198804042014022004,
 
 
Arief Sulistyo Dharmawan, NIP. 198611212014021001,
 
 
Yudha Nur Rahmani, NIP. 199208032012101002,
 
 
Ahmad Ghufron/199001012012101002
 
 
Ahmad Sholihin, NIP. 198812272010121001,
 
 
Danang Pringgo Kisworo/199507192015021004,
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-606/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 20 November 2019, memenuhi panggilan sidang Nomor: 447/PAN.72/2019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-958/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019 jo. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-017/PP/2019 tentang Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-023/PP/2019;
  • Membaca Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-239/KPU.01/2019 tanggal 27 Februari 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan;
 
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
1.
Bea Masuk
0
0
0
0
2.
Cukai
0
0
0
0
3.
PPN
77.458.000
90.488.000
13.030.000
0
4.
PPnBM
0
0
0
0
5.
PPh Pasal 22
19.365.000
22.622.000
3.257.000
0
6.
Denda
0
0
5.000.000
0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
21.287.000
 
 
 
Menimbang, bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak sehingga dengan surat Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) No. 017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 
bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:
 
A.
Segi Formal (dalam Surat Banding)
 
1.
Pengajuan Banding
 
 
Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 diterbitkan pada 22 November 2018, Pemohon Banding terima pada tanggal 29 November 2018 dan pengajuan banding Pemohon Banding tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.
 
2.
Mengenai Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pemohon Banding telah melunasinya sejumlah Rp8.647.000,-
 
 
 
B.
Segi Material (dalam Surat Banding)
 
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP No. 017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
 
 
 
 
Bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
1.
Barang yang Pemohon Banding import yang dikenakan tambah bayar berupa:
L-Ascorbate-2-Monophosphate 35%
Item 2
 
2.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan invoice dan Purchase Order dan Sales Contract.
 
3.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding.
(terlampir bukti pembayaran invoice)
 
4.
Pemohon Banding mengimpor "L-Ascorbate-2-Monophosphate 35%" sudah diperiksa pada waktu sebelum dikapalkan dari China oleh ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan sudah dikeluarkannya Form E, dan di dalam Form E tersebut sudah dicantumkan dan diperiksa HS/klasifikasi dan nilai transaksi yang sebenarnya, berarti HS/klasifikasi dan nilai transaksi Pemohon Banding sudah benar.
 
 
 
 
Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak untuk mengambil keputusan, bersama ini Pemohon Banding lampirkan dokumen-dokumen yang terkait yang terdiri dari:
1.
Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018.
2.
Surat Keberatan Nomor: 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018
3.
SPTNP No. 017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018
4.
Bukti transfer pembayaran invoice
5.
Rekening koran
6.
Purchase Order
7.
Sales Contract
8.
Form E
9.
Invoice
10.
Packing List
11.
Bill Of Lading
12.
Polis asuransi
13.
PIB
14.
SPPB
15.
E-Billing & BPN sejumlah Rp8.647.000,-
 
 
 
Demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018.
 
bahwa dalam surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P-1.
Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018;
P-2.
Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
P-3.
Fotokopi SPTNP No. 017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
P-4.
Fotokopi Bukti transfer pembayaran invoice;
P-5.
Fotokopi Purchase Order;
P-6.
Fotokopi Sales Contract;
P-7.
Fotokopi FORM E;
P-8.
Fotokopi Invoice;
P-9.
Fotokopi Packing List;
P-10.
Fotokopi Bill Of Lading;
P-11.
Fotokopi Polis asuransi;
P-12.
Fotokopi PIB;
P-13.
Fotokopi Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) 002694/JT/KBR/2018 tanggal 26 September 2018 sebesar Rp21.287.000,00;
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING =====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-239/KPU.01/2019 tanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 dengan alasan yang intinya menyatakan "nilai barang yang dilaporkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah harga sebenarnya dibayar oleh pembeli kepada penjual".
 
