Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
PPh Final Pasal 23/26
8 Juni 2021 | View: 122
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000011.99/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26
 
TAHUN/MASA PAJAK
November 2015
 
POKOK SENGKETA
Penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp4.094.300.796,00
 
Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa Gugatan dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000011.99/2020/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-408.001, beralamat sesuai keputusan di Jalan Maligi Raya Lot P-4A Kawasan Industri KIIC Margakarya, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di JI. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, berdasarkan Surat Tugas:
 
Nama/NIP
:
1.
Sarip Suryana/197109111993031001,
 
 
2.
Rahadi Ari Baskoro/198507112009011003,
Jabatan
:
Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi
:
Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
Surat Tugas terakhir
:
ST-7908/PJ.07/2020 tanggal 10 Juli 2020,
 
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-183/PP/BR/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  • Telah membaca Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019;
  • Telah membaca Surat Tanggapan Nomor TG-12/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 14 Februari 2020;
  • Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara dengan perhitungan sebagai berikut:
 
1.
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
 
 
Rp
4.094.300.746,00
2.
PPh Pasal 23/26 Final yang terutang
 
 
Rp
818.860.149,00
3.
Kredit Pajak:
 
 
 
 
 
a.
PPh ditanggung pemerintah
Rp
0,00
 
 
 
b.
Setoran masa
Rp
380.009.618,00
 
 
 
c.
STP (pokok kurang bayar)
Rp
0,00
 
 
 
d.
Kompensasi kelebihan dari masa pajak ......
Rp
0,00
 
 
 
e.
Uang Tebusan yang telah dibayar
 
 
 
 
 
f.
Lain-lain
Rp
0,00
 
 
 
g.
Kompensasi kelebihan ke masa pajak .......
Rp
0,00
 
 
 
h.
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)
Rp
380.009.618,00
 
 
4.
Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)
 
 
Rp
438.850.531,00
5.
Sanksi Administrasi:
 
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
Rp
210.648.255,00
 
 
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
Rp
0,00
 
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
Rp
0,00
 
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13 A KUP
Rp
0,00
 
 
 
e.
Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP
Rp
0,00
 
 
 
f.
Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e)
 
 
Rp
210.648.255,00
6.
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)
 
 
Rp
649.498.786,00
7.
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
 
 
Rp
0,00
 
==== ARGUMEN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN ====
 
Atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-90056/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 Mei 2019 permohonan tersebut dikabulkan sebagian. Penggugat mengajukan permohonan kedua pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 permohonan tersebut dikabulkan sebagian, dengan perhitungan tetap sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Dikurangkan
(Rp)
Menjadi
(Rp)
a.
Pajak yang harus dibayar
438.850.531,00
7.066.638,00
431.783.893,00
b.
Telah dibayar
0,00
0,00
0,00
c.
Kurang dibayar (a-b)
438.850.531,00
7.066.638,00
431.783.893,00
d.
Sanksi administrasi
210.648.255,00
3.391.987,00
207.256.268,00
e.
Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
649.498.786,00
10.458.625,00
639.040.161,00
 
namun Penggugat masih keberatan, sehingga dengan Surat Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan;
 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 (SKPKB PPh Final Pasal 23/26) Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:
 
PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
1.
Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 
b.
bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Desember 2019;
 
c.
Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan;
 
 
3.
Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 
a.
bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Yasuhide Sawaki jabatan selaku Presiden Direktur dari Penggugat yang dibuktikan dengan Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018;
 
b.
bahwa gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
 
c.
bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan Salinan Keputusan yang digugat;
 
 
 
bahwa selain hal tersebut di atas, perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat telah mengompensasikan lebih bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/447/17/055/19 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp403.515.907,00 dengan utang pajak pada SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 untuk Masa Pajak November 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor 055-0297-2019 Tanggal 26 Februari 2019;
 
bahwa dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;
 
MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG DIGUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
1.
bahwa Penggugat telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat;
 
No
Uraian
Penggugat
Tergugat
Koreksi
1
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
Rp
3.800.096.194,00
Rp
4.094.300.746,00
Rp
294.204.552,00
2
PPh 23/26 Final yang terutang
Rp
380.009.618,00
Rp
818.860.149,00
Rp
438.850.531,00
3
Kredit Pajak
Rp
380.009.618,00
Rp
380.009.618,00
Rp
0,00
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)
Rp
0,00
Rp
438.850.531,00
Rp
438.850.531,00
5
Sanksi administrasi:
 
 
 
 
 
 
 
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
Rp
0,00
Rp
210.648.255,00
Rp
210.648.255,00
 
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 
 
 
 
 
 
 
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
 
 
 
 
 
 
 
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
 
 
 
 
 
 
 
e.
Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP
 
 
 
 
 
 
 
f.
Jumlah sanksi administrasi
Rp
0,00
Rp
210.648.255,00
Rp
210.648.255,00
6
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
Rp
0,00
Rp
649.498.786,00
Rp
649.498.786,00
 
 
2.
bahwa atas SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 yang dilaporkan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 tersebut;
 
 
3.
bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-90056/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang isinya menolak permohonan Penggugat;
 
 
4.
bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan kedua pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 yang dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2019;
 
 
5.
bahwa atas permohonan kedua tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang isinya menolak permohonan kedua Penggugat;
 
 
MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN GUGATAN (dalam Surat Gugatan)
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp4.094.300.796,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
 
 
1.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Biaya COGS-Technical Guide Cost sebesar Rp247.028.496,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp247.028.496,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp247.028.496,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan perjanjian antara Mugai Co. Ltd. dengan Penggugat, pemberian jasa yang dilakukan oleh Mugai Co. Ltd. kepada Penggugat berupa pemberian jasa yang diperlukan untuk tujuan menyediakan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan-kegiatan manufaktur Penggugat, pelatihan personil Penggugat serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Pemberian jasa dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli dari Mugai Co. Ltd. ke Penggugat. Besarnya jumlah yang dibayarkan atas pemberian jasa tersebut adalah berdasarkan posisi tenaga ahli yang didatangkan dari Mugai Co. Ltd. tersebut;
 
bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka atas pembayaran biaya COGS-Technical Guide Cost sebenarnya adalah merupakan pembayaran jasa luar negeri yang menjadi objek PPh Pasal 26. Namun, Penggugat dapat menyediakan form DGT-1 sebagai bukti keterangan domisili bahwa Mugai Co. Ltd. adalah wajib pajak luar negeri yang berhak menerapkan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Mengacu kepada P3B antara Indonesia dan Jepang dimaksud, ketentuan Pasal 5 Ayat 5 menyatakan bahwa perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak;
 
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Penghasilan yang diterima oleh Mugai Co. Ltd. tidak dikenakan pajak di Indonesia dan tentunya tidak terhutang PPh Pasal 26. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar koreksi sebesar Rp247.028.496,00 dapat dibatalkan;
 
 
2.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Professional Fee sebesar Rp9.023.872,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp9.023.872,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp9.023.872,00 tersebut di atas;
 
bahwa biaya Professional Fee sebesar Rp9.023.872,00 tersebut merupakan pembayaran kepada Yamamoto Takuo Tax Accounting Office untuk jasa akuntansi seperti pembuatan laporan keuangan, biaya pembukuan, dan jasa konsultasi terkait dengan keuangan. Berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Yamamoto Takuo Tax Accounting Office, pembayaran invoice atas penyerahan jasa tersebut harus dilakukan setiap akhir bulan untuk setiap penyerahan jasa untuk periode yang bersangkutan (seperti: jasa untuk periode Agustus harus dibayarkan pada akhir bulan Agustus);
 
bahwa dalam hal ini, Yamamoto tidak dapat memberikan form DGT-1, sehingga tidak bisa membuktikan bahwa Yamamoto merupakan penduduk dari Jepang. Oleh karena itu Yamamoto tidak berhak untuk memanfaatkan P3B. Dengan ini mengakui kesalahan yang telah dilakukan, karena tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamamoto tersebut;
 
