Putusan Pengadilan Pajak
Cari Putusan Pengadilan
Bea & Cukai
2 Juni 2021 | View: 293
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000005.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2020
 
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
 
TAHUN/MASA PAJAK
Juli 2018
 
POKOK SENGKETA 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPu.01/2018 tanggal 08 November 2018 adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Plastic Profiles (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, pos tarif 3916.20.20 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% dan tidak mendapat tarif preferensi dalam skema ACFTA karena tidak memenuhi ketentuan Rule 7 (d) dan (e) Revised Operational Procedures (OCP) For the Rules of Origin (ROO) of the Asean-China Free Trade Area (ACFTA) serta Point 4 dan Point 5 Overleaf Notes Form E;
 
Memeriksa dan mengadili sengketa banding pada tingkat pertama dan terakhir, atas sengketa terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000005.45/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:
 
PT. Gitindo Livana Tama, NPWP 31.726.986.8-034.000, beralamat di Jalan Peternakan 11 Nomor 27D, RT 002/007, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, 11720, dalam hal ini Sdr. Danny, Jabatan: Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gitindo Livana Tama Nomor 9 tanggal 23 Februari 2013 yang dibuat oleh Retno Wahyu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat. memberikan kuasa kepada:
 
Nama
:
Sugiarto utomo,
Jabatan
:
Kuasa Hukum (KEP-166/PP/lKH/2019 tanggal 14 Februari 2019),
Surat Kuasa Khusus
:
01/07/8615/2019 tanggal 18 Juli 2019,
 
hadir beberapa kali dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir tidak hadir dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-373/PAN.172/2019 tanggal 23 Juli 2019, guna memberikan penjelasan kepada Majelis sehubungan dengan surat bandingnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;
 
MELAWAN
 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230 dalam hal ini diwakili oleh:
 
1.
Nama/NIP
:
Abdul Wahid/196502161986101001,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Madya,
 
 
 
 
2.
Nama/NIP
:
Yonathan Agung Pahlevi/198411102009011013,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Muda,
 
 
 
 
3.
Nama/NIP
:
Bustanul Arifien/198901192014021004,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama,
 
 
 
 
4.
Nama/NIP
:
Riza Adi Wicaksono/198805042014021004,
 
Jabatan
:
Pemeriksa Bea Cukai Pertama,
 
 
 
 
5.
Nama/NIP
:
Safik Garenda/199011192010011002,
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa,
 
 
 
 
6.
Nama/NIP
:
Fikri Fathin Daulay/19911026201812100
 
Jabatan
:
Pelaksana Pemeriksa,
 
 
 
 
Unit organisasi
:
Kantor pelayanan utama Bea dan cukai Tipe A Tanjung priok;
 
hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-325/KPU.01/BD.10/2019 tanggal 9 Agustus 2019 untuk memenuhi Panggilan Sidang Nomor: PANG-367/PAN.172/2019 tanggal 23 Juli 2019 guna memberikan keterangan kepada Majelis sehubungan dengan surat banding Pemohon Banding, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
 
Pengadilan Pajak tersebut:
  • Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-975/PP/BR/2019 tanggal 24 Juni 2019 jo. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-10/PP/2019 tanggal 9 Juli 2019;
  • Membaca Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019;
  • Membaca Surat Uraian Banding Nomor SR-262/KPU.01/2019 tanggal 4 Maret 2019;
  • Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
  • Memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;
 
TENTANG DUDUK SENGKETA
 
Menimbang, bahwa SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:
 
Jenis Tagihan
Diberitahukan
Ditetapkan
Kekurangan
Kelebihan
Bea Masuk
0,00
21.829.000,00
21.829.000,00
0,00
BMAD/BMl/BMTP
0,00
0,00
0,00
0,00
BMADS/BMIS/BMTPs
0,00
0,00
0,00
0,00
Cukai
0,00
0,00
0,00
0,00
PPN
43.657.000,00
45.840.000,00
2.183.000,00
0,00
PpnBM
0,00
0,00
0,00
0,00
PPh Pasal 22
10.915.000,00
11.460.000,00
545.000,00
0,00
Denda
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran
24.557.000,00
0,00
 
==== ARGUMEN PEMOHON BANDING DALAM SURAT BANDING ====
 
Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 dan dengan Keputusan Terbanding KEP8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan Surat Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019 mengajukan banding;
 
Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
  1. bahwa barang yang Pemohon Banding impor yang dikenakan tambah bayar berupa:
  • Plastic profiles;
    bahwa pemberitahuan Pemohon Banding atas importasi "Plastic profiles" dengan HS Nomor 3916.20.20 BM 0% AC-FTA;
  1. bahwa uraian barang pada kolom 7 Form E hanya 1 jenis "Plastic Profiles" karena yang membedakan hanya bentuknya, sedangkan harga/Kg nya sama:

    bahwa origin criteria pada kolom 8, berdasarkan uraian barang pada kolom 7, hanya terdiri satu origin criteria karena jenis barangnya sama, yang mana dari ke-3 jenis barang tersebut yang membedakan hanya bentuknya, berasal dari negara/pabrik yang sama, tentu saja origin criteria-nya sama;

    bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon Banding telah memenuhi syarat preferential tarif karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form E secara sah sebenar-benarnya dimana Form E tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon Banding tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form E, dari segala hal;
bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
P-1.
SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
P-2.
Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018;
P-3.
Surat Keberatan Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018;
P-4.
Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing Nomor 620180800026902 tanggal bayar 3 Agustus 2018 sebesar Rp24.557.000,00;
P-5.
PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018;
P-6.
Keputusan Menkumham Nomor AHU-17372.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 April 2013;
P-7.
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gitindo Livana Tama Nomor 9 tanggal 23 Februari 2013 yang dibuat oleh Retno Wahyu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat;
 
==== TANGGAPAN TERBANDING DALAM SURAT URAIAN BANDING ====
 
Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR262/KPU.01/2019 tanggal 4 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
Permasalahan bahwa Pemohon Banding mengajukan banding melalui Surat Nomor: 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, dengan uraian alasan pada intinya bahwa origin criteria pada kolom 8 berdasarkan uraian barang pada kolom 7 hanya terdiri dari satu origin criteria karena jenis barangnya sama, yang mana terdiri dari ke-3 jenis barang tersebut yang membedakan hanyalah bentuknya, berasal dari negara dan pabrik yang sama;
 
bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan Terbanding Nomor: SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan alasan bahwa telah terbukti bahwa terdapat perbedaan antara uraian barang yang tertera pada form E dengan PIB dan Invoice tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 7 (d), (e) dan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A OCP ROO ACFTA;
 
bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan maka terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Pemberitahuan
Penetapan
Pos Tarif
Pembebanan (ACFTA)
Pos Tarif
Pembebanan (MFN)
1
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
2
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
3
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
 
bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;
 
Kronologis, Fakta, dan Data Hukum Terkait Sengketa
 
bahwa dalam sengketa, Pemohon Banding melakukan pengimporan dengan PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, sebagai berikut:
 
a.
Jenis Barang 
:
3 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB (Plastic Profiles...dst);
b.
Jumlah Barang
:
660PK;
c.
Negara Asal
:
China (CN);
d.
Supplier
:
Shanghai conch profiles co., Ltd;
 
bahwa berdasarkan aplikasi CEISA Impor, penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Pemberitahuan
Penetapan
Pos Tarif
Pembebanan (ACFTA)
Pos Tarif
Pembebanan (MFN)
1
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
2
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
3
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
 
bahwa berdasarkan:
 
a.
Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
b.
Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015;
 
bahwa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding (KEP) yang menetapkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa bea masuk dan PDRl sebesar Rp24.557.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 
bahwa atas penerbitan KEP tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor: 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan uraian alasan pada intinya bahwa origin criteria pada kolom 8 berdasarkan uraian barang pada kolom 7 hanya terdiri dari satu origin criteria karena jenis barangnya sama, yang mana terdiri dari ke-3 jenis barang tersebut yang membedakan hanyalah bentuknya, berasal dari negara dan pabrik yang sama;
 
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa
1.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006; 
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;
4.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
10.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa;
11.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011;
 
Analisis
 
bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dokumen pendukung yang dilampirkan, dasar penetapan SPTNP, dan berkas pendukung lainnya;
 
bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;
 
bahwa atas importasi tersebut dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Merah High (MH) dengan hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang yang diperiksa sesuai dengan Packing List sebagai berikut:
 
 
Foto hasil Pemeriksaan barang:
 
 
bahwa terkait hal di atas, berdasarkan data pendukung PIB yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
 
Dokumen
Nomor
Tanggal
Keterangan
PIB
379145
30 Juli 2018
Uraian jenis barang:
1.
PLASTIC PROFILES 
2.
PLASTIC PROFILES
3.
PLASTIC PROFILES
Invoice/Packing List
 
MC32018-107
25 Juni 2018
Uraian jenis barang:
1.
1. PLASTIC PROFILES 
2.
PLASTIC PROFILES
3.
PLASTIC PROFILES
Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik
 
