Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
21 Juni 2021 | View: 118
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000049.19/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juli 2018
 
POKOK SENGKETA
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode Ill), oleh Terbanding atas PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 berupa importasi 7500Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst, 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00, kemudian ditetapkan lain oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp15.027.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili sengketa Banding, pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 000049.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31.379.238.4-411.000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-11 No. 22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, dalam hal ini, AndreeChow Tjoegiarto, jabatan: Direktur, rnemberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Bau Mohamad Yusuf,
Jabatan
:
Kuasa Hukum,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-119/PP/IKH/2019 tanggal 07 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
318/SK-SSN/Vlll/2019 tanggal 05 Agustus 2019,
 
 
 
Nama
:
Sugiarto Utomo,
Jabatan
:
Kuasa Hukurn,
lzin Kuasa Hukum
:
KEP-166/PP/IKH/2019 tanggal 14 Februari 2019,
Surat Kuasa Khusus
:
316/SK-SSNNlll/2019 tanggat 05 Agustus 2019,
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 21 November 2019, memenuhi Panggilan Sidang Nomor : PANG-448/PAN.72/2019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkedudukan di JI. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama
:
Wahyu Hidayat, NIP. 198012052000121001,
 
 
Nurhidayat, NIP. 198804042014022004,
 
 
Arief Sulistyo Dharmawan, NIP. 198611212014021001,
 
 
Yudha Nur Rahmani, NIP. 199208032012101002,
 
 
Ahmad Ghufron/199001012012101002
 
 
Ahmad Sholihin, NIP. 198812272010121001,
 
 
Danang Pringgo Kisworo/199507192015021004,
Unit Organisasi
:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
hadir dalam 6 (enam) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-606/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 20 November 2019, memenuhi panggilan sidang nomor: 447/PAN.7212019 tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
 
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-958/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019 Jo. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-017/PP/2019 tentang Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-023/PP/2019;
  • Membaca Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-355/KPU.01/2018 tanggal 02 April 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan kekurangan pembayaran sebagai berikut:
 
Uraian
Diberitahukan
(Rp)
Ditetapkan
(Rp)
Kekurangan
(Rp)
Kelebihan
(Rp)
1.
Bea Masuk
0
0
0
0
2.
Cukai
0
0
0
0
3.
PPN
75.537.000
93.810.000
18.273.000
0
4.
PPnBM
0
0
0
0
5.
PPh Pasal 22
18.885.000
23.453.000
4.568.000
0
6.
Denda
0
0
5.000.000
0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
27.841.000
0
 
Atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 permohonan keberatan Pemohon Banding ditetapkan Iain menjadi:
 
1.
Bea Masuk
0
2.
Cukai
0
3.
PPN
8.022.000
4.
PPnBM
0
5.
PPh Pasal 22
4.568.000
6.
Denda
5.000.000
Total
15.027.000
 
sehingga dengan surat nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) No. SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
 
bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding No. KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:
 
A.
Segi Formal (dalam Surat Banding)
 
1.
Pengajuan Banding
 
 
Surat Keputusan Terbanding No. KEP-9123/KPU.01/2018 diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2018, Pemohon Banding terima pada tanggal 13 Desember 2018 dan pengajuan banding Pemohon Banding tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.
 
2.
Mengenai Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Pemohon Banding telah melunasinya sejumlah Rp27.841.000,00;
 
 
 
B.
Segi Material (dalam Surat Banding)
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Terbanding.
 
Bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 
1.
Barang yang Pemohon Banding impor yang dikenakan tambah bayar berupa:
7500Kgs vitamin E 50%
Item 1
1000Kgs vitamin E 50% CWS
Item 2
1000Kgs biotin 2%
Item 3
 
2.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Invoice, Purchase Order dan Sales Contract;
 
3.
Harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;
 
 
 
bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018.
 