2.
Bahwa Terbanding menerbitkan KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 dengan alasan barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 diketahui bahwa harga barang yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;
 
3.
Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap PEMOHON yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;
 
 
 
B.
Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan Importasi dengan mengajukan PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 dengan data sebagai berikut:
a.
Jenis barang
:
2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst):
b.
Jumlah Barang
:
600 PK/Package;
c.
Negara Asal
:
China (CN);
d.
Nilai Pabean
:
USD53.500,00
e.
Supplier
:
Yixing Jiangshan Bio-Tech Co.,Ltd.
 
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan penelitian kedapatan data yang diberitahukan tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi,
 
 
 
 
3.
bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDR1 dan denda sebesar Rp21.287.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 
 
 
C.
Peraturan Perundang-undangan Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
     
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018;
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
8.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Data Base Nilai Pabean;
 
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
 
 
D.
Analisis Pokok Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh Terbanding.
 
 
 
 
2.
Bahwa Pemohon merupakan importir umum dan atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau (HM).
 
 
 
 
3.
Berdasarkan LPPNP diketahui alasan penetapan Terbanding adalah tidak ada Sales Contract, Purchase Order dan Rekening Koran, sehingga nilai transaksi diragukan kebenarannya dan keakuratannya.
 
 
 
 
4.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
a.
Pasal 22 ayat 1 dan 2:
 
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
 
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
 
d.
penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
 
 
b.
Pasal 23 ayat (1):
 
(1)
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
 
 
 
 
 
 
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang Serupa sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
 
 
c.
Pasal 28 ayat 5b:
 
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai penggunaannya; atau
 
 
b.
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
 
 
 
c.
Pasal 33:
 
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.
 
 
 
 
5.
Bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
6.
Bahwa dari penelitian berkas yang dilampirkan di atas kedapatan sebagai berikut:
a.
berdasarkan pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding.
b.
Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) dan bukti pendukung untuk mengetahui proses penawaran hingga ditetapkan harga transaksi antara pihak supplier dengan importir.
c.
bahwa Pemohon Banding idak menyerahkan bukti pembayaran dan rekening koran.
d.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding.
e.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Jurnal Umum, Buku Kas, Buku Hutang, buku pembelian, buku persediaan, general ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut.
f.
bahwa telah dilayangkan surat Permintaan Data dan Keterangan dari Direktur Jenderal tanggal 26 September 2018 namun tidak ditanggapi oleh Pemohon Banding.
g.
tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.
 
 
 
 
7.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang Serupa sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
 
 
8.
Bahwa hasil penelitian dengan metode II, terdapat Nilai Transaksi Barang Identik yang dapat digunakan karena ditemukan data importasi barang Identik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
 
 
 
9.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor yang diberitahukan pada pos 2 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan Metode barang Identik (metode II) sebesar CIF USD2.8016/Kgs sehingga nilai pabean pada PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 ditetapkan sebesar CIF USD55,515.67.
 
 
 
E.
Simpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
-
Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai pabean pada PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018;
 
-
Bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean.
 
 
 
F.
Permohonan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
-
Menolak banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018
   
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
 
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan bukti pendukung apapun;
 
 
 
Menimbang, bahwa dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B.35/PAN.Wk/2019 tanggal 13 Maret 2019, kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding dan permintaan Surat Bantahan, namun sampai dengan sengketa banding ini disidangkan, Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;
   
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN ====
   
Menimbang, untuk menguatkan penetapannya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (bukti T-1);
2.
Printscreen PIB Pembanding CEISA (bukti T-2);
3.
Tanggapan atas bukti transaksi Nomor SR-34/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (bukti T-3);
 
 
 
Menimbang, untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Surat Kuasa Khusus (Bukti P-1);
2.
Billing DJBC kode 620181200046133 tanggal 06 Desember 2018 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Nomor NTB 000000226316 tanggal bayar 07 Desember 2018 sebesar Rp8.647.000,00 (Bukti P-2);
3.
Bukti Pendukung bermaterai (bukti P-3);
4.
Akta PT Satya Samitra Niagatama Nomor 16 tanggal 06 September 2011 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur (bukti P-4);
5.
Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 571/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019 (bukti P-5);
6.
Tanggapan Tertulis Nomor 629/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019 (bukti P-6);
7.
Bukti telah tercatat pada Sisminbakum Kemenkumham (bukti P-7);
8.
Pakta integritas (Bukti P-8)
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
 