 
1.
PLASTIC PROFILES, Unit Length: 5.8 M 
2.
PLASTIC PROFILES, Unit Length: 5.9 M
3.
PLASTIC PROFILES, Unit Length: 6 M
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E kedapatan sebagai berikut:
 
Form E
Kolom pada Form E
Keterangan
E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018
1
Products Consigned from (Exporter's business name, address country): tanggal 18 Juli 2018 SHANGHAI CONCH PROFILES CO, LTD
7
Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party):
SIX HUNDRED AND SIXTY (660) PACKAGES OF PLASTICS PROFILES H.S CODE 3916.20
MANUFACTURER:
NINGBO CONCH PLASTIC PROFILES CO.,LTD NO.169 SONGYANG RD, SHANGQIAO INDUSTRIAL PARK, FENGHUA, NINGBO, CHINA 057- 88685759
8
Origin criteria (see Overleaf Notes): "WO"
10
Number and date of invoices: MC32018-107, Jun 25, 2018
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E dan dokumen pelengkap pabean lainnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa berdasarkan PIB diketahui barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang dengan menggunakan tarif preferensi ACFTA; 
b.
bahwa berdasarkan Invoice Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018 pada deskripsi barang tertera 3 (tiga) uraian jenis barang;
c.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang yang diimpor diketahui 3 jenis barang dengan ukuran panjang dan bentuk penampang yang berbeda-beda;
d.
bahwa pada kolom 7 Form E Nomor E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018 tertera barang yang diimpor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian;
e.
bahwa pada kolom 8 Form E hanya tertera satu Origin Criteria yaitu "WO";
f.
bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa berdasarkan PIB, Invoice dan laporan hasil pemeriksaan fisik barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran/jenis sedangkan kolom 7 Form E, barang terdiri dari 1 (satu) uraian barang yaitu barang impor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian, tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria;
g.
bahwa berdasarkan Rule 7 (d), (e) dan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A OCP ROO ACFTA seharusnya setiap barang yang berbeda jenis, model, ukuran, tipe maupun jumlah dijelaskan secara tersendiri/terpisah dan detail baik uraian barang maupun origin criteria;
 
bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;
b.
bahwa perubahan atas persetujuan perdagangan barang dalam kerangka ACFTA telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China;
c.
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Article 5
Rules of Origin
The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.
d.
bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of Origin for The ASEAN-China Free Trade Area, terkait asal barang dapat disampaikan hal-hal sesuai kutipan sebagai berikut:
Rule 1: Definitions
 
c.
Originating goods" means products that qualify as originating in accordance with the provisions of Rule 2.
 
Rule 2: Origin Criteria
For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one Of the following:
 
(a)
Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or
 
(b)
Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.
e.
bahwa berdasarkan Rule 7(a,d,e), OCP ACFTA, multiple items declaration dalam Form E diperkenankan sepanjang setiap item barang dijelaskan origin criteria-nya masing-masing, secara terpisah, sebagaimana kutipan berikut:
Rule 7
The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
 
(a)
The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
 
(d)
Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds Of packages, as specified, conform to the products to be exported
 
(e)
Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must quality separately in its own right;
f.
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Rule 12:
Certificate of Origin A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.
g.
bahwa berdasarkan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A (Attachment A) Protokol Kedua, yaitu Operational Certification Procedures For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, diatur mengenai ketentuan sebagai berikut:
 
4.
Each Article Must Qualify: lt should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent;
 
5.
Description Of Products: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.
h.
bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 7 serta Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional:
Pasal 3
 
(1)
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang
 
(2)
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 
 
a.
kriteria asal barang (origin criteria); 
 
 
b.
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
 
 
c.
ketentuan prosedural (procedural provisions)
 
 
 
 
 
Pasal 7
 
(1)
Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
 
e.
dicantumkan kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 
 
f.
kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
 
 
 
 
 
Pasal 13
 
(1)
Penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 
 
a.
pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 
 
b.
pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 
 
c.
pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
 
 
d.
jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 
 
e.
besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi;
 
 
f.
kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dengan data pada SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D; dan
 
 
g.
kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
 
(2)
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
 
(3)
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 
 
a.
total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea .masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
 
 
b.
Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
 
c.
spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
 
 
d.
ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation) MFN); atau
 
 
e.
klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, berbeda dengan klasifilkasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
1.
klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 
 
 
2.
penelitian kriteria asal barang (origin criteria) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 
 