bahwa dalam surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
P-1.
Surat Keputusan Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018;
P-2.
Surat keberatan nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
P-3.
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
P-4.
Purchase Order No. POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 2018;
P-5.
Sales Contract No. POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 2018;
P-6.
Commercial Invoice No. 35256/35257/35259 tanggal 29 Juni 2018;
P-7.
Packing List Invoice No. 35256/35257/35259 tanggal 29 Juni 2018;
P-8.
Bill of Lading No. COAU7056889790 tanggal 04 Juli 2018;
P-9.
Cargo Transportation Insurance Policy No. PYIE201833060000015236 tanggal 29 Juni 2018;
P-10.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018;
P-11.
Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) nomor 002837/JT/KBR/2018 tanggal 09 Oktober 2018;
P-12.
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Satya Samitra Niagatama nomor 234 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Dyna Mardiana, S.E., S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan;
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-355/KPU.01/2018 tanggal 02 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
A.
Permasalahan (dalam Surat Uraian Banding)
 
1.
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 melalui surat nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan uraian alasan yaitu bahwa nilai barang yang dilaporkan dalam PIB adalah benar dan didukung dengan bukti.
 
2.
Bahwa Terbanding menerbitkan KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 dengan alasan bahwa data pembentuk nilai pabean yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;
 
3.
Bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini.
 
 
 
B.
Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prick melakukan importasi dengan PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:
a.
Jenis barang
:
7500Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst, 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB
b.
Negara Asal
:
China (CN)
c.
Nilai pabean CIF
:
USD633.975
d.
Supplier
:
NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd
 
 
 
 
2.
Berdasarkan penelitian kedapatan sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Jumlah
PIB
(CIF USD)
Penetapan
(CIF USD)
Harga Sat
Total
Harga Sat
Total
1
7500KGS VITAMIN E 50% BAIK/BARU
7.500 KGM
5,00
37.500,00
6,00
45.000,00
2
1000 KGS VITAMIN E 50% CWS BAIK/BARU
1.000 KGM
8,00
8.000,00
11,00
11.000,00
3
1000 KGS BIOTIN 2% BAIK/BARU
1.000 KGM
7,00
7.000,00
9,2
9.200,00
TOTAL
52.500,00
 
65.200,00
 
 
 
 
3.
Jumlah tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sesuai Surat Keputusan Terbanding No. KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp15.027.000,00;
 
 
 
 
4.
Alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam surat Pemohon nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
 
 
 
 
5.
Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang intinya menetapkan bahwa dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
 
 
 
C.
Peraturan Perundang-undangan Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006;
 
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
 
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
 
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018;
 
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
 
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 
8.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2015;
 
9.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean;
 
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
 
11.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
 
 
 
D.
Analisis Pokok Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
 
 
1.
Bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai.
 
 
 
 
2.
Bahwa pemohon merupakan Importir Umum dan atas Importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau Middle.
 
 
 
 
3.
Berdasarkan LPPNP diketahui alasan penetapan pejabat Bea dan Cukai adalah bahwa:
 
 
a.
Tidak menyerahkan bukti negoisasi terbentuknya harga,
 
 
b.
Tidak menyerahkan rekening keran.
 
 
c.
Terdapat data pembanding yang objektif dan terukur.
 
 
 
 
4.
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018, disebutkan pada:
 
Pasal 22
(1)
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
(2)
Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 
c.
meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 
d.
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 
e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 
 
Pasal 23
(1)
Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:
 
a.
barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli;
 
b.
persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
 
c.
unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; atau
 
d.
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
 
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metede pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaanya.
 
 
Pasal 28
(5)
Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang ldentik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya
(5b)
Dalam hal penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:
 
a.
Menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
 
b.
Melakukan kensultasi kepada importir yang bersangkutan atau kuasanya.
 