 
3.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Biaya Travelling Overseas sebesar Rp4.272.803,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp4.272.803,00 yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp4.272.803,00 tersebut di atas;
 
bahwa biaya Travelling Overseas merupakan biaya yang ditanggung oleh Penggugat untuk pengeluaran tenaga ahli (technical guide cost) selama di Indonesia dalam melaksanakan pemberian jasa yang telah Penggugat sampaikan pada pain sebelumnya (bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan-kegiatan manufaktur Penggugat, pelatihan personil Penggugat serta berbagai manajemen operasional dan produksi). Pengeluaran yang ditanggung tersebut adalah biaya perizinan atas pemberangkatan tenaga ahli tersebut, biaya penerbangan pulang-pergi dan biaya transportasi untuk perjalanan dinas antara Jepang dan Indonesia, biaya perjalanan dari penginapan ke pabrik Penggugat, biaya telekomunikasi dan biaya pendukung lainnya;
 
bahwa penggantian biaya tersebut akan ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat. Biaya tersebut adalah merupakan biaya penggantian atas realisasi seluruh biaya penunjang yang dikeluarkan untuk tenaga ahli selama di Indonesia dan dalam penghitungan PPh Badan telah dikoreksi oleh Tergugat. Atas dasar tersebut maka tidak seharusnya Tergugat mengoreksi nilai sebesar Rp4.272.803,00 sebagai objek PPh 26 sehingga menurut Penggugat, biaya travelling overseas tersebut bukanlah objek PPh Pasal 26. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar objek PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp4.272.803,00 dapat dibatalkan;
 
 
4.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Royalti sebesar Rp3.495.729.349,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 Rp3.495.729.349,00 yang kurang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp3.495.729.349,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan form DGT-1 yang telah disediakan oleh Mugai Co. Ltd. atas pemanfaatan biaya royalti, Mugai Co. Ltd. berhak menikmati manfaat P3B antara Jepang-Indonesia. Sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian P3B tersebut, royalti tersebut dapat dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu berasal, namun pajak yang dikenakan tidak melebihi tarif 10 persen dari jumlah royalti yang terhutang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar 10% dari royalti yang terhutang;
 
bahwa dengan demikian jumlah terhutang yang dimaksud oleh Tergugat yaitu 20% dari royalti yang terhutang adalah tidak benar. Sehingga dengan ini, Penggugat mohon agar hutang pajak sebesar Rp352.960.874,00 dapat dibatalkan;
 
 
5.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Interest Expense sebesar Rp70.666.386,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp70.666.386,00 yang kurang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp70.666.386,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan form DGT-1 yang telah disediakan oleh The Shizuoka Bank Ltd atas pembayaran bunga pinjaman, sehingga The Shizuoka Bank Ltd berhak menikmati manfaat P3B antara Jepang-Indonesia. Sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian P3B tersebut, pembayaran bunga dapat dikenakan pajak di Negara dimana bunga itu berasal, namun pajak yang dikenakan tidak akan melebihi tarif 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang;
 
bahwa dengan demikian jumlah terhutang yang dimaksud oleh Tergugat yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hutang pajak sebesar Rp7.066.639,00 dapat dibatalkan;
 
 
6.
Koreksi PPh Final Pasal 23/26 atas Interest Expense sebesar Rp270.716.160,00
 
Menurut Tergugat
 
bahwa Tergugat melakukan koreksi dengan alasan:
 
a.
bahwa berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi terhadap pos biaya pada SPT PPh Badan, terdapat objek PPh Pasal 26 sebesar Rp270.716.160,00 yang kurang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Penggugat;
 
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Pasal 26 UU PPh, koreksi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
 
Menurut Penggugat
 
bahwa Penggugat tidak setuju terhadap koreksi Tergugat atas koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp270.716.160,00 tersebut di atas;
 
bahwa berdasarkan form DGT-1 yang telah disediakan oleh Mugai Co. Ltd. atas pembayaran bunga pinjaman, sehingga Mugai Co. Ltd. berhak menikmati manfaat P3B antara Jepang-Indonesia. Sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian P3B tersebut, pembayaran bunga dapat dikenakan pajak di Negara dimana bunga itu berasal, namun pajak yang dikenakan tidak akan melebihi tarif 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang;
 
bahwa dengan demikian jumlah terhutang yang dimaksud oleh Tergugat yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga yang terhutang adalah tidak benar. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hutang pajak sebesar Rp270.716.160,00 dapat dibatalkan;
 
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat seharusnya adalah sebesar Rp2.671.066,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
Detail
Jumlah
PPh Pasal 26
Terhutang
Sanksi
Total
COGS-Technical Guide Cost
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Professional Fee
Rp
1.804.774,00
Rp
866.292,00
Rp
2.671.066,00
Travelling-Overseas
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Royalty
 
 
 
 
 
 
Interest expense
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
 
 
KESIMPULAN DAN USUL PENGGUGAT (dalam Surat Gugatan)
 
bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:
1.
Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak;
2.
Penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 sebesar Rp4.094.300.796,00 adalah tidak tepat;
 
 
bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk memberikan putusan:
 
 
1.
Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
 
 
2.
Menerima seluruh permohonan dalam Gugatan Penggugat;
 
 
3.
Membatalkan dan mencabut Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015;
 
 
4.
Memutuskan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak November 2015 adalah sebesar Rp2.671.066,00 dengan rincian sebagai berikut:
 
Detail
Jumlah
PPh Pasal 26
Terhutang
Sanksi
Total
COGS-Technical Guide Cost
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,0
Professional Fee
Rp
1.804.774,00
Rp
866.292,00
Rp
2.671.066,00
Travelling-Overseas
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Rovalty
 
 
 
 
 
 
Interest expense
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
0,00
 
 
bahwa demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;
 
bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat melampirkan dokumen sebagai berikut:
 
Bukti P-1.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019;
Bukti P-2.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015;
Bukti P-3.
Akta Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta (sudah dimeteraikan kemudian);
Bukti P-4.
Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor 001/MGI-SKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018 beserta lampirannya dan bukti penerimaan suratnya tertanggal 12 Desember 2018;
Bukti P-5.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-90056/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 Mei 2019;
Bukti P-6.
Surat Permohonan Kedua Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 dan bukti penerimaan suratnya tertanggal 2 Agustus 2019;
Bukti P-7.
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 055-0297-2019 tanggal 26 Februari 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01 004720\408\aug\2019 tanggal 2 Agustus 2019;
Bukti P-8.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-00226.PPN/WPJ.07/KP.0303/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada PT Mugai Indonesia beserta lampirannya;
 
 
==== TANGGAPAN TERGUGAT DALAM SURAT TANGGAPAN ====
 
Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor TG-1 2/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 14 Februari 2020, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa sehubungan dengan surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor TG-00001 1.99.2020/PAN/2020 tanggal berkenaan dengan surat gugatan dari Penggugat Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:
 
KETENTUAN FORMAL (dalam Surat Tanggapan)
 
