Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
22 Juni 2021 | View: 102
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000050.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
November 2018
 
POKOK SENGKETA
Penetapan Nilai Pabean dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang identik (pos 2) dan metode nilai transaksi barang serupa (pos 3), oleh Terbanding atas PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 berupa importasi Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp17.121.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding, pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 000050.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31.379.238.4-411.000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-11 No.22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, dalam hal ini, Andreechow Tjoegiarto, jabatan: Direktur, memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Bau Mohamad Yusuf, 
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-119/PP/lKH/2019 tanggal 07 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
318/SK-SSNrvlll/2019 tanggal 05 Agustus 2019,
 
 
 
Nama
:
Sugiarto Utomo,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum
:
KEP-166/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
315/SK-SSN/Vlll/2019 tanggal 05 Agustus 2019,
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 21 November 2019, memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-448/PAN.72/2019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama/NIP
:
Wahyu Hidayat, NIP.198012052000121001,
 
 
Nurhidayat, NIP.198804042014022004,
 
 
Arief sulistyo Dharmawan, NIP.198611212014021001,
 
 
Yudha Nur Rahmani, NIP.199208032012101002,
 
 
Ahmad Ghufron/199001012012101002,
 
 
Ahmad Sholihin, NIP.198812272010121001,
 
 
Danang Pringgo Kisworo/199507192015021004,
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-606/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 20 November 2019, memenuhi panggilan sidang nomor: 447/PAN.72/2019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-958/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019 jo. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-017/PP/2019 tentang Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-023/PP/2019;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: 02/BDG/PDR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;
  • Membaca Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-323/KPU.01/2019 tanggal 28 Maret 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
1.
Bea Masuk
0
0
0
0
2.
Cukai
0
0
0
0
3.
PPN
167.393.000
177.090.000
9.697.000
0
4.
PPnBM
0
0
0
0
5.
PPh Pasal 22
41.849.000
44.273.000
2.424.000
0
6.
Denda
0
0
5.000.000
0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
17.121.000
0
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 078/SK-SSN/lx/2018 tanggal 25 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak seluruhnya, sehingga dengan surat nomor Oll/PBSSN/XIl/2018 tanggal 28 Desember 2018, Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/XIl/2018 tanggal 28 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) No. SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018.
 
Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding No. KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:
 
A.
Segi Formal (dalam Surat Banding)
 
1.
Pengajuan Banding Surat Keputusan Terbanding No. KEP-8905/KPU.01/2018 diterbitkan pada tanggal 22 November 2018, Pemohon Banding terima pada tanggal 29 November 2018 dan pengajuan banding Pemohon Banding tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.
 
2.
Mengenai Ketentuan Pasal 36 ayat (4) undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pemohon Banding telah melunasinya sejumlah Rp17.121.000,
 
 
 
B.
Segi Material (dalam Surat Banding)
 
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dilakukan oleh Terbanding. Bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
1.
Barang yang Pemohon Banding impor yang dikenakan tambah bayar berupa:
Calcium ascorbate
Item 2
Levofloxacin Hemihydrate
Item 3
 
 
2.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Invoice, Purchase Order dan Sales Contract;
 
3.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;
 
 
 
bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018.
 
bahwa dalam surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P.1.
Surat Keputusan Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018;
P.2.
Surat keberatan nomor 078/SK-SSN/lx/2018 tanggal 25 September 2018;
P.3.
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
P.4.
Purchase Order No. 015/PO-SSN/IMP/X/2018 tanggal 30 Mei 2018;
P.5.
Commercial Invoice No. SSN180606/A tanggal 06 Juni 2018;
P.6.
Commercial Invoice No. SSN180606/B tanggal 06 Juni 2018;
P.7.
Commercial Invoice No. SSN180606/C tanggal 06 Juni 2018:
P.8.
Commercial Invoice No. SSN180606/D tanggal 06 Juni 2018;
P.9.
Commercial Invoice No. SSN180606/E tanggal 06 Juni 2018; 
P.10.
Packing List Invoice No. SSN180606/A-E tanggal 06 Juni 2018;
P.11.
Bill of Lading No. ASHJKCHOQA2212 tanggal 24 Juni 2018;
P.12.
Cargo Transportation Insurance Policy No.10520003900437468250 tanggal 23 Juni 2018;
P.13.
Form E nomor E184300022591351 tanggal 25 Juni 2018;
P.14.
Form E nomor E184300022591352 tanggal 25 Juni 2018;
P.15.
Form E nomor E184300022591354 tanggal 25 Juni 2018; 
P.16.
Form E nomor E184300022591353 tanggal 25 Juni 2018;
P.17.
Form E nomor E184300022591350 tanggal 25 Juni 2018;
P.18.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018;
P.19.
Billing DJBC kode billing 620181200046135 tanggal 06 Desember 2018 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000000227891 tanggal bayar 07 Desember 2018 sebesar Rp17.121.000;
P.20.
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satya Samitra Niagatama nomor 234 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Dyna Mardiana, S.E„ S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan;
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING =====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-323/KPU.01/2019 tanggal 28 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
 
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 melalui surat nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan uraian alasan yang intinya yaitu:
 
 
-
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan invoice dan purchase order dan sales contract;
 
 
-
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding.
 