Pasal 33
Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean
 
 
 
 
5.
Bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 
No
Dokumen
Nomor
Tanggal
Nilai
(USD)
Keterangan
1
Purchase Order
POl-18100216-VE
15 Juni 2018
105.000,00
FOB
POl-18100221-VE
15 Juni 2018
15,000,00
FOB
2
Sales Contract
POl-18100216-VE
15 Juni 2018
120.000,00
CIF
TT in advance
3
Invoice/PL
35256/35257/35259
29 Juni 2018
52.500,00
---
4
Polis Asuransi
35256/57/59
29 Juni 2018
---
LN
5
B/L
COAU7056889790
04 Juli 2018
---
Freight Prepaid
6
PIB
368882
24 Juli 2018
52.500,00
0,00
0,00
52,500,00
CIF
Asuransi LN
Freight
CIF
7
Aplikasi transfer
---
29 Juni 2018
120.200,00
---
8
Rekening koran
---
29 Juni 2018
120.200,00
---
9
Pembukuan:
Buku Bank
-
General Ledger
-
Buku Pembelian
-
Buku Hutang
-
Buku Bank
-
Buku Kas
-
Kartu Stok Barang
10
Data perpajakan
SPT Masa PPN (Masa 07)
11
Dokumen/keterangan lain
Sales Quotation
 
 
 
 
 
Keterangan:
 
 
a.
Berdasarkan pemberitahuan impor diketahui nilai transaksi adalah CIF USD52.500,00 (Nilai CIF USD52.500,00 + Asuransi LN USD0,00 + Freight USD0,00);
 
 
b.
Bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara supplier dan pemohon banding tidak dapat diketahui
 
 
c.
Bahwa diketahui nilai transaksi sebagaimana pemberitahuan pabean impor dan invoice diberitahukan sebesar CIF USD52.500,00 sedangkan pembayaran dilakukan sebesar USD120.200,00, atas perbedaan tersebut Pemohon tidak melampirkan dokumen lain misalnya invoice transaksi lainnya guna uji silang nilai transaksi. Jika mengacu pada sales contract dan PO diketahui jumlah nilai transaksi yang diberitahukan berbeda yaitu CIF USD120.000,00;
 
 
d.
Bukti bayar berupa aplikasi transfer tidak menyebutkan berita/tujuan pembayaran yang berisi dokumen dasar pembayaran;
 
 
e.
Bahwa Pemohon tidak melampirkan pembukuan secara lengkap (Jurnal, General Ledger, Buku Pembelian, Buku Persediaan, Buku Hutang, Buku Kas, Kartu Stok Barang) dalam hal ini Pemohon hanya melampirkan Buku Bank sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;
 
 
f.
Berdasarkan uraian di alas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;
 
 
 
 
 
6.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
 
 
7.
Dari perbandingan data barang serupa, maka nilai pabean untuk barang impor pada PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Serupa, dengan harga satuan sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Jumlah
Penetapan
(CIF USD)
Harga Satuan
Total
1
7500KGS VITAMIN E 50% BAIK/BARU
7.500 KGM
5,05
37.875,00
2
1000 KGS VITAMIN E 50% CWS BAIK/BARU
1.000 KGM
11,00
11.000,00
3
1000 KGS BIOTIN 2% BAIK/BARU
1.000 KGM
9,2
9.200,00
 
 
 
 
8.
Berdasarkan uraian diatas, maka nilai pabean pada PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 ditetapkan sebesar total CIF USD58.075,00;
 
 
 
E.
Simpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
 
-
Bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan Nilai Pabean pada dokumen PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018;
 
-
Bahwa dalam menetapkan Nilai Pabean atas PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Nilai Pabean.
 
 
 
F.
Permohonan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
 
a.
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
 
b.
Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018;
 
 
 
 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
 
 
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya tidak melampirkan bukti pendukung apapun;
 
Menimbang, bahwa dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B.489/PAN.Wk/2019 tanggal 30 April 2019, kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding dan permintaan Surat Bantahan, namun sampai dengan sengketa banding ini disidangkan, Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;
 
==== DOKUMEN TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERSIDANGAN ====
 
 
 
Menimbang, untuk menguatkan penetapannya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (bukti T-1 );
2.
Print screen PIB Pembanding CEISA (bukti T-2);
3.
Tanggapan atas bukti transaksi nomor SR-36/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (bukti T-3);
 