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani oleh Andree Chow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 22 November 2018, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 47 hari (22 November 2018 - 7 Januari 2019) sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang keberatan terhadap SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, memuat alasan-alasan banding yang jelas memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, yaitu tanggal 20 Juli 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp8.647.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon sesuai bukti asli berupa Billing DJBC kode 620181200046133 tanggal 06 Desember 2018 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Nomor NTB 000000226316 tanggal bayar 07 Desember 2018 sebesar Rp8.647.000,00 yang diperlihatkan dalam persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 ditandatangani oleh Andree Chow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, sesuai dengan yang Pemohon Banding lampirkan dalam surat bandingnya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Satya Samitra Niagatama Nomor 234 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Dyna Mardiana, S.E., S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa Andree Chow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, berhak menandatangani Surat Banding, sehingga memenuhi pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 012/PB-SSN/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;
 
 
 
II.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
 
bahwa penetapan Terbanding dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor SPTNP-0.17804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 diajukan kepada Terbanding dengan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) 002694/JT/KBR/2018 tanggal 26 September 2018, yang diterima secara lengkap oleh Terbanding tanggal 26 September 2018, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 26 September 2018 adalah 50 hari (08 Agustus 2018 - 26 September 2018), dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan;
 
 
 
III.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 atas SPTNP Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 079/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 diajukan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 22 November 2018 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 25 September 2018 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah 26 September 2018 atau 58 hari (26 September 2018 - 22 November 2018) sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada nama Pemohon Banding, PIB, dan SPTNP yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
 
 
IV.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
 
 
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 merupakan penetapan Terbanding atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor terutang sebesar Rp21.287.000,00;
 
bahwa apabila dihitung dari tanggal PIB diberitahukan yaitu 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SPTNP yaitu tanggal 08 Agustus 2018, yaitu diketahui SPTNP tersebut diterbitkan dalam waktu 14 hari (26 Juli 2018 - 08 Agustus 2018), sehingga Terbanding memenuhi ketentuan jangka waktu 30 hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Penerbitan SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean;
 
Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap penetapan nilai pabean menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengketa sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas barang impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan bahwa nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00, Terbanding menyatakan dalam Surat Uraian Banding bahwa nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00;
 
 
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean dengan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (metode II) oleh Terbanding atas PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 berupa importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp21.287.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
 
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
 
 
Menurut Terbanding
 
 
 
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa nilai pabean pada PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik (pos 2) dan metode nilai transaksi barang serupa (pos 3), sehingga nilai pabean menjadi CIF USD62.500,00;
 
bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor SR-34/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas Bukti Transaksi, sebagai berikut:
 
 
 
A.
Permasalahan
 
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 05 September 2019 menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi kepada Majelis Hakim.
 
2.
Bahwa Terbanding diminta untuk menanggapi atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut.
 
3.
Bahwa Terbanding akan menanggapi bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini.
 
 
 
B.
Dasar Hukum Penetapan Terbanding
 
 
 
 
1.
Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 20016 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) menyebutkan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Pasal 15:
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
 
 
 
 
2.
Bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Ayat (1):
Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan dst.
 
 
 
 
3.
Bahwa berdasarkan Pasal dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan tersebut diketahui pengertian nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
 
 
 
 
4.
Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan:
   
3.
Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
 
a.
Harga yang sebenarnya dibayar (price actually paid) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli... Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (payable) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeannya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.
 
 
 
 
 
Contoh harga yang seharusnya dibayar (payable):
 
 
Pada invoice disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal invoice. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal invoice. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal invoice. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah payable.
 
 
 
 
b.
Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit (If C) atau alat pembayaran lainnya.
 
