Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Final Pasal 23/26
9 Juni 2021 | View: 143
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000015.99/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26
 
TAHUN/MASA PAJAK
Februari 2016
 
POKOK SENGKETA
Penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp544.424.964,00
 
Memeriksa dan memutus sengketa Gugatan dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000015.99/2020/PP. telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-408.001, beralamat sesuai keputusan di Jalan Maligi Raya Lot P-4A Kawasan Industri KIIC Margakarya, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, berdasarkan Surat Tugas:
Nama/NIP
:
1.
Sarip Suryana/197109111993031001,
 
 
2.
Rahadi Ari Baskoro/198507112009011003,
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
Surat Tugas terakhir
:
T-7908/PJ.07/2020 tanggal 10 Juli 2020,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-183/PP/BR/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  • Telah membaca Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019;
  • Telah membaca Surat Tanggapan Nomor TG-16/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 17 Februari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara dengan perhitungan sebagai berikut:
 
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
 
 
Rp
544.424.964,00
2.
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
 
 
Rp
108.884.993,00
3.
Kredit Pajak:
 
 
 
 
 
a.
PPh ditanggung pemerintah
Rp
0,00
 
 
 
b.
Setoran masa
Rp
6.472.040,00
 
 
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
Rp
0,00
 
 
 
d.
Kompensasi kelebihan dan masa pajak ...
Rp
0,00
 
 
 
e.
Uang Tebusan yang telah dibayar
Rp
0,00
 
 
 
f.
Lain-lain
Rp
0,00
 
 
 
g.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak ........
Rp
0,00
 
 
 
h.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)
Rp
6.472.040,00
 
 
4.
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)
 
 
Rp
102.412.953.00
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
Rp
43.013.440,00
 
 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
Rp
0,00
 
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
Rp
0,00
 
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13 A KUP
Rp
0,00
 
 
 
e.
Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP
Rp
0,00
 
 
 
f.
Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e)
 
 
Rp
43.013.440,00
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)   
 
 
Rp
45.426.393,00
7.
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
 
 
Rp
0,00
 
==== ARGUMEN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN ====
 
Atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 005/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01120/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 20 Mei 2019 permohonan tersebut ditolak. Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 011/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 permohonan tersebut kembali ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan;
 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 (SKPKB PPh Final Pasal 23/26) Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:
 
PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
1.
Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016;
2.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak; 
 
b.
bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 20 Desember 2019;
 
c.
Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan;
3.
Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Yasuhide Sawaki jabatan selaku Presiden Direktur dari Penggugat yang dibuktikan dengan Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018; 
 
b.
bahwa gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
 
c.
bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan Salinan Keputusan yang digugat;
 
 
bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga Penghasilan Final Pasal 23/26 pada SKPKB 00003/245/16/408/18 sebesar Rp2.652.569,00 pada persepsi dengan NTPN 906AF67FPTS73D2A;
 
telah melunasi kurang bayar Pajak PPh Final Pasal 23/26 Nomor tanggal 25 Juli 2019 melalui bank bahwa dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;
 
MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIGUGATAN (dalam Surat Gugatan)
1.
bahwa Penggugat telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat;
 
No
Uraian
Penggugat
Tergugat
Koreksi
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Rp
64.720.403,00
Rp
544.424.964,00
Rp
479.704.561,00
2.
PPh 23/26 Final yang terutang
Rp
6.472.040,00
Rp
108.664.993,00
Rp
102.412.953,00
3.
Kredit Pajak
Rp
6.472.040,00
Rp
6.472.040,00
Rp
0,00
4.
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)
Rp
0,00
Rp
102.412.953,00
Rp
102.412.953,00
5.
Sanksi administrasi:
 
 
 
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
Rp
0,00
Rp
43.013.440,00
Rp
43.013.440,00
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
 
 
 
 
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
 
 
 
 
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
 
 
 
 
 
 
 
e.
Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP
 
 
 
 
 
 
 
f.
Jumlah sanksi administrasi
Rp
0,00
Rp
43.013.440,00
Rp
43.013.440,00
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
0,00
Rp
45.426.393,00
Rp
45.426.393,00
 
 
2.
bahwa atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 005/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 yang dilaporkan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 tersebut; 
3.
bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01120/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
4.
bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan kedua pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 011/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 yang dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2019;
5.
bahwa atas permohonan kedua tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang isinya menolak permohonan kedua Penggugat;
 
 
 
MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp544.424.964,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
Accounting
SPT
Jumlah Menurut Pemeriksa
Koreksi
No Account
Nama Account
Date
Amount
Masa Pajak
Tahun Pajak
Nama
Nomor Bukti Potong
Tanggal Bukti Potong
Nilai Objek Pajak
Jumlah PPh yang Dipotong
3406-000
COGS-Reoair and Maintenance
29 Dec 2016
3.503.446
 