 
Menimbang, untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:
1.
Surat Kuasa Khusus (Bukti P-1);
2.
Billing DJBC kode 620190100172369 tanggal 24 Januari 2019 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000000130201 tanggal bayar 24 Januari 2019 sebesar Rp15.027.000,00 (Bukti P-2);
3.
Bukti Pendukung bermetrerai (bukti P-3);
4.
Akta PT Satya Samitra Niagatama nomor 16 tanggal 06 September 2011 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur (bukti P-4);
5.
Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan nomor 572/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019 (bukti P-5);
6.
Tanggapan Tertulis nomor 665/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019 (bukti P-6);
7.
Bukti telah tercatat pada Sisminbankum Kemenkumham (bukti P-7);
8.
Pakta integritas (Bukti P-8)
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
 
 
I.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani oleh AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2018, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 32 hari (07 Desember 2018 - 07 Januari 2019) dengan demikian memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang keberatan terhadap SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, yaitu tanggal 13 Desember 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp15.027.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon sesuai bukti asli berupa Billing DJBC kode 620190100172369 tanggal 24 Januari 2019 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) nomor NTB 000000130201 tanggal bayar 24 Januari 2019 sebesar Rp15.027.000,00 yang diperlihatkan dalam persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding nomor 010/PB-SSN/Xll/2018 tanggal 28 Desember 2018 ditandatangani oleh AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, sesuai dengan yang Pemohon Banding lampirkan dalam surat bandingnya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Satya Samitra Niagatama nomor 234 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Dyna Mardiana, S.E., S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa AndreeChow Tjoegiarto, Jabatan: Direktur, berhak menandatangani Surat Banding, sehingga memenuhi pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 
bahwa Surat Banding Nomor 010/PB-SSNIX/1/2018 tanggal 28 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;
 
 
 
II.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
 
 
bahwa penetapan Terbanding dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 diajukan kepada Terbanding dengan dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Nomor 002837/JT/KBR/2018 tanggal 09 Oktober 2018, yang diterima secara lengkap oleh Terbanding tanggal 09 Oktober 2018, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan secara lengkap dan benar tanggal 09 Oktober 2018 adalah 58 hari (13 Agustus 2018 - 09 Oktober 2018), dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 080/SK-SSNIX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan;
 
 
 
III.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas SPTNP Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 080/SK-SSN/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 diajukan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 
bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 07 Desember 2018 sedang tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah tanggal 09 Oktober 2018 atau 60 hari (09 Oktober 2018 - 07 Desember 2018) sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada nama Pemohon Banding, PIB, dan SPTNP yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
 
 
IV.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
 
 
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 merupakan penetapan Terbanding atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor terutang sebesar Rp27.841.000;
 
bahwa apabila dihitung dari tanggal PIB diberitahukan yaitu 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SPTNP yaitu tanggal 13 Agustus 2018, yaitu diketahui SPTNP tersebut diterbitkan dalam waktu 21 hari (24 Juli 2018 - 13 Agustus 2018), sehingga Terbanding memenuhi ketentuan jangka waktu 30 hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Penerbitan SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
 
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
 
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengkela banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penetapan nilai pabean;
 
Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengkela mengenai penetapan nilai pabean dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap penetapan nilai pabean menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan sengkela sebagai berikut:
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas barang impor 7500Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst, 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal: China, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD65.200,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan SPTNP, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketegapan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD65.200,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan bahwa nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00, Terbanding menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00, Terbanding menyatakan dalam Surat Uraian Banding bahwa nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode Ill), oleh Terbanding atas PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 berupa importasi 7500Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst, 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00, kemudian ditetapkan lain oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp15.027.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa diyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya alau seharusnya dibayar;
 
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka nilai transaksi yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode II sampai Metode VI (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
 
bahwa nilai pabean pada PIB nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 ditetapkan dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode Ill), sehingga nilai pabean menjadi CIF USD58.075,00;
 
bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor SR-36/KPU.01/M.VIIB/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas Bukti Transaksi, sebagai berikut:
 
 
 
1.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea dan Cukai nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
2.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), dinyatakan:
 
 
 
 
a.
Pasal 84 ayat (1)
 
 
Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.
 
