Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
11 Juni 2021 | View: 182
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000030.19/2019/PP/M.IXA Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Bea dan Cukai
 
TAHUN/MASA PAJAK
Agustus 2018
 
POKOK SENGKETA
bahwa Pemohon Banding dianggap melewati jangka waktu dimana mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan mengadili perkara banding pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 000030.19/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
 
PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP 01.061.523.5-092.000, yang beralamat di Sentral Senayan 11 Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno -Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Diar Hardiyanto
Jabatan
:
Kuasa Direksi
Surat Kuasa
:
014/SPIJ-CUS/SC/lx/2019 tanggal 06 September 2019
 
hadir dalam 1 (satu) kali dari 5 (lima) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 10 September 2019 untuk memenuhi Surat Panggilan Sidang Nomor: PANG-495/PAN.091/2019 tanggal 21 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh:
 
Nama/NIP
:
1.
Diah Rakhmawati/198601042014022003
 
 
2.
Mario Setiawan/198705122008121004
 
 
3.
Deby Setyawan/199010102012101004
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
 
hadir dalam 5 (lima) kali dari 5 (lima) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 12 November 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-1147/BC.06/2019 tanggal 11 November 2019 untuk memenuhi Surat Panggilan Sidang Nomor: PANG.589/PAN.091/2019 tanggal 23 0ktober 2019, untuk selanjutnya disebut Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-961/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019;
  • Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-171/BC.06/2019 tanggal 29 Maret 2019;
  • Membaca Surat Bantahan Nomor 105/SPIJ-CUS/SC/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK PERKARA
 
Menimbang, bahwa SPP Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Uraian
Kekurangan
(Rp)
Bea Masuk
154.421.000,00
Cukai
0,00
PPN
138.979.000,00
PPnBM
0,00
PPh Ps. 22
34.745.000,0
Denda Administrasi
154.421.000,00
Jumlah Tagihan
482.566.000,00
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Atas SPP Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan surat Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 mengajukan banding:
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa pengajuan banding dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Keputusan Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018, telah Pemohon Banding terima tanggal 09 November 2018, diajukan masih dalam jangka waktu 60 hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Pengajuan surat banding dilampiri dengan salinan Keputusan Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Pemohon Banding telah melunasi sejumlah Rp482.566.000,00 (bukti bayar terlampir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Andrea Previtali jabatan selaku Direktur utama yang dibuktikan dengan Akta Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018;
 
bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pengadilan Pajak;
 
Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding (dalam Surat Banding)
 
bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor 000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Pabean BC 2.6.1 Nomor 009085 tanggal 03-07-2018 dan dokumen pabean BC 2.6.2 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding dalam hal ini PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Pemohon Banding) dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini sesuai dengan Surat Penetapan Pabean (SPP) nomor SPP-000006/VVBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dianggap melewati jangka waktu dimana mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
-
Bea Masuk
:
Rp
154.421.000,00
-
PPN
:
Rp
138.979.000,00
-
PPh Ps 22
:
Rp
34.745.000,00
-
Denda
:
Rp
154.421.000,00
 
bahwa atas Surat Penetapan Pabean (SPP) nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah:
 
a)
bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan industri pipa tanpa kampuh (Seamless Pipe) dan sambungan pipa dari baja dan besi yang berdomisili di Cilegon, Banten dengan nama PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Pemohon Banding). Pemohon Banding memiliki 2 (dua) fasilitas kepabeanan diantaranya Kawasan Berikat (terakhir diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KM-153/WBC.07/2018 tanggal 15 0ktober 2018) dan Pusat Logistik Berikat (terakhir diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KM-199/WBC.07/2018 tanggal 28 November 2018); 
 
 
b)
bahwa dalam proses bisnis di Pemohon Banding, material impor didatangkan dalam bentuk pipa polos (plain pipe) dengan spesifikasi khusus pipa eksplorasi minyak dan gas bumi menggunakan dokumen pabean BC 2.3 dan selanjutnya dilakukan proses manufaktur dengan hasil produksi berupa pipa seamless dengan ulir (treading) pada ujung pipa dan sambungan (coupling, cross over dan pup joint) dari besi dan baja;
 
 
c)
bahwa dalam upaya memberikan dukungan prioritas terkait ketahan energi dengan telah beroperasinya kegiatan pengeboran/eksplorasi PT. Pertamina Hulu Mahakam maka Pemohon Banding selaku pemasok pipa eksplorasi minyak dan gas bumi berupaya secara serius memberikan pelayanan berupa kecepatan pengiriman, dan kualitas mutu barang kepada customer kami tersebut. Nota kesepakatan tertuang dalam Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan Pemohon Banding selaku penjual/pemasok barang dengan nomor CRO 4600004935 tanggal 9/11/2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018;
 
 
d)
bahwa PT. Pertamina Hulu Mahakam dalam melakukan pemesan barang berupa line pipa dengan ukuran 8 5/8 inchi 20.6mm telah mendapatkan fasilitas di bidang pabean berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (Master List) dengan nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018;
 
 
e)
bahwa guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemohon Banding dalam proses manufaktur sesuai spesifikasi yang diminta telah memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain (subkontraktor) berupa pengecetan dan atau pelapisan (coating) dengan spesifikasi premium (Three Layer Polypropylene Coating) dengan spesialisasi keahlian di bidangnya, dalam hal ini adalah PT. KHI Pipe Industries yang berstatus perusahaan TLDDP (tempat lain di dalam daerah pabean):
 
 
f)
bahwa dalam proses subkontrak ini Pemohon Banding telah melengkapi persyaratan pengajuan dengan menaruhkan jaminan berupa bank garansi dengan nomor 5864601877 tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan persetujuan permohonan subkontrak nomor surat S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018. Selanjutnya jaminan berupa bank garansi diterima oleh pihak Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Merak dengan bukti penerimaan jaminan (BPJ) nomor 000228/GB/WBC.07/KPP.MP.0104/2018 tanggal 22 Mei 2018;
 
 
g)
bahwa Pemohon Banding melakukan proses pengeluaran subkontrak dengan dokumen pabean BC 2.6.1 ke PT. KHI Pipe Industries dan pemasukannya/hasil subkontraknya dengan dokumen pabean BC2.6.2 dan dapat di rincian dalam tabel sebagai berikut:
 
 
 
h)
bahwa mengacu pada tabel pengeluaran tujuan subkontrak tersebut di atas keseluruhan jumlah barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT.SPIJ sejumlah 1,364 batang pipa ke PT. KHI Pipe Industries pada dokumen pabean BC 2.6.1 dan setelah dilakukan proses coating di PT. KHI Pipe industries dikembalikan lagi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan pada BC 2.6.2. Detail rincian pengeluaran berdasarkan dokumen pabean BC 2.61 No. Pendaftaran 009085 tanggal 03-07-2018 termasuk surat jalan keluar dari KB PT.SPIJ dan dokumen pabean BC 2.62 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018 termasuk surat jalan masuk PT. KHI Pipe Industries;
 