 
 
 
 
 
 
700.689
-700.689
3410-000
COGS-Technical Guide Cost
28 Dec 2015
466.861.083
 
 
 
 
 
 
 
93.372.217
-93.372.217
3619-000
Professional Fee
31 Dec 2015
9.340.032
 
 
 
 
 
 
 
1.868.006
-1.868.006
3701-000
 
Interest Expense
 
64.720.403
2
2016
THE SHIZUOKA BANK LTD
000158/MI/2016
29/02/2016
64.720.403
6.472.040
12.944.081
-6.472.041
 
544.424.964
 
 
 
 
 
64.720.403
6.472.040
108.884.993
-102.412.953
 
bahwa atas koreksi-koreksi Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan pernyataan, dasar hukum, dan penjelasan sebagai berikut:
1.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Biaya COGS-Repair and Maintenance sebesar Rp466.861.083,00
 
Menurut Tergugat
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pas biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp3.503.446,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp3.503.446,00 tersebut di atas;
 
bahwa biaya COGS-Repair and Maintenance merupakan biaya penggantian yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat. Biaya ini timbul karena adanya permintaan khusus dari Penggugat dalam beberapa kondisi. Kondisi tersebut berhubungan dengan kegiatan produksi, seperti pengecekan hasil produksi yang mengalami kegagalan sehingga Mugai Co Ltd melakukan subkontrak ke pihak lain di Jepang karena pengecekan tersebut membutuhkan alat khusus yang tidak dimiliki oleh Mugai Co Ltd. Kondisi lainnya adalah adanya proyek baru untuk menghasilkan produk baru yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang juga membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan subkontrak;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka atas pembayaran COGS-Repair and Maintenance sebenarnya merupakan biaya penggantian yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat. Dengan demikian, transaksi yang sebenarnya terjadi adalah antara Mugai Co Ltd dengan pihak penyedia jasa yang juga berkedudukan di Jepang. Atas dasar tersebut maka Mugai Co Ltd bukan penerima penghasilan yang sesungguhnya dan transaksi yang terjadi merupakan transaksi antara Wajib Pajak Luar Negeri. Oleh karena itu menurut Penggugat, biaya tersebut bukanlah objek PPh Pasal 26 dan dalam penghitungan PPh Badan juga sudah dikoreksi oleh Tergugat. Atas dasar tersebut maka tidak seharusnya Tergugat mengoreksi nilai sebesar Rp3.503.446,00 sebagai objek PPh 26. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar objek PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp3.503.446,00 dapat dibatalkan;
 
 
2.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Biaya COGS-Technical Guide Cost sebesar Rp466.861.083,00
 
Menurut Tergugat
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp466.861.083,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
Menurut Penggugat
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp466.861.083,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan perjanjian antara Mugai Co. Ltd. dengan Penggugat, pemberian jasa yang dilakukan oleh Mugai Co. Ltd. kepada Penggugat berupa pemberian jasa yang diperlukan untuk tujuan menyediakan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan-kegiatan manufaktur Penggugat, pelatihan personil Penggugat serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Pemberian jasa dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli dari Mugai Co. Ltd. ke Penggugat. Besarnya jumlah yang dibayarkan atas pemberian jasa tersebut adalah berdasarkan posisi tenaga ahli yang didatangkan dari Mugai Co. Ltd. tersebut;
 
bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka atas pembayaran biaya COGS-Technical Guide Cost sebenarnya adalah merupakan pembayaran jasa luar negeri yang menjadi objek PPh Pasal 26. Namun, Penggugat dapat menyediakan form DGT-1 sebagai bukti keterangan domisili bahwa Mugai Co. Ltd. adalah wajib pajak luar negeri yang berhak menerapkan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Mengacu kepada P3B antara Indonesia dan Jepang dimaksud, ketentuan Pasal 5 Ayat 5 menyatakan bahwa perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Penghasilan yang diterima oleh Mugai Co. Ltd. tidak dikenakan pajak di Indonesia dan tentunya tidak terhutang PPh Pasal 26. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar koreksi sebesar Rp466.861.083,00 dapat dibatalkan;
 
 
3.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Professional Fee sebesar Rp9.340.032,00
 