 
 
 
b.
Penjelasan Pasal 84 ayat (1)
 
 
Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk:
 
 
a.
menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:
 
 
 
1.
pembelian;
 
 
 
2.
penjualan;
 
 
 
3.
impor;
 
 
 
4.
ekspor;
 
 
 
5.
persediaan; atau
 
 
 
6.
pengiriman barang yang bersangkutan.
 
 
b.
menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan.
 
 
 
Atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.
Segera setelah penelitian selesai, buku, catatan, surat menyurat, dan/atau contoh barang dikembalikan kepada pemiliknya.
 
 
 
 
 
c.
Pasal 93 ayat (1)
 
 
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
 
 
 
 
 
d.
Penjelasan Pasal 93 ayat (1)
 
 
Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui.
Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda.
Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.
 
 
3.
Bahwa berasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan, maka Pengadilan Pajak sebagai lembaga di tingkat Banding seharusnya hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pemeriksaan dokumen oleh pejabat Bea dan Cukai (incasu PFPD) dan pada saat pemeriksaan keberatan. Hal ini mengingat upaya hukum Banding merupakan saluran upaya administratif yang terintegrasi dalam satu sistem hukum di Bidang Kepabeanan yang tidak terpisahkan dengan upaya hukum keberatan. Dalam hal ini, Keberatan merupakan sebuah lembaga quasi peradilan yang secara hukum diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa baik dari segi rechtmatigheid maupun doelmatigheid di tingkat pertama, dan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang memeriksa sengketa di tingkat Banding.
 
 
4.
Bahwa dengan demikian, berkas-berkas baru yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pengajuan banding seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena bukti-bukti tersebut bernilai sebagai novum yang berdasarkan hukum acara hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam konteks Peninjauan Kembali.
 
 
5.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan sebagai dasar untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, sebagaimana dengan terbitnya KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 
 
6.
Bahwa meskipun Terbanding menolak pemeriksaan berkas-berkas yang baru diserahkan di tingkat Banding, namun guna memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
 
 
 
a.
bahwa terkait dengan tanggapan Terbanding terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan adalah sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa Pemohon melampirkan bukti transfer dan rekening koran, yang menerangkan bahwa pembayaran ditujukan kepada Li Qiao International, bank Hang Seng Bank Ltd, Account no. 364 268367 883, dengan jumlah USD120.200,00 dan keterangan/berita transfer: Inv No. YTSSN180613;
 
 
2)
bahwa atas bukti transfer sebagaimana pada angka 1, tidak sesuai dengan Sales Contract nomor POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 2018 dan Invoice nomor 35256/35257/35259 tanggal 29 Juni 2018, di mana pada Sales Contract dan Invoice tersebut pembayaran seharusnya ditujukan ke bank HSBC Hongkong, dengan Account No. 848-633418-838. Selain itu, Invoice no. YTSSN180613 juga tidak merujuk/terkait dengan PIB yang disengketakan.
 
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan hal tersebut disampaikan ketentuan sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;
 
 
2)
bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 5b huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2018, disebutkan dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
 
 
3)
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) di atas, penetapan Terbanding dengan menggunakan metode III adalah sah dan berdasar hukum karena dilakukan secara berjenjang dengan dasar tidak diyakininya kebenaran dan keakuratan nilai transaksi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
 
 
 
 
Kesimpulan
 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di alas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya.
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Invoice, Purchase Order dan Sales Contract;
 
bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan, dengan surat nomor: 572/KH.SG/IX/2019 tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:
 
 
 
 
1.
Berdasarkan Surat Uraian Banding D. ANALISIS
 
Nomor 5
 
Keterangan:
 
 
 
 
 
b.
Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait proses penawaran harga sehingga proses terbentuknya harga yang disepakati antara supplier dan pemohon banding tidak dapat diketahui
 
Tanggapan:
 
 
Pemohon melakukan importasi dengan PIB No. 368882 tanggal 24-07-2018 dengan mengirimkan Purchase Order ke shipper dan oleh shipper ditindaklanjuti dengan mengirimkan Sales Contract sebagai bukti kesepakatan harga transaksi, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Purchase Order dan Sales Contract merupakan bukti proses terbentuknya harga transaksi.
 