 
-
Kami import "calcium ascorbate dan levofloxacin hemihydrate" sudah diperiksa pada waktu sebelum di kapalkan dari China oleh Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan sudah dikeluarkan Form E, dan di dalam Form E tersebut sudah dicantum.
 
 
 
 
2.
Bahwa Terbanding menerbitkan KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 dengan alasan bahwa dokumen yang dilampiri saat pengajuan keberatan Pemohon Banding tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
 
 
 
3.
Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini
 
 
B.
Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
1.
Bahwa dalam sengketa a quo, Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan data sebagai berikut:
a.
Jenis barang 
:
Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)
b.
Jumlah barang
:
636 PK
c.
Negara Asal
:
China (CN)
d.
Nilai pabean
:
CIF USD116.520
e.
Supplier
:
Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading
 
 
 
 
2.
Bahwa atas importasi tersebut dilakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sejumlah Rp17.121.000 (tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018.
 
 
 
 
3.
Bahwa berdasarkan aplikasi CEISA impor, barang impor ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
PIB
Penetapan
Jumlah Barang
Harga Sat
Total
Jumlah Barang
Harga Sat
Total
1
Ditetapkan Sesuai PIB
2
CALCIUM ASCORBATE
1.500 KGM
12
18.000
1.500 KGM
14.5
21.750
3
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRA TE
1.000 KGM
30.6
30.600
1.000 KGM
33.6
33.600
4-5
Ditetapkan Sesuai PIB
TOTAL
 
 
116.520
 
 
123.270
 
 
 
 
4.
Alasan dan metode penetapan Terbanding:
 
 
-
Sesuai dengan LPPNP terlampir
 
a.
Pemeriksaan Fisik
:
--
b.
Uji kewajaran
:
--
c.
INP
:
---/20 Juli 2018
d.
DNP
:
---/24 Juli 2018
e.
Alasan Penetapan
:
-
Tidak ada pembukuan dan laporan pajak penjualan (pengulangan transaksi)
 
 
 
-
Tidak ada bukti bayar/bukti utang
 
 
 
-
SIC sebagai dokumen pembentukan harga diragukan sehingga tidak memadai untuk pengujian Nilai Transaksi
 
 
 
-
Terdapat data (pembanding yang objektif dan terukur
f.
Metode Penetapan
:
II dan Ill
 
 
 
 
 
5.
Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi SPTNP, PIB, BPJ, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Purchase Order, Polis Asuransi, Sales Contract, dan Form E.
 
 
 
 
C.
Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; 
 
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2018;
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
8.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017;
 
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/200g tentang Bentuk dan lsi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Data Base Nilai Pabean;
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
12.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-441/BC/2017 Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur KBP, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Untuk Menangani Sengketa Di Pengadilan Pajak.
 
 
 
D.
Analisis (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa pokok masalah banding adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai sesuai SPTNP Nomor Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sejumlah Rp17.121.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
 
 
 
 
2.
Berdasarkan LPPNP diketahui alasan penetapan pejabat Bea dan Cukai adalah dalam DNP importir tidak melampirkan bukti transaksi yang memadai untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi.
 
 
 
 
3.
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2018 disebutkan pada:
     
 
 
Pasal 22
 
 
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
 
 
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
 
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli; 
 
 
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
 
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
 
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
 
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
     
 
 
Pasal 23
 
 
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
 
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-beli; 
 
 
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 
 
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
 
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan.
 
 
 
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaanya.
     
 
 
Pasal 28
 
 
(5)
Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya
 
 
(5b)
Dalam hal penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
     
 
 
Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean.
 
 
 
 
4.
Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan, disampaikan hal-hal sebagai berikut
 
 
 
No
Dokumen
Nomor
Tanggal
Nilai (CIF)
Keterangan
1
Purchase Order
015/POSSN/IMP/X/201 8
30 Mei 2018
116.520
-
CIF Jakarta
-
-TIT 30 Days B/L Date
2
Bukti korespondensi
--
--
---
Tidak dilampirkan
3
Sales Contract
015/POSSN/IMP/X/201 8
30 Mei 2018
116.520
-
CIF Jakarta
-
TIT 30 Days after arrival
4
Invoice
-
SSN180606/A
6 Juni 2018
116.520
-
CIF: USD116.520 ,00
-
SSN180606/B
-
Insurance: --
-
SSN 180606/C
-
Freight: --
-
SSN 180606/D
-
Term Of Delivery: --
-
SSN 180606/E
-
Term Of Payment: TIT
5
Packing List
--
 
 
 
Tidak dilampirkan
6
Dispatch order
Tidak dilampirkan
7
Bill of Lading B/L
ASHJKCH0QA2 212
24 Juni 2018
--
-
GW: 16.305 Kg Freight Preoaid
 
 
 
 
 
-
Pemasok: CHANGSHA LINGYUAN IMP. & EXP. TRADING
 
 
 
 
 
-
Negara asal: China (CN)
 