 
3.
Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
 
(4)
SKA, Invoice Declaration, e-Form D diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
 
 
a.
Ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA atau Invoice Declaration dan/atau stempel antara SKA dengan specimen yang menimbulkan keraguan;
 
 
b.
keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria);
 
 
c.
keraguan atas informasi pada SKA Back-to-Back;
 
 
d.
ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:
 
 
 
1.
lembar copy atau pindaian SKA; atau
 
 
 
2.
hasil cetak e-Form D,
 
 
 
dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
 
 
e.
ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, Invoice Declaration, e-Form D, atau Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
 
(5)
Dalam hal SKA terdiri dari beberapa Jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas Jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.
 
bahwa atas uraian permasalahan dan aturan yang ada, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa berdasarkan PIB, invoice dan laporan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa barang terdiri 3 (tiga) uraian barang, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran/jenis sedangkan kolom 7 Form E barang terdiri dari 1 (satu) uraian barang yaitu barang impor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria
b.
bahwa berdasarkan Rule 7 (d), (e) dan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A OCP ROO ACFTA seharusnya setiap barang yang berbeda jenis, model, ukuran, tipe maupun jumlah dijelaskan secara tersendiri/terpisah dan detail baik uraian barang maupun origin criteria;
c.
bahwa telah dikirimkan surat Rejection kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui Surat Nomor: S-2315/KPU.01/BD.06/2018 tanggal 7 September 2018;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas perbedaan uraian barang yang tertera pada Form E dengan PIB, invoice dan packing List, maka atas Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA, sehingga atas barang pada pos 1 s.d 3 diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);
 
Simpulan
1.
bahwa telah terbukti bahwa terdapat perbedaan antara uraian barang yang tertera pada form E dengan FIB dan Invoice tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 7 (d), (e) dan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A OCP ROO ACFTA; 
2.
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas barang impor pada PIB 379145 tanggal 30 Juli 2018 tidak dapat diberikan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (Lima persen) untuk pos 1 s.d. pos 3:
3.
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp24.557.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 
Permohonan
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:
-
Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya; 
-
Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai asas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
 
bahwa dalam SUB, Terbanding tidak melampirkan dokumen apapun;
 
Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding (SUB) melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B.103/PAN.Wk/BG.3/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan surat bantahan, namun sampai dengan sengketa banding ini disidangkan Majelis tidak menerima surat bantahan dimaksud;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
P-8.
Penjelasan Tertulis Nomor 340/KH.SG/VIll/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan terhadap KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018;
P-9.
Form E Nomor E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018:
P-10.
Commercial Invoice Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018;
P-11.
Packing List Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018;
 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan penetapannya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:
T-1.
LPPT;
T-2.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 2 Agustus 2018;
T-3.
Surat Nomor S-2315/KPU.01/BD.06/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Rejection on Certificate of Origin;
 
==== PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PAJAK ====
 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL SENGKETA
 
 
Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:
 
 
1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, ditandatangani oleh Sdr. Danny, Jabatan: Direktur;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 (diantar), sedangkan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 8 November 2018, sehingga pengajuan banding adalah 57 (lima puluh tujuh) hari, memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan Terbanding a quo yaitu tanggal 19 November 2018, pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp24.557.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing Nomor 620180800026902 tanggal bayar 3 Agustus 2018 sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa Sdr. Danny, Jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gitindo Livana Tama Nomor 9 tanggal 23 Februari 2013 yang dibuat oleh Retno Wahyu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat yang telah mendapatkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-17372.AH.01.01.Tahun 2013 4 April 2013 dan Daftar Perseroan Nomor AHU0029586.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 April 2013 diketahui berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 
bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019 memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding;
 
 
2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
 
bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTULJKPUT/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 diajukan kepada Terbanding dan dilampiri Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing Nomor 620180800026902 tanggal bayar 3 Agustus 2018, sehingga sejak penerbitan SPTNP017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan diterimanya surat keberatan secara lengkap dan benar tanggal 13 September 2018 adalah 42 (empat puluh dua) hari, dengan demikian pengajuan keberatan memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 memenuhi ketentuan formal sebagai surat keberatan;
 
 
3.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 atas SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPu-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018:
 
bahwa Surat Keberatan Nomor 01/lx/1743 tanggal 10 September 2018 diajukan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Terbanding;
 
bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 8 November 2018 sedang tanggal surat keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 10 September 2018 dan tanggal diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding adalah tanggal 13 September 2018, dengan demikian keputusan tersebut ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) hari, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan Tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;
 
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
 
 
4.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPTNP
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 merupakan koreksi Terbanding atas PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayar kekurangan pajak terutang sebesar Rp24.557.000,00;
 
bahwa SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPu-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan penetapan;
 