 
 
 
 
c.
Bahwa diketahui nilai transaksi sebagaimana pemberitahuan pabean impor dan invoice diberitahukan sebesar CIF USD52.500,00 sedangkan pembayaran dilakukan sebesar USD120.200,00. Atas perbedaan tersebut Pemohon tidak melampirkan dokumen lain misalnya invoice transaksi lainnya guna uji silang nilai transaksi. Jika mengacu pada sales contract dan PO diketahui jumlah nilai transaksi yang diberitahukan berbeda yaitu CIF USD120.000,00;
 
Tanggapan:
Bukti pembayaran invoice berupa aplikasi transfer melalui MayBank pada tanggal 29 Juni 2018 sebesar USD120,200.00 merupakan gabungan pembayaran 3 commercial invoice dengan rincian sebagai berikut:
 
Commercial invoice no. 35256/35257/35259
USD
52,500.00
(kasus)
Commercial invoice no. 35260/35262/35264
USD
52,500.00
 
Commercial invoice no. 35266
USD
15.000.00
 
 
 
====
=========
 
 
Jumlah
USD
120,200.00
 
 
 
 
 
 
 
Terlampir dokumen impor gabungan pembayaran invoice:
 
 
1 set dokumen impor Commercial invoice no. 35260/35262/35264
 
 
1 set dokumen impor Commercial invoice no. 35266
 
 
 
 
 
d.
Bahwa Pemohon tidak melampirkan pembukuan secara lengkap (jurnal, General Ledger, Buku Pembelian, Buku Persediaan, Buku Hutang, Buku Kas, Kartu Stock Barang) dalam hal ini Pemohon hanya melampirkan Buku Bank sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;
 
Tanggapan:
 
 
Terlampir Pembukuan Perusahaan Pemohon lampirkan sebagai pendukung nilai transaksi berupa:
 
 
 
Account Balance
 
 
 
Purchase Analysis by supplier
 
 
 
Trial balance
 
 
Data pendukung nilai transaksi tersebut cukup memadai untuk dilakukan pengujian atas kebenaran transaksi yang bersangkutan.
 
 
 
 
 
e.
Berdasarkan uraian di alas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;
 
Tanggapan:
Pemohon telah melampirkan data pendukung nilai transaksi berupa:
 
 
Bukti transfer pembayaran invoice
 
 
Rekening koran
 
 
2 set dokumen gabungan pembayaran invoice
 
 
Pembukuan perusahaan berupa:
 
 
 
Account Balance
 
 
 
Purchase Analysis by supplier
 
 
 
Trial balance
 
 
Faktur Pajak
 
 
SPT Masa PPN
 
 
Data pendukung nilai transaksi yang Pemohon lampirkan tersebut cukup untuk dapat dilakukan uji silang atas nilai transaksi yang Pemohon beritahukan dan dijadikan bukti bahwa harga yang Pemohon beritahukan merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
 
 
 
 
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan tanggapan nomor 665/KH.SG/Xl/2019 tanggal 21 November 2019, sebagai berikut:
 
 
 
 
1.
Berdasarkan Tanggapan atas Bukti Transaksi
 
Nomor 6
 
Bahwa meskipun Terbanding menolak pemeriksaan berkas-berkas yang baru diserahkan di tingkat Banding, namun guna memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
a.
bahwa terkait dengan tanggapan Terbanding terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan adalah sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa Pemohon melampirkan bukti transfer dan rekening koran, yang menerangkan bahwa pembayaran ditujukan kepada Li Qiao International, bank Hang Seng Bank Ltd, Account no. 364 268367 883, dengan jumlah USD120.200,00 dan keterangan/berita transfer: Inv No. YTSSN180613
 
 
 
 
 
 
Tanggapan:
 
 
 
 
 
 
Keterangan/berita transfer: Invoice. YTSSN180613 yang tercantum di T/T adalah nomor Profoma Invoice.
 