Menurut Tergugat
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp9.340.032,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
Menurut Penggugat
bahwa Penggugat setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp9.340.032,00 tersebut di atas;
 
bahwa biaya Professional Fee sebesar Rp9.340.032,00 tersebut merupakan pembayaran kepada Yamamoto Takuo Tax Accounting Office untuk jasa akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan, biaya pembukuan, dan jasa konsultasi terkait dengan keuangan. Berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Yamamoto Takuo Tax Accounting Office, pembayaran invoice atas penyerahan jasa tersebut harus dilakukan setiap akhir bu Ian untuk setiap penyerahan jasa untuk periode yang bersangkutan (seperti: jasa untuk periode Agustus harus dibayarkan pada akhir bulan Agustus);
 
bahwa dalam hal ini, Yamamoto tidak dapat memberikan form DGT-1, sehingga tidak bisa membuktikan bahwa Yamamoto merupakan penduduk dari Jepang. Oleh karena itu Yamamoto tidak berhak untuk memanfaatkan P3B. Dengan ini mengakui kesalahan yang telah dilakukan, karena tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamamoto tersebut;
 
 
4.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Interest Expense sebesar Rp64.720.403,00
 
Menurut Tergugat
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp64.720.403,00 yang kurang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
Menurut Penggugat
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp64.720.403,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan form DGT-1 yang telah disediakan oleh The Shizuoka Bank Ltd atas pembayaran bunga pinjaman, sehingga The Shizuoka Bank Ltd berhak menikmati manfaat P3B antara Jepang-Indonesia. Sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian P3B tersebut, pembayaran bunga dapat dikenakan pajak di Negara dimana bunga itu berasal, namun pajak yang dikenakan tidak akan melebihi tarif 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang;
 
bahwa dengan demikian jumlah terhutang yang dimaksud oleh Tergugat yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hutang pajak sebesar Rp6.472.041,00 dapat dibatalkan;
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat seharusnya adalah sebesar Rp2.652.569,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
Detail
Jumlah PPh Pasal 26 Terhutang
Sanksi
Total
COGS-Reoair and Maintenance
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
COGS-Technical Guide Cost
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Professional Fee
Rp
1.868.006,00
Rp
784.563,00
Rp
2.652.569,00
Interest Expense
 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN DAN USUL PENGGUGAT (dalam Surat Gugatan)
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:
1.
Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak;
2.
Penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp544.424.964,00 adalah tidak tepat;
 
 
bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk memberikan putusan:
1.
Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2.
Menerima seluruh permohonan dalam Gugatan Penggugat;
3.
Membatalkan dan mencabut Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016;
4.
Memutuskan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Februari 2016 adalah sebesar Rp2.652.569,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
 
 
Detail
Jumlah PPh Pasal 26 Terhutang
Sanksi
Total
COGS-Reoair and Maintenance
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
COGS-Technical Guide Cost
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Professional Fee
Rp
1.868.006,00
Rp
784.563,00
Rp
2.652.569,00
Interest Expense
 
 
 
 
 
 
 
bahwa demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti P-1.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019; 
Bukti P-2.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016;
Bukti P-3.
Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta (sudah dimeteraikan kemudian);
Bukti P-4.
Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 005/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 beserta lampirannya dan bukti penerimaan suratnya tertanggal 12 Desember 2018; 
Bukti P-5.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-01120/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 20 Mei 2019;
Bukti P-6.
Surat Permohonan Kedua Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 011/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 dan bukti penerimaan suratnya tertanggal 2 Agustus 2019;
Bukti P-7.
Bukti Penerimaan Negara dari MUFG Bank NTPN 906AF67FPTS73D2A tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp2.652.569,00;
 
==== TANGGAPAN TERGUGAT DALAM SURAT TANGGAPAN ====
 
Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor TG-16/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 17 Februari 2020, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor TG-000015.99.2019/PAN/2020 tanggal berkenaan dengan surat gugatan dari Penggugat Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut;
 
 
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Tanggapan)
1.
bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 3 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
a.
Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak; 
 
b.
Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;
 
c.
Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 
d.
Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusannya yaitu tanggal 20 Desember 2019;
 
e.
Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat, yaitu Keputusan Tergugat nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019;
 
f.
Surat Gugatan ditandatangani oleh Penggugat yaitu Yasuhide Sawaki (Presiden Direktur Tergugat);
 
g.
Surat Keputusan nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diajukan gugatan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
 
 
2.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas:
 
bahwa permohonan Penggugat memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sepanjang tidak ditemukannya data, dokumen dan atau keterangan lain yang mengubah hasil penelitian formal ini;
 
 
 
URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
1.
bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 diterbitkan berdasarkan Laporan Penelitian Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak nomor LAP-4129/WPJ.22/BD.06/2019 tanggal 16 Desember 2019 terkait dengan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016;
2.
bahwa Permohonan Pengurangan atau Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan Pengurangan atau Pembatalan yang kedua kalinya. Didalam permohonan pertama, telah diputuskan melalui Surat Keputusan nomor KEP-01120/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang memutuskan menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, dan mempertahankan SKPKB nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018;
 
URAIAN SURAT GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
bahwa Terhadap Surat Keputusan nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penggugat mengajukan gugatan dengan surat nomor 101/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dengan alasan sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
 
bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan alasan sebagai berikut:
 
1. PPh Pasal 26 atas biaya COGS-Repair and Maintenance sebesar Rp3.503.446,00
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp3.503.446,00 tersebut diatas;
 
bahwa biaya COGS-Repair and maintenance adalah merupakan biaya penggantian yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat. Biaya ini timbul karena adanya permintaan khusus dari Penggugat dalam beberapa kondisi. Kondisi tersebut berhubungan dengan kegiatan produksi, seperti pengecekan hasil produksi yang mengalami kegagalan sehingga Mugai Co Ltd melakukan subkontrak ke pihak lain di Jepang karena pengecekan tersebut membutuhkan alat khusus yang tidak dimiliki oleh Mugai Co Ltd. Ataupun kondisi lain adalah project baru yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang juga membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan sub kontrak;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka atas pembayaran COGS-Repair and maintenance sebenarnya adalah merupakan penggantian yang ditagihkan Mugai Co Ltd. kepada Penggugat. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah antara Mugai Co Ltd dengan pihak penyedia jasa yang juga berkedudukan di Jepang. Atas dasar tersebut maka tidak seharusnya Pemeriksa memunculkan nilai sebesar Rp3.503.446,00 sebagai objek PPh 26. Dengan demikian, Penggugat mohon agar objek PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp3.503.446,00 dapat dibatalkan;
   
2.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Biaya COGS-Technical Guide Cost sebesar Rp466.861.083,00
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp466.861.083,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan perjanjian antara Mugai Co Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa yang dilakukan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat berupa pemberian jasa yang diperlukan untuk tujuan menyediakan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan-kegiatan manufaktur PT. Mugai, pelatihan personil PT. Mugai serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Pemberian jasa dilakukan dengan memberangkatkan tenaga ahli dari Mugai Co Ltd ke Penggugat. Besarnya jumlah yang dibayarkan atas pemberian jasa tersebut adalah berdasarkan posisi tenaga ahli yang didatangkan dari Mugai Co Ltd tersebut;
 
bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka atas pembayaran technical guide cost sebenarnya adalah merupakan pembayaran jasa luar negeri yang menjadi objek PPh Pasal 26. Namun, dikarenakan Penggugat dapat menyediakan form DGT-1 sebagai bukti keterangan domisili bahwa Mugai Co Ltd. adalah wajib pajak luar negeri (Mugai Co Ltd) yang berhak menerapkan P3B Indonesia-Jepang. Mengacu kepada perjanjian P3B antara Indonesia dan Jepang, pasal 5 ayat 5 bahwa Perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak;
   
3.
PPh Pasal 26 atas biaya Professional Fee sebesar Rp9.340.032,00 ·
 
bahwa Penggugat setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp9.340.032,00 tersebut di atas;
 
bahwa biaya Professional Fee adalah merupakan pembayaran kepada Yamamoto Takuo Tax Accounting Office untuk jasa akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan, biaya pembukuan, dan jasa konsultasi terkait dengan keuangan. Berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Yamamoto Takuo Tax Accounting Office, pembayaran invoice atas penyerahan jasa tersebut harus dilakukan setiap akhir bulan untuk setiap penyerahan jasa untuk periode yang bersangkutan (seperti: jasa untuk periode agustus harus dibayarkan pada akhir bulan Agustus);
 
bahwa dalam hal ini Yamamoto tidak dapat memberikan form DGT-1, sehingga tidak bisa membuktikan bahwa Yamamoto merupakan penduduk dari Jepang. Oleh karena itu Yamamoto tidak berhak untuk memanfaatkan P3B;
 
bahwa dengan ini mengakui kesalahan yang telah dilakukan, karena tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamamoto tersebut;
   
4.
PPh Final Pasal 23/26 atas Interest Expense sebesar Rp64.720.403,00
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp64.720.403,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan form DGT-1 yang telah disediakan oleh The Shizuoka Bank Ltd atas pembayaran bunga pinjaman, sehingga The Shizuoka Bank Ltd berhak menikmati manfaat P3B antara Jepang-Indonesia. Sesuai dengan perjanjian P3B tersebut, atas bunga pasal 11. Yaitu, pembayaran bunga tersebut dapat dikenakan pajak di Negara dimana bunga itu berasal, namun pajak yang dikenakan tidak akan melebihi tarif 10 persen dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran PHI Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang;
 
bahwa dengan demikian jumlah terutang yang dimaksud oleh Tergugat yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang adalah tidak benar. Oleh karena itu Penggugat mohon agar hutang pajak sebesar Rp6.472.041,00 dapat dibatalkan;
 