 
 
 
 
-
CIF USD116.520,00
8
PIB
349659
 
 
Tidak dilampirkan
9
Bukti pembayaran
 
 
 
 
 
-
Mutasi rekening
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Telegraphic Transfer
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Rekening Koran
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Bukti pembayaran asuransi DN
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
LC
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Open LC
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Debit Advace
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
Single Payment All Instructions lnquiry
 
 
 
Tidak dilampirkan
10
Polis asuransi
0520003900437468250
23 Juni 2018
128.172
Tidak dilampirkan
11
Pembukuan Transaksi
 
 
 
Tidak dilampirkan
 
-
General Ledoer
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Persediaan
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Pembelian
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Hutang
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Bank
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Kas
Tidak dilampirkan
 
-
Buku Piutang
Tidak dilampirkan
 
-
Kartu Stok Barang
Tidak dilampirkan
12
Data perpajakan
Tidak dilampirkan
13
Dokumen/keterangan lain
 
 
 
 
 
5.
Bahwa dari penelitian di atas kedapatan:
 
 
a.
berdasarkan pasal 16 huruf (a) PMK Nomor 51/PMK.04/2017, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;
 
 
b.
Bahwa Bidang Keberatan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui surat nomor S-138/KPU.01/BD.1001/2018 perihal permintaan data dan keterangan telah meminta pemohon untuk menyampaikan bukti tambahan namun hingga hari ke 40 (empat puluh) yaitu tanggal 04 November 2018 pemohon tidak mengajukan data tambahan;
 
 
c.
bahwa pemohon tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang objektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan Importir;
 
 
d.
bahwa pemohon tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara importir dan eksportir;
 
 
e.
bahwa pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran transaksi berupa telegraphic transfer,
 
 
f.
bahwa importir tidak menyerahkan rekening koran sehingga tidak dapat dilakukan pengujian silang;
 
 
g.
bahwa pemohon tidak melampirkan Buku Hutang, buku pembelian, buku persediaan, general ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut dan atas pembukuan yang dilampirkan tidak lengkap satu periode;
 
 
h.
tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
 
 
 
6.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
 
 
7.
Bahwa penelitian terhadap data barang identik menunjukkan tidak terdapat data barang identik, sehingga nilai pabean tidak dapat ditetapkan dengan metode II.
 
 
 
 
8.
Bahwa penelitian terhadap data barang serupa menunjukkan tidak terdapat data barang serupa, sehingga nilai pabean tidak dapat ditetapkan dengan metode Ill.
 
 
 
 
9.
Metode Deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data penjualan di daerah pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang memenuhi pasal 13, 14, 15, dan 16 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/201 7.
 
 
 
 
10.
Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean yang memenuhi pasal 17 PMK Nomor 1 60/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/201 7.
 
 
 
 
11.
Bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan (tallback);
 
 
 
 
12.
Bahwa berdasarkan LPPNP, pejabat Bea dan Cukai memperoleh data pembanding untuk Pos 2 pada PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan perbandingan data importasi barang identik (Metode II) dengan tanggal B/L masih dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal B/L PIB yang telah ditetapkan nilai pabeannya, dan Pos 3 dengan perbandingan data importasi barang serupa (Metode Ill) dengan tanggal B/L masih dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal B/L PIB yang telah ditetapkan nilai pabeannya dengan rincian sebagai berikut:
 
Uraian
PIB
Data Pembanding
Ket.
No./Tanggal PIB
349659 tanggal . 13 Juli 2018
Pos: 2
31481 7 tanggal 28 Juli 2018 Pos: 2
---
Importir
PT. SATYA SAMITRA NIAGATAMA
PT. DIAN CIPTA PERKASA
Berbeda
Jenis Barang
CALCIUM ASCORBATE
CALCIUM ASCORBATE
Sama
Pos Tarif
2936.27.00
2936.27.00
Sama
Harga
CIF USD18.000
CIF USD6.887,5
Berbeda
Jumlah
1 .500 KGM
475 KGM
Berbeda
Harga Satuan
CIF USD12
CIF USD14.5
Berbeda
Tanggal B/L Jangka Waktu
24 Juni 2018
8 Juni 2018
<30 hari
Negara Asal
China (CN)
China (CN)
Sama
Pemasok
CHANGSHA LINGYUAN IMP. & EXP. TRADING
CSPC WEISHENG PHARMACEUTICAL
Berbeda
Keterangan
Notul
Tidak Notul
Berbeda
 
 
 
 
 
Uraian
PIB
Data Pembanding
Ket.
No./Tanggal PIB
349659 tanggal . 13 Juli 2018
Pos: 3
351494 tanggal 16 Juli 2018
Pos: 2
---
Importir
PT. SATYA SAMITRA NIAGATAMA
PT. IFARS PHARMACEUTICAL
Berbeda
Jenis Barang
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
LABORATORIES LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
KOND: BAIK&BARU
Serupa
Pos Tarif
2934.99.90
2934.99.90
Sama
Harga
CIF USD30.600
CIF USD100.800
Berbeda
Jumlah
1 .000 KGM
3.000 KGM
Berbeda
Harga Satuan
CIF USD30,6
CIF USD33.6
Berbeda
Tanggal B/L Jangka Waktu
24 Juni 2018
18 Juni 2018
<30 hari
Negara Asal
China (CN)
China (CN)
Sama
Pemasok
CHANGSHA LINGYUAN IMP. & EXP. TRADING
EVERVICTORY PHARM CO.,LTD
Berbeda
Keterangan
Notul
Tidak Notul
Berbeda
 
 
 
 
13.
bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor yang diberitahukan pada Pos 2 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik dan Pos 3 menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa, sehingga total nilai pabean pada PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 ditetapkan sebesar CIF USD123.270,00.
 