 
 
 
5.
Bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 disebutkan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor, dimana untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan ini perlu dibuktikan dengan melihat pada bukti transfer dan rekening koran, serta juga harus melihat pada dokumen pembukuan untuk mengetahui fakta-fakta pembayaran lain yang mungkin tidak muncul dalam bukti transfer (misal: terdapat beberapa kali pembayaran namun yang dilaporkan hanya satu kali transfer).
 
 
 
 
6.
Bahwa dalam rangka pembuktian kebenaran nilai transaksi atas pemberitahuan impor barang (PIB) yang dilaporkan, Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 
 
 
 
7.
Bahwa Pasal 84 UU Kepabeanan menyebutkan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Pasal 84:
(1)
Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.
 
 
 
 
8.
Bahwa Penjelasan Pasal 84 UU Kepabeanan adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
Ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk:
a.
menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:
 
1.
pembelian;
 
2.
penjualan;
 
3
impor;
 
4.
ekspor;
 
5.
persediaan; atau
 
6.
pengiriman barang yang bersangkutan.
 
 
 
b.
menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan.
Alas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.
 
 
 
 
9.
Bahwa dalam Pasal 28 ayat (5) dan ayat (5b) huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 34/PMK.04/2016 disebutkan:
 
Pasal 28:
(5)
 
Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
(5b)
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
a.
menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
 
 
 
10.
Bahwa berdasarkan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai tersebut, dalam hal importir tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran, serta dokumen pembukuan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan atas importasi yang menjadi sengketa, maka nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I), serta penetapan tersebut mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi Importir.
 
 
 
 
11.
Bahwa pada saat proses penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai telah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa penerbitan Informasi Nilai Pabean (INP) yang dikirimkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 01 Agustus 2018.
 
 
 
 
12.
Bahwa atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai tersebut, Pemohon Banding menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) beserta dokumen lampirannya pada tanggal 01 Agustus 2018.
 
 
 
 
13.
Bahwa sesuai yang tercantum dalam LPPNP Nomor 010272 tanggal 08 Agustus 2018, Pejabat Bea Cukai menyatakan bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak memadai untuk menjelaskan nilai transaksi, dimana tidak ada dokumen sales contract hanya berupa sales confirmation, serta tidak ada purchase order dan rekening koran, sehingga berdasarkan hal tersebut, serta sekali lagi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat Bea dan Cukai kemudian menetapkan nilai pabean atas barang impor yang menjadi sengketa tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I) dan ditetapkan berdasarkan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel (Metode VI.2).
 
 
 
 
14.
Bahwa kemudian pada saat proses penetapan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada saat keberatan, Direktur Jenderal juga diberikan kewenangan tambahan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dalam penanganan keberatan.
 
 
 
 
15.
Bahwa Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanan menyebutkan sebagai berikut:
 
Pasal 93:
(2)
Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.
 
 
 
 
16.
Bahwa Penjelasan Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanan adalah sebagai berikut: Pasal 93
 
Ayat (2):
Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan suatu keberatan yang diajukan.
 
 
 
 
17.
Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai disebutkan pada:
 
Pasal 15:
(1)
Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal dapat:
 
a.
meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan elektronik kepada Orang yang mengajukan keberatan terkait dengan materi yang disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
 
b.
meminta Orang yang mengajukan keberatan untuk memberikan bukti dan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan dengan menyampaikan surat permintaan bukti dan keterangan;
(2)
Orang harus memenuhi permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permintaan bukti dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau permintaan keterangan atau bukti terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 
 
 
 
18.
Bahwa kepada Pemohon juga telah dimintakan untuk melampirkan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan menyeluruh pada saat proses keberatan, termasuk bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan, melalui Surat Nomor S-1382/KPU.01/BD.1001/2019 tanggal 26 September 2018 yang juga telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 06 Agustus 2019.
 