 
 
i)
bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengembalian material dalam rangka subkontrak pengecetan dan atau pelapisan (Three Layer Polypropylene Coating) seluruhnya sejumlah 1,364 datang pjpa dari PT. KHI Pipe Industries dan masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding seluruhnya. Tanpa menghilangkan unsur sisa atau bekas potongan dalam bentuk serbuk atau lainya; 
 
 
j)
bahwa Pemohon Banding dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan Negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat PT.SPIJ. Hal ini perlu kami sampaikan karena secara profil resiko, Pemohon Banding secara berkelanjutan mendapatkan reputasi perusahaan dengan kategori layanan "Hijau" sejak tahun 2013 hingga saat ini sesuai dengan profiling pemutakhiran terakhir yaitu Surat pemberitahuan Kategori Layanan Perusahaan TPB nomor S-5238/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (berkas terlampir);
 
 
bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018 dengan rincian sebagai berikut:
a)
bahwa Kepala Seksi Perpendaharaan KPPBC TMP Merak telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penarikan jaminan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebanyak 11 (sebelas) dokumen; 
b)
bahwa atas penelitian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, kedapatan 7 (tujuh) kontrak atas kegiatan pekerjaan subkontrak ke TLDDP yang dilakukan oleh Pemohon telah melampaui tanggal jatuh tempo pekerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemasukan kembali (BC 2.6.2) yang melampaui batas waktu pemasukan kembali sebagaimana tertera di dalam surat persetujuan permohonan subkontrak nomor surat S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018 bahwa jangka waktu pelaksanaan subkontrak tersebut sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
c)
bahwa Pemohon memberitahukan dokumen BC 2.6.1 nomor 009085 tanggal 03-07-2018 dan dokumen pabean BC 2.6.2 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018;
 
 
Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah:
 
bahwa Pemohon Banding dianggap melewati jangka waktu dimana mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
Bea Masuk
:
Rp
154.421.000,00
PPN
:
Rp
138.979.000,00
PPh Ps 22
:
Rp
34.745.000,00
Denda
:
Rp
154.421.000,00
 
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan subkontrak dari Kawasan Berikat Pemohon Banding dalam hal ini Pemohon Banding ke perusahaan TLDDP PT. KHI Pipe Industries semua material yang dikeluarkan sudah kembali seluruhnya dan tidak ada yang tersisa dan atau dialihkan/dihilangkan sehingga menyebabkan adanya unsur kerugian atau menghilangkan kewajiban pajak ke negara;
 
bahwa tujuan akhir dari proses pengerjaan subkontrak ke TLDDP ini (Alur Proses Pengerjaan subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP, TLDDP ke Kawasan Berikat hingga dilanjutkan pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke Pusat Logistik Berikat terlampir) adalah untuk menyukseskan dan memberikan dukungan penuh kepada Customer kami PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dimana PHM sendiri memiliki fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPnBM (Fasilitas Master List), sehingga dengan adanya SPP ini sangat membebani dan menimbulkan ketidakadilan;
 
Kesimpulan dan Usulan Pemohon Banding (dalam Surat Banding)
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:
1.
Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 26, dan 37 UU Pengadilan Pajak; 
2.
Pemohon Banding dalam kegiatan subkontrak ke perusahaan TLDDP semua material yang dikeluarkan sudah kembali seluruhnya dan tidak ada yang tersisa dan atau dialihkan/dihilangkan sehingga menyebabkan adanya unsur kerugian atau menghilangkan kewajiban pajak ke negara;
3.
Tujuan akhir dari proses pengerjaan subkontrak ke TLDDP ini adalah untuk menyukseskan dan memberikan dukungan penuh kepada Customer kami PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dimana PHM sendiri memiliki fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PpnBM (Fasilitas Master List), sehingga dengan adanya SPP ini sangat membebani dan menimbulkan ketidakadilan;
 
 
bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:
1.
Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal; 
2.
Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3.
Membatalkan atau menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018;
 
 
bahwa demikian permohonan banding ini disampaikan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti/dokumen sebagai berikut:
 
P.1.
Surat Kuasa Nomor 012/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019; 
P.2.
Bukti Penerimaan Negara NTPN 02D950018G73NQ2N tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp482.566.000,00;
P.3.
Keputusan Terbanding Nomor: KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018;
P.4.
Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018:
P.5.
Surat persetujuan pengeluaran Barang Tempat penimbunan Berikat;
P.6.
Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan:
P.7.
Proforma Invoice Nomor 059.PLD-SC0718 tanggal 03 Juli 2018:
P.8.
Packing List Nomor 059.PLD-SC0718 tanggal 03 Juli 2018;
P.9.
Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 perihal Persetujuan Permohonan Subkontrak Kurang dari 60 (enam puluh) Hari ke TLDDP; 
P.10.
Jaminan Bank Nomor 5864601877 tanggal 15 Mei 2018;
P.11.
Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Subkontrak;
P.12.
Bukti Penerimaan Jaminan;
P.13.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-75/WBC.06/2016 tanggal 26 Juli 2016;
P.14.
NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
P.15.
Surat pengiriman Barang:
P.16.
Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB);
P.17.
Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan;
P.18.
Packing List Nomor 069.PLD-SC0718 tanggal 19 Juli 2018;
P.19.
Proforma Invoice Nomor 069.PLD-SC0718 tanggal 19 Juli 2018;
P.20.
Surat pengantar pengiriman pipa; 
P.21.
Fotokopi kontrak perjanjian atau Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan Pemohon Banding selaku penjual/pemasok barang dengan Nomor CRO 4600004935 tanggal 9 November 2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018; 
P.22.
Fotokopi Surat Kelengkapan Dokumen Pendukung berupa Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Untuk Usaha Eksploitasi kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018;
P.23.
Fotokopi dokumen Pemberitahuan Kategori Layanan Perusahaan TPB Pemohon Banding Nomor S-5238/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
P.24.
Flow process kegiatan Subkontrak dari Kawasan Berikat Pemohon Banding ke TLDDP, TLDDP ke Kawasan Berikat hingga pengiriman dari Kawasan Berikat ke Pusat Logistic Berikat; 
P.25.
Pengesahan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985 oleh Menteri Kehakiman Nomor C2-30-HT.01.01.TH'86 tanggal 4 Januari 1986;
P.26.
Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985;
P.27.
Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018;
P.28.
Lembar Pengesahan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0216903 tanggal 29 Juni 2018;
 