 
1.
bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 3 Januari 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 
a.
Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 
b.
Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;
 
c.
Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 
d.
Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusanya yaitu tanggal 9 Desember 2019;
 
e.
Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat, yaitu Keputusan Tergugat nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019;
 
f.
Surat Gugatan ditandatangani oleh Penggugat yaitu Yasuhide Sawaki (Presiden Direktur Tergugat) selaku wakil Penggugat. Namun perlu penelusuran lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai keberadaan Sdr. Yasuhide Sawaki, pada tanggal surat gugatan ditandatangani, mengingat yang bersangkutan merupakan Warga Negara Asing. Apabila pada tanggal surat gugatan ditandatangani yang bersangkutan tidak sedang berada di Indonesia, maka surat gugatan tersebut merupakan dokumen asing sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/Xll/2006/01. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;
 
 
 
2.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas:
 
bahwa permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan uraian tanggapan atas gugatan tersebut dan pemenuhan ketentuan formal gugatan ini perlu diteliti lebih lanjut dalam persidangan di Pengadilan Pajak;
 
 
URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
 
bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 diterbitkan berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor LAP-3869/WPJ.22/BD.06/2019 tanggal 28 November 2019 terkait dengan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak yang kedua Nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015;
   
URAIAN SURAT GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
   
bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan dengan surat nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dengan alasan sebagai berikut:
 
 
1.
Pemenuhan ketentuan formal
 
bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;
 
 
2.
Mengenai pokok sengketa dan alasan gugatan (alasan material)
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan adalah penerbitan SKPKB PPh Final Pasal 23/26 yang didasarkan pada koreksi PPh Final Pasal 23/26 yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp4.094.300.796,00 dengan rincian sebagai berikut;
 
 
 
bahwa penjelasan Penggugat sebagai berikut:
 
bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Tergugat yang menolak permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar melalui surat nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019;
 
TANGGAPAN ATAS GUGATAN (dalam Surat Tanggapan)
 
bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:
 
 
1.
Dasar Hukum
 
 
 
a.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang KUP) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
1)
Pasal 3 ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 
bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) menerangkan, bahwa bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya;
 
bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
 
 
 
a)
benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 
 
 
b)
lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 
 
 
c)
jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Tergugat tempat Penggugat terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Tergugat;
 
bahwa kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 3 ayat (6), bahwa bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 4 ayat (1), bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 12:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
 
 
 
 
 
 
5)
Pasal 13:
 
 
 
a)
ayat (1) huruf a, bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:huruf a, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 
 
 
 
 
 
 
6)
Pasal 28:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
 
 
 
b)
ayat (3), bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 
 
 
c)
ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan se/ama 10 (sepu/uh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
 
 
 
 
 
 
 
7)
Pasal 29:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
b)
ayat (3) huruf a, bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 
 
 
 
 
 
 
8)
Pasal 31:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
 
b)
ayat (3), bahwa apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
 
 
 
 
 
 
 
9)
Pasal 35 ayat (1), bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta;
 
 
 
 
 
 
10)
Pasal 36 ayat (1) huruf b, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,
 
bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1) menerangkan, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;
 
 
 
 
 
b.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2:
 
 
 
a)
ayat (1) huruf b, bahwa yang menjadi subjek pajak adalah badan;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri;
 
 
 
c)
ayat (4) huruf a, bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 26 ayat (1) huruf d, bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 
 
 
a)
huruf b, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 
 
 
b)
huruf c, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 
 
 
c)
huruf d, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 32A, bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
 
bahwa penjelasan Pasal 32A menerangkan, bahwa dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara;
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 35, bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 
 
 
 
 
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1), bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 35:
 
 
 
a)
ayat (1) huruf b, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
b)
ayat (5), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 
 
 
 
 
 
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 15 ayat (4), bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
 
 
 
a)
huruf a, dibayarkannya penghasilan;
 
 
 
b)
huruf b, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 
 
 
c)
huruf c, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
 
 
 
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (4) menerangkan bahwa Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sews), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur,
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 24:
 
 
 
 
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak:
 
 
 
 
(1)
huruf a, dalam negeri dari Indonesia; dan/atau
 
 
 
 
(2)
huruf b, dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bahwa Penjelasan Pasal 24 menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Domisili" atau yang disebut dengan certificate of resident adalah surat keterangan yang diterbitkan dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (Competent Authority) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
 
 
 
e.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2 huruf b, bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 13:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar.
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;
 
 
 
d)
ayat (4), bahwa Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut:
 
 
 
 
(1)
dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan
 
 
 
 
(2)
Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut;
 
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 14:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 
 
 
 
a.
tidak diajukan keberatan;
 
 
 
 
b.
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 
 
 
 
c.
tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 
 
 
 
d.
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 
 
 
 
e.
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 
 
 
 
f.
diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 
 
 
 
g.
diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak;
 
 
 
c)
ayat (3), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 
 
 
d)
ayat (4), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
 
 
 
a.
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 
 
 
 
b.
permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 
 
 
 
c.
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 
 
 
 
d.
permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 
 
 
 
e.
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;
 
 
 
e)
ayat (5), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;
 
 
 
f)
ayat (6), bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
 
 
 
g)
ayat (7), bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak;
 
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 16
 
 
 
a)
ayat (2), bahwa dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi.
 
 
 
b)
ayat (4), bahwa dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
 
 
 
c)
ayat (5), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
 
 
 
d)
ayat (6), bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada:
 
 
 
 
(1)
huruf a, dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
 
 
 
 
(2)
huruf b, dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;
 
 
 
 
 
 
f.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013) antara lain mengatur:
 
 
 
 
 
1)
Pasal 1:
 
 
 
a)
ayat (2), bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
b)
ayat (3), bahwa pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
 
 
 
c)
ayat (4), bahwa pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak;
 
 
 
d)
ayat (8), bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 
 
 
e)
ayat (15), bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi;
 
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 4 ayat (1), bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 
 
 
a)
huruf c, bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 
 
 
b)
huruf d, bahwa Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 15:
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 
 
 
 
(1)
huruf a, jangka waktu pengujian; dan
 
 
 
 
(2)
huruf b, jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa apabila Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
 
 
 
 
 
 
g.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
 
 
 
 
 
 
 
1)
Pasal 2, bahwa Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
 
 
 
 
 
2)
Pasal 3
 
 
 
a)
Pasal 3 ayat (1), Pemotong!Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:
 
 
 
 
(1)
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
 
 
 
 
(2)
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan
 
 
 
 
(3)
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
 
b)
ayat (2), bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 
 
 
 
 
 
 
3)
Pasal 4
 
 
 
a)
ayat (1), bahwa Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran Ill (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
 
 
b)
4 ayat (2), bahwa Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran Ill (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
 
 
 
 
(1)
WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen; atau
 
 
 
 
(2)
WPLN bank.
 
 
 
c)
4 ayat (3), bahwa Dokumen SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
 
 
 
 
(1)
Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 
 
 
 
(2)
telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 
 
 
 
(3)
telah ditandatangani oleh WPLN;
 
 
 
 
(4)
telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
 
 
 
 
(5)
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;
 
 
 
 
 
 
 
 
4)
Pasal 5
 
 
 
a)
ayat (1), SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H (Form-DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 
 
 
b)
ayat (2), Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran HI (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
 
 
 
 
 
2.
Penelitian Tergugat
 
 
 
 
 
 
a.
bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 merupakan keputusan atas permohonan Penggugat yang kedua. Sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/245/16/408/18, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan nomor KEP-51/WPJ.22/KP.04/2019 tanggal 09 Mei 2019, dengan surat Nomor 001/MGISKPKB 2015/1218 tanggal 6 Desember 2018.
 