 
 
 
19.
Bahwa sampai dengan Keputusan Keberatan diterbitkan, Pemohon juga tetap tidak menyerahkan tambahan data/keterangan/bukti/penjelasan yang diminta, termasuk bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan;
 
 
 
 
20.
Bahwa sekali lagi ditekankan, berdasarkan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal importir tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran, serta dokumen pembukuan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan atas importasi yang menjadi sengketa, maka nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I), serta penetapan tersebut mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi Importir.
 
 
 
 
21.
Bahwa dalam pemeriksaan sengketa keberatan, Pemohon Banding tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan atas transaksi importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018, sehingga nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I).
 
 
 
 
22.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, barang impor yang diberitahukan pada Pos 2 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II) sebesar USD2,8016/Kgs, sehingga total nilai pabean pada PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 ditetapkan sebesar CIF USD55.515,67.
 
 
 
C.
Analisis
 
 
 
 
1.
Bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 diketahui bahwa PT. Satya Samitra Niagatama melakukan importasi dari pemasok Mixing Jiangshan BioTech Co.,Ltd. dengan invoice Nomor FH180612E023 tanggal 12 Juni 2018 dengan total nilai yang tercantum dalam invoice adalah CIF USD53.500,00.
 
2.
Bahwa untuk membuktikan nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon tersebut adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, maka perlu dibuktikan dengan melihat bukti-bukti transaksi yang lengkap dan utuh, termasuk dengan melihat pada bukti transfer dan rekening koran, serta juga harus melihat pada dokumen pembukuan untuk mengetahui fakta-fakta pembayaran lain yang mungkin tidak muncul dalam bukti transfer
(misal: terdapat beberapa kali pembayaran namun yang dilaporkan hanya satu kali transfer).
 
3.
Bahwa berdasarkan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terbanding telah melakukan upaya untuk meminta pembuktian/bukti-bukti kepada Pemohon Banding dalam rangka kebenaran dan keakuratan nilai transaksi yang diberitahukan dengan secara patut dan jelas.
 
4.
Bahwa namun demikian, sampai dengan Keputusan Keberatan diterbitkan, Pemohon justru tidak memberikan pembuktian/bukti-bukti kepada Terbanding untuk meyakini bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, dengan tidak memperlihatkan dan/atau menyerahkan bukti-bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan.
 
5.
Bahwa bukti baru berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan yang tertanggal 18 Juli 2018 yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat sidang banding seharusnya telah ada bahwa pada saat awal Pemohon Banding mengajukan keberatan dan dapat diajukan pada saat itu maupun pada saat penyerahan data dan/atau bukti pendukung tambahan.
 
6.
Bahwa apabila Pemohon Banding mempunyai ikhtikad baik, maka sudah seharusnya dan sepatutnya bukti bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan tersebut diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat proses keberatan.
 
7.
Bahwa sekali lagi, Terbanding dalam menerbitkan KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah mempertimbangkan keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan serta data dan/atau bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding.
 
8.
Bahwa sesuai dengan asas keadilan, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia juga memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, bahwa Keputusan Terbanding dalam KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 diterbitkan dengan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
 
D.
Kesimpulan
 
 
 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia disimpulkan sebagai berikut:
 
1.
Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor, dimana untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan ini perlu dibuktikan dengan melihat pada bukti transfer dan rekening koran, serta juga harus melihat pada dokumen pembukuan untuk mengetahui fakta-fakta pembayaran lain yang mungkin tidak muncul dalam bukti transfer (misal: terdapat beberapa kali pembayaran namun yang dilaporkan hanya satu kali transfer);
 
2.
Inti dari Pasal 84 UU Kepabeanan adalah dalam hal importir tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan atas importasi yang menjadi sengketa, maka nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I), serta penetapan tersebut mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi importir;
 
3.
Fakta menunjukkan, dengan Pemohon tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan atas transaksi importasi yang diberitahukan dalam PIB nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I), untuk kemudian nilai pabean atas barang impor ditetapkan dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II);
 
4.
Untuk itu, Keputusan Terbanding yang dituangkan dalam KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
 
Oleh karenanya dengan hormat diusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai in casu, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terba mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan seadil-adilnya. Ex Aqua et Bono.
 