 
 
 
14.
Penelitian Sanksi Administrasi:
       
 
 
a.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:
Pasal 114
 
 
 
a.
Semua pelanggaran yang oleh undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, jika tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut no/persen, maka atas pelanggaran tersebut, si pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
         
 
 
b.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan disebutkan bahwa:
Pasal 8
Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (no/persen), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 
 
 
 
15.
Berdasarkan hal-hal di alas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 
 
E.
SIMPULAN (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
-
Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan Nilai Pabean pada dokumen PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018;
 
-
Bahwa dalam menetapkan nilai pabean atas PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai pabean.
 
 
F.
Permohonan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 lelah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018;
 
 
 
 
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan bukti pendukung apapun;
 
Menimbang, bahwa dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B.260/PAN.Wk/2019 tanggal 15 April 2019, kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding dan permintaan Surat Bantahan, namun sampai dengan sengketa banding ini disidangkan, Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN ====
 
Menimbang, untuk menguatkan penetapannya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (bukti T-1);
2.
Printscreen PIB Pembanding CEISA (bukti T-2);
3.
Tanggapan atas bukti transaksi nomor SR-35/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (bukti T-3);
 
Menimbang, untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Surat Kuasa Khusus (Bukti P-1);
2.
Billing DJBC kode 6201812000461 35 tanggal 06 Desember 2018 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000000227891 tanggal bayar 07 Desember 2018 sebesar Rp17.121 .000,00 (Bukti P-2);
3.
Bukti Pendukung bermetrerai (bukti P-3);
4
Akta PT. Satya Samitra Niagatama nomor 16 tanggal 06 September 2011 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur (bukti P-4);
5.
Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan nomor 570/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019 (bukti P-5);
6.
Tanggapan Tertulis nomor 627/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019 (bukti P-6);
7.
Bukti telah tercatat pada Sisminbankum Kemenkumham (bukti P-7);
8.
Pakta integritas (Bukti P-8).
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani oleh AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 22 November 2018, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 47 hari (22 November 2018 - 07 Januari 2019) dengan demikian memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang keberatan terhadap SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, yaitu tanggal 29 November 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp17.121.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon sesuai bukti asli berupa Billing DJBC kode 620181200046135 tanggal 06 Desember 2018 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000000227891 tanggal bayar 07 Desember 2018 sebesar Rp17.121.000,00 yang diperlihatkan dalam persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding nomor 011/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 ditandatangani oleh AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, sesuai dengan yang Pemohon Banding lampirkan dalam surat bandingnya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satya Samitra Niagatama nomor 234 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Dyna Mardiana, S.E., S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, berhak menandatangani Surat Banding, sehingga memenuhi pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 011/PB-SSNIX/1/2018 tanggal 28 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;
 
 
II.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
bahwa penetapan Terbanding dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 078/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 078/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 diajukan kepada Terbanding dengan dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 002696/JT/KBR/2018 tanggal 26 September 2018 dan fotokopi SPTNP, yang diterima secara lengkap oleh Terbanding tanggal 26 September 2018, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 26 September 2018 adalah 59 hari (30 Juli 2018 - 26 September 2018), dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 078/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan;
 
 
III.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 078/SKSSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 atas SPTNP Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 078/SK-SSN/IX/2018 tanggal 25 September 2018 diajukan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 22 November 2018 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 25 September 2018 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah tanggal 26 September 2018 atau 58 hari (26 September 2018 - 22 November 2018) sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada nama Pemohon Banding, PIB, dan SPTNP yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
 
IV.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018.0112018 tanggal 30 Juli 2018 merupakan penetapan Terbanding atas Pemberitahuan impor Barang (PIB) Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka impor terutang sebesar Rp17.121.000;
 
bahwa apabila dihitung dari tanggal PIB diberitahukan yaitu 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SPTNP yaitu tanggal 30 Juli 2018, yaitu diketahui SPTNP tersebut diterbitkan dalam waktu 18 hari (13 Juli 2018 - 30 Juli 2018), sehingga Terbanding memenuhi ketentuan jangka waktu 30 hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Penerbitan SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean;
 
Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap penetapan nilai pabean menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengketa sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas barang impor Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan bahwa nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyalakan nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyalakan nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00, Terbanding menyatakan dalam Surat Uraian Banding bahwa nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang identik (pas 2) dan metode nilai transaksi barang serupa (pas 3), oleh Terbanding atas PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 berupa importasi Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp17.121.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
 
Menurut Terbanding
 
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di alas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa nilai pabean pada PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik (pos 2) dan metode nilai transaksi barang serupa (pos 3), sehingga nilai pabean menjadi CIF USD123.270,00;
 
bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor SR-35/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas Bukti Transaksi, sebagai berikut:
 
 
1.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea dan Cukai nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 
 
2.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), dinyatakan:
 
 
 
 
a.
Pasal 84 ayat (1)
Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.
 