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR171/BC.06/2019 tanggal 29 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Permasalahan
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan Surat Banding-nya dengan alasan hukum sebagai berikut:
1.
Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 26, dan 37 UU Pengadilan Pajak; 
2.
Pemohon Banding dalam kegiatan subkontrak ke perusahaan TLDDP, semua material yang dikeluarkan sudah kembali seluruhnya dan tidak ada yang tersisa dan atau dialihkan/dihilangkan sehingga menyebabkan adanya unsur kerugian atau menghilangkan kewajiban pajak ke negara;
3.
Tujuan akhir dari proses pengerjaan subkontrak ke TLDDP ini adalah untuk menyukseskan (Jan memberikan dukungan penuh kepada Customer kami PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dimana PHM sendiri memiliki fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PpnBM (Fasilitas Master List), sehingga dengan adanya SPP ini sangat membebani dan menimbulkan ketidakadilan;
 
 
Kronologis, Fakta dan Data Hukum Terkait Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa Pemohon Banding merupakan Importir Produsen dengan status Medium Risk;
 
bahwa Pemohon Banding (PT. SPIJ) adalah perusahaan industri pipa tanpa kampuh (Seamless Pipe) dan sambungan pipa dari baja dan besi yang berdomisili di Cilegon, Banten. Pemohon Banding memiliki 2 (dua) fasilitas kepabeanan diantaranya Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat;
 
bahwa dalam proses bisnis di Pemohon Banding, material impor didatangkan dalam bentuk pipa polos (plain pipe) dengan spesifikasi khusus pipa eksplorasi minyak dan gas bumi menggunakan dokumen pabean BC 2.3 dan selanjutnya dilakukan proses manufaktur dengan hasil produksi berupa pipa seamless dengan ulir (trading) pada ujung pipa dan sambungan (coupling, cross over, dan pup joint) dari besi dan baja;
 
bahwa dalam upaya memberikan dukungan prioritas terkait ketahanan energi dengan telah beroperasinya kegiatan pengeboran/eksplorasi PT. Pertamina Hulu Mahakam maka Pemohon Banding selaku pemasok pipa eksplorasi minyak dan gas bumi berupaya secara serius memberikan pelayanan berupa kecepatan pengiriman, dan kualitas mutu barang kepada customer kami tersebut. Nota kesepakatan tertuang dalam Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan Pemohon Banding selaku penjual/pemasok barang dengan Nomor CRO 4600004935 tanggal 9/11/2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018;
 
bahwa guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemohon Banding dalam proses manufaktur sesuai spesifikasi yang diminta telah memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain (subkontraktor) berupa pengecetan dan atau pelapisan (coating) dengan spesifikasi premium (Three Layer Polypropylene Coating) dengan spesialisasi keahlian di bidangnya, dalam hal ini adalah PT. KHI Pipe Industries yang berstatus perusahaan TLDDP (tempat lain di dalam daerah pabean);
 
Pemohon Banding telah mendapatkan persetujuan subkontrak dengan surat nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan subkontrak yang disetujui adalah selama 60 hari sejak tanggal surat persetujuan ditandatangani;
 
bahwa dalam proses subkontrak ini Pemohon Banding telah melengkapi persyaratan pengajuan dengan menaruhkan jaminan berupa bank garansi dengan nomor 5864601877 tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan persetujuan permohonan subkontrak nomor surat S3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018. Selanjutnya jaminan berupa bank garansi diterima oleh pihak Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Merak dengan bukti penerimaan jaminan (BPJ) nomor 000228/GB/WBC.07/KPP.MP.0104/2018 tanggal 22 Mei 2018;
 
bahwa Pemohon Banding melakukan proses pengeluaran subkontrak dengan dokumen pabean BC 2.6.1 ke PT. KHI Pipe Industries dan pemasukannya/hasil subkontraknya dengan dokumen pabean BC 2.6.2 dan dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut:
 
 
 
bahwa mengacu pada tabel pengeluaran tujuan subkontrak tersebut di atas, pengeluaran barang BC 2.6.1 tanggal 29 Juni 2018 dan pemasukan barang BC 2.6.2 tanggal 19 Juli 2018 sehingga disimpulkan penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan Industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak yaitu tanggal 09 Juli 2018;
 
bahwa berdasarkan ketentuan PMK 120/PMK.04/2013, Pasal 40 ayat 3, dalam hal penyelesaian pekerjaan subkontrak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka Bea Masuk dan PDRI yang terutang harus dilunasi dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) nomor 000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 6 Agustus 2018, dengan total tagihan sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
bahwa atas penerbitan SPP nomor 000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 7 September 2018;
 
bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan jumlah nilai tagihan bea masuk dan PDRI sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 (Selanjutnya disebut KEP-95);
 
 
Dasar Hukum (dalam Surat Uraian Banding)
 
 
1.
bahwa Pasal 45 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyatakan bahwa:
 
ayat (1)
"Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:
 
a.
diimpor untuk dipakai;
 
b.
diolah;
 
c.
diekspor sebelum atau sesudah diolah;
 
d.
diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;
 
e.
dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 
f.
dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean".
 
 
2.
bahwa Pasal 93A ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar";
 
 
3.
bahwa Pasal 93A ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan";
 
 
4.
bahwa Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";
 
 
5.
bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) menyatakan:
"Alat bukti dapat berupa:
 
a.
Surat atau tulisan;
 
b.
Keterangan ahli;
 
c.
Keterangan para saksi;
 
d.
Pengakuan para pihak; dan/atau
 
e.
Pengetahuan hakim".
 
 
 
6.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan, diatur hal-hal sebagai berikut:
 
Pasal 2
(1)
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.
(2)
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dinyatakan dalam:
 
a.
nilai rupiah tertentu;
 
b.
nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
 
c.
persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 
d.
persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
 
e.
persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 
 
7.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat:
 
Pasal 39
(1)
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat:
 
a.
memberikan pekerjaan subkontrak sebagian Kegiatan Pengolahan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
 
b.
menerima pekerjaan subkontrak dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau dari perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.
(2)
Pemeriksaan awal atau penyortiran dan pemeriksaan akhir atau pengepakan, atas pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
(3)
Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak.
(4)
Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
(5)
Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan (moulding) kepada penerima subkontrak; dan/atau
 
b.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak;
(5a)
Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean terkait dan tercantum dalam perjanjian subkontrak;
(6)
Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau mesin produksi dan cetakan (moulding) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ke perusahaan/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyerahkan jaminan.
(7)
Besarnya jaminan yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 
 