 
POKOK SENGKETA
Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap pokok sengketa banding dilakukan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif preferensi karena Form E barang pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria;
 
bahwa atas importasi tersebut dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Merah High (MH) dengan hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang yang diperiksa sesuai dengan Packing List;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang yang diimpor diketahui 3 jenis barang dengan ukuran panjang dan bentuk penampang yang berbeda-beda;
 
bahwa berdasarkan PIB, Invoice dan laporan hasil pemeriksaan fisik barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran/jenis sedangkan kolom 7 Form E, barang terdiri dari 1 (satu) uraian barang yaitu barang impor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian, tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria;
 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai tarif preferensi karena Form E barang pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria, atas importasi Jenis Barang: 3 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB (Plastic Profiles...dst), Jumlah Barang: 660 PK, Negara Asal: China (CN), Supplier: Shanghai Conch Profiles Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018, dengan perincian sebagai berikut:
 
Pos
Jenis Barang
Pemberitahuan
Penetapan
Pos Tarif
Pembebanan (ACFTA)
Pos Tarif
Pembebanan (MFN)
1
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
2
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
3
Plastic Profiles
3916.20.20
0%
3916.20.20
5%
 
 
dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp24.557.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
 
Menimbang, bahwa hasil pembahasan dalam persidangan atas pokok sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 
Menurut Terbanding
bahwa Terbanding berdasarkan KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 dan Surat Uraian Banding Nomor SR-262/KPU.01/2019 tanggal 4 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut
 
bahwa berdasarkan PIB diketahui barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang dengan menggunakan tarif preferensi ACFTA;
 
bahwa berdasarkan Invoice Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018 pada deskripsi barang tertera 3 (tiga) uraian jenis barang;
 
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang yang diimpor diketahui 3 jenis barang dengan ukuran panjang dan bentuk penampang yang berbeda-beda;
 
bahwa pada kolom 7 Form E Nomor E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018 tertera barang yang diimpor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian;
 
bahwa pada kolom 8 Form E hanya tertera satu Origin Criteria yaitu "WO";
 
bahwa berdasarkan PIB, Invoice dan laporan hasil pemeriksaan fisik barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran/jenis sedangkan kolom 7 Form E, barang terdiri dari 1 (satu) uraian barang yaitu barang impor pada item 1 s.d. 3 digabung dalam satu uraian, tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria;
 
bahwa berdasarkan Rule 7 (d), (e) dan Overleaf Notes Nomor 4 dan 5 Lampiran A OCP ROO ACFTA seharusnya setiap barang yang berbeda jenis, model, ukuran, tipe maupun jumlah dijelaskan secara tersendiri/terpisah dan detail baik uraian barang maupun origin criteria;
 
Menurut Pemohon Banding
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 02/I/8615/2019 tanggal 2 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan:
 
bahwa pemberitahuan Pemohon Banding atas importasi "Plastic profiles" dengan HS Nomor 3916.20.20 BM 0% AC-FTA:
 
bahwa uraian barang pada kolom 7 Form E hanya 1 jenis "Plastic Profiles" karena yang membedakan hanya bentuknya, sedangkan harga/Kg nya sama;
 
bahwa origin criteria pada kolom 8, berdasarkan uraian barang pada kolom 7, hanya terdiri satu origin criteria karena jenis barangnya sama, yang mana dari ke-3 jenis barang tersebut yang membedakan hanya bentuknya, berasal dari negara/pabrik yang sama, tentu saja origin criteria-nya sama;
 
bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon Banding telah memenuhi syarat preferential tarif karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form E secara sah sebenar-benarnya dimana Form E tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon Banding tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form E, dari segala hal;
 
bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor 340/KH.SG/VIlI/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 
bahwa menunjuk keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang telah Pemohon ajukan permohonan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 000005.45/2019/PP, dengan hormat Pemohon sampaikan Penjelasan tertulis pengganti surat bantahan terhadap keputusan tersebut sebagai berikut:
 
bahwa hingga saat ini Pemohon Banding belum menerima permintaan surat bantahan dan surat uraian banding (SUB) atas keputusan tersebut, sehingga Pemohon Banding belum dapat menyampaikan surat bantahan;
 
bahwa untuk menanggapi/membantah keputusan Terbanding mohon perkenan Majelis agar Pemohon Banding dapat menyampaikan surat penjelasan tertulis pengganti surat bantahan terhadap keputusan Terbanding:
 