 
 
 
b.
Penjelasan Pasal 84 ayat (1)
Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk:
 
 
a.
menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:
 
 
 
1.
pembelian;
 
 
 
2.
penjualan;
 
 
 
3.
impor;
 
 
 
4.
ekspor;
 
 
 
5.
persediaan; atau
 
 
 
6.
pengiriman barang yang bersangkutan.
 
 
b.
menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan.
Atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.
Segera setelah penelitian selesai, buku, catatan, surat menyurat, dan/atau contoh barang dikembalikan kepada pemiliknya.
 
 
c.
Pasal 93 ayat (1)
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
 
 
d.
Penjelasan Pasal 93 ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui.
Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda.
Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.
 
 
3.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan, maka Pengadilan Pajak sebagai lembaga di tingkat Banding seharusnya hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pemeriksaan dokumen oleh pejabat Bea dan Cukai (incasu PFPD) dan pada saat pemeriksaan keberatan. Hal ini mengingat upaya hukum Banding merupakan saluran upaya administratif yang terintegrasi dalam satu sistem hukum di Bidang Kepabeanan yang tidak terpisahkan dengan upaya hukum keberatan. Dalam hal ini, Keberatan merupakan sebuah lembaga quasi peradilan yang secara hukum diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa baik dari segi rechtmatigheid maupun doelmatigheid di tingkat pertama, dan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang memeriksa sengketa di tingkat Banding.
 
 
4.
Bahwa dengan demikian, berkas-berkas baru yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena bukti-bukti tersebut bernilai sebagai novum yang berdasarkan hukum acara hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam konteks Peninjauan Kembali.
 
 
5.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan sebagai dasar untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, sebagaimana dengan terbitnya KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 
 
6.
Bahwa meskipun Terbanding menolak pemeriksaan berkas-berkas yang baru diserahkan di tingkat Banding, namun guna memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
bahwa terkait dengan tanggapan Terbanding terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan adalah sebagai berikut
 
 
1)
bahwa PIB nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 terdiri dari 5 (lima) Invoice nomor SSN180606/A, SSN1 80606/B, SSN180606/C, SSN180606/D, dan SSN1 80606/E dengan total nilai transaksi sebesar CIF USD1 16.520,00.
 
 
2)
bahwa terdapat ketidaksesuaian total nilai pembayaran dimana Pemohon melampirkan 5 (lima) bukti aplikasi transfer untuk pembayaran atas masing-masing Invoice dengan total nilai USD158.520,00.
 
 
3)
bahwa sesuai Sales Contract pembayaran ditujukan kepada manufacturer, namun untuk Invoice nomor SSN1 80606/B tanggal 06 Juni 2018 dengan manufaktur CSPC Weisheng Pharmaceutical Co., Ltd (sebagaimana tertera di Sales Contract dan kolom 7 form E), pembayaran ditujukan kepada Fuhui International Trading Co., Ltd (sebagaimana bukti aplikasi transfer)
 
 
4)
bahwa nomor referensi Invoice yang dicantumkan pada setiap bukti aplikasi transfer tidak sesuai dengan nomor Invoice yang diberitahukan.
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan hal tersebut disampaikan ketentuan sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2018, disebutkan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
 
 
2)
bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 5b huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2018, disebutkan dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
Kesimpulan
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di alas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Invoice, Purchase Order dan Sales Contract;
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan, dengan surat nomor: 570/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:
   
1.
Bahwa hingga saat ini Pemohon Banding belum menerima permintaan surat bantahan dan Surat Uraian Banding (SUB) atas keputusan tersebut, sehingga Pemohon Banding belum dapat menyampaikan surat bantahan;
   
2.
Bahwa untuk menanggapi/membantah keputusan Terbanding mohon perkenan Majelis agar Pemohon Banding dapat menyampaikan surat penjelasan tertulis pengganti surat bantahan terhadap keputusan Terbanding;
   
3.
Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Terbanding nomor KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018,
Poin 9
Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan kedapatan sebagai berikut:
9.3.
bahwa pemohon tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara importir dan eksportir;
Tanggapan:
 
Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindak lanjuti dengan mengirimkan Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Purchase Order dan Sales Contract merupakan bukti proses terbentuknya harga transaksi.
 