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
 
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan invoice dan Purchase Order dan Sales Contract.
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding. (terlampir bukti pembayaran invoice)
 
bahwa Pemohon Banding impor "L-Ascorbate-2-Monophosphate 35%" sudah diperiksa pada waktu sebelum dikapalkan dari China oleh ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan sudah dikeluarkannya Form E, dan di dalam Form E tersebut sudah dicantumkan dan diperiksa HS/klasifikasi dan nilai transaksi yang sebenarnya, berarti HS/klasifikasi dan nilai transaksi Pemohon Banding sudah benar.
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan, dengan surat Nomor: 571/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:
 
1.
Bahwa hingga saat ini Pemohon Banding belum menerima permintaan surat bantahan dan surat uraian banding (SUB) atas keputusan tersebut, sehingga Pemohon Banding belum dapat menyampaikan surat bantahan;
 
 
 
2.
Bahwa untuk menanggapi/membantah keputusan Terbanding mohon perkenan Majelis agar Pemohon Banding dapat menyampaikan surat penjelasan tertulis pengganti surat bantahan terhadap keputusan Terbanding;
 
 
 
3.
Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Terbanding nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018,
 
 
 
 
Poin 9
Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan kedapatan sebagai berikut:
 
b.
Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) dan bukti pendukung untuk mengetahui proses penawaran hingga ditetapkan harga transaksi antara pihak supplier dengan importir;
 
 
 
 
 
Tanggapan:
Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 374346 tanggal 26 Juli 2018 dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindaklanjuti dengan mengirimkan Sales Confirmation sebagai bukti kesepakatan harga transaksi, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 
Purchase Order dan Sales Confirmation merupakan bukti proses terbentuknya harga transaksi.
 
 
 
 
c.
bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pembayaran dan rekening koran;
 
 
 
 
 
Tanggapan:
Terlampir bukti transfer pembayaran invoice dan rekening koran Pemohon lampirkan untuk dapat dilakukan uji silang atas transaksi yang disengketakan.
 
 
 
 
d.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. Satya Samitra Niagatama;
 
 
 
 
 
Tanggapan:
Terlampir SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang telah dilengkapi formulir 81 yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar adalah milik Pemohon Banding.
 
 
 
 
e.
bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Jurnal Umum, Buku Kas, Buku Hutang, Buku Pembelian, Buku Persediaan, general ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut.
 
 
 
 
 
Tanggapan:
Terlampir Pembukuan Perusahaan Pemohon lampirkan sebagai pendukung nilai transaksi berupa:
 
Account Balance
 
Purchase Analysis by supplier
 
Trial balance
 
 
 
 
 
Data pendukung nilai transaksi tersebut cukup memadai untuk dilakukan pengujian atas kebenaran transaksi yang bersangkutan.
 
 
 
 
h.
Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Pemohon Banding sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
 
 
 
 
Tanggapan:
Pemohon telah melampirkan data pendukung nilai transaksi berupa:
Bukti transfer pembayaran invoice
Rekening koran
Statement dari supplier
Pembukuan perusahaan berupa:
 
Account Balance
 
Purchase Analysis by supplier
 
Trial balance
Faktur Pajak
SPT Masa PPN
 
 
 
 
 
Data pendukung nilai transaksi yang Pemohon lampirkan tersebut cukup untuk dapat dilakukan uji silang atas nilai transaksi yang Pemohon beritahukan dan dijadikan bukti bahwa harga yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
 
 
 
4.
Sebagai data pendukung berikut Pemohon lampirkan sbb:
 
 
 
 
Bukti transfer pembayaran invoice
 
Rekening koran
 
Statement dari supplier
 
Pembukuan perusahaan berupa:
-
Account Balance
-
Purchase Analysis by supplier
-
Trial balance
 
Faktur Pajak
 
SPT Masa PPN
 
1 set dokumen PIB No. 374346 tanggal 26 Juli 2018
 
 
 
5.
Bukti pembayaran senilai harga transaksi telah Pemohon lampirkan, jadi nilai transaksi tidak dapat digugurkan dengan dalil apapun, dan nilai transaksi dapat diterima dan permohonan Pemohon banding dapat dikabulkan.
 