Pasal 40
(1)
Pelaksanaan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang basil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat.
(1a)
Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning dapat melaksanakan kegiatan subkontrak berlanjut kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan yang tercantum dalam perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dengan ketentuan seluruh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB penerima subkontrak memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
(2)
Atas permohonan pemberi subkontrak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan izin subkontrak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sifat dan karakteristik dari pekerjaan subkontrak memerlukan waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari.
(2a)
Pengembalian barang hasil pengerjaan subkontrak dari penerima subkontrak terakhir dalam proses pengerjaan subkontrak berlanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada pemberi subkontrak harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(3)
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 
b.
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
(4)
Dalam hal barang/Bahan Baku untuk keperluan penyelesaian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan barang yang terkena ketentuan pembatasan, izin Kawasan Berikat dicabut;
(5)
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke Kawasan Berikat lainnya melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
(6)
Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan pelanggaran/subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan terakhir, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tidak diizinkan untuk melakukan subkontrak selama 6 (enam) bulan;
 
 
Analisis Pokok Sengketa (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa yang menjadi pokok masalah adalah dikeluarkannya Surat Penetapan Pabean nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018, dengan tagihan sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Merak telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penarikan Jaminan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebanyak 11 (sebelas) dokumen;
 
bahwa atas penelitian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kedapatan 7 (tujuh) kontrak atas kegiatan pekerjaan subkontrak ke TLDDP yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah melampaui tanggal jatuh tempo pekerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemasukan kembali (BC.2.6.2) yang melampaui batas waktu pemasukan kembali sebagaimana tertera didalam surat persetujuan permohonan subkontrak nomor surat S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018, bahwa jangka waktu pelaksanaan subkontrak tersebut sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
 
 
bahwa Pemohon Banding memberitahukan dokumen BC 2.6.1 nomor 009085 tanggal 03-07- 2018 dalam rangka subkontrak tersebut di atas;
 
bahwa Pemohon Banding juga memberitahukan dokumen BC 2.6.2 nomor 015039 tanggal 19-07-2018 sebagai realisasi atas dokumen BC 2.6.1 sebagaimana disebut pada angka 4 di atas;
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat yaitu "Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 
b.
Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100°/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar."
 
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pabean atas penyelesaian subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) karena melewati jangka waktu yang telah ditentukan sehingga Pemohon Banding wajib untuk melunasi Bea Masuk dan PDRI yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penerbitan SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 
 
Simpulan (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
1.
bahwa Pemohon Banding terbukti terlambat dalam melaksanakan ketentuan subkontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Subkontrak nomor S3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 201
2.
bahwa terbukti Pemohon Banding telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan .Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat yaitu "Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PpnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 
 
b.
Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
3.
bahwa dalam menetapkan SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018, Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
Permohonan/Saran (dalam Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Subkontrak ke TLDDP, sehingga permohonan banding harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
-
Menolak permohonan pemohon Banding untuk seluruhnya; 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018.
 
 
bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et Bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
 
 
==== TANGGAPAN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANTAHAN SURAT URAIAN BANDING ====
 
Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 105/SPIJ-CUS/SCIV/2019 tanggal 29 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Permasalahan
 
bahwa Terbanding sesuai dengan Simpulan pada Surat Uraian Banding nomor SR170/BC.06/2019 tanggal 29 Maret 2019 atas permohonan banding terhadap keputusan nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:
1.
bahwa Pemohon Banding terbukti terlambat dalam melakukan pengembalian barang dalam rangka subkontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Subkontrak nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018; 
2.
bahwa terbukti Pemohon Banding telah melanggar pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat yaitu "Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 
b.
Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dan bea masuk yang seharusnya dibayar;
3.
bahwa dalam menetapkan SPP nomor 000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 
 
Sanggahan (dalam Surat Bantahan Surat Uraian Banding)
 
bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor 000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Pabean BC 2.6.1 Nomor 009085 tanggal 03-07-2018 dan dokumen pabean BC 2.6.2 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 
bahwa Pemohon Banding dalam hal ini PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (PT. SPIJ) dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini sesuai dengan Surat Penetapan Pabean (SPP) nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dianggap melewati jangka waktu dimana mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 
-
Bea Masuk
:
Rp
154.421.000,00
-
PPN
:
Rp
138.979.000,00
-
PPh Ps 22
:
Rp
34.745.000,00
-
Denda
:
Rp
154.421.000,00
 
 
bahwa atas Surat Penetapan Pabean (SPP) nomor SPP-000008/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan surat Nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 yang pada intinya Pemohon Banding memohon keadilan sesuai atas putusan banding nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018 sebagaimana disampaikan sebagai berikut:
 
 
1)
bahwa mengacu pada tabel pengeluaran tujuan subkontrak tersebut di atas keseluruhan jumlah barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT.SPIJ sejumlah 1,364 batang pipa ke PT. KHI Pipe Industries pada dokumen pabean BC 2.6.1 dan setelah dilakukan proses coating di PT. KHI Pipe Industries dikembalikan loaf sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan pada BC 2.6.2. Detail rincian pengeluaran berdasarkan dokumen pabean BC 2.61 No. Pendaftaran 009085 tanggal 03-07-2018 termasuk surat jalan keluar dari KB PT. SPIJ dan dokumen pabean BC 2.62 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018 termasuk surat jalan masuk PT. KHI Pipe Industries
 
 
 
2)
bahwa Pemohon Banding dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan Negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat PT.SPIJ. Hal ini perlu disampaikan karena secara profil resiko, Pemohon Banding secara berkelanjutan mendapatkan reputasi perusahaan dengan kategori layanan "Hijau" sejak tahun 2013 hingga saat ini sesuai dengan profiling pemutakhiran terakhir yaitu Surat pemberitahuan Kategori Layanan Perusahaan TPB nomor S5238/WBC.07/KPP.MP01/2018tanggal03Agustus2018
 
 
3)
bahwa material pipa yang dikirimkan dalam rangka proses subkontrak tersebut merupakan barang yang dipesan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam sebagai upaya memberikan dukungan prioritas terkait ketahan energi dengan telah beroperasinya kegiatan pengeboran/eksplorasi PT. Pertamina Hulu Mahakam maka PT. SPIJ selaku pemasok pipa eksplorasi minyak dan gas bumi berupaya secara serius memberikan pelayanan berupa kecepatan pengiriman, dan kualitas mutu barang kepada customer kami tersebut. Nota kesepakatan tertuang dalam Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan PT. SPIJ selaku penjual/pemasok barang dengan nomor CRO 4600004935 tanggal 9/11/2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018:
 
 
4)
bahwa PT. Pertamina Hulu Mahakam dalam melakukan pemesan barang berupa line pipa dengan ukuran 8 5/8 inchi 20.6mm telah mendapatkan fasilitas di bidang pabean berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (Master List) dengan nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018;
 