 
 
 
b.
bahwa atas permohonan pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar yang pertama telah diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP90056/NKEB/WPJ.22/2019 Nomor 16 Mei 2019 yang Mengabulkan Sebagian permohonan Penggugat dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/245/16/408/18, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan nomor KEP-51/WPJ.22/KP.04/2019 tanggal 09 Mei 2019, dengan perincian sebagai berikut:
 
Uraian
Semula
(Rp)
Dikurangkan
(Rp)
Menjadi
(Rp)
a.
Pajak yang harus dibayar
438.850.531,00
7.066.638,00
431.783.893,00
b.
Telah dibayar
0,00
0,00
0,00
c.
Kurang dibayar (a-b)
438.850.531,00
7.066.638,00
431.783.893,00
d.
Sanksi administrasi:
210.648.255,00
3.391.987,00
207.256.268,00
e.
Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)
649.498.786,00
10.458.625,00
639.040.161,00
 
 
 
 
c.
bahwa adapun alasan Tergugat Mengabulkan Sebagian permohonan Penggugat yang pertama tersebut dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-90056/NKEB/WPJ.22/2019 Tanggal 16 Mei 2019, secara garis besar sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1)
bahwa Tergugat berpendapat bahwa dengan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi jasa Technical Guide Cost yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai jasa yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jepang, sehingga koreksi Tergugat belum terbantahkan dan oleh karenanya tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat Pajak tidak dapat membuktikan eksistensi jasa yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. termasuk membuktikan adanya biaya travelling yang ditagihkan oleh Mugai Co. Ltd kepada Penggugat terkait pemberian jasa teknis tersebut. Dengan demikian menurut pendapat Tergugat, Penggugat tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai bukan objek PPh Pasal 26, dan oleh karenanya koreksi Tergugat tidak terbantahkan dan tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa Tergugat berpendapat, tidak terdapat kesesuaian antara nilai royalti yang dilaporkan oleh Penggugat pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 dengan nilai royalti yang tertulis dalam form DGT-I yang dilampirkan Penggugat dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa Tergugat berpendapat, status The Shizuoka Bank Ltd sebagai penerima pembayaran bunga yang merupakan residen Jepang telah dikuatkan dengan form DGT-11 yang sah. Dengan demikian menurut Tergugat atas transaksi pembayaran bunga tersebut, Penggugat dapat menerapkan tarif 10% sehingga berdasarkan kesimpulan ini, penghitungan PPh Pasal 26 atas bunga yang dilakukan Tergugat dengan menerapkan tarif 20% perlu dikoreksi;
 
 
 
 
 
 
5)
bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi pinjaman yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan pembayaran bunga pinjamannya, oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai biaya bunga yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jepang, sehingga koreksi Tergugat belum terbantahkan dan oleh karenanya tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
6)
bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Tergugat berpendapat bahwa terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Dengan demikian diusulkan untuk mengabulkan sebagian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Penggugat dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan nomor KEP-51/WPJ.22/KP.04/2019 tanggal 09 Mei 2019;
 
 
 
 
 
d.
bahwa permohonan pengurangan atau pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua diajukan Penggugat dengan alasan yang pada dasarnya sama dengan alasan yang pada waktu mengajukan pengurangan atau pengurangan atau pembatalan yang pertama, yaitu secara garis besar antara lain:
 
 
 
 
 
 
1)
bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa Technical Guide yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada PT Mugai Indonesia merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan PT Mugai Indonesia, pelatihan personil serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 5 P3B Indonesia - Jepang, hak pemajakan atas penghasilan jasa Mugai Co. Ltd tidak berada di Indonesia karena telah dibuktikan dengan CoD bahwa Mugai Co. Ltd adalah residen Jepang;
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Professional Fee adalah biaya yang dibayarkan kepada Tax Accounting Office, Yamamoto Takuo, yang tidak dapat memberikan DGT-1 sehingga status residensialnya tidak terbukti. Penggugat setuju dengan koreksi Tergugat (Pemeriksa) dan mengakui kesalahan bahwa telah tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamato sebesar Rp1.804.774,00;
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa biaya Travelling Overseas merupakan pengeluaran bagi tenaga ahli yang memberikan jasa teknis selama di Indonesia. Biaya tersebut akan ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada PT Mugai Indonesia karena biaya tersebut merupakan biaya penggantian atas realisasi seluruh biaya penunjang untuk tenaga ahli selama di Indonesia, sehingga sifatnya natura;
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa sesuai form DGT-1 dari Mugai Co.Ltd, pembayaran royalty berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
5)
bahwa sesuai form DGT-2 dari The Shizuoka Bank Ltd, pembayaran bunga pinjaman berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
6)
bahwa sesuai form DGT-2 dari Mugai Co. Ltd, pembayaran bunga pinjaman berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
e.
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data SIDJP dan data lainnya diketahui bahwa Penggugat terdaftar di sejak tanggal 30 Agustus 2006 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU:30912) Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2002 berdasarkan Akta nomor 13, dengan Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M;
 
bahwa selain itu diketahui Penggugat bergerak dalam bidang manufaktur dan penjualan onderdil (parts) mobil dan motor (utamanya kopling, sekrup, dan mur baut - screw, nut, hex) di Indonesia. Barang yang diproduksi merupakan Komponen sparepart (part of sparepart) kopling motor dan mobil. Dalam usahanya, Penggugat selain menjalankan kegiatan produksi dari awal (raw material) sampai produk akhir, juga men-subkontrakkan barang dalam prosesnya kepada perusahaan manufaktur lain (dalam hal ini karena kapasitas mesin yang terbatas). Selain itu Penggugat juga menerima subkontrak dari perusahaan manufaktur lain;
 
bahwa saat ini Penggugat beralamat di JI. Maligi Raya Kawasan Industri KIIC Blok P No. 4A Telukjambe Barat Kab. Karawang - Jawa Barat;
 
 
 
 
f.
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua nomor LAP-00769/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2017 tanggal 23 Nopember 2017, serta data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diperoleh informasi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
1)
Terhadap Objek PPh Pasal 26 Final, Tergugat (Pemeriksa) melakukan koreksi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
a)
Sumber Pengujian
 
 
 
 
-
SPT Tahunan PPh badan dan SPT Masa PPN
 
 
 
 
-
Neraca dan Laporan Laba Rugi
 
 
 
 
-
Laporan Auditor lndependen KAP
 
 
 
 
-
Buku Besar
 
 
 
 
-
Rekening Koran
 
 
 
 
-
SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan bukti potong PPh Pasal 26
 
 
 
 
-
Perjanjian/loan agreement (Bumi Exchangeable Facility Agreement)
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Pengujian yang dilakukan
 
 
 
 
-
Pos/pos-pos (objek PPh PPh 26 final) diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan
 
 
 
 
-
Pengujian diIakukan melalui metode langsung dan tidak langsung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpulan
 
No.
Uraian
Ref.
Menurut
Koreksi
(Rp)
WP/SPT
(Rp)
Pemeriksa
(Rp)
a.
Penghasilan Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
 
-
4.440.044.784
4.440.044.784
b.
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro
 
-
-
-
c.
Transaksi Penjualan Saham
 
-
-
-
d.
Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara
 
836.255.353
836.815.278
559.925
e.
Hadiah Undian
 
-
-
-
f.
Persawaan Tanah dan/atau Bangunan
 
-
-
-
g.
Jasa Konstruksi
 
-
-
-
h.
Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan
 
-
-
-
i.
Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota WP OP
 
-
-
-
j.
Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
 
-
-
-
k.
Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
 
-
-
-
l.
Penghasilan Tertentu Lainnya
 
6.859.791.672
.6 899.944.469
40.152.797
Jumlah
7.696.047.025
12.176.804.531
4.480.757.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan
Berdasarkan pemeriksaan dengan pengujian equalisasi pengeluaran di PPh Badan. Terdapat objek PPh PasaI 26 sebesar Rp4.480.757.506,- yang belum dipotong, disetor dan dilaporkan.
 