 
 
 
 
 
Bukti pembayaran invoice berupa aplikasi transfer melalui MayBank pada tanggal 29 Juni 2018 sebesar USD120.200,00 merupakan gabungan pembayaran 4 shipment yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 
Commercial Invoice no. 35256/35257/35259
USD
52.500,00
(kasus)
Commercial Invoice no. 35260/35262/35264
USD
52.500,00
 
Commercial Invoice no. 35266
USD
15.000,00
 
Proforma Invoice no. 2018APE71485
USD
200,00
 
 
 
====
=========
 
 
Jumlah
USD
120.200,00
 
 
 
 
 
 
 
Pembayaran ditujukan kepada Li Qiao International Co., Ltd karena atas importasi tersebut PT. Satya Samitra Niagatamana meminta tolong kepada Li Qiao International Co., Ltd untuk meminjam dana talangan untuk pembayaran 4 invoice sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
Kepada NHU (Hong Kong) Trading Co., Ltd
 
-
Commercial inv no. 35256/35257/35259
USD
52.500,00
-
Commercial inv no. 35260/35262/35264
USD
52.500,00
-
Commercial inv no. 35266
USD
15.000.00
 
Jumlah
USD
120.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepada Zhejiang Hengdian Apeloa lmp&Exp.Co., Ltd
 
 
 
 
-
Proforma invoice no. 2018APE71485 kepada Zhejiang Hengdian Apeloa lmp&Exp.Co., Ltd. USD200.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka Pemohon melakukan pembayaran kepada Li Qiao International Co., Ltd sebesar USD120.200,00
 
 
 
 
 
 
Keterangan/berita transfer: Inv. YISSN180613 yang tercantum di T/T adalah nomor Proforma Invoice.
 
 
 
 
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai Pabean dalam Keputusan Terbanding Nemer: KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, tentang penetapan nilai pabean menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode Ill), oleh Terbanding atas PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 berupa importasi 7500 Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean sebesar CIF USD52.500,00, kemudian ditetapkan lain oleh Terbanding dengan nilai pabean sebesar CIF USD58.075,00, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp15.027.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, dengan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan di PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding
 
bahwa pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Nilai Pabean sebagai berikut:
 
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
 
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nemer 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, disebutkan:
(1)
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
(2)
Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost,lnsurance, dan Freight (CIF).
 
 
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan:
(1)
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a.
tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 
 
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 
 
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 
 
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 
b.
tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 
c.
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 
d.
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
(2)
Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini;
 
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pembanding yang digunakan oleh Terbanding dalam menetapkan nilai pabean PIB nomor: 368882 tanggal 24 Juli 2018 atas barang impor berupa 7500 Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode III) untuk pos 1-3, sehingga nilai pabean menjadi CIF USD58.075,00, Majelis berpendapat bahwa penetapan Terbanding dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa (metode Ill) dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
 