 
Kesimpulan (dalam Surat Bantahan Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
1.
bahwa sesuai Pemohon Banding sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembalian hasil subkontrak dari TLDDP PT. KHI Pipe Industries ke Kawasan Berikat PT. SPIJ yang melewati batas waktu yang ditetapkan benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dan dalam hal ini tidak ada tindakan yang dapat merugikan khususnya keuangan Negara terkait dimana semua material yang dikeluarkan sudah kembali seluruhnya tidak ada yang tersisa dan atau dialihkan/dihilangkan sehingga tidak ada menyebabkan adanya unsur kerugian atau menghilangkan kewajiban ke negara;
2.
bahwa tujuan akhir dari proses pengerjaan subkontrak dari Kawasan Berikat PT. SPIJ ke TLDDP PT. KHI Pipe Industries ini adalah untuk memenuhi pesanan kepada Customer kami PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dimana PT.PHM sendiri memiliki fasilitas di bidang pabean berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (Master List) dengan nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018, dan dokumen pendukung lainya berupa pemenuhan Lartas (Persetujuan Import) yang akan dilampirkan pada saat keluar dari KB PT. SPIJ sehingga dengan adanya SPP ini sangat membebani dan menimbulkan ketidakadilan;
 
 
Permohonan dan Saran (dalam Surat Bantahan Surat Uraian Banding)
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, kami mengakui bahwa atas pelaksanaan proses Subkontrak ke TLDDP adalah benar terjadi keterlambatan pengembalian hasil subkontrak sesuai dengan Surat Persetujuan Subkontrak nomor S3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018 namun melalui Majelis Hakim ini Pemohon Banding memohon berkenan memberikan putusan seadil-adilnya sesuai kesimpulan yang kami paparkan, yaitu:
1.
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding; 
2.
Membatalkan atau menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 5 November 2018;
 
 
bahwa demikian Surat Uraian Banding ini disampaikan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 ditandatangani oleh Saudara Andrea Previtali, jabatan: Direktur Utama;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPP Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CuS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 05 November 2018 dan Keputusan Terbanding dikirimkan yaitu tanggal 06 November 2018, apabila jangka waktu pengajuan banding dihitung sejak tanggal Keputusan Terbanding dikirimkan yaitu tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 04 Januari 2019 maka banding Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 09 November 2018 sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang terutang sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara Bank Citibank Nomor 02D950018G73NQ2N tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,.
 
bahwa Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 ditandatangani oleh Saudara Andrea Previtali, jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh lvan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Lembar Pengesahan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0216903 tanggal 29 Juni 2018 berhak untuk menandatangani Surat Banding sehingga Surat Banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
 
bahwa Penetapan Terbanding dengan SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu:
 
bahwa Surat Keberatan nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 diajukan kepada Terbanding dan diterima oleh Terbanding tanggal 18 September 2018, sehingga apabila dihitung sejak penerbitan SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding pada tanggal 18 September 2018 adalah 44 (empat puluh empat) hari, dengan demikian pengajuan keberatan diindikasikan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 234/SPIJ-CUS/SC/IX/2018 tanggal 07 September 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018, merupakan keputusan terhadap keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 yang diterima oleh Terbanding tanggal 18 September 2018;
 
bahwa Surat Keberatan nomor 234/SPIJ-CUS/SC/lx/2018 tanggal 07 September 2018 ditujukan terhadap SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
 
bahwa apabila dihitung dari tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding diterima oleh Terbanding yaitu tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal penerbitan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut yaitu tanggal 05 November 2018 maka Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari yaitu 49 (empat puluh sembilan) hari sesuai ketentuan Pasal 93A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan SPP
 
bahwa SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 merupakan koreksi Terbanding sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp482.566.000,00;
 
bahwa SPP Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 diterbitkan sebagai koreksi atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu;
 
bahwa penerbitan SPP Nomor SPP-000006/WBC.07lKPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan.,
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di alas, disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan formal telah dipenuhi, sehingga materi pokok sengketa banding dapat diperiksa lebih lanjut;
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS POKOK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak;
 
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak, dilanjutkan dengan menyimpulkan pokok-pokok sengketanya, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap Penetapan atas penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak menurut Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;
 
bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan sengketa sebagai berikut
 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan Penetapan atas penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak sesuai Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp482.566.000,00;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp482.566.000,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding dengan menyebutkan alasan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi, Terbanding menetapkan Penetapan atas penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak dengan alasan bahwa pengeluaran barang BC 2.6.1 tanggal 03 Juli 2018 dan pemasukan barang BC 2.6.2 tanggal 19 Juli 2018 sehingga disimpulkan penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak yaitu tanggal 09 Juli 2018;
 
bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menetapkan Penetapan atas penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak dengan alasan bahwa pengeluaran barang BC 2.6.1 tanggal 03 Juli 2018 dan pemasukan barang BC 2.6.2 tanggal 19 Juli 2018 sehingga disimpulkan penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak yaitu tanggal 09 Juli 2018. Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengembalian material dalam rangka subkontrak pengecetan dan atau pelapisan (Three Layer Polypropylene Coating) seluruhnya sejumlah 1.364 batang pipa dari PT. KHI Pipe Industries dan masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding seluruhnya dan dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding;
 
bahwa menurut pendapat Majelis atas surat banding Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengembalian material dalam rangka subkontrak pengecetan dan atau pelapisan (Three Layer Polypropylene Coating) seluruhnya sejumlah 1.364 batang pipa dari PT. KHI Pipe Industries dan masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding seluruhnya dan dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa pengeluaran barang BC 2.6.1 tanggal 03 Juli 2018 dan pemasukan barang BC 2.6.2 tanggal 19 Juli 2018 sehingga disimpulkan penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak yaitu tanggal 09 Juli 2018;
 
bahwa menurut pendapat Majelis atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding yang menyatakan bahwa pengeluaran barang BC 2.6.1 tanggal 03 Juli 2018 dan pemasukan barang BC 2.6.2 tanggal 19 Juli 2018 sehingga disimpulkan penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak yaitu tanggal 09 Juli 2018, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengembalian material dalam rangka subkontrak pengecetan dan atau pelapisan (Three Layer Polypropylene Coating) seluruhnya sejumlah 1.364 batang pipa dari PT. KHI Pipe Industries dan masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding seluruhnya dan dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan atas bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar karena penyelesaian pekerjaan subkontrak ke perusahaan/industri di TLDDP (Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean) melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat persetujuan subkontrak, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp482.566.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
 
bahwa Terbanding telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penarikan Jaminan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebanyak 11 (sebelas) dokumen; bahwa atas penelitian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kedapatan 7 (tujuh) kontrak atas kegiatan pekerjaan subkontrak ke TLDDP yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah melampaui tanggal jatuh tempo pekerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemasukan kembali (BC.2.6.2) yang melampaui batas waktu pemasukan kembali sebagaimana tertera didalam surat persetujuan permohonan subkontrak nomor surat S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 9 Mei 2018,
 
bahwa jangka waktu pelaksanaan subkontrak tersebut sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
 
 
bahwa Pemohon Banding memberitahukan dokumen BC 2.6.1 nomor 009085 tanggal 03-07- 2018 dalam rangka subkontrak tersebut di atas;
 
bahwa Pemohon Banding juga memberitahukan dokumen BC 2.6.2 nomor 015039 tanggal 19-07-2018 sebagai realisasi atas dokumen BC 2.6.1 sebagaimana disebut pada angka 4 di atas;
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat yaitu "Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b.
Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar."
 