Dasar hukum koreksi
Pasal 26 UU PPh
 
Tanggapan Wajib Pajak atas Koreksi Berdasarkan SPHP
Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi PPh 26 sebesar Rp 4.480.757.506 karena biaya-biaya tersebut berdasarkan tax treaty tidak terutang PPh 26.
 
Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
Pemeriksa tetap mempertahankan dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan dalam SPHP. Untuk alasan tambahan bahwa Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai,Co.,Ltd berkaitan dengan Royalty dan THE SHIZUOKA BANK LTD berkaitan dengan bunga.
 
Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Wajib Pajak tidak setuju dengan dasar sebagaimana dalam surat tanggapan
Dalam pembahasan akhir, WP memberikan dasar Hukum PP 94 tahun 2016 Pasal 15 ayat 4 dan penjelasannya, dijelaskan bahwa saat terutang PPh 26 untuk Jasa adalah pada saat yg ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Dalam invoice yang diterbitkan oleh lawan transaksi tidak menyebutkan kapan saatnya jatuh tempo pembayaran. Sehingga saat terutangnya pasal 26 dalam hal ini harus menunggu saat dilakukannya pembayaran. Untuk transaksi ini PT Mugai belum melakukan pembayaran. Atas penjelasannya tersebut PPh pasal 26 dalam transaksi ini belum terutang.
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
Untuk Tahun Pajak 2015, total koreksi atas objek PPh Pasal 26 adalah Rp4.480.757.506,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
Detil koreksi sesuai KKP - PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan pada KKP tersebut, diketahui untuk Masa Pajak November 2015, total koreksi atas objek PPh Pasal 26 adalah senilai Rp294.204.552,00;
 
Jumlah Objek PPh Pasal 26 cfm Wajib Pajak
Rp
3.800.096.194,00
Jumlah Objek PPh Pasal 26 cfm Pemeriksa
Rp
4.094.300.746,00
Koreksi
Rp
294.204.552,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapun perinciannya sebagai berikut:
 
Objek PPh Pasal 26
Menurut Wajib Pajak
(Rp)
Menurut Pemeriksa
(Rp)
Koreksi
(Rp)
Bunga
338.246.226,00
338.246.226,00
0,00
Royalti
3.461.849.968,00
3.495.729.349,00
33.879.381,00
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
0,00
260.325.171,00
260.325.171,00
Total
3.800.096.194,00
4.094.300.746,00
294.204.552,00
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 yang masih harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 
a)
Jumlah seluruh objek PPh Pasal 26 cfm Pemeriksa
Rp
4.094.300.746
 
b)
Pajak terutang
Rp
818.860.149
 
c)
Kredit Pajak
Rp
0
(-)
d)
PPh Pasal 26 Final Yang Kurang Dibayar
Rp
438.850.531
 
e)
Bunga Pasal 13 ayat 2 UU KUP
Rp
210.648.255
 
f)
PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar
Rp
649.498.786
 
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa dalam LAP-00769/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2017 tanggal 23 Nopember 201 7, halaman 34 telah diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 karena biaya-biaya tersebut, berdasarkan tax treaty tidak terutang PPh Pasal 26;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa Tergugat (Pemeriksa) tetap mempertahankan koreksi dengan alasan bahwa dasar koreksi Tergugat (Pemeriksa) adalah hasil ekualisasi objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Penggugat dengan biaya-biaya yang dilaporkan Penggugat dalam SPT Tahunan PPh Badan;
 
bahwa dari hasil pengujian tersebut terdapat biaya yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh badan yang menurut Tergugat (Pemeriksa) berdasarkan Pasal 26 UU PPh merupakan objek PPh Pasal 26 dan dari pengujian ekualisasi belum dilaporkan atau kurang dilaporkan sehingga layak untuk dilakukan koreksi. Bahwa terkait argumen Penggugat yang mendasarkan pada tax treaty, Tergugat (Pemeriksa) menambahkan bahwa Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. Ltd. berkaitan dengan Royalti, dan The Shizuoka Bank Ltd. berkaitan dengan bunga;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa Pendapat Penggugat dalam Pembahasan Akhir adalah apabila merujuk pada PP 94 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 4 dan penjelasannya, dijelaskan bahwa saat terutang PPh Pasal 26 untuk jasa adalah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Dalam invoice yang diterbitkan oleh lawan transaksi tidak menyebutkan kapan saatnya jatuh tempo pembayaran. Sehingga saat terutangnya PPh Pasal 26 dalam hal ini harus menunggu saat dilakukannya pembayaran. Untuk transaksi ini Penggugat belum melakukan pembayaran. Atas penjelasannya tersebut PPh Pasal 26 dalam transaksi ini belum terutang;
 
 
 
 
 
 
 
3)
bahwa selain mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, Penggugat juga mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23/26 antara lain untuk Masa Pajak November 2015 yang telah selesai hasil penelitiannya dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan nomor KEP-00095/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 19 Maret 2019. Dalam Laporan Penelitian Keberatan terkait diperoleh informasi bahwa data yang menjadi objek keberatan Penggugat tersebut di atas adalah:
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
terkait koreksi atas transaksi pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dari Mugai Co., Ltd. Pajak dan transaksi dengan Yamamoto acc. yaitu yang merupakan pembayaran reimbursement yang merupakan kompensasi atas transaksi atas pemberian jasa teknik dan jasa perawatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi Penggugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
terkait koreksi atas transaksi ke Mugai Co., Ltd. yang merupakan pembayaran reimbursement atas biaya perjalanan dari pihak Mugai Co., Ltd. yang ditugaskan untuk memberikan jasa teknik ke Penggugat (travelling cost);
 
 
 
 
 
 
 
4)
bahwa dalam proses penelitian keberatan, Penggugat telah diminta untuk menyampaikan untuk menyampaikan buku, catatan, data, dan informasi berupa:
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
penjelasan tertulis terkait pemanfaatan jasa dari Mugai Co., Ltd. dan Yamamoto Ace, termasuk jenis jasa, tujuan pemanfaatan jasa, masa pemanfaatan jasa, dan identitas pemberi jasa;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
fotokopi kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Mugai Co., Ltd. dan Yamamoto Acc.;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
fotokopi dokumen transaksi dengan Mugai Co., Ltd. dan Yamamoto Ace berupa purchase order, invoice, voucher, journal entry, SSP atas Impor JKPLN, dan rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran kepada Mugai Co., Ltd. dan Yamamoto Acc.;
 
 
 
 
 
 
 
 
namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat tersebut Penggugat tidak memenuhinya;
 
 
 
 
 