 
 
Demikian bantahan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis VII B, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding.
 
 
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan tanggapan Nomor 629/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019, sebagai berikut:
 
 
 
1.
Berdasarkan Tanggapan atas Bukti Transaksi
 
 
 
 
Kesimpulan
 
Nomor 1:
Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor, dimana untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan ini perlu dibuktikan dengan melihat pada bukti transfer dan rekening Koran, Serta juga harus melihat pada dokumen pembukuan untuk mengetahui fakta-fakta pembayaran lain yang mungkin tidak muncul dalam bukti transfer (misal: terdapat beberapa kali pembayaran namun yang dilaporkan hanya satu kali transfer);
 
Nomor 2:
Inti dari Pasal 84 UU Kepabeanan adalah dalam hal importir tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan atas importasi yang menjadi sengketa, maka nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode serta penetapan tersebut mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi Importir);
 
Nomor 3:
Fakta menunjukkan, dengan Pemohon tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti transaksi berupa bukti transfer dan rekening koran serta dokumen pembukuan atas transaksi importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai pabean atas barang impor dapat ditetapkan tidak berdasarkan metode Nilai Transaksi (Metode I), untuk kemudian nilai pabean atas barang impor ditetapkan dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II);
 
Tanggapan:
 
Terkait Keputusan Keberatan Nomor KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, Pemohon mengajukan banding karena Pemohon mempunyai bukti-bukti yang otentik dan dapat diyakini kebenarannya, yang membuktikan bahwa nilai transaksi yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya dan seharusnya dibayar.
 
 
 
 
 
Pada waktu berkas keberatan diproses di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, data pendukung yang belum Pemohon sampaikan dalam proses keberatan, Pemohon lampirkan pada waktu proses pengajuan banding di Pengadilan.
 
 
 
 
 
Data pendukung nilai transaksi yang Pemohon lampirkan dalam persidangan tanggal 19 September 2019 berupa:
Bukti transfer pembayaran invoice
Rekening koran
Pembukuan perusahaan berupa:
 
-
Account Balance
 
-
Purchase Analysis by supplier
 
-
Trial balance
Faktur Pajak
SPT Masa PPN
 
 
 
Dengan bukti-bukti yang Pemohon lampirkan dalam persidangan tersebut, seharusnya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan nilai transaksi PIB No. 374346 tanggal 26 Juli 2018.
 
Dokumen pendukung tersebut diatas yang telah dimeteraikan kemudian telah Pemohon lampirkan dalam persidangan tanggal 19 September 2019.
 
Demikian tanggapan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis VIIB, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding.
 
 
 
Pendapat Majelis
 
 
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai Pabean dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang penetapan nilai pabean dengan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (metode II) oleh Terbanding atas PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 berupa importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD53.500,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD62.500,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PORI dan denda sebesar Rp21.287.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, dengan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;
 
bahwa pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Nilai Pabean sebagai berikut:
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, disebutkan:
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
(2)
Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan:
(1)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
(2)
Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini;
 
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pembanding yang digunakan oleh Terbanding dalam menetapkan nilai pabean PIB nomor: 374346 tanggal 26 Juli 2018 atas barang impor berupa 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II) untuk pos 2 sehingga nilai pabean menjadi CIF USD55.515,67., Majelis berpendapat bahwa penetapan Terbanding dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II) untuk pos 2 dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tanpa menyebutkan dasar hukum pengguguran nilai transaksi yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan penggunaan metode dimaksud, terutama yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
 
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 374346 tanggal 26 Juli 2018 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Metode II) untuk pos 2 dengan barang yang dimasukkan dengan PIB nomor 376157 tanggal 27 Juli 2018 yaitu L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% partai 18.000 Kg dengan barang yang ditetapkan nilai pabeannya yaitu 10.000 Kg sehingga walaupun memiliki karakteristik dan komponen material yang sama namun berbeda jumlah pembeliannya, sehingga Majelis berpendapat harganya berbeda sesuai persyaratan yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat;
 
bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang mengakibatkan digugurkannya nilai transaksi karena persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tidak terpenuhi;
 