bahwa Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Terbanding nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 08 November 2018, Nomor 8:
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon, diketahui hal-hal sebagai berikut:
b.
bahwa berdasarkan Invoice Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018 pada deskripsi barang tertera 3 (tiga) uraian jenis barang; 
c.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang yang diimpor diketahui 3 jenis barang dengan ukuran panjang dan bentuk penampang yang berbeda-beda;
d.
bahwa pada kolom 7 Form E Nomor E1831101061106110080 tanggal 18 Juli 2018 tertera barang yang diimpor pada item 1 s.d 3 digabungkan dalam satu uraian.
e.
bahwa pada kolom 8 Form E hanya tertera satu origin criteria yaitu "WO"
f.
bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa berdasarkan PIB, invoice, dan laporan hasil pemeriksaan fisik barang terdiri dari 3 (tiga) uraian jenis barang, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran/jenis sedangkan kolom 7 Form E barang terdiri dari 1 (satu) uraian barang yaitu barang impor pada item 1 s.d 3 digabung dalam satu uraian, tidak disebutkan secara detail dan terpisah terkait tipe/ukuran/jenis barang yang diimpor, serta pada kolom 8 Form E hanya terdapat 1 (satu) origin criteria.
Tanggapan:
bahwa uraian jenis barang pada (kolom 7) dengan origin criteria (kolom 8) hanya 1 "plastic profiles" dengan jelas dapat dipahami, karena terdiri dari jenis barang yang sama, fungsi barang yang sama dan bahan baku yang sama, berasal dari negara/pabrik yang sama, tentu saja origin criteria-nya sama yaitu "WO";
 
bahwa hubungan antara kolom 7 dan kolom 8 masih dipertegas lagi dengan uraian pada kolom 9 dan 10 yang mana pada invoice telah diuraikan secara rinci nama barang, jumlah barang, sedangkan harga/kg nya sama. Yang membedakan hanya bentuknya;
 
bahwa Pemohon melakukan importasi barang berupa "plastic profiles" yang Pemohon beritahukan dengan PIB No. 379145 tanggal 30-07-2018 telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari negara China;
 
bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon telah memenuhi syarat preferential tariff karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form E secara sah sebenar-benarnya dimana Form E tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form E, dari segala hal termasuk segi kriteria asal (origin criteria);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012
Pasal 2
(1)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
 
b.
Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) , pada pemberitahuan impor barang;
 
c.
Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
bahwa importasi Pemohon berupa "plastic profiles" telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-ETA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;
 
bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadap importasi Pemohon dengan PIB No. 379145 tanggal 30-07-2018 mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka AC-FTA sehingga BM 0%;
 
bahwa sebagai data pendukung berikut Pemohon lampirkan sebagai berikut:
-
Form E;
-
Satu set dokumen impor PIB No. 379145 tanggal 30-07-2018; 
-
Satu berkas data pendukung dengan kasus sama (Form E) yang mendapat keputusan dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak dengan No.PUT-006247.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis VIIA atas nama PT. Presindo Central dengan PIB Nomor 123167 tgl 07-03-2018. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas dokumen impor yang sedang disengketakan;
-
Satu set data pendukung "plastic profiles" yang identik yang nilai transaksi dan klasifikasi/HS diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMP Cikarang dengan PIB No.001915 tanggal 14-02-2017;
 
 
 
bahwa demikian bantahan ini Pemohon sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak Majelis Xvll 8, sehingga permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan dan membatalkan keputusan dan SPTNP Terbanding;
 
Pendapat Majelis
 
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-8615/KPu.01/2018 tanggal 08 November 2018 adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Plastic Profiles (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, pos tarif 3916.20.20 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% dan tidak mendapat tarif preferensi dalam skema ACFTA karena tidak memenuhi ketentuan Rule 7 (d) dan (e) Revised Operational Procedures (OCP) For the Rules of Origin (ROO) of the Asean-China Free Trade Area (ACFTA) serta Point 4 dan Point 5 Overleaf Notes Form E;
 
bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur sebagai berikut:
(1)
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 
a.
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
 
b.
...dst....
(2)
Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
 
Penjelasan Pasal 13 ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA);
 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diatur sebagai berikut:
 
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a.
Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Pasal 4
(1)
Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
(2)
Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah diberikan wewenang atributif kepada Menteri (Keuangan) untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, merupakan pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), antara lain diatur sebagai berikut:
 