Terlampir bukti pembayaran invoice berupa aplikasi transfer melalui Maybank dan Bank OUB dan rekening koran untuk dapat dilakukan pengujian silang atas transaksi yang disengketakan
 
Terlampir Pembukuan Perusahaan Pemohon lampirkan sebagai pendukung nilai transaksi berupa:
 
 
Account Balance
 
 
Purchase Analysis by supplier
 
 
Trial balance
 
 
Data pendukung nilai transaksi tersebut cukup memadai untuk dilakukan pengujian atas kebenaran transaksi yang bersangkutan.
9.4.
bahwa Pemohon tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari suatu dari suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara importir dan eksportir;
Tanggapan:
 
Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindaklanjuti dengan mengirimkan Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Purchase Order dan Sales Contract merupakan bukti proses terbentuknya harga transaksi.
9.5.
bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pembayaran transaksi berupa telegraphic transfer;
Tanggapan:
Terlampir bukti pembayaran invoice berupa aplikasi transfer sebagai berikut:
 
TIT melalui Maybank tanggal 26 April 2018
 
TIT melalui Maybank tanggal 27 April 2018
 
TIT melalui Maybank tanggal 22 Mei 2018
 
TIT melalui Maybank tanggal 23 Mei 2018
 
TIT melalui Bank OUB tanggal 26 Juni 2018
9.6.
bahwa importir tidak menyerahkan rekening koran sehingga tidak dapat dilakukan pengujian silang;
Tanggapan:
Terlampir rekening koran Maybank dan rekening koran Bank OUB Pemohon lampirkan untuk dapat dilakukan pengujian silang atas transaksi yang disengketakan.
9.7.
bahwa pemohon tidak melampirkan Buku Hutang, Buku Pembelian, Buku Persediaan, General Ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut dan atas pembukuan yang dilampirkan pengujian silang; 
Tanggapan:
Terlampir Pembukuan Perusahaan Pemohon lampirkan sebagai pendukung nilai transaksi berupa:
 
Account Balance
 
Purchase Analysis by supplier
 
Trial balance
 
Data pendukung nilai transaksi tersebut cukup memadai untuk dilakukan pengujian atas kebenaran transaksi yang bersangkutan.
h.
Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
Tanggapan:
Pemohon telah melampirkan data pendukung nilai transaksi berupa:
 
Bukti pembayaran barang impor berupa: 
 
 
5 lembar bukti transfer pembayaran invoice
 
Rekening koran MayBank dan Bank OUB
 
Statement Letter dari supplier
 
Payment Receipt dad supplier
 
Pembukuan perusahaan berupa:
 
 
Account Balance
 
 
Purchase Analysis by supplier
 
 
Trial balance
 
Faktur Pajak
 
SPT Masa PPN
 
Data pendukung nilai transaksi yang Pemohon lampirkan tersebut cukup untuk dapat dilakukan uji silang atas nilai transaksi yang Pemohon beritahukan dan dijadikan bukti bahwa harga yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
 
 
Demikian bantahan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak Majelis VII B, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding.
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan tanggapan nomor 627/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019, sebagai berikut:
 
 
1.
Berdasarkan Tanggapan atas Bukti Transaksi
 
Nomor 6
Bahwa meskipun Terbanding menolak pemeriksaan berkas-berkas yang baru diserahkan di tingkat Banding, namun guna memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
bahwa terkait dengan tanggapan Terbanding terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
1)
bahwa PIB nomor 3 49659 tanggal 13 Juli 2018 terdiri dari 5 (lima) Invoice nomor SSN180606/A, SSN180606/B, SSN180606/C, SSN180606/D, dan SSN180606/E dengan total nilai transaksi sebesar CIF USD1 16.520,00.
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa terdapat ketidaksesuaian total nilai pembayaran dimana Pemohon melampirkan 5 (lima) bukti aplikasi transfer untuk pembayaran atas masing-masing Invoice dengan total nilai USD158.520,00
Tanggapan:
Perbedaan nilai transaksi dengan nilai pembayaran dikarenakan nilai transaksi terdiri dari 5 (lima) invoice, sedangkan nilai pembayaran gabungan dari 7 (tujuh) invoice. Terlampir Pemohon sampaikan rincian pembayaran sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
3)
Bahwa sesuai sales contract pembayaran ditujukan kepada manufacturer, namun untuk invoice nomor SSN180606/B tanggal 06 Juni 2018 dengan manufactur CSPC Weisheng Pharmaceutical Co., Ltd (sebagaimana tertera di sales contract dan kolom 7 form E), pembayaran ditujukan kepada Fuhui International Trading Co., Ltd (sebagaimana bukti aplikasi transfer).
Tanggapan:
Fuhui International Trading Co., Ltd merupakan tradernya CSPC Weisheng Pharmaceutical Co., Ltd. Untuk pembayaran invoice nomor 55N180606/B tanggal 06 Juni 2018 ke Fuhui International Trading Co., Ltd. Terlampir:
 
 
 
-
Bukti TIT ke Fuhui International Trading Co., Ltd dengan berita Inv No. FH180427E015 (nomor invoice yang diterbitkan oleh Fuhui International Trading Co., Ltd).
 
 
 
-
Rekening koran
 
 
 
-
Inv No. FH180427E015 diterbitkan oleh Fuhui International Trading Co., Ltd.
 