 
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pabean atas penyelesaian subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) karena melewati jangka waktu yang telah ditentukan sehingga Pemohon Banding wajib untuk melunasi Bea Masuk dan PDRI yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penerbitan SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 
bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
 
T.1
Bukti Kirim Keputusan Keberatan; 
T.2
Risalah Penetapan;
T.3
Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 perihal Persetujuan Permohonan Subkontrak Kurang dari 60 (enam puluh) Hari ke TLDDP;
T.4
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB);
T.5
Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB);
T.6
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat;
T. 7
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 
 
Menurut Pemohon Banding
 
bahwa mengacu pada tabel pengeluaran tujuan subkontrak tersebut di atas keseluruhan jumlah barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT.SPIJ sejumlah 1,364 batang pipa ke PT. KHI Pipe Industries pada dokumen pabean BC 2.6.1 dan setelah dilakukan proses coating di PT. KHI Pipe Industries dikembalikan loaf sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan pada BC 2.6.2. Detail rincian pengeluaran berdasarkan dokumen pabean BC 2.61 No. Pendaftaran 009085 tanggal 03-07-2018 termasuk surat jalan keluar dari KB PT. SPIJ dan dokumen pabean BC 2.62 No. Pendaftaran 015039 tanggal 19-07-2018 termasuk surat jalan masuk PT. KHI Pipe Industries;
 
 
bahwa Pemohon Banding dalam melakukan pekerjaan subkontrak ke perusahaan TLDDP ini benar-benar sama sekali tidak ada unsur kesengajaan hingga melewati batas yang ditentukan dan dalam kaitan ini tidak ada tindakan lainnya yang dapat merugikan khususnya keuangan Negara terkait masih terhutangnya barang-barang yang masuk ke Kawasan Berikat PT.SPIJ. Hal ini perlu disampaikan karena secara profil resiko, Pemohon Banding secara berkelanjutan mendapatkan reputasi perusahaan dengan kategori layanan "Hijau" sejak tahun 2013 hingga saat ini sesuai dengan profiling pemutakhiran terakhir yaitu Surat pemberitahuan Kategori Layanan Perusahaan TPB nomor S-5238/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
 
bahwa material pipa yang dikirimkan dalam rangka proses subkontrak tersebut merupakan barang yang dipesan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam sebagai upaya memberikan dukungan prioritas terkait ketahan energi dengan telah beroperasinya kegiatan pengeboran/eksplorasi PT. Pertamina Hulu Mahakam maka PT. SPIJ selaku pemasok pipa eksplorasi minyak dan gas bumi berupaya secara serius memberikan pelayanan berupa kecepatan pengiriman, dan kualitas mutu barang kepada customer kami tersebut. Neta kesepakatan tertuang dalam Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan PT. SPIJ selaku penjual/pemasok barang dengan nomor CRO 4600004935 tanggal 9/11/2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018;
 
bahwa PT. Pertamina Hulu Mahakam dalam melakukan pemesan barang berupa line pipa dengan ukuran 8 5/8 inchi 20.6mm telah mendapatkan fasilitas di bidang pabean berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (Master List) dengan nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018;
 
bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
P.1.
Surat Kuasa Nomor 012/SPIJ-CUS/SC/1/2019 tanggal 02 Januari 2019; 
P.2.
Bukti Penerimaan Negara NTPN 02O950018G73NQ2N tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp482.566.000,00;
P.3.
Keputusan Terbanding Nomor: KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018;
P.4.
Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
P.5.
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat; 
P.6.
Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan;
P.7.
Proforma Invoice Nomor 059.PLD-SC0718 tanggal 03 Juli 2018;
P.8.
Packing List Nomor 059.PLD-SC0718 tanggal 03 Juli 2018;
P.9.
Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 perihal Persetujuan Permohonan Subkontrak Kurang dari 60 (enam puluh) Hari ke TLDDP;
P.10.
Jaminan Bank Nomor 5864601877 tanggal 15 Mei 2018; 
P.11.
Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Subkontrak;
P.12.
Bukti Penerimaan Jaminan; 
P.13.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-75/WBC.06/2016 tanggal 26 Juli 2016;
P.14.
NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 
P.15.
Surat Pengiriman Barang;
P.16.
Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB);
P.17.
Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan;
P.18.
Packing List Nomor 069.PLD-SC0718 tanggal 19 Juli 2018;
P.19.
Proforma Invoice Nomor 069.PLD-SC0718 tanggal 19 Juli 2018;
P.20.
Surat Pengantar Pengiriman Pipa;
P.21.
Fotokopi kontrak perjanjian atau Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan Pemohon Banding selaku penjual/pemasok barang dengan Nomor CRO 4600004935 tanggal 9 November 2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018;
P.22.
Fotokopi Surat Kelengkapan Dokumen Pendukung berupa Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Untuk Untuk Usaha Eksploitasi kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor 939/KM.4/2018 tanggal 13 April 2018;
P.23.
Fotokopi dokumen Pemberitahuan Kategori Layanan Perusahaan TPB Pemohon Banding Nomor S-5238/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 03 Agustus 2018; 
P.24.
Flow process kegiatan Subkontrak dari Kawasan Berikat Pemohon Banding ke TLDDP, TLDDP ke Kawasan Berikat hingga pengiriman dari Kawasan Berikat ke Pusat Logistic Berikat;
P.25.
Pengesahan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985 oleh Menteri Kehakiman Nomor C2-30-HT.01.01.TH'86 tanggal 4 Januari 1986;
P.26.
Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985;
P.27.
Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018;
P.28.
Lembar Pengesahan Akta Notaris Nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0216903 tanggal 29 Juni 2018; 
P.29.
Pakta Integritas;
P.30.
Bukti Penerimaan Negara NTPN 020950018G73NQ2N tanggal 23 Agustus 20 18 sebesar Rp482.566.000,00 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos);
P.31.
Billing DJBC Nomor 6201 80800051397 tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp482.566.000,00 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos);
P.32.
Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos); 
P.33.
Akta Notaris nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos);
P.34.
Lembar Pengesahan Akta Notaris nomor 32 tanggal 31 Mei 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0216903 tanggal 29 Juni 2018 (fotokopi bermeterai dengan stempel Kantor Pos);
 