TANGGAPAN ATAS GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:
 
 
1.
Dasar Hukum (dalam Surat Tanggapan)
 
 
 
 
a.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang KUP) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 3 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 
bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) menerangkan, bahwa bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya;
 
bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
 
 
 
a)
benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 
 
 
b)
lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 
 
 
c)
jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Tergugat tempat Penggugat terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Tergugat;
 
bahwa kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 3 ayat (6), bahwa bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 4 ayat (1), bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 12:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak; 
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
 
 
 
 
 
5)
Pasal 13:
 
 
 
a)
ayat (1) huruf a, bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: huruf a, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 
 
 
 
 
 
6)
Pasal 28:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan; 
 
 
 
b)
ayat (3), bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 
 
 
c)
ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
 
 
 
 
 
 
7)
Pasal 29:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
b)
ayat (3) huruf a, bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 
 
 
 
 
 
8)
Pasal 31:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
 
 
 
b)
ayat (3), bahwa apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
 
 
 
 
 
 
9)
Pasal 35
ayat (1), bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta;
 
 
 
 
 
 
10)
Pasal 36
ayat (1) huruf b, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1) menerangkan, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;
 
 
 
 
 
b.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 26 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2:
 
 
 
a)
ayat (1) huruf b, bahwa yang menjadi subjek pajak adalah badan;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri;
 
 
 
c)
ayat (4) huruf a, bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 26
ayat (1) huruf d, bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 32A
bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
 
bahwa penjelasan Pasal 32A menerangkan, bahwa dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 35, bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 
 
 
 
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 15
ayat (4), bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
 
 
a)
huruf a, dibayarkannya penghasilan;
 
 
 
b)
huruf b, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
 
 
c)
huruf c, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
 
 
 
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu
 
bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (4) menerangkan bahwa Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur,
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 24:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak:
 
 
 
 
(1)
huruf a, dalam negeri dari Indonesia; dan/atau
 
 
 
 
(2)
huruf b, dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 24 menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Domisili" atau yang disebut dengan certificate of resident adalah surat keterangan yang diterbitkan dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (Competent Authority) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
 
 
 
d.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2 huruf b,
bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 13:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar; 
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;
 
 
 
d)
d) ayat (4), bahwa Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut:
 
 
 
 
(1)
dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan
 
 
 
 
(2)
Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut;
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 14:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 
 
 
 
a.
tidak diajukan keberatan; 
 
 
 
 
b.
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 
 
 
 
c.
tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 
 
 
 
d.
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 
 
 
 
e.
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 
 
 
 
f.
diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 
 
 
 
g.
diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 116:
 
 
 
a)
ayat (4), bahwa dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
 
 
 
b)
ayat (5), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
 
 
 
c)
ayat (6), bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada:
 
 
 
 
(1)
dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
 
 
 
 
(2)
dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;
 
 
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2
bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 3
 
 
 
a)
ayat (1), Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
 
 
 
 
(1)
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
 
 
 
 
(2)
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan
 
 
 
 
(3)
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
 
b)
bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 4
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
 
 
 
 
(1)
WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen; atau
 
 
 
 
(2)
WPLN bank;
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
 
 
 
 
(1)
Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; 
 
 
 
 
(2)
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 
 
 
 
(3)
telah ditandatangani oleh WPLN;
 
 
 
 
(4)
telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
 
 
 
 
(5)
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 4 ayat (1), bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 
 
 
a)
huruf c, bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP; 
 
 
 
b)
huruf d, bahwa Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 15:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 
 
 
 
(1)
huruf a, jangka waktu pengujian; dan
 
 
 
 
(2)
huruf b, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 5:
 
 
 
a)
SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H (Form-DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 
 
 
b)
Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran HI (Form-DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
 
 
 
 
f.
PMK-181/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Bentuk dan Is] Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
 
Pasal 8 ayat 1
Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
 
 
1)
Secara langsung
 
 
2)
Melalui pas dengan bukti pengiriman surat
 
 
3)
Dengan cara lain
 
 
Pasal 8 ayat 2
Cara lain sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c meliputi:
 
 
a.
Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau (a) E-Filing melalui ASP
 