Pasal 1
(1)
Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 
 
Pasal 2
(1)
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.
tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
 
b.
importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
 
c.
Iembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 
 
i.
importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan; 
 
 
ii.
pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 
 
iii.
pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
 
d.
dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
 
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nation and the People's Republic of China (selanjutnya disebut Agreement on TIG ACFTA), diatur bahwa Rules of Origin (RoO) dan Operational Certification Procedures (OCP) yang tercantum pada Annex 3 Agreement on TIG ACFTA merupakan persyaratan pemberian tarif preferensi dalam skema ACFTA, sebagaimana kutipan berikut:
 
"The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.";
 
bahwa berdasarkan Article 1 (Amendment to Annex 3 of the TIG Agreement) the Second Protocol To Amend The Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nation and the People's Republic of China (selanjutnya disebut the Second protocol of the Agreement on TIG ACFTA), diatur amandemen (perubahan) Annex 3 perjanjian tersebut, sebagaimana kutipan berikut:
 
"Annex 3 of the TIG Agreement shall be amended by substituting:
(a)
Attachment A of Annex 3 with the new Attachment A as set out in Appendix 1 of this Protocol;
(b)
Attachment C of Annex 3 with the new Attachment C as set out in Appendix 2 of this Protocol.;
 
bahwa berdasarkan Rule 12 The Rules of Origin (RoO) for ACFTA (Annex 3 Agreement on TIG ACFTA), diatur bahwa tarif preferensi skema ACFTA dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan pada Operational Certification Procedures (OCP), sebagaimana kutipan berikut:
 
"A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.";
 
bahwa berdasarkan Rule 7(a) Revised OCP for the ROO of ACFTA (Appendix 1 the Second protocol of the Agreement on TIG ACFTA), diatur sebagai berikut:
 
The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate Of Origin (Form E) to ensure that: 
(a)
The application and the Certificate Of Origin (Form E) are dully completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
bahwa berdasarkan Rule 7 (d) dan (e) Revised OCP for the ROO of ACFTA (Appendix 1 the Second protocol of the Agreement on TIG ACFTA) dan Point 4 serta Point 5 Overleaf Notes Form E (Appendix 2 the Second protocol of the Agreement on TIG ACFTA) diatur bahwa multiple items dapat dicantumkan pada Surat Keterangan Asal (Form E) yang sama dengan tunduk pada undang-undang, peraturan, dan ketentuan administrasi negara pengimpor, asalkan setiap item barang memenuhi syarat/kriterianya masing-masing, dan deskripsi tiap-tiap item barang harus sedetail mungkin agar dapat diidentifikasi oleh petugas pabean, sebagai berikut:
 
Rule 7(d) dan (e) Revised OCP for the ROO of ACFTA:
The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(d)
Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e)
Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.
 
Point 4 Overleaf Notes Form E:
EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own righi. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.;
 
Point 5 Overleaf Notes Form E:
DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified;
 
bahwa berdasarkan catatan kaki Rule 7(e) Revised OCP for the ROO of ACFTA (Appendix 1 the Second protocol of the Agreement on TIG ACFTA) diatur bahwa jumlah multiple items yang dapat dicantumkan pada setiap certificate of origin (Form E) tidak melebihi 20 item barang, sebagai berikut:
 
For the purposes of Rule 7(e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) shall not exceed twenty (20) items.;
 
bahwa berdasarkan Rule 8 (e) dan (f) Revised OCP for the ROO of ACFTA diatur sebagai berikut:
(e)
In cases when a Certificate of Origin (Form E) is rejected by the Customs Authority of the importing Party, the subject Certificate Of Origin (Form E) shall be marked accordingly in BOx 4;
(f)
In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate Of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party;
bahwa berdasarkan Rule 18 Revised OCP for the ROO of ACFTA diatur bahwa Administrasi Pabean negara pengimpor dapat menyampaikan permintaan konfirmasi (retroactive check) apabila terdapat keraguan atas keotentikan data/informasi atau atas keasalan dari barang yang tercantum pada surat keterangan asal, sebagaimana kutipan berikut:
 
"The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof...'';
 
bahwa berdasawhan Pasal 3 ayat (1), (2). dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur sebagai berikut:
(1)
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.
(2)
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 
a.
kriteria asal barang (origin criteria); 
 
b.
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
 
c.
ketentuan prosedural (procedural provisions).
(3)
Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skema:
 
a.
dst. ..;
 
b.
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf B;
 
c.
s.d. h. dst ....
 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur sebagai berikut:
 
Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
e.
dicantumkan kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
f.
kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur bahwa dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
 
bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur sebagai berikut:
 
Apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
a.
direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang; 
b.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
e.
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
menyampaikan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
 
bahwa berdasarkan Lampiran I Bagian Ill angka 1 (Ketentuan Penerbitan SKA) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur bahwa penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form E meliputi:
h.
beberapa uraian barang (multiple items) diperkenankan untuk dicantumkan dalam SKA Form E yang sama sepanjang masing-masing jenis barang tersebut diuraikan deskripsi dan keasalan barangnya. Jumlah jenis barang yang tercantum dalam SKA Form E tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) jenis barang;
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, pengirim/penjual Shanghai Conch Profiles Co. Ltd„ importir Pemohon Banding, invoice/packing list Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018, Form E Nomor E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018, uraian barang Plastic Profiles (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), pos tarif 3916.20.20 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), quantity 24,336.90 kg (660 Packages), berat kotor 24,336.90 kg, nilai pabean CIF USD30,154.00;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas commercial invoice/packing list Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018, uraian barang Plastic Profiles (3 item barang dengan ukuran panjang masing-masing 5.8 in, 5.9 in, dan 6.0 in), total quantity 24,336.90 kg (660 Packages), harga satuan USD1.239/kg;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Form E Nomor E183110106110080 tanggal 18 Juli 2018, pada kolom 1 tercantum eksportir Shanghai Conch Profiles Co. Ltd., pada kolom 2 tercantum consignee Pemohon Banding, pada kolom 5 tercantum 1 item barang, pada kolom 7 tercantum jenis barang Six Hundred and Sixty (660) Packages of Plastic Profiles H.S. Code 3916.20, pada kolom 8 tercantum origin criteria WO, pada kolom 9 tercantum berat kotor 24,336.90 kg, pada kolom 10 tercantum Invoice Nomor MC32018-107 tanggal 25 Juni 2018;
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) Nomor 008932 tanggal 03 Agustus 2018, disebutkan alasan tidak diberikannya tarif preferensi atas barang impor pada PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, karena uraian barang pada kolom 7 Form E tidak dirinci (hanya disebut Plastic Profiles) sedangkan pada PIB dan invoice terdiri dari 3 item barang, tidak memenuhi ketentuan Rule 7 0CP for the RoO of ACFTA dan Point 4 dan 5 Overleaf Notes Form E jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 ditetapkan berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
 
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, tingkat pemeriksaan 30%, dengan hasil pemeriksaan kedapatan sebagai batangan berwarna putih, terbuat dari bahan plastik keras/sesuai contoh diajukan, berbagai ukuran panjang (5.8 in, 5.9 in, dan 6.0 in), berbagai ukuran dan bentuk penampang, yang diberitahukan sebagai Plastic Profiles, merk Conch, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jumlah barang yang diperiksa (30%) sesuai Packing List dan jenis barang yang diperiksa sesuai contoh yang diajukan;
 
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018 terdiri dari 3 pos, berdasarkan invoice/packing list terdiri dari 3 (tiga) item barang dengan ukuran panjang berbeda namun dengan harga satuan yang sama (USD1.239/kg), berdasarkan LHP terdiri dari 3 item barang yang sama dengan berbagai ukuran panjang dan bentuk penampang, dimana ketiga item barang tersebut sama dengan yang tercantum pada kolom 7 Form E, dengan demikian dapat disimpulkan memenuhi ketentuan multiple items skema ACFTA, sebagaimana ketentuan prosedural Rule 7 (d) dan (e) Revised OCP for the ROO of ACFTA serta Point 4 dan Point 5 Overleaf Notes Form E. juncto Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, sehingga mendapat tarif preferensi dalam skema ACFTA sebagaimana diberitahukan pada PIB a quo;
 
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area, untuk pos tarif 3916.20.20 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0%;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor Plastic Profiles, negara asal China, pos tarif 3916.20.20, mendapat tarif preferensi dalam skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sesuai PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
 
MENGADILl
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8615/KPU.01/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-017473/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 3 Agustus 2018, atas nama PT. Gitindo Livana Tama, NPWP 31.726.986.8-034.000, beralamat di Jalan Peternakan 11 Nomor 27D, RT 002/007, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, 11720, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Plastic Profiles (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, PIB Nomor 379145 tanggal 30 Juli 2018, pos tarif 3916.20.20, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh Majelis XVllB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Widhi Hartono, S.E., M.E, sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, M.M., M.H. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LLM. sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni sebagai Panitera pengganti.
 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
 
 
Hakim Ketua
ttd
Widhi Hartono, S.E., M.E.
 
Hakim Anggota
ttd
Drs. Sunarto, M.M., M.H.
 
Hakim Anggota
ttd
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M
 
Panitera Pengganti
ttd.
Rika Ayuni
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
 
Budi Setyawan M.N.Y, Ak., M.A.
NIP.196906051990031002
 
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File