 
Pendapat Majelis
 
bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan industri pipa tanpa kampuh ( Seamless Pipe) dan sambungan pipa dari baja dan besi, yang berdomisili di Cilegon, Banten. Pemohon Banding memiliki 2 (dua) fasilitas kepabeanan yaitu Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat;
 
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 dengan menetapkan tagihan yang masih harus dibayar berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp482.566.000,00 sesuai SPP Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
 
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 005/SPIJ-CUS/SC/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan subkontrak dari Kawasan Berikat Pemohon Banding, dalam hal ini Pemohon Banding ke perusahaan TLDDP PT. KHI Pipe Industries, semua material yang dikeluarkan sudah kembali seluruhnya dan tidak ada yang tersisa dan/atau dialihkan/dihilangkan sehingga tidak menyebabkan adanya unsur kerugian atau menghilangkan kewajiban pajak ke negara;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap penjelasan tertulis Terbanding dan Pemohon Banding, bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta-fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 dengan menetapkan tagihan yang masih harus dibayar berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp482.566.000,00 sesuai SPP Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
 
bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyatakan sebagai berikut:
 
Pasal 1 angka 17
17.
Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
 
 
Pasal 45 ayat (1)
Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai untuk:
a.
diimpor untuk dipakai;
b.
diolah;
c.
diekspor sebelum atau sesudah diolah;
d.
diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara, dikerjakan Dalam Daerah Pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
e.
dimasukkan kembali ke Dalam Daerah Pabean.
 
 
Penjelasan
Cukup Jelas;
 
 
Pasal 45 ayat (4)
Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
 
Penjelasan
Yang dimaksud dengan pengusaha tempat penimbunan berikat yaitu orang yang benar-benar melakukan kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di tempat penimbunan berikat.
Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor yang wajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, kepada pengusaha tempat penimbunan berikat, wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat telah diatur sebagai berikut:
 
Pasal 39
(1)
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat:
 
a.
memberikan pekerjaan subkontrak sebagian Kegiatan Pengolahan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
 
b.
menerima pekerjaan subkontrak dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau dari perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.
(2)
Pemeriksaan awal atau penyortiran dan pemeriksaan akhir atau pengepakan, atas pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
(3)
Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak.
(4)
Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
(5)
Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan (moulding) kepada penerima subkontrak; dan/atau
 
b.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak;
(5a)
Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean terkait dan tercantum dalam perjanjian subkontrak;
(6)
Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau mesin produksi dan cetakan (moulding) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ke perusahaan/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyerahkan jaminan.
(7)
Besarnya jaminan yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 
 
Pasal 40
(1)
Pelaksanaan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat.
(1a)
Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning dapat melaksanakan kegiatan subkontrak berlanjut kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan yang tercantum dalam perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dengan ketentuan seluruh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB penerima subkontrak memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
(2)
Atas permohonan pemberi subkontrak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan izin subkontrak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sifat dan karakteristik dari pekerjaan subkontrak memerlukan waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari.
(2a)
Pengembalian barang hasil pengerjaan subkontrak dari penerima subkontrak terakhir dalam proses pengerjaan subkontrak berlanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada pemberi subkontrak harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(3)
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
a.
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 
b.
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
(4)
Dalam hal barang/bahan baku untuk keperluan penyelesaian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan barang yang terkena ketentuan pembatasan, izin Kawasan Berikat dicabut;
(5)
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke Kawasan Berikat lainnya melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
(6)
Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan pelanggaran subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) buIan terakhir, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tidak diizinkan untuk melakukan subkontrak selama 6 (enam) bulan;
 
 
bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan industri pipa tanpa kampuh (Seamless Pipe) dan sambungan pipa dari baja dan besi, yang memiliki 2 (dua) fasilitas kepabeanan yaitu Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat;
 
bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa pipa polos (plain pipe) dengan spesifikasi khusus pipa eksplorasi minyak dan gas bumi menggunakan dokumen pabean BC 2.3. Pipa polos ini akan dikerjakan lebih lanjut menjadi pipa seamless dengan ulir (trading) pada ujung pipa dan sambungan (coupling, cross over, dan pup joint) dari besi dan baja. Barang hasil olahan ini selanjutnya dijual ke PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai Nata Kesepakatan tertuang dalam Contract Release Order (CRO) antara PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pembeli dan Pemohon Banding selaku penjual/pemasok barang dengan Nomor CRO 4600004935 tanggal 09 November 2017 dan masa efektif periode kontrak dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 18 September 2018;
 
bahwa Pemohon Banding telah mengadakan perjanjian dengan PT. KHI Pipe Industries dalam rangka subkontrak sesuai Perjanjian PO Nomor 6700216381 tanggal 04 Oktober 2017, untuk pengerjaan barang berupa Three Layer Polypropylene Coating untuk barang berupa 8 5/8" 20.6# AP/5 L X65QO PSL2 Bevelled AP/R3/Tenaris (Kode barang: 7270077001) sejumlah 1.380 pee, dengan jangka waktu pengerjaan 60 (enam puluh ) hari sejak barang diterima oleh PT. KHI Pipe Industries;
 
bahwa Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 memberikan Persetujuan Permohonan Pemohon Banding untuk melakukan Subkontrak Kurang dari 60 (enam puluh) Hari ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDPP) dengan Penerima Barang PT. KHI Pipe Industries berdasarkan Perjanjian antara PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT. KHI Pipe Industries sesuai Perjanjian dengan Nomor Kontrak 6700216381 tanggal 09 April 2018 (pada kontrak tertulis 04 Oktober 2017) untuk pengerjaan barang berupa 8 5/8" 20.6# AP/5L X65QO PSL2 Bevelled AP/R3/Tenaris (Kode barang: 7270077001) sejumlah 1.380 pee;
 
bahwa berdasarkan Persetujuan Subkontrak tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Persetujuan Pengiriman Barang ke PT. KHI Pipe Industries berupa 8 5/8" 20.6# AP/5 LX65QO PSL2 Bevelled AP/R3 (Kode barang: 7270077001) sejumlah 102 pee (127.339 Kg), Merek/Type: 102 Pipe (Pl), dengan dokumen BC 2.6.1 (Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan) tanggal 03 Juli 2018, dan mendapat persetujuan Terbanding dengan Nomor Pendaftaran 009085 tanggal 03 Juli 2018;
 
bahwa Terbanding memberikan Persetujuan Pengeluaran Barang dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB) Nomor 009095 tanggal 03 Juli 2018 untuk barang dengan jumlah/jenis: 102 Pl sejumlah 127.339 Kg, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2018 jam 23.00 WIB;
 