 
 
 
 
 
4)
Bahwa nomor referensi invoice yang tercantum pada setiap bukti transfer tidak sesuai dengan nomor invoice yang diberitahukan.
Tanggapan:
Berdasarkan Sales Contract tercantum: "Payment to be made directly to manufacturer". Jadi nomor referensi yang tercantum di setiap bukti transfer adalah nomor invoice manufactur. Kecuali untuk invoice no. SSN180606/B tanggal 06 Juni 2018 pembayaran kepada tradernya. Terlampir masing-masing Pemohon lampirkan:
 
 
 
1.
Bukti transfer 
 
 
 
2.
Rekening koran
 
 
 
3.
Invoice impor
 
 
 
4.
Invoice manufactur
 
 
 
5.
Untuk TIT dengan nilai USD84.000 merupakan gabungan pembayaran 3 invoice, Pemohon lampirkan:
 
 
 
 
-
Bukti transfer USD84,000.00
 
 
 
 
-
Rekening koran
 
 
 
 
-
Invoice no. SSN180606/E (sengketa)
 
 
 
 
-
1 set dokumen invoice no. S5N180314/D dan Invoice manufactur no. YTSSN1803-IN1
 
 
 
 
-
1 set dokumen invoice no.5SN180403/C dan invoice manufactur no. YTSSN1803-IN2
 
 
bahwa demikian tanggapan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis VIIB, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding.
 
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai Pabean dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018 tentang penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang identik (pos 2) dan metode nilai transaksi barang serupa (pos 3), oleh Terbanding atas PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 berupa importasi Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD116.520,00, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD123.270,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp17.121.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, dengan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding
 
bahwa pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Nilai Pabean sebagai berikut:
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, disebutkan:
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
(2)
Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).
 
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan:
(1)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 
 
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 
 
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 
 
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
(2)
Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini;
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pembanding yang digunakan oleh Terbanding dalam menetapkan nilai pabean PIB nomor: 349659 tanggal 13 Juli 2018 atas barang impor berupa Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB}, dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa untuk pos 2 dan pos 3 sehingga nilai pabean menjadi CIF USD123.270,00 Majelis berpendapat bahwa penetapan Terbanding dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa untuk pos 2 dan pos 3 dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tanpa menyebutkan dasar hukum pengguguran nilai transaksi yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan penggunaan metode dimaksud, terutama yang diatur dalam Pasal 9 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
 
bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB nomor: 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa untuk pos 2 dan pos 3 dengan barang yang dimasukkan masing-masing dengan PIB nomor 314817 tanggal 28 Juni 2018 yaitu Calsium Ascorbate partai 475 Kg (pos 2) dan PIB nomor 351494 tanggal 16 Juli 2018 yaitu Levofloxacin Hemihydrate partai 3.000 Kg (pos 3) dengan barang yang ditetapkan nilai pabeannya masing-masing 1500 Kg (pos 2) dan 1000 Kg (pos 3) sehingga walaupun memiliki karakteristik dan komponen material yang sama namun berbeda jumlah pembeliannya, sehingga Majelis berpendapat harganya berbeda sesuai persyaratan yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat;
 
bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang mengakibatkan digugurkannya nilai transaksi karena persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tidak terpenuhi;
 
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dengan menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor: 349659 tanggal 13 Juli 2018 adalah nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
 
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: 015/PO-SSN/IMP/X/2018 tanggal 30 Mei 2018, Pemohon Banding memesan barang impor Calcium Lactate, Calsium Ascorbate, Levofloxacin Hemihydrate, D-Glucuronolactone dan Acyclovir (total 5 jenis barang), dengan nilai total CIF USD116.520,00 kepada Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading Co.,Ltd., Payment Terms: TIT 30 Days Againt BL date;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract tanpa nomor tanggal 30 Mei 2018, yang merujuk Purchase Order Nomor: 015/PO-SSN/IMP/X/2018, Pemohon Banding dan Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading Co.,Ltd. Sepakat dengan jual beli barang impor Calcium Lactate, Calsium Ascorbate, Levofloxacin Hemihydrate, D-Glucuronolactone dan Acyclovir (total 5 jenis barang), dengan nilai total CIF USD116.520,00, Payment Terms: TIT 30 Days Againt BL date;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 5 (lima) Commercial Invoice dengan perincian sebagai berikut:
 
Nomor dan Tanggal Invoice
Jenis Barang
Jumlah
Harga/Kg
Total Harga
SSN18066/A tanggal 06 Juni 2018
Calcium Lactate
12.000 Kg
$
1,50
$
18.000,00
SSN18066/B tanggal 06 Juni 2018
Calsium Ascorbate
1.500 Kg
$
12,00
$
18.000,00
SSN18066/C tanggal 06 Juni 2018
LevofloxacinHemihvdrate
1.000 Kg
$
30,60
$
30.600,00
SSN18066/D tanggal 06 Juni 2018
D-Glucuronolactone
400 Kg
$
19,80
$
7.920,00
SSN18066/E tanggal 06 Juni 2018
Acvclovi
1.000 Kg
$
42,00
$
42.000,00
 
Total
 
 
 