 
5)
bahwa yang menjadi objek sengketa dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost sebesar Rp49.405.699,00
 
bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Penggugat, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada Penggugat merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan Penggugat, pelatihan personil serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 5 P3B Indonesia - Jepang, hak pemajakan atas penghasilan jasa Mugai Co. Ltd tidak berada di Indonesia karena telah dibuktikan dengan form DGT-1 bahwa Mugai Co. Ltd adalah residen Jepang;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
PPh Pasal 26 atas biaya Professional Fee sebesar Rp1.804.774,00
 
bahwa Professional fee adalah biaya yang dibayarkan kepada Tax Accounting Office, Yamamoto Takuo, yang tidak dapat memberikan DGT-1 sehingga status residensialnya tidak terbukti. Penggugat setuju dengan koreksi Tergugat (Pemeriksa) dan mengakui kesalahan bahwa telah tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamato sebesar Rp1.804.774,00;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
PPh pasal 26 atas biaya Travelling Overseas sebesar Rp854.561,00
 
bahwa merupakan pengeluaran bagi tenaga ahli yang memberikan jasa teknis selama di Indonesia. Biaya tersebut akan ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat karena biaya tersebut merupakan biaya penggantian atas realisasi seluruh biaya penunjang untuk tenaga ahli selama di Indonesia, sehingga sifatnya natura. Menurut Penggugat biaya tersebut tidak seharusnya menjadi objek PPh Pasal 26 dan PPh yang terutang sebesar Rp854.561,00 dapat dibatalkan;
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
PPh Pasal 26 atas biaya Royalty sebesar Rp352.960.874,00
 
bahwa sesuai form DGT-1 dari Mugai Co.Ltd, pembayaran royalty berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp7.066.639,00
 
bahwa sesuai form DGT-2 dari The Shizuoka Bank Ltd, pembayaran bunga berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp26.757.984,00
 
Sesuai form DGT-2 dari Mugai Co.Ltd., pembayaran bunga berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
6)
bahwa dokumen yang dilampirkan Penggugat dalam surat permohonan kedua pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan nomor KEP-51/WPJ.22/KP.04/2019 09 Mei 2019, Masa Pajak November 2015, adalah fotokopi SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18, fotokopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Selain dokumen tersebut, Penggugat tidak menyampaikan pembuktian lainnya;
 
 
 
 
 
3.
Pendapat Tergugat
 
 
 
 
 
 
a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
 
 
 
 
b.
bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
 
c.
bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang PPh, bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 
 
 
 
d.
bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
 
e.
bahwa berdasarkan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, bahwa surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
 
 
 
 
f.
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Tergugat;
 
 
 
 
g.
bahwa berdasarkan data dan informasi sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1)
terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost sebesar Rp49.405.699,00;
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa Penggugat beralasan bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Penggugat, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada Penggugat merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan Penggugat, pelatihan personil serta berbagai kegiatan manajemen terkait operasional dan produksi. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 5 P3B Indonesia - Jepang, hak pemajakan atas penghasilan jasa Mugai Co. Ltd tidak berada di Indonesia karena telah dibuktikan dengan form DGT-1 bahwa Mugai Co. Ltd adalah residen Jepang;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa menurut Tergugat (Pemeriksa) sebagaimana dalam LHP dan KKP yang menjadi dasar koreksi adalah hasil ekualisasi objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Penggugat dengan biaya-biaya yang dilaporkan Penggugat dalam SPT Tahunan PPh Badan. Dari hasil pengujian tersebut terdapat biaya yang dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan yang menurut Tergugat (Pemeriksa) berdasarkan Pasal 26 UU PPh merupakan objek PPh Pasal 26 dan dari pengujian ekualisasi belum dilaporkan atau kurang dilaporkan sehingga layak untuk dilakukan koreksi;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ini Penggugat hanya melampirkan pembuktian berupa SKPKB PPh Final Pasal 23/26 No. 0006/245/16/408/18, fotokopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Menurut pendapat Tergugat, apabila alasan Penggugat menyebutkan;
" ... beralasan bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada PT Mugai Indonesia merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan PT Mugai Indonesia .. ",
maka Penggugat harus membuktikan eksistensi jasa teknis yang diakuinya tersebut antara lain dengan menunjukkan perjanjian antara pihak pemberi dan penerima jasa, bukti yang menunjukkan bahwa jasa teknik tersebut benar-benar direalisasikan antara lain dengan menunjukkan waktu pelaksanaan, jenis jasa yang diserahkan serta identitas teknisi yang melakukan penyerahan jasa. Dengan pembuktian yang diserahkan pada proses penelitian ini, eksistensi jasa teknik tersebut belum terbukti;
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa selanjutnya, apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PER-61/2009, maka "Wajib Pajak Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan, dalam hal: a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia; b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B,";
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan disebutkan oleh Tergugat (Pemeriksa) bahwa dalam proses pemeriksaan, Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. Ltd. berkaitan dengan Royalti, dan The Shizuoka Bank Ltd. berkaitan dengan bunga. Adapun koreksi Tergugat (Pemeriksa) yang menjadi objek sengketa ini adalah berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost sebesar Rp49.405.699,00;
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa atas pengeluaran berupa Technical Guide ini sampai dengan proses penyusunan laporan ini, Wajib Pajak tidak membuktikan mengenai:
 
 
 
 
a)
eksistensi jasa yang dilakukan pihak di luar negeri;
 
 
 
 
b)
bahwa penerima penghasilan adalah bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
 
 
 
 
c)
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan
 
 
 
 
d)
Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa terkait syarat administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B mengacu pada Pasal 4 ayat (3) PER-61/2009 yang antara lain mengatur bahwa "e. SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";
 
 
 
 
 
 
 
 
h)
bahwa dalam kasus Penggugat ini, dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan telah disebutkan oleh Tergugat (Pemeriksa) bahwa dalam proses pemeriksaan, Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. Ltd. berkaitan dengan Royalty dan The Shizuoka Bank Ltd. berkaitan dengan bunga. Adapun terkait koreksi Tergugat (Pemeriksa) yang menjadi objek sengketa ini yaitu berupa PPh Pasal 26 atas biaya Technical Guide Cost sebesar Rp49.405.699,00, tidak ada SKD yang ditunjukkan oleh Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP, tidak terdapat informasi yang dapat membuktikan bahwa telah terdapat SKD atas nama penerima penghasilan terkait pengeluaran Technical Guide yang telah dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015;
 
 
 
 
 
 
 
 
i)
bahwa dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa atas transaksi yang tercatat dalam biaya Technical Guide Cost dapat diterapkan ketentuan dalam P3B Indonesia-Jepang menjadi tidak dapat diterima karena syarat penerapan ketentuan P3B belum dapat dibuktikan oleh Penggugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
j)
bahwa sebagai fakta pendukung, dalam proses keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 terkait koreksi atas objek PPh Pasal 26 yang berkaitan dengan transaksi Penggugat atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dari Mugai Co. Ltd. yang merupakan transaksi atas pemberian jasa teknik dan jasa perawatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi Penggugat, Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
 
 
 
 
(1)
penjelasan tertulis terkait pemanfaatan jasa dari Mugai Co., Ltd, termasuk jenis jasa, tujuan pemanfaatan jasa, masa pemanfaatan jasa, dan identitas pemberi jasa;
 
 
 
 
(2)
fotokopi kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Mugai Co., Ltd.;
 
 
 
 
(3)
fotokopi dokumen transaksi dengan Mugai Co., Ltd berupa purchase order, invoice, voucher, Journal entry, SSP atas Impor JKPLN, dan rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran kepada Mugai Co., Ltd.;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k)
bahwa dengan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi jasa yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai jasa yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jepang, sehingga koreksi Tergugat (Pemeriksa) belum terbantahkan dan oleh karenanya tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
 
2)
bahwa Terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya Professional Fee sebesar Rp1.804.774,00
 
bahwa Penggugat menyatakan dalam surat permohonannya, bahwa "Professional fee adalah biaya yang dibayarkan kepada Tax Accounting Office, Yamamoto Takuo, yang tidak dapat memberikan DGT-1 sehingga status residensialnya tidak terbukti. Penggugat setuju dengan koreksi Tergugat (Pemeriksa) dan mengakui kesalahan bahwa telah tidak menyetorkan PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada Yamato sebesar Rp1.804.774,00,00" Dengan demikian koreksi Tergugat (Pemeriksa) atas professional fee senilai Rp1.804.774,00 tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
3)
Terkait objek sengketa berupa PPh Pasal 26 atas biaya Travelling Overseas sebesar Rp854.561,00
 