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice No. YTSSN180613 tanggal 15 Mei 2018, Pemohon Banding memesan barang impor 18.000 Kg Vitamin E 50% senilai CIF USD90.000,00, 2000Kg Vitamin e 50% CWS senilai CIF USD16.000,00 dan 2000 Kg Biotin 2% senilai CIF USD14.000,00 kepada NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd, Payment Terms : TT 30 days againt BL date;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract No : POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 2018, Pemohon Banding dam NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd sepakat untuk mengadakan jual beli barang impor 18.000 Kg Vitamin E 50% senilai CIF USD90.000,00, 2000Kg Vitamin e 50% CWS senilai CIF USD16.000,00 dan 2000 Kg Biotin 2% senilai CIF USD14.000,00, sehingga total nilai sebesar CIF USD120.000,00, Payment Terms : Terms : T/T In advance via HSBC Hongkong;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order No. POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 201, Pemohon Banding memesan barang impor 15.000 Kg Vitamin E 50% senilai CIF USD75.000,00, 2000Kg Vitamin e 50% CWS senilai CIF USD16.000,00 dan 2000 Kg Biotin 2% senilai CIF USD14.000,00 kepada NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd, Payment Terms : T/T In advance;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor : 35260/35262/35264 tanggal 29 Juni 2018 dan packing list yang merujuk Invoice Nomor : 35260/35262/35264 tanggal 29 Juni 2018 yang diterbitkan NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd dan ditujukan kepada Pemohon banding tercantum barang impor 7.500 Kg Vitamin E 50% senilai CIF USD37.500,00, 1000Kg Vitamin e 50% CWS senilai CIF USD8.000,00 dan 1000 Kg Biotin 2% senilai CIF USD7.000,00, sehingga total nilai sebesar CIF USD52.500 yang dikemas dalam 300 Bags dan 90 cartons, Payment Terms : T/T In advance via HSBC Hongkong;
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Polis Asuransi nomor PYIE201833060000015236 tanggal 29 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PICC Property And Casualty Company Limited, disebutkan, atas pengangkutan 7.500 Kg Vitamin E 50%, 1000Kg Vitamin e 50% CWS dan 1000 Kg Biotin 2% yang dimuat dengan kapal NOBLE BREEZE 1717S dari Ningbo, China, tujuan Jakarta, Indonesia dengan kapal YM ENHANCER 098 S sesuai invoice 35256/57/59, telah diasuransikan;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor : COAU7056889790 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh PT New Golden Sea Shipping Pte., Ltd, Shipper: NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd, disebutkan barang impor yang dimuat dengan kapal YM ENHANCER 098 S dari Ningbo, China, tujuan Jakarta, Indonesia adalah 7.500 Kg Vitamin E 50%, 1000Kg Vitamin e 50% CWS dan 1000 Kg Biotin 2% sejumlah 390 Packages;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bukti Pembayaran Impor dari MayBank diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan Pembayaran kepada LI QIAO International Co., Ltd tanggal 29 Juni 2018 sebesar USD120.200,00 dengan keterangan untuk pembayaran Inv. No YTSSN180613;
 
berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran dari MayBank periode 01 Juni sd 30 Juni 2018 atas nama Pemohon Banding, disebutkan pada tanggal 29 Juni 2018 pihak Bank telah mendebet sejumlah USD120.200,00;
 
bahwa sesuai Bukti Pembayaran Impor dari MayBank (TT) tanggal 29 Juni 2018 diketahui nama penerima adalah LI QIAO International Co., Ltd dan Bank penerima adalah Hang Seng Bank Ltd, dengan keterangan untuk pembayaran Inv. No YTSSN180613;
 
bahwa berdasarkan Sales Contract No : POl-18100216-VE tanggal 15 Juni 2018 dan Commercial Invoice Nomor : 35260/35262/35264 tanggal 29 Juni 2018 tercantum Bank Penerima adalah HSBC Hongkong, Seller : NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd dan tidak menyebut nama LI QIAO International Co., Ltd. Oengan demikian tidak jelas hubungan antara NHU (Hongkong) Trading Co., Ltd dan LI QIAO International Co., Ltd serta tidak ada keterangan pengalihan bank penerima;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding atas 7500 Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USD52.500,00 adalah bukan merupakan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas importasi 7500 Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 dengan nilai pabean CIF USD58.075,00 dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
 
MENGADILI
Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9123/KPU.01/2018 tanggal 07 Desember 2018, tenlang Penelapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018105/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018, atas nama: PT. Satya Samitra Niagatama, NPWP 31.379.238.4-411.000, yang beralamat di Taman Tekno BSD City Blok H-11 No. 22, 23, 25, 26 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 dan menetapkan nilai Pabean atas importasi 7500 Kgs Vitamin E 50% Baik/Baru ... dst (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 368882 tanggal 24 Juli 2018 sebesar CIF USD58.075,00 sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp15.027.000,00 (lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggola,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Kelua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding
 
 
Hakim Ketua
ttd
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.
 
Hakim Anggota
ttd
Sudirman S, S.H., M.H.
 
Hakim Anggota
ttd
Syaefudin, S.E.
 
Panitera Pengganti
ttd
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.
 
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File