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dengan menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 374346 tanggal 26 Juli 2018 adalah nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: POl-18100212-VE tanggal 12 Juni 2018, Pemohon Banding memesan barang impor Ascorbic Acid Coated sebanyak 5.500 Kg @ CIF USD5,50 dan L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% sebanyak 10.000 Kg @ CIF USD2,60, dengan nilai total CIF USD53.500,00 kepada Fuhui International Trading Co.,Ltd., Payment Terms: TT Againt doc;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Confirmation No. FH180612E023 tanggal 12 Juni 2018, Pemohon Banding memesan barang impor Ascorbic Acid Coated sebanyak 5.500 Kg @ CIF USD5,50 dan L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% sebanyak 10.000 Kg @ CIF USD2,60, dengan nilai total CIF USD53.500,00 kepada Fuhui International Trading Co.,Ltd, Payment Terms: TT Againt document;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor: FH180612E023 tanggal 12 Juni 2018 dan packing list yang merujuk Invoice Nomor: FH180612E023 tanggal 12 Juni 2018 yang diterbitkan Yixing Jiangshan Bio-Tech Co.,Ltd. dan ditujukan kepada Pemohon banding tercantum barang impor Ascorbic Acid Coated sebanyak 5.500 Kg @ CIF USO 5,50 dan L-Ascorbate-2- Monophosphate 35% sebanyak 10.000 Kg @ CIF USD2,60, dengan nilai total CIF USD53.500,00 kepada Fuhui International Trading Co.,Ltd, Payment Terms: TT, dengan GW 15.280 KGS;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: KMTCSHAB888467 tanggal 10 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Korea Marine Transport Co., Ltd, Shipper: Yixing Jiangshan BioTech Co.,Ltd, disebutkan barang impor yang dimuat dengan kapal AS CONSTANTINA 18075 dari Shanghai, China, tujuan Jakarta, Indonesia adalah Ascorbic Acid Coated sebanyak 600 package dan L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% sebanyak 15 pallets dengan keterangan Freight Prepaid;
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Polis Asuransi nomor 810022018320282000389 tanggal 06 Juli 2018 yang diterbitkan oleh China Life Property And Casualty Insurance Company Limited, disebutkan, atas pengangkutan Ascorbic Acid Coated dan L-Ascorbate-2-Monophosphate 35% yang dimuat dengan kapal AS CONSTANTINA 18078 dari Shanghai, China, tujuan Jakarta, Indonesia dengan kapal YM ENHANCER 098 S sesuai invoice FH180612E023, telah diasuransikan sebesar USD58.850,00;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bukti Pembayaran Impor dari MayBank diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran kepada Fuhui International Trading Co.,Ltd, tanggal 18 Juli 2018 sebesar USD53.500,00 atau setara Rp771.630.500,00 untuk pembayaran Invoice Nomor: FH180612E023;
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran dari MayBank periode atas nama Pemohon Banding, disebutkan pada tanggal 18 Juli 2018 pihak Bank telah mendebet sejumlah Rp771.630.500,00 dengan keterangan: FUHUI;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding atas 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USD53.500,00 adalah nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
 
 
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USD53.500,00 dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8897/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017804/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 08 Agustus 2018, atas nama: PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31.379.238.4-411.000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-11 No.22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 dan menetapkan nilai Pabean atas importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ascorbic Acid Coated, ... dst), negara asal: China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 374346 tanggal 26 Juli 2018 sebesar CIF USD53.500,00, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T sebagai Hakim Ketua
Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding
 
 
Hakim Ketua
ttd
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.
 
Hakim Anggota
ttd
Sudirman S, S.H., M.H.
 
Hakim Anggota
ttd
Syaefudin, S.E.
 
Panitera Pengganti
ttd
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File