bahwa Pemohon Banding mengajukan Persetujuan Pemasukan Kembali Barang ke Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pemohon Banding) untuk barang berupa 8 5/8" 20.6# AP/5LX65QO PSL2 Bevelled AP/R3 (Kode barang: 7270077001) sejumlah 102 pee (127.339 Kg), Merek/Type: 102 Pipe (Pl), dengan dokumen BC 2.6.2 (Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikerjakan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan) dan mendapat persetujuan dengan Nomor Pendaftaran 015039 tanggal 19 Juli 2018;
 
bahwa Terbanding memberikan persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat Pemohon Banding dengan Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB) Nomor 015039/WBC.06/KPP.MP.01/2018 tanggal 19 Juli 2018 untuk barang dengan jumlah/jenis: 102 Pl sejumlah 127.339 Kg, yang dimasukkan tanggal 21 Juli 2018 Jam 17.39 WIS dan dibongkar tanggal 21 Juli 2018 Jam 21.45 WIS;
 
bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang mengenakan tambah bayar atas pengeluaran barang yang telah mendapat persetujuan pengiriman barang ke PT. KHI Pipe Industries dengan Nomor Pendaftaran 009085 tanggal 03 Juli 2018 pada dokumen persetujuan dokumen BC 2.6.1 (Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan) tanggal 03 Juli 2018. Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB) Nomor 009095 tanggal 03 Juli 2018. Pemasukan barang yang melewati jangka waktu tersebut telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat. Pengaturan mengenai pelaksanaan pekerjaan subkontrak telah diatur baik pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 yang dibandingkan sebagai berikut:
 
bahwa Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, sebagai berikut:
 
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan/atau dalam hal hasil produksinya tidak kembali, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b.
Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar";
 
 
bahwa Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013, sebagai berikut:
Dalam hal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan subkontrak ke perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b.
Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar";
 
 
bahwa pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 berlaku ketentuan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dicairkan untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai, dan PDRI yang terutang dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar", bilamana penyelesaian pekerjaan subkontrak melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan/atau dalam hal hasil produksinya tidak kembali. Sedangkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 berlaku ketentuan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar, bilamana penyelesaian pekerjaan subkontrak melewati jangka waktu 60 (enam puluh). Dengan peraturan terakhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013) maka sebab yang menjadikan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar hanya keterlambatan penyelesaian subkontrak melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sedangkan sebab berupa "dalam hal hasil produksinya tidak kembali" ditiadakan;
 
bahwa pertanggungjawaban barang oleh Pengusaha di Kawasan Berikat telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 00% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pada Penjelasan Pasal 45 ayat (4) UU Kepabeanan dengan tegas menyatakan bahwa terhadap barang impor yang wajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, kepada pengusaha tempat penimbunan berikat, wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, sedangkan pada butir Menimbang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 diterbitkan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa pengenaan tagihan bea masuk, PDRI dan denda pada Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan adalah untuk kejadian berupa bilamana pengusaha kawasan berikat tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya di tempat penimbunan berikat, sedangkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 pengenaan tagihan bea masuk, PDRI dan denda untuk kejadian berupa bilamana penyelesaian pekerjaan subkontrak melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengaturan Pasal 40 ayat (3) pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tidak sesuai dengan semangat yang ada pada Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan yang menegaskan bahwa kewajiban membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar, terjadi bilamana Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya di Tempat Penimbunan Berikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dikesampingkan dan tidak dipergunakan dalam pertimbangan hukum;
 
bahwa berdasarkan kronologis pengeluaran barang mulai dari persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan persetujuan pemasukan barang dengan Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB) Nomor 015039/WBC.06/KPP.MP.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, barang yang mendapat subkontrak telah dimasukkan kembali ke Tempat Kawasan Berikat Pemohon Banding, telah dibongkar pada tanggal 21 Juli 2018 Jam 21.45 WIB dan telah disetujui pemasukan ke Kawasan Berikat oleh Terbanding untuk barang berupa 8 5/8" 20.6# AP/5LX65QOPSL2 Bevelled AP/R3 (Kode barang: 7270077001) sejumlah 102 pee (127.339 Kg), Merek/Type: 102 Pipe (Pl), yang memang sesuai dengan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat Pemohon Banding. Dengan demikian maka pelaksanaan subkontrak sesuai persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 tidak dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, karena jumlah dan jenis barang yang dikeluarkan dalam rangka subkontrak telah dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat Pemohon Banding dan mendapat persetujuan Terbanding, sehingga Pemohon Banding telah dapat mempertanggungjawabkan jumlah dan jenis barang yang menjadi sengketa. Disamping itu, pada waktu Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018, barang yang menjadi sengketa secara jelas telah berada kembali di Kawasan Berikat Pemohon Banding. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa kegiatan subkontrak sesuai Surat Persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding dapat mempertanggungjawabkan bahwa kegiatan subkontrak sesuai Surat Persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa 8 5/8" 20.6# AP/5LX65QO PSL2 Bevelled AP/R3/Tenaris (Kode barang: 7270077001), yang telah mendapat persetujuan pengeluaran dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB) Nomor 009095 tanggal 03 Juli 2018, telah dimasukkan kembali dan diperiksa kedapatan sesuai sebagaimana Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB) Nomor 015039/WBC.06/KPP.MP.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, sehingga kegiatan subkontrak sesuai Surat Persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
 
 
MENGADILI
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-95/WBC.07/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000006/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 06 Agustus 2018, atas nama PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP 01.061.523.5-092.000, yang beralamat di Sentral Senayan 11 Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat, dan menetapkan bahwa kegiatan subkontrak sesuai Surat Persetujuan Terbanding dengan Surat Nomor S-3169/WBC.07/KPP.MP.01/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas barang impor berupa 8 5/8" 20.6# AP/5LX65QOPSL2 Bevelled AP R3/Tenaris (Kode barang: 7270077001), yang telah mendapat persetujuan pengeluaran dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB) Nomor 009095 tanggal 03 Juli 2018, telah dimasukkan kembali dan diperiksa kedapatan sesuai sebagaimana Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Barang (SPPKB) Nomor 015039/WBC.06/KPP.MP.01/2018 tanggal 19 Juli 2018, telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
R. Aryo Hatmoko, SIP, MM sebagai Hakim Ketua,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Mudji Rahardjo, SE, MM sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:
 
 
Hakim Ketua
ttd
R. Aryo Hatmoko, SIP, MM
 
Hakim Anggota
ttd
Mudji Rahardjo, SE, MM
 
Hakim Anggota
ttd
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
 
Panitera Pengganti
ttd
Zulfenny E. N. Nerwan
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,
Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File