 
2.
Tanggapan Tergugat (dalam Surat Tanggapan)
 
 
 
 
a.
bahwa terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya COGS-Repair and Maintenance;
 
 
1)
bahwa Penggugat beralasan bahwa biaya tersebut merupakan penggantian yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat. Dengan demikian transaksi yang terjadi adalah antara Mugai Co Ltd dengan pihak penyedia jasa yang juga berkedudukan di Jepang. Atas dasar tersebut maka Mugai Co Ltd bukan penerima penghasilan sesungguhnya dan transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak Luar Negeri. Oleh karena itu biaya tersebut bukanlah objek PPh Pasal 26 dan dalam penghitungan PPh Badan juga sudah dikoreksi oleh Tergugat. Atas dasar tersebut maka tidak seharusnya Tergugat memunculkan nilai sebesar Rp3.503.446,00 sebagai objek PPh 26;
 
 
2)
bahwa Tergugat berpendapat untuk membuktikan bahwa biaya COGS-Repair and Maintenance merupakan penggantian yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat, maka Tergugat harus membuktikan dasar yang menjadikan biaya tersebut menjadi biaya yang dapat dibebankan oleh Penggugat, termasuk bukti bahwa Mugai Co.Ltd. tidak membebankan biaya yang sama dalam pembukuannya; 
 
 
3)
bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ini Penggugat hanya melampirkan pembuktian berupa SKPKB PPh Final Pasal 23/26, foto kopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Selain itu Penggugat tidak melampirkan bukti yang lain, sehingga eksistensi jasa dan bukti pelaksanaan jasa secara nyata termasuk tata cara pembebanan biaya terkait pemberian jasa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
 
 
4)
bahwa sebagai fakta pendukung (tambahan), dalam proses dalam proses keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak September 2015 terkait koreksi atas objek PPh pasal 26 yang berkaitan dengan transaksi Penggugat terkait koreksi atas Transaksi ke Mugai Co., Ltd yang merupakan pembayaran reimbursement atas biaya perjalanan dari pihak Mugai Co., Ltd. yang ditugaskan untuk memberikan jasa teknik ke Penggugat, tidak ada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Penggugat. Penggugat hanya menyampaikan print out buku besar atau general ledger atas transaksi tersebut yang dilampirkan pada surat keberatan Penggugat. Berdasarkan penelitian atas buku besar tersebut diketahui bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi Penggugat dengan pihak Wajib Pajak luar negeri dan tidak didukung pembuktian lainnya oleh Penggugat yang dapat menunjukkan eksistensi biaya seperti antara lain, tidak adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bertransaksi dan bukti bahwa aktivitas pemberian jasa telah dilaksanakan secara nyata;
 
 
5)
bahwa dengan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi jasa yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. termasuk membuktikan adanya biaya COGS-Repair and Maintenance yang ditagihkan oleh Mugai Co. Ltd kepada Penggugat terkait pemberian jasa tersebut. Dengan demikian menurut pendapat Tergugat, Penggugat tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai bukan objek PPh Pasal 26, dan oleh karenanya koreksi Tergugat tidak terbantahkan dan tetap dipertahankan;
 
 
 
 
b.
bahwa terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost
 
 
1)
bahwa Penggugat beralasan bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada Penggugat merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan Penggugat, pelatihan personil serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 5 P3B Indonesia-Jepang, hak pemajakan atas penghasilan jasa Mugai Co. Ltd tidak berada di Indonesia karena telah dibuktikan dengan CoD bahwa Mugai Co. ltd adalah residen Jepang; 
 
 
2)
bahwa menurut Tergugat sebagaimana dalam LHP dan KKP yang menjadi dasar koreksi adalah hasil ekualisasi objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Wajib Pajak dengan biaya-biaya yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan. Dari hasil pengujian tersebut terdapat biaya yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh badan yang menurut pemeriksa berdasarkan Pasal 26 UU PPh merupakan objek PPh Pasal 26 dan dari pengujian ekualisasi belum dilaporkan atau kurang dilaporkan sehingga layak untuk dilakukan koreksi;
 
 
3)
bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ini Penggugat hanya melampirkan pembuktian berupa SKPKB PPh Final Pasal 23/26, foto kopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Menurut pendapat Tergugat, apabila alasan Penggugat menyebutkan " ... beralasan bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada PT. Mugai Indonesia merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan PT. Mugai Indonesia .. ". maka Penggugat harus membuktikan eksistensi jasa teknis yang diakuinya tersebut antara lain dengan menunjukkan perjanjian antara pihak pemberi dan penerima jasa, bukti yang menunjukkan bahwa jasa teknik tersebut benar-benar direalisasikan antara lain dengan menunjukkan waktu pelaksanaan, jenis jasa yang diserahkan serta identitas teknisi yang melakukan penyerahan jasa. Dengan pembuktian yang diserahkan pada proses penelitian ini, eksistensi jasa teknik tersebut belum terbukti; 
 
 
4)
bahwa selanjutnya, apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PER-61/2009, maka "Wajib Pajak Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan, dalam hal: a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia; b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B."
 