$
116.520,00
 
 
 
yang diterbitkan Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading Co.,Ltd., Payment Tenms: TIT 30 Days Again! BL date, dengan GW 16.500 KGS;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: ASHJKCH0QA2212 tanggal 24 Juni 2018 yang diterbitkan oleh ASEAN SEAS LINE CO. LIMITED, Shipper: Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading Co.,Ltd, disebutkan barang impor yang dimuat dengan kapal CUCKOO HUNTER V. 0QA0FS dari Shanghai, China, tujuan Jakarta, Indonesia adalah Calcium Lactate, Calsium Ascorbate, Levofloxacin Hemihydrate, D-Glucuronolactone dan Acyclovir (total 5 jenis barang), sebanyak 636 Package dengan keterangan Freight Prepaid;
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Polis Asuransi Nomor 810022018320282000389 tanggal 06 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Ping An Property And Casualty Insurance Company Of China Limited, disebutkan atas pengangkutan Calcium Lactate, Calsium Ascorbate, Levofloxacin Hemihydrate, D-Glucuronolactone dan Acyclovir (total 5 jenis barang), sebanyak 636 Packageses dengan kapal CUCKOO HUNTER V. 0QAOFS dari Shanghai, China, tujuan Jakarta, Indonesia, sesuai Bill of Lading Nomor: ASHJKCH0QA221 2, telah diasuransikan sebesar USO 1 28.1 72,00;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 4 (empat) Bukti Pembayaran impor dari MayBank dan 1 (satu) Bukti Pembayaran impor dari Bank OUB diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran kepada Changsa Lingyuan Imp & Exp Trading Co.,Ltd, dengan perincian sebagai berikut:
-
TIT melalui Maybank tanggal 26 April 2018 
sebesar
USD
18.000,00
untuk Inv SSN18066/A
-
TIT melalui Maybank tanggal 22 Mei 2018 
sebesar
USD
18.000,00
untuk Inv SSN18066/B
-
TIT melalui Maybank tanggal 23 Mei 2018 
sebesar
USD
7.920,00
untuk Inv SSN18066/D
-
TIT melalui Bank OUB tanggal 26 Juni 2018
sebesar
USD
30.600,00
untuk Inv SSN18066/C
-
TIT melalui Maybank tanggal 27 Mei 2018 
sebesar
USD
84.000.00
+
 
Total
sebesar
USD
158.520,00
 
 
bahwa untuk TIT melalui Maybank tanggal 27 Mei 2018 sebesar USO 84.000,00 adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: SSN18066/E tanggal 06 Juni 2018 sebesar USO 42.000,00 (yang disengketakan) dan Invoice No YTSSN1803-1NI sebesar USO 21.000,00 serta Invoice No SSN180314/D sebesar USO 21.000,00, sehingga nilai yang ditransfer Pemohon Banding untuk pembayaran 5 (lima) invoice yaitu invoice no. SSN1 8066/A, SSN18066/B, SSN18066/C, SSN18066/D dan SSN18066/E adalah sebesar USO 1 1 6.520,00
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran dari MayBank dan Bank OUB atas nama Pemohon Banding, pihak Bank telah mendebet Rekening Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:
-
TIT melalui Maybank tanggal 26 April 2018 sebesar USO 1 8.000,00 didukung dengan pendebetan pada rekening koran sebesar Rp250.326.000,00 pada tanggal 26 April 2018
-
TIT melalui Maybank tanggal 22 Mei 2018 sebesar USO 18.000,00 didukung dengan pendebetan pada rekening koran sebesar Rp255.240.000,00 pada tanggal 22 Mei 2018
-
TIT melalui Maybank tanggal 23 Mei 2018 sebesar USO 7.920,00 didukung dengan pendebetan pada rekening sebesar USD7.920,00 pada tanggal 23 Mei 2018
-
TIT melalui Bank OUB tanggal 26 Juni 2018 sebesar USO 30.600,00 didukung dengan pendebetan pada rekening koran sebesar Rp433.846.800,00 pada tanggal 26 Juni 2018
-
TIT melalui Maybank tanggal 27 Mei 2018 sebesar USO 84.000,00 didukung dengan pendebetan pada rekening sebesar USD84.000,00 pada tanggal 27 Mei 2018
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding atas Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USD116.520,00 adalah nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas importasi Calcium Lactate, .. ,dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USO 116.520,00 dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
 
 
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8905/KPU.01/2018 tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017126/NOTUUKPU-T/KPU.01/2018 tanggal 30 Juli 2018, atas nama: PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31 .379.238.4-41 1 .000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-1 1 No.22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kee. Setu, Tangerang Selatan, Banten 1 5314 dan menetapkan nilai Pabean atas importasi Calcium Lactate, ... dst (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 349659 tanggal 13 Juli 2018 sebesar CIF USO 1 1 6.520,00, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding
 
 
Hakim Ketua
ttd.
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.
 
Hakim Anggota
ttd.
Sudirman S, S.H., M.H.
 
Hakim Anggota
ttd.
Syaefudin, S.E.
 
Panitera Pengganti
ttd.
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera
Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File