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa Penggugat beralasan bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran bagi tenaga ahli yang memberikan jasa teknis selama di Indonesia. Biaya tersebut akan ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Penggugat karena biaya tersebut merupakan biaya penggantian atas realisasi seluruh biaya penunjang untuk tenaga ahli selama di Indonesia. Dalam perhitungan PPh Badan telah dikoreksi oleh Tergugat (Pemeriksa) sehingga tidak seharusnya nilai sebesar Rp4.272.803,00 menjadi objek PPh Pasal 26 dan tidak dapat dikenakan tarif 20%;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa Tergugat berpendapat untuk membuktikan bahwa biaya Travelling Overseas merupakan pengeluaran bagi tenaga ahli yang memberikan jasa teknis selama di Indonesia, yang ditagihkan oleh Mugai Co Ltd, maka Penggugat harus membuktikan dasar yang menjadikan biaya tersebut menjadi biaya yang dapat dibebankan oleh Penggugat, termasuk bukti bahwa Mugai Co.Ltd. tidak membebankan biaya yang sama dalam pembukuannya;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ini, Penggugat hanya melampirkan pembuktian berupa SKPKB PPh Final Pasal 23/26 No. 0006/245/16/408/18, fotokopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Selain itu Penggugat tidak melampirkan bukti yang lain, sehingga eksistensi jasa dan bukti pelaksanaan jasa secara nyata termasuk tata cara pembebanan biaya terkait pemberian jasa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa sebagai fakta pendukung, dalam proses keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 terkait koreksi atas objek PPh pasal 26 yang berkaitan dengan transaksi Penggugat terkait koreksi atas Transaksi ke Mugai Co., Ltd yang merupakan pembayaran reimbursement atas biaya perjalanan dari pihak Mugai Co., Ltd. yang ditugaskan untuk memberikan jasa teknik ke Penggugat, tidak ada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Penggugat. Penggugat hanya menyampaikan print out buku besar atau general ledger atas transaksi tersebut yang dilampirkan pada surat keberatan Penggugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa berdasarkan penelitian atas buku besar tersebut diketahui bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi Penggugat dengan pihak Wajib Pajak luar negeri dan tidak didukung pembuktian lainnya oleh Penggugat yang dapat menunjukkan eksistensi biaya seperti antara lain, tidak adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bertransaksi dan bukti bahwa aktivitas pemberian jasa telah dilaksanakan secara nyata;
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa dengan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi jasa yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. termasuk membuktikan adanya biaya travelling yang ditagihkan oleh Mugai Co. Ltd kepada Penggugat terkait pemberian jasa teknis tersebut. Dengan demikian menurut pendapat Tergugat, Penggugat tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai bukan objek PPh Pasal 26, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (Pemeriksa) tidak terbantahkan dan tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
 
4)
PPh Pasal 26 atas biaya Royalti sebesar Rp352.960.874,00
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa Penggugat beralasan bahwa sesuai form DGT-1 dari Mugai Co.Ltd, pembayaran royalty berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benarnya, Penggugat melampirkan form DGT-I sebagai berikut:
 
Form DGT - I terkait pembayaran Royalty sebesar Rp352.960.874,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pelaporan yang terekam dalam SIDJP diperoleh informasi mengenai detail isi SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 
 
 
 
(1)
SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 telah dilaporkan secara tepat waktu pada tanggal 18 Desember 2015 dengan status "Normal" dan tidak terdapat SPT Pembetulan terkait pelaporan tersebut;
 
 
 
 
(2)
Tidak terdapat kesesuaian antara nilai royalti yang dilaporkan oleh Penggugat pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 dengan nilai royalti yang tertulis dalam form DGT-I yang dilampirkan Penggugat dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 
 
 
 
(3)
Pada Form F.1.1.32.03 dan Lampiran Daftar Bukti Potong SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 201 5 tercantum nilai royalti sebesar Rp3.461.849.968,00 sedangkan dalam PART VI - Form DGT-I tercantum nilai royalti sebesar Rp3.502.426.528,00;
 
 
 
 
(4)
Dengan demikian menurut Tergugat, DGT-I yang disampaikan oleh Penggugat dalam proses penelitian ini bukan merupakan bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sehingga penerapan tarif 20% oleh Pemeriksa dalam menghitung PPh Pasal 26 terutang sebagaimana dalam 00006/245/16/408/18 tanggal 09 Mei 2019 Masa Pajak November 2015 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 
 
 
 
 
 
 
 
5)
PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Pinjaman dengan objek pajak sebesar Rp70.666.386,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
Penggugat beralasan bahwa form DGT-2 dari The Shizuoka Bank Ltd, pembayaran bunga berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pelaporan yang terekam dalam SIDJP diperoleh informasi mengenai detail isi SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Daftar Bukti Potong diketahui bahwa Penggugat telah membayar bunga kepada The Shizuoka Bank Ltd. Senilai Rp70.666.386,00;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa apabila mengacu pada Lampiran Ill PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010, bentuk form DGT-II adalah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa berdasarkan informasi dalam induk SPT Masa tersebut Penggugat telah melampirkan legalisasi SKD pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 sehingga menurut PER-61/PJ/2009 Pasal 4 ayat (3) huruf e, dokumen tersebut dapat dipertimbangkan;
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa dalam PER-61/PJ/2009 Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa "Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan.";
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa dalam surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benarnya, Penggugat melampirkan form DGT II sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa dalam form DGT-11 yang disampaikan oleh Penggugat tercantum tanggal pengesahannya yaitu 28 Agustus 2015, sehingga masa berlakunya adalah 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, form DGT-11 tersebut dapat menjadi bukti pendukung bagi pembayaran bunga ke The Shizuoka Bank Ltd yang dilakukan Penggugat pada Masa Pajak November 2015;
 
 
 
 
 
 
 
 
h)
bahwa mengacu pada Article 11 poin 2 P3B Indonesia - Jepang mengatur bahwa "However, such interest Mei also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest."
bahwa dalam terjemahan bebas, ketentuan tersebut berarti "Namun demikian, bunga dapat juga dikenakan pajak di Negara sumber, dan mengacu pada hukum di Negara tersebut, tetapi apabila penerima pembayaran bunga adalah penerima manfaat utama dari bunga tersebut, maka pajak yang dikenakannya tidak boleh melebihi 10% dari nilai bruto bunga yang dibayarkan.";
 
 
 
 
 
 
 
 
i)
bahwa dalam kasus Penggugat, Tergugat berpendapat, status The Shizuoka Bank Ltd sebagai penerima pembayaran bunga yang merupakan residen Jepang telah dikuatkan dengan form DGT-II yang sah. Dengan demikian, atas transaksi pembayaran bunga tersebut, Penggugat dapat menerapkan tarif 10%, sehingga berdasarkan kesimpulan ini, penghitungan PPh Pasal 26 atas bunga yang dilakukan Tergugat (Pemeriksa) dengan menerapkan tarif 20% kurang tepat dan perlu dikoreksi;
 
 
 
 
 
 
 