 
5)
bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan disebutkan oleh Tergugat bahwa dalam proses pemeriksaan, Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. ltd. Berkaitan dengan Royalty dan The Shizuoka Bank Ltd. Berkaitan dengan bunga. Adapun koreksi Tergugat yang menjadi objek sengketa ini adalah berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost;
 
 
6)
bahwa atas pengeluaran berupa Technical Guide ini sampai dengan proses penyusunan laporan ini, Tergugat tidak membuktikan mengenai eksistensi jasa yang dilakukan pihak di luar negeri;
 
 
 
a)
bahwa penerima penghasilan adalah bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia; 
 
 
 
b)
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan
 
 
 
c)
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
7)
bahwa terkait syarat administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B mengacu pada Pasal 4 ayat (3) PER-61/2009 yang antara lain mengatur bahwa " e. SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya bataswaktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak." 
 
 
8)
bahwa dalam kasus Penggugat ini, dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan telah disebutkan oleh Tergugat bahwa dalam proses pemeriksaan, Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. Ltd. Berkaitan dengan Royalty dan The Shizuoka Bank Ltd. Berkaitan dengan bunga. Adapun terkait koreksi Pemeriksa yang menjadi objek sengketa ini yaitu berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost, tidak ada SKD yang ditunjukkan oleh Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP, tidak terdapat informasi yang dapat membuktikan bahwa telah terdapat SKD atas nama penerima penghasilan terkait pengeluaran Technical Guide yang telah dilampirkan pada SPT Masa Final PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2016;
 
 
9)
bahwa dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa atas transaksi yang tercatat dalam biaya Technical Guide Cost dapat diterapkan ketentuan dalam P3B Indonesia-Jepang menjadi tidak dapat diterima karena syarat penerapan ketentuan P3B belum dapat dibuktikan oleh Penggugat;
 
 
10)
bahwa sebagai fakta pendukung, dalam proses keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 Final Masa Pajak September 2015 terkait koreksi atas objek PPh pasal 26 yang berkaitan dengan transaksi Wajib Pajak atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dari Mugai Co. Ltd. yang merupakan transaksi atas pemberian jasa teknik dan jasa perawatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi Penggugat, Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta oleh Tergugat sebagai berikut:
 
 
 
a)
penjelasan tertulis terkait pemanfaatan jasa dari Mugai Co., Ltd, termasuk jenis jasa, tujuan pemanfaatan jasa, masa pemanfaatan jasa, dan identitas pemberi jasa;
 
 
 
b)
fotokopi kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Mugai Co .. Ltd,
 
 
 
c)
fotokopi dokumen transaksi dengan Mugai Co., Ltd berupa purchase order, invoice, voucher, Journal entry, SSP atas Impor JKPLN, dan rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran kepada Mugai Co., Ltd.
 
 
11)
bahwa dengan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi jasa yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai jasa yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia-Jepang, sehingga koreksi Pemeriksa belum terbantahkan dan oleh karenanya tetap dipertahankan;
 
 
 
 
c.
bahwa terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya Professional Fee. Penggugat menyatakan setuju terhadap koreksi Tergugat. Dengan demikian koreksi Tergugat atas professional fee sebesar Rp9.161.936,00 tetap dipertahankan;
 
 
 
 
d.
bahwa terkait objek sengketa berupa PPh Final Pasal 23/26 atas Interest Expense
 
 
1)
bahwa Penggugat beralasan bahwa form DGT-1 dari The Shizuoka Bank Ltd, atas pembayaran bunga pinjaman sehingga berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
2)
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pelaporan yang terekam dalam SIDJP diperoleh informasi mengenai detail isi SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2016 sebagai berikut;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Daftar Bukti Potong diketahui bahwa Penggugat telah membayar bunga kepada The Shizuoka Bank Ltd. Senilai Rp 64.720.403,00;
 
 
3)
bahwa apabila mengacu pada Lampiran III PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010, bentuk form DGT-11 adalah sebagai berikut:
 
 
4)
bahwa berdasarkan informasi dalam induk SPT Masa tersebut Penggugat telah melampirkan legalisasi SKD pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2016 pada tanggal 17 Maret 2016 sehingga menurut PER-61/PJ/2009 Pasal 4 ayat (3) huruf e, dokumen tersebut dapat dipertimbangkan; 
 
 
5)
bahwa dalam PER-61/PJ/2009 Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa "Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form-DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagal dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P38 sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P38 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan";
 
 
6)
bahwa dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang pertama kali, Penggugat melampirkan form DGT II. Dalam form DGT-11 yang disampaikan oleh Penggugat tercantum tanggal pengesahannya yaitu 23 Juli 2014, sehingga masa berlakunya adalah 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, form DGT-11 tersebut tidak dapat menjadi bukti pendukung bagi pembayaran bunga ke The Shizuoka Bank Ltd yang dilakukan Penggugat pada Masa Pajak Februari 2016;
 
 
7)
bahwa dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua kali, Penggugat melampirkan fotokopi form DGT II. Dalam form DGT-11 yang disampaikan oleh Wajib Pajak tercantum tanggal pengesahannya yaitu 28 Agustus 2015, dokumen sebagaimana tersebut baru dilampirkan pada saat permohonan kedua pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak. Tergugat tidak meyakini kebenaran dokumen sebagaimana tersebut, Seharusnya form sebagaimana tersebut disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengatur bahwa SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;
 
 
 
 
bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat;
 
 
 
KESIMPULAN DAN USUL (dalam Surat Tanggapan)
1.
Kesimpulan
 
a.
bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dipertimbangkan;
 
b.
bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
 
2.
Usul
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat NPWP 02.165.353.0-408.001;
 
 
 
 
bahwa dalam Surat Tanggapannya Tergugat melampirkan dokumen sebagai berikut:
Bukti T-1.
Surat Pengantar Nomor SP-205/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 17 Februari 2020; 
Bukti T-2.
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019;
Bukti T-3
Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019;
Bukti T-4.
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP4129/WPJ.22/BD.06/2019 tanggal 16 Desember 2019;
Bukti T-5.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018;
Bukti T-6.
Surat Permohonan Kedua Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 011/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Tergugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
Bukti T-7.
Surat Tugas Nomor ST-4772/PJ.07/2019 tanggal 27 Februari 2020;
Bukti T-8.
Surat Tugas Nomor ST-5995/PJ.07/2020 tanggal 25 Juni 2020;
Bukti T-9
Surat Tugas Nomor ST-7908/PJ.07/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 
Menimbang bahwa Penggugat tidak hadir dalam persidangan t
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa gugatan, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal:
 
 
1. Pemenuhan Ketentuan Formal Objek Gugatan
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diajukan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016;
 
bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo, menurut Majelis merupakan keputusan (beschikking) atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak:
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;
 
 
2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, ditandatangani oleh Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 (diantar), sedangkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2019, sehingga pengajuan gugatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat yaitu tanggal 20 Desember 2019, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dilampiri dengan salinan surat yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya, Penggugat hanya melampirkan fotokopi dokumen Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta, yang tidak dilakukan pemeteraian kemudian sebagai bukti pendukung pihak yang berhak menandatangani surat gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Terkait dokumen fotokopi Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mugai Indonesia dimaksud, Majelis tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
 
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kepada Penggugat telah diundang untuk hadir dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada persidangan tanggal 11 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020, dan 30 Juli 2020 guna melengkapi dokumen Akta Notaris dan dokumen identitas diri (KTP, SIM, atau paspor), baik itu berupa fotokopi yang sudah dilakukan pemeteraian kemudian maupun dokumen aslinya, yang dapat membuktikan pihak yang berhak menandatangani surat gugatan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun pihak yang mewakili Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan;
 
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak dapat meyakini validitas pihak yang menandatangani Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 sehingga surat gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup memadai bahwa Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019,
 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor 102/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 tidak memenuhi ketentuan gugatan dapat diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 
bahwa karena ketentuan formal permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
MENGADILI
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Tergugat Nomor KEP-02698/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00003/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Februari 2016, atas nama PT. Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-408.001, beralamat sesuai keputusan di Jalan Maligi Raya Lot P-4A Kawasan Industri KIIC Margakarya, Teluk Jambe Baral, Kabupaten Karawang, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Mohammad Alwi, S.E., Ak sebagai Hakim Ketua,
Joni Surbakti, Ak sebagai Hakim Anggota,
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh Dean Endah Barianty, S.E., Ak. . sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan Nomor PUT-000015.99/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Joni Surbakti, Ak.
Ttd.
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.
 
HAKIM KETUA
Ttd.
Mohammad Alwi, S.E., Ak.
 
 
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
Dean Endah Barianty, S.E., Ak.
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA
 
Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File