6)
PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Pinjaman dengan objek sebesar Rp267.579.840,00
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
bahwa Penggugat beralasan bahwa form DGT-1 dari Mugai Co.Ltd., pembayaran bunga berhak menikmati tarif sesuai Tax Treaty Jepang-Indonesia sebesar 10%;
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
bahwa menurut Tergugat (Pemeriksa) sebagaimana dalam LHP dan KKP, Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi pinjaman yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan pembayaran bunga pinjamannya, oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai biaya bunga yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jepang, sehingga layak untuk dilakukan koreksi;
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ini Penggugat hanya melampirkan pembuktian berupa SKPKB PPh Final Pasal 23/26 No. 0006/245/16/408/18, fotokopi form DGT-1/DGT-2 lembar pertama dan kedua serta daftar koreksi sebagai dasar SKPKB. Menurut pendapat Tergugat, apabila alasan Penggugat menyebutkan:
" ... beralasan bahwa mengacu pada perjanjian antara Mugai Co. Ltd dengan Mugai Indonesia, pemberian jasa yang dilakukan Mugai Co. Ltd kepada PT Mugai Indonesia merupakan pemberian jasa dengan tujuan bimbingan dan bantuan teknis terkait kegiatan manufaktur yang dilakukan PT Mugai Indonesia .. ";
 
bahwa maka Penggugat harus membuktikan eksistensi biaya bunga pinjaman yang diakuinya tersebut antara lain dengan menunjukkan perjanjian pinjaman antara Mugai Co.Ltd dengan Penggugat dan pengaturan tentang pembayaran bunga yang menunjukkan bahwa pinjaman benar direalisasikan (lewat rekening koran/bank), untuk apa pinjaman diberikan, berapa besar pinjamannya, cara penghitungan bunga dan cara pembayarannya, apakah ada penalti atas keterlambatan pembayaran pinjaman dan bunga, dan lain sebagainya yang diatur dalam perjanjian tersebut. Semua hal tersebut tidak dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
 
 
 
 
 
 
 
 
d)
bahwa selanjutnya, apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PER-61/2009, maka Wajib Pajak Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan, dalam hal: a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia; b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah terpenuhi; dan c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
 
 
 
 
 
 
 
 
e)
bahwa terkait syarat administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B mengacu pada Pasal 4 ayat (3) PER-61/2009 yang antara lain mengatur bahwa "e. SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.";
 
 
 
 
 
 
 
 
f)
bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan disebutkan oleh Tergugat (Pemeriksa) bahwa dalam proses pemeriksaan, Surat Keterangan Domisili hanya ada untuk Mugai Co. Ltd. berkaitan dengan Royalti, dan The Shizuoka Bank Ltd. berkaitan dengan bunga. Adapun koreksi Tergugat (Pemeriksa) yang menjadi objek sengketa ini adalah berupa PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp267.579.840,00 tidak ada SKD yang ditunjukkan oleh Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terhadap data SIDJP, tidak terdapat informasi yang dapat membuktikan bahwa telah terdapat SKD atas nama penerima penghasilan terkait pengeluaran biaya bunga pinjaman yang telah dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak November 2015;
 
 
 
 
 
 
 
 
g)
bahwa dengan tidak adanya fakta pembuktian Surat Keterangan Domisili atau form DGT-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi pinjaman yang diserahkan oleh Mugai Co.Ltd. dan pembayaran bunga pinjamannya, oleh karenanya Penggugat juga tidak dapat mengklaim biaya tersebut sebagai biaya bunga yang hak pemajakannya berada di Negara sumber sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia - Jepang, sehingga koreksi Tergugat (Pemeriksa) belum terbantahkan dan oleh karenanya tetap dipertahankan;
 
 
 
 
 
 
h.
bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Dengan demikian diusulkan untuk menolak gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat NPWP 02.165.353.0-408.001;
 
 
 
KESIMPULAN DAN USUL (dalam Surat Tanggapan)
 
 
 
1.
Kesimpulan
 
a.
bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang KUP dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang diajukan gugatan bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP,sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
 
b.
bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
 
 
 
2.
Usul
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat NPWP 02.165.353.0-408.001;
 
 
 
bahwa dalam Surat Tanggapannya Tergugat melampirkan dokumen sebagai berikut:
 
Bukti T-1.
Surat Pengantar Nomor SP-191/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 14 Februari 2020;
Bukti T-2.
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019;
Bukti T-3.
Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019;
Bukti T-4.
Keputusan Tergugat Nomor KEP-51/WPJ.22/KP.04/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak;
Bukti T-5.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018;
Bukti T-6.
Surat Permohonan Kedua Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 015/MGI-PENGURANGAN SKPKB PPH/2015 tanggal 1 Agustus 2019 beserta lampirannya dan LPAD Nomor PEM:01004717\408\aug/2019 tanggal 2 Agustus 2019;
 
 
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Tergugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
 
Bukti T-7.
Surat Tugas Nomor ST-4772/PJ.07/2019 tanggal 27 Februari 2020;
Bukti T-8.
Surat Tugas Nomor ST-5995/PJ.07/2020 tanggal 25 Juni 2020;
Bukti T-9.
Surat Tugas Nomor ST-7908/PJ.07/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 
 
 
Menimbang bahwa Penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas dan karenanya tidak ada bukti-bukti yang diserahkan;
 
 
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
 
 
bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa gugatan, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal:
 
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Objek Gugatan
 
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diajukan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015;
 
bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo, menurut Majelis merupakan keputusan (beschikking) atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak;
 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan
 
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, ditandatangani oleh Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 (diantar), sedangkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2019, sehingga pengajuan gugatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat yaitu tanggal 9 Desember 2019, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019, dilampiri dengan salinan surat yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/1 22019 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya, Penggugat hanya melampirkan fotokopi dokumen Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mugai Indonesia yang dibuat oleh Angela Meilany Basiroen S.H., Notaris di Jakarta, yang tidak dilakukan pemeteraian kemudian sebagai bukti pendukung pihak yang berhak menandatangani surat gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Terkait dokumen fotokopi Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mugai Indonesia dimaksud, Majelis tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
 
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kepada Penggugat telah diundang untuk hadir dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada persidangan tanggal 11 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020, dan 30 Juli 2020 guna melengkapi dokumen Akta Notaris dan dokumen identitas diri (KTP, SIM, atau paspor), baik itu berupa fotokopi yang sudah dilakukan pemeteraian kemudian maupun dokumen aslinya, yang dapat membuktikan pihak yang berhak menandatangani surat gugatan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun pihak yang mewakili Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan;
 
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak dapat meyakini validitas pihak yang menandatangani Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 sehingga surat gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup memadai bahwa Sdr. Yasuhide Sawaki, jabatan Presiden Direktur berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019,
 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor 098/MGI-WHT2015/122019 tanggal 27 Desember 2019 tidak memenuhi ketentuan gugatan dapat diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 
bahwa karena ketentuan formal permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka materi sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
 
 
MENGADILI
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Tergugat Nomor KEP-02525/NKEB/WPJ.22/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00006/245/16/408/18 tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak November 2015, atas nama PT Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-408.001, beralamat sesuai keputusan di Jalan Maligi Raya Lot P-4A Kawasan Industri KIIC Margakarya, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, tidak dapat diterima.
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
Mohammad Alwi, S.E., Ak ........................................ sebagai Hakim Ketua,
Joni Surbakti, Ak . ..................................................... sebagai Hakim Anggota,
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec . .......................... sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh:
Dean Endah Barianty, S.E., Ak. . ........ sebagai Panitera Pengganti,
 
Putusan Nomor PUT-000011.99/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.
 
HAKIM-HAKIM ANGGOTA:
ttd.
Joni Surbakti, Ak.
ttd.
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.
 
HAKIM KETUA
ttd.
Mohammad Alwi, S.E., Ak.
 
 
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Dean Endah Barianty, S.E., Ak.
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA
Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 19690605 199003